Laporan KKL

 

LAPORAN KEGIATAN KULIAH KERJA LAPANG (KKL) JEMBER-BALI 06 APRIL- 09 APRIL 2019

Disusun Oleh: Sasanti Mahayu Pratiwi 170810101160

PROGRAM STUDI EKOMOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 2019

 

LAPORAN KEGIATAN KULIAH KERJA LAPANG (KKL) JEMBER-BALI 06-09 APRIL 2019 Laporan ini diajukan guna memenuhi satu syarat untuk melengkapi mata Kuliah Kerja Lapang (KKL) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh: Sasanti Mahayu Pratiwi 170810101160 Jember, 15 April 2019 Dosen Pembimbing KKL

(Dr. Herman Cahyo Diartho, SE, MP)  NIP: 197207131999031001

ii

 

Diterima dan Disyahkan Laporan Kuliah Kerja Lapang Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Hari

: ………………..  ……………….. 

Tanggal

: ………………..  ……………….. 

Bulan

: ………………..  ……………….. 

Tahun

: ………………..  ……………….. 

Mengesahkan/Menyetujui Dosen Pembimbing KKL

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Herman Cahyo Diartho, SE, MP)

(Dr. Herman Cahyo Diartho, SE, MP)

 NIP: 197207131999031001

NIP: 197207131999031001

iii

 

KATA PENGANTAR  Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Salam sejahtera bagi kita semua, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Allah SWT. yang yang mana telah telah memberikan segala segala rahmat, nikmat, berkah serta karunia-NYA, sehingga saya selaku penulis dapat melaksanakan kegiatan dan menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Lapang (KKL) dengan baik dan lancar. Laporan kegiatan ini ditulis dengan tujuan untuk memenuhi satu tugas Mata kuliah Kerja Lapang (KKL) yang dibimbing oleh Bapak Dr. Herman Cahyo Diartho, SE. MP. Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung  berjalannya kegiatan Kuliah Kerja Lapang (KKL), sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini. Saya menyadari bahawa tulisan ini sangat jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan. Maka dari itu saya selaku penulis memohon segala kritik dan saran yang  bersifat membangun, sehingga tulisan ini bisa menjadi lebih baik nantinya. Saya  berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya sebagai penulis dan para  pembaca pada umumnya. Terimakasih Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

Penulis

Sasanti Mahayu Pratiwi

iv

 

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ………………………………………………… i LEMBAR LAPORAN ……………………………………………….  ii LEMBAR PENGESAHAN ………………………………………….  iii KATA PENGANTAR ……………………………………………….  iv DAFTAR ISI …………………………………………………………  v BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ……………………………………………  1 1.2 Tujuan KKL ………………………………………………  2 1.3 Manfaat KKL …………………………………………….. 2

BAB II ISI ……………………………………….

2.1 Sejarah UMKM Bali

 2

2.2 Keadaan Umum ……………………………………………. 6 2.3 Perkembangan UMKM UMKM dan IPM …………………..…… 7 2.4 Struktur Organisasi ……………………………………….  9 2.5 Bidang Produksi dan Pemasaran

……………………… ..

10

2.6 Pengendalian Mutu ………………………………………  11

v

 

BAB III 3.1 Dasar Hukum UMKM …………………………………. 12 3.2 Kondisi Perekonomian Bali …………………………..... 13  3.3 Rekomendasi …………………………………………… . 15

BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan …………………………………………………  15 4.2 Saran ………………………… ……………………………………………………… ……………………………... ... DAFTAR PUSTAKA

vi

16 

 

BAB I 1.1 Latar Belakang KKL

UKM adalah sebuah istilah yang sangat identic dengan rakyat. Karena itu, setiap kali membicarakan potensi dan peran penting sektor UKM, maka dengan sendirinya secara intens kita akan memasuki masalah yang paling esensial dari sector ini, yakni rakyat itu sendiri. Sektor

UKM, yang yang bergerak dalam berbagai berbagai horizon kegiatan ekonomi,

terutama dibidang manufaktur, sudah lama dinilai sebagai sektor terpenting dalam mengikis masalah gawat yang dihadapi Indonesia, yakni pengangguran dan setengah pengangguran. Sementara itu pendapat lain mengatakan bahwa peran UKM dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki pola pertumbuhan ekonomi

sangatlah

signifikan.

