Laporan 1 Project Work II Kons. Jalan Raya

PENGUMUMAN PELELANGAN Nomor : 193/ULP/XI/2014

1. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2013 mengundang Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultasi dan Jasa lainnya sesuai Bidang dan Sub Bidang untuk masing-masing paket pekerjaan guna mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa. 2. Daftar paket pekerjaan untuk mengikuti pelelangan tersebut di atas dapat dilihat pada papan pengumuman resmi Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten dan web www.dbmtr.bantenprov.go.id. 3. Proses pengadaan akan dilaksanakan dengan cara Pelelangan Umum menggunakan Metode Pascakualifikasi sesuai dengan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012. 4. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari Direktur Utama/ Pimpinan Perusahaan/ Kepala Cabang. 5. Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh setiap penyedia jasa sesuai Bidang/Sub Bidang pekerjaan yang akan diikuti dapat dilihat pada papan pengumuman resmi atau dokumen pengadaan. 6. Pokja ULP berhak menolak Pendaftaran, Pengambilan Dokumen Pengadaan dan Pemasukan Dokumen Pengadaan yang terlambat dan tidak memenuhi syarat. 7. Untuk hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan kepada ULP pada jam kerja.

Banten, 2 April 2014

1. Persyaratan Peserta Pelelangan Umum ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau kemitraan/KSO serta perorangan. 2. Pelaksanaan Pengadaan Tempat dan alamat

: Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Jalan K.H. Abdul Fatah Hasan No.25 Ciceri, Kota Serang, Banten.

Website

: www.dbmtr.bantenprov.go.id.

3. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan No

Kegiatan

Tanggal

Waktu

a.

Pengumuman Pascakualifikasi

3 s.d 13 April 2014

15.15 s.d 23.59 WIB

b.

Download Dokumen Pengadaan

3 s.d 13 April 2014

15.15 s.d 23.59 WIB

c.

Pemberian Penjelasan

7 April 2014

14.00 s.d 15.30 WIB

d.

Upload Dokumen Penawaran

9 s.d 14 April 2014

00.00 s.d 13.00 WIB

e.

Pembukaan Dokumen Penawaran

14 April 2014

13.01 s.d 23.59 WIB

f.

Evaluasi Penawaran

14 s.d 23 April 2014

13.01 s.d 23.59 WIB

g.

Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi

24 s.d 25 April 2014

00.00 s.d 16.00 WIB

h.

Upload Berita Acara Hasil Pelelangan

25 April 2014

00.00 s.d 23.59 WIB

i.

Penetapan Pemenang

25 April 2014

00.00 s.d 23.59 WIB

j.

Pengumuman Pemenang

25 April 2014

00.00 s.d 23.59 WIB

k.

Masa Sanggah Hasil Lelang

26 s.d 28 April 2014

00.00 s.d 16.00 WIB

l.

Penerbitan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa)

29 April 2014

00.00 s.d 23.59 WIB

m.

Penandatanganan Kontrak

30 April 2014

00.00 s.d 23.59 WIB

2

4. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal, kecuali Pengadaan Barang dengan menggunakan sistem pelelangan E-Procurement (LPSE). 5. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan. 6. Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk cetakan dan/atau softcopy atau dapat diunduh melalui website www.dbmtr.bantenprov.go.id.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Banten, 2 April 2014

POKJA ULP

3

BAB I SPESIFIKASI UMUM

Gambar 1. Lokasi Proyek Proyek ini merupakan Proyek Pembangunan Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan Kabupaten Cikande dan Serang, Banten. Jalan ini direncanakan untuk dapat dilewati kendaraan hingga 20 tahun kedepan.

1. Nama Proyek

: Pembangunan Jalan Kolektor Prime Cikande – Serang, Banten

2. Lokasi Proyek

: Serang, Banten

3. Lingkup Pekerjaan

: a. Pekerjaan persiapan b. Pekerjaan pembuatan jalan c. Pekerjaan drainase d. Pekerjaan bangunan pelengkap e. Pekerjaan elektrikal 4

f. Pekerjaan rambu dan marka jalan 4. Jenis Konstruksi

: Flexible Pavement

5. Panjang Proyek

: 2360,49 m

6. Pemberi Tugas

: Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

7. Waktu Pelaksanaan

: 150 Hari Kalender

8. Alamat

: Jalan K.H. Abdul Fatah Hasan No.25 Ciceri, Kota Serang, Banten.

8. Konsultan Perencana : GRACE GROUPS 9. Contact Person

: Grace Dana Ayori S.T., M.T.

10. Alamat

: Pondok Ungu Permai Blok B 12 No. 2 Bekasi Utara 17125, Jawa Barat

Pasal 1 Dasar Peraturan Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasal 2 Istilah dan Singkatan Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut: 1. Pekerjaan Konstruksi,

adalah seluruh pekerjaan

yang berhubungan

dengan

pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Pekerjaan konstruksi yang dimaksud dalam dokumen ini adalah pembangunan Jalan Kolektor Primer Cikande - Serang, Provinsi Banten yang menghubungkan Jalan Cikande dan Jalan Serang.

5

2. Pemberi Tugas (Pengguna Barang/Jasa), adalah orang atau badan hukum yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyuruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut. Pengguna jasa dapat berupa perseorangan, badan/lembaga/instansi pemerintah maupun swasta. Dalam hal ini pemberi tugas adalah Pemerintah Kabupaten Serang yang diwakili oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. 3. Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 4. Pokja ULP, adalah kelompok kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Yang bertindak sebagai Pokja ULP dalam proyek ini adalah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. 5. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Dalam hal ini PPK adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang diwakili oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten. 6. Konsultan Perencana (Penyedia Barang/Jasa), merupakan orang atau badan hukum yang ditunjuk untuk membuat perencanaan bangunan secara lengkap dalam perencanaan pembuatan Jalan Kolektor Primer Cikande - Serang, Provinsi Banten, dapat berupa perseorangan/perseorangan berbadan hukum/badan hukum

yang

bergerak dalam bidang perencanaan pekerjaan bangunan. Dalam penunjukan konsultan perencana ini ditunjuklah PT. GDA Consultant sebagai konsultan perencana. 7. Konsultan Pengawas (Penyedia Barang/Jasa), adalah orang atau badan yang ditunjuk pengguna jasa untuk membantu dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan mulai dari awal hingga berakhirnya pekerjaan tersebut. Konsultan pengawas akan ditugaskan apabila sudah ada pemenang lelang. 8. Kontraktor (Penyedia Barang/Jasa), adalah orang atau badan yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat-syarat yang ditetapkan 6

dalam pembangunan Jalan Kolektor Primer Cikande - Serang, Provinsi Banten. Kontraktor yang ditunjuk adalah yang ditetapkan sebagai

pemenang dalam lelang

nantinya. 9. Subkontraktor (Sub Penyedia Barang/Jasa), merupakan tugas oleh Penyedia Barang/Jasa untuk Penyedia

Barang/Jasa

utama

dengan

pihak yang diberikan

melaksanakan sebagian dari pekerjaan sepengetahuan

dan

persetujuan

dari

Pengguna Barang. Pihak subkontraktor wajib mendapatkan persetujuan dari pihak kontraktor utama untuk melakukan suatu pekerjaan. 10. HPS (Harga Perkiraan Sendiri), adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. 11. Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), adalah kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis. 12. LDP, adalah Lembar Data Pemilihan 13. LDK, adalah Lembar Data Kualifikasi 14. SPPBJ, adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 15. SPMK, adalah Surat Perintah Mulai Kerja 16. TKDN, adalah Tingkat Komponen Dalam Negeri 17. PHO, adalah Serah TerimaPertama Pekerjaan / Provisional Hand Over 18. FHO, adalah Penyerahan Akhir Pekerjaan setelah Masa Pemeliharaan berakhir / Final Hand Over 19. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. 20. Aplikasi SPSE, adalah Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE. 21. Form Isian Elektronik, adalah Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi. 7

22. Form Isian Elektronik Data Kualifikasi, adalah Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang digunakan Penyedia Barang/Jasa untuk menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi. 23. E-Lelang, adalah proses pelelangan umum/terbatas/pemilihan langsung dengan tahapan sesuai Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya serta petunjuk teknisnya yang disesuaikan dengan teknis operasional pengadaan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Perka 18 tahun 2012. Semua istilah ”pelelangan” pada dokumen ini merujuk pada pengertian ”e-lelang”. 24. Kegagalan Konstruksi, adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia. 25. Kegagalan Bangunan, adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia

kepada

PPK

dan

terlebih

dahulu

diperiksa

serta

diterima

oleh

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Pasal 1 Lingkup Pekerjaan 1. Pokja ULP mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket Pekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantum dalam LDP. 2. Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP. 3. Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.

Pasal 2 Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

8

Pasal 3 Peserta Pelelangan Umum 1. Pelelangan Umum, Pekerjaan Konstruksi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha (perusahaan/koperasi), kemitraan/KSO atau peserta perorangan yang memenuhi kualifikasi. 2. Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut. 3. Peserta Kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.

Pasal 4 Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan 1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. Berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini. 2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikenakan sanksi sebagai berikut: a. Sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang; b. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;

9

c. Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan ke kas Daerah Provinsi Banten; gugatan secara perdata; dan/atau d. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

Pasal 5 Larangan Pertentangan Kepentingan 1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain meliputi: a. dalam suatu badan usaha, anggota direksi atau dewan komisaris merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama; b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana/ pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi; c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas; d. pengurus koperasi pegawai dalam suatu Kementrian atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan; e. PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta; f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama. 3. Pegawai K/L/D/I. dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I..

Pasal 6 Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

10

1. Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia serta Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia. 2. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan: a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor; b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan; e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran. 3. Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal: a. barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri; b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. 4. Atas penggunaan produksi dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga, untuk pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP yang diwajibkan menggunakan produksi dalam negeri.

11

Pasal 7 Satu Penawaran Tiap Peserta Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

Pasal 8 Isi Dokumen Pengadaan 1. Dokumen Pengadaan terdiri dari Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi. 2. Dokumen Pemilihan terdiri dari: a. Umum b. Pengumuman c. Instruksi Kepada Peserta; d. Lembar Data Pemilihan; e. Syarat-Syarat Umum Kontrak; f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; g. Bentuk Surat Perjanjian/SPK; h. Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar; i. Daftar Kuantitas dan harga j. Tata Cara Evaluasi Penawaran k. Bentuk Dokumen Penawaran: 1) Surat Penawaran untuk e-Lelang 1 File; 2) Surat Penawaran Administrasi dan Teknis (file 1) dan Surat Penawaran Harga (file 2) untuk e-Lelang 2 File; 3) surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO); 4) Dokumen Penawaran Teknis; 5) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN; 6) Jaminan Penawaran. l. Bentuk dokumen lain: 1) SPPBJ; 2) SPMK;

12

3) Jaminan Sanggahan Banding; 4) Jaminan Pelaksanaan; 5) Jaminan Uang Muka; 6) Jaminan Pemeliharaan. 3. Dokumen Kualifikasi meliputi: a. Lembar Data Kualifikasi; b. Pakta Integritas; c. Isian Data Kualifikasi; d. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi; e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi. 4. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.

Pasal 9 Bahasa Dokumen Pengadaan Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 10 Pemberian Penjelasan 1. Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE. Pemberian Penjelasan Dokumen Pengadaan akan dilaksanakan pada: Hari

: Senin

Tanggal

: 7 April 2014

Pukul

: 14.00 s.d 15.30 WIB

Tempat

: Secara online melalui aplikasi SPSE

2. Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

13

3. Apabila diperlukan Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pengadaan. 4. Apabila dipandang perlu, Pokja ULP melalui tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis yang ditunjuk dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta. Peninjauan lapangan (apabila diperlukan) akan dilaksanakan pada: Hari

: Selasa

Tanggal

: 8 April 2014

Pukul

: 13.00 WIB s.d selesai

Tempat

: Lokasi Pekerjaan

5. Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan (ulang). 6. Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP). 7. Jika dilaksanakan peninjauan lapangan

dapat dibuat Berita Acara Pemberian

Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.

Pasal 11 Perubahan Dokumen Pengadaan 1. Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. 2. Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, KAK, gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan. 3. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendu 4. m Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.

14

5. Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja ULP dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan. 6. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. 7. Pokja ULP dapat mengumumkan Adendum Dokumen Pemilihan dengan cara mengunggah (upload)

file adendum dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSE

paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Pokja ULP akan mengunggah (upload) file Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja ULP wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran. 8. Peserta dapat mengunduh (download) Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah (upload) Pokja ULP pada aplikasi SPSE (apabila ada).

Pasal 12 Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran Apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran. Pasal 13 Biaya dalam Penyiapan Penawaran 1. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran. 2. Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

Pasal 14 Bahasa Penawaran 1. Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia. 2. Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.

15

3. Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 15 Dokumen Penawaran 1. Penyampaian dan

cara pembukaan

dokumen penawaran

harus mengikuti

ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang. 2. Sistem penyampaian dokumen penawaran yang akan digunakan harus jelas pada waktu acara pemberian penjelasan, yaitu apakah dengan satu sampul, dua sampul, atau dua tahap. Dalam tahapan penawaran ini menggunakan 2 (dua sampul). 3. Dalam metode penyampaian penawaran 2 (dua) file, dokumen Penawaran meliputi Penawaran Kualifikasi, Administrasi, dan Teknis (file I); dan Dokumen Penawaran Kualifikasi, Administrasi dan Teknis yang disampaikan pada file I meliputi:

a. Surat penawaran yang di dalamnya mencantumkan: 1) Tanggal; dan 2) Masa berlaku penawaran;

b. Softcopy hasil pemindaian (scan) Jaminan Penawaran asli; c. Surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO);

d. Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari: 1) metode pelaksanaan; 2) jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan pertama (PHO); 3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan; 4) spesifikasi teknis teknis (bahan/barang tertentu apabila ada); 5) daftar personil inti; dan 6) bagian pekerjaan yang akan disubkontrak-kan (apabila ada bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan);

e. Data kualifikasi (diinputkan melalui form isian elektronik data kualifikasi). 2. Dokumen Penawaran Harga yang disampaikan pada file II meliputi: 16

a. Surat Penawaran Harga yang di dalamnya mencantumkan: 1) Tanggal; 2) Masa berlaku penawaran;dan 3) Total harga penawaran; b. rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga); dan c. formulir

rekapitulasi

perhitungan

TKDN

apabila

dipersyaratkan

untuk

mendapatkan preferensi harga.

Pasal 16 Harga Penawaran 1. Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. 2. Peserta

mencantumkan

harga

satuan

dan

harga

total

untuk

tiap

mata

pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan. 3. Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ini diperhitungkan dalam total harga penawaran. 4. Untuk kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, penyesuaian

harga

diberlakukan

sebagaimana

diatur

dalam

Syarat-Syarat

Umum/Khusus Kontrak.

Pasal 17 Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran 1. Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum dalam LDP. 2. Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Pasal 18 17

Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan 1. Masa berlaku penawaran sesuai sebagaimana tercantum dalam LDP. 2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.

Pasal 19 Pengisian Data Kualifikasi 1. Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE. 2. Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta

pengadaan,

kecuali

untuk

penyedia

barang/jasa

Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) Pakta Integritas

yang

melakukan

dan Data Kualifikasi

ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO.

Pasal 20 Pakta Integritas 1. Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). 2. Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE, maka peserta telah menandatangani Pakta Integritas, kecuali untuk penyedia barang/jasa yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), badan usaha yang ditunjuk mewakili Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) wajib menyampaikan pakta integritas melalui fasilitas unggahan lainnya pada form isian elektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE.

Pasal 21 Surat Jaminan Penawaran 1. Jaminan penawaran disampaikan dalam bentuk softcopy hasil pemindaian (scan) surat jaminan penawran yang dimasukkan dalam dokumen penawaran.

18

2. Jaminan penawaran asli disampaikan kepada Pokja ULP pada saat pembuktian kualifikasi. 3. Jika calon pemenang tidak memberikan jaminan penawaran asli atau jaminan penawaran tidak dapat dicairkan maka akun SPSE penyedia barang/jasa tersebut di nonaktifkan dan dimasukkan dalam daftar hitam. 4. Peserta menyerahkan Surat Jaminan Penawaran dalam mata uang penawaran dengan nilai nominal yang tidak kurang dari sebagaimana tercantum dalam LDP. 5. Surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; c. nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran; d. besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal jaminan sebagaimana tercantum dalam LDP; e. besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; f. nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja ULP yang mengadakan pelelangan; g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan; h. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan; i. Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama perusahaan kemitraan/KSO.

Pasal 22 Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran 1. Penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 2 (dua) file yang memuat Penawaran Administrasi dan Teknis (File I) dan Penawaran Harga (File II).

19

2. File I dan File II masing-masing disandikan dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO). 3. Peserta mengirimkan file I dan file II yang telah disandikan/dienkripsi melalui aplikasi SPSE. 4. Data kualifikasi diinput dan dikirimkan melalui form isian elektronik data kualifikasi pada SPSE. Pasal 23 Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran 1. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP dengan ketentuan: b. Pertama-tama, mengirimkan Data Kualifikasi melalui form isian elektronik data kualifikasi pada aplikasi SPSE c. Dilanjutkan dengan mengunggah file penawaran terenkripsi (*.rhs) hanya melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan. d. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang dikirmkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya 2. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran metode 2 (dua) file: a. File penawaran administrasi dan teknis (file I) dienkripsi menggunakan Apendo, selanjutnya peserta melakukan enkripsi terhadap file penawaran harga (file II) menggunakan Apendo. b. Peserta pertama-tama mengunggah (upload) file I berupa file penawaran administrasi dan teknis yang telah terenkripsi (*.rhs) melalui aplikasi SPSE, kemudian setelah file I berhasil terkirim peserta melanjutkan dengan mengunggah (upload) file II berupa file penawaran harga yang telah terenkripsi (*.rhs) melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang telah ditetapkan. c. File I dan File II yang telah dienkripsi diunggah (upload) melalui tempat/fasilitas yang telah tersedia pada aplikasi SPSE. d. Peserta dapat mengunggah file penawaran (file I dan file II) secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. File penawaran terakhir akan menggantikan file penawaran yang telah terkirim sebelumnya.

20

Pasal 24 Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran 1. Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP. 2. Tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar, atau terjadi gangguan teknis. Apabila terpaksa dilakukan perubahan waktu batas akhir pemasukan penawaran maka Pokja ULP harus menginputkan alas an yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan pada aplikasi SPSE.

Pasal 25 Penawaran Terlambat Aplikasi SPSE menolak setiap file penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran kirim.

Pasal 26 Pembukaan Penawaran 1. Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan Apendo sesuai waktu yang telah ditetapkan. 2. Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja ULP menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP. 3. Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP, apabila file penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan file penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja ULP akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.

21

4. File yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurang-kurangnya memuat daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan. 5. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pelelangan dinyatakan gagal.

Pasal 27 Evaluasi Penawaran 1. Dalam hal dokumen penawaran dengan 2 (dua) file (sampul) Sistem Nilai dan Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis. a. Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran file I yang meliputi: 1) Evaluasi administrasi; 2) Evaluasi teknis; 3) Evaluasi kualifikasi; b. Pokja ULP menginputkan hasil evaluasi dokumen penawaran file I pada aplikasi SPSE dan menayangkan hasil evaluasi file I melalui menu pengumuman atau menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE. c. Selanjutnya Pokja ULP melakukan pembukaan penawaran file II: 1) Dokumen penawaran file II milik peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi dan teknis, tidak dibuka. 2) Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan Dokumen Penawaran file II, kecuali penawaran file II tersebut berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP tidak dapat dibuka (didekripsi) 3) Pokja ULP melakukan evaluasi harga.

2. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut: a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini;

22

b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran; c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat; d. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: 1) Penyimpangan dari Dokumen Pemilihan ini

yang mempengaruhi lingkup,

kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau 2) Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat. e. Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:

1) Ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan penawaran; dan/atau

2) Kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan . f. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi; g. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: 1) Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; 2) Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat; dan 3) Bagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal. 3. Evaluasi Administrasi: a. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi; b. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:

23

1) Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan ini dipenuhi/dilengkapi (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, maka penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN nya dianggap 0 (nol)); 2) Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan b) Bertanggal 3) Surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) Diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; c) Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran; d) Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan sebagaimana tercantum dalam LDP; e) Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf; f) Nama Pokja ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja ULP yang mengadakan pelelangan; dan g) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan. h) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja ULP diterima oleh Penerbit Jaminan; i) Jaminan Penawaran atas nama perusahaan kemitraan/KSO harus ditulis atas nama perusahaan Kemitraan/KSO, dan

24

j) Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan telah dikofirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja ULP kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan.] c. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan; d. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan e. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.

4. Evaluasi Teknis: a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi; b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP; c. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis d. Pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam LDP. e. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila: 1) Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan; 2) Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO) yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; 3) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP; 4) Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Bab IV Spesifikasi Teknis dan Gambar;

25

5) Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; 6) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP; f. Evaluasi teknis dalam sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis dapat menggunakan sistem ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai; g. Dalam hal evaluasi teknis dengan sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP; h. Pokja ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP; i. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan

mengubah

substansi

penawaran.

Hasil

klarifikasi

dapat

menggugurkan penawaran j. Terhadap peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan untuk dilakukan evaluasi kualifikasi.

5. Evaluasi Harga: a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan: 1) harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume, harga satuan yang berlaku sesuai dengan harga dalam HPS;

26

2) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut: 1) klarifikasi dalam hal

penawaran komponen dalam negeri berbeda

dibandingkan dengan perkiraan Pokja ULP dan/atau Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri; 2) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan: a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran dicairkan (apabila jaminan penawaran dipersyaratkan) dan disetorkan ke Kas Negara/Daerah untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam. 3) Untuk penilaian biaya selama umur ekonomis, dilakukan dengan cara : a) menghitung biaya operasional, pemeliharaan, nilai sisa selama umur ekonomis sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; b) menjumlahkan harga penawaran dengan biaya operasional dan biaya pemeliharaan; c) hasil penjumlahan pada huruf b) dikurangi dengan nilai sisa pada akhir umur ekonomis; dan d) penetapan pemenang berdasarkan total harga terendah pada hasil huruf c. c. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam. d. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Pokja ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan.

27

e. Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada), dengan ketentuan dimulai dari total harga yang terendah.

Pasal 28 Evaluasi Kualifikasi 1. Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan teknis. 2. Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur. 3. Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum pemasukan penawaran. 4. Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila: a. Untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) formulir kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; atau b. Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali peserta perorangan; c. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; d. Dalah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; e. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF), atau dokumen sejenis dari negara asal Penyedia jasa (bila ada); f. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

28

g. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; h. Dalam hal peserta akan melakukan Kemitraan/KSO: 1) Peserta wajib mempunyai perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat

persentase

Kemitraan/KSO

dan

perusahaan

yang

mewakili

Kemitraan/KSO tersebut; dan 2) Untuk perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO, evaluasi persyaratan pada huruf a sampai dengan huruf g dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO i. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO, apabila diperlukan. 5. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi. 6. Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi. 7. Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal. 8. Pokja ULP membuat Berita Acara Evaluasi

Penawaran File I (Penawaran

Administrasi dan Teknis, serta Dokumen Kualifikasi) yang paling sedikit memuat: a. nama semua peserta; b. hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alasan ketidaklulusan peserta; c. nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari yang tertinggi; d. ambang batas nilai teknis; e. keterangan-keterangan

lain

yang dianggap

perlu

mengenai

pelaksanaan

pelelangan; f. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; g. tanggal dibuatnya Berita Acara; dan h. pernyataan bahwa pelelangan gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.

