LAPORAN AKHIR MAGANG

LAPORAN AKHIR MAGANG SISTEM PELAYANAN MASYARAKAT DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR

Oleh : MEYLINDA (K11114078) RETNO FEBRYATI PADAUNAN (K11114079) RUSMIANTI (K11114511)

BAGIAN BIOSTATISTIK/KK BIOSTATISTIK/KKB B FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2017

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR MAGANG BAGIAN BIOSTATISTIK/KKB FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN NAMA: 1. MEYLINDA R 2. RETNO FEBRYATI PADAUNAN 3. RUSMIANTI

K111 14 078 K111 14 079 K111 14 511

LOKASI: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR

MAKASSAR, DESEMBER 2017 MENGETAHUI, PEMBIMBING LAPANGAN I PEMBIMBING LAPANGAN II

dr. Mukhsen Sarake, MS Dr. Masni, Apt., MSPH NIP. 19541231 198903 1 006 NIP. 19590605 198601 2 001 PEMBIMBING INSTITUSI (Kasubag Umum & Kepegawaian)

St. Muliati S. NIP. 19690428 198903 1 003 MENYETUJUI, KETUA BAGIAN BIOSTATISTIK/KK BIOSTATISTIK/KKB B FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS HASANUDDIN

Dr. Masni, Apt., MSPH NIP. 19590605 198601 2 001

ii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tim penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

Rahmat

dan

Karunia-Nya

sehingga

tim

penulis

dapat

menyelesaikan laporan magang. Tidak lupa pula kami ucapkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke dunia yang lebih cerah. Tim penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki  banyak kekurangan baik dari segi materi maupun teknisnya. Untuk itu, tim  penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari para  pembaca. Dalam penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama  berbagai pihak yang telah tela h memberikan saran yang bersifat bersif at moril maupun materil yang bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. drg. A. Zulkifli Abdullah, M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. 2. Dr. Stang, Drs., M.Kes., selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. 3. dr. Mukhsen Sarake, MS dan Dr. Masni, Apt., MSPH selaku Dosen Pembimbing magang yang telah memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini. 4. Dr. Masni, Apt., MSPH, selaku Kepala Bagian Biostatistik/KKB yang telah memberikan saran dan kritik dalam proses magang.

iii

5. Ibu Nielma Palamba, SH, M.AP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar beserta jajarannya yang telah menerima tim penulis selama proses magang. 6.

Ibu St. Muliati S. selaku Kasubag Kepegawaian dan sebagai Pembimbing Institusi yang telah membimbing tim penulis selama proses magang.

7. Teman-teman Jurusan Biostatistik/KKB, yang memberikan semangat kepada penulis dalam pembuatan laporan. 8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan kerja  praktek ini, semoga memdapat imbalan yang sesui dari Allah SWT. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi tim penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Makassar,

Desember 2017

Penuli

iv

DAFTAR ISI

Halaman Judul

i

Halaman Pengesahan

ii

Kata Pengantar

iii

Daftar Isi

v

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang

1

1.2 Tujuan

3

1.3 Kegunaan

4

Keadaan Umum 2.1 Gambaran Umum Lokasi Tempat Magang

6

Kegiatan Magang 3.1 Pelaksanaan

19

3.2 Pembahasan

19

Kesimpulan dan Rekomendasi

25

Daftar Pustaka

27

Lampiran

v

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh  penyelenggara pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan  berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dengan begitu pelaksanaan  pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah harus benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga sesuai dengan peraturan  perundang-undangan.

