Laporan Hasil Audit Atas Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi

TUGAS AUDIT KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN HASIL AUDIT ATAS KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN ANGGARAN 2010

Oleh : kelompok 6

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Tahun Anggaran 2010

I.

Ringkasan Pemeriksaan kinerja atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan KPK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. KPK merupakan sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan UU no 30 tahun 2002, yang bertujuan untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas praktek korupsi di Indonesia. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka sasaran pemeriksaan adalah mencipatakan sistem operasi yang efektif dalam pemberantasan korupsi, baik dalam penyelidikan,penyidikan, dan pelaporan terhadap tindak pidana korupsi; menciptakan proses pengelolaan yang sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan; membantu penganan risiko operasional; serta mengevaluasi kinerja dan akuntabilitas organisasi selama tahun 2010. Hasil pemeriksaan terhadap kinerja KPK sesuai kerangka tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan organisasi selama tahun 2010 belum efektif. Selama pemeriksaan ditemukan adanya kondisi sebagai berikut: (i) pengadaan sumber daya yang tidak sesuai dengan ketentuan; (ii) penyelesaian pelayanan pemeriksaan tindak pidana korupsi yang tidak tepat waktu; serta (iii) realisasi kinerja tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.

II.

Tujuan dan Lingkup Audit Tujuan pelaksanaan audit adalah menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan pelayanan penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi untuk meningkatkan kinerja KPK dalam di masa yang akan datang. Untuk tujuan ini, audit akan menilai: 1. Apakah pengadaan dan penggunaan barang/jasa yang diperlukan dalam kegiatan operasional telah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. 2. Apakah pelayanan penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi telah dilaksanakan tepat waktu.

3. Apakah jumlah kasus tindak pidana korupsi yang dapat diselesaikan selama tahun 2010 telah mencapai target yang ditetapkan KPK. 4. Apakah pengukuran pelayanan dan penilaian kinerja KPK telah dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik? Lingkup Audit 1. Tahun Anggaran yang diaudit adalah 2010. 2. Lingkup kegiatan yang diaudit meliputi proses pengadaan barang dan jasa, pelayanan pemeriksaan tindak pidana korupsi, dan akuntabilitas. 3. Lingkup kegiatan yang diuji dalam audit berdasarkan pemilihan area kunci pelayanan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 4. Lokasi audit di Komisi Pemberantasan Korupsi.

III.

Waktu audit Pemeriksaan dilaksanakan selama 40 hari mulai dari 10 Maret s.d. 29 April 2011

IV.

Kriteria Audit Audit atas kinerja KPK didasarkan pada kerangka Model Pengelolaan yang Baik (Model of Good Management) yang mengarahkan pada kriteria-kriteria utama sebagai berikut : 1. Apakah pengadaan dan penggunaan barang/jasa yang diperlukan dalam kegiatan operasional KPK sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan? 2. Apakah KPK pelayanan penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi dilaksanakan tepat waktu? 3. Apakah jumlah kasus tindak pidana korupsi yang dapat diselesaikan oleh KPK memenuhi target yang telah ditetapkan? 4. Apakah

pengukuran

dan

penilaian

kinerja

KPK

telah

dipertanggungjawabkan dengan baik?

V.

Metodologi Pemeriksaan atas kinerja KPK dilakukan dengan metodologi berikut : 1. Pemeriksaan dan review dokumen 2. Ekstrak data dari sistem komputer (LOC) 3. Analisis hasil 4. Analisis prosedur

dievaluasi

dan

5. Analisis kuantitatif 6. Uji petik atas berkas permohonan 7. Pengamatan 8. Wawancara dengan pejabat dan petugas 9. Menyebarkan kuesioner.

VI.

Temuan dan Rekomendasi 1. Terdapat pengadaan alat penyadap yang tidak dibutuhkan Salah satu temuan yang ada adalah adanya alat penyadap yang pada kenyataannya tidak dibutuhkan dalam kegiatan operasional KPK namun tetap diadakan. Segala bentuk kegiatan operasional KPK tidak berwenang dalam melakukan penyadapan sehingga pengadaan alat penyadap merupakan pengadaan yang tidak ekonomis. Hal ini dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan tentang wewenang KPK dalam kegiatan penyadapan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah dana pengadaan peralatan lain yang lebih dibutuhkan oleh KPK.

