Laporan Akhir Panwascam Divisi Pengawasan-1

LAPORAN AKHIR PANWASCAM DIVISI PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

KECAMATAN BENTENG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BENTENG  Jl. Poros Ujung Desa Bontobulaeng Kecamatan Benteng

Kepada Yth.Ketua Panwaslu Kab. Kep. Selayar Di  –  Benteng Selayar

SURAT PENGANTAR  NOMOR : 0008/SN-08-08/HK.01.00/ 0008/SN-08-08/HK.01.00/VII/2018 VII/2018 No

1

Uraian Kegiatan

Laporan Akhir Panwascam Divisi Pengawasan Kecamatan Benteng

Jumlah

1 Berkas

Keterangan

Dikirim dengan hormat untuk menjadi bahan pertimbangan selanjutnya.

Benteng, 09 Juli 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Benteng

SAMSUDDIN, S.Pd Div. Pengawasan

DAFTAR ISI

CAPER SURAT PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN a.

Gambaran Umum

 b. Tujuan Laporan c.

Landasan hokum

d. Sistematika Laporan BAB II. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan a.

Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

 b. Pengawasan Tahapan Pencalonan c.

Pengawasan Tahapan Kampanye, dana kampanye dan Masa Tenang

d. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitugan Suara e.

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Perhitungan, dan Rekapitulasi Suara

BAB III. PENUTUP A. KESIMPULAN B. REKOMONDASI LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Alat Kerja Pengawasan Tahapan 2. Dokumen Lainnya

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM Amanat amandemen Undang-undang Negara RI Tahun 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan  berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang RI Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah propinsi atau kabupaten berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses  politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab, sedangkan pengawasan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh badan pengawas  pemilu yang dibentuk secara berjenjang ( panwas Propinsi, panwas Kabupaten, Panwas Tingkat Kecamatan dan Pengawas pemilu lapangan ). Panitia pengawas pemilihan umum melakukan pengawasan atas seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Laporan akhir hasil pengawasan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 di Wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar. Ini diharapkan bias memberikan gambaran terhadap pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Secara umum dari hasil pengawasan panwaslukada kecamatan pasimasunggu timur terhadapa  pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 khususnya dikecamatan pasimasunggu timur telah berjalan sesuai dengan peraturan perundag-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai pada pelaksanaan pemilu tersebut, serta suasana yang kondusif pasca pelaksanaan  pemilihan gubernur dan wakil gubernur di kecamatan pasimasunggu timur yang berjalan dengan aman dan tentram.

B. TUJUAN Berdasarkan latar belakang diatas, panitia pengawas pemilihan kecamatan pasimasunggu timur menyusun laporan akhir pengawasan divisi pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk  periode 2018  –   2023 di wilayah kecamatan pasimasunggu timur kabupaten kepulauan selayar, sehingga kita bias memberikan penilaian terhadap pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan serentak tanggal 27  juni 2018. Adapun penyusunan laporan akhir pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bertujuan : 

Sebagai bahan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sebagai panitia pengawas  pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 atas keseluruhan pelaksanaan tugas selama masa bakti.



Memberikan gambaran umum hasil pengawasan pada setiap tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi selatan tahun 2018 di wilayah kecamatan pasimasunggu timur.



Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018.



Sebagai tuntunan normaif peraturan perundang-undangan tentang pengawasan pemilihan gubernur

dan

wakil

gubenur

sulawesi

selatan

tahun

2018

mengenai

laporan

 pertanggungjawaban. 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Pemilihan yang akan dating.

C. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 yaitu Undang-Undang Pemilihan Umum, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu terkait tahapan pemuktahiran DataPemilih, Surat Edaran/Penyampaian Bawaslu terkait pengawasan tahapan pemuktahiran Data 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Jadal dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemutakhiran Datadan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, Dan / atau Walikota dan Wakil Walikota 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2016 Tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanyedalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye  peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11

Tahun 2016 Tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang norma,standar,  prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

15 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan UmumRepublik IndonesiaNomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Datadan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota 13. Peraturan Bawaslu Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota 14. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota

15. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota 16. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota 17. Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota 18. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota 19. Surat Bawaslu RI