Sedangkan

ukuran

keberhasilan

penyelenggara

 pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan pihak penerima pelayanan. Tingkat kepuasaan tersebut tercapai apabila penerima pelayanan memperoleh  pelayanan sesuai yang dibutuhkan dan diharapkan (Hermansyah : 2013). Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang harus mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu  pelayanan dan memberikan kepuasan pada publik. Pemenuhan hak masyarakat yang merupakan tujuan dari fungsi pelayanan publik harus terus ditingkatkan baik dari sisi kualitas, maupun kuantitas. Sisi kualitas dapat dilakukan dengan mengurangi kesalahan pelayanan, mempercepat pelayanan, dan kemudahan pelayanan. Sedangkan dari sisi kuantitas dapat dilakukan dengan menambah waktu pelayanan (Thaha, 2007). Kantor Pencatatan Sipil merupakan organisasi yang bergerak dalam  pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sebagai lembaga pelayanan publik yang memberikan pelayanan, maka tuntutan kinerja yang berkualitas merupakan suatu keharusan. Untuk itu Kantor

1

Pencatatan Sipil sebagai lembaga pelayanan harus memberikan pelayanan yang berkualitas, jauh dari citra birokratis yang terkesan berbelit-belit. Pada dasarnya tujuan pelayanan adalah memberikan kepuasan kepada masyarakat melalui kebutuhan serta harapan masyarakat (Andi : 2013, 403). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dinas yang berfungsi dalam penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui  pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan  pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah (Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor : 94 tahun 2016). Pencatatan sipil adalah suatu kegiatan pelayanan dan pembinaan Pemerintah menyangkut kedudukan hukum seseorang pada saat yang dapat dipergunakan sebagai bukti yang otentik bagi pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Hal inilah yang mendasari betapa pentingnya administrasi kependudukan disamping sebagai bentuk penyelenggaraan Pemerintah di daerah. Dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan masyarakat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar bagi masyarakat  perlu diusahakan peningkatan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat baik secara langsung maupun tak langsung demi terciptanya pelayanan yang baik

2

dan memberikan kepuasan pada masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, maka diperlukan suatu sistem pelayanan masyarakat yang dapat memberikan pela yanan kependudukan yang akurat. Ketepatan pelayanan dalam setiap sistem pelayanan data kependudukan sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan yang tentunya akan berakibat fatal terhadap keakuratan data yang diperlukan untuk hal tersebut maka telah dibentuk suatu sistem yang menjadi landasan dalam pelayanan masyarakat yang disebut sistem pelayanan masyarakat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sebagai pelaksanaan pelayanan. Berdasarkan latar belakang diatas penyusun tertarik untuk mengangkat  judul dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini yaitu “Sistem Pelayanan Masyarakat Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar”. 1.2 Tujuan

Adapun tujuandalam kegiatan magang yang dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain: a. Untuk mengetahui alur pelayanan Akta Kelahiran  b. Untuk mengetahui alur pelayanan Migrasi c. Untuk mengetahui alur pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

3

1.3 Kegunaan

Adapun manfaat dalam kegiatan magang yang dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain: 1.

Bagi Mahasiswa

a. Mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang berhubungan dengan Bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat, terutama sesuai  bidang peminatan yaitu Biostatistik/KKB.  b. Terpapar dengan kondisi dan pengalaman kerja di lapangan. c. Mendapatan pengalaman menggunakan metode analisis masalah yang tepat terhadap permasalahan yang ditemukan di tempat magang. d. Memperkaya kajian dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat terutama sesuai bidang minat yang digeluti yaitu Biostati stik/KKB. e. Penemuan baru mengenai analisis permasalahan dan kiat-kiat  pemecahan masalah kesehatan. f. Memperoleh gambaran peluang kerja bagi Sarjana Kesehatan Masyarakat. g. Mendapatkan bahan penulisan skripsi/karya ilmiah. 2. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar

a. Membantu kelancaran dalam aktivitas instansi.  b. Sebagai sarana untuk membangun kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dengan Universitas Hasanuddin.

4

KEADAAN UMUM 2.1 Gambaran Umum Lokasi Tempat Magang

2.1.1 Visi Dan Misi Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar A. Visi ”Makassar menuju tertib kepemilikan dokumen kependudukan dan  pencatatan sipil tahun 2019 ” B. Misi Misi Dinas Kependuukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sebagai  berikut : 1. Menyelenggarakan Administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil secara terintegrasi melalui SIAK. 2. Meningkatkan Pengelolaan Database Kependudukan secara  berkelanjutan. 3. Meningkatkan

Sumberdaya

yang

professional

secara

 berkelanjutan. 4. Menambah dan mengembangkan sarana dan prasarana SIAK secara berkelanjutan. 5. Meningkatkan insentitas kajian kebijakan dan pengendalian administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 6. Meningkatkan insentitas koordinasi dan sinkronisasi dengna instansi terkait dalam pelaksanaan tugas.