Rekomendasi : - Agar biro litbang melakukan penelaahan secara juridis filosofis terhadap pengadaan peralatan. - Mengembalikan kerugian negara atas pembelian alat2 yg tidak dibutuhkan karena peraturan perundang-undangan lewat pelelangan

2. Terdapat penyelesaian pemeriksaan kasus korupsi yang membutuhkan waktu terlalu lama Salah satu temuan yang ada adalah terkait waktu penyelesaian kasus korupsi pengadaan alat kesehatan Kemenkes. Pada pelaksanaan di lapangan, KPK menyelesaikan kasus tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Sedangkan berdasarkan SOP untuk menyelesaikan kasus yang sejenis ini diperlukan waktu kurang dari enam bulan Lamanya proses penyelesaian kasus ini dikarenakan adanya tumpang tindih wewenang penyidik KPK. Akibatnya, terdapat salah pengertian penanggung jawab kasus tersebut sehingga kasus tersebut tidak langsung ditangani oleh kedua unit pemeriksaan yang bersinggungan.

Rekomendasi : -

Perbaikan SOP penanganan kasus terkait unit-unit pemeriksaan di internal KPK

-

Pemisahan dan penjelasan tupoksi yang jelas antara unit-unit pemeriksaan di internal kpk

-

Agar segera menugaskan unit pemeriksaan untuk menangani kasus yg terbengkalai

3. Terdapat banyak laporan korupsi yang belum ditindaklanjuti dalam satu tahun Pada tahun 2010 terdapat 100 laporan kasus korupsi, tapi sampai akhir tahun 2010 hanya ada 80 kasus yang telah ditindaklanjuti. Berdasarkan penetapan kinerja, KPK menargetkan dapat menyelesaikan 95% dari jumlah laporan kasus korupsi. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa pemeriksaan kasus korupsi yang memerlukan waktu terlalu lama dan kurangnya jumlah SDM yang diperlukan. Ketidaktercapaian target ini mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPK.

Rekomendasi : - Menelaah penetepan target penyelesaian kasus korupsi dan menyesuaikan dengan jumlah SDM yang dibutuhkan. - Menambah jumlah SDM yang dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja KPK untuk mencapai target.

Tim Audit: Penanggung Jawab

: Muhammad Azka

(23)

Ketua Tim

: Muhammad Mario

(24)

Anggota Tim

: Fatih Tya Kusumastuti Amin Jauhari Giovari Max P Randi matius B Samuel aloysius S

(14) (02) (17) (29) (33)

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA Jalan MT. Haryono Kav.34 Jakarta Selatan Telp. (021)791 80 560, Fax. (021) 790 2574

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KINERJA KPK

Kami telah melakukan audit kinerja atas tugas pokok dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi. Audit bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisen, dan efektivitas pengelolaan pelayanan penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi untuk meningkatkan kinerja KPK dalam di masa yang akan datang. Lingkup audit adalah pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2010 oleh KPK dengan berdasarkan pemilihan area kunci pelayanan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Audit dilaksanakan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang meliputi penilaian dan pengumpulan bukti dan penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPK merupakan sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan UU no 30 tahun 2002, yang bertujuan untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas praktek korupsi di Indonesia. Hasil pemeriksaan terhadap kinerja KPK sesuai kerangka tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan organisasi selama tahun 2010 belum efektif. Selama pemeriksaan ditemukan adanya kondisi sebagai berikut: (i) Terdapat pengadaan alat penyadap yang tidak dibutuhkan, kelemahan pengendalian tersebut menyebabkan ketidakekonomisan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah dana pengadaan peralatan lain yang lebih dibutuhkan oleh KPK; (ii) penyelesaian kasus korupsi pengadaan alat kesehatan Kemenkes yang memakan waktu terlalu lama menyebabkan ketidakfisiensian pelaksanaan kegiatan; (iii) tingkat penyelesaian tindak lanjut laporan kasus korupsi yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan menyebabkan ketidakefektifan yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPK. Terhadap permasalahan tersebut kami merekomendasikan kepada ketua KPK agar : 1. Melakukan penelaahan secara juridis filosofis terhadap pengadaan peralatan kedepannya. 2. Perbaikan SOP penanganan kasus terkait unit-unit pemeriksaan di internal KPK 3. Membuat pemisahan dan penjelasan tupoksi yang jelas antara unit-unit pemeriksaan di internal kpk 4. Menelaah penetepan target penyelesaian kasus korupsi dan menyesuaikan dengan jumlah SDM yang dibutuhkan.

5. Menambah jumlah SDM yang dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja KPK untuk mencapai target. Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Saudara untuk melaksanakan tindak lanjut kami ucapkan terima kasih.

BPK RI Perwakilan Provinsi Jakarta Selatan Penanggung Jawab Audit ttd. Muhammad Azka