Laporan Aktualisasi Luthpianto Almahdali Nosis 30

LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PENATA LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

OLEH : LUTHPIANTO ALMAHDALI, SE NDH

: 30

DIKLAT PRAJABATAN CPNS POLA BARU GOLONGAN III ANGKATAN II KERJASAMA BADAN DIKLAT DAERAH SULAWESI TENGAH DENGAN PEMDA KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2015

MOTTO PERSEMBAHAN

Pintar adalah mengarahkan cara berfikir untuk bisa mengambil

keuntungan dari orang lain sedangkan bijaksana adalah mengarahkan cara berfikir untuk bisa membuat semua orang beruntung.

-

Rasulullah menjawab “Beribadahlah kepada Allah Azza wa Jalla seakan -akan engkau melihat-

NYA dan seandainya engkau tidak dapat melihat-NYA, engkau yakin bahwa Dia Meli hatmu”. hatmu”. – HR Buhkhari Muslim –

i

KATA PENGATAR Bismillahirrahmanirrahiim

 Assalamu’alaikum  Assalamu’a laikum Wr. Wb. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis.  Allahumma Shalli’ala Muhammad ,

semoga shalawat dan salam tercurah abadi kepada

 junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW.Berkat karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Penata Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah. Dalam pelaksanaan dan penulisan Laporan Aktualisasi ini penulis banyak mengalami kesulitan, namun berkat rahmat Tuhan yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran kesabaran bagi penulis serta kedua kedua orang tua dan keluarga yang yang terus memberikan doa, semangat dan motivasi, juga banyak pihak yang turut memberikan bantuan dalam penyelesaian laporan ini, sehingga semua hambatan dan kesulitan dapat diatasi. Penulis menyadari tanpa bantuan dan sumbangan dari semua pihak, laporan ini tidak akan terwujud sebagaimana mestinya, oleh karena itu sewajarnya

dalam

kesempatan

ini

penulis

ingin

menyampaikan

penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Drs. H. Damsik Ladjalani selaku Bupati Tojo Una-una; 2. Drs. Syaiful Syaiful Bahri Laborahima selaku Sekretaris Daerah Daerah Kab. Tojo Una-una; 3. Drs. Moh. Moh. Ramli Panende, MSi selaku selaku kepala kepala Badan Kepegawaian Kepegawaian Daerah Kabupaten Tojo Una-Una; 4. Basrin Mohammad, Mohammad, SE. M.Siselaku M.Siselaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-Una; 5. Samudin Tanciga, SE, M.AP selaku selaku Kepala Kepala Badan Badan DIKLAT DIKLAT Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tojo Una-una; 6. Yaumihi Palampanga, Palampanga, SE, MSi selaku Kepala Kepala Bidang Data Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tojo Una-Una; 7. Ibu Ir. Hj.Yuli Trisnaningsih, M.Si selaku Coach Coach yang penuh penuh tanggungjawab,

kesabaran,

dan ii

peduli

dalam

membimbing

pelaksanaan aktualisasi hingga penyelesaian laporan aktualisasi ini; 8. Ni WayanAriani, SE selaku Mentor yang selalu memberikan masukandan bimbingan dalam aktualisasi; 9. Seluruh pengajar / pemateri yang turut memberikan motivasi bagi penulis untuk menanamkan dan melakukan dalam diri nilai-nilai dasar ASN; 10. Seluruh panitia penyelenggara DIKLAT Prajabatan Golongan II dan III kabupaten Tojo Una-una; 11. Teman-teman Di Bidang Akuntansi BPKAD yang telah banyak membantu dalam kegiatan aktualisasi. 12. Teman-teman

senasibdanseperjuangan

Diklat

Prajabatan

Golongan II dan III yang sangat “SUPER SEKALI” serta temanteman mitra kerja yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam bentuk apapun sehingga penulisan laporan ini dapat terselesaikan. Penulis mengaku sungguh bahwa tiada penghargaan yang dapat penulis berikan, hanyalah doa yang dapat dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa semoga apa yang diberikan akan dibalaskan setimpal dengan kebaikannya. Semoga apa yang ditabur itu juga yang akan dituai.  Akhirnya penulis berharap semoga penulisan laporan ini dapat bermanfaat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Terlepas dari itu penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini belum sempurna, karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk dapat meningkatkan mutu sebagai Aparatur Sipil Negara yang memiliki nilai-nilai ANEKA.

 Ampana, Juni 2015 Peserta DIKLAT Prajabatan

LuthpiantoAlmahdali, SE iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................... MOTTO PERSEMBAHAN ............................................................................... i KATA PENGANTAR......................................................................................... ii DAFTAR ISI........................................................................................................ iv BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................

1

A. Latar Belakang .......................................................................................... 1 B. Tujuan Aktualisasi Nilai dasar PNS.......................................................... 2 C. Manfaat Aktualisasi Nilai Dasar PNS ....................................................... 2 D. Ruang Lingkup Aktualisasi ....................................................................... 3 E. Uraian Tugas ............................................................................................. 3 BAB II AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR .............................................. 5

A.  Nilai-Nilai dasar Profesi ASN/PNS .......................................................... 5 B. Kegiatan .................................................................................................... 7 C. Kebututan Stakeholder .............................................................................. 8 D. Penjelasan Kegiatan .................................................................................. 8 BAB III PENUTUP ............................................................................................. 28

A. Kesimpulan ............................................................................................... 28 B. Saran .......................................................................................................... 28 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 29 LAMPIRAN TAMBAHAN..................................................................................30

iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang di dunia.Kita dapat melihat bahwa bangsa indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, potensi sumber daya manusia, peluang pasar yang besar dan demokrasi yang relatif stabil. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Bangsa Indonesia diharapkan dapat mengelolah sumber daya yang ada, Sistem Pemerintah Negara Indonesia yang memiliki birokrasi yang baik dan di barengi oleh Sumber daya manusia yang baik, yaitu PNS Profesional yang saat ini di kenal dengan istilah ASN (Aparatur Sipil Negara).  Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Ada banyak ASN yang bekerja disetiap Instansi Pemerintahan, ada yang melaksanakan tugasnya dengan jabatan fungsional ada juga yang melaksanakan tugasnya sebagai jabatan struktural, salah satunya yaitujabatan Penata Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-una. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo UnaUna memiliki visi “Terwujudnya Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset yang baik guna memberikan pelayanan yang optimal” serta misi 1.Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pembenahan sistem penetausahaan keuangan; 2.Meningkatkan pelayanan dan optimalisasi pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 3.Meningkatkan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4.Memanfaatkan teknologi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Calon Pegawai Negeri SIpil (CPNS) harusdapat membentuk karakter dari dalam dirinya sendiri untuk menjadi ASN yang berkompeten, profesional , berintegritas, dan berkomitmen baik atas tugas dan fungsi yang embannya. Untuk itulah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), ditetapkanbahwa salah