Nomor : 0322/K.Bawaslu/PM.00.00/VIII/2016 pada tanggal 02

Agustus 2016 Tentang Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017

D. SISTEMATIKA LAPORAN Adapun sistematika laporan yang dipaparkan meliputi : BAB I : PENDAHULUAN Berisikan laporan gambaran umum, tujuan, dan dasar hokum dari laporan panwascam Kecamatan pasiimasunggu timur. BAB II :

Pelaksanaan Pegawasan Tahapan Pemilihan

Berisikan laporan pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih, pengawasan Tahapan pencalonan, pengawasan tahapan kampanye, pelaksanaan tahapan dan  perdistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perhitungan suara, pengawasan  pengawasan tahapan

dan kampanye, pelaksanaan pengawasan penggunaan dana

kampanye, serta pelaksanaan pengawasan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara. BAB III :

PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari laporan pengawasan dan rekomendasi hasil pengawasan serta lampiran seluruh dokumentasi hasil pengawasan, alat kerja pengawasan dan dokumentasi lainnya.

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN A. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Dasar hukum pelaksanaan penyelengaraan pemilu Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah dan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) di kecamatan Benteng, digunakan sebagai data awal daftar pemilih untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018. Daftar pemilih tersebut dimutakhirkan dan dievaluasi oleh PPS dengan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) untuk digunakan sebagai bahan  penyusunan daftar pemilih sementara (DPS). Adapun rincian dari DP4 ke DPS masing-masing Desa di Kecamatan Benteng dapat dilihat pada table berikut : Tabel 1. Jumlah pemilih DP4 dan DPS Desa di Kecamatan Benteng No

Desa

Jumlah DP4

DPS

1.234

1.103

1

BONTOBULAENG

2

BONTOJATI

883

836

3

BONTOBARU

763

701

4

UJUNG

781

721

5

BONTOMALLING

1.064

1.037

6

LEMBANG BAJI

738

710

5.463

5.108

Jumlah

Hasil pemutakhiran DP4 tersebut disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), kemudian DPS tersebut diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah terjangkau oleh masyarakat untuk mendapat tanggapan dari masyarakat sehingga dapat memberikan kesempatan pada hak pilih yang belum terdaftar sebagai pemilih. Pengawasan pemilihan data pemilih dilakukan oleh pengawas pemilu lapangan (PPL) sesuai wilayah kerjanya masing-masing. Kami (pengawas kecamatan dan pengawas pemilu lapangan) melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih (PPDP) dengan cara mendampingi petugas PPDP pada saat melakukan pemutakhiran data pemilih. Dari hasil pengawasan dilapangan masih ditemukan hal-hal sebagai berikut :



Data Pemilih Yang sudah meninggal dunia



Data Pemilih Ganda



Data Pemilih Pindah Domisili



Data Pemilih Tidak Dikenal



Data Anggoota Polri/TNI



Data Pemilih di bawah umur



Masih terdapat warga masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih tapi belum mendaftar.

Dalam hal ini kami memberikan rekomendasi baik kepada PPK maupun PPS agar masyarakat yang terlewat untuk dapat dimasukkan pada daftar pemilih. Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang telah diperbaiki disahkan dan diumumkan oleh PPS untuk menjadi daftar pemilih tetap (DPT). Dari hasil pemutakhiran data pemilih di wilayah kecamatan Benteng diketahui bahwa jumlah hak  pilih berdasarkan DPT pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi selatan tahun 2018 adalah sebanyak 5,107 Hak pilih yang terdiri dari 2,380 laki-laki dan 2,727 perempuan. Rincian data DPT dapat dilihat pada table berikut : Tabel 2 : DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kecamatan Benteng DESA

JML TPS

DPT PILKADA L

P

TOTAL

BONTOBULAENG

3

509

594

1.103

BONTOJATI

2

378

457

835

BONTOBARU

2

314

387

701

UJUNG

2

339

382

721

BONTOMALLING

4

491

546

1.037

LEMBANG BAJI

3

349

361

710

16

2.380

2.727

5.107

JUMLAH

B. Pengawasan Tahapan Pencalonan

Adapun tahapan pencalonan dari calon gubernur dan wakil gubernur meliputi rincian yaitu tahapan pencalonan dan penetapan calon. 1) Tahapan Pencalonan Bahwa untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan kepala  pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga Negara yang memenuhi persyaratan. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik/gabungan partai politik kepada KPUD selama masa

