Laporan Evaluasi Pengaduan 2021

 

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PENGADUAN MASYARAKAT

Oleh Tim Pengaduan

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE PUSKESMAS BATEE TAHUN 2021

 

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Latar Belakan Belakang g

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Puskesmas Puskes mas Batee Batee merupa merupakan kan upaya upaya mewuju mewujudka dkan n pemerin pemerintah tahan an yang yang bersih bersih (clean  goverment ) dan baik ( good  good goverment ) ak akan an memb memberi erika kan n da damp mpak ak po posit sitif if da dala lam m meningkatkan reputasi Puskesmas Batee. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui  penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan Puskesmas Batee, dengan harapan dapat memberikan  pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hak memperoleh informasi merupakan hak  asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara de demo mokr krati atiss ya yang ng menj menjun unju jung ng ting tinggi gi ke keda daul ulat atan an ra raky kyat at un untu tuk k mewu mewuju judk dkan an  penyelenggaraan Negara yang baik. Puskesmas Batee sebagai Badan Publik telah secara berkesinambungan dan terus  berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagaii badan Sebaga badan publik publik Puskes Puskesmas mas Batee Batee menyad menyadari ari keterb keterbuka ukaan an inform informasi asi publik  publik  merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan  Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik  dan bersih ( good  good governance). governance). Badan publik publik yang yang secara secara optima optimall menerap menerapkan kan  good   governance di  governance  di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi informasi yang berkaitan berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif  dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peratu dengan Peraturan ran Komis Komisii Inform Informasi asi Nomor Nomor 1 tahun tahun 2010 2010 tentan tentang g Standa Standarr Layana Layanan n Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri. 1.2 Dasar Dasar Hukum Hukum 1. Undang-Und Undang-Undang ang Nomor Nomor 14 Tahun Tahun 2008 2008 tentang tentang Keterbuk Keterbukaan aan Informasi Informasi Publik Publik (UU KIP) 2. Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor Nomor 61 tentang tentang Pelaksana Pelaksanaan an Undang-Und Undang-Undang ang Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

 

3. Undang Undang – undang undang Nomor Nomor 25 Tahun Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Pelayanan Publik Publik (Lembaran (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) 4. Peraturan Peraturan Menteri Menteri Negara Penday Pendayagun agunaan aan Aparatur Aparatur Negara Negara dan Reformasi Reformasi Birokras Birokrasii  Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah 5. Peratur Peraturan an Presid Presiden en Nomor Nomor 76 tahun 2013 tentang tentang Pengelol Pengelolaan aan pengadua pengaduan n Layana Layanan n Publik  1.3 Maksud Maksud dan Tujuan Tujuan Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan dan Evaluasi Penanganan Penanganan Pengaduan Masyar Mas yaraka akatt adalah adalah sebaga sebagaii bentuk bentuk pertan pertanggu ggungj ngjawa awaban ban Tim Pengad Pengaduan uan Masyar Masyaraka akat. t. Adapun tujuan penyusunan penyusunan Laporan Mo Monitoring nitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pengaduan.

 

BAB II Monev Penanganan Pengaduan Masyarakat

2.1

Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi/pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat, baik perseorangan dan/atau lembaga, keluarga yang berasal dari pegawai di lingkungan Puskesmas Batee, dan/atau masyarakat umum yang berisi keluhan dan/at dan /atau au ketida ketidakpu kpuasan asan terkai terkaitt perila perilaku ku dan/at dan/atau au pelaks pelaksana anaan an tugas tugas dan fungsi fungsi Puskesmas Puskes mas Batee, baik yang dilakukan dilakukan pegawai, dan/atau informasi tentang  pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai yang dilakukan oleh pegawai Puskesmas Batee, dan/atau keluhan kepada Puskesmas Batee atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban oleh pegawai di lingkungan Puskesmas Batee. Adapun Bentuk Pengaduan Masyarakat merupakan merupakan penyampaian aduan aduan atau informasi dari masyarakat atas terjadinya dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin  pegawai dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu:

1. Peng Pengad adua uan n secar secaraa lang langsu sung ng Pengaduan secara langsung dilakukan oleh masyarakat dengan cara datang langsung ke meja pengaduan (helpdesk) dan/atau bertemu langsung dengan  pejabat yang berwenang dalam menangani pengaduan masyarakat. Pengaduan secara langsung dilakukan dengan menyampaikan secara lisan keluhan atau ketidakpuasan dan/atau informasi adanya dugaan pelanggaran kode etik/disiplin  pegawai, keluhan kepada Puskesmas Batee atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban oleh pegawai di lingkungan Puskesmas Puskes mas Batee. Untuk kemudian kemudian dicatat oleh pegawai yang menangani menangani  pengaduan masyarakat. 2. Pengad Pengaduan uan secara secara tidak tidak langsu langsung ng Pengaduan secara tidak langsung dilakukan oleh masyarakat dengan cara tidak langsung berhadapan atau bertemu dengan pejabat yang berwenang dalam menangani pengaduan masyarakat atau datang langsung ke meja  pengaduan/saluran. Pengaduan secara s ecara tidak langsung biasanya dilakukan melalui: a. Short Message Service (SMS); b. Surat; c. Telepon;d. Kotak Pengaduan. Klasifikasi pengaduan terdiri dari : 1. Pengaduan Pengaduan inform informatif, atif, yaitu yaitu setiap pengad pengaduan uan yang yang dapat diselesa diselesaikan ikan dengan dengan memberikan keterangan selengkap-lengkapnya kepada pengadu. Secara teknis  pengaduan informatif merupakan pengaduan pengaduan yang terkait dengan layanan yang diberi dib erikan kan,, misaln misalnya ya pengad pengaduan uan tentan tentang g lamany lamanyaa antria antrian, n, lamany lamanyaa proses proses  pembuatan rujukan, lamanya pengambilan pengambilan obat, dan lain-lain;