1

satu jenis Diklat yang strategis untuk mewujudkan PNS sebagai bagian dari  ASN menjadi profesional seperti tersebut di atas adalah Diklat Prajabatan. Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan Instansi Pemerintah Wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama 1 (satu) tahun masa percobaan. Selanjutnya Pelaksanaan diklat dan Prajabatan itu juga tertuang dalam Perkalan No. 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan Pajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III yang menjelaskan bahwa ASN harus mengikuti diklat selama 31 hari kerja dengan 18 hari kerja secara pembelajaran klasikal dan 13 hari kerja pembelajaran non klasikal. Berdasarkan Peraturan-Peraturan maka dari itulah dibentuk suatu sistem pola baru diklat prajabatan bagi Golongan III sejak. Dari Pola ini diharapkan nantinya seorang ASN dapat merasakannya dengan langsung bagaimana menjadi ASN yang menunjung nilai-nilai komiten, dan integritas. Sehinnga nantinya ASN ini dapat memiliki daya saing tinggi dan hebat kedepannya dengan tetang menjaga tanggung jawab, komitmen dan tugasnya berdasarkan nilai-nilai dasar ANEKA yaitu: 1.Akuntabilitas; 2. Nasionalisme; 3. Etika Publik; 4. Komitmen Mutu; 5. Anti Korupsi. B. Tujuan Aktualisasi Nilai Dasar PNS Dengan Aktualisasi ini diharapkan PNS/ASN memiliki akuntabilitas untuk melayani masyarakat dengan baik dan maksimal, dan memiliki nilai dasar Nasionalsme dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu Aparatur Sipil Negara harus dapat menerapkan nilai- nilai Etika Publik karena ASN menjadi contoh bagi masyarakat.ASN juga harus mengedepankan Komitmen Mutu untuk menjaga kwalitas pelayanan bagi masyarakat dan Memiliki integritas yang tinggi untuk menjadi pribadi yang Anti Korupsi berlandaskanSpiritual accountability . C. Manfaat Aktualisasi Nilai Dasar PNS  Adapun manfaat dari aktualisasi nilai-nilai dasar PNS antara lain: a. ASN/PNS dapat belajar untuk mengemban tanggung jawab penuhnya sebagai abdi negara pada khususnya dan pelayan masyarakat pada umumnya. b. ASN/PNS dapat merubah mindset didalam dirinya untuk menjadi lebih professional, beretika, dan berintegritas.

2

D.

Ruang Lingkup Aktualisasi Ruang lingkup dalam laporan aktualisasi ini yaitu bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS yang mencangkup  Akutabilitas, Nasionalisme, EtikaPublik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi terhadap kegiatan-kegiatan yang merupakan tugas yang ada di Instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tojo Una-una khususnya Sub Bidang Evaluasi, Pelaporan dan Pengesahaan Pada Bidang  Akuntansi.Kegiatan ini berlangsung selama 13 Hari Kerja mulai dari Tanggal 26 Mei – 12 Juni 2015. E.

Uraian Tugas 1. Tugas Organisasi Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una bahwa tuggas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka desentralisasi di bidang Pengelolaan keuangan dan asset daerah. Berkaitan dengan hal itu, Badan Pengelolan keuangan dan Aset Daerah memiliki fungsi sebagai berikut : a) Penyusunan program di bidang pengelolaan Keuangan dan  Aset Daerah sesuai dengan rencana Stategis Pemerintah Daerah; b) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati; c) Perumusan kebijakan operasional di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati; d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilingkungan pemerintah Daerah; f) Pemeberdayaan aparatur dan menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; g) Pembinaan unit pelaksana teknis dan kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tugasnya; h) Penyelengaraan kegiatan ketatausahaan Badan; i) Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Badan;

3

 j)

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan funngsinya. 2. Tugas Unit Bidang Akuntansi mempunya tugas pokok, melakukan pengesahan Pertanggungjawaban, meneliti kelengkapan SPJ, Register SPJ bulanan, semester dan Tahunan dengan membuat daftar laporan SPJ dan daftar Register SP2D Bidang akuntansi mempunya fungsi : Merencanakan operasional, penyusunan program kerja dibidang Akuntansi; Menata dan mendistribusikan penyelengaraan tugas dibidang akuntansi; Memantau dan member petunjuk kepada bawahan atas pelaksanaan kegiatan dibidang akuntansi; Melakukan penataan tugas dibidang akuntansi; Melakukan analisa dalam melaksanaan kebijakan dibidang akuntansi; Menyiapkan data laporan prognosis dan laporan keuangan Pemerintah Daerah; Melakukan pembinaan dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas bidang akuntansi; Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan dibidang akuntansi; Menyiapkan dokumen dan melakukan evaluasi dibidang akuntansi; Menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi; Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan. 3. Uraian Kerja Pegawai 1. Menyusun Laporan prognosis 6 bulan; 2. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 3. Membuat laporan konsolidasi SKPD, membuat rekapan saldo buku besar bulanan serta membuat kerta kerja laporan; 4. Meneliti Buku kas Umum (B IX) dan kelengkapannya dari Bendaharawan Umum Daerah (BUD); 5. Melakukan rekonsiliasi dan meneliti SPJ/Pengesahan setiap bulan dari SKPD; 6. Meneliti Laporan Realisasi Semesteran/Tahunan; 7. Membuat daftar register laporan SPJ pengesahaan; 8. Membuat daftar registrasi SP2D dan SPJ berdasarkan B IX.