 pendaftaran dengan menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan  parpol atau gabungan parpol sekaligus mendaftarkan tim kampanye, sedangkan untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 2) Penetapan Pasangan Calon KPUD melakukan penelitian terhadap surat pencalonan serta melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan. Apabila dari hasil penilitian telah memenuhi syarat ditetapkan KPUD, selanjutnya KPUD menetapkan  pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan mengumumkannya. Pada tahap pendaftaran dan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sulawesi selatan tahun 2018. Panwascam Pasimasunggu Timur selalu aktif melakukan pengawasan pada tahap pendaftaran dan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur. 3) Pelaksanaan Pengawasan pada tahap pendaftaran dan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sulawesi selatan tahun 2018 yang dilakukan di kantor KPUD serta melakukan pengawasan pada verifikasi administrasi dan faktual parpol dan pasangan calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur DR. H. ICHSAN YASIN LIMPO , S.H., M.H dan Ir. H. ANDI MUZAKKAR, M.H yang dilakukan PPS terhadap dukungan calon perseorangan yang dibuktikan dengan dukungan berupa fotocopy KTP/kartu identitas lainnya. 4) Hasil Yang Dicapai Hasil pengawasan pada vervak terhadap parpol dan calon perseorangan dengan masing-masing 1 tahapan. Hasil pengawasan pada verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur 2018 yang dilakukan di 6 desa terdapat .... dukungan KTP yang terdiri dari 2 tahapan di kecamatan Benteng dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1 : tahap dukungan perseorangan

 No

DESA

Jumlah Keseluruhan Factual

Jumlah Vervak MS

TMS

1

BONTOBULAENG

52

30

22

2

BONTOJATI

6

4

2

3

BONTOBARU

24

22

2

4

UJUNG

2

-

2

5

BONTOMALLING

1

-

1

6

LEMBANG BAJI Jumlah

4

1

3

89

57

32

Tabel 2 : tahap dukungan parpol

 No

Jumlah Keseluruhan Factual

DESA

Jumlah Vervak MS

1

BONTOBULAENG

2

2

2

BONTOJATI

1

1

3

BONTOBARU

2

2

4

UJUNG

-

-

5

BONTOMALLING

3

2

6

LEMBANG BAJI

-

-

8

7

Jumlah

TMS

1

1

Dari variabel di atas jumlah daftar dukungan Parpol sebanyak 7 orang dan  jumlah daftar dukungan KTP pasangan calo perseorangan sebanyak 57 dukungan KTP di kecamatan Benteng dan adapun hasil temuan dilapangan pada saat pelaksanaan verifikasi administrasi dan factual terhadap dukungan calon perseorangan diantaranya sebagai  berikut :  Ditemukan salah satu pendukung yang keberatan terkait dukungan KTP  Ditemukan KTP/identitas pendukung tapi nama tersebut tidak tercantum dalam

daftar dukun gan (antara foto dan nama tidak sama) 5) Penetapan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sulawesi selatan tahun 2018. KPUD Propinsi Sulawesi Selatan menetapkan 4 (empat) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dengan ur utan Pasangan Masing-masing calon : NO.

NAMA PASANGAN CALON

URUT

(GUBERNUR

1

NURDIN HALID - AZIZ KAHAR

2

AGUS

ARIFIN

NU’MAN

–  

TANRI

BALI LEBO

3

NURDIN ABDULLAH SAID

 –  

SUDIRMAN

4

ICHSAN

YASIN

LIMPO

-

ANDI

MUZAKKAR

C. Pengawasan Tahapan Kampanye,Dana Kampanye Dan Masa Tenang

Kecamatan Benteng yang terdiri dari 6 desa merupakan salah satu kecamatan yang masuk zona kampanye bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2018. Dalam kegiatan  pengawasannya panwascam bersama PPL melakukan pengawasan tahapan kampanye dan masa tenang di setiap desa di kecamatan Benteng : 1) Tahapan Kampanye Kampanye merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 yang diselenggarakan oleh tim kampanye masing-masing calon. Kampanye merupakan salah satu upaya dari pasangan calon untuk meyakinkan  para pemilih dengan cara menyampaikan visi, misi dan program masing-masing  pasangan calon. Kampanye dilakukan dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka/dialog/rapat umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum dan sebagainya. Pada  pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur sulawesi selatan tahun 2018 kampanye  berlangsung di kecamatan pasuimasunggu timur sejak tanggal 15 mei sampai dengan 23  juni 2018. 2) Masa Tenang Selanjutnya 3 hari sebelum pemungutan suara merupakan masa tenang yang dimulai pada tanggal 24 - 26 juni 2018, dan seluruh alat peraga kampanye harus dibersihkan mulai dari spanduk, baliho umubul-umbul, stiker dan poster masing-masing  pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang terpasang di tiang listrik, pohon, rumah warga, maupun tempat lainnya. PPK menghimbau kepada PPS masing-masing Desa di Kecamatan Benteng melakukan pembersihan/penertiban APK (alat peraga kampanye) dan panwascam mengarahkan PPL untuk mengawasi proses penertiban APK tersebut.