5

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kepala Dinas Nielma Palamba, SH, M.AP Sekretaris Muhammad Yarman. A.P S.IP Kasubag Perencanaan

Kasubag Keuangan

Kasubag Umum &

Muliati, SE

Irwandi, SE

Kepegawaian

St. Muliati S. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk VDra. Hj. Melyana Zumbriana, MM

Kabid Pelayanan Pencatatan

Kabid Pengelolaan Informasi

Sipil

Administrasi Kependudukan

Drs. Y. Situru, M.Si Kasi Kelahiran

Chaidir, M.Si Kasi Sistem S.STP, Informasi dan

Indrawaty Semmaing, S.IP, M.AP Kasi Perkawinan & Perceraian

Yohana Rembang, Bsc Kasi Identitas Penduduk

Nurhidayat, SH

Kasi Pindah Penduduk

Sanimbare, SE

Kependudukan

Dra. Fardiah A. Palaguna

Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Andi Haerullah, S.Sos

Pewarganegaraan dan Kematian

Kasi Tata Kelola dan Sumberdaya Manusia Tekno Info dan Kom

Betty Jane, S.Sos

Muhammad Rusli Landahur, SH

Kasi Perubahan Status Anak,

Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

H. Erwin Abbas, S.Sos, M.Si Kasi Kerjasama Anasta Triubaya Sakti, SE

Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Hj. Ramlah, SE, M.Si Kasi Inovasi Pelayanan Anriany Saleng, S.IP, M.Si

Kasi Pendataan Penduduk

Dra. Hj. Indrawati UPTD Dra. Hj. Gusni, MM

6

2.1.3

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar

Telah

terjadi

perubahan

tentang

Pembentukan,

Susunan

Oragnisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dari Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 3 tahun 2009 menjadi Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor : 94 tahun 2016, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan tugas, fungsi dan struktur organisasi di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Makassar. a. Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung  jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah  b. Susunan Organisasi Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas : 1.

Kepala Dinas

2.

Sekretaris, terdiri atas :

3

-

Subbagian perencanaan dan pelaporan

-

Subbagian keuangan

-

Subbagian umum dan kepegawaian

Bidang pelayanan pendaftaran penduduk, terdiri atas : -

Seksi identitas penduduk

-

Seksi pindah datang penduduk

7

4

Seksi pendataan penduduk

Bidang pelayanan pencatatan sipil, terdiri atas :

-

Seksi kelahiran

-

Seksi perkawinan dan perceraian

-

Seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan

kematian 5

Bidang

pengelolaan

informasi

administrasi

kependudukan,terdiri atas:

-

Seksi sistem informasi administrasi kependudukan

-

Seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan

-

Seksi tata kelola dan sumber daya manusia

teknologi informasi dan komunikasi 6

Bidang pemanfaatan dan inovasi pelayanan,terdiri atas : -

Seksi kerjasama

-

Seksi

pemanfaatan

data

dan

dokumen

kependudukan -

Seksi inovasi pelayanan

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) c. Tugas, Fungsi dan Uraian 1. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi

8

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. 2. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil menyelenggarakan fungsi : -

Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan  bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

-

Pelaksanaan

kebijakan

urusan

pemerintahan

bidang

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil -

Pelaksanaan

evaluasi

 pemerintahan

bidang

dan

pelaporan

administrasi

urusan

bidang

kependudukan

dan

 pencatatan sipil -

Pelaksanaan administrasi dinas urusan bidang pemerintahan  bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

-

Pembinaan, pengkoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

-

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait tugas dan fungsinya

3. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai uraian tugas: -

Merumuskan

dan

melaksanakan

kebijakan

di

bidang

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil -

Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas

9

-

Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat dan bidang pelayanan pendaftaran  penduduk,

bidang

pelayanan

pencatatan

sipil,

bidang

 pengelolaan informasi administrasi kependudukan, bidang  pemanfaatan dan inovasi pelayanan -