4

BAB II AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR

A. Nilai  – Nilai Dasar Profesi ASN/PNS  Ada 5 (Lima) nilai dasar Profesi ASN/PNS yang harus di terapkan dalam melaksanakan tugas sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen mutu dan Anti Korupsi. 1. Akuntabilitas  Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya atau kewajibanpertanggungjawaban yang harus dicapai.Adapun nilainilai akuntabilitas yang terdapad pada diri seorang ASN/PNS adalah : 1. Dapat mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan; 2. Keadilan dalam pelayanan; 3. Transparansi dalam memberikan data dan informasi kepada publik yang membutuhkan 4. Netral dalam politik praktis 5. Konsisten tindakan dan perilaku 6. Pilihan tepat, jika terjadi konflik kepentingan. 2. Nasionalisme Kata “Nasionalisme“ diambil dari kata nasional yang maknanya adalah bangsa. Jadi nasionalisme adalahkeadaan jiwa dimana kita merasa memiliki kesetian secara alami kepada tanah air atau sering disebutCinta Tanah Air. Nilai-nilai Nasionalisme yang menjadi pondasi ASN/PNS dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat adalah : a. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi/Golongan; b. Rela berkorban demi kepentingan Bangsa dan Negara; c. Tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan; d. Amanah dan bertanggun jawab dalam melaksanakan tugas; e. Hormat dan santun dalam melaksanakan tugas; f. Bekerja sesuai aturan dan etika; g. Peduli dan sederhana serta tidak memaksakan kehendak pada orang lain. 3. Etika Publik Etika publik merupakan refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalakan tanggung jawab pelayanan public.

5

Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undangundang ASN, yakni sebagai berikut: a. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila; b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang DasarNegara Kesatuan Republik Indonesia 1945; c. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; d. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; e. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif; f. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur; g. Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanyakepada publik; h. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan danprogram pemerintah; i. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dansantun;  j. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; k. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama; l. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerjapegawai; m. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; n. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yangdemokratis sebagai perangkat sistem karir. 4. Komitmen Mutu Komitmen mutu adalah Melaksanakan pekerjaan yang di dasari dengan tindakan yang efektif, efisien, inovatif dan orientasi mutu merupakan cerminan dari kesadaran PNS untuk melkukan perbaikan mutu dalam pelayanan. Nilai-nilai yang terdapat dalam komitmen mutu adalah : a) Mengedepankan komitmen terhadap kepuasan Publik b) Memberikan layanan yang menyentuh hati, untuk menjaga dan memelihara agar tetap setia c) Menghasilkan produk jasa yang berkualitas tinggi tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan d) Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan e) Menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam memecahkan masalah dan pengembilan keputusan f) Melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan dan pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi dan benchmark. 5. Anti Korupsi Dampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan Negara namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi dapat pula bersifat

6

 jangka panjang.Kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual, dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi, dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan, dapat menjadi benteng kuat untuk anti korupsi. KPK bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi nilainilai dasar anti korupsi sebagai berikut : 1. Jujur; 2. Peduli; 3. Mandiri; 4. Disiplin; 5. Tanggung Jawab; 6. Kerja Keras; 7. Sederhan; 8. Berani; 9. Adil.

B. KEGIATAN Berikut adalah daftar kegiatan yang telah di laksanakan dan memuat Nilai-Nilai Dasar ANEKA : 1) Memeriksa kelengkapan dokumen B IX dari BUD (Pencairan, Potongan dan No. SP2D); 2) Menerima dokumen SP2D dari bidang Perbendaharaan dan mengelompokan berdasarkan SKPD; 3) Mencocokkan nomor dan nilai pada SP2D dengan nilai pada B IX; 4) Mencocokkan Data Pada SP2D dengan data yang ada di SIMDA Keuangan; 5) Melakukan tahap awal rekonsiliasi Laporan SPJ/Pengesahan dengan pihak SKPD; 6) Meneliti dan mencocokkan data SPJ/Pengesahan dari SKPD dengan data yang ada di SIMDA Keuangan (SKPKD); 7) Membimbing dan memberi petunjuk setiap keluhan mengenai laporan; 8) Membuat daftar penyampaian laporan SPJ/Pengesahan dari SKPD. Kagiatan Tambahan : 1. Melakukan Tugas Luar Daerah dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap LKPD T.A 2014 di Kantor BPR -RI Sulteng di Palu.

7

C. KEBUTUHAN STAKEHOLDER Membuta laporan yang berguna dan dapat dipertanggung jawabkan. Internal : 1. Untuk bidang, sebagai bahan laporan untuk evaluasi; 2. Organisasi, sebagai bahan pengambilan kebijakan dan evaluasi; Eksternal : 1. DPRD, untuk bahan pembahasan dan keputusan; 2. Bupati, sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan; 3. BPK RI, untuk bahan pemeriksaaan; 4. Masyarakat, untuk bahan penilai terhadap kinerja pemerintah daerah; D. PENJELASAN KEGIATAN 1) Memeriksa kelengkapan dokumen B IX dari BUD (Pencairan, Potongan dan No. SP2D) Tanggal 26, 27 Mei dan 1, 3 - 12 Juni 2015 Lampiran Kegiatan Foto Kegiatan, Dokumen B IX Uraian Kegiatan : Dokumen B IX adalah dokumen yang dibuat oleh bidang perbendaharaan yang bersumber dari rekening koran pemerintah daerah. Kegiatan ini bagi kepada tiap-tiap staf, setiap staf memperoleh 14 atau 15 SKPD. Penulis mendapatkan 15 SKPD yaitu Sekertariat Daerah, Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Dinas Pendapatan, DIKPORA, DISKOPERINDAG, DISTANBUNAKESWAN, Dinas Sosial, RSUD Wakai, Kantor Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kec. Batudaka, Kec. Talatako, Kec Walea Besar, Kelurahan Bailo, Kelurahan Bonerato, dan Kelurahan Dondo. Kegiatan ini dilakukan di Bidang Akuntansi BPKAD yang di awali dengan mengambil dokumen B IX dari komputer pada Bidang Perbendaharaan melalui jaringan Network , kemudian memeriksa kelengkapan dokumen tersebut dengan penuh ketelitian yang berupa pencairannya, potongan pencairannya apabila pancarian berupa Ganti Uang (GU) yang berupa Pajak dan No. SP2D harus sesuai dengan jenis pencairan yaitu LS-GAJI, LSBarang&Jasa, Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Uang Persediaan (UP). Tujuan dari kegitan ini yaitu untuk memastikan bahwa dokumen B IX yang telah di buat sudah benar dan akan menjadi