 Pertama,

fakta

menunjukkan

terdapat

ketidaksinambungan antara kontribusi sektor UKM dalam penyediaan lapangan kerja dengan kontribusi dalam pembentukan nilai tambah.  Kedua,  pertumbuhan UKM yang lebih cepatdibandingkan dengan kelompok usaha besar akan memperbaiki struktur usaha dan distribusi pendapatan secara keseluruhan. Kuliah Kerja Lapang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, khususnya Program Studi Ekonomi Pembangunan bertujuan untuk menambah  pengalaman dan pengetahuan tentang kondisi ekonomi yang ada dilokasi KKL, sehingga mahasiswa/mahasiswi dapat menerapkan teori yang telah didapatkan di kampus untuk menyelaraskannya dengan kondisi ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat. Dengan diadakan kunjungan ini peserta KKL dapat saling berbagi  pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan dari kondisi nyata yang telah diperoleh,

sehingga

mahasiswa/mahasiswi

dapat

termotivasi

mengembangkan diri dan menyelesaikan laporan akhir nya dengan baik.

1

untuk

 

1.2 Tujuan KKL

Tujuan dari diadakannya Kuliah Kerja Lapang sebagai berikut: 1.  Mengembangkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa mengenai kondisi sperkenomian di masyarakat. 2.  Mahasiswa dapat menyelaraskan teori yang diperoleh dari bangku kuliah dengan kondisi nyata di masyarakat. 3.  Mahasiswa dapat menambah pengetahuan tentang sektor-sektor  perekonomian.

1.3 Manfaat KKL

Kegiatan KKL Program Studi Ekonomi Pembangunan dilaksanakan di BAPEDA Bali memiliki manfaat: 1.  Menambah wawasan dan pengetahuan tentang sektor-sektor perekonomian. 2.  Mempunyai pengalaman di objek KKL. 3.  Menjalin kerjasama dengan yang baik antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan objek kunjungan KKL.

BAB II 2.1

Sejarah UMKM Bali

Pada tahun 1965 Kantor Koperasi yang ada di Bali bernama Inspeksi Koperasi Provinsi Sunda Kecil berkedudukan di Jalan Rijasa No. 1 Kreneng Denpasar yang dipimpin oleh I Gusti Gede Raka. Tahun 1965 dalam kepemimpinan I Gusti Gede Raka ada penyempurnaan nama menjadi Perwakilan Direktorat Koperasi Daerah Tingkat I Bali yang berkedudukan di Denpasar. I Gusti Gede Raka cukup lama memimpin Koperasi di Bali pada akhirnya diganti oleh I Made Djapa, BA yang memimpin tahun 1965 sampai 1967.

2

 

Pada tahun 1967 Perwakilan Direktorat Koperasi daerah tingkat I Bali  berkedudukan di Jakarta, sedangkan untuk di Bali Direktorat Koperasi Provinsi Bali berkedudukan di Jalan Rijasa No. 1 Kreneng Denpasar yang di  pimpin oleh Drs. I. W. D. Punarbhawa dari tahun 1967 sampai dengan d engan tahun ta hun 1969. Setelah bergabung dengan Departemen Dalam Negeri kurang lebih 3 (tiga) tahun maka pada tahun 1969 kembali lagi masuk Departemen Transmigrasi dan Koperasi di Jakarta, sedangkan untuk di Bali bernama Direktorat Koperasi Provinsi Bali berkedudukan di Denpasar yang menjadi Kepala adalah Bapak Soetikno dari tahun 1969 hingga 1978. Pada masa kepemimpinan Bapak Soetikno pada tahun 1975  pemerintah pusat membangun gedung/prasarana pendidikan dan latihan di Bali dengan nama PUSDIKOP (Pusat Pendidikan Koperasi) yang diresmikan oleh Dirjen Koperasi yakni Bapak Ir. Ibnu Sudjono. Perkembangan  berikutnya nama PUSDIKOP dirubah menjadi Balai Latihan Koperasi (BALATKOP) kemudian terakhir menjadi Balai Diklat Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. Pada era otonomi daerah kemudian dirubah menjadi UPT Dinas dengan nama UPT Diklat Koperasi, PK dan M yang bernaung di  bawah Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Bali. Bapak Soetikno menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Koperasi Provinsi Bali sampai tahun 1978 kemudian diganti oleh Bapak Drs. Achmad, terjadi pula perubahan Departemen dari Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi menjadi Departemen Perdagangan dan Koperasi sedangkan di pusat bernama Direktorat Jenderal Koperasi. Di Bali berubah  pula dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Koperasi menjadi Kantor Wilayah Koperasi Provinsi Bali, yang menjadi Kepala Kantor Wilayah adalah Drs. Achmad. Pada masa kepemimpinan beliau Kantor Wilayah Koperasi Provinsi Bali pindah dari Jalan Rijasa No. 1 Kreneng Denpasar ke kompleks  Niti Mandala, Jalan D.I. Panjaitan Renon Denpasar, peresmian gedung 3

