Laporan Kunjungan Persidangan Di Pengadilan Pajak (1)

LAPORAN KUNJUNGAN

PERSIDANGAN DI PENGADILAN PENGAD ILAN PAJAK  Kelo Kelomp mpok ok 2: Bories Parningotan

1 10 60 75 175

Dinna Agustiana S

1106021071

Hidayah Asfaro Saragih

1 10 60 60 910

Irma Handayani

1 10 60 05 566

Rahmi Septiani Putri

1106018404

Sebelum Kunjungan dan Persidangan…

Memperoleh surat pengantar dari Departemen Akuntansi FEUI yang disampaikan kepada DJP

Mengurus perizinan di lantai 6 (resepsionis) Kantor Pengadilan Pajak dengan menyerahkan surat pengantar

Surat yang telah diberi cap diteruskan ke bagian informasi di lantai 10

Resepsionis DJP akan menyampaikan surat kepada Majelis Hakim untuk meminta persetujuan agar mahasiswa diperbolehkan masuk

Setelah izin diperoleh, mahasiswa dipersilahkan masuk ke ruang sidang

Majelis Hakim mengabsen mahasiswa dan menanyakan alasan mengikuti persidangan

Sidang pun dimulai oleh Majelis Hakim.

Saat Persidangan… What • Pada hari

tersebut terdapat dua siding terhadap PT International Matari Advertising dan PT Saint Gobain

When

Who

• Rabu, 12 Maret

• Pembanding

2014 dengan rincian: • PT International Matari Advertising15 menit • PT Saint Gobain2 jam

yaitu wakit dari PT International Matari Advertising dan PT Saint Gobain • Terbanding yaitu DJP sebanyak 4 orang • Majelis Hakim sebanyak 3 orang • Pembantu Majelis Hakim sebanyak 2 orang

Where • Kantor

Pengadilan Pajak Ruang Sidang 5

Why & How • Next slides 

Persidangan 1: PT International Matari Advertising Inc. PROFIL PERUSAHAAN 

PT. International Matari Advertising adalah agen periklanan Indonesia



Didirikan pada 1971 oleh Ken Sudarto dengan motif pendirian “Hanya Indonesia yang akan mengerti dan bisa berkomunikasi dengan orang Indonesia lainnya”, mengingat pada saat itu industri periklanan di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan periklanan asing



Matari Advertising juga merupakan salah satu pendiri dari "Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia" (Indonesian Advertising Company association) atau juga dikenal sebagai PPPI



Pada awalnya Matari Advertising merupakan anak perusahaan dari Mark Lean Advertising Agency dan akhirnya memisahkan diri dari perusahaan dan menjadi perusahaan independen

Persidangan 1: PT International Matari Advertising Inc. ISI PERSIDANGAN 

PT International Matari Advertising Inc mengajukan permohonan banding atas PPN Masa Februari, Maret, April, Mei, dan September 2009



Sebelumnya, surat keputusan keberatan diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2013, diterima oleh majelis hakim tanggal 16 September 2013 (memenuhi persyaratan pengajuan banding berdasarkan UU Pengadilan Pajak Pasal 35 ayat 2)



Satu surat banding diajukan oleh PT Matari Adverstising untuk satu keberatan. Hal ini memenuhi persyaratan pengajuan banding berdasarkan pasal 36 ayat 1 Undang-undang pengadilan pajak



SSP sudah dilampirkan



PT International Matari Advertising Inc telah membayar 50% dari yang disetujui. (Pasal 36 ayat 4) UU Pengadilan Pajak



Arif Irawan diberi kuasa untuk mewakili perusahaan dalam urusan perpajakan oleh direktur utama perusahaan Aswan Soendojo. Dalam surat kuasa tersebut, nama direktur yang tertera adalah Krishna Handhoko, sedangkan nama direktur di akte pendirian perusahaan adalah Kristoper Antonius Krishna Handhoko. Majelis hakim meminta pembanding untuk membuat konfirmasi mengenai nama direktur yang sebenarnya. Pada akhirnya persidangan diundur sampai 2 April 2014. Sidang berjalan hanya sekitar 15 menit. Sidang diakhiri karena tidak bisa dibuktikannya dengan benar surat kuasa yang dibawa Terdapat kesalahan penulisan nama pada surat kuasa.