8

bahan pemeriksaan dokumen berikutnya. Adapun nilai-nilai dasar yang terkandung dalam kegiatan ini dalah Akuntabilitas (tanggung Jawab), Nasionalisme (bekerja sesuai aturan), Etika Publik (mengutamakan pencapaian hasil), Komitmen Mutu (Bekerja dengan cermat dan penuh ketelitian)  Adapun nilai-nilai dasar yang paling berkaitan dengan kegitan ini dalah Komitmen Mutu  yaitu berkerja dengan cermat dan penuh ketelitian  dalam memeriksa dokumen tersebut yang dilakukan dengan meriksa setiap pencairan satu per satu .Dampak yang terjadi jika dalam memeriksa kelengkapan dokumen tersebut tidak cermat dan teliti akan menghasilkan dokumen B IX yang tidak Akurat.Akuntabilitas yaitu bertanggung jawab  sepenuhnya terhadap dokumen B IX berupa pencairan, potongan dan No SP2D setiap SKPD yang di periksa. Dampak yang akan terjadi jika tidak bertanggung jawab terhadap pemeriksaan dokumen ini adalah hilangnya kepercayaan pimpinan yang berpengaruh terhadap penilai kinerja.Anti Korupsi yaitu Disiplin dengan tidak mengulurulur waktu dalam melaksanakan kegiatan walaupun kegiatan ini dapat ditunda. Dampak  jika kita mengulur-ulur waktu yaitu pekerjaan akan menumpuk yang berakibat pada tidak efektifnya suatu pekerjaan dan menghambat pekerjaan berikutnya. Dengan melaksanakan kegiatan ini dengan mengedepankan bekerja dengan cermat tepat dan penuh keteliatan, bertanggung  jawab, dan disiplin akan menghasilkan dokumen yang baik dan benar dan waktu yang tepat akan bermanfaat terhadap visi dan misi BPKAD yaitu meningkatkan pelayanan dan optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan baik dengan pencapaian Kegiatan 100% Foto Kegiatan :

9

2) Menerima dokumen SP2D dari bidang Perbendaharaan dan mengelompokan berdasarkan SKPD. Tanggal 1, 3 – Juni 2015 Lampiran Kegiatan Foto Kegiatan, Dokumen SP2D Uraian Kegiatan : Dokumen SP2D (Surat Perintan Pencairan Dana) adalah dukomen yang di buat oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk proses mencairkan dana yang ada di Bank berdasarkan anggaran yang ada pada setiap SKPD. Hal ini juga menjadi bahan dasar oleh bank untuk mencairkan dana yang di minta oleh SKPD. Kegiatan ini dilakukan di Bidang Akuntansi dan diawali dengan menerima dokumen dari bidang Perbendaharaan dan mencocokkan nomor SP2D yang ada dengan buku ekspedisi SP2D yang di bawah oleh pihak bidang perbendaharaan, kemudian mengelompokan berdasarkan SKPD yang ada dan membagikan kepada staf lain berdasarkan pembagian SKPD yang telah ditentukan. Tujuan dari kegiatan ini untuk mempermudah dalam memeriksa dokumen SP2D dan membagi setiap pekerja secara merata kepada bidang akuntansi agar kegiatan berjalan dengan efisien

10

dan efektif. Adapun nilai-nilai dasar yang terkandung dalam kegiatan ini adalah Akuntabiltas (Beranggung Jawab), Nasionalisme (Hormat dan Santun), Etika Publik (menjalankan tugas secara profesional), Komitmen Mutu (Bekerja dengan cermat dan tepat) Anti Korupsi (Kerja Keras)  Adapun nilai-nilai dasar yang paling berkaitan dengan kegiatan ini adalah Nasionalisme  yaitu hormat dan santun saat menerima dokumen tersebut dan mengucapkan terima kasih setelahnya. Dampak  yang terjadi jika kita tidak hormat dan santun saat menerima dokumen tersebut, maka tidak akan terjalin kerja sama yang baik dalam suatu organisasi Komitmen Mutu  yaitu Bekerja dengan cermat dan tepat  yatiu memeriksa nomor yang di buku ekspedisi dengan dokumen SP2D yang ada dan mengelompokkan sesuai SKPD dengan benar. Dampak  jika kita tidak bekerja dengan cermat dan tepat akan menyulitkan dalam memverifikasi dokumen berikutnya karena tidak teraturnya dokumen yang kita kelompokkan. Dengan melaksanakan kegiatan ini dengan hormat dan santun kemudian bekerja dengan cermat dan tepat akan menghasilkan penatausahan keuangan yang baik sehingga berkontribusi terhadap Visi dan Misi BPKAD untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pembenahan sistem penatausahaan keuangan. Kegiatan ini dilakukan dengan baik dengan pencapaian kegiatan 100%. Foto Kegiatan :

11

3) Mencocokkan nomor dan nilai pada SP2D dengan nilai pada B IX. Tanggal 1, 3 –12 juni Lampiran Kegiatan Foto Kegiatan, Dokumen SP2D Uraian Kegiatan : Kegiatan ini dilakukan di bidang akuntansi dan di bagi kepada setiap staf seperti pembagian pada saat memeriksa dokumen B IX yaitu setiap staf mendapatkan 14 atau 15 SKPD. Bahan yang cocokkan adalah dokumen SP2D yang diterima dari Bidang perbendaharaan dan sudah dikelompokkan berdasarkan SKPD dengan dokumen B IX yang berupa softcopy  dalam file MS Excel. Kegiatan ini awali dengan mencocokkan Nomor dan Nilai SP2D dari bidang perbendaharaan dengan dokumen B IX yang telah diperiksa sebelumnya. Dan hal yang dicocokkan disini yaitu berupa nomor SP2D dan Nilai (jumlah Pencairan dan Potongan). Pemeriksaannya dilakukan satu persatu setiap dokumen SP2D yang ada. Tujuannya untuk memastikan bahwa dokumen B IX sudah sesuai dengan dokumen SP2D yang bersumber dari rekening koran Bank begitupun sebaliknya sehingga jika terjadi kesalahan bisa di