 

dilaksanakan oleh Bapak Prof. DR. Ir. Sudjanadi pada tanggal 11 Desember 1980. Pada tahun 1980 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. Achmad diganti oleh Bapak Sudarlan, BA yang diberi kepercayaan menjadi Kepala Kantor Wilayah Koperasi Provinsi Bali kurang lebih selama 5 tahun yaitu sampai dengan tahun 1985 dan kemudian digantikan oleh Bapak Drs. Leman Sumantri. Akhir tahun 1987 Bapak Drs. Leman Sumantri dilantik ke Jakarta,  beliau diangkat menjadi Direktur di pusat dan diganti oleh Bapak M. Indris Jusuf menjadi Kepala kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Bali hingga tahun 1991. Pada tahun 1991 beliau jatuh sakit yang cukup lama sampai akhirnya beliau menghadap Tuhan Yang Maha Esa awal tahun 1991 dan disaat itu juga Kepala kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Bali mengalami kekosongan. Tahun 1992 Pusat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Bali yang pada saat itu di jabat oleh Bapak I Nyoman Mataram, B.Sc sebagai pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Bali. Tahun 1992 sampai dengan tahun 1996 yang menjadi Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi Bali dipimpin oleh Soemadri Widodo, B.Sc, di mana pada tahun 1994 terjadi perubahan nama dari Departemen Koperasi Republik Indonesia menjadi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia, sedangkan untuk di Bali menjadi Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Provinsi Bali. Tahun 1966 sampai dengan bulan Mei 2001 Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Pengusaha Kecil Provinsi Bali adalah I Gusti Bagus Puspanegara, SH. Pada tahun 1999 terjadi  penyempurnaan nama Departemen yaitu dari Departemen Koperasi dam Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia menjadi Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada tahun 4

 

1999, sedangkan untuk di Bali menjadi Kantor Wilayah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Dengan adanya UU RI No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam pelaksanaannya diawali dengan penyerahan P3D ke Pemda Bali, Kantor Wilayah Departemen Koperasi Pengusaha Kecil Menengah Provinsi Bali yang dilikuidasi dalam proses menjadi Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. Selanjutnya di antara departemen yang dilkuidasi Kantor Wilayah Departemen Koperasi, PK dan Menengah Provinsi Bali menjadi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2001 tanggal 21 Maret 2001. Pada Bulan Mei 2001 terjadi mutasi dari pejabat lama yang dijabat oleh I Gusti Bagus Puspanegara, S.H diganti oleh Ir. Ida Bagus Ketut Alit sesuai dengan keputusan Gubernur Bali Nomor : 821.2/6796/KEPEG, tanggal 28 Mei 2001 yang langsung menjadi Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2008. Pada tanggal 27 Februari 2008, Ir. Ida Bagus Ketut Alit dimutasi ke Dinas Peternakan Provinsi Bali. Selanjutnya Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diisi oleh Drs. I Made Rasma, MT sesuai dengan surat keputusan Gubernur Bali  Nomor : 821.22/1302/BKD tanggal 27 Februari 2008. Drs. I Made Rasma, MT pensiun per 20 Januari 2009 dan digantikan oleh I Wayan Suasta, SH sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 15/04-G/HK/2009 tanggal 15 Januari 2009. Kepemimpinan dilanjutkan dengan Mutasi Eselon II  pada tanggal 10 Juli 2009 dengan den gan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 886/04G/HK/2009 tanggal 7 Juli 2009 dimana I Wayan Suasta, SH digantikan oleh I Dewa Nyoman Patra, SH, MH.