Merumuskan rencana strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), indikator Kinerja Utama (IKU), rencana kerja dan anggaran (RKA/RKPA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas

-

Mengkoordinasikan dan merumuskan bahan penyiapan  penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), dan

laporan

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah

melaksanankan

koordinasi

(LAKIP) 4. Sekretariat

mempunyai

tugas

 pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas -

Subbagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta  pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas

-

Subbagian

keuangan

mempunyai

tugas

melakukan

administrasi dan akuntansi keuangan

10

-

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan

rumah

tangga,

kehumasan,

dokumentasi

dan

inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian 5. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan

perumusan

kebijakan

teknis

dan

 pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. -

Seksi identitas penduduk mempunyai tugas melakukan  penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,  pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk

-

Seksi pindah datang penduduk mempunyai tugas melakukan  penyiapan bahan perencanaan,perumusan kebijakan teknis,  pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan  pindah datang penduduk

-

Seksi pendataan penduduk mempunyai tugas melakukan  penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,  pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan  penduduk

6. Bidang pelayanan pencatatan sipil mempunyai tugas melaksanakan  penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan  pelayanan pencatatan sipil

11

-

Seksi kelahiran mempunyai tugas melakukan penyiapan  bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran

-

Seksi

perkawinan

melakukan kebijakan

dan

penyiapan teknis,

perceraian bahan

pembinaan

mempunyai

perencanaan, dan

tugas

perumusan

koordinasi

serta

 pelaksanaan pencatatan perkawinan dan perceraian -

Seksi perubahan status anak,pewarganegaraan dan kematian mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan  bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan,  pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak,  perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian

7. Bidang

pengelolaan

informasi

administrasi

kependudukan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan -

Seksi

sistem

informasi

administrasi

kependudukan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan,  perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta  pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan

12

-

Seksi

pengolahan

dan

penyajian

data

kependudukan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan,  perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta  pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan -

Seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi mempunyai tugas melakukan  penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,  pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi

8. Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan

perumusan

kebijakan

teknis

dan

 pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi  pelayanan administrasi kependudukan -

Seksi kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan  bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan

-

Seksi

pemanfaatan

data

dan

dokumen

kependudukan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan,  perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta  pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan

13

-

Seksi inovasi pelayanan mempunyai tugas melakukan  penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,  pembinaan

dan

koordinasi

serta

pelaksanaan

inovasi

 pelayanan administrasi kependudukan 2.1.4

Jenis-Jenis Layanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar

A. Alur Pembuatan Akta Kelahiran

14

B. Alur Pembuatan KTP Elektronik Yang Belum Perekaman

C. Alur Pembuatan Surat Pindah Datang WNI

15

D. Alur Pembuatan Surat Pindah Keluar WNI

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

e-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan  berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk) Autentikasi Kartu Identitas (e-ID) biasanya menggunakan biometrik yaitu

16

verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada e-KTP, yang digunakan adalah sidik jari. Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut

telah

dienkripsi

dengan

algoritma

kriptografi

tertentu.

Proses

 pengambilan sidik jari dari penduduk sampai dapat dikenali dari chip kartu adalah sebagai berikut: Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk eKTP karena alasan berikut: 1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain 2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores 3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar Fungsi dan kegunaan e-KTP

1. Sebagai identitas jati diri 2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk  pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya; 3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data  penduduk untuk mendukung program pembangunan.

17

KEGIATAN MAGANG 3.1 Pelaksanaan Pelaksanaan magang mahasiswa Biostatistik/KKB Fakultas Kesehatan

Masyarakat Universitas Hasanuddin

dilakukan di lima tempat yang

 berhubungan dengan konsentrasi jurusan Biostatistik /KKB yaitu : 1.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar

2.

Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan

3.

BKKBN Kota Makassar

4.

BKKBN Propinsi Sulawesi Selatan

5.

Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan Pelaksanaan magang yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Makassar yang dilakukan dari tanggal 30 Oktober 2017 s/d 8 Desember 2017. Pelaksaaan magang tersebut diikuti oleh tiga mahasiswa. Dalam proses magang tersebut mahasiswa ditempatkan di  beberapa pelayanan yaitu pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP),  pelayanan Surat Pindah Keluar dan Surat Pindah Datang. 3.2 Pembahasan a. Pelayanan KTP Kartu Tanda Penduduk elektronik atau electronic-KTP (e-KTP)

adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program e-KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam  Negeri

Republik

Indonesia

pada

bulan

Februari

2011

dimana

 pelaksanannya terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta

18

 penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan, pada akhir 2012, ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki e-KTP. Program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam halhal tertentu dengan manggandakan KTP-nya. Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (e- Government) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. Alur pembuatan e-KTP yaitu: 1) Mengambil nomor antrean. 2) Membawa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Ijazah jika diperlukan. 3) Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan database. 4) Foto (digital) 5) Tanda tangan (pada alat perekam tanda tangan) 6) Perekaman sidik jari (pada alat perekam sidik jari) & scan retina mata

19

7) Petugas memberikan surat keterangan telah perekaman KTP kepada warga yang bersangkutan. Surat keterangan tersebut berlaku selama 6  bulan. 8) Setelah 6 bulan, warga tersebut datang kembali untuk melakukan  pengajuan pencetakan KTP di petugas loket. Proses pencetakan KTP membutuhkan waktu satu minggu. 9) Warga datang membawa resi untuk pengambilan KTP yang telah dijanjikan satu minggu sebelumnya. b. Pelayanan Surat Pindah Datang dan Surat Pindah Keluar

Pelayanan surat pindah WNI antar Kabupaten/ Kota dan Propinsi terbagi atas dua yaitu surat pindah datang antar Kabupaten/ Kota dan Propinsi dan surat pindah keluar antar Kabupaten/ Kota dan Propinsi. Berikut penjelasannya : 1. Surat Pindah Datang WNI antar Kabupaten/ Kota dan Propinsi Surat pindah datang WNI merupakan surat yang harus dibuat oleh WNI jika ingin pindah dari daerah asal pemohon ke Kabupaten/ Kota Propinsi Sulawesi Selatan. Surat pindah datang juga merupakan salah satu kelengkapan administrasi untuk proses perubahan data bagi seorang WNI. Dalam proses pembuatan surat pindah datang harus didukung oleh beberapa berkas yaitu : a) SKPWNI (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) dari daerah asal disertai biodata pemohon.  b) KTP Asli

20

c) Kartu Keluarga Asli Tumpangan (bagi yang berstatus menumpang KK) Beberapa berkas tersebut harus di lengkapi agar proses pindah dapat diproses oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Pemrosesan surat pindah tersebut dimulai dari pemohon membawa berkas tersebut ke Disdukcapil Kota Makassar untuk di verifikasi oleh petugas loket. Jika ada masalah dalam berkas tersebut maka langsung serahkan ke Kepala Seksi Mutasi/ Kepala Bidang Kependudukan untuk di verifikasi ulang. Namun, jika tidak ada kendala maka berkas tersebut akan langsung dip roses dan di registrasi terlebih dahulu oleh petugas. Setelah itu, berkas tersebut di konsulidasi oleh bagian kependudukan. Proses selanjutnya yaitu diinput ke dalam database Kependudukan dan pencetakan surat pindah oleh operator yang

nantinya

akan

di

tanda

tangan

oleh

Kepala

Bidang

Kependudukan. Selanjutnya dilakukan penerbitan SKPWNI dari Kota Makassar. Setelah proses tersebut selesai maka berkas tersebut di verifikasi ulang oleh Kasi Mutasi untuk di paraf sebagai penanda bahwa berkas tersebut telah di verifikasi. Proses selanjutnya yaitu penandatangan oleh Kepala Dinas yang diatas namakan oleh Kepala Bidang Kependudukan. Dan proses terakhir yaitu penyerahan surat pindah datang kepada pemohon untuk dilaporkan di Kecamatan tujuan

21

 pemohon. Namun, Surat pindah dari asal tidak diberikan kembali kepada pemohon karena akan dijadikan sebagai arsip. Dalam proses pengambilan surat pindah yang dilakukan oleh  pemohon, harus pula di sertai dengan resi pengambilan untuk memudahkan proses pengambilannya. Normalnya surat pindah tersebut diselesaikan dalam waktu 5 hari selama tidak ada kendala teknis dalam prosesnya. 2. Surat Pindah Keluar WNI antar Kabupaten/ Kota dan Propinsi Surat pindah keluar WNI merupakan surat yang harus dibuat oleh WNI jika ingin pindah dari Kabupaten/ Kota dan Propinsi asal ke daerah tujuan pemohon. Dalam proses pembuatan surat pindah keluar harus pula didukung oleh beberapa berkas yaitu: a) F1-08 (formulir surat pindah ) yang ditanda tangani oleh Lurah dan Camat.  b) SKPWNI (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) disertai biodata pemohon. c) Foto copy KTP –  Elektronik d) Kartu Keluarga Asli e) Pas foto 3 kali 4 sebanyak 2 lembar. Seperti halnya surat pindah datang, surat pindah keluar pun harus dilengkapi berkas kelengkapannya agar dapat diproses pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Jika kelengkapan  berkas tersebut telah dipenuhi, maka langkah awal pemohon yaitu

22

membawa berkas tersebut ke disdukcapil untuk diproses. Setelah itu  berkas tersebut diverifikasi dan di registrasi oleh petugas loket  pelayanan. Selanjutnya berkas tersebut di verifikasi ulang dan di paraf oleh Kasi Mutasi jika tidak terdapat kesalahan. Namun, jika terdapat masalah dalam surat pindah tersebut maka prosesnya harus di pending. Setelah

proses

verifikasi

selesai,

maka

dilakukanlah

proses

 penandatangan oleh Kepala Dinas yang diatas namakan oleh Kepala Bidang Kependudukan. Proses terakhir yaitu pemisahan berkas dimana  berkas pendukung yang disebutkan diatas dipisahkan dengan surat  pindah keluar serta biodata pemohon untuk dijadikan sebagai arsip. Setelah itu surat pindah dan biodata pemohon yang sudah di tandatangani diserakan kembali kepada pemohon sebagai surat  pengantar

yang

akan

dibawa

ke

Disdukcapil

tujuan.

Proses

 pengambilan surat pindah keluar juga harus disertai dengan resi  pengambilan seperti halnya surat pindah datang. Surat pindah tersebut diselesaikan dalam waktu 5 hari selama tidak ada kendala teknis dalam  prosesnya.

23

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan

Bentuk kegiatan implementasi dari Kemendagri tentang program e- KTP adalah dengan melakukan pelaksanaan pembuatan KTP secara elektronik yang sebelumnya adalah KTP secara manual. Tujuan pemerintah membuat kebijakan pelaksanaan e-KTP adalah agar terciptanya tertib administrasi dan mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat. Surat pindah antar Kab/ Kota atau Propinsi merupakan surat pengantar administrasi yang digunakan sebagai surat keterangan untuk perubahan data khususnya alamat di kartu identitas. Selain itu pula, digunakan sebagai surat  pendukung untuk pencetakan KK. Proses pembuatan surat pindah keluar dan surat pindah datang harus pula didukung oleh beberapa berkas. Oleh karena itu kelengkapan berkas juga menjadi hal yang penting untuk menghindari  berkas pending. B. Rekomendasi 1. Bagi warga yang ingin melakukan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar kiranya tidak menggunakan jasa orang lain (calo). 2. Penambahan loket pengajuan pencetakan E- KTP agar proses pengajuan langsung dilaksanakan oleh petugas untuk menghindari adanya berkas  bermasalah.

24

3. Memperbaiki sistem kearsipan surat pindah dengan mengatur sesuai nomor registrasi agar mempercepat proses pencarian arsip untuk berkas yang bermasalah.

25