12

telusuri sumber dari kesalahan tersebut. Sehingga mencegah terjadi kesalahan laporan yang digunakan untuk pertanggung  jawab. Adapun nilai-nilai dasar yang terkandung dalam kegiatan ini adalah Akuntabilitas (Tanggung Jawab), Nasionalisme (Amanah), Etika Publik (Manjalankan tugas Secara Profesional), Komitmen Mutu (menghasilkan Produk yang bekualitas tinggi), Anti Korupsi (Bekerja keras dan Disiplin).  Adapun nilai-nilai dasar yang paling terkait dengan kegiatan ini adalah Akuntabilitas  yaitu bertanggung jawabterhadap pekerjaan yang diberikan dengan menyelesaikan pekerjaan dan mencocokkan dokumen dengan penuh ketelitian. Dampak jika kita tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah diberikan yaitu hilangnya kepercayaan pimpinan dan akan membuat laporan menjadi salah saji.Komitmen Mutu  yaitu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi tanpa cacat dan tanpa kesalahan berupa dokumen SP2D yang sudah sesuai dengan B IX. Dampak yang terjadi jika kita tidak berusaha menghasilkan dokumen yang berkualitas tinggi, tanpa cacat dan tanpa kesalahan yaitu akan menhasilkan dokumen yang salah saji dan berdampak pada salahnya suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.Anti Korupsi yaitu bekerja Keras dalam menyelesaian pekerjaan yang cukup banyak dan Disiplin  dalam menyelesaikan pekerjaan dengan tidak mengulur-ulur waktu atau membuang-buang waktu. Dampak  yang terjadi jika kita tidak bekerja keras dan disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut yaitu pekerjaan tidak akan cepat selesai dan akan membuat kita repot pada saat akhir bulan. Kegiatan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, berusaha menghasilkan produk yang berkualitas tinggi tanpa cacat tanpa kesalahan, bekerja keras dan disiplin maka akan menghasilkan dokumen yang baik tanpa kesalahan dan tepat waktu sehingga berkontribusi terhadap Visi dan Misi BPKAD untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kegiatan ini dilakukan dengan baik dengan pencapaian 100%. Foto Kegiatan :

13

4) Mencocokkan data pada SP2D dengan data yang ada di SIMDA Keuangan Tanggal 1, 3 – 12 Juni 2015 Lampiran Kegiatan Foto Kegiatan, dokumen SP2D Uraian Kegiatan : Kegiatan ini adalah mencocokkan data yang ada di dokumen SP2D yang berupa Nomor Blangko, Tanggal pada SP2D, nilai SP2D, nomor SP2D dan potongan pajakdengan dokumen yang telah di input oleh bidang Perbendaharaan pada SIMDA Keuangan. Kegiatan ini di lakukan di bidang akuntansi yang diawali dengan

14

membuka SIMDA keuangan dan mencocokkan data yang telah di input di SIMDA Keuangan tersebut dengan dokumen SP2D yang telah di cocokkan dengan dokumen B IX pada kegiatan sebelumnya. Pertama yang harus dicocokkan adalah Nomor Blangko SP2D kemudian, Tanggal SP2D, Nilai SP2D, Nomor SP2D dan Potongan Pajak yang ada pada SIMDA Keuangan sudah sesuai dengan yang ada di Dokumen B IX. Setalah dicocokkan maka dokumen SP2D tersebut di arsip sesuai dengan SKPD masing-masing. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa data yang ada pada SIMDA keuangan sudah input dengan benar dan sesuai dengan dokumen SP2D, sehingga menghindari kesalahan pada saat membuat laporan keuangan mengunakan SIMDA Keuangan. Akuntabilitas (Tanggung Jawab), Nasionalisme (Amanah), Etika Publik (Manjalankan tugas Secara Profesional), Komitmen Mutu (menhasilkan Produk yang bekualitas tinggi), Anti Korupsi (Bekerja keras dan Disiplin).  Adapun nilai-nilai dasar yang paling terkait dengan kegiatan ini adalah Akuntabilitas  yaitu bertanggung jawab  terhadap pekerjaan yang diberikan dengan menyelesaikan pekerjaan dan mencocokkan dokumen dengan penuh ketelitian. Dampak jika kita tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah diberikan yaitu hilangnya kepercayaan pimpinan dan akan membuat laporan menjadi salah saji.Komitmen Mutu  yaitu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi tanpa cacat dan tanpa kesalahan berupa dokumen SP2D yang sudah sesuai data yang ada di SIMDA Keuangan. Dampak  yang terjadi jika kita tidak berusaha menghasilkan dokumen yang berkualitas tinggi, tanpa acat dan tanpa kesalahan yaitu akan menhasilkan dokumen yang salah saji dan berdampak pada salahnya suatu laporan keuangan Pemerintah Daerah.Anti Korupsi yaitu bekerja Keras  dalam menyelesaian pekerjaan yang cukup banyak dan Disiplin  dalam menyelesaikan pekerjaan dengan tidak mengulur-ulur waktu atau membuang-buang waktu. Dampak  yang terjadi jika kita tidak bekerja keras dan disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut yaitu pekerjaan tidak akan cepat selesai dan akan membuat kita repotan pada saat akhir bulan. Dengan melakukan kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab dan berupaya menghasilkan produk yang berkualitas tinggi tanpa

15

cacat tanpa kesalahan maka kana menghasilkan pengelolaan keuangan menggunakan teknologi berupa SIMDA Keuangan hal ini dapat berkontribusi terhadap Visi dan Misi BPKAD untuk memanfatkan Teknologi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan baik dengan pencapaian 100%. Foto Kegiatan :

5)