3) Hasil Yang Dicapai Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, kegiatan kampanye di wilayah kecamatan Benteng pada umumnya dilakukan dengan cara pemasangan alat peraga kampanye (baliho, stiker, spanduk) di tempat umum, ada juga yang melakukannya dalam  bentuk rapat terbatas atau tatap muka. Sementara itu pada masa tenang (3 hari sebelum pemungutan suara) yaitu tanggal 24 juni sampai dengan tanggal 26 juni 2018, berdasarkan hasil pengawasan di

lapangan sama sekali tidak ditemukan adanya hal-hal yang melanggar dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon maupun tim kampanye pasangan calon. Dalam hal pengawasan dana kampanye panwascam pasimasunggu timur tidak dapat secara langsung mengawasi pelaksanaannya. Karena dana kampanye untuk kegiatan kampanye pemilukada gubernur dan wakil gubernur dilaporkan kepada KPU Propinsi Sulawesi Selatan dan diawasi langsung oleh Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan. D. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pendistribusian logistik pemilu dari KPU Kabupaten Kepulauan Selayar ke PPK Kecamatan Benteng pada tanggal 25 Juni 2018, kemudian pendistribusian logistik pemilu dari PPK kecamatan Benteng ke masing-masing PPS Desa se Kecamatan Benteng ada tanggal 26 Juni 2018 dengan dikawal Polisi dan panwascam dalam keadaan utuh dan tersegel. Secara umum tidak ada kendala dalam pendistribusian dan lengkap/tidak terdapat kekurangan, selanjutnya tentang keamanan logistik yang sudah dikirim ke masing-masing PPS menjadi tanggungjawab PPS, PPL pun ikut bertanggung jawab pula dalam menagawasi logistik pemilu di tingkat PPS Desa se Kecamatan Benteng. E. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Perhitungan Suara, dan Rekapitulasi Suara 1. Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan suara

Proses pemungutan suara di setiap TPS di Desa serentak dimulai dari pukul 07.00 s/d 13.00 wita dan perhitungan suara dilakukan di atas pukul 13.00 wita. Pada tahap ini,  pengawasan difokuskan pada TPS-TPS

yang diduga rawan terjadi kecurangan, karena

sangat tidak mungkin PPL melakukan pengawasan yang optimal untuk setiap TPS. Di wilayah kecamatan Benteng kabupaten kepulauan selayar terdapat 3 kelurahan , dimana pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 terdapat 16 (enam belas) buah TPS. Mengingat jumlah TPS yang begitu banyak, sementara anggota panwaslu kecamatan dan pengawas pemilu lapangan (PPL) sangat terbatas maka kami tidak bisa melakukan pengawasan secara optimal. Pada pemilihan kepala daerah calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 yang serentak dilakukan tanggal 27 juni 2018 di kecamatan Benteng berjalan dengan lancar. Walaupun dalam pengawasan di lapangan pada saat pelasanaan pemungutan dan  perhitungan suara di setiap TPS yang kami temukan ternyata kehadiran jumlah pemilih di setiap TPS tidak maksimal dari jumlah DPT di tambah jumlah pemilih DPTb dan DPPh se kecamatan Benteng hanya 84 % yang datang memilih. Hal ini mungkin dikarenakan  banyaknya pemilih yang di luar kota atau mungkin kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dari pihak PPK.