Persidangan 1: PT International Matari Advertising Inc. KASUS: 

PT International Matari Advertising Inc melakukan proyek pemerintah Australia. Pemerintah Australia akan membuat iklan sosialisasi flu burung. Proyek tersebut diberikan kepada DAI. Lalu DAI meneruskan pembuatan iklan sosialisasi ini ke PT Matari Advertising. Kontrak kerjasama berakhir pada September 2008



Pada tahun 2009 PT Matari Advertising mengajukan SPT Lebih Bayar untuk SPT Masa yang terjadi Februari, Maret, April, Mei, dan September 2009. Setelah diperiksa DJP menerbitkan surat yang menolak lebih bayar tersebut dengan alasan kontrak atas hibah berakhir pada 2008. Sehingga transaksi / jasa yang terjadi pada 2009 wajib dikenakan pajak karena pembiayaannya sudah di luar perjanjian dan tidak dibiayai oleh dana hibah dari USAID



Majelis hakim akhirnya menyimpulkan bahwa terjadi mispersepsi antara DJP dan perusahaan mengenai perjanjian dana hibah tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim meminta DJP untuk memeriksa skema hubungan, aliran dana serta agreement/perjanjian yang ada



Menurut PT International Matari, ia mengerjakan kontrak kerja sama itu sebagai pekerjaan

Persidangan 2: PT Saint Gobain PROFIL PERUSAHAAN 

PT Saint Gobain adalah perusahaan multinasional dari Perancis, yang didirikan pada 1665 di Paris dan memiliki kantor pusat di pinggir kot a Paris, di La Défense dan di Courbevoie



Saint Gobain pada awalnya adalah perusahaan manufaktur kaca, namun sekarang juga memproduksi berbagai jenis bahan konstruksi dan material



The Saint-Gobain Group adalah perusahaan material bahan bangunan yang terbesar di dunia, rangking 155 di tahun 2011 versi daftar Global Fortune 500



Saint-Gobain mempunyai karyawan 190,000 orang dan beroperasi di 64 negara di dunia.Dengan menjadi pemimpin pasar di tiap sector usahanya, Di tahun 2011 Saint Gobain mampu mencapai €42.1 milyar pendapatan bersih



PT. Saint-Gobain Construction Products Indonesia, sebagai konstribusi sebagai pasar yang berkembang di Indonesia maka di tahun 2012, Saint-Gobain Construction Products Indonesia resmi mendirikan pabrik papan Gypsum di Cikande

Persidangan 2: PT Saint Gobain ISI PERSIDANGAN 

Sidang yang dilakukan PT Saint Gobain pada tanggal 12 Maret 2014 lalu adalah sidang ke-9. Sidang tersebut merupakan banding yang diajukan atas PPh Badan 2009, PPh 26, dan PPN Jasa Luar Negeri



Terjadi perdebatan panjang antara terbanding (DJP) dengan Majelis Hakim, dikarenakan DJP belum memahami kasusnya secara komprehensif 

Persidangan 2: PT Saint Gobain KASUS: 1.

Perbedaan terkait perhitungan PPh Badan 2009 

Pengeluaran untuk direktur: ada beberapa objek pajak yang menurut DJP tidak merupakan deductible expense (karena untuk keperluan pribadi direktur), namun oleh perusahaan dijadikan deductible expense. 

2.

Hotel dan traveling



Biaya iklan  ada pembebanan yang lebih besar dari jumlah yang sebenarnya. Tidak ada daftar nominatifnya.



Biaya lain-lain

PPh 26, PPN Jasa Luar Negeri

Menurut Wajib Pajak ada dividen yang dibayarkan oleh perusahaan ke pemegang saham perusahaan di luar negeri (Perancis) yang harusnya dikenakan 1 jenis pajak, yaitu PPh 26. Namun DJP menyatakan bahwa pengeluaran tersebut sebagai pembayaran royalti kepada perusahaan di luar negeri sehingga dikenakan dua jenis pajak, yaitu PPh 26 dan PPN Jasa Luar Negeri Barang Kena Pajak (BKP) Tak Berwujud. Wajib Pajak berargumen bahwa pembayaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembayaran royalti karena ia tidak memiliki bukti perjanjian penggunaan royaltI kepada perusahaan di luar negeri tersebut. Oleh karena

TERIMA KASIH

Referensi 

Gyproc Saint-Gobain. “Profile”. http://www.gyproc.co.id/index.php/home/profile diakses pada Jumat, 18 April 2014 | 21:49



Wikipedia The Free Encyclopedia. “Saint -Gobain”.

http://en.wikipedia.org/wiki/Saint-Gobain diakses pada Jumat, 18 April 2014 | 15:19 

Wikipedia The Free Encyclopedia. “Matari Advertising”.

http://en.wikipedia.org/wiki/Matari_Advertising diakses pada Jumat, 18 April 2014 | 15:31