Melakukan tahap awal dengan pihak SKPD Tanggal Lampiran Kegiatan

rekonsiliasi

Laporan

SPJ/Pengesahan

3, 4, 9, 10 Juni 2015 Foto Kegiatan, dokumen SPJ

16

Uraian Kegiatan : Kegiatan ini dilakukan pada saat pihak SKPD menyerahkan SPJ/Pengesahan-nya di bidang akuntansi. Rekonsiliasi laporan SPJ/Pengesahan adalah mencocokkan nilai realisasi anggaran yang ada pada SPJ/Pengesahan SKPD dengan yang ada di database keuangan dan potongan pajak serta penyetoran pajak. SPJ/pengesahaan yang diterima yaitu SPJ/pengesahaan yang berasal dari SIMDA keuangan di masing-masing SKPD. Setiap staf menerima dokumen SKPD sesuai pembagian masing-masing SKPD seperti pada saat memeriksa dokumen B IX. Kegiatan ini dilakukan di bidang akuntansi yang di awali dengan menerima dokumen SPJ/Pengesahan dari pihak SKPD. Dokumen tersebut berupa SPJ Belanja dan SPJ Pendapatan (bagi SKPD yang Berpendapatan). Setelah menerima dokumen SPJ Pengesahan selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelengkapan SPJ/Pengesahaan tersebut mulai dari realisasi pencairan dan pajak. Tujuannya untuk memastikan bahwa kelengkapan SPJ/Pengesahan yang diserahkan oleh pihak SKPD sudah sesuai dan sudah lengkap. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan ini adalah Akuntabilitas (Tanggung Jawab), Nasionalisme (Tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan), Etika Publik (Memberikan layanan secara tanggap dan Santun), Komitmen Mutu (Menghasilkan dokumen yang berkualitas tinggi tanpa cacat), Anti Korupsi(Adil).  Adapun nilai-nilai dasar yang paling terkait dengan kegiatan ini adalah Etika Publik yaitu memberikan layanan secara tanggap dan santun  saat menerima dokumen SPJ/pengesahan. Dampak  jika kita tidak tanggap dan santun saat menerima dokuken SPJ tersebut yaitu pihak SKPD merasa tidak di hormati dan ini akan membuat kerja sama menjadi tidak baik.Komitmen Mutu  yaitu Menghasilkan Dokumen yang berkualitas tinggi dan tanpa cacatdengan memeriksa setiap kelengkapan SPJ/pengesahan dengan baik. Dampak yang terjadi jika hal ini tidak di laksanakan akan menghasilkan SPJ/Pengesahan yang salah saji dan merepotkan pada saat pemeriksaan akhir suatu SPJ/Pengesahan. Kontribusi yang diperoleh terhadap Visi dan Misi BPKAD pada

17

kegiatan ini dengan memberikan pelayanan secara tanggap dan santun dan menghasilkan dokumen yang berkualitas tinggi akan meningkatkan pelayanan dan optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.Kegitan ini terlaksana dengan baik dengan pencapaian kegiatan 100%. Foto Kegiatan :

6)

Meneliti dan mencocokkan data SPJ/Pengesahan dari SKPD dengan data yang ada di SIMDA Keuangan (SKPKD) Tanggal 3, 4, 9 dan 10 Juni 2015 Lampiran Kegiatan Foto Kegiatan, dokumen SPJ

18

Uraian Kegiatan : Dokumen SPJ/Pengesahan yang diteliti dan dicocokkan dalam kegiatan ini berupa realisasi anggaran permasing-masing kegiatan, potongan pajaknya dan setoran pajak yang telah di bayar oleh SKPD itu sendiri. Data yang dijadi untuk mencocokkan SPJ/pengesahaan yang dari SKPD adalah realisasi yang ada di SIMDA keuangan yang telah di input berdasarkan SP2D. Setiap staf menerima dokumen SKPD sesuai pembagian masing-masing SKPD seperti pada saat memeneri dokumen dari SKPD. Kegiatan ini dilakukan setelah menerima dokumen SPJ/Pengesahan dari pihak SKPD dan memeriksa kelengkapannya. Setalah dokumen tersebut di anggap lengkap, kemudian diteliti dan dicocokkan dokumen yang telah diberikan oleh pihak SKPD dalam hal ini adalah SPJ/Pengesahan dan diawali dengan membuka Laporan Realisasi anggaran pada SIMDA keuangan dan mencocokkan mulai dari Realisasi perkegiatannya, potongan pajak kemudian setoran pajaknya. Setelah itu maka dokumen SPJ/Pengesahan tersebut di arsip sesuai SKPD masing-masing. Tujuan ini untuk memastikan dan mencocokan SPJ/Pengesahan sudah sesuai dengan data yang ada di SIMDA Keuangan BPKAD, sehingga dapat mempermudah membuat laporan konsolidasi pada saat membuat Laporan Keuanga Pemerintah Daerah. Adapun nilai-nilai dasar yang terkandung dalam kegiatan ini adalah  Akuntabilitas (Tanggung jawab), Nasionalismen (Amanah), Etika Publik (Bekerja secara Profesional), Komitmen Mutu (menghasilkan produk yang berkualitas tinggi tanpa cacat dan tanpa kesalahan), Anti Korupsi (Bekerja Keras dan Disiplin)  Adapun nilai-nilai dasar yang paling terkait dengan kegiatan ini yaitu Etika Publik  yaitu bekerja secara profesional  dengan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan dengan baik dan benar. Dampak  yang terjadi jika kita tidak profesional dalam menjalankan tugas ini yaitu akan menghasilkan laporan yang berbeda antara SKPD dengan SKPKD dalam hal ini adalah BPKAD sehingga pada saat akhir tahun akan mempersulit membuat laporan konsolidasi.Komitmen Mutu  yaitu Menghasilkan Produk yang berkualitas tinggi tanpa catat dan tanpa kesalahan  dengan mencocokkan setiap realisasi yang

19

terdapat pada SPj/Pengesahan tersebut sehingga dokumen SPJ tersebut benar-benar sudah sesuai realisasi yang ada. Dampak yang terjadi yaitu akan menghasilkan SPJ/Pengesahan yang salah saji dan berbeda antara pihak SKPD dengan SKPKD yang mebuat berkurang kualitas suatu pengelolaan keuangan.Anti Korupsi yaitu Bekerja keras saat memeriksa dokumen SPJ/Pengesahan tersebut dengan memeriksa setiap realisasi per kegiatan SKPD bersangkutan pada SPJ/Pengesahan tersebut dan Disiplin dengan langsung meneliti dokumen tersebut setelah diterima dan diperiksa kelengkapannya dari pihak SKPD tanpa mengulur-ulur waktu Kegiatan ini dilakukan dengan upaya menghasilkan produk yang berkualitas tinggi tanpa cacat dan tanpa kesalahan, bekerja keras dan disiplin akan menghasilkan dokumen SPJ/Pengesahan yang baik dan akan memberikan kontribusi terhadap visi dan sisi BPKAD yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pembenahan sistem penetausahaan keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan baik dengan pencapaian kegiatan 100%. Foto Kegiatan :

20

7) Membimbing dan memberi petunjuk setiap keluhan mengenai laporan Tanggal 1, 3,9 dan 11 Juni 2015 Lampiran Kegiatan Foto Kegiatan Uraian Kegiatan : Kegiatan dilakukan jika ada pihak SKPD yang menyampaikan keluhan setiap permasalahan laporan pada SIMDA Keuangan.Keluhan yang sering di dapat yaitu mengenai masalah SIMDA Keuangan yanag ada pada masing-masing SKPD. Adapun pihak-pihak SKPD yang melakukan Konsultasi dan keluhan adalah Operator Sekda Kab, Bendahara BPMPD, Bendahara Kecamatan Walea Besar, Bendahara Dinas Kehutanan, Bendahara Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Daerah, Bendahara BPBD, Bendahara Dishub, Kec. Ratolindo dan operator Satpol PP, Kegiatan ini dilakukan dibidang akuntansi yang di awali dengan mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh pihak SKPD. Memeriksa masalah yang disampaikan dan memberi petunjuk penanganannya atau langkah yang dibuat jika hal tersebut terjadi. Setiap memberikan petunjuk atau bimbingan mengenai permasalahan tersebut harus memberikan bimbingan secara baik dan santun sampai pihak SKPD mengerti dan memberitahukan kepada mereka untuk menghubungi jika ada yang kurang dipahami. Tujuannya yaitu untuk memberi pemahaman kepada Pihak SKPD yang belum mengerti sehingga dalam proses pelaporan tidak ada kesalahan sehingga mendukung dalam penilai terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Adapun nilai dasar yang terkandung dalam kegiatan ini yaitu Akuntabilitas (Keadilan dalam memberikan pelayanan), Nasionalisme (Peduli), Etika Publik

21

(menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama), Komitmen Mutu (mengedepankan komitmen terhadap kepuasan), Anti Korupsi (Tanggung Jawab).  Adapun nilai-nilai dasar yang paling terkait dengan kegiatan ini adalah Komitmen Mutu  yaitu Mengedepankan Komitmen terhadap kepuasan  dalam mengatasi setiap keluhan dan menyelesaikan setiap permasalahan dengan menanyakan kembali hal yang belum di mengerti dan membimbing sampai mengerti.Dampak  jika hal ini tidak dilakukan yaitu pihak SKPD akan merasa binggung dan tidak mengerti sepenuhnya sehingga setiap permasalah yang terjadi tidak akan mampu diselesaikan dengan baik.Akuntabilitas yaitu keadilan dalam pelayanan yaitu membimbing setiap pihak SKPD tanpa harus melihat dari pada SKPD tersebut, baik SKPD yang besar maupun yang kecil. Dampak  yang terjadi jika kita tidak adil dalam memberikan pelayanan yaitu ada pihak SKPD yang merasa tidak diperhatikan sehingga mereka akan asalan-asalan dalam mengatasi permasalah dan kadang menyalakan kita karena tidak adil.Etika Publik  yaitu menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama  dengan mendengarkan setiap keluhan dengan baik dan ramah, memberi petunjuk penyebab masalah yang terjadi dengan bahasa yang mudah dimengerti dan memberi bimbingan dalam penyelesaian masalah yang ada, selain itu tanpa rasa kaku mengajak bercanda agar terjalin komunikasi yang tidak terlalu kaku.Dampak  jika kita terlalu kaku yaitu permasalah susah di pecahkan karena pihak SKPD tidak terlau terbuka mengatakan permasalah yang ada. Melakukan kegiatan ini dengan berusaha mengedepankan Komitmen Terhadap kepuasan dan berlaku adil dalam pelayanan serta menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama maka akan memberikan kontribusi terhadap visi dan misi BPKAD yaitu meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan aset serta memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah karena laporan yang di buat oleh pihak SKPD akan menjadi lebih baik dan pemahaman terhadap SIMDA keuangan menjadi lebih mudah dimengerti. Kegiatan ini diakukan dengan baik dan selalu tercapainya kegiatan yaitu 100%. Foto Kegitan :

22

8) Membuat daftar penyampaian laporan SPJ/Pengesahan dari SKPD Tanggal 12 Juni 2015 Bukti Kegiatan Foto Kegiatan, Dokumen Penyerahan

23

Uraian Kegiatan : Kegiatan ini dibuat untuk melihat SKPD yang belum memasukkan SPJ/Pengesahan dan dapat menjadi bahan evaluasi yang di gunakan oleh Kasubbid Evaluasi, Pelaporan dan SPJ.Kagiatan ini dilakukan pada akhir aktualisasi karena batas penyerahan SPJ/Pengesahan yaitu tanggal 10 bulan berjalan. Kegiatan ini di lakukan di bidang akuntansi dan diawali dengan melihat dokumen SPJ/Pengesahan yang telah diserah oleh SKPD dan membuat daftar penyerahan sesuai dengan format yang. Setelah itu mencetak dan menyerahkan ke Kasubbid Evaluasi dan SPJ untuk di tanda tangan dan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengembilan keputusan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui SKPD yang belum menyerahkan SPJ/pengesahan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan. Adapun nilai dasar yang terkandung dalam kegiatan ini yaitu Akuntabilitas (tanggung  jawab), Nasionalisme (Tidak membeda-bedakan), Etika Publik (Menjalankan tugas secara profesional), Komitmen Mutu (Melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan) dan Anti Korupsi (mandiri tanpa mengharapkan orang lain)  Adapun nilai-nilai dasar yang paling terkait adalah Etika Publik yaitu melakukan tugas secara profesional  dengan membuat daftar tersebut dengan baik sesuai dengan bukti yang ada tanpa mengarang data. Dampak  jika kita tidak profesional dapat membuat daftar yang tidak benar sehingga menyulitkan untuk melakukan evaluasi. Komitmen Mutu  yaitu melakukan upaya perbaikan dengan membuat dokumen dengan benar sesuai bukti yang ada sehingga memudahkan pimpinan melakukan kebijakan dalam perbaikan laporan sehingga kedepan SKPD tepat waktu dalam menyerahkan SPJ/Pengesahan. Dampak  yang terjadi jika kita tidak melakukan upaya perbaikan yaitu akan terjadi laporan yang tidak tepat waktu dan terus menerus dan membuat kesulitan pimpinan untuk melakukan evaluasi. Kegiatan dilaksanakan dengan pencapaian kegiatan 100%. Foto Kegiatan :