Pasal 29

29

Pembuktian Kualifikasi 1. Pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada). 2. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline). 3. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta dokumennya. 4. Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. 5. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam, Jaminan Penawaran (apabila dipersyaratkan) yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut. 6. Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa

sudah

pernah

melaksanakan

pekerjaan

yang

sejenis,

sama

kompleksitasnya pada instansi yang bersangkutan. 7. Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal. 8. Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang paling sedikit memuat: a. Nama seluruh peserta; b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta; c. Metode evaluasi yang digunakan; d. Unsur-unsur yang dievaluasi; e. Rumus yang dipergunakan; f. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ikhwal pelaksanaan pelelangan; g. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; h. Tanggal dibuatnya Berita Acara; dan

30

i. Pernyataan bahwa pelelangan gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.

Pasal 30 Penetapan Pemenang 1. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 untuk memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak. 2. Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 yang tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.

Pasal 31 Pengumuman Pemenang Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 melalui aplikasi SPSE, di website www.dbmtr.bantenprov.go.id. sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat. Pengumuman pemenang dilakukan pada Senin, 28 April 2014 pukul 09.00 WIB. Pasal 32 Sanggahan 1. Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang (28 Apri s.d 2 Mei 2014) dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapat ditembuskan secara offline (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP. 2. Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

31

terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. 3. Pokja ULP wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah menerima surat sanggahan. 4. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal. 5. Sanggahan yang disampaikan disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (offline) bukan dikarenakan adanya keadaan kahar atau gangguan teknis atau kepada PA/KPA, PPK, PPK atau bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

Pasal 33 Sanggahan Banding 1. Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Pokja ULP, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam LDP, paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Pokja ULP, dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP. 2. Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah surat sanggahan banding diterima. 3. Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding sebagaimana tercantum dalam LDP (sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS) dengan masa berlaku 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggahan banding. 4. Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah Pokja ULP.

32

5. Dalam hal substansi sanggahan banding pada pelelangan dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah, kecuali jawaban sanggahan banding melampaui batas akhir menjawab sanggahan banding. 6. Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan. 7. Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten atau disampaikan di luar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

Pasal 34 Penunjukan Penyedia 1. Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala ULP sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). 2. PPK menerbitkan SPPBJ apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku, dengan ketentuan: a. Tidak ada sanggahan dari peserta; b. Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c. Masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir. 3. PPK menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk. 4. Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan: a. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP, maka Jaminan Penawaran (apabila dipersyaratkan) yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana tercantum dalam LDP; b. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP, maka Jaminan Penawaran (apabila dipersyaratkan) yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana tercantum dalam LDP serta dimasukkan dalam Daftar Hitam; atau 33

c. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka Jaminan Penawaran (apabila dipersyaratkan) yang bersangkutan tidak boleh dicairkan. 5. Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran (apabila dipersyaratkan) pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya. 6. Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK. 7. SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan. 8. SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab. 9. Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak. 10. Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan: a. Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau b. Apabila PA/KPA sependapat dengan Kelompok Kerja ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh Kelompok Kerja ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ 11. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. 12. PPK menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE.

Pasal 35 BAHP, Berita Acara Lainnya, dan Kerahasiaan Proses

34

1. Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP atau Berita Acara tambahan lainnya segala hal terkait proses pemilihan penyedia secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE 2. Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 diunggah (upload) oleh Pokja ULP menggunakan menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE. 3. Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.

Pasal 36 Pelelangan Gagal 1. Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal, apabila: a. Jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta; b. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; c. Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat; d. Harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS; seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum di atas HPS; e. Sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya dan Dokumen Pengadaan ternyata benar; f. Panggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau g. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi. 2. PA/KPA menyatakan Pelelangan gagal, apabila:

35

a. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya ; b. Pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPK ternyata benar; c. Dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang; d. Sanggahan dari peserta yang memasukan Dokumen Penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar; e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya; f. Pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan; g. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau h. Pelaksanaan Pelelangan melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya. 3. Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta. 4. Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, Pokja ULP atau Pokja ULP pengganti (apabila ada) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: a. Evaluasi ulang; b. Penyampaian ulang Dokumen Penawaran; c. Pelelangan ulang; atau d. Penghentian proses pelelangan. 5. PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pelelangan apabila penawarannya ditolak atau pelelangan dinyatakan gagal.

36

6. Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka dilakukan pelelangan ulang dengan terlebih dahulu memperbaiki Dokumen Pengadaan.

Pasal 37 Jaminan Pelaksanaan 1. Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak. 2. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah: a. Penyerahan seluruh pekerjaan; b. Penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau c. Pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak. 3. Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat), perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) yang sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimana tercantum dalam LDP; c. Nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan; d. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan; e. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf; f. Nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang menandatangan kontrak; g. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;

37

h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh penerbit Jaminan; i. Jaminan

Pelaksanaan

atas

nama

Kemitraan/KSO

ditulis

atas

nama

Kemitraan/KSO atau masing-masing anggota Kemitraan/KSO (apabila masingmasing mengajukan Jaminan Pelaksanaan secara terpisah); dan j. Memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin. 4. Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam SyaratSyarat Umum Kontrak.

Pasal 38 Penandatanganan Kontrak 1. Sebelum penandatanganan kontrak PPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Formulir Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan. 2. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan: a. Nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi diatas 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai penawaran atau penawaran terkoreksi; atau b. Nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan c. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi. 3. PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan

38

pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran. 4. Dalam hal kontrak tahun tunggal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun anggaran, penandatanganan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak. 5. PPK dan Penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak. 6. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut: a. Adendum Surat Perjanjian; b. Pokok perjanjian; c. Surat penawaran, beserta penawaran harga; d. Syarat-syarat khusus kontrak; e. Syarat-syarat umum kontrak; f. Spesifikasi khusus; g. Spesifikasi umum; h. Gambar-gambar; i. Daftar kuantitas; dan j. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP. 7. Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: a. Sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari: 1) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan 2) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK; b. Rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan. 8. Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta

39

Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapat menandatangani Kontrak, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak.

40

BAB II SPESIFIKASI ADMINISTRASI

Pasal 1 Hak dan Kewajiban Penyedia Penyedia memiliki hak dan kewajiban: 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; 2. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; 5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,

akurat dan

penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan,

angkutan

ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan

permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; 6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; 7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan 8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

Pasal 2 Hak dan Kewajiban PPK PPK memiliki hak dan kewajiban: 1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;

41

2. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; 3. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; 4. Mengenakan denda keterlambatan; 5. Membayar uang muka; 6. Memberikan instruksi sesuai jadwal; 7. Membayar ganti rugi, melindungi dan membela Penyedia terhadap tuntuan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK; dan 8. Mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA.

Pasal 39 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 1. Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK. 2. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. Dalam proyek ini ditetapkan waktu pelaksanaan pekerjaan 150 hari kalender 3. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK. 4. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.

42

Pasal 40 Penyerahan Lokasi Kerja 1. PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja. 2. Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 3. Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

Pasal 41 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 1. PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak. 2. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

Pasal 42 Program Mutu 1. Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK. 2. Program mutu disusun paling sedikit berisi: a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; b. organisasi kerja penyedia;

43

c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja; dan f. pelaksana kerja. 3. Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan. 4. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi. 5. Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK. 6. 42.6

Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah

kewajiban kontraktual penyedia.

Pasal 43 Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak 1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi: a. program mutu; b. organisasi kerja; c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d. jadwal pelaksanaan pekerjaan; e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan. 3. Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.

44

4. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi. 5. Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK. 6. Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

Pasal 44 Mobilisasi 1. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK. 2. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu: a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau c. mendatangkan personil-personil. 3. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 45 Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan 1. Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

45

2. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

Pasal 46 Persetujuan Pengawas Pekerjaan 1. Semua gambar yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan. 2. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil

Pekerjaan

Sementara

maka

penyedia

berkewajiban

untuk

menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.

Pasal 47 Pemeriksaan Bersama 1. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersamasama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran. 2. Untuk

pemeriksaan

bersama

ini,

PA/KPA

dapat

membentuk

Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksana-an Kontrak atas usul PPK. 3. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak. 4. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang

46

belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Pasal 48 Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan

pekerjaan

sesuai

dengan

program

mutu,

serta

menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. Dalam proyek ini ditetapkan waktu penyelesaian pekerjaan 150 hari kalender 2. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. 3. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang. 4. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam pasal 48 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

Pasal 49 Perpanjangan Waktu 1. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian

Pekerjaan

secara

tertulis.

Perpanjangan

Tanggal

Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

47

2. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan

atau

tidak

dapat

bekerja

sama

untuk

mencegah

keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

Pasal 50 Rapat Pemantauan 1. Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan

dan

perencanaaan

atas

sisa

pekerjaan

serta

untuk

menindaklanjuti peringatan dini. 2. Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan dokumennya diserahkan kepada PPK dan pihakpihak yang menghadiri rapat. 3. Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

Pasal 51 Peringatan Dini 1. Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. 48

Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia. 2. Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut. Pasal 52 Serah Terima Pekerjaan 1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. 2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/ atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK. 4. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 5. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak. 6. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. 7. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan. 8. PPK

menerima

penyerahan

akhir

pekerjaan

setelah

penyedia

melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

49

9. Apabila

penyedia

tidak

melaksanakan

kewajiban

pemeliharaan

sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan. Pasal 53 Pengambilalihan PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

Pasal 54 Pedoman Pengoperasian dan Perawatan 1. Masa perawatan proyek ini ditetapkan selama 3 bulan 2. Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK. 3. Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

Pasal 55 Perubahan Kontrak 1. Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak. 2. Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi: a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga.

50

3. Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dapat dilakukan untuk bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan. 4. Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

Pasal 56 Keadaan Kahar 1. Suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 2. Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi: a. bencana alam; b. bencana non alam; c. bencana sosial; d. pemogokan; e. kebakaran; dan/ atau f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. 3. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang paling kurang sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. 5. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

51

6. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

Pasal 57 Penghentian Kontrak 1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. 2. Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK; b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan; c. biaya langsung demobilisasi Personil.

Pasal 58 Pemutusan Kontrak Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.

Pasal 59 Pemutusan Kontrak oleh PPK

52

1. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: a. Kebutuhan barang/ jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; b. Berdasarkan

penelitian

PPK,

Penyedia

tidak

akan

mampu

menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; c. Betelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; e. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; g. Penyedia berada dalam keadaan pailit; h. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; i. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan; j. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; k. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

53

l. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran

persaingan

sehat

dalam

pelaksanaan

pengadaan

dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. 2. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia: a.

Jaminan

Pelaksanaan

dicairkan

(untuk

nilai

paket

di

atas

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)); b.

Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);

c.

Penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila ada);

d.

Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam; dan

e.

PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya

pemutusan

Kontrak

dikurangi

dengan

denda

keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

Pasal 60 Pemutusan Kontrak oleh Penyedia 1. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK. 2. Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan Kontrak dilakukan paling kurang 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK. 3. Kejadian sebagaimana dimaksud adalah:

54

a. Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak; b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. 4. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

Pasal 61 Pemutusan Kontrak akibat lainnya Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK/Pokja ULP terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK/Pokja ULP dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62 Harga Kontrak 1. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak. 2. Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 63 Pembayaran kepada Penyedia 1. Uang muka a. Uang muka sebagi pinjaman kepada kontrktor dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;

55

b. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima; c. Dalam hal PPK menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak; d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pajabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima; e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; f. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus). 2. Prestasi pekerjaan a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 1)

Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2)

Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;

3)

Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;

4)

Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan

56

5)

Untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

6)

Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;

7)

PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat

Permintaan

Pembayaran

(SPP)

kepada

Pejabat

Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); 8)

Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

Tahap Angsuran

Prestasi Pekerjaan

Persen Pembayaran

Penerimaan

Angsuran

Uang Muka untuk mobilisasi personil, peralatan, dan pengeluaran bulan pertama, setinggitingginya 20% (dua puluh per seratus)

0%

20% Harga Kontrak

20% Harga Kontrak

-

Termin I

25 %

20 % harga kontrak

16 % harga kontrak

4% Harga Kontrak

Termin II

50 %

25 % harga kontrak

20% harga kontrak

5% Harga Kontrak

Termin III

75 %

25 % harga kontrak

20 % harga kontrak

5 % Harga Kontrak

Termin IV

100 %

25 % harga kontrak

19 % harga kontrak

6 % Harga kontrak

57

Masa Pemeliharaan

5% harga kontrak (retensi)

Retensi

5 % harga kontrak

5% harga kontrak (retensi)

3. Denda dan ganti rugi a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia; b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi; c. Besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi. d. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi; e. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan; f. Ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak; g. Pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data.

Pasal 64 Hari Kerja 1. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK. 2. Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.

58

3. Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

Pasal 65 Perhitungan Akhir 1. Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak. 2. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

Pasal 66 Panangguhan 1. PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia

jika

penyedia

gagal

atau

lalai

memenuhi

kewajiban

kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 2. PPK

secara

tertulis

memberitahukan

kepada

penyedia

tentang

penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. 3. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

59

4. Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat

keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

Pasal 67 Pengawasan dan Pemeriksaan Mutu PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

Pasal 68 Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK 1. PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia. 2. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

Pasal 69 Cacat Mutu PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

Pasal 70 Pengujian

60

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi. Pasal 71 Perbaikan Cacat Mutu 1. PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan. 2. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan. 3. Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo. 4. PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan mendaftarhitamkan penyedia.

Pasal 72 Kegagalan Bangunan

61

1. Jika Hasil Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. 2. Penyedia

berkewajiban

untuk

melindungi,

membebaskan,

dan

menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan. 3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan penyedia dalam angka 72 ini. 4. Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 73 Penanggungan dan Risiko 1. Penyedia

berkewajiban

untuk

melindungi,

membebaskan,

dan

menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat

62

PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil; b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga; 2. Terhitung

sejak

Tanggal

Mulai

Kerja

sampai

dengan

tanggal

penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. 3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal 73 ini. 4. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

Pasal 74 Perlindungan Tenaga Kerja 1. Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

63

3. Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap

Personilnya

(termasuk

Personil

Subpenyedia,

jika

ada)

perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. 4. Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

Pasal 75 Pemeliharaan Lingkungan Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

Pasal 76 Asuransi 1. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: a. Semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; b. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan c. Perlindungan terhadap kegagalan bangunan. 2. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

Pasal 77 Laporan Hasil Pekerjaan 64

1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. 3. Laporan harian berisi: a. Jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; b. Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; c. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan; d. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; e. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan f. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. 4. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK. 5. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 6. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. 7. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

Pasal 78 Kepemilikan Dokumen

65

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

Pasal 79 Keselamatan Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja. Pasal 80 Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

Pasal 81 Jaminan 1. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak. 2. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).

66

3. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; 4. Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka; 5. Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan; 6. Masa berlaku Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO). 7. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus). 8. Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak; 9. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO);

Pasal 82 Personil Inti dan/ atau Peralatan 1. Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran. 2. Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK. 3. Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian.

67

4. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan. 5. Jika PPK menilai bahwa personil inti: a. Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; b. Berkelakuan tidak baik; atau c. Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; d. Maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK. 6. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun. 7. Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

Pasal 83 Penyelesaian Perselisihan 1. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. 2. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84 Itikad Baik

68

1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. 2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. 3. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

BAB III SPESIFIKASI TEKNIS

Pasal 1 GAMBARAN UMUM PROYEK

Gambar 1. Lokasi Proyek

69

1. Nama Proyek

: Pembangunan Jalan Kolektor Primer CikandeSerang, Banten

2. Alamat Proyek

: Kabupaten Tangerang, Banten

3. Lingkup Pekerjaan

:

a. Pekerjaan Persiapan b. Pekerjaan Tanah c. Pekerjaan Drainase d. Pekerjaan Perkerasan e. Pekerjaan Utilitas Jalana f. Pekerjaan Finishing 4. Klasifikasi Jalan

: Jalan Kolektor Primer, Kelas IIIA

5. Panjang Rencana Jalan

: 2360,49 meter

6. Jenis Perkerasan

: Perkerasan Lentur (Flexible Pavement)

7. Konstruksi Perkerasan

:

a. Lapis Permukaan

: Laston (MS 744), tebal 12 cm

b. Lapis Pondasi atas

: Batu Pecah Kelas A, tebal 11 cm

c. Lapis Pondasi Bawah : Sirtu Kelas A, tebal 24 cm 8. Lebar Perkerasan

: 2 x 3,75 m = 7,5 m

9. Lebar Bahu Jalan

: 2 x 2 m = 4 m.

10. Pemberi Tugas

: Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi

Banten 11. Waktu Pelaksanaan

: 150 hari kalender

12. Alamat

: Jalan K.H. Abdul Fatah Hasan No.25 Ciceri, Kota Serang, Banten

13. Konsultan Perencana

: GRACE GROUPS

14. Alamat

: Pondok Ungu Permai Blok B 12 No. 2 Bekasi

Utara 17125, Jawa Barat

Pasal 2 Syarat-Syarat Umum

70

Bill Of Quantity (BQ) 1. Daftar volume pekerjaan (BQ) yang dibuat oleh Konsultan Perencana merupakan suatu pedoman saja. Peserta harus tetap menghitung item dan volume pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, RKS, serta berita acaraberita acara Penjelasan Pekerjaan. Khususnya untuk volume pekerjaan terlampir agar dihitung kembali oleh peserta lelang yang selanjutnya akan dievaluasi bersama. 2. Bila adanya ketidaksesuaian antara perhitungan peserta dengan daftar volume pekerjaan yang akan dibuat oleh Konsultan Perencana, maka kekurangan atau kelebihan jenis pekerjaan dan volume yang dimaksud akan disesuaikan dan disepakati bersama pada waktu rapat penjelasan pekerjaan dan bersifat mengikat. 3. Pengertian mengikat disini yakni bahwa Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan sesuai gambar rencana, RKS, serta berita acara-berita acara Penjelasan Pekerjaan serta daftar volume pekerjaan yang telah disepakati bersama antara Kontraktor dan Pengguna Jasa. Dalam hal ini dianggap sebagai risiko Kontraktor. 4. Tidak ada perhitungan kembali atas itm pekerjaan maupun volume pekerjaan diluar ayat 2 pada pasal 1 ini, yang dapat dijadikan dasar perhitungan pekerjaan tambah dan kurang.

Lingkup Pekerjaan 1. Pekerjaan persiapan lokasi proyek meliputi: a. Mobilisasi b. Pembersihan lokasi proyek c. Pengukuran lokasi proyek d. Pemasangan pagar proyek e. Pengadaan direksi keet, gudang material, laboratorium, los kerja, bedeng pekerja, dapur, kantin, mushola dan toilet sementara yang terdiri dari pekerjaan mulai dari membangun, menyediakan, memasang, memelihara,

71

membersihkan, menjaga, dan pada saat selesainya kontrak harus memindahkan atau membuang semua bangunan kantor darurat. f. Pembuatan papan nama proyek g. Pengadaan air kerja h. Pengadaan listrik 2. Pekerjaan tanah a. Pengupasan top soil Pekerjaan ini mencakup pengupasan dan pembuangan top soil. b. Galian tanah c. Timbunan tanah Pekerjaan ini mencakup pekerjaan penimbunan tanah dan pengangkutan tanah timbunan d. Tanah sisa galian 3. Pekerjaan drainase a. Pekerjaan saluran Pekerjaan ini mencakup pekerjaan galian saluran, pengadaan saluran precast, pengadaan pasir urugan dan pemasangan saluran precast b. Pekerjaan gorong-gorong Pekerjaan ini mencakup pekerjaan galian gorong-gorong, pengadaan gorong-gorong precast, pengadaan pasir urugan dan pemasangan goronggorong precast 4. Pekerjaan perkerasan lentur a. Lapis pondasi bawah Pekerjaan ini mencakup pekerjaan pengadaan sirtu kelas A, perataan, dan pemadatan b. Lapis pondasi atas Pekerjaan ini mencakup pekerjaan pengadaan batu pecah, perataan, dan pemadatan c. Penyemprotan Prime Coat d. Lapis permukaan Laston 5. Pekerjaan utilitas

72

a. Pekerjaan penerangan jalan dan lampu lalu lintas b. Pemasangan rambu 6. Pekerjaan finishing a. Penghijauan b. Pembuatan marka jalan c. Pemasangan guard rail

Penjelasan Umum Tentang Tata Tertib Pelaksanaan 1. Sebelum memulai pelaksanaan, Penyedia wajib mempelajari dengan seksama gambar-gambar dan RKS Pelaksanaan beserta Berita Acara penjelasan pekerjaan. 2. Penyedia wajib melaporkan kepada PPK setiap ada perbedaan ukuran diantara gambar-gambar dan RKS untuk mendapatkan Keputusan. Tidak dibenarkan sama sekali Penyedia memperbaiki sendiri perbedaan tersebut. Akibat dari kelalaian Penyedia dalam hal ini menjadi tanggung jawab Penyedia. 3. Daerah Kerja (Construction Area) akan diserahkan kepada Penyedia (selama pelaksanaan) dan dianggap bahwa Penyedia telah mengetahui benar-benar seluruh lingkup pekerjaan. 4. Penyedia wajib menyerahkan hasil pekerjaannya hingga selesai dan lengkap yaitu membuat, memasang, dan menyediakan bahan-bahan, alat kerja, pengangkutan, membayar upah kerja, dan lain-lain yang bersangkutan dengan pelaksanaan. 5. Penyedia wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) salinan gambar dan RKS di tempat pekerjaan untuk dapat digunakan setiap saat oleh Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten. 6. Atas perintah PPK kepada Penyedia dapat dimintakan membuat gambargambar penjelasan dan perincian bagian-bagian khusus, semuanya atas beban Penyedia. Gambar tersebut setelah disetujui oleh Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten secara tertulis akhirnya menjadi gambar pelengkap dari gambar-gambar pelaksanaan.

73

7. Setiap pekerjaan yang akan dimulai pelaksanaannya maupun yang sedang dilaksanakan, Penyedia diwajibkan berhubungan dengan PPK untuk ikut menyaksikan

sejauh

tidak

ditentukan

lain,

untuk

mendapatkan

pengesahan/persetujuannya. 8. Setiap usul perubahan dari Penyedia ataupun persetujuan pengesahan dari PPK dianggap berlaku, sah serta mengikat jika dilakukan tertulis. 9. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelesaian harus dilakukan oleh tenagatenaga dari pihak Penyedia yang benar-benar ahli. 10. Cara-cara menimbun bahan-bahan di lapangan maupun di gudang harus memenuhi syarat teknis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jadwal Paling lambat 1 (satu) minggu setelah mendapatkan SPK, Penyedia diwajibkan mengajukan: 1. Jadwal Waktu (Time Schedule) pelaksanaan secara terperinci yang digambarkan secara diagram. 2. Jadwal Pengadaan Tenaga Kerja 3. Jadwal Pengadaan Bahan Bagan-bagan yang disebutkan di atas harus mendapat persetujuan dari Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten sebagai dasar/patokan Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan dan Penyedia wajib mengikutinya. Kelalaian dalam memasukkan bagan-bagan yang tersebut di atas dapat menyebabkan pekerjaan dihentikan sementara. Akibat dari penghentian sementara ini menjadi tanggung jawab Penyedia sepenuhnya.

Pemakaian Ukuran 1. Penyedia tetap bertanggung jawab dalam menempati semua ketentuan yang tercantum

dalam

RKS

dan

gambar-gambar

berikut

tambahan

dan

perubahannya. 2. Penyedia wajib memeriksa kebenaran dari ukuran-ukuran keseluruhan maupun bagian-bagiannya dan memberitahukan PPK tentang setiap perbedaan

74

yang ditemukannya dalam RKS dan gambar-gambar maupun dalam pelaksanaan, Penyedia baru diijinkan membetulkan kesalahan gambar dan melaksanakannya seteleah ada persetujuan tertulis dari PPK. 3. Pengambilan ukuran-ukuran yang keliru dalam pelaksanaan, di dalam hal apapun menjadi tanggung jawab Penyedia. Oleh karena itu, sebelumnya kepadanya diwajibkan mengadakan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua gambar-gambar yang ada.

Lapangan Kerja 1. Penyedia harus membuat Direksi Keet termasuk perlengkapannya. 2. Untuk menyimpan bahan-bahan bangunan yang dianggap perlu Penyedia harus membuat gudang 3. Penggunaan bangunan yang ada di lapangan, hanya dilakukan dengan izin dari Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Kebersihan dan Ketertiban 1. Selama berlangsungnya pembangunan pelaksanaan fisik proyek, kebersihan lapangan dan lingkungan terutama jalan-jalan di sekitar proyek, kantor, gudang, los kerja, dan bagian proyek yang dikerjakan harus tetap bersih dan tertib, bebas dari bahan bekas, tumpukan tanah, dan lain-lain. Khusus kebersihan lingkungan terutama jalan-jalan di sekitar proyek yang harus dibersihkan adalah adanya kotoran yang diakibatkan keluar masuknya kendaraan proyek. Kelalaian dalam hal ini dapat menyebabkan Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten memberi perintah penghentian seluruh pekerjaan. Akibat dari hal ini seluruhnya menjadi tanggung jawab Penyedia. 2. Penimbunan bahan-bahan yang ada dalam gudang-gudang maupun yang berada di halaman bebas harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu kelancaran dan keamanan pekerjaan umum dan juga agar memudahkan jalannya pemeriksaan dan penelitian bahan-bahan oleh PPK maupun Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten. 3. Penyedia wajib membuat MCK untuk pekerja.

75

4. Tidak diperkenankan: a. Pekerja menginap di tempat pekerjaan kecuali dengan izin PPK. b. Memasak di tempat pekerjaan kecuali dengan izin PPK. c. Membawa masuk penjual makanan, minuman, rokok dan sebagainya ke tempat pekerjaan. d. Keluar masuk dengan bebas. 5. Peraturan lain mengenai ketertiban akan dikeluarkan oleh PPK pada waktu pelaksanaan. Alat – Alat Kerja dan Alat – Alat Pembantu 1. Penyedia harus menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara sempurna dan efisien. 2. Bila pekerjaan telah selesai, Penyedia diwajibkan segera menyingkirkan alatalat tersebut. 3. Di samping harus menyediakan alat-alat yang diperlukan dimaksud pada angka 1, penyedia harus menyediakan alat-alat bantu sehingga dapat bekerja pada kondisi apapun, seperti tenda untuk bekerja pada waktu hujan.

Pembangkit Listrik dan Sumber Air 1. Setiap pembangkit listrik sementara untuk penerangan pekerjaan harus diadakan oleh Penyedia, termasuk pemasangan sementara kabel-kabel, meteran, upah dan tagihan serta pembersihannya kembali pada waktu pekerjaan telah selesai adalah beban Penyedia. 2. Air untuk keperluan pekerjaan harus diadakan dan bila memungkinkan didapatkan sumber air yang sudah ada di lokasi pekerjaan tersebut. Penyedia harus memasang pipa-pipa pekerjaan untuk mengalirkan air dan mencabutnya kembali pada waktu pekerjaan selesai. Biaya untuk pekerjaan pengadaan air sementara adalah beban Penyedia. 3. Penyedia tidak diperkenankan menyambung dan mengisap air dari saluran induk dan sebagainya tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten.

76

Iklan Penyedia tidak diizinkan memasang iklan dalam bentuk apapun di lapangan kerja atau di tanah yang berdekatan tanpa izin dari Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten.

Jalan Masuk dan Keluar 1. Pemasangan jalan masuk ke tempat pekerjaan menjadi tanggung jawab pihak Penyedia dan disesuaikan dengan kebutuhan proyek tersebut. 2. Penyedia diwajibkan membersihkan kembali jalan masuk pada waktu penyelesaian dan memperbaiki segala kerusakan yang diakibatkannya dan menjadi tanggung jawab Penyedia.

Perlindungan Terhadap Bangunan Milik Umum 1. Selama masa pekerjaan, Penyedia bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan akibat operasi pelaksanaan pekerjaan terhadap bangunan yang ada, utilitas, jalan, saluran, dan lain-lain yang ada di lapangan pekerjaan dan di lingkungan dimana hal tersebut di atas tidak termasuk di dalam pekerjaan. 2. Penyedia juga bertanggung jawab atas gangguan dan pemindahan yang terjadi atas kelengkapan umum seperti saluran air, telepon, listrik dan sebagainya yang disebabkan oleh operasi Penyedia. Segala biaya untuk pemasangan kembali beserta perbaikan-perbaikan adalah menjadi beban Penyedia.

Kesehatan dan Kecelakaan 1. Kecelakaan-kecelakaan yang timbul selama pekerjaan berlangsung menjadi beban Penyedia 2. Penyedia diwajibkan menyediakan kotak P3K terisi menurut kebutuhan, lengkap dengan seorang petugas yang terlatih dalam soal menangani pertolongan pertama

77

3. Terhadap kecelakaan-kecelakaan yang timbul akibat bencana alam segala perongsokannya menjadi beban Penyedia 4. Penyedia diwajibkan memperhatikan kesehatan karyawan-karyawannya 5. Penyedia wajib menyediakan alat-alat pemadam kebakaran. Sejauh tidak disebutkan dalam RKS ini, Penyedia harus mengikuti semua ketentuan umum lainnya yang dikeluarkan oleh Jawatan / Instansi CQ Undang-Undang keselamatan kerja dan lain sebagainya termasuk semua perubahan perubahan yang hingga kini tetap berlaku

Pengamanan 1. Penyedia bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang ada di daerahnya yaitu mengenai: a. Kerusakan-kerusakan yang timbul akibat kelalaian/kecerobohan yang disengaja maupun yang tidak. b. Penggunaan sesuatu yang salah/keliru. c. Kehilangan-kehilangan

bagian

alat-alat/bahan-bahan

yang

ada

di

daerahnya. 2. Terhadap semua kejadian sebagaimana disebut di atas, Penyedia harus melaporkan kepada Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten / PPK dalam waktu paling lambat 24 jam untuk diusut dan diselesaikan persoalannya lebih lanjut. 3. Untuk mencegah kegiatan-kegiatan tersebut di atas, Penyedia harus mengadakan pengamanan antara lain penjagaan, penerangan malam, pemagaran sementara dan sebagainya.

Pengawasan 1. Bagian-bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan tetapi luput dari pengawasan PPK menjadi tanggung jawab Penyedia, jika ternyata ada kesalahan. Oleh karenanya, setiap pekerjaan yang dilaksanakan harus atas persetujuan PPK. 2. Jika penyedia perlu melaksanakan pekerjaan di luar pengawasan PPK maka segala biaya untuk itu menjadi beban Penyedia. Permohonan oleh Penyedia

78

untuk mengadakan pemeriksanaan tersebut harus dengan surat dan sampaikan kepada PPK. 3. Wewenang dalam memberikan keputusan yang berada di tangan petugas PPK adalah terbatas pada soal-soal yang jelas tercantum/dimasukkan di dalam gambar-gambar dan RKS serta risalah penjelasan. Penyimpangan dari padanya harus seizin Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten.

Kualitas, Contoh Serta Prosedur Pengujian Alat dan Bahan 1. Semua bahan dan barang untuk proyek ini harus memenuhi standar/mutu yang disebut dalam gambar rencana dan RKS. 2. Bila dalam RKS disebutkan nama dan pabrik pembuatan suatu bahan dan barang, maka ini dimaksudkan menunjukkan standar minimal mutu/kualitas bahan dan barang yang digunakan. 3. Bila Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten / GRACE GROUPS meragukan kualitas bahan dan barang dimaksud, maka Pemberi Tugas dapat mengeluarkan perintah untuk mengadakan pengujian melalui tes laboratorium atas biaya Penyedia. 4. Setiap barang dan bahan yang akan digunakan harus disampaikan kepada PPK oleh Penyedia untuk mendapatkan persetujuan perencana dan Dinas Bina Marga

Dan

Tata

Ruang Provinsi

Banten.

Waktu

penyampaiannya

dilaksanakannya jauh sebelum pekerjaannya dimulai. 5. Setiap usulan penggunaan nama oleh pabrik dan pembuatan dari suatu bahan dan barang harus mendapatkan rekomendasi dari PPK berdasarkan petunjuk dalam RKS serta gambar-gambar dan risalah penjelesan untuk selanjutnya usulan tersebut diteruskan untuk mendapatkan persetujuan dari GRACE GROUPS dan Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten. 6. Contoh bahan dan barang yang akan digunakan dalam pekerjaan harus diadakan atas biaya Penyedia, setelah disetujui oleh Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten / GRACE GROUPS. 7. Contoh bahan dan barang tersebut disimpan oleh Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten dan PPK untuk dijadikan dasar penolakan bila ternyata

79

bahan dan barang yang dipakai tidak sesuai dengan contoh, baik kualitas maupun sifatnya. 8. Dalam pengajuan barang penawaran, Penyedia harus sudah memasukkan sejauh keperluan biaya untuk pengujian berbagai bahan dan barang. Tanpa mengingat jumlah tersebut, Penyedia teteap bertanggung jawab pula atas biaya pengujian bahan dan barang yang tidak memenuhi syarat atas Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten dan PPK. 9. Pada waktu pengajuan penawaran, rekanan harus menyertakan/melampirkan “Daftar Material” yang lebih terperinci dari semua bahan yang akan dipasang pada proyek dan harus disebutkan nama pabrik, merk, spesifikasi teknis lengkap dengan brosur/katalog. Daftar material yang diajukan pada waktu penawaran ini adalah mengikat, dan harus diajukan lengkap, tidak boleh sebagian, daftar harus dibuat dalam rangkap 4 (empat). Pemberi Tugas dan PPK akan mengeluarkan perintah untuk menyingkirkan bahan/barang yang tidak disetujui dalam tempo 1x24 jam keluar lapangan pekerjaan, atas biaya Penyedia.

Penggantian Barang 1. Produk yang disebutkan namanya. Material, peralatan, perkakas, aksesoris yang disebutkan nama pabriknya dalam RKS, Penyedia harus melengkapi produk yang disebutkan di RKS. Jika produk yang dimaksudkan tidak terdapat di pasaran, Penyedia dapat mengajukan produk pengganti yang setaraf, disertai spesifikasi teknis yang lengkap untuk mendapatkan persetujuan GRACE GROUPS / Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten sebelum pemesanan. 2. Produk yang tidak disebutkan nama pabriknya. Material, peralatan, perkakas, aksesoris dan produk-produk yang tidak disebutkan nama pabriknya di dalam RKS, Penyedia harus mengajuka secara tertulis nama negara dari pabrik yang menghasilkannya, catalog yang berisi spesifikasi teknis dan selanjutnya menguraikan data yang menunjukkan secara

80

benar bahwa produk yang digunakan adalah sesuai dengan RKS kondisi proyek.

RKS Serta gambar Kerja 1. Gambar-gambar detail merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan pada RKS ini. 2. Jika terdapat perbedaan antara gambar-gambar dengan RKS, Penyedia diwajibkan mengajukan pertanyaan tertulis kepada PPK dan Penyedia diwajibkan pula mentaati dan mengikuti keputusan PPK. 3. Ukuran-ukuran yang terdapat dalam gambar terakhirlah yang berlaku, dan ukuran dengan angka adalah yang harus diikuti selain pada ukuran dari skala gambar-gambar, tapi jika mungkin ukuran ini harus mengambil dari pekerjaan yang sudah selesai. 4. Jika terdapat kekurangan penjelasan-penjelasan dalam gambar atau diperlukan gambar tambahan/gambar detail untuk membesarkan gambar-gambar, atau untuk memungkinkan Penyedia melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, maka Penyedia harus dapat membuat gambar tersebut dan dibuat 3 (tiga) rangkap gambar, atas biaya Penyedia. 5. Apabila ada hal-hal yang disebutkan berulang pada gambar-gambar, RKS, atau dokumen kontrak lainnya yang berlainan dan atau penjelesanpenjelasannya bertentangan, maka ini harus diartikan bukan untuk menghilangkan satu terhadap yang lain, tetapi untuk lebih menegaskan masalahnya. Kalau terjadi hal ini maka yang diambil sebagai patokan adalah yang mempunyai bobot teknis dan atau yang mempunyai bobot biaya yang tinggi. 6. RKS, Daftar Volume Pekerjaan (BQ), gambar serta Berita Acara penjelasan pekerjaan adalah bagian yang saling melengkapi satu sama lain dan sesuatu yang termuat di dalamnya bersifat mengikat.

Penjelasan Perbedaan Gambar

81

Bila ada perbedaan ukuran dan atau penjelasan-penjelasan atau tidak sesuai antara gambar berlainan beda jenisnya, maka dapat dipakai pedoman sebagai berikut: Gambar kerja arsitektur, dengan gambar struktur/mekanikal/elektrikal yang dipakai sebagai pegangan fungsional adalah gambar arsitektur, sedang mengenai jenis

dan

kualitas

bahan

yang

dipakai

adalah

gambar

struktur/mekanikal/elektrikal.

Gambar Kerja (Shop Drawing) 1. Penyedia harus membuat shop drawing guna pelaksanaan di lapangan yang harus dibuat berdasarkan gambar rencana dan disampaikan kepada PPK untuk mendapatkan persetujuan. 2. Shop drawing dibuat secara jelas, detail-detail, ukuran-ukuran, bahan yang digunakan, perlengkapannya, pertemuan diantara bahan yang berlainan jenisnya dan lain-lain yang harus dijelaskan. Termasuk dalam hal ini adalah shop drawing untuk seluruh pekerjaan M/E. 3. Pekerjaan Penyedia belum dapat dimulai sebelum shop drawing tersebut disetujui PPK. 4. PPK harus mempunyai waktu yang cukup untuk meneliti shop drawing yang diusulkan oleh Penyedia. 5. Persetujuan terhadap shop drawing bukan berarti menghilangkan tanggung jawab pihak Penyedia terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kelambatan atas proses ini tidak berarti Penyedia mendapat perpanjangan waktu pelaksanaan. 6. Gambar tersebut di atas harus dalam rangkap 3 (tiga) berikut kalkirnya dan semua biaya pembuatannya ditanggung oleh Penyedia.

Gambar yang Berubah dari Rencana 1. Gambar rencana dapat berubah dengan perintah tertulis Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten berdasarkan pertimbangan PPK dan DM Engineering International.

82

2. Perubahan

rancangan ini harus digambar sesuai dengan apa yang

diperintahkan oleh Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten, yang jelas memperlihatkan perbedaan antara gambar rencana dan gambar perubahan rancangan. 3. Gambar tersebut harus diserahkan dalam rangkap 3 (tiga) berikut kalkirnya (gambar asli). 4. Gambar listrik menunjukkan kapasitas, jumlah, serta persyaratan instalansi. Penyedia wajib memeriksa kemungkina kesalahan/ketidakcocokkan dari segi kapasitas, dimensi dan lain-lain. Apabila ada ketidaksesuaian kapasitas maupun dimensi, Penyedia harus dapat menyampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan. 5. Gambar perubahan rancangan yang disetujui oleh Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten / PPK kemudian dilampirkan dalam berita acara pekerjaan tambah kurang.

Penyerahan Penyerahan pekerjaan ini dilakukan dua kali: 1. Penyerahan pertama Penyerahan pertama ini dilakukan apabila: a. Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan. b. Semua bangunan sementara beserta perlengkapan dibongkar, setelah diperintahan oleh PPK. c. Tiap bagian pekerjaan harus dalam keadaan baik, bersih, utuh tanpa cacat. d. Seluruh peralatan yang bergerak harus dapat beroperasi dengan baik. e. Semua anak kunci harus dikumpulkan dan diberi tempat yang baik dengan gambar dan diberi tanda. f. Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten / PPK. Berupa:

83

1) 3 (tiga) set gambar “as built drawing” dan seluruh pekerjaan yang dilaksanakannya termasuk gambar-gambar perubahan dari rencana yang disetujui PPK. 2) Gambar – gambar tersebut harus diserahkan berikut kalkirnya (gambar asli) dan semua biaya pembuatannya ditanggung oleh penyedia. 3) 3 (tiga) foto album dokumentasi berwarna. 4) Seluruh lokasi pekerjaan dalam keadaan bersih. 2. Penyerahan kedua Penyerahan kedua dilakukan setelah Penyedia selesai menunaikan kewajibankewajibannya dalam masa pemeliharaan dan telah mendapat persetujuan pengawas lapangan bahwa kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan dengan sempurna termasuk penggambaran-penggambaran kembali (as built drawing) dari bagian bagian pekerjaan serta penyerahan kembali dalam bentuk mikro film. Pengawas lapangan akan memeriksa gambar-gambar tersebut untuk menyetujui atau mensyaratkan perbaikan. Pengawas lapangan tidak akan mengeluarkan berita acara penyerahan kedua jika kewajiban-kewajiban tersebut belum dilaksanakan dengan sempurna.

DIVISI I UMUM

SEKSI 1.1 RINGKASAN PEKERJAAN

LINGKUP PEKERJAAN 1. Pelapisan Struktural a. Pelapisan struktural dengan lapisan aspal yang terdiri dari perataan dan perkuatan yang ditunjukkan dalam Gambar. b. Pekerjaan penghamparan Lapis Pondasi Agregat untuk rekonstruksi ruas jalan terdiri dari Lapisan Pondasi bawah sirtu kelas A dan diikuti dengan Lapisan Pondasi atas batu pecah kelas A.

84

2. Pelapisan Non Struktural Dengan lapisan beraspal, seperti Laston MS744 untuk meratakan permukaan dan menutup perkerasan yang stabil dengan atau tanpa lapis perata. 3. Penambahan atau Rekonstruksi Bangunan Pelengkap a. Selokan dan drainase yang dilapisi. b. Gorong-gorong. c. Pekerjaan galian dan timbunan. d. Peninggian elevasi tanah dasar. e. Pekerjaan struktur lainnya. f. Pekerjaan perlindungan talud 4. Perlengkapan Jalan dan Pengatur Lalu Lintas a. Pengecatan Marka Jalan. b. Penyediaan dan pemasangan Rambu Jalan, Patok Pengarah. c. Penyediaan dan pemasangan Rel Pengaman (guard rail) d. Penyediaan dan pemasangan lampu Pengatur Lalu Lintas dan lampu e. Penerangan Jalan. PEMBAYARAN PEKERJAAN 1. Penyedia Jasa harus melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan detil yang diberikan dalam Gambar, dan sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, dimana sebagian besar pekerjaan tersebut akan dibayar menurut sistem Harga Satuan. Pembayaran kepada Penyedia Jasa harus dilakukan berdasarkan kuantitas aktual yang diukur pada masing-masing Mata Pembayaran dalam Kontrak yang telah dilaksanakan sesuai dengan Seksi yang berkaitan dari Spesifikasi ini, baik cara pengukuran maupun pembayarannya. Pembayaran juga akan dilakukan berdasarkan pengukuran dan pembayaran Lump Sum untuk mata pembayaran Mobilisasi, Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas dan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin, serta pengukuran dan pembayaran untuk pekerjaan yang diperintahkan atas dasar Pekerjaan Harian. 2. Pembayaran yang diberikan kepada Penyedia Jasa harus mencakup kompensasi penuh untuk seluruh biaya yang dikeluarkan seluruh pekerja,

85

bahan, peralatan konstruksi, pengorganisasian pekerjaan, biaya tak terduga, keuntungan, retribusi, pajak, pengamanan pekerjaan yang telah selesai dikerjakan, pembayaran kepada pihak ketiga untuk tanah atau untuk penggunaan atas tanah, atau untuk kerusakan bangunan (property), maupun untuk semua biaya pekerjaan tambah yang tidak dibayar secara terpisah dan lain-lain biaya yang diperlukan atau lazim dipakai untuk pelaksanaan dan penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari Pekerjaan tersebut.

SEKSI 1.2 MOBILISASI UMUM 1. Uraian Lingkup kegiatan mobilisasi yang diperlukan dalam Kontrak ini akan tergantung pada jenis dan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan, sebagaimana disyaratkan di bagian-bagian lain dari Dokumen Kontrak, dan secara umum harus memenuhi berikut: a. Ketentuan Mobilisasi untuk semua Kontrak 1) Penyewaan atau pembelian sebidang lahan yang diperlukan untuk base camp Penyedia Jasa dan kegiatan pelaksanaan. 2) Mobilisasi semua Personil Penyedia Jasa sesuai dengan struktur organisasi

pelaksana yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan

termasuk para pekerja yang diperlukan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan dalam Kontrak dan Personil Ahli K3 atau Petugas K3. 3) Mobilisasi dan pemasangan peralatan sesuai dengan daftar peralatan yang tercantum dalam Penawaran, dari suatu lokasi asal ke tempat pekerjaan dimana peralatan tersebut akan digunakan menurut Kontrak ini.

86

4) Penyediaan dan pemeliharaan base camp Penyedia Jasa, jika perlu termasuk kantor lapangan, tempat tinggal, bengkel, gudang, dan sebagainya. b. Ketentuan Mobilisasi Fasilitas Pengendalian Mutu Penyediaan dan pemeliharaan laboratorium uji mutu bahan dan pekerjaan di lapangan harus memenuhi ketentuan yang disyaratkan. Gedung laboratorium dan peralatannya, yang dipasok menurut Kontrak ini, akan tetap menjadi milik Penyedia Jasa pada waktu kegiatan selesai. c. Kegiatan Demobilisasi untuk Semua Kontrak Pembongkaran tempat kerja oleh Penyedia Jasa pada saat akhir Kontrak, termasuk pemindahan semua instalasi, peralatan dan perlengkapan dari tanahmilik Pemerintah dan pengembalian kondisi tempat kerja menjadi kondisi seperti semula sebelum Pekerjaan dimulai. 2. Periode mobilisasi Mobilisasi dari seluruh mata pekerjaan yang terdaftar dalam angka 1 harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari terhitung mulai tanggal mulai kerja, kecuali penyediaan Fasilitas dan Pelayanan Pengendalian Mutu, harus diselesaikan dalam waktu 45 hari. Setiap kegagalan Penyedia Jasa dalam memobilisasi Fasilitas dan Pelayanan Pengendalian Mutu sebagimana disebutkan di atas, akan membuat Direksi Pekerjaan melaksanakan pekerjaan semacam ini yang dianggap perlu dan akan membebankan seluruh biaya tersebut ditambah sepuluh persen pada Penyedia Jasa, dimana biaya tersebut akan dipotongkan dari setiap pembayaran yang dibayarkan atau akan dibayarkan kepada Penyedia Jasa menurut Kontrak ini. Bahkan, pemotongan tetap berlaku.

PROGRAM MOBILISASI 1. Dalam waktu paling lambat 7 hari setelah Surat Perintah Mulai Kerja (Permen PU No.43 tahun 2007), Penyedia Jasa harus melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting) yang dihadiri Pengguna Jasa, Direksi

87

Pekerjaan, Direksi Teknis (bila ada), dan Penyedia Jasa untuk membahas semua hal baik yang teknis maupun yang non teknis dalam kegiatan ini. Agenda dalam rapat harus mencakup namun tidak terbatas pada berikut ini: a. Pendahuluan b. Sinkronisasi Struktur Organisasi: 1) Struktur Organisasi Pengguna Jasa 2) Struktur Organisasi Penyedia Jasa 3) Struktur Organisasi Direksi Pekerjaan c. Masalah-masalah Lapangan: 1) Ruang Milik Jalan 2) Sumber-sumber Bahan 3) Lokasi Base Camp d. Wakil Penyedia Jasa e. Pengajuan f. Persetujuan g. Dokumen Penyelesaian Pekerjaan/Penyerahan Pertama Pekerjaan Selesai h. Rencana Kerja: 1) Bagan Jadwal Pelaksanaan kontrak yang menunjukkan waktu dan urutan kegiatan utama yang membentuk Pekerjaaan 2) Rencana Mobilisasi 3) Rencana Relokasi 4) Rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kontrak (RK3K) 5) Program Mutu 6) Rencana Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas 7) Rencana Inspeksi dan Pengujian 8) Dokumen Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (jika ada), Dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (jika ada), atau sekurang-kurangnya standar dan prosedur pengelolaan lingkungan yang berlaku khusus untuk kegiatan tersebut. i. Komunikasi dan korespondensi j. Rapat Pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan

88

k. Pelaporan dan pemantauan 2. Dalam waktu 14 hari setelah Rapat Persiapan Pelaksanaan, Penyedia Jasa harus menyerahkan Program Mobilisasi dan Jadwal Kemajuan Pelaksanaan kepada Direksi Pekerjaan untuk dimintakan persetujuannya. 3. Program mobilisasi harus menetapkan waktu untuk semua kegiatan mobilisasi yang disyaratkan dan harus mencakup informasi tambahan berikut: a. Lokasi base camp Penyedia Jasa dengan denah lokasi umum dan denah detil di lapangan yang menunjukkan lokasi kantor Penyedia Jasa, bengkel, gudang, mesin pemecah batu dan instalasi pencampur aspal, serta laboratorium bilamana fasilitas tersebut termasuk dalam Lingkup Kontrak. b. Jadwal pengiriman peralatan yang menunjukkan lokasi asal dari semua peralatan yang tercantum dalam Daftar Peralatan yang diusulkan dalam Penawaran, bersama dengan usulan cara pengangkutan dan jadwal kedatangan peralatan di lapangan. c. Setiap perubahan pada peralatan maupun personil yang diusulkan dalam Penawaran harus memperoleh persetujuan dari Direksi Pekerjaan. d. Suatu daftar detil yang menunjukkan struktur yang memerlukan perkuatan agar aman dilewati alat-alat berat, usulan metodologi pelaksanaan dan jadwal tanggal mulai dan tanggal selesai untuk perkuatan setiap struktur. e. Suatu jadwal kemajuan yang lengkap dalam format bagan balok (bar chart) yang menunjukkan tiap kegiatan mobilisasi utama dan suatu kurva kemajuan untuk menyatakan persentase kemajuan mobilisasi.

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 1. Pengukuran Pengukuran kemajuan mobilisasi akan ditentukan oleh Direksi Pekerjaan atas dasar jadwal kemajuan mobilisasi yang lengkap dan telah disetujui. 2. Dasar Pembayaran Mobilisasi harus dibayar atas dasar lump sum menurut jadwal pembayaran yang diberikan di bawah, dimana pembayaran tersebut merupakan kompensasi

89

penuh untuk penyediaan dan pemasangan semua peralatan, dan untuk semua pekerja, bahan, perkakas, dan biaya lainnya yang perlu untuk menyelesaikan pekerjaan dari Spesifikasi ini. Walaupun demikian Direksi Pekerjaan dapat, setiap saat selama pelaksanaan pekerjaan, memerintahkan Penyedia Jasa untuk menambah peralatan yang dianggap perlu tanpa menyebabkan perubahan harga lump sum untuk Mobilisasi. Pembayaran biaya lump sum ini akan dilakukan dalam tiga angsuran sebagai berikut: a. 50 % (lima puluh persen) bila mobilisasi 50 % selesai, dan pelayanan atau fasilitas pengujian laboratorium telah lengkap dimobilisasi. b. 20 % (dua puluh persen) bila semua peralatan utama berada di lapangan dan diterima oleh Direksi Pekerjaan. c. 30 % (tiga puluh persen) bila demobilisasi selesai dilaksanakan. Bilamana Penyedia Jasa tidak menyelesaikan mobilisasi sesuai dengan salah satu dari kedua batas waktu yang disyaratkan maka jumlah yang disahkan Direksi Pekerjaan untuk pembayaran adalah persentase angsuran penuh dari harga lump sum Mobilisasi dikurangi sejumlah dari 1 % (satu persen) nilai angsuran untuk setiap keterlambatan satu hari dalam penyelesaian sampai maksimum 50 (lima puluh) hari.

SEKSI 1.3 KANTOR LAPANGAN DAN FASILITASNYA

UMUM Menurut Seksi ini, Penyedia Jasa harus membangun, menyediakan, memasang, memelihara, membersihkan, menjaga, dan pada saat selesainya Kontrak harus memindahkan atau membuang semua bangunan kantor darurat, gudang-gudang penyimpanan, barak-barak pekerja dan bengkel-bengkel yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengawasan kegiatan.

KETENTUAN UMUM

90

1. Penyedia Jasa harus mentaati semua peraturan-peraturan Nasional maupun Daerah. 2. Kantor dan fasilitasnya harus ditempatkan sesuai dengan Lokasi Umum dan Denah Lapangan yang telah disetujui dan merupakan bagian dari Program Mobilisasi dimana penempatannya harus diusahakan sedekat mungkin dengan daerah kerja (site) dan telah mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan. 3. Bangunan untuk kantor dan fasilitasnya harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga terbebas dari polusi yang dihasilkan oleh kegiatan pelaksanaan. 4. Bangunan yang dibuat harus mempunyai kekuatan struktural yang baik, tahan cuaca, dan elevasi lantai yang lebih tinggi dari tanah di sekitarnya. 5. Bangunan untuk penyimpanan bahan harus diberi bahan pelindung yang cocok sehingga bahan-bahan yang disimpan tidak akan mengalami kerusakan. 6. Sesuai pilihan Penyedia Jasa, bangunan dapat dibuat di tempat atau dirakit dari komponen-komponen pra-fabrikasi. 7. Kantor lapangan dan gudang sementara harus didirikan diatas pondasi yang mantap dan dilengkapi dengan penghubung dengan untuk pelayanan utilitas. 8. Bahan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk bangunan dapat baru atau bekas pakai, tetapi dengan syarat harus dapat berfungsi, cocok dengan maksud pemakaiannya dan tidak bertentangan dengan perundangundangan dan peraturan yang berlaku. 9. Lahan untuk kantor lapangan dan semacamnya harus ditimbun dan diratakan sehingga layak untuk ditempati bangunan, bebas dari genangan air, diberi pagar keliling, dan dilengkapi minimum dengan jalan masuk dari kerikil serta tempat parkir. 10. Penyedia Jasa harus menyediakan sarana dan prasarana untuk kesehatan dan keselamatan kerja.

KANTOR PENYEDIA JASA DAN FASILITASNYA 1. Umum Penyedia Jasa harus menyediakan akomodasi dan fasilitas kantor yang cocok dan memenuhi kebutuhan kegiatan sesuai Seksi dari Spesifikasi ini.

91

2. Ukuran Ukuran kantor dan fasilitasnya sesuai untuk kebutuhan umum Penyedia Jasa dan harus menyediakan sebuah ruangan yang digunakan untuk rapat kemajuan pekerjaan. 3. Alat Komunikasi a. Penyedia Jasa harus menyediakan Telpon satu atau dua arah dan dapat beroperasi selama periode kontrak. b. Bilamana sambungan saluran telepon tidak mungkin disediakan, atau tidak dapat disediakan dalam periode mobilisasi, maka Penyedia Jasa harus menyediakan pengganti telpon satelit (menggunakan sistem satelit Inmarsat atau Iridium atau sejenis) yang dapat berkomunikasi 2 arah (2way) dengan jelas dan dapat diandalkan antara kantor Pengguna Jasa di Ibukota Provinsi, kantor Tim Supervisi Lapangan dan titik terjauh di lapangan. Sistem telpon harus dipasang di kantor utama dan semua kantor cabang serta digunakan sesuai dengan petunjuk dari Direksi Pekerjaan. c. Bilamana ijin atau perijinan dari instansi Pemerintah yang terkait diperlukan untuk pemasangan dan pengoperasian sistem telopon satelit semacam ini, Direski Pekerjaan akan melakukan semua pengaturan, tetapi semua biaya yang timbul harus dibayar oleh Penyedia Jasa. 4. Perlengkapan dalam Ruang Rapat dan Ruang Penyimpanan Dokumentasi Kegiatan a. Meja rapat dengan kursi untuk paling sedikit 8 orang b. Rak atau laci untuk penyimpanan gambar dan arsip untuk Dokumentasi Kegiatan secara vertikal atau horisontal, yang ditempatkan di dalam atau dekat dengan ruang rapat. 5. Kantor Pendukung Bilamana Penyedia Jasa menganggap perlu untuk mendirikan satu kantor pendukung atau lebih, yang akan digunakan untuk keperluan sendiri pada jarak 50 km atau lebih dari kantor utama di lapangan, maka Penyedia Jasa harus menyediakan, memelihara dan melengkapi satu ruangan pada setiap

92

kantor pendukung dengan ukuran sekitar 12 meter persegi yang akan digunakan oleh Staf Direksi Pekerjaan untuk setiap kantor pendukung. Pengadaan kantor lapangan harus dilengkapi dengan fasilitasnya (bangunan pelengkap), yaitu: a. Pengadaan Gudang 1) Kontraktor harus menyediakan sebuah bengkel di lapangan yang diberi perlengkapan yang memadai serta dilengkapi dengan daya listrik, sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan. Sebuah gudang untuk penyimpanan suku cadang juga harus disediakan. 2) Bangunan untuk penyimpanan bahan harus diberi bahan pelindung yang cocok sehingga bahan-bahan yang disimpan tidak akan mengalami kerusakan. 3) Sesuai pilihan Kontraktor, bangunan dapat dibuat di tempat atau dirakit dari komponen-komponen pra-fabrikasi. 4) Gudang sementara harus didirikan diatas pondasi yang mantap dan dilengkapi dengan penghubung dengan untuk pelayanan utilitas. 5) Bahan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk bangunan dapat baru atau bekas pakai, tetapi dengan syarat harus dapat berfungsi, cocok dengan maksud pemakaiannya dan tidak bertentangan dengan perundangundangan dan peraturan yang berlaku. 6) Kontraktor harus menyediakan alat pemadam kebakaran dan kebutuhan P3K yang memadai. b. Pengadaan Loss Kerja 1) Kontraktor harus menyediakan sebuah los kerja di lapangan yang diberi perlengkapan yang memadai serta dilengkapi dengan daya listrik dengan ukuran 6 x 5 m. 2) Sesuai pilihan Kontraktor, bangunan dapat dibuat di tempat atau dirakit dari komponen-komponen pra-fabrikasi. 3) Los kerja harus didirikan diatas pondasi yang mantap dan dilengkapi dengan penghubung dengan untuk pelayanan utilitas. 93

4) Bahan, peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk bangunan dapat baru atau bekas pakai, tetapi dengan syarat harus dapat berfungsi, cocok dengan maksud pemakaiannya dan tidak bertentangan dengan perundangundangan dan peraturan yang berlaku. 5) Kontraktor harus menyediakan alat pemadam kebakaran dan kebutuhan P3K yang memadai. c. Pengadaan Barak Pekerja Barak pekerja berfungsi sebagai tempat tinggal dan istirahat pekerja selama proses pelaksanaan penbangunan berlangsung. Barak ini berukuran 20 x 5 m. Barak ini merupakan bangunan sementara dengan lantai rabat beton diplester, konstruksi rangka baja sistem knock down, dinding multipleks sebanyak tebal 12 mm, dinding penyekat ruangan plywood, penutup atap asbes semen gelombang, diberi pintu dan jendela secukupnya. d. Pengadaan Pos Keamanan Pos Keamanan dibangun dengan ketentuan: 1) Pos jaga dibangun untuk ditempati petugas keamanan proyek yang berfungsi memudahkan pengawasan keamanan seluruh kegiatan proyek selama 24 jam dalam sehari. 2) Pos jaga diletakkan pada pintu masuk dan keluar proyek serta pada daerah rawan. Jika mendirikan lebih dari satu pos jaga, maka bisa memberikan nama untuk masing-masing pos agar mudah dalam menyebut lokasi. e. Pembuatan Toilet Toilet ini dibuat bersekat-sekat untuk kepentingan mandi, cuci dan kakus para pekerja. Dibuat di samping barak pekerja dengan ukuran 8 x 2 m. Dibuat mejadi 4 ruang dengan ukuran masing-masing 2x2 m. Berdinding dari multiplek tebal 6 mm dan lantainya dari adukan pasir dan semen (plesteran) dan permukaannya dibuat kasar. Masing-masing terdapat sebuah ember plastik, sebuah gayung, dan sebuah kloset jongkok. f. Tempat Parkir Alat Berat 94

Tujuan dibuatnya supaya alat berat mempunyai tempat parkir sendiri sehingga lebih mudah dalam perawatan dan pengoperasiannya. Lahan yang diperuntukkan untuk tempat parkir alat berat ini sebesar 50 x 8 m. Lantai terbuat dari beton rabat setebal 20 cm, disekeliling area parkir, dibuatkan pagar railing menggunakan tali tambang yang di ikatkan pada tiang besi blacksteel 1” yang ditanam di dalam tanah. g. Pos Keamanan Lantainya terbuat dari rabat beton tebalnya 20 cm, dindingnya dari multipleks tebal 9 mm, rangkanya dari kayu borneo yang diserut halus, atapnya dari sasbes semen gelombang. Dilengkapi dengan sebuah kipas angin kecil merk Cosmos, sebuah lampu neon 25 watt, telepon, 2 buah kursi biasa. Letak pos keamanan ini diletakkan pada pintu masuk utama proyek. Dengan ukuran 2 x 2 m. h. Pembuatan Pagar Proyek Tinggi pagar adalah 2 m dari permukaan tanah. Terdiri dari dinding dan seng bergelombang yang disandarkan kayu dolken diameter 10 cm jarak 1,5 m yang ditanamkan kedalam tanah. Pagar Proyek ini dibuat sekeliling yang di dalamnya terdapat direksi keet, barak pekerja, dan lain sebagainya. i. Pembuatan Dapur Umum Digunakan untuk tempat makanan, jadi pada saatnya makan, semua pekerja makan di sini. Dibuat beratap asbes semen gelombang, tidak berdinding, dan rangkanya dari kayu borneo yang diserut halus. Terdapat meja untuk tempat makanan berukuran 1 x 3 m, dan terdapat sebuah dispenser, dilengkapi juga dengan lampu neon dengan daya 60 watt. Dapur umum ini berukuran 10 x 10 m. j. Foto Dokumentasi Kontraktor harus menyediakan kepada direksi foto-foto yang dibuat oleh fotografer berpengalaman. Foto tersebut harus berwarna dan ditunjukkan sebagai laporan tentang tahap pelaksanaan yaitu pada masa awal, pertengahan dan akhir dari suatu bagian tertentu dari pekerjaan sebagaimana diperintahkan Direksi.

95

Pembuatan foto-foto visual proyek dalam keadaan 25%, 50%, 75%, 100% dalam pengambilan foto harus pada titik yang ditentukan direksi, minimal dari empat sudut. Tiap foto berukuran 120 mm x 90 mm diberi catatan sebagai berikut : 1) Nama orang yang memfoto 2) Detail kontrak 3) Nama bangunan atau lokasi 4) Tahapan pelaksanaan k. Mobilisasi dan Demobilisasi Mobilisasi dilakukan ketika Surat Penyerahan Lahan serta SPK turun dan diterima oleh kontraktor maka hal tersebut dapat dilakukan sedangkan demobilisasi jika pekerjaan telah dianggap selesai.

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN Bangunan yang diuraikan dalam Seksi ini akan dibayar menurut pembayaran Lump Sum untuk Mobilisasi sesuai dengan Seksi 1.2 dari Spesifikasi ini, dimana pembayaran harus dianggap kompensasi penuh untuk pembuatan, penyediaan, pelayanan, pemeliharaan, pembersihan dan pembongkaran semua bangunan tersebut setelah Pekerjaan selesai.

SEKSI 1.4 FASILITAS DAN PELAYANAN PENGUJIAN

UMUM 1. Pengujian yang Dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Penyedia Jasa harus menyediakan bahan, fasilitas, pekerja, pelayanan dan halhal lain yang diperlukan untuk melaksanakan pengujian pengenalian mutu dan kecakapan kerja yang disyaratkan dalam Kontrak ini. Umumnya Penyedia Jasa harus bertanggungjawab atas pelaksanaan semua pengujian menurut perintah dari Direksi Pekerjaan. Daftar Peralatan Laboratorium yang digunakan dalam pengujian terhadap pekerjaan.

96

2. Pengujian yang Dilaksanakan oleh Direksi Pekerjaan Penyedia

Jasa

harus

membangun

dan

melengkapi,

memelihara,

membersihkan, menjaga dan pada akhir Kontrak membongkar atau menyingkirkan bangunan yang disebutkan dalam Gambar, yang digunakan sebagai laboratorium lapangan

untuk digunakan semata-mata hanya oleh

Direksi Pekerjaan, dan memasok dan memasang peralatan laboratorium di laboratorium Direksi Pekerjaan untuk pelaksanaan pengujian yang terdaftar dalam Spesifikasi Standar. Direksi Pekerjaan akan bertanggungjawab atas semua pengujian yang dilakukan untuk pekerjaan yang sudah selesai. Hasil pengujian-pengujian ini akan menjadi dasar persetujuan atau penolakan dari pekerjaan terkait.

FASILITAS LABORATORIUM DAN PENGUJIAN 1. Penyedia Jasa harus menyediakan pelayanan pengujian dan/atau fasilitas laboratorium sebagaimana disyaratkan untuk memenuhi seluruh ketentuan pengendalian

mutu

dari

Spesifikasi

ini.

Ketentuan

K3

(Pedoman

004/BM/2006) merupakan hal yang wajib dipenuhi dalam penyediaan pelayanan pengujian dan/atau fasilitas laboratorium. 2. Bilamana secara khusus dimasukkan dalam lingkup Kontrak ini, maka Penyedia Jasa harus menyediakan dan memelihara sebuah laboratorium lengkap dengan peralatannya di lapangan, sesuai dengan ketentuan berikut: a. Tempat Kerja 1) Laboratorium haruslah merupakan bangunan yang ditempatkan sesuai dengan Lokasi Umum dan Denah Tempat Kerja yang telah disetujui dan merupakan bagian dari program mobilisasi. Lokasi laboratorium harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mempunyai jarak tertentu dari peralatan konstruksi, bebas dari polusi dan gangguan berupa getaran selama pengoperasian peralatan. 2) Bangunan harus dilengkapi dengan lantai beton beserta fasilitas pembuangan air kotor, dan dilengkapi dengan dua buah pendingin udara (air conditioning) masing-masing berkapasitas minimum 1,5 PK.

97

3) Perlengkapan di dalam ruangan bangunan harus terdiri atas meja kerja, lemari, ruang penyimpan yang dapat dikunci, tangki perawatan, laci arsip (filing cabinet), meja dan kursi dengan mutu standar dan jumlah yang mencukupi kebutuhan. b. Peralatan dan perlengkapan Peralatan dan perlengkapan laboratorium harus sudah disediakan dalam waktu 45 hari terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja, sehingga pengujian sumber bahan dapat dimulai sesegera mungkin. Alat-alat ukur seperti timbangan, proving ring, pengukur suhu, dan lainnya harus dikalibrasi oleh instansi yang berwenang yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan dengan menunjukkan sertifikat kalibrasi yang masih berlaku.

PROSEDUR PELAKSANAAN 1. Peraturan dan Rujukan Standard Nasional Indonesia (SNI), sebagaimana diberikan dalam Seksi 1.10 dalam Spesifikasi ini harus digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan. Dalam segala hal, Penyedia Jasa harus menggunakan SNI yang relevan atau setara untuk menggantikan standarstandar lain yang mungkin ditunjukkan dalam Spesifikasi ini. Bilamana standar tersebut tidak terdapat dalam Seksi 1.10, Penyedia Jasa harus menggunakan SNI terbaru atau standar lain yang relevan sebagai pengganti atas perintah Direksi Pekerjaan. 2. Personil Personil yang bertugas pada pengujian bahan haruslah terdiri atas tenagatenaga yang mempunyai pengalaman cukup dan telah terbiasa melakukan pengujian bahan yang diperlukan dan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi Pekerjaan 3. Formulir Formulir yang dapat digunakan untuk pengujian yang sebenarnya dan pelaporan hasil pengujian hanyalah formulir telah disetujui terlebih dahulu oleh Direksi Pekerjaan 4. Pemberitahuan

98

Penyedia Jasa harus memberitahu Direksi Pekerjaan rencana waktu pelaksanaan pengujian, paling sedikit satu jam sebelum pengujian dilaksanakan sehingga memungkinkan Direksi Pekerjaan atau Wakilnya untuk menyaksikan setiap pengujian bukan rutin yang mereka inginkan. 5. Distribusi Laporan pengujian harus segera dikerjakan dan didistribusikan sehingga memungkinkan untuk melakukan pengujian ulang, penggantian bahan atau pemadatan ulang sedemikian hingga dapat mengurangi keterlambatan dalam pelaksanaan Pekerjaan. 6. Inspeksi dan Pengujian Inspeksi dan pengujian akan dilaksanakan oleh Direksi Pekerjaan untuk memeriksa pekerjaan yang telah selesai apakah telah memenuhi mutu bahan, kepadatan dari pemadatan dan setiap ketentuan lanjutan yang menjadi diperlukan selama pelaksanan pekerjaan. Setiap ruas secara keseluruhan yang terdiri dari bahan dan pengerjaan yang tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan harus dibongkar dan diganti dengan bahan dan pengerjaan yang memenuhi Spesifikasi ini. Bilamana Direksi Pekerjaan mengijinkan, pekerjaan yang tidak diterima harus diperbaiki sedemikian hingga setelah diperbaiki akan memenuhi semua ketentuan dalam kontrak. Semua perbaikan semacam ini harus dilaksanakan atas biaya Penyedia Jasa. 7. Pemberitahuan untuk Pengujian atas Pekerjaan yang Telah Selesai Penyedia Jasa harus memberitahu Direksi Pekerjaan paling tidak 5 hari di muka bahwa suatu ruas telah selesai dikerjakan dan siap untuk diuji. Direksi Pekerjaan harus memberitahu hasil pengujian tersebut kepada Penyedia Jasa dalam 10 hari setelah benda uji diterima dari lapangan, disertai surat keterangan yang menyebutkan apakah pekerjaan yang diuji diterima atau ditolak. Bilamana pekerjan tersebut ditolak, dalam 10 hari Penyedia Jasa harus mengajukan surat yang menanyakan tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki pekerjaan yang ditolak.

99

SEKSI 1.5 BAHAN DAN PENYIMPANAN

UMUM 1. Uraian Bahan yang dipergunakan di dalam Pekerjaan harus: a. Memenuhi spesifikasi dan standar yang berlaku. b. Memenuhi ukuran, pembuatan, jenis dan mutu yang disyaratkan dalam Gambar dan Seksi lain dari Spesifikasi ini, atau sebagaimana secara khusus disetujui tertulis oleh Direksi Pekerjaan. c. Semua produk harus baru. 2. Pengajuan a. Sebelum mengadakan pemesanan atau membuka daerah sumber bahan untuk setiap jenis bahan, maka Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan contoh bahan, bersama dengan detil lokasi sumber bahan dan Pasal ketentuan bahan dalam Spesifikasi yang mungkin dapat dipenuhi oleh contoh bahan, untuk mendapatkan persetujuan b. Penyedia Jasa harus melakukan semua pengaturan untuk memilih lokasi, memilih bahan, dan mengolah bahan alami sesuai dengan Spesifikasi ini, dan harus menyerahkan kepada Direksi Pekerjaan semua informasi yang berhubungan dengan lokasi sumber bahan paling sedikit 30 hari sebelum pekerjaan peng-olahan bahan dimulai, untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan Direksi Pekerjaan atas sumber bahan tersebut tidak dapat diartikan bahwa seluruh bahan yang terdapat di lokasi sumber bahan telah disetujui untuk dipakai. c. Bilamana bahan aspal, semen, baja dan bahan-bahan fabrikasi lainnya akan digunakan, maka sertifikat pabrik (mill certificate) bahan tersebut harus

diserahkan

kepada

Direksi

Pekerjaan

untuk

mendapatkan

persetujuan awal. Direksi Pekerjaan akan memberikan persetujuan tertulis kepada Penyedia Jasa untuk melakukan pemesanan bahan. Selanjutnya

100

bahan yang sudah sampai di lapangan harus diuji ulang di bawah pengawasan Direksi Pekerjaan atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

PENGADAAN BAHAN 1. Sumber Bahan Lokasi sumber bahan yang mungkin dapat dipergunakan dan pernah diidentifikasikan serta diberikan dalam Gambar hanya merupakan bahan informasi bagi Penyedia Jasa. Penyedia Jasa tetap harus bertanggungjawab untuk mengidentifikasi dan memeriksa ulang apakah bahan tersebut cocok untuk dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. 2. Variasi Mutu Bahan Penyedia Jasa harus menentukan sendiri jumlah serta jenis peralatan dan pekerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan bahan yang memenuhi Spesifikasi. Penyedia Jasa harus menyadari bahwa contoh-contoh bahan tersebut tidak mungkin dapat menentukan batasbatas mutu bahan dengan tepat pada seluruh deposit, dan variasi mutu bahan harus dipandang sebagai hal yang biasa dan sudah diperkirakan. Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia Jasa untuk melakukan pengadaan bahan dari setiap tempat pada suatu deposit dan dapat menolak tempat-tempat tertentu pada suatu deposit yang tidak dapat diterima. 3. Persetujuan a. Pemesanan bahan tidak boleh dilakukan sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Pekerjaan sesuai dengan maksud penggunaannya. Bahan tidak boleh dipergunakan untuk maksud lain selain dari peruntukan yang telah disetujui. b. Jika mutu bahan yang dikirim ke lapangan tidak sesuai dengan mutu bahan yang sebelumnya telah diperiksa dan diuji, maka bahan tersebut harus ditolak, dan harus disingkirkan dari lapangan dalam waktu 48 jam, kecuali terdapat persetujuan lain dari Direksi Pekerjaan.

101

PENYIMPANAN BAHAN 1. Umum Bahan harus disimpan sedemikian rupa sehingga mutunya terjamin dan terpelihara serta siap dipergunakan untuk Pekerjaan. Bahan yang disimpan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga selalu siap pakai, dan mudah diperiksa oleh Direksi Pekerjaan. Tanah dan bangunan (property) orang lain tidak boleh dipakai tanpa ijin tertulis dari pemilik atau penyewanya. 2. Tempat Penyimpanan di Lapangan Tempat penyimpanan di lapangan harus bebas dari tanaman dan sampah, bebas dari genangan air dan permukaannya harus lebih tinggi dari sekitarnya. Bahan yang langsung ditempatkan diatas tanah tidak boleh digunakan untuk Pekerjaan, kecuali jika permukaantanah tersebut telah disiapkan sebelumnya dan diberi lapis permukaan yang terbuat daripasir atau kerikil setebal 10 cm sedemikian hingga diterima oleh Direksi Pekerjaan. 3. Penumpukan Bahan (Stockpiles) a. Bahan harus disimpan sedemikian hingga dapat mencegah terjadinya segregasi dan menjamin gradasi yang sebagaimana mestinya, serta tidak terdapat kadar air yang berlebihan. Tinggi maksimum dari penumpukan bahan harus dibatasi sampai maksimum 5 meter. b. Penumpukan berbagai jenis agregat yang akan dipergunakan untuk campuran aspal, burtu atau burda, penetrasi macadam atau beton harus dilakukan secara terpisah menurut masing-masing ukuran nominal agregat. Dinding pemisah dari papan dapat digunakan untuk harus mencegah tercampurnya agregat-agregat tersebut. c. Tumpukan agregat untuk untuk lapis pondasi atas dan bawah harus dilindungi dari hujan untuk mencegah terjadinya kejenuhan agregat yang akan mengurangi mutu bahan yang dihampar atau paling tidak mempengaruhi penghamparan bahan.

PEMBAYARAN

102

1. Penyedia Jasa harus melakukan semua pengaturan dengan pemilik atau pemakai lahan untuk memperoleh hak konsesi yang diperlukan sehingga dapat mengambil bahan yang akan digunakan dalam Pekerjaan. Penyedia Jasa bertanggungjawab atas semua kompensasi dan restribusi yang harus dibayarkan sehubungan dengan penggalian bahan atau keperluan lainnya. Tidak ada pembayaran terpisah yang akan dilakukan untuk kompensasi dan restribusi yang dibayar Penyedia Jasa, dan seluruh biaya tersebut harus sudah dimasukkan ke dalam Harga Satuan untuk mata pembayaran yang terkait dalam Daftar Kuantitas dan Harga. 2. Penyedia Jasa harus bertanggungjawab untuk membuat jalan masuk, membuang gundukan tanah dan semua biaya pelaksanaan lainnya yang diperlukan untuk pengadaan bahan, termasuk pengembalian lapisan humus dan meninggalkan daerah dan jalan masuk itu dalam kondisi rapi dan dapat diterima. Seluruh biaya tersebut harus sudah dimasukkan ke dalam Harga Satuan untuk mata pembayaran yang terkait dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

SEKSI 1.6 MANAJEMEN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS URAIAN Penyedia Jasa harus menyediakan perlengkapan dan pelayanan lalu lintas untuk mengendalikan dan melindungi karyawan Penyedia Jasa, Direksi Pekerjaan, dan pengguna jalan yang melalui daerah konstruksi, termasuk lokasi sumber bahan dan rute pengangkutan, sesuai dengan seksi ini dan memenuhi detil dan lokasi yang ditunjukkan dalam denah atau yang diterbitkan oleh Direksi Pekerjaan. Penyedia Jasa harus menyediakan, memasang rambu lalu lintas yang diperlukan, barikade, rel pengaman lentur atau kaku, lampu, sinyal , marka jalan dan perlengkapan lalu lintas lainnya dan harus menyediakan bendera dan petunjuk lalu lintas dengan cara lain sepanjang ZONA kerja pada setiap saat selama Periode

103

Pelaksanaan. Manajemen lalu lintas harus dilakukan sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku. Sebelum Jalan dibuka untuk lalulintas umum, Penyedia Jasa harus membuat marka sementara setelah pekerjaan penghamparan perkerasan aspal selesai.

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 1. Pengukuran Pengukuran Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas dilakukan berdasarkan gabungan mobilisasi,

demobilisasi

dan pembayaran

bulanan.

Untuk

pengukuran dari pembayaran bulanan maka disyaratkan bahwa semua ketentuan harus dipenuh. Bilamana Penyedia Jasa tidak memenuhi semua dari ketentuan-ketentuan dari Pasal ini maka jenis pekerjaan yang tersebut tidak akan dibayar bulan yang bersangkutan untuk Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas. 2. Dasar Pembayaran Pekerjaan Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas harus dibayar atas dasar lump sum menurut jadwal pembayaran yang terdapat di bawah ini. Jumlah ini harus dipandang sebagai kompensasi penuh untuk penyediaan, semua bahan, semua peralatan, pekerja, perkakas dan biaya lainnya yang perlu untuk pemasangan dan pemeliharaan semua pemasangan sementara, untuk pengendalian lalu lintas selama Periode Pelaksanaan dan untuk pembersihan halangan apapun yang perlu untuk menyelesaikan pekerjaan. Akan tetapi, selama Periode Pelaksanaan Direksi Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia Jasa untuk menyediakan tambahan peralatan sebagaimana yang dianggap perlu dengan perubahan harga lump sum untuk Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas. a. 25 % (dua puluh lima persen) bilamana semua jenis peralatan utama untuk Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas telah berada di lapangan, diterima dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

104

b. 75 % (tujuh puluh lima persen) harus dibayar secara angsuran atas dasar bulanan, secara proporsional berdasarkan kemajuan pekerjaan yang dapat diterima. Bilamana kuantitas tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga, tidak ada pembayaran terpisah yang dilakukan untuk Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas yang dilaksanakan sesuai dengan seksi dari Spesifikasi ini. Biaya untuk pekerjaan ini harus sudah termasuk dalam harga satuan dari semua Mata Pembayaran yang terdapat dalam Kontrak. Jika Penyedia Jasa gagal untuk melaksanakan pengoperasian Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas sebagaimana yang disebutkan dalam Seksi dari Spesifikasi ini, Penyedia Jasa harus dibebani seluruh biaya aktual untuk semua pengoperasian manajemen dan keselamatan lalu lintas yang dilaksanakan oleh Direksi Pekerjaan atau pihak-pihak lain sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

SEKSI 1.7 PENGADAAN LISTRIK DAN AIR 1. Pasokan listrik Alat elektrik portabel yang dapat digunakan di situasi lembab hanyalah alat yang memenuhi syarat: a. Mempunyai pasokan yang terisolasi dari earth dengan voltase antar konduktor tidak lebih dari 230 volt. b. Mempunyai sirkuit earth yang termonitor dimana pasokan listrik pada alat akan secara otomatis terputus jika terjadi kerusakan pada earth. c. Alat mempunyai insulasi ganda. d. Mempunyai sumber listrik yang dihubungkan dengan earth sedemikian rupa sehingga voltase ke earth tidak akan melebihi 55 volt AC; atau e. Mempunai alat pengukur arus sisa (residual). 2. Supply Switchboard sementara Seluruh supply switchboard yang digunakan di lokasi pekerjaan harus menjadi perhatian utama dan harus:

105

a. Jika ditempatkan di luar ruangan, harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak akan terganggu oleh cuaca. b. Dilengkapi dengan pintu dan kunci. Pintu harus dirancang dan dan ditempel sedemikian rupa sehingga tidak akan merusak kabel lentur yang tersambung dengan panel dan harus dapat melindungi switch dari kerusakan mekanis. Pintu harus diberi tanda: HARAP SELALU DITUTUP. c. Mempunyai slot yang terinsulasi di bagian bawah. d. Ditempelkan pada dinding permanen atau struktur yang didesain khsus untuk ini. e. Jika ditempel, pastikan menempel dengan baut. 3. Inspeksi peralatan Seluruh alat dan perlengkapan kelistrikan harus diinspeksi sebelum digunakan untuk pertama kali dan setelahnya sekurang-kurangnya tiap tiga bulan. Seluruh alat dan perlengkapan kelistrikan harus mempunyai tanda identifikasi yang menginformasikan tanggal terakhir inspeksi dan tanggal inspeksi selanjutnya. 4. Jarak bersih dari saluran listrik Alat crane, excavator, rig pengebor, atau plant mekanik lainnya, struktur atau perancah tidak boleh berada kurang dari 4 m di bawah saluran listrik udara tanpa ijin tertulis dari pemilik saluran listrik.

DIVISI II PEKERJAAN TANAH

SEKSI 2.1 PEMBERSIHAN, PENGUPASAN, DAN PEMOTONGAN POHON

PELAKSANAAN 1. Pembersihan dan Pengupasan

106

Pembersihan dan pengupasan lahan untuk semua tanaman/pohon yang berdiameter kurang dari 15 cm diukur 1 meter dari muka tanah, harus dilaksanakan sampai batas-batas sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana diperintahkan Direksi Pekerjaan. Di luar daerah yang tersebut di atas, pembersihan dan pengupasan dapat dibatasi sampai pemotongan tanaman yang tumbuh di atas tanah sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Pada daerah galian, semua tunggul dan akar harus dibuang sampai kedalaman tidak kurang dari 50 cm di bawah permukaan akhir dari tanah dasar. Pada daerah di bawah timbunan, di mana tanah humus atau bahan yang tidak dikendaki dibuang atau yang ditetapkan untuk dipadatkan, semua tunggul dan akar harus dibuang sampai kedalaman sekurang-kurangnya 30 cm di bawah permukaan tanah asli atau 30 cm di bawah alas dari lapis permukaan yang paling bawah. Pengupasan saluran dan selokan diperlukan hanya sampai kedalaman yang diperlukan untuk penggalian yang diusulkan dalam daerah tersebut. 2. Pembuangan Tanah Humus Pada daerah di bawah timbunan badan jalan yang ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan, Penyedia Jasa harus menyingkirkan semua tanah humus dan membuangnya di lahan yang berdekatan atau diperintahkan. Secara umum tanah humus hanya termasuk pembuangan tanah yang cukup subur yang mendorong atau mendukung tumbuhnya tanaman. Tidak ada pembuangan tanah humus yang keluar dari lokasi yang ditetapkan dengan kedalaman yang kurang dari 30 cm diukur secara vertikal atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, dan tanah humus itu harus dibuang terpisah dari galian bahan lainnya. 3. Pemotongan Pohon Bilamana diperlukan untuk mencegah kerusakan terhadap struktur, bangunan (property) lainnya atau untuk mencegah bahaya atau gangguan terhadap lalu lintas, bila diperlukan, pohon yang telah ditetapkan untuk ditebang harus dipotong mulai dari atas ke bawah. Penyedia Jasa harus menimbun kembali

107

lubang-lubang yang disebabkan oleh pembongkaran tunggul dan akar-akarnya dengan bahan yang cocok dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Pekerjaan penimbunan kembali ini tidak dibayar tersendiri, tetapi harus dipandang sebagai kewajiban Penyedia Jasa yang telah diperhitungkan dalam Harga Kontrak untuk Pemotongan Pohon. Semua pohon, tunggul, akar, dan sampah lainnya yang diakibatkan oleh operasi ini harus dibuang oleh Penyedia Jasa di luar Ruang Milik Jalan (Rumija) atau di lokasi yang ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan.

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 1. Pengukuran untuk Pembersihan dan Pengupasan Kuantitas pembersihan dan pengupasan lahan akan dibayar sesuai dengan Spesifikasi ini atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan haruslah jumlah meter persegi dari pekerjaan pembersihan dan pengupasan lahan yang diterima dalam batas-batas yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Pembersihan dan pengupasan yang diperlukan untuk struktur permanen akan diukur untuk pembayaran. Pembersihan dan pengupasan untuk jalur pengangkutan, jalur pelayanan dan semua konstruksi sementara tidak akan diukur untuk pembayaran. 2. Pengukuran untuk Pemotongan Pohon Kuantitas pemotongan dan pembuangan pohon termasuk batang dan akarakarnya akan diukur untuk pembayaran sebagai jumlah pohon yang benarbenar dipotong dan diterima oleh Direksi Pekerjaan. 3. Dasar Pembayaran a. Kuantitas pembersihan dan pengupasan, apakah terdapat air atau tidak pada setiap kedalaman, ditetapkan sebagaimana yang disebutkan di atas, akan dibayar dengan Harga Kontrak per meter persegi dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, di mana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk semua pekerja, peralatan, perlengkapan dan semua biaya lain yang perlu atau digunakan

108

untuk pelaksanaan yang sebagaimana mestinya untuk pekerjaan yang diuraikan dalam Pasal ini. b. Pemotongan dan pembuangan setiap pohon yang sama atau lebih besar dari diameter 15 cm yang diukur 1 meter dari permukaan tanah, sesuai dengan perintah Direksi Pekerjaan akan dibayar dengan Harga Kontrak per pohon untuk Mata Pembayaran yang didaftar di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, di mana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompenssai penuh untuk semua pekerja, peralatan, perlengkapan dan lainnya yang perlu untuk pelaksanaan pekerjaan.

SEKSI 2.2 GALIAN

UMUM Pekerjaan ini harus mencakup penggalian, penanganan, pembuangan atau penumpukan tanah atau batu atau bahan lain dari jalan atau sekitarnya yang diperlukan untuk penyelesaian dari pekerjaan dalam Kontrak ini. Pekerjaan ini umumnya diperlukan untuk pembuatan saluran air dan selokan, untuk formasi galian atau pondasi pipa, gorong-gorong, pembuangan atau struktur lainnya, untuk pekerjaan stabilisasi lereng dan pembuangan bahan longsoran, untuk galian bahan konstruksi dan pembuangan sisa bahan galian, untuk pengupasan dan pembuangan bahan perkerasan beraspal dan /atau perkerasan beton pada perkerasan lama, dan umumnya untuk pembentukan profil dan penampang yang sesuai dengan Spesifikasi ini dan memenuhi garis, ketinggian dan penampang melintang yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan.

109

TOLERANSI DIMENSI 1. Kelandaian akhir, garis dan formasi sesudah galian selain galian perkerasan beraspal dan/atau perkerasan beton tidak boleh berbeda lebih tinggi dari 2 cm atau lebih rendah 3 cm pada setiap titik, dan 1 cm pada setiap titik untuk galian bahan perkerasan lama. 2. Pemotongan permukaan lereng yang telah selesai tidak boleh berbeda dari garis profil yang disyaratkan melampaui 10 cm untuk tanah dan 20 cm untuk batu di mana pemecahan batu yang berlebihan tak dapat terhindarkan. 3. Permukaan galian tanah maupun batu yang telah selesai dan terbuka terhadap aliran air permukaan harus cukup rata dan harus memiliki cukup kemiringan untuk menjamin pengaliran air yang bebas dari permukaan itu tanpa terjadi genangan.

PENGAMANAN PEKERJAAN GALIAN 1. Kontraktor harus memikul seluruh tanggung jawab untuk menjamin keselamatan pekerjaan yang melaksanakan pekerjaan galian serta penduduk sekitar. 2. Selama pelaksanaan pekerjaan galian, lereng sementara galian yang stabil dan mampu menahan pekerjaan, struktur atau mesin di sekitarnya, harus dipertahankan sepanjang waktu, penyokong (shoring) dan pengaku (bracing) yang memadai harus dipasang bilamana permukaan lereng galian mungkin tidak stabil. Bilamana diperlukan, Kontraktor harus menyokong atau mendukung struktur di sekitarnya, yang jika tidak dilaksanakan dapat menjadi tidak stabil atau rusak oleh pekerjaan galian tersebut. 3. Untuk menjaga stabilitas lereng galian dan keamanan pekerja maka galian tanah yang lebih dari 5 meter harus dibuat bertangga dengan teras selebar 1 meter atau sebagaimana yang diperintahkan Direksi Pekerjaan. 4. Peralatan berat untuk pemindahan tanah, pemadatan atau keperluan lainnya tidak diijinkan berada atau beroperasi lebih dekat 1,5 m dari tepi galian parit untuk gorong-gorong pipa atau galian pondasi untuk struktur, terkecuali

110

bilamana pipa atau struktur lainnya yang telah terpasang dalam galian dan galian tersebut telah ditimbun kembali dengan bahan yang disetujui Direksi dan telah dipadatkan. 5. Pada setiap saat sewaktu pekerja atau yang lainnya berada dalam galian yang mengharuskan kepala mereka berada di bawah permukaan tanah, Kontraktor harus menempatkan pengawas keamanan pada tempat kerja yang tugasnya hanya memonitor kemajuan dan keamanan. Pada setiap saat peralatan galian cadangan serta perlengkapan P3K harus tersedia pada tempat kerja galian. 6. Seluruh galian terbuka harus diberi penghalang yang cukup untuk mencegah pekerja atau orang lainnya terjatuh kedalamnya.

JADWAL KERJA 1. Perluasan setiap galian terbuka pada setiap operasi harus dibatasi sepadan dengan pemeliharaan permukaan galian agar tetap dalam kondisi yang mulus (sound), dengan mempertimbangkan akibat dari pengeringan, perendaman akibat hujan dan gangguan dari operasi pekerjaan berikutnya. 2. Galian saluran atau galian lainnya yang memotong jalan harus dilakukan dengan pelaksanaan setengah badan jalan sehingga jalan tetap terbuka untuk lalu lintas pada setiap saat.

KONDISI TEMPAT KERJA 1. Seluruh galian harus dijaga agar bebas dari air dan Penyedia Jasa harus menyediakan semua bahan, perlengkapan dan pekerja yang diperlukan untuk pengeringan (pemompaan), pengalihan saluran air dan pembuatan drainase sementara, dinding penahan rembesan (cut off wall) dan cofferdam. Pompa siap pakai di lapangan harus senantiasa dipelihara sepanjang waktu untuk menjamin bahwa tak akan terjadi gangguan dalam pengeringan dengan pompa. 2. Bilamana Pekerjaan sedang dilaksanakan pada drainase lama atau tempat lain dimana air tanah rembesan (ground water seepage) mungkin sudah tercemari, maka Penyedia Jasa harus senantiasa memelihara tempat kerja dengan

111

memasok air bersih yang akan digunakan oleh pekerja sebagai air cuci, bersama-sama dengan sabun dan desinfektan yang memadai.

UTILITAS BAWAH TANAH Kontraktor harus bertanggungjawab untuk menjaga dan melindungi setiap utilitas bawah tanah yang masih berfungsi seperti pipa, kabel, atau saluran bawah tanah lainnya atau struktur yang mungkin dijumpai dan untuk memperbaiki setiap kerusakan yang timbul akibat operasi kegiatannya.

PROSEDUR PENGGALIAN 1. Penggalian harus dilaksanakan hingga garis ketinggian dan elevasi yang ditentukan dalam gambar atau ditunjukkan oleh direksi Teknik dan harus mencakup pembuangan seluruh material dalam bentuk apapun yang dijumpai, termasuk tanah padat, batu bata, batu beton, tembok, dan perkerasan lama. 2. Pekerjaan galian harus dilakukan dengan gangguan seminimal mungkin terhadap material dibawah dan diluar batas galian. 3. Peledakan sebagai cara pembongkaran hanya boleh digunakan jika menurut pendapat Direksi Teknik tidak praktis menggunakan alat tekanan udara atau alat pengaruh hidrolis. Direksi teknik dapat melarang peledakan dan memerintahkan untuk menggali dengan cara lain, jika menurut pendapatnya peledakan berbahaya bagi manusia atau struktur yang berdekatan. 4. Bila diperintahkan oleh direksi Teknik, Kontraktor harus menyediakan alat pelindung peledakan untuk melindungi orang, material dan pekerjaan selama penggalian. Jika dianggap perlu peledakan harus dibatasi waktunya seperti yang diuraikan oleh Direksi Teknik.

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 1. Pengukuran Galian untuk Pembayaran a. Pekerjaan galian di luar ketentuan seperti di atas harus diukur untuk pembayaran sebagai pembayaran dalam meter kubik bahan yang

112

dipindahkan. Faktor penyesuaian berikut ini harus digunakan untuk menghitung kuantitas setara untuk timbunan: Dasar perhitungan kuantitas galian ini haruslah gambar penampang melintang profil tanah asli sebelum digali yang telah disetujui dan gambar pekerjaan galian akhir dengan garis, kelandaian dan elevasi yang disyaratkan atau diterima. Metode perhitungan haruslah metode luas ujung rata-rata, menggunakan penampang melintang pekerjaan secara umum dengan jarak tidak lebih dari 25 meter atau dengan jarak 50 meter untuk medan yang datar. b. Bilamana bahan galian dinyatakan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan dapat digunakan sebagai bahan timbunan, namun tidak digunakan oleh Penyedia Jasa sebagai bahan timbunan, maka volume bahan galian yang tidak terpakai ini dan terjadi sematamata hanya untuk kenyamanan Penyedia Jasa dengan exploitasi sumber bahan (borrow pits) tidak akan dibayar. c. Pekerjaan galian struktur yang diukur adalah volume dari prisma yang dibatasi oleh bidang-bidang sebagai berikut: 1) Bidang atas adalah bidang horisontal seluas bidang dasar pondasi yang melalui titik terendah dari terain tanah asli. Di atas bidang horisontal ini galian tanah diperhitungkan sebagai galian biasa atau galian batu sesuai dengan sifatnya. 2) Bidang bawah adalah bidang dasar pondasi. 3) Bidang tegak adalah bidang vertikal keliling pondasi. 4) Pengukuran volume tidak diperhitungkan di luar bidang-bidang yang diuraikan di atas atau sebagai pengembangan tanah selama pemancangan, tambahan galian karena kelongsoran, bergeser, runtuh atau karena sebab-sebab lain. d. Pekerjaan galian perkerasan beraspal harus diukur untuk pembayaran sebagai volume di tempat dalam meter kubik bahan yang digali dan dibuang.

113

e. Galian bahan perkerasan berbutir, tanah organik, tanah lunak, tanah ekspansif, tanah yang tak dikehendaki, tanah tergumpal dan tanah dengan daya dukung sedang, jika tidak disebutkan lain dalam pasalpasal yang sebelumnya, harus diukur untuk pembayaran sebagai Galian Biasa. 2. Dasar Pembayaran Kuantitas galian yang diukur menurut ketentuan di atas, akan dibayar menurut satuan pengukuran meter kubik dengan harga yang dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga untuk masing masing Mata Pembayaran, dimana harga dan pembayaran tersebut merupakan kompensasi penuh untuk seluruh pekerjaan termasuk cofferdam, penyokong, pengaku dan pekerjaan yang berkaitan, dan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan galian sebagaimana diuraikan dalam Seksi ini.

SEKSI 2.3 TIMBUNAN TANAH

UMUM Pekerjaan ini mencakup pengadaan, pengangkutan, penghamparan dan pemadatan tanah atau bahan berbutir yang disetujui untuk pembuatan timbunan, untuk penimbunan kembali galian pipa atau struktur dan untuk timbunan umum yang diperlukan untuk membentuk dimensi timbunan sesuai dengan garis, kelandaian, dan elevasi penampang melintang yang disyaratkan atau disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

TOLERANSI DIMENSI 1. Elevasi dan kelandaian akhir setelah pemadatan harus tidak lebih tinggi dari 2 cm atau lebih rendah 3 cm dari yang ditentukan atau disetujui. 2. Seluruh permukaan akhir timbunan yang terekspos harus cukup rata dan harus memiliki kelandaian yang cukup untuk menjamin aliran air permukaan yang bebas.

114

3. Permukaan akhir lereng timbunan tidak boleh bervariasi lebih dari 10 cm dari garis profil yang ditentukan. 4. Timbunan selain dari Lapisan Penopang di atas tanah lunak tidak boleh dihampar dalam lapisan dengan tebal padat lebih dari 20 cm atau dalam lapisan dengan tebal padat kurang dari 10 cm.

KONDISI TEMPAT KERJA 1. Kontraktor harus menjamin bahwa pekerjaan tetap kering sebelum dan selama pekerjaan pemasangan dan pemadatan berlangsung, untuk itu bahan urugan selama konstruksi harus memiliki lereng melintang yang cukup untuk membantu drainase dari aliran air hujan dan harus menjamin bahwa pekerjaan akhir mempunyai drainase yang baik. 2. Kontraktor harus menjamin di tempat kerja tersedianya air yang cukup untuk pengendalian kelembaban timbunan selama operasi penghamparan dan pemadatan.

BAHAN Timbunan yang diklasifikasikan sebagai timbunan biasa harus terdiri dari bahan galian tanah yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan sebagai yang memenuhi syarat untuk digunakan dalam pekerjaan permanen.. Bahan yang dipilih sebaiknya tidak termasuk tanah yang berplastisitas tinggi, yang diklasifikasikan sebagai A-7-6 menurut AASHTO M145 atau sebagai CH menurut "Unified atau Casagrande Soil Classification System". Bila penggunaan tanah yang berplastisitas tinggi tidak dapat dihindarkan, bahan tersebut harus digunakan hanya pada bagian dasar dari timbunan atau pada penimbunan kembali yang tidak memerlukan daya dukung atau kekuatan geser yang tinggi Tanah plastis seperti itu sama sekali tidak boleh digunakan pada 30 cm lapisan langsung di bawah bagian dasar perkerasan atau bahu jalan atau tanah dasar bahu jalan. Tanah sangat expansive yang memiliki nilai aktif lebih besar dari 1,25, atau derajat pengembangan yang diklasifikasikan oleh AASHTO T258 sebagai "very high" atau "extra high", tidak boleh digunakan sebagai bahan timbunan. Nilai

115

aktif adalah perbandingan antara Indeks Plastisitas / PI - (SNI 03-1966-1989) dan persentase kadar lempung (SNI 03-3422-1994).

PENGHAMPARAN DAN PEMADATAN TIMBUNAN 1. Penghamparan Timbunan a. Timbunan harus ditempatkan ke permukaan yang telah disiapkan dan disebar dalam lapisan yang merata yang bila dipadatkan akan memenuhi toleransi tebal lapisan yang disyaratkan. Bilamana timbunan dihampar lebih dari satu lapis, lapisan-lapisan tersebut sedapat mungkin dibagi rata sehingga sama tebalnya. b. Tanah timbunan umumnya diangkut langsung dari lokasi sumber bahan ke permukaan yang telah disiapkan pada saat cuaca cerah dan disebarkan. Penumpukan

tanah

timbunan

untuk

persediaan

biasanya

tidak

diperkenankan, terutama selama musim hujan. 2. Pemadatan Timbunan a. Segera setelah penempatan dan penghamparan timbunan, setiap lapis harus dipadatkan dengan peralatan pemadat yang memadai dan disetujui Direksi Pekerjaan sampai mencapai kepadatan yang disyaratkan. b. Pemadatan timbunan tanah harus dilaksanakan hanya bilamana kadar air bahan berada dalam rentang 3 % di bawah kadar air optimum sampai 1% di atas kadar air optimum. Kadar air optimum harus didefinisikan sebagai kadar air pada kepadatan kering maksimum yang diperoleh bilamana tanah dipadatkan sesuai dengan SNI 03-1742-1989. c. Setiap lapisan timbunan yang dihampar harus dipadatkan seperti yang disyaratkan, diuji kepadatannya dan harus diterima oleh Direksi Pekerjaan sebelum lapisan berikutnya dihampar. d. Timbunan harus dipadatkan mulai dari tepi luar dan bergerak menuju ke arah sumbu jalan sedemikian rupa sehingga setiap ruas akan menerima jumlah usahapemadatan yang sama. Bilamana memungkinkan, lalu lintas alat-alat konstruksi dapat dilewatkan di atas pekerjaan timbunan dan lajur

116

yang dilewati harus terus menerus divariasi agar dapat menyebarkan pengaruh usaha pemadatan dari lalu lintas tersebut. e. Bilamana bahan timbunan dapat ditempatkan hanya pada satu sisi abutment, maka tempat-tempat yang bersebelahan dengan struktur tidak boleh

dipadatkan

secara

berlebihan

karena

dapat

menyebabkan

bergesernya struktur atau tekanan yang berlebihan pada struktur. f. Terkecuali disetujui oleh Direksi Pekerjaan, timbunan yang bersebelahan dengan ujung jembatan tidak boleh ditempatkan lebih tinggi dari dasar dinding belakang abutment sampai struktur bangunan atas telah terpasang. g. Timbunan pada lokasi yang tidak dapat dicapai dengan peralatan pemadat mesin gilas, harus dihampar dalam lapisan horizontal dengan tebal gembur tidak lebih dari 15 cm dan dipadatkan dengan penumbuk loncat mekanis atau timbris (tamper) manual dengan berat minimum 10 kg.

JAMINAN MUTU 1. Ketentuan Kepadatan Untuk Timbunan Tanah a. Lapisan tanah yang lebih dalam dari 30 cm di bawah elevasi tanah dasar harus dipadatkan sampai 95 % dari kepadatan kering maksimum yang ditentukan sesuai SNI 03-1742-1989. Untuk tanah yang mengandung lebih dari 10 % bahan yang tertahan pada ayakan ¾”, kepadatan kering maksimum yang diperoleh harus dikoreksi terhadap bahan yang berukuran lebih (oversize) tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. b. Lapisan tanah pada kedalaman 30 cm atau kurang dari elevasi tanah dasar harus dipadatkan sampai dengan 100 % dari kepadatan kering maksimum yang ditentukan sesuai dengan SNI 03-1742-1989. Pengujian kepadatan harus dilakukan pada setiap lapis timbunan yang dipadatkan sesuai dengan SNI 03-2828-1992 dan bila hasil setiap pengujian menunjukkan kepadatan kurang dari yang disyaratkan maka Kontraktor harus memperbaiki pekerjaan. Pengujian harus dilakukan sampai kedalaman penuh pada

117

lokasi yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, tetapi harus tidak boleh berselang lebih dari 200 m. 2. Percobaan Pemadatan Kontraktor harus bertanggungjawab dalam memilih metode dan peralatan untuk mencapai tingkat kepadatan yang disyaratkan.: Percobaan lapangan harus dilaksanakan dengan variasi jumlah lintasan peralatan pemadat dan kadar air sampai kepadatan yang disyaratkan tercapai sehingga dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan. Hasil percobaan lapangan ini selanjutnya harus digunakan dalam menetapkan jumlah lintasan, jenis peralatan pemadat dan kadar air untuk seluruh pemadatan berikutnya.

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 1. Pengukuran Timbunan Timbunan harus diukur sebagai jumlah kubik meter bahan terpadatkan yang diperlukan, diselesaikan di tempat dan diterima. Volume yang diukur harus berdasarkan gambar penampang melintang profil tanah asli yang disetujui atau profil galian sebelum setiap timbunan ditempatkan dan gambar dengan garis, kelandaian dan elevasi pekerjaan timbunan akhir yang disyaratkan dan diterima. Metode perhitungan volume bahan haruslah metode luas bidang ujung, dengan menggunakan penampang melintang pekerjaan yang berselang jarak tidak lebih dari 25 m, dan berselang tidak lebih dari 50 meter untuk daearah yang datar. 2. Dasar Pembayaran Kuantitas timbunan yang diukur seperti diuraikan di atas, dalam jarak angkut berapapun yang diperlukan, harus dibayar untuk per satuan pengukuran dari masing-masing harga yang dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga untuk Mata Pembayaran adalah meter kubik, dimana harga tersebut harus sudah

merupakan

kompensasi

penuh

untuk

pengadaan,

pemasokan,

penghamparan, pemadatan, penyelesaian akhir dan pengujian bahan, seluruh biaya lain yang perlu atau biaya untuk penyelesaian yang sebagaimana mestinya dari pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini.

118

DIVISI III DRAINASE

SEKSI 3.1 SELOKAN DAN SALURAN AIR

UMUM Pekerjaan ini mencakup penggalian tanah, pengadaan pasir urugan dasar setebal 10 cm, pemasangan saluran precast U-ditch ukuran 80 cm x 40 cm, dan pengurugan tanah kembali. TOLERANSI DIMENSI SALURAN 1. Elevasi galian dasar selokan yang telah selesai dikerjakan tidak boleh berbeda lebih dari 1 cm dari yang ditentukan atau disetujui pada tiap titik, dan harus cukup halus dan

merata untuk menjamin aliran yang bebas dan tanpa

genangan bilamana alirannya kecil. 2. Alinyemen selokan dan profil penampang melintang yang telah selesai dikerjakan tidak boleh bergeser lebih dari 5 cm dari yang ditentukan atau telah disetujui pada setiap titik.

JADWAL KERJA 1. Kontraktor senantiasa harus menyediakan drainase yang lancar tanpa terjadinya genangan air dengan menjadwalkan pembuatan selokan yang sedemikian rupa agar drainase dapat berfungsi dengan baik sebelum pekerjaan timbunan dan struktur perkerasan dimulai. 2. Drainase harus dalam kondisi operasional dan berfungsi secara efektif sebelum pekerjaan galian atau timbunan dilaksanakan.

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 1. Pengukuran Galian

119

Pekerjaan galian selokan dan saluran air harus diukur untuk pembayaran dalam meter kubik sebagai volume aktual bahan yang dipindahkan dan disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Pekerjaan galian ini diperlukan untuk pembentukan atau pembentukan kembali selokan

dan saluran air yang

memenuhi pada garis, ketinggian, dan profil yang benar seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Penggalian yang melebihi dari yang ditunjukkan dalam Gambar atau yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, tidak boleh diukur untuk pembayaran. 2. Pengukuran dan Pembayaran Timbunan Timbunan yang digunakan untuk pekerjaan selokan dan saluran air harus diukur dan dibayar sebagai Timbunan. 3. Pengukuran dan Pembayaran Pelapisan Saluran Pelapisan saluran untuk selokan drainase dan saluran air akan diukur dan dibayar sebagai Pasangan Batu dengan Mortar dalam Seksi 2.2 dari Spesifikasi ini. 4. Dasar Pembayaran Kuantitas galian, ditentukan seperti yang disyaratkan di atas akan dibayar berdasarkan Harga Kontrak per satuan pengukuran adalah meter kubik dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dimana harga dan pembayaran tersebut harus merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan semua pekerja, perkakas dan peralatan untukgalian selokan drainase dan saluran air, untuk semua formasi penyiapan pondasi selokan yang dilapisi dan semua pekerjaan lain atau biaya lainnya yang diperlukan atau biasanya diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan yang sebagaimana mestinya seperti yang diuraikan dalam Seksi ini.

SEKSI 3.2 GORONG-GORONG DAN DRAINASE BETON

UMUM

120

Pekerjaan ini mencakup penggalian tanah, pengadaan pasir urugan dasar setebal 10 cm, pemasangan gorong-gorong diameter 100 cm, dan pengurugan tanah kembali.

TOLERANSI DIMENSI SALURAN 1. Elevasi galian dasar selokan yang telah selesai dikerjakan tidak boleh berbeda lebih dari 1 cm dari yang ditentukan atau disetujui pada tiap titik, dan harus cukup halus dan

merata untuk menjamin aliran yang bebas dan tanpa

genangan bilamana alirannya kecil. 2. Alinyemen selokan dan profil penampang melintang yang telah selesai dikerjakan tidak boleh bergeser lebih dari 5 cm dari yang ditentukan atau telah disetujui pada setiap titik.

JADWAL KERJA 1. Kontraktor senantiasa harus menyediakan drainase yang lancar tanpa terjadinya genangan air dengan menjadwalkan pembuatan gorong-gorong yang sedemikian rupa agar drainase dapat berfungsi dengan baik sebelum pekerjaan timbunan dan struktur perkerasan dimulai. 2. Drainase harus dalam kondisi operasional dan berfungsi secara efektif sebelum pekerjaan galian atau timbunan dilaksanakan.

BAHAN Gorong-gorong Precast diameter 100 cm dengan tebal selimut beton 10 cm di setiap sisinya. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 1. Pengukuran untuk Pembayaran a. Kuantitas yang diukur untuk pembayaran gorong-gorong pipa beton bertulang maupun tanpa tulangan haruslah jumlah meter panjang dari pipa baru atau perpanjangan yang dipasang, yang diukur dari ujung ke ujung

121

pipa yang dipasang sesuai dengan Gambar atau perintah Direksi Pekerjaan. b. Kuantitas yang diukur untuk pembayaran gorong-gorong pipa logam gelombang (corrugated) haruslah jumlah ton dari struktur pipa baru atau perpanjangan goronggorong pipa yang terpasang sesuai dengan Gambar atau perintah Direksi Pekerjaan. c. Kuantitas yang diukur untuk pembayaran saluran beton bertulang berbentuk U dengan lebar sampai dengan 1200 mm haruslah dalam jumlah meter panjang saluran berbentuk U yang dicor di tempat atau pra-cetak, yang diukur dari ujung ke ujung pipa, termasuk baja tulangan yang terpasang sesuai dengan Gambar atau perintah Direksi Pekerjaan. d. Kuantitas yang diukur untuk pembayaran tembok kepala beton, apron (lantai golak), lubang masuk (entry pits), gorong-gorong persegi dan struktur drainase beton lainnya sebagai struktur drainase minor haruslah dalam jumlah meter kubik beton termasuk baja tulangan yang terpasang sesuai dengan Gambar atau perintah Direksi Pekerjaan. e. Kecuali untuk Galian Batu dan bahan Drainase Porous yang digunakan, tidak ada pengukuran yang terpisah untuk pembayaran akan dilakukan untuk pekerjaan galian atau timbunan, biaya pekerjaan ini dipandang sebagai pelengkap untuk melaksanakan pekerjaan gorong-gorong pipa dan sudah termasuk dalam harga penawaran untuk gorong-gorong pipa dan berbagai macam bahan yang digunakan dalam pelaksanaan. 2. Dasar Untuk Pembayaran Kuantitas gorong-gorong pipa, saluran berbentuk U, gorong-gorong persegi dan struktur drainase lainnya, yang diukur sebagaimana yang disyaratkan di atas, harus dibayar menurut Harga Kontrak per satuan pengukuran untuk mata pembayaran berupak Meter Kubik dan buah, dimana harga dan pembayaran tersebut haruslah merupakan kompensasi penuh untuk penyediaan dan pemasangan semua bahan termasuk baja tulangan dan untuk semua galian dan pembuangan bahan, pemadatan, cetakan, penimbunan kembali, lubang

122

sulingan, dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan atau biasanya perlu untuk penyelesaian pekerjaan yang diuraikan dalam Seksi ini.

DIVISI IV PERKERASAN JALAN (PERKERASAN LENTUR)

PERSYARATAN BAHAN 1. Persyaratan Agregat a. Umum Bahan harus terdiri dari atas agregat pokok, agregat pengunci dan agregat penutup (hanya digunakan untuk lapis permukaan) dan aspal. Setiap fraksi agregat harus disimpan terpisah untuk mencegah tercampurnya antar fraksi agregat dan harus bersih, kuat, awet, bebas dari debu dan tanah liat dan benda-benda yang tidak dihendaki. b. Agregat Pokok, Pengunci dan Penutup Agregat pokok dan pengunci harus mmenuhi ketentuan SNI 03-67512002 dan memenuhi persyaratan indeks kepipihan dan kelonjongan maksimum 10% dengan metode pengujian RSNI T-01-2005. c. Gradasi Agregat Pokok. Pengunci, dan Penutup Gradasi Agregat pokok dan pengunci bila diuji sesuai dengan SNI 0319681990 harus memenuhi gradasi sesuai SNI 03-6751-2002. 2. Persyaratan Aspal Aspal haruslah salah satu dari jenis berikut: a. Aspal keras Pen.80 atau Pen.60 yang memenuhi ketentuan dalam RSNI S01-2003. b. Aspal emulsi CRS1 atau CRS2 yang memenuhi ketentuan SNI 03-47981998 atau RSI atau RS2 yang memenuhi ketentuan SNI 03-6832-2002. c. Aspal cair jenis RC 250 atau RC 800 yang memenuhi ketentuan SNI 034800-1998, atau aspal cair jenis MC 250 atau MC 800 yang memenuhi ketentuan SNI 03-4799- 1998.

123

Kuantitas agregat dan aspal untuk lapis pondasi atau lapis perata dan lapis permukaan Laston, harus sesuai dengan tebal lapisan rencana dan sebelum pekerjaan dimulai harus disetujui terkebih dahulu oleh Direksi Pekerjaan. Penyesuaian takaran ini mungkin diperlukan selama kontrak dipandang perlu oleh Direksi Pekerjaan untuk memperoleh mutu pekerjan yang disyaratkan.

PERSYARATAN KERJA 1. Kondisi Cuaca Yang Diizinkan Lapis permukaan laston tidak boleh dilaksanakan pada permukaan yang basah, selama hujan atau hujan akan turun. Apabila menggunakan aspal emulsi atau aspal cair maka tidak boleh dikerjakan disemprotkan menjelang malam hari. Jika digunakan aspal keras maka temperatur perkerasan saat aspal disemprotkan tidak boleh kurang dari 25°. 2. Ketentuan Lalu Lintas Tempat kerja harus ditutup untuk lalulintas pada saat pekerjaan sedang berlangsung dan selanjutnya smpai waktu yang ditentukan atau dimana Direksi teknis menyetujui Permukaan akhir dapat dibuka untuk lalu lintas.

SEKSI 4.1 PEKERJAAN PERSIAPAN TANAH DASAR (SUB GRADE)

PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Sebelum memulai pekerjaan, Kontraktor harus melakukan survey elevasi tanah existing terhadap elevasi rencana sub grade jalan dan posisi – posisi yang diperlukan pemasangan subsoil drain untuk mengalirkan mata air ke saluran terdekat dan rencana saluran sementara yang perlu dibuat. Hasil survey tersebut dituangkan dalam shop drawing sebagai acuan kerja. 2. Apabila tanah existing lebih tinggi dari elevasi rencana sub grade :

124

a. Tanah existing harus digali hingga mencapai elevasi rencana sub grade jalan. b. Sebelum melakukan pemadatan, Kontraktor harus terlebih dahulu melakukan uji CBR laboratorium, baik soaked CBR maupun unsoaked CBR sehingga didapat korelasi kepadatan dengan nilai CBR. Dalam kondisi terendam, nilai CBR minimum yang harus tercapai adalah 6,5 %. c. Dalam hal nilai Soaked CBR 6,5 % tidak dapat tercapai, Kontraktor harus mengganti tanah sub grade tersebut sedalam minimal 30 cm dengan tanah lain yang sudah dilakukan uji laboratorium dan dapat mencapai nilai minimum Soaked CBR 6,5 %. Tanah tersebut dipadatkan sehingga didapat kepadatan kering minimal 90 % kepadatan Standard Proctor. d. Dalam hal setelah dilakukan penggalian ditemukan adanya aliran mata air, kontraktor harus melakukan pembuatan subsoil drain untuk mengalirkan mata air tersebut ke saluran drainase terdekat. 3. Sedangkan apabila elevasi tanah existing lebih rendah dari rencana sub grade, kontraktor harus melakukan penimbunan secara lapis demi lapis hingga tercapai elevasi sub grade rencana dengan menggunakan tanah yang sudah dilakukan uji laboratorium dan dapat mencapai nilai minimum Soaked CBR 6,5 %. Ketebalan tanah lepas maksimum per lapis adalah 30 cm dengan kepadatan minimal 90 % Standard Proctor. Apabila tanah yang akan dipakai berasal dari lokasi lain dari yang sudah disetujui, Kontraktor harus terlebih dahulu melakukan uji CBR laboratorium untuk memastikan tercapainya nilai CBR terendam tersebut. 4. Timbunan atau pemotongan pada badan jalan dilaksanakan dengan bentuk dan elevasi sesuai gambar rencana. 5. Pekerjaan sub grade yang telah diselesaikan harus dilindungi agar tidak mengering/pecah-pecah, atau basah tergenang air. 6. Aliran air (baik berupa drainase existing maupun drainase sementara yang dibuat) harus dijaga tetap bekerja dengan baik sehingga badan jalan/sub grade terhindar dari kerusakan akibat genangan air.

125

METODE KERJA Pemadatan Sub grade harus menggunakan Vibrator Roller 8-10 ton atau Static Roller 10-12 ton. Sedangkan untuk leveling digunakan Motor Grader, atau sesuai petunjuk Pengawas. Kontraktor harus memberi air secukupnya untuk mendapatkan kadar air optimum. Pemadatan dianggap cukup baik apabila kepadatan Sub grade sudah mencapai minimal 95% dry max dari kepadatan kering maksimum Proctor Standard.

PENGUJIAN Pengujian kepadatan dilakukan dengan menggunakan sand cone method atau sesuai petunjuk

Pengawas

dengan

Dynamic Cone

Penetrometer

Test.

Pengujian dilakukan pada maksimum 200 m2 untuk satu titik pengujian secara zigzag sampai kedalaman tertentu pada lokasi yang diarahkan oleh Pengawas.

TOLERANSI PENGUKURAN Toleransi permukaan akhir sub grade setelah pemadatan tidak boleh lebih tinggi 10 mm atau lebih rendah 10 mm dari elevasi rencana.

SEKSI 4.2 LAPIS PONDASI BAWAH (SUBBASE COURSE) SETEBAL 24 CM

PENGADAAN MATERIAL SIRTU KELAS A Waktu selama pelaksanaan direksi berwenang untuk mengadakan pemeriksaan pada saat-saat yang dianggap perlu. Material yang masih menunggu hasil laboratorium, material yang masih meragukan kualitasnya tidak diperkenenkan ditempatkan di lapangan atau bercampur dengan material yang telah disetujui. Bila gradasi atau sifat material tidak sesuai dengan yang disyaratkan, direksi berhak menolak dan kontraktor harus segera menyingkirkan dari lokasi. Kontraktor harus menempatkan material sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas serta menghindari kecelakaan yang mungkin terjadi.

126

PERSYARATAN MATERIAL Semua material harus homogen bersih dari kotoran – kotoran bahan organik, gumpalan-gumpalan lempung dan bahan lain yang tidak diinginkan. Semua bahan harus mempunyai persyaratan sebagai berikut: 1. Analisa saringan 2. Kehilangan berat sendiri akibat abrasi dari partikel yang tertinggal pada ayakan no. 12 ( AASHTO T-96 ) max 40%.

PERATAAN DAN PEMADATAN Sebelum material diratakan, terlebih dulu dihamparkan dengan menggunakan bulldozer. Lalu

untuk

meratakan

sirtu

hingga

mendekati

elevasi

dan

kemiringan yang direncanakan digunakan Motor Grader.

PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Penghamparan material

untuk sub base baru boleh dilaksanakan apabila

kepadatan sub grade telah memenuhi persyaratan dan telah disetujui Pengawas. 2. Semua material yang tidak memenuhi syarat gradasi dan kualitas harus disingkirkan dari lokasi. 3. Hamparan harus rata, homogen, stabil (tidak goyah), tidak terjadi deformasi dan retak – retak. 4. Setiap sirtu yang datang sedapat mungkin harus diadakan percobaan analisa saringan, untuk menentukan apakah sirtu tersebut dapat dipakai / tidak. 5. Lalu ratakan permukaan dengan motor grader. Pemadatan pertama dilaksanakan dengan Tandem Roller. 6. Selanjutnya dengan Tire Roller dimana sambil ikut memadatkan pada waktu/ keadaan memerlukan sambil menyiram. 7. Pemadatan dilakukan dengan mesin gilas 12 ton hingga mencapai nilai kepadatan minimum 97 % Standard Proctor.

127

8. Semua biaya pengetesan material serta test kepadatan / CBR lapangan, dibebankan kepada kontraktor dengan pembiayaan yang ada. 9. Pemadatan lapisan dilaksanakan mulai dari tepi, overlap terhadap bahu jalan dan dilanjutkan ke tengah sejajar dengan as jalan. 10. Pada daerah belokan yang terdapat super elevasi, pemadatan dimulai dari sisi yang rendah menuju sisi yang lebih tinggi. 11. Pada waktu pemadatan, kadar air

harus diperhatikan benar agar didapat

tingkat kepadatan yang baik. Pemadatan dilaksanakan hingga tidak terdapat gelombang dimuka mesin gilas dan permukaan rata. 12. Apabila sudah memenuhi syarat untuk hal kedua ini (elevasi dan kepadatannya) secara tertulis baru dapat dilaksanakan pekerjaan berikutnya Base Course. 13. Pekerjaan Lapis Pondasi Atas (Base Course) setebal 25 cm

PENGUJIAN 1. Sebelum kontraktor memulai pekerjaan sub base, kontraktor harus terlebih dahulu mengajukan contoh material untuk dilakukan pengetesan laboratorium. Apabila hasil laboratorium memenuhi syarat, kontraktor dapat memulai pengiriman material ke lokasi untuk dilakukan penebaran dan pemadatan. Apabila hasil laboratorium tidak terpenuhi, Kontraktor harus segera mengajukan contoh material dari quarry yang lain untuk dilakukan pengetesan kembali. Seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab kontraktor. 2. Untuk

setiap

300

m3

material

yang

didatangkan

ke

lokasi,

kontraktor berkewajiban untuk melakukan uji laboratorium ulang untuk memastikan bahwa material yang terkirim tetap memenuhi persyaratan. 3. Setiap 50 m panjang jalan, Kontraktor harus melakukan pengujian Sand Cone untuk mendapatkan kepadatan minimal 97 % Standard Proctor. Untuk setiap 200 m panjang jalan, dilakukan pengujian kepadatan dengan Proof Rolling Down Method. Pengujian dengan Proof Rolling Down Method harus menggunakan beban total tidak kurang dari 25 ton untuk 128

truk 2-As dengan tekanan roda karet min 100 psi. Pengujian dilakukan pada lokasi yang diarahkan oleh Pengawas dan dinyatakan baik/diterima bila secara visual settlement yang terjadi lebih kecil dari 10 mm. 4. Pengawas berhak melakukan pengukuran-pengukuran pada tempat-tempat yang dipilih selama pelaksanaan pekerjaan untuk memeriksa tebal lapisan dan nilai kepadatan base di lapangan, dengan biaya ditanggung oleh Kontraktor. TOLERANSI PENGUKURAN Toleransi elevasi permukaan akhir dari sub base tidak boleh lebih atau kurang dari 10 mm.

SEKSI 4.3 LAPIS PONDASI ATAS (BASE COURSE) SETEBAL 11 CM

PENGADAAN MATERIAL BATU PECAH KELAS A Sebelum memulai pekerjaan kontraktor harus menyerahkan hasil pemeriksaan lab yang diakui oleh direksi mengenai sifat-sifat bahan tersebut. Semua material yang akan digunakan harus disetujui oleh direksi terlebih dahulu, dan setiap waktu selama pelaksanaan direksi berwenang untuk mengadakan pemeriksaan pada saatsaat yang dianggap perlu. Material yang masih menunggu hasil laboratorium, material yang masih meragukan kualitasnya tidak diperkenenkan ditempatkan di lapangan atau bercampur dengan material yang telah disetujui. Bila gradasi atau sifat material tidak sesuai dengan yang disyaratkan, direksi berhak menolak dan kontraktor harus segera menyingkirkan dari lokasi. Kontraktor harus menempatkan material sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas serta menghindari kecelakaan yang mungkin terjadi.

129

PERSYARATAN MATERIAL Material Base Course harus keras, bersih, tidak porous, tidak mengandung kapur, tidak mengandung kotoran / lempung / tumbuh-tumbuhan atau unsur organis lainnya, tidak mempunyai sifat disintegrasi, hasil pecahan mesin dan mempunyai paling sedikit tiga bidang datar membentuk kubus (tidak tipis / gepeng / runcing) dan telah disetujui oleh Pengawas. Material yang akan dipakai harus berkualitas baik (Sertifikat Laboratorium DPU setempat atau laboratorium lainnya yang ditentukan oleh Konsultan Pengawas). Material yang digunakan adalah Agregat kelas A, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel Gradasi Agregat Kelas A

Tabel Sifat Agregat Kelas A

130

PERATAAN DAN PEMADATAN Sebelum material diratakan, terlebih dulu dihamparkan dengan menggunakan bulldozer. Toleransi ketinggian diambil ± 1 cm, dimana menurut pengalaman waktu pengamparannya dilebihkan dari tinggi yang diperlukan Ump.: tebal 20 cm padat, sebelum dipadatkan kita ampar tebalnya 22-24 cm. Ini jangan lupa bahwa lebih kering akan banyak susut/turunnya daripada materialnya basah. Menurut pengalaman dengan cara itu kita telah mendapatkan ketinggian dalam ketentuan (toleransi) dan mengurangi segregasi.

PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Penghamparan

material

base

baru

boleh

dilaksanakan

apabila

pelaksanaan pekerjaan sub base telah memenuhi syarat dan telah disetujui Pengawas. 2. Semua material yang tidak memenuhi syarat gradasi dan kualitas harus disingkirkan dari lokasi. 3. Ketebalan material base harus dibuat sesuai gambar rencana dan pelaksanaan penghamparan dilakukan lapis demi lapis dengan ketebalan setiap lapisan maksimum 20 cm dalam kondisi gembur. 4. Pemadatan dilakukan dengan mesin gilas 12 ton hingga mencapai nilai kepadatan 97 % Standard Proctor. 5. Semua biaya pengetesan material serta test kepadatan / CBR lapangan, dibebankan kepada kontraktor dengan pembiayaan yang ada. 6. Pemadatan dilaksanakan mulai dari tepi ke tengah sejajar as jalan. Pada daerah belokan dengan super elevasi, penggilasan dimulai dari sisi yang rendah menuju sisi yang lebih tinggi. 7. Sesudah batu pecah selesai dipadatkan, maka kontraktor harus segera menghampar abu batu (binder material) untuk mengisi ruang-ruang kosong pada permukaan lapisan base tersebut. 8. Setelah rata dan padat tentu dengan pengecekan oleh surveyor dan kepadatannya oleh Soil Material Enginer (Density test) dengan data tertulis,

131

baru pekerjaan selanjutnya dilanjutkan ke pekerjaan Prime-Coat. PENGUJIAN 1. Sebelum kontraktor memulai pekerjaan base, kontraktor harus terlebih dahulu mengajukan contoh material base course untuk dilakukan pengetesan laboratorium. Apabila hasil laboratorium memenuhi syarat, kontraktor dapat memulai pengiriman material ke lokasi untuk dilakukan penebaran dan pemadatan. Apabila hasil laboratorium tidak terpenuhi, Kontraktor harus segera mengajukan contoh material base course dari quarry yang lain untuk dilakukan pengetesan kembali. Seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab kontraktor. 2. Untuk setiap 300 m3 material base course yang didatangkan ke lokasi, kontraktor berkewajiban untuk melakukan uji laboratorium ulang untuk memastikan bahwa material yang terkirim tetap memenuhi persyaratan seperti pada tabel di atas. 3. Setiap 50 m panjang jalan, Kontraktor harus melakukan pengujian Sand Cone untuk mendapatkan kepadatan minimal 97 % Standard Proctor. 4. Untuk setiap 200 m panjang jalan, dilakukan pengujian kepadatan dengan Proof Rolling Down Method. Pengujian dengan Proof Rolling Down Method harus menggunakan beban total tidak kurang dari 25 ton untuk truk 2As dengan tekanan roda karet min 100 psi. Pengujian dilakukan pada lokasi yang diarahkan oleh Pengawas dan dinyatakan baik/diterima bila secara visual settlement yang terjadi lebih kecil dari 3 mm. 5. Pengawas berhak melakukan pengukuran-pengukuran pada tempat-tempat yang dipilih selama pelaksanaan pekerjaan untuk memeriksa tebal lapisan dan nilai kepadatan base di lapangan, dengan biaya ditanggung oleh Kontraktor.

TOLERANSI PENGUKURAN Toleransi elevasi permukaan akhir dari Base Course tidak boleh lebih atau kurang dari 10 mm.

132

SEKSI 4.4 PEKERJAAN PRIME COAT

UMUM Pekerjaan ini mencakup penyediaan dan penghamparan material bitumen pada permukaan tanah dasar, sub-base (lapis pondasi) yang telah disiapkan sesuai persyaratan Spesifikasi ini, dengan lebar sesuai ukuran yang tercantum pada Gambar Penampang Melintang atau menurut instruksi Konsultan Pengawas. MATERIAL 1. Material Lapis Resap Pengikat Material Lapis Resap Pengikat harus sesuai dengan Gambar dan memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini : a. Aspal emulsi yang digunakan dapat salah satu dari aspal emulsi pengikatan sedang (CMS) yang memenuhi SNI 03-4798-1998 atau aspal emulsi pengikatan lambat (CSS) yang memenuhi SNI 03-47981998. b. Aspal cair yang digunakan dapat salah satu dari aspal cair penguapan sedang sesuai SNI 03-4799-1998 atau aspal cair penguapan cepat sesuai SNI 03-4800-1998. Kedua aspal cair tersebut harus dibuat dari aspal keras Pen 60 atau Pen 80, yang memenuhi RSNI S-01-2003, diencerkan dengan minyak tanah (kerosen) atau bensin (premium). Tipe aspal cair yang digunakan harus sesuai dengan tujuan penggunaannya. 2. Bilamana lalu lintas diizinkan lewat diatas Lapis Resap Ikat maka harus digunakan bahan penyerap (blotter material) dari hasil penyaringan kerikil atau batu pecah, terbebas dari butiran-butiran berminyak atau lunak, bahan kohesif atau bahan organik. Tidak kurang dari 98 persen harus lolos saringan 3/8” (9,5 mm) dan tidak lebih dari 2 persen harus lolos saringan No. 8 (2,36 mm).

PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Cuaca

133

Lapis resap pengikat dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan dari Konsultan Pengawas, yang juga akan menentukan kualitas aspal yang harus digunakan. Permukaan yang akan dikerjakan harus kering atau agak lembab, dan suhu udara saat itu di tempat teduh di atas 13 C dengan kecenderungan naik atau di atas 15 C dengan kecenderungan turun. 2. Peralatan Peralatan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan Pasal S9.01 (2). 3. Pembersihan permukaan Sebelum dilakukan penyiraman material aspal sebagai lapis resap pengikat, permukaan yang dipersiapkan harus dibersihkan dari kotoran dan material lepas atau yang tidak dikehendaki, dengan power broom atau power blower. Bila Konsultan Pengawas memerintahkan, permukaan harus dikupas tipis dan digilas sebelum material aspal disiramkan. Bila diperlukan Konsultan Pengawas dapat memerintahkan, penyiraman permukaan dengan sedikit air sesaat sebelum material aspaldisiramkan. Sebelum pekerjaan dilaksanakan, daerah yang akan dikerjakan harus mendapat persetujuan terlebih dulu oleh Konsultan Pengawas. 4. Penyiraman, Takaran Pemakaian, Temperatur Penyemprotan Material aspal harus disiramkan pada seluruh lebar bagian jalan dengan distributor aspal secara merata dan menerus. Konsultan Pengawas akan menentukan banyaknya material aspal yang disiramkan, termasuk temperatur penyiramannya. Penyiraman pada bagian sambungan harus diperhatikan jangan sampai melebihi jumlah yang telah ditentukan. Kelebihan material aspal harus dibuang dari permukaan. Daerah yang tidak tersiram atau kurang harus diperbaiki. Kertas karton harus diletakkan pada ujung dimulainya penyiraman dan akhir daerah penyiraman, untuk menjamin bentuk potongan daerah yang dikerjakan berbentuk persegi dan mencegah genangan atau kelebihan penyiraman.

134

Takaran Pemakaian Lapis Resap Pengikat (liter/m2) Jenis Aspal

Pada Lapis Pondasi Agregat

Lapis

Pondasi

Bersemen Aspal Cair

0,40 – 1,30

0,20 – 1,00

Aspal Emulsi

Jenis Aspal

Rentang

Temperatur

Penyemprotan, OC Aspal Cair Penguapan Cepat 65 – 105 (RC-250) Aspal Cair Penguapan Sedang 45 – 85 (MC-70) Aspal Cair Penguapan Lambat 25 – 65 (MC-30) Aspal Keras

160 – 170

Aspal Emulsi

-

Tindakan yang sangat hati-hati harus dilaksanakan bila memanaskan setiap aspal cair. Frekuensi pemanasan yang berlebihan atau pemanasan yang berulang-ulang pada temperatur tinggi haruslah dihindari. Setiap bahan yang menurut pendapat Konsultan Pengawas telah rusak akibat pemanasan berlebihan harus ditolak dan harus diganti atas biaya Kontraktor. 5. Penghamparan Material Pengering/penyerap (Blotter Material) Untuk memperkecil kerusakan akibat hujan sebelum permukaan mengering, Konsultan Pengawas dapat memerintahkan penghamparan material pengering untuk menutupi material bitumen yang masih basah. Material pengering harus dihamparkan sedemikian rupa sehingga lintasan roda kendaraan tidak akan melintasi daerah yang tidak tertutup.

135

SEKSI 4.5 PEKERJAAN LASTON SETEBAL 12 CM UMUM Pekerjaan ini meliputi pencampuran agregat dengan aspal pada Mesin Pencampur Aspal (Asphalt Mixing Plant = A.M.P), penghamparan pada permukaan jalan dan pemadatan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Campuran aspal dan agregat harus terdiri dari bahan-bahan agregat kasar, agregat halus, filler dan aspal. Material yang dicampur harus memenuhi syarat ditinjau dari : a. Ukuran b. Gradasi c. Prosentase campuran dari setiap bahan yang dipakai. d. Prosentase aspal (dalam berat) yang akan ditambahkan pada campuran agregat berkisar antara 5-6% untuk ATB dan 6-7% untuk hotmix yang dihitung dari berat kering agregat. Prosentase dapat ditentukan atas dasar percobaan laboratorium dengan Methode Marshall dan analisa saringan dari campuran agregat yang dipakai dan harus mendapat persetujuan Pengawas. 2. Sebelum

memulai

pekerjaan,

Kontraktor

Pengawas, rencana perbandingan campuran digunakan

harus

mengajukan

kepada

(mix design) yang akan

untuk campuran aspal. Rencana campuran harus menunjukkan

satu angka prosentase untuk tiap-tiap agregat yang melalui ayakan sesuai spesifikasi gradasi campuran yang digunakan untuk campuran aspal. 3. Pekerjaan baru dapat dilaksanakan setelah campuran rencana

(mix

design) mendapat persetujuan Pengawas.

BAHAN 1. Semua material yang digunakan harus mempunyai suatu sifat yang

136

disyaratkan sehingga bila dicampur dengan rumus campuran tertentu akan mempunyai kekuatan paling sedikit 70% bila diuji dengan AASHTO T-165. 2. Bahan-bahan yang tidak seizin Pengawas untuk dipergunakan harus disingkirkan dari lokasi dan tidak boleh dipakai. 3. Bahan agregat harus didapat dari pemecahan batu yang tertinggal pada ayakan No. 8. Agregat kasar yang boleh digunakan hanya satu macam dan harus terdiri dari bahan yang awet, kuat, bersih dan tidak tercampur dengan bahanbahan lain. Persyaratan agregat kasar adalah sebagai berikut: a. Nilai Keausan agregat yang diperiksa dengan Los Angeles Abrasion Test pada 500 putaran (AASHTO T-104) harus mempunyai nilai maximum 40%. b. Bila diuji dengan Sodium Sulfate Soundness Test (AASHTO T-104) tidak akan kehilangan berat lebih besar dari 9%. c. Kelekatan terhadap aspal harus lebih besar dari 25%. d. Indeks kepipihan agregat maximum 25%. e. Peresapan agregat terhadap air maksimum 3%. f. Berat jenis semu agregat minimum 2,50. g. Gumpalan lempung agregat maksimum 0,25%. h. Bagian-bagian batu yang lunak dari agregat maksimum 5%. i. Soundness test maksimum 12%. 4. Bagian dari material yang lewat ayakan No.8 dinamakan Agregat halus, dan mungkin terdiri dari pasir bersih, pasir batu, bahan halus hasil pemecahan batu. Agregat halus terdiri dari bahan yang awet, kuat, berbidang kasar, bersudut tajam dan bersih dari kotoran. Agregat halus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Nilai Sand Equivalent (AASHTO T-176) dari agregat harus minimal 50% b. Berat jenis semu (AASHTO T84 & T85) minimum 2,50. c. Hasil pemeriksaan Atterberg (ASSHTO T 89 & T91) agregat harus non plastis. d. Peresapan agregat terhadap air maksimal 3%. 137

e. Benda organik (AASHTO T21) dengan standard warna harus No. 1. 5. Sebagai bahan filler dapat dipergunakan debu batu kapur, debu dolomite atau semen portland. Bahan filler tersebut tidak boleh tercampur dengan kotoran atau bahan lain yang tidak dikehendaki dan harus dalam keadaan kering dengan kadar air maksimal 1%.

Gradasi Filler

6. Material campuran harus mempunyai gradasi yang merata (homogen) dan memenuhi salah satu persyaratan seperti dibawah ini. a. Gradasi campuran aspal beton untuk lapisan aus (wearing course) dan lapisan perata (levelling course) sebagai berikut:

138

b. Gradasi campuran aspal beton untuk lapisan penghubung (binder course)/ATB dan lapisan perata (levelling course) sebagai berikut :

7. Persyaratan Aspal yang digunakan untuk lapisan pengikat / ATB dan lapisan perata adalah sebagai berikut : a. Aspal yang digunakan adalah aspal semen Penetrasi 60/80 yang memenuhi persyaratan sebagaimana tertera dibawah:

139

b. Untuk keperluan lapis pengikat (tack coat) digunakan aspal cair jenis rapid curing seperti RC 70, RC 250 atau aspal emulsi kationik rapid setting atau aspal emulsi anionik rapid setting seperti CRS, RS.

Rapid Curing (RC)

140

Medium Curing (MC)

CAMPURAN RENCANA 1. Untuk

mendapatkan

campuran

aspal

beton

yang

baik

perlu

dilakukan perencanaan campuran. 2. Data rencana yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut : a. Jenis agregat b. Gradasi agregat c. Mutu agregat d. Jenis aspal semen e. Rencana tebal lapisan f. Jenis bahan pengisi (filler) 3. Prosentase aspal (dalam berat) yang akan ditambahkan pada agregat kering ditentukan berdasarkan pemeriksaan laboratorium. Dengan methode Marshall Test akan diperoleh kadar aspal optimum, dimana pada kadar aspal tersebut persyaratan-persyaratan berikut harus dipenuhi:

141

4. Toleransi hasil Job Mix Formula yang dihasilkan dari mesin pencampur (mixing plant) adalah sebagai berikut: a. Agregat b. Bitumen ± 1% Hotmix

ATB

c. Stabilitas

Min 900 kg

Min 650 kg

d. Flow

Max 4 mm

Max 4,5 mm

e. Suhu campuran ketika ke luar dari mixer 6°C f. Suhu campuran ketika dihampar pada jalan 6°C

METODE KERJA Produksi/pelaksanaan campuran harus menurut spesifikasi berikut: 1. Perbandingan bahan campuran harus sesuai dengan campuran rencana. 2. Pencampuran harus dilaksanakan sebaik-baiknya sampai bahan tercampur baik dan merata. 3. Temperatur campuran sebagai berikut: a. Agregat dipanaskan maksimum 1750 C. b. Aspal keras dipanaskan pada temperatur yang disyaratkan Pen 60 : 130°C – 165°C. Pen 80 : 124° – 162°C. Dan harus dihindarkan pemanasan tepusat pada tempat – tempat tertentu. c. Temperatur agregat tidak boleh lebih dari 150C di atas temperatur aspal semen. d. Temperatur campuran aspal beton yang keluar dari Pugmill, tidak boleh lebih dari 1650C. 4. Sebelum penghamparan dilaksanakan, permukaan yang akan dilapis aspal beton harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Bentuk permukaan ke arah memanjang dan melintang harus telah dipersiapkan sesuai dengan perencanaan. b. Permukaan harus bebas dari bahan-bahan yang tidak dikehendaki, misalnya debu dan bahan-bahan lepas lainnya.

142

c. Permukaan yang tidak menggunakan bahan pengikat harus diberi lapis resap pengikat (prime coat), sebanyak 0,6 - 1,5 l/m2. d. Permukaan yang menggunakan bahan pengikat harus diberi lapis pengikat (tack coat) sebanyak maksimum 0,7 l/m2. 5. Lamanya waktu menunggu penghamparan aspal beton setelah pelaksanaan prime coat/tack coat, tergantung dari jenis aspal cair/aspal emulsi yang digunakan.

PENGANGKUTAN 1. Pengangkutan dilakukan dengan dump truck yang baknya terbuat dari metal, rapat, bersih dan telah disemprot dengan air sabun, solar, minyak perafin atau larutan kapur untuk mencegah melekatnya aspal pada bak dump truck. 2. Selama pengangkutan, campuran harus ditutup dengan terpal, untuk melindungi dari pengaruh cuaca dan menjaga penurunan temperature yang terlalu cepat.

PENGHAMPARAN 1. Tebal hamparan disesuaikan dengan tebal rencana padat. Biasanya tebal hamparan gembur berkisar antara 120% sampai dengan 130% dari tebal rencana padat. 2. Tebal lapisan aspal beton padat (lapisan aus dan lapisan penghubung) harus sesuai gambar. 3. Campuran harus dihampar pada temperatur minimum 1150C. 4. Untuk kontrol ketebalan hamparan ATB dan Hotmix dapat dipakai kaso kayu kamper ukuran 5 x 7 cm panjang 4 m.

PEMADATAN

143

Pemadatan adalah tahapan akhir dari rangkaian kegiatan pembuatan lapisan perkerasan jalan, dimana dalam tahapan ini Kontraktor harus melakukan pengawasan terus menerus dan melaksanakan urutan pemadatan sebagai berikut: 1. Pemadatan awal (break down rolling) dilakukan pada temperature minimum 1100C dengan menggunakan tandem roller atau mesin gilas roda tiga 6-8 ton antara 2-4 lintasan pada kecepatan 3-4 km/jam. 2. Sesudah pemadatan awal selesai, dilakukan pemadatan antara (intermediate rolling) dengan menggunakan mesin gilas roda karet (Pneumatic Tired Roller) berat 10-14 ton dengan tekanan angin 75-85 psi dengan kecepatan 5-10 km/jam pada temperatur 700C-900C. 3. Pemadatan akhir (finishing roller) dilaksanakan dengan menggunakan mesin gilas 8-10 ton, langsung setelah pemadatan kedua berakhir, sampai alur-alur bekas roda pemadat hilang (rata), dengan kecepatan 5-8 km/jam. Pemadatan akhir dilaksanakan pada temperatur minimum 600C atau sedikit diatas titik leleh aspal yang digunakan. 4. Cara Pemadatan: a. Pada jalan lurus, pemadatan dimulai dari tepi perkerasan, sejajar dengan sumbu jalan menuju ketengah. b. Pada tikungan, pemadatan dimulai dari bagian yang rendah sejajar sumbu jalan menuju kebagian yang tinggi. c. Pada bagian tanjakan dan turunan harus dimulai dari bagian yang rendah sejajar sumbu jalan menuju bagian yang tinggi. d. Untuk mencegah pelekatan campuran pada mesin gilas, maka roda mesin gilas perlu dibasahi dengan air. e. Roda penggerak mesin gilas pada lintasan pertama ditempatkan dimuka. f. Pekerjaan pemadatan dihentikan jika kepadatan telah mencapai 97% dari kepadatan laboratorium.

PENGHAMPARAN DAN PEMADATAN 1. Penghamparan dan pemadatan harus diusahakan sedemikian rupa sehingga tidak terlalu banyak terjadi sambungan-sambungan. Bila sambungan harus

144

diadakan, hendaknya diperhatikan agar dicapai pelekatan yang sempurna pada seluruh tebalnya. 2. Dalam menempatkan campuran baru terhadap lapisan yang telah digilas hendaknya diusahakan bahwa bidang kontak harus vertikal (dengan cara lapisan lama dipotong tegak lurus) dan perlu diberikan pada bidang vertikal tersebut lapis pengikat (tack coat) untuk menambah pelekatan pada sambungan.

PENGENDALIAN MUTU Kegiatan pengendalian mutu yang dimaksud dalam hal ini adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor guna menjamin hasil pelaksanaan pekerjaan yang baik dan memenuhi persyaratan. Pengendalian mutu tersebut adalah: 1. Pengawasan di lokasi pencampuran (plant),meliputi : a. Pengawasan terhadap kualitas bahan, keadaan peralatan, suhu pemanasan bahan campuran dan hasil campuran (gradasi, marshall test). b. Pengambilan contoh yang dilakukan minimum 1 kali setiap hari produksi, kecuali ditentukan lain oleh Pengawas. 2. Pengawasan di lokasi penghamparan, meliputi: a. Pengawasan terhadap lapis pengikat (tack coat), yaitu harus diperiksa jumlah dan kerataannya. b. Pemeriksaan

kerataan,

kemiringan

sambungan-sambungan,

tebal

hamparan dan suhu hamparan yang akan dipadatkan. c. Pengawasan terhadap suhu setiap tahap pemadatan, cara pemadatan dan hasil pemadatan. 3. Lapisan aspal beton baru boleh digunakan untuk lalu lintas dengan kecepatan rendah, setelah selesai pemadatan akhir dan temperatur sudah dibawah titik lembek aspal, atau setelah lebih kurang 2 jam. Lapisan aspal beton baru boleh digunakan untuk lalu lintas secara bebas minimum setelah 4 jam dari pemadatan akhir.

DIVISI V

145

PEKERJAAN UTILITAS DAN FINISHING

SEKSI 5.1 PENERANGAN JALAN DAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL

UMUM Pekerjaan ini terdiri atas pengadaan dan pemasangan semua material dan perlengkapan yang diperlukan untuk menyelesaikan penerangan jalan dan sistem kelistrikan lainnya dan modifikasi sistem yang ada bila ditentukan, semua sesuai dengan Gambar, Spesifikasi atau atas petunjuk Direksi Pekerjaan. Lokasi lampu, peralatan kontrol, tiang-tiang dan perlengkapannya seperti terlihat pada Gambar adalah perkiraan dan lokasi yang pasti diberikan di lapangan oleh Direksi Pekerjaan.

SATUAN PENERANGAN 1. Lampu untuk sistem penerangan jalan minimum harus 180 watt tipe merkuri bertekanan tinggi. Semua rumah lampu harus dari tipe seperti terlihat pada Gambar atau ekivalen dan dengan persetujuan Direksi Pekerjaan. 2. Ballast untuk lampu merkuri bertekanan tinggi harus dipilih untuk mengoperasikan secara benar lampu pada watt seperti dipilih pada Gambar. Semua ballast harus tahan tetesan (orthocyclically encapsulated neon proof), satuan lilitan, kehilangan tenaga yang kecil dan dilapisi konstruksi mekanis dan elektrikal. Ballast harus dilengkapi dengan blok terminal untuk hubungan listrik. Instruksi dari hubungan listrik harus yang mencatat semua data elektrik harus tertulis pada pelat nama permanen dan terpasang pada bungkus. 3. Lampu harus memiliki jaminan umur nyala rata-rata 20.000 jam, dan memiliki standarpengujian dari LMK atau PLN serta memiliki fasilitas pabrikan di Indonesia.

PANEL PENERANGAN 1. Uraian

146

Panel penerangan harus termasuk sumber tenaga terpasang pada sirkuit dari peneranganjalan dan tunnel, rambu-rambu lalulintas dan rambu-rambu petunjuk. Panel harus sepertiterlihat pada Gambar atau ekivalen seperti disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Panel harus berventilasi dan harus struktur free standing pada pondasi beton minimum40 cm di atas permukaan tanah. Atap rumah panel harus memiliki puncak rangkap dan puncak harus pada pusat dari panel. Panel dan jendela harus dibuat dari lempeng baja dilapisi penuh dan tidak kurang dari3,2 mm dalam tebal dan dengan rangka baja yang perlu. Pengelasan untuk sambunganluar harus dihaluskan. Panel harus mempunyai dasar perencanaan yang harus mengijinkan pengelasan titik pada kanal dan harus dipasang pada pondasi beton seperti terlihat pada Gambar. Panel dan kawat harus telah terpasang lengkap di Pabrik. Kawat utama dan kecil harus dapat masuk untuk pemeliharaan dan pengawasan, dan kawat kecil harus diisolasi efektif dari kawat utama. Diagram kawat yang terpasang pada pelat alumunium, harus terpasang permanen pada jendela bagian dalam dari panel. Tiap panel harus mempunyai satu atau lebih pelat nama untuk identifikasi. Pelat nama harus terbuat dari plastik laminasi dengan karakter putih pada lapisan hitam bila dipotong atau dipasang. 2. Komponen dari Panel Penerangan Semua panel penerangan harus seperti terlihat pada Gambar. Komponenkomponennya harus direncanakan untuk 3 phase, 4 kawat, beroperasi 50 Hz pada 380/200 volts. Semua komponen harus sesuai dengan hal-hal berikut : a. Pemutus Sirkuit Pemutus sirkuit kotak padat, tipe pemutus udara, beroperasi pada 600 volt AC. Pemutus sirkuit harus mempunyai 3 kutub kecuali disebutkan lain. Pemutus sirkuit harus menyediakan waktu balik untuk overload dan aksi segera dan overload sepuluh kali arus normal. Pemutus sirkuit harus tipe kontak tahanan lengkung dan dilengkapi dengan handle bebas dan pemadam lengkung. Pemutus sirkuit berkapasitas pemutus 16.000 ampere didasarkan JIS C8370 putaran tugas standar, kecuali pemutus lebih besar dari 225 ampere mempunyai kapasitas pemutus 25.000 ampere atau seperti

147

disetujui Direksi Pekerjaan. Pemutus untuk arus utama harus dilengkapi dengan kontak tambahan yang harus berdekatan bilamana pemutus ditutup dan 380 volt shunt trip coil. Kesemuanya harus diikat dengan kawat untuk mencegah pemutus tertutup sedang yang lain tertutup. b. Tombol Tajam Tombol-tombol tajam harus mempunyai 3 mata pisau dengan kapasitas 200 ampere didasarkan JIS C8308 atau disetujui Direksi Pekerjaan. c. Kontrol Peralatan Sirkuit penerangan ganda (multiple) harus dikontrol oleh tombol pengatur waktu. d. Tombol Waktu/Sensor Cahaya Penyalaan/pemadaman penerangan jalan mempunyai dua macam elemen kontrol, dimana yang satu untuk “on” bila terjadi kegelapan dan “off” bila terang, serta yang lain untuk 50% penerangan pada malam hari untuk menghemat energi. Baik pemasangan “on” atau “off” harus ada selama 24 jam, dan penambahan minimum pemasangan minimum harus satu menit. Tombol waktu harus beroperasi pada 220 volt, 50 Hz. Tombol waktu yang dipasang pada panel penerangan harus mempunyai alat penggerak darurat (emergency) selama 48 jam atau lebih bilamana sumber tenaga yang akan dating gagal. Pemasangan timer untuk penerangan dasar adalah 100% nyala pada jam 6.00 dan jam 24.00 dan nyala 50% antara jam 24.00 sampai jam 6.00.

TIANG-TIANG Tiang penerangan jalan setinggi 11m harus dari baja galvanisasi, sesuai dengan detail yang terlihat pada Gambar. Semua material harus warna alami dan harus tidak di cat atau dilapisi material lain. Semua tiang dan perlengkapannya harus dari baja galvanisasi. Goresan, tanda-tanda dan kerusakan lain pada tiang dan fitting harus ditolak. Setiap tanda atau noda yang dihasilkan dari material pembungkus harus dibuang. Semua bagian metal harus di galvanisasi. Semua tiang harus tipe angkur terpasang pada batang dan terikat pada dua las melingkar.

148

Lubang tangan dan pelat penutup untuk hubungan terminal harus 2,0 m di atas permukaan tanah. Pelat-pelat identifikasi harus terpasang pada tiap tiang penerangan jalan. Penempatan penerangan jalan dibuat berselang seling dengan jarak berdasarkan ketentuan yaitu 4.0H digunakan jarak 40 meter. Letak

Stasiun

Jumlah

Awal jalan

0+000 sampai 0+200

6

Lengkung 1

0+800 sampai 1+000

6

Lengkung 2

1+150 sampai 1+750

16

Lengkung 3

1+850 sampai 2+050

6

Akhir jalan

2+150 sampai 2+350

6

KABEL DAN SAMBUNGAN GROUND 1. Kabel penerangan jalan dengan tipe twisted SR AL 2 x 10 mm (SNI/SPLN) dengan panjang 3120 m.yang ditarik ke dalam tiang melalui pipa yang dipersiapkan pada pondasi tiang itu, dan harus dihubungkan ke terminal pada box terminal yang dipasang dalam tiang. Semua tiang harus mempunyai circuit breaker kecil setara IP-10 ampere, 240 volt, dipasang pada bagian bawah tiang dan dapat dicapai dari/melalui hand hole tiang itu. Sekering harus melindungi kabel-kabel tiang dan ballast. Kabel yang dipasang dalam tiang harus mempunyai dua konduktor ukuran 2,5. Kabel harus dipasang dengan baik pada rumah lampu sedemikian rupa sehingga terminal pada rumah lampu tidak dibebani oleh berat kabel itu. Kabel penerangan jalan harus mempunyai empat kawat (core) sampai tiang terakhirnya. 2. Kabel, tiang baja dan kabinet harus dipasang secara mekanis dan elektrik agar tercipta sistem yang kontinyu, dan harus disambungkan ke bumi (ground). Bonding Jumper dan grounding jumper harus dari kawat tembaga dengan luas penampang yang sama. Bonding jumper harus digunakan dalam semua non-

149

metal. Sedangkan boks metal harus menggunakan raf mur kunci ganda. Rangkaian kabel, tiang penerangan dan panel utnuk membuat sistem ground yang

kontinyu

harus

memenuhi

standar.

Bila

Direksi

Pekerjaan

meemerintahkan, setiap tiang penerangan harus dihubungkan ke bumi (ground). Ukuran kawat hubungan ground harus minimum 6 mm, dengan konduktor tembaga, atau sebagaimana persetujuan Direksi Pekerjaan. Batang untuk hubungan ground harus tembaga dengan diameter minimum 10 x 1.500 mm minimum, dengan kedalaman minimum 1,2 meter di bawah permukaan tanah dan dilas panas atau dihubungkan dengan alat hardware (perangkat keras) ke kawat ground 6 mm. Penyedia Jasa harus meneliti tiap lokasi tiang dan mengukur resistensi grounding lokasi itu. Setelah memperoleh data, Penyedia Jasa harus meminta persetujuan Direksi Pekerjaan untuk lokasi itu. Resistensi grounding harus 5 Ohm atau kurang, atau sebagaimana ditentukan oleh Direksi Pekerjaan. Detail grounding harus diajukan kepada Direksi Pekerjaan untuk disetujui. PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 1. Pengukuran untuk Pembayaran Penerangan jalan akan diukur berdasarkan jumlah unit tiang dan lampu jalan baru, yang sudah terpasang dan dinyalakan/dijalankan oleh Penyedia Jasa dan diterima oleh Direksi Pekerjaan. Kabel di dalam tiang atau lampu dan kabel penghubung tiang dengan tiang dan panelserta ke penyambungan daya ke PLN tidak akan diukur dan dibayar, tetapi dianggap termasuk ke dalam Harga Satuan untuk mata pembayaran pekerjaan yang dipasang. 2. Dasar Pembayaran Jumlah unit lampu penerangan jalan yang di terima, diukur seperti ditentukan diatas, akan dibayar dengan Harga Penawaran per-unit ukuran untuk barangbarang yang dibayarkan dalam satuan pengukuran buah. Harga dan Pembayaran tersebut akan dianggap merupakan kompensasi sepenuhnya untuk persiapan, gambar-gambar kerja, mendapatkan persetujuan dari Pejabat, penyediaan, pemasangan-pemasangan listrik, pemberian tanda, pengerjaan

150

permukaan dan perjalanan tiap-tiap unit lampu penerangan jalan yang baru, termasuk penyediaan seluruh pekerja/buruh, alat-alat, bahan-bahan, dan peralatan

pembatu

lain

yang

diperlukan

untuk

instalasi

dan

beroperasinya/berfungsinya dengan baik sebagai suatu bagian terpadu dari sistim penerangan jalan secara keseluruhan yang telah disetujuai oleh Direksi Pekerjaan.

SEKSI 5.2 PERLENGKAPAN JALAN DAN PENGATUR LALU LINTAS

UMUM Pekerjaan ini meliputi memasok, merakit dan memasang perlengkapan jalan baru seperti rambu jalan, rel pengaman dan pengecatan marka jalan pada lokasi yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Pekerjaan pemasangan perlengkapan jalan harus meliputi semua penggalian,

pondasi,

penimbunan

kembali,

penjangkaran,

pemasangan,

pengencangan dan penunjangan yang diperlukan.

BAHAN 1. Plat Rambu Jalan Pelat untuk Rambu Jalan harus merupakan lembaran rata dari campuran aluminium keras 5052 - H34 sesuai dengan ASTM B 209 dan harus mempunyai suatu ketebalan minimum 2 mm. Lembaran tersebut harus bebas dari gemuk, dikasarkan permukaannya (dietsa), dinetralisir dan diproses sebelum digunakan sebagai pelat Rambu Jalan. 2. Kerangka dan Pengaku Rambu Jalan Kerangka dan pengaku harus merupakan bagian-bagian campuran aluminium alloy yang diekstrusi dari campuran logam No. 6063-T6 sesuai dengan ASTM B221. Pelat Rambu Jalan harus diberi tambahan rangka pengaku bila ukuran melebihi 1,0 meter.

151

3. Tiang Rambu Tiang rambu harus merupakan pipa baja berdiameter dalam minimum 40 mm, digalvanisir dengan proses celupan panas, sesuai dengan SNI 07-0242.1-2000. Bahan yang sama dipakai juga untuk pelengkap pemegang dan penutup tiang rambu. Semua ujung yang terbuka harus diberi tutup untuk mencegah pemasukan air. 4. Perangkat Keras, Sekrup, Mur, Baut dan Cincin Perlengkapan tambahan harus berupa aluminium atau baja tahan karat yang mempunyai kekuatan tarik tinggi untuk tiang rambu. 5. Beton yang digunakan untuk pondasi rambu jalan harus dari kelas K-225 (fc’ 15 MPa) 6. Cat untuk Perlengkapan Jalan Seluruh bahan pelapisan (coating), cat dan email yang akan digunakan pada persiapan rambu, tiang dan perlengkapannya harus dari mutu yang baik, dibuat khusus untuk rambu, dan dari jenis dan merk yang dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan. Cat untuk bagian-bagian baja harus dari oksida seng kadar tinggi, mengandung minimum 7 kilogram oksida seng (acicular type) per 100 liter cat. Untuk kecocokan maka sebaiknya dipakai cat dasar, cat lapis awal dan cat untuk penyelesaian akhir dari pabrik yang sama. Seluruh bahan yang dipakai tak boleh kadaluarsa dan harus dalam batas waktu seperti yang ditetapkan oleh pabrik pembuatnya. 7. Lembaran Pemantul Lembaran pemantul harus merupakan "Scotchlite" jenis Engineering Grade atau High Intensity Quality, dan dari bahan pemantul tahan lentur yang disetujui. Permukaan dari tiap rambu harus diberi bahan pemantul sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari DLLAJR dan bidang muka setiap patok pengarah harus diberi bahan pemantul. 8. Rel Pengaman Bahan harus dari baja yang digalvanisasi, dibuat di pabrik dari lembaran baja yang memenuhi AASHTO M180 dengan ketebalan minimum 2,67 mm dan sifat-sifatnya harus:

152

a. Suatu pemanjangan yang tidak kurang daripada 12% untuk pengujian tarik pada sebuah baut dengan panjang kira-kira 5 cm. b. Mempunyai kekuatan tarik batas (ultimate) dari 4.900 kg/cm2 (70.000 psi). c. Lapisan seng hasil galvanisasi pada lembaran baja harus mempunyai berat minimum 550 gram/m2 (pengujian satu titik) dan 610 gram/m2 (pengujian tiga titik) atau mempunyai ketebalan minimum 0,08 mm. d. Elemen rel pengaman yang dibuat dari lebaran baja harus mempunyai lebar nominal 483 mm dengan toleransi lebar nominal minus 3,2 mm. 9. Cat untuk Marka Jalan Pada pasal ini kata “cat” sering dikonotasikan s ebagai bahan marka jalan jenis termoplastik sebagai cat. Cat haruslah bewarna putih atau kuning seperti yang ditunjukkan dalam Gambar dan memenuhi Spesifikasi menurut SNI berikut: a. Marka Jalan “bukan” Termoplastik : SNI 06-4825-1998 b. Marka Jalan Termoplastik : SNI 06-4826-1998 (jenis padat, bukan serbuk)

PELAKSANAAN 1. Pemasangan Rambu Jalan dan Rel Pengaman Jumlah, jenis dan lokasi pemasangan setiap bagian rambu jalan dan rel pengaman harus sesuai dengan perintah Direksi Pekerjaan. Semