Laporan Bm Asep
August 7, 2018 | Author: atep88 | Category: N/A
Short Description
Benchmarking ke Best Practices...
Description
LAPORAN B E N C HM HMA R K I NG NG K E B E S T P R A C T IC IC E S
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN XXIX
PADA BANDUNG COMMAND CENTER (BCC), BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN (BAPELITBANG) KOTA BANDUNG, PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO), DAN BADAN PEND APATAN DAERAH (BAPENDA) PROVINSI JAWA BARAT
Oleh : ASEP PARDIANSYAH, S.ST.PI NIP. 19880304 200912 1 001
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI DIKLAT APARATUR SUKAMANDI TAHUN 2018
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Mata Diklat Benchmarking ke Best Practices dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan salah satu tahapan serta prasyarat dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV yang diselenggarakan Balai Diklat Aparatur Sukamandi, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan ini berisi tentang hasil visitasi penulis ke Bandung Comand Center (BCC), BAPELITBANG Kota Bandung, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, guna mengidentifikasikan best practices dari instansi-instansi tersebut, sehingga penulis mendapatkan gambaran dan perbandingan tentang perubahan (inovasi) yang dilakukan, agar dapat diadaptasikan dalam proyek perubahan yang akan disusun. Dalam Kesempatan ini, tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan laporan ini, antara lain : 1. Bapak Dr. Ir. Yulistyo, M.Sc, selaku coach yang telah memberikan bimbingan dan arahan; 2. Para Widyaiswara dan
narasumber yang
telah
memberikan
pembelajaran; 3. Rekan-rekan peserta Diklatpim IV Angkatan XXIX, selaku rekan sejawat yang telah memberikan saran dan masukan. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan masukan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan dari semua pihak akan sangat bermanfaat bagi penyusun. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat digunakan dalam kelanjutan penyusunan proyek perubahan. Bandung, 22 Maret 2018
Penulis LAPORAN BENCHMARKING KE BEST PRACTICES DIKLATPIM-IV ANGKATAN XXIX
i
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ......................................................................
i
DAFTAR ISI .............................................. .....................................
ii
I. PENDAHULUAN .........................................................................
1
A. Latar Belakang .....................................................................
1
B. Tujuan dan Manfaat .............................................................
2
C. Metode Pengumpulan dan Analisa Data …...........................
2
II. LOKUS KUNJUNGAN ...............................................................
3
A. Bandung Command Center (BCC) .....................................
3
B. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (BAPELITBANG) Kota Bandung ……………………...………
4
C. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) .....................................
4
D. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat ....................................................................................
5
III. ANALISIS BEST PRACTICES .................................................
6
A. Bandung Command Center (BCC) .....................................
6
B. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (BAPELITBANG) Kota Bandung ……………………...………
7
C. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) .....................................
7
D. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat .................................................................................... IV. ANALISIS
BEST
PRACTICES
SESUAI
7
PROYEK
PERUBAHAN INDIVIDU ……………………………….......…….
9
V. PENUTUP .................................................................................
11
A. Kesimpulan ..........................................................................
11
B. Saran ….....…………..……….……………….........................
11
LAPORAN BENCHMARKING KE BEST PRACTICES DIKLATPIM-IV ANGKATAN XXIX
ii
I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Benchmarking ke Best Practice merupakan salah satu mata diklat yang ada dalam kurikulum pola baru Diklat Kepemimpinan tingkat IV , sesuai dengan Peraturan Kepala Lembanga Administrasi Negara (LAN) Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV. Kegiatan benchmarking ke best practice diharapkan dapat membekali peserta dengan kemampuan mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan organisasi yang dijadikan obyek benchmarking yang memiliki best pratice dalam pengelolaan kegiatan, sehingga mempermudah peserta dalam mengaplikasikan proyek perubahan yang akan dilakukan. Melalui proyek perubahan, berbagai inovasi diharapkan muncul sebagai solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang akan diperbaiki.Salah satu metode untuk memunculkan ide-ide inovatif tersebut adalah melalui benchmarking ke lembaga/instansi yang telah memiliki dan menerapkan best practice. Benchmarking ke Best Practice Diklatpim IV Angkatan XXIX Kementerian Kelautan dan Perikanan ini dilaksanakan di kota Bandung, Jawa Barat dengan lokus kunjungan antara lain; Bandung Commad Center (BCC),
Badan
Perencanaan,
Penelitian,
dan
Pengembangan
(BAPELITBANG) Kota Bandung, PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat. Pemilihan ketiga lokus tersebut didasarkan pada analisis terhadap beberapa organisasi atau lembaga yang memiliki kemampuan terbaik dalam
pengelolaan
SDM
yang
berintegritas
dan
profesional,
pengembangan inovasi dan teknologi yang sangat maju, serta pelayanan publik yang efektif dan efisien.