5

 

2.2

Keadaan Umum

Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) mendorong  pelaku wirausaha untuk tumbuh lebih besar. Kebijakan dari Mentri Koprasi dan UKM telah melakukan MoU dengan seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di Bali yang sejalan dengan Dinas Koperasi dan UKM. Dengan diadakannya MoU diharapkan output atau lulusan perguruan tinggi akan memilih jalan sebagai wirausaha. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM menyebutkan UMKM di Bali selalu meningkat sekitar 3 persen per tahun. Dari data Dinas Koperasi dan UKM per Maret 2018 tercatat jumlah UMKM di Bali berada di angka 312.967. Jumlah ini tersebar tersebar diseluruh kabupaten/kota di Bali Bali dan terbagi menjadi empat kategori berupa: perdagangan, industri pertanian, industri non pertanian dan aneka jasa. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten Bangli memiliki UMKM terbanyak yakni sekitar 43.948, dan untuk sementara yang paling sedikit adalah Kabupaten Klungkung yakni sekitar 9.712. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Mnusia (IPM) di Bali sendiri  berada di kisaran angka 74,30, angka ini masih tertinggal dari beberapa  provinsi seperti DKI Jakarta (80,06) DI Yogyakarta (78,69), Kalimantan Timur (75.12) dan Kepulauan Riau (74,45). Gubernur Bali menyatakan bahwa IPM Bali dan Kepulauan Riau tidak berbeda jauh, maka beliau meyakini  bahwa Bali akan mampu mengalahkan Kepulauan Riau bahkan Kalimantan Timur dan DI Yogyakarta. Jika Bali memiliki regulasi, kepemimpinan, kekompakan dan dukungan dari segala sumber dengan baik, maka IPM Bali akan meningkat. Upaya peningkatan IPM dilakukan dengan berbagai uapaya di bidang

6

 

 pendidikan, kesehatan, infrastruktur, membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan ekonomi kerayakyatan.

2.3

Perkembangan UMKM dan IPM

UMKM memiliki peran penting dalam strategi Perekonomian  Nasional hal ini terbukti bahwa UMKM lebih tahan terhadap krisis ekonomi  bila dibandingkan dengan usaha besar bahkan konglomerat. Menurut data Diskop Prov. Bali tercatat jumlah UMKM yang formal mencapat angka 61.648 dan jumlah terbesar ada di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Badung. Sedangkan untuk UMKM yang informal tercatat mencapai angka 203.920 dan jumlah terbesar ada di Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bangil. Jumlah UMKM diatas dijelaskan bahwa menjadi salah satu pilar yang mendukung perekonomian Bali selama ini yang ditopang ileh industry  pariwisata yang dimotori oeh tiga lapangan usaha terbesar yaitu, akomodasi makanan dan minuman, pertanian dan konstruksi. Tingginya kebutuhan pangan Provinsi Bali selama ini dipenuhi dengan cara inmpor dari luar daerah Bali maupun dariluar Negeri. Tingginya ketergantungan pasokan kebutuhan pangan mendorong tekanan inflasi Bali. Sehingga angka inflasi Bali selalu diatas nasional. Dan salah satu upaya untuk mendukung pengendalian inflasi adalah peningkatan produksi komoditas  bahan pangan khususnya komoditas penyumbang u tama inflasi. Maka dari itu hal ini sejalan dengan Bank Indonesia telah memperkenalkan budi daya  pertanian organik. Kelompok tani maupun ternak merupakan binaan dari Bank Indonesia yang merupakan entitas UMKM.

7

 

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan  bagi penduduk.

IMP merupakan indikator

penting untuk mengukur

keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat). IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP)  pada tahun 1990 dan metode perhitingan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodelogi perhiitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010. Pengetahuan diukur dari rata-rata lamanya sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk  berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. IPM dihitung

berdasarkan

rata-rata

geometric

indeks

kesehatan,

indeks

 pengetahuan, dan indeks pengeluaran. peng eluaran. Perhitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan stadarisasi dengan nilai minimum dan maksimum masingmasing komponen indeks. IPM Bali selalu meningkat di setiap tahunnya, rata-rata pertubuhan IPM Bali tercatat pada angka 0,83 persen pertahun. IPM sendiri merupakan indicator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam  jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan man manusia usia terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatian tiga aspek esensial yaitu, umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari  peningkatan seriap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM,

8

 

indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

2.4

Struktur Organisasi

1.  Kepala Dinas 2.  Sekertaris 3.  Sub. Bag. Perencanaan, Data dan Pelaporan 4.  Sub. Bag. Keuangan 5.  Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian 6.  Bagian Bina Lembaga Koperasi a.  Kasi Penyuluhan Koperasi  b.  Kasi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi c.  Kasi Data dan Pengembangan SDM Koperasi

9

 