 

2. Pengaduan Pengaduan penyimpan penyimpangan, gan, yaitu yaitu setiap setiap pengad pengaduan uan yang yang dalam dalam  penyelesaiannya memerlukan penanganan lebih lanjut (investigasi). Secara tekniss pengaduan tekni pengaduan penyimpan penyimpangan gan merupakan merupakan pengaduan pengaduan yang berisi tentang dugaan terjadinya pelanggaran disiplin pegawai dan/atau kode etik.

2.2 2. 2

Asas Asas - Asas Asas Pen Penan anga gana nan n Lapo Lapora ran n Peng Pengad adua uan n Mas Masya yara raka katt

Kepastian hukum yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang  berlaku dalam menangani pengaduan masyarakat; 2) Transparansi yaitu membuka diri dan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk  memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penanganan laporan pengaduan masyarakat berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas; 30 Koordinasi Koord inasi yaitu melaksanakan melaksanakan kerjasama yang baik antara pejabat pejabat yang berwenang berwenang dan aparatur terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku; 4) Efektivitas dan efisiensi yaitu tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya; 5) Akuntabilitas yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik   proses maupun tindak lanjutnya; 6) Objektivitas yaitu berdasarkan fakta atau bukti tanpa dipengaruh dipengaruhii prasangka, prasangka, interprestasi, interprestasi, kepentinga kepentingan n pribadi, pribadi, golongan golongan ataupun ataupun kepentingan pihak tertentu; 7) Proporsionalitas yaitu mengutamakan kepentingan  pelaksanaan tugas dan wewenang dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya lainnya secara seimbang; seimbang; 8) Kerahasiaan yaitu menjaga kerahasiaan sesuai dengan denga n ketentuan ketentuan peraturan perundang perundang-undan -undangan gan yang berlaku, kecuali bila ada hak  atau kewajiban profesional atau a tau hukum untuk mengungkapkan.

2.3 2. 3

Et Etik ika a dala dalam m Pena Penang ngan anan an Lap Lapor oran an Pen Penga gadu duan an Mas Masya yara raka katt Etika Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparatur yang menangani laporan pengaduan masyarakat dalam  bersikap, bertindak, berucap, dan berprilaku agar memiliki moral dan kepribadian yang baik, mendorong etos kerja serta menumbuhkembangkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat. Adapun

sikap yang harus dimiliki adalah sebagai berikut: 1) Berani mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan penanganan laporan  pengaduan masyarakat; 2) Integritas, mewujudkan perilaku yang jujur dan  bermartabat; 3) Tangguh, tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun; 4) Inovatif, selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadi. 2. 2.4 4

Lapo Lapora ran n Pena Penang ngan anan an Pen Penga gadu duan an Mas Masya yara raka katt

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Universitas Negeri Semarang sebagai Badan Publik telah secara  berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penanganan pengaduan masyarakat yang masuk terkait pemberian layanan layan an di lingkup Puskesmas Puskesmas Batee. Puskesmas Puskesmas Batee sebagai salah satu pusat  pelayanan masyarakat yang mempunyai komitmen komitmen memberikan pelayanan prima

 

Demikian Demiki an lapora laporan n penang penangana anan n pengad pengaduan uan masyar masyaraka akatt di Puske Puskesmas smas Batee Batee dari dari Januari sampai Desember 2021. Laporan ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka  peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Tahun 2021 2.5

2

1.5

1

0.5

0

Jan

F eb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agust

S ep

Okt

Nov

Des

Tahun 2021

Diagram 1

Status Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat Dari total 9 pengaduan yang diajukan oleh masyarakat di wilayan kerja Puskesmas Batee tahun 2021, semua kasus terselesaikan dengan baik dalam waktu singkat. Tabel 1 Status Penanganan pengaduan Masyarakat No 1 2

Status Penanganan Pengaduan Selesai

Proses Jumlah

Jumlah 9

Persentase 100%

0 9

0% 100%

BAB III HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanganan pengaduan dalam kurun waktu januari s.d. Desember 2021, antara lain : 1. Masih banyaknya banyaknya kotak pengaduan yang dikelola dikelola oleh masing-masing masing-masing Unit Kerja

 

dan hasil penanganan pengaduannya belum dilaporkan; 2. Terdapat Terdapat pengaduan pengaduan yang masih salah tempat tempat penanganan penanganannya; nya; Upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka penanganan pengaduan antara lain :

1. Melakukan integrasi data dari masing-masing unit 2. Melakukan koordinasi setiap bulan terkait validasi data yang diterima oleh masingmasing unit;

 

PENUTUPAN

Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbai perbaikan kan penyus penyusuna unan n pelapo pelaporan ran oleh oleh Tim Pengad Pengaduan uan yang yang akan akan datang datang.. Lapora Lap oran n ini kami kami buat buat secara secara ringka ringkass sebaga sebagaii wujud wujud pertan pertanggu ggungj ngjawa awaban ban kami kami sebagai bahan monitoring dan evaluasi terkait penanganan pengaduan masyarakat terhadap Puskesmas Batee.

Batee, Desember 2021

Fakhrizal Burhan, SKM  NIP. 19690405 199503 1 005 005