B. Tujuan dan Manfaat Adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan Benchmarking ke Best Practices adalah : 1. Peserta
mampu
mengidentifikasi
best
practices yang
telah
dilaksankan pada lokus kunjungan; 2. Peserta mampu menyusun lesson learn dari best practices yang diterapkan; 3. Peserta mampu mengadopsi dan mengadaptasikan best practices terpilih kedalam proyek perubahan yang akan dilakukan. Adapun Manfaat benchmarking dilokus ini adalah dapat mengukur dan membandingkan suatu kegiatan organisasi yang terbaik dikelasnya, sehingga dapat diadopsi atau diadaptasikan untuk mempermudah dalam merancang proyek perubahan. C. Metode Pengumpulan dan Analisis Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Benchmarking ke Best Practice ini adalah dengan cara : 1. Wawancara; 2. Diskusi; 3. Observasi lapangan; 4. Browsing internet. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah dengan membandingkan serta menyandingkan kesamaan sifat best practices yang ada dimasing-masing lokus kunjungan dengan proyek perubahan, sehingga
diharapkan
permasalahan,
dapat
menemukan
mempermudah cara
dalam
pemecahan
mengimplementasikan proyek perubahan dengan baik.
mengidentifikasi masalah,
dan
II.
LOKUS KUNJUNGAN Kegiatan Benchmarking ke Best Practice Diklatpim IV Angkatan
XXIX Kementerian Kelautan dan Perikanan ini dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 22 Maret 2018 di kota Bandung, Jawa Barat, dengan 3 (tiga) tempat yang menjadi lokus kunjungan antara lain; Bandung Command Center (BCC), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bandung, PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI), dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung merupakan kota Metropolitan terbesar di Jawa Barat, sekaligus menjadi ibu kota Provinsi dengan luas wilayah 167,7 Km2 dan jumlah penduduk sebesar 2.395 juta jiwa (2010), yang tersebar di 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan. Pemerintahan kota Bandung sendiri bertempat di Jl. Wastukencana No.
2,
Babakan,
Ciamis,
Kota
Bandung,
Jawa
Barat.