7.  Bagian Bina Usaha Koperasi a.  Kasi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha  b.  Kasi Permodalan dan Pembiayaan Koperasi c.  Kasi Produksi dan Pemasaran 8.  Bidang Pengawasan a.  Kasi Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam  b.  Kasi Pematuahan dan Penerapan Sanksi c.  Kasi Pemeriksaan Kelembagaan 9.  Bidang UMKM a.  Kasi Pemberdayaan, Pembiayaan dan Perlindungan UMKM  b.  Kasi Data dan Pengembangan UMKM c.  Kasi Kemitraan dan Pemasaran UMKM

10. Unit Pelaksana Teknis (UPTD)

2.5

Bidang Produksi dan Pemasaran

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali mendorong pengusaha usaha kecil menengah di daerah itu untuk memperbanyak pemasaran lewat system dalam jaringan atau “online” agar skala produksi dan pangsa pasar semakin luas. Oleh karena itu pihak Dinas Koperasi dan UKM senang jika yang dihasilkan bukan hanya untuk memenuhi internal pasar namun, dapat menjangkau pasar nasional bahkan pasar internsional. Jika perusahaan nasional semakin banyak yang menggandeng UKM-UKM di Bali untuk  pemasaran dengan sistem daring, seperti yang sebelumnya dilakukan oleh Telkomsel, Bukalapak, dll. Jumlah UKM di Pulau Dewata, sampai saat ini mencapai 312 ribu. Pihaknnya melihat dari sisi pembiayaan, umumnya UKM di Bali tidak ada 10

 

masalah kerena sudah ada kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga yang rendah. Dinas Koperasi sendiri melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), yang memiliki sejumlah konsultan yakni konsultan manajemen, konsultan produksi, konsultan pemasaran, akunting dan sebagainya, juga rutin ditugaskan turun ke lapangan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UKM.

2.6

Pengendalian Mutu

Pemerintah telah mengaungkan untuk meningkatkan ekspor. Untuk itu maka perlu dilahirkannya eksportir khususnya dari UMKM.

Untuk

meningkatkan kualitas produk ekspor dan memenuhi persyaratan dari sejumlah negara, yakni food safety sertificate, Surveyor Indonesia (SI) menggelar pelatihan Safety Food, Hygiene & HACCP produk makanan dan minuman kemasan untuk industri kecil menengah (IKM) Provinsi Bali. Untuk meningkatkan pengendalian mutu pemerintah melakukan  pelatihan kepada para pelaku UMKM. Sedangkan

untuk mengatasi

 permasalahan peermodalan, SI menyiapkan program PKBL yakni program kemitraan dalam menyediakan modal untuk ekspansi produk UKM. SI sebagai BUMN, telah berdiri sejak tahun 1991 dengan tugas utama verifikasi barang impor. SI merupakan lembaga infeksi, dan sedangkan untuk sertifikasi dilakukan oleh PT Saraswanti Indo Genetech yang telah memiliki laboratorium untuk melakukan pengujian mutu produk. Perwakilan dari IKM dan UMKM di Bali, mengaku sangat mengapresiasi kegatan ini. Teknologi di zaman ini sangat membantu UMKM dalam memasarkan produknya. Sedangkan salah satu pihak dari Saraswanti Indo Genetech (SIG) menyatakan telah memiliki laboratorium yang telah 11

 

digunakan oleh sejumlah instansi untuk spesifikasssi produk. Hal ini dikarenakan keamanan pangan akan selalu ditanyakan Negara tujan ekspor, semakin bagus kualitas produk makan akan semakin tinggi.

BAB III 3.1 

Dasar Hukum UMKM

Hukum merupakan suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan  perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Berikut ini adalah dasar-dasar hukum yang mengatur tentang UMKM: 1.  UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil 2.  PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan 3.  PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil 4.  Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah 5.  Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan 6.  Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah 7.  Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

12

 

8.  Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara 9.  Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 3.2 

Kondisi Perekonomian Bali

Angka-angka indicator pembangunan bali selama ini selalu lebih baik  jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Diantaranya adalah tingkat kemiskinan Bali yang hanya mencapai 4,14 persen angka ini sangat jauh dibawah nasional yang mencapai 9,81 persen, kemudian pengangguran mencapai 0,86 persen dari 5,15 persen diangka nasional, indeks gini ratio 0,86 persen dibandingkan nasional yang mencapai 0,38 persen, dan IPM 73,4 persen dan ini pun lebih tinggi dibandingkan rta-rata tingkat nasional.

Tak hanya indicator diatas, indicator pertumbuhan ekonomi Bali pun berada di atas angka a ngka rata-rata nasional, seperti yang kita lihat dalam diagram diatas pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 6,03 13

 

 persen angka ini diatas rata-rata perekonomian nasional yang hanya 4,79 persen pada tahun 2015. Dan Berhasil selalu maningkatkann pertumbuhan ekomoni daerahnya. Sebenarnya rata-rata petumbuhan perekonomian Bali selalu ditas 6 persen, namun pada akhir 2017 Bali mengalami  penurunan hingga 5,59 persen hal ini desebabkan karena factor erupsi dari Gunung Agung. Selain sektor pariwisata yang menjadi andalan Bali, B ali, gubernur Bali melihat sektor UKM memiliki potensi yang cukup besar guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi Bali.

14

 

Sektor UKM yang saat ini mulai bejalan mulus mulu s dan didukung oleh sektor pariwisata diharapkan akan terus mendongkrak pertumbuhan  perekonomian Bali. Dengan demikian, rata-rata pertumbuhan ekonomi diperkirakan minimal akan mencapai 7 persen. Kemudian agenda pembangunan yang selama ini didominasi Bali Selatan akan digeser dengan mengembangkan pusat-pusat ekonomi di Bali Utara, Timur dan Barat, guna menurunkan indeks ratio agar ketimpangan yang terjadi semakin kecil bahkan dapat merata dan adil. Diharapkan juga tingkat kemiskinan akan menurun paling tidak 2 persen dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Kemudian angka pengangguran mencapai target 0 persen bahkan bidawah 0 persen.

3.3 

Rekomendasi

Pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2017 telah mengalami  penurunan hingga angka 5,59 persen yang merupakan akibat dari  penurunan jumlah wisatwan mancanegara dan ekspor barang-jasa. Setelah diadakannya Perhelatan Pertemuan Tahunan yang dilaksanakan di Bali mampu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Rill sebanyak 1,2 triliun rupiah. Tambahan ini disumbang dari tahap persiapan infrastruktur, kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, serta penyelenggaraan pertemuan.

BAB IV 4.1

Kesimpulan

15

 

UMKM merupakan salah satu sektor perekonomian yang sangat  berpengaruh dalam pertumbuhan perekonomian jika dikelolala dengan sistem yang baik. UMKM juga menjadi salah satu wadah bagi rakyat guna meningkatkan ekonomi keluarga. Pemberdayaan raykat yang dilakukan dengan baik oleh pemerintah akan membawa daerah menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik serta kesejahteraan yang meningkat. Tidak hanya pada sektor UKM namun masih  banyak sektor yang dapat pemerintah daerah benahi guna selalu meningkatkan  pertumbuhan perekonomian untuk menuju masyarakat sejahtera. 4.2

Saran

Daftar Pustaka Sumber informasi http://www.balipost.com/news/2019/02/03/67908/Setengah-Jumlah-UMKM-BaliAda...html   Ada...html http://bali.tribunnews.com/2018/10/12/umkm-di-bali-tumbuh-3-persen-setiap-tahunkabupaten-ini-paling-banyak-jumlahnya   kabupaten-ini-paling-banyak-jumlahnya http://bali.tribunnews.com/2019/01/16/ipm-bali-masuk-lima-besar-nasional-koster-yakinlima-tahun-kedepan-kalahkan-kepri-kaltim-dan-diy   lima-tahun-kedepan-kalahkan-kepri-kaltim-dan-diy https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1190671008-2-002%20-%20BAB%20I.pdf   http://fokus-umkm.com/umkm-berperan-penting-dalam-perekonomian-bali/ http://fokus-umkm.com/umkm-berperan-penting-dalam-perekonomian-bali/   https://www.koperasi.denpasarkota.go.id/index.php/profil/174/Struktur-Organisasi.html/   https://www.koperasi.denpasarkota.go.id/index.php/profil/174/Struktur-Organisasi.html/ https://bali.bisnis.com/read/20190102/538/874646/umkm-bali-didorong-perluas-pasarmelalui-pemasaran-online   melalui-pemasaran-online

16

 

https://bisnisbali.com/2019/01/26/tingkatkan-pengendalian-mutu-ukm-di-bali-ini-yangdilakukan-surveyor-indonesia/   dilakukan-surveyor-indonesia/

S

17