24

KEGIATAN TAMBAHAN 1. Melakukan Tugas Luar Daerah dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap LKPD T.A 2014 di Kantor BPR -RI Sulteng di Palu. Tanggal 27 s/d 29 Daftar Lampiran Foto Kegiatan, Surat Tugas dan Laporan Hasil Perjalan Uraian Kegiatan : Kegiatan penyerahan LHP terhadap LKPD yaitu penyerahan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah. Kegiatan melibatkan seluruh staf Bidang Akuntansi, hal ini dikarenakan LKPD merupakan Produk dari Bidang Akuntansi BPKAD. Sehingga

25

pimpinan menugaskan kepada bidang akuntansi untuk menghadiri penyerahan Hasil Pemeriksaan LKPD tersebut untuk jadi bahan evaluasi dalam penyusunan LKPD berikutnya. Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap LKPD Tojo Una-Una yaitu mendapat predikat “Wajar Tanpa Pengecualiaan”. Kegiatan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2015 di kantor BP-RI Perwakilan Sulteng Diawali dengan penyerahan LKPD yang sudah diperiksa dan sudah di perbaiki kepada pihak BPK-RI. Kemudian mengikuti proses penyerahan Hasil Pemeriksaan LKPD mulai dari Pembukaan hingga penutupan. Tujuan utamanya yaitu untuk mengetahui kekurangan pada laporan keuangan yang telah dibuat. Sehingga kedepannya dalam menyusun laporan keuangan berikutnya akan manjadi lebih baik lagi. Adapun nilai dasar yang terkandung dalam kegiatan ini adalah  Akuntabilitas (Tanggung Jawab), Nasionalisme (Amanah), Etika Publik (menjalankan tugas secara profesional), Komitmen Mutu (melakukan upaya perbaikan) dan Anti Korupsi (Jujur)  Adapun nilai-nilai dasar yang paling terkait dengan kegiatan ini adalah Etika Publik yaitu menjalankan tugas secara profesional dengan mengikuti kegitan dari pembukaan sampai dengan penutupan. Dampak  yang terjadi jika kita tidak profesional dalam menjalankan tugas yaitu kita tidak ankan mengetahui apa yang menjani evaluasi kita kedepan dalam mebuat laporan keuangan tahun berikutnya.Anti Korupsi  yaitu Jujur   saat melaksanakan tugas dengan membuat pertanggung jawaban yang benar tanpa melakukan perjalan dinas fiktif. Dampak  jika kita tidak jujur yaitu merugikan keuangan Negara. Dengan melaksanakan tugas secara profesional akan memberikan pemahaman tentang kekurangan saat menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sehingga kedepannya dapat ditingkatkan sehinga menjadi lebih baik sesuai dengan visi dan misi BPKAD yaitu meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kegiatan dilakukan dengan pencapaian kegiatan 100%. Foto Kegiatan :

26

27

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN  Aktualisasi nilai-nilai dasar ASN/PNS merupakan memahaman mengenai nilai-nilai dasar ANEKA yang terdiri dari Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi dan di tuangkan kedalam kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Tugas masing-masing. Penerapan nilai-nilai dasar ASN/PNS tersebut untuk mewujudkan  jiwa PNS yang bertanggungjawab, memberikan pelayan yang baik terhadap publik dengan tetap menjaga komitmen mutu pelayan kepada masyarakat, pimpinan dan teman seprofesi lainnya, menghindari praktik curang sebagai cerminan dari Anti Korupsi dan meningkatkan profesionalisme ASN itu sendiri sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat sehingga akan tercapaiIndonesia yang sejahtera dan bermartabat  Adapun Kegiatan Aktualisasi yang dilaksanakan selama 13 (Tiga Belas) hari yaitu 8 (Delapan) kegiatan pokok yang dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan 1 (satu) kegiatan tambahan yang di lakukan di luar daerah yaitu pada BPK-RI Perwakilan Sulteg. Seluruh kegiatan tersebut dlaksanakan dengan capaian kegiatan 100%. B. SARAN Setalah melaksanakan aktualisasi ini yang berlangsung selama 13 hari kerja dan memiliki manfaatnya sangat baik untuk meningkatnya profesionalisme PNS yang selama ini di anggap tidak bekerja dengan baik maka disarankan Nilai-nilai dasar ini diterapkan oleh seluruh PNS baik masih staf atau sudah memiliki jabatan. Diharapkan kedepan ada program bagaimana menjaga nilai-nilai dasar yang telah tertanam dalam diri akan terus konsisten dilakukan walaupun mengadapi berbagai tantangan baik internal maupun eksternal.

28

DAFTAR PUSTAKA

Lembaga Administrasi Negara. 2014.  Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil.  Modul Penyelenggara Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara. 2014.  Akuntabilitas.  Modul Penyelenggara Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta  Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara. 2014. Nasionalisme.  Modul Penyelenggara Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta  Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara. 2014. Etika Publik.  Modul Penyelenggara Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta  Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara. 2014. Komitmen Mutu.  Modul Penyelenggara Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta  Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara. 2014.  Anti Korupsi.  Modul Penyelenggara Perdana Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Prajabatan Golongan III. Jakarta  Administrasi Negara. Peraturan Kepala LAN-RI, Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Prajabatan CPNS Golongan III, yang menggunakan aturan Pola Baru. Rentra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, 2014 Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una No 7 Tahun 2014. www.google.co.id

29