dalam
pelaksanaannya dimotori oleh 5 Badan Daerah, 22 Dinas Daerah, 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan yang tersebar di seluruh penjuru kota Bandung. Kota Bandung saat ini dipimpin oleh pasangan M. Ridwan Kamil, ST., MUD selaku Walikota dan Oded Muhamad Danial selaku Wakil Walikota yang telah memimpin selama 1 periode (2013-2018). Adapun yang menjadi Visi kota Bandung “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman Dan Sejahtera”, dengan Misi yaitu : Mewujudkan
Bandung
nyaman
melalui
perencanaan
tata
ruang,
pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan; Menghadirkan tata kelola pemerintahan
yang
akuntabel,
bersih
dan
melayani;
Membangun
masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing; dan Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. A. Bandung C ommand Center (BCC) Bandung Command Center merupakan salah satu ikon smart city di Kota Bandung. Dilengkapi dengan teknologi yang canggih, operasional Bandung
Command
Center
ditujukan
untuk
menyempurnakan pelayanan publik dari Pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat. Dibangun sejak tahun 2014 dan resmi beroperasi pada tanggal 19 Januari 2015, Bandung Command Center menjadi salah satu inovasi Pemerintah Kota Bandung dalam hal pelayanan public. Selain itu, Bandung Command Center juga merupakan salah satu kunci penting dalam upaya Pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkan Bandung Smart City. B. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG) Kota Bandung Badan
Perencanaan
Pembangunan
Penelitian
Pengembangan (BAPPELITBANG). membawahi 3 (tiga) subid yaitu Sub Bidang I Sosial dan Pemerintahan, Sub Bidang II Ekonomi dan Pembangunan dan Sub Bidang III Inovasi dan Teknologi. Tugas dan fungsi Bapelitbang, meliputi: 1. pemantauan, evaluasi dan pelaporan
lingkup penelitian dan
pengembangan; 2. fasilitasi dan pengembangan inovasi daerah; 3. koordinasi, sinkronisasi dan kemitraan kelitbangan; 4. pengelolaan data dan peraturan kelitbangan; 5. kerjasama dan kemitraan lingkup penelitian dan pengembangan. C. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) PT Kereta Api Indonesia (Persero), selanjutnya disebut sebagai KAI atau ‘Perusahaan’ adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung 40117. Saat ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dipimpin oleh Edi Sukmoro selaku Direktur Utama, sudah memiliki tujuh anak perusahaan yakni PT Reska Multi Usaha (2003), PT Railink (2006), PT Kereta Api Indonesia Commuter Jabodetabek (2008), PT Kereta Api Pariwisata (2009), PT Kereta Api Logistik (2009), PT Kereta Api
Properti Manajemen (2009), PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (2015) dengan total pegawai sebanyak 28.163 orang. Adapun yang menjadi visi dan misi dari PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sendiri adalah VISI:“Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan Stakeholders”, dengan MISI: Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya melalui praktik bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi Stakeholders dan kelestarian lingkungan berdasarkan empat pilar utama: Keselamatan, Ketepatan Waktu, Pelayanan, dan Kenyamanan. D. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat Sejarah Perkembangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, embrionya diawali dengan dibentuknya suatu Biro Pendaptan dan Perpajakan sebagai Sub Ordinat dari Administratur Bi dang Keuangan (Kepgub No. 60/PO/V/OM/SK/71). Dalam rangka peningkatan status kelembagaanya maka dibentuklah Jawatan Perpajakan dan Pendapatan dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Kepgub No. 219/PO/V/O.M/SK/1971) tanggal 25 September 1971, sebagai unit kerja yang berdiri sendiri dan menjadi tonggak sejarah berdirinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Sebagai konsekuensi berlakunya Undang-undang No. 5 tahun 1974, maka sebutan atau nomenklatur kelembagaan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 107/A.V/18/SK/1975 terhitung tanggal 12 April 1975 sebutan Jawatan diubah dengan istilah : Adapun yang menjadi visi dan misi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sendiri adalah Visi : “Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Amanah dan Akuntabel.”, dengan Misi ; (a) Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah Yang Makin Optimal, (b) Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat yang berdaya saing.
III. ANALISIS BEST PRACTICES Kota Bandung merupakan salah satu kota paling kreatif, bersahabat, dan nyaman untuk dikunjungi. Pemerintah kota bandung dalam hal ini sebagai
penyedia
pelayanan
publik,
selalu
mengutamakan
dan
mendengarkan masukan serta aspirasi masyarakat dalam membuat suatu kebijakan serta terobosan (inovasi), sehingga dalam menjalankan kebijakan atau inovasi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Dari hasil benchmarking di kota Bandung berdasarkan hasil diskusi dan observasi, diperolehlah beberapa best practices yang diterapkan oleh instansi-instansi yang menjadi lokus kegiatan, adalah sebagai berikut : A. Bandung Command Center (BCC) Best Practise yang diperoleh dari Bandung Commad Center (BCC) adalah : Untuk pelayanan publik, ada tiga fasilitas unggulan yang dimiliki oleh Bandung
Command Center, yaitu
LAPOR!