2. Pengawasan Rekapitulasi Suara Pasangan Calon

Pada tahap rekapitulasi hasil perhitungan suara, baik di TPS , PPS maupun di PPK kami selalu mengadakan pengawasan yang optimal. Pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara  pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi selatan tahun 2018 di tingkst PPS dilaksanakan pada tanggal 27 - 28 juni 2018. Sementara pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di PPK dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 30 juni 2018 yang bertempat di aula kantor kecamatan Benteng. 3. Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon di Kecamatan Benteng

Pengawasan pada tahap penetapan calon terpilih. Kami panwaslu tingkat kecamatan selain melakukan pengawasan juga memantau suasana/kondisi yang berada di wilayah kecamatan Benteng pasca berlangsungnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi selatan. Pada pelaksanaan kegiatan

rekapitulasi perolehan suara di

PPK tersebut dihadiri

 panwas kecamatan, dan juga saksi dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur , semua saksi yang hadir pada kesempatan tersebut menandatangani berita acara rekapitulasi hasil  perolehan suara di tingkat kecamatan. Pada kegiatan pleno rekapitulasi jumlah suara masing- masing pasangan calon baik gubernur dan wakil gubernur di tingkat PPK, dimana di setiap PPS masing-masing desa membacakan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon disetiap TPS dan PPK menginfut jumlah perolehan suara dari masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dengan disaksikan oleh panwas dan para saksi dari pasangan calon. Dari hasil  pleno rekapitulasi tingkat PPK tersebut maka diperoleh jumlah perolehan suara masingmasing pasangan calon di tingkat kecamatan Benteng seperti yang termuat pada tabel  berikut : NO

NAMA PASANGAN CALON

PEROLEHAN

(GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR

SUARA

1

NURDIN HALID - AZIZ KAHAR

2

AGUS ARIFIN NU’MAN – TANRI

3

NURDIN ABDULLAH – SUDIRMAN SAID

821

4

ICHSAN YASIN LIMPO - ANDI MUZAKKAR

119

2,777 BALI LEBO

73

JUMLAH SUARA SAH

3,790

JUMLAH SUARA TIDAK SAH

22

TOTAL PENGGUNA SUARA

3,812

Dari hasil pleno rekapitulasi jumlah suara masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di tingkat kecamatan. Dituangkan dalam berita acara DA-KWK, dan DAIKWK yang kemudian ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi pasangan calon dan kemudian berita acara tersebut dimasukkan dalam sampul yang kemudian diletakkan didalam kotak suara yang disaksikan oleh panwascam dan saksi pada saat penyegelan kotak suara tersebut sehingga tidak terindikasi adanya kecurangan. Pada pukul 18.30 wita panwascam dan PPK kecamatan Benteng bersama pihak keamanan mengantarkan kotak suara tersebut ke kantor KPUD Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN Secara umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur khususnya di kecamatan Benteng  berjalan sesuai dengan tahapan pemilu mulai dari tahap : 

Penyusunan Daftar Pemilih



Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon



Kampanye dan Dana Kampanye



Masa Tenang



Perlengkapan Pemungutan Suara



Pemungutan dan Perhitungan



Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Seluruh tahapan penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur di wilayah kecamatan Benteng sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berkat kerjasama serta koordianasi yang baik antara penyelenggara pemilu, panwascam, partai politik, tim sukses serta semua pihak yang terkait, sehingga tetap terjaga suasana yang kondusif serta menghasilkan  pemilihan umum yang demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. REKOMONDASI 

Untuk pemilihan umum yang akan dating diharapkan KPUD Kabupaten Kepulauan Selayar maupun PPK se Kabupaten Kepulauan Selayar dapat melakukan sosialisasi  pemilu yang lebih maksimal sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang akan dating lebih baik lagi.



Tahapan-tahapan pemilu yang dijadikan pedoman bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan tingkatan ke bawahnya seyogyanya dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan di koordinasikan kepada panwascam.



Penegakan hokum terhadap para pelanggar pemilu harus ditegakkan dengan sebaik baiknya supaya pemilu bisa dikatakan sukses dan berhasil serta berkualitas.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENGAWASAN KEGIATAN KAMPANYE DI KECAMATAN BENTENG KAMPANYE TATAP MUKA/DIALOG CALON PROF ANDALAN

PENGAWASAN PPDP PADA PENCOKLITAN SERENTAK

RAPAT PLENO TERBUKA DPSH PPK

PENGAWASAN PENERTIBAN ALAT PERAGA PADA MASA T ENANG

PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK BERSAMA PETUGAS KEAMANAN DAN PPK

PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK KE PPS

PENGAWASAN PLENO PPK

ALAT KERJA PANWASCAM A1.PS1 –  A1.PS 5 A1.PL1 –  A1.PL3 REKAPITULASI PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN SUARA