(Layanan
Aplikasi
dan
Pengaduan Online Rakyat), NTPD 112 dan aplikasi berbasis android Panic Button. Adapun sebagai Decision Support System, Bandung Command Center menyediakan berbagai macam informasi yang dihimpun dari beragam aplikasi yang dimiliki oleh Kota Bandung. Untuk mendukung pengambilan keputusan terkait pendapatan kota misalnya, tersedia informasi
dalam
bentuk dashboard Badan
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah (BPPD) Kota Bandung. Untuk pengambilan keputusan terkait infrastruktur, aplikasi Manpro (Manajemen Proyek) yang dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung menyediakan informasi yang dibutuhkan. Untuk pengambilan keputusan terkait pelayanan publik, infografis LAPOR!, hasil pemantauan melalui CCTV dan analisis keluhan masyarakat melalui sosial media dapat menjadi sumber data yang akurat.
B. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bandung Best practices yang diperoleh dari Bapelitbang Kota Bandung adalah: 1. mendokumentasikan hasil kinerja dan mensosialisasikannya secara eletronik, sehingga semua dapat diakses secara mudah; 2. membangun jejaring stakeholder dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga dalam perencanaan pembangunan dapat mendengarkan masukan dari masyarakat selaku pengguna layanan agar kebijakan yang diambil dapat berjalan dan terealisasi dengan baik. C. PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) Best practices yang diperoleh dari PT. KAI (Persero) adalah : 1. Merubah orientasi pelayanan dari yang semula berfokus pada produk yang disediakan menjadi, pelayanan terhadap costumer 2. Merubah pola pikir yang semula berorientasi pada bagaimana meningkatkan operasional, menjadi bagaimana meningkatkan pelanggan/costumer 3. Mentransformasi pelayanan yang semula memberikan pelayanan pada satu tempat, menjadi mendekatkan diri kepada pelanggan sehingga pelanggan mudah untuk mengakses pelayanan yang diberikan 4. Mentransformasi cara pelayanan pemesanan tiket kereta api yang semula hanya dapat diakses melalui loket di stasiun, dengan menggunakan
teknologi
aplikasi
sehingga
pelanggan
dapat
mengakses pemesanan tiket kereta api disemua tempat. D. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat Best practices yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat adalah : 1. Pentingnya mendekatkan pelayanan dengan kostumer sehingga dapat meminimalisir hilangnya potensi pendapatan daerah, sehingga
berimbas kepada peningkatan terhadap pendapatan daerah, dimana dilakukan inovasi melalui program/kegiatan berupa pelayanan di outlet-outlet, samsat keliling (samling), samsat gendong (samdong), dan samsat masuk desa (samdes); 2. Menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, memudahkan
kostumer
untuk
mengakses
dan
sehingga melakukan
pembayaran pajak dimanapun berada, seperti aplikasi e-samsat, Simpolin, dan T-samsat; 3. Bekerjasama dengan instansi terkait terutama perbankan untuk mempermudah melakukan pembayaran secara elektronik dengan menggunakan mesin EDC dan ATM yang lebih mudah dan cepat, sehingga meminimalisir lamanya waktu pelayanan dan penggunaan uang tunai. 4. Melakukan monitoring
secara real
time
terhadap pelayanan
pelanggan di unit pelayanan, serta melakukan evaluasi terhadap pendapatan yang dihasilkan dengan belanja yang dikeluarkan, sehingga memudahkan dalam menentukan target dan serta kebijakan-kebijakan yang akan diambil di masa yang akan datang, yang diwujudkan kedalam bentuk aplikasi berbasis teknologi informasi
yaitu,
(SIPANDU).
system
pemantauan
pendapatan
terpadu
IV. ANALISIS BEST PRACTICES SESUAI PROYEK PERUBAHAN INDIVIDU Berdasarkan hasil analisis terhadap best practices yang terdapat pada 4 (empat) lokus kunjungan, dan kesesuaian dengan rancangan proyek perubahan yang akan dilaksanakan, salah satu yang sesuai dan dapat diadopsi adalah best practices yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat, karena cukup sejalan dengan proyek perubahan yaitu “Optimalisasi Pelayanan terpadu Terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)” yang dilihat dari kesesuaian konsep pelayanan yang mendekatkan diri dengan pengguna jasa dan menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk memudahkan pelayanan dan pembayaran, sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Inovasi yang dibuat yaitu terkait inovasi cara pelayanan dan produk pelayanan yang menggunakan teknoligi informasi. 1. Inovasi cara Pelayanan yang mudah dijangkau/diakses mendekatkan
pelayanan
dengan
pengguna
jasa
dengan
menyediakan tempat-tempat pelayanan yang lokasinya dekat dan mudah diakses oleh kostumer sehingga dapat meminimalisir hilangnya potensi pendapatan daerah, sehingga berimbas kepada peningkatan terhadap pendapatan daerah 2. Inovasi Sistem pelayanan. Pelayanan pembayaran PNBP dilakukan secara online dan teritegrasi dengan menggunakan pembayaran secara elektronik dengan menggunakan mesin EDC dan ATM, akan memudahkan pengguna jasa tanpa harus membawa uang tunai yang rawan untuk terjadinya kehilangan atau kejahatan. 3. Inovasi Sistem monitoring dan evaluasi pendapatan Monitoring dan evauasi PNBP dapat dilakukan secara real time dengan dilakukannya pembayaran/transaksi PNBP secara elektronik setiap harinya akan tercatat secara cepat dan mudah untuk dipantau
Melalui inovasi yang diterapkan oleh BAPENDA Provinsi Jawa Barat, dapat menjadi bahan acuan dalam pengembangan proyek perubahan yang akan dilaksanakan.
V. PENUTUP A. Kesimpulan Adapun Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan dan penyusunan laporan Benchmarking ke Best Practices ini adalah : 1. Best Practices yang terdapat pada lokus kunjungan berbeda-beda, namun ada kesamaan antara keseluruhan best practices yang ada pada tiap-tiap lokus yaitu, semangat, prinsip, pola pikir SDM yang ada selalu berfikir kreativ dan inovatif untuk menciptakan sesuatu yang baru guna meningkatkan pelayanan public menjadi lebih mudah, cepat, aman dan efesien, dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai saran pendukung. 2. Lesson learned yang dapat dimunculkan dalam kegiatan benchmarking ini berupa inovasi terkait pelayanan dan penggunaan teknologi, antara lain : 1) Inovasi cara Pelayanan yang mudah dijangkau/diakses; 2) Inovasi Sistem pelayanan secara online dan terintegrasi; 3) Inovasi Sistem monitoring dan evaluasi terhadap pendapatan. 3. Best Practices yang ditemukan dilokus kunjungan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat, dapat diadopsi kedalam proyek perubahan berupa pendekatan lokus pelayanan agar mudah dijangkau oleh pengguna jasa dan dapat diakses dimana saja dengan menggunakan aplikasi secara online. sedangkan pengadaptasian best practices terhadap proyek perubahan dapat dilakukan dengan membangun sistem baru dan komitmen baru untuk bertransformasi dari product oriented menuju ke costumer oriented dengan penggunaan teknologi informasi agar pelayanan menjadi mudah, cepat dan aman. B. Saran Dalam kegiatan Benchmarking ke Best Practices ini diperlukan pemahaman mendalam terkait proses perubahan/transformasi suatu sistem sehingga menjadikannya sebagai sebuah inovasi. Untuk itu, diperlukan waktu yang lebih lama dan kesempatan yang luas bagi peserta untuk mendalami lokus kegiatan agar hasil yang didapatkan lebih optimal.
LAMPIRAN LAPORAN B E N C H M A R K I N G KE BEST P R A C T I C E S
DOKUMENTASI KEGIATAN B E N C H M A R K I N G KE B E S T P R A C T IC E S DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN XXIX
Kunjungan Ke PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Kunjungan Ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat
Kunjungan Ke Pemerintah Kota Bandung (Balitbang dan BCC)
View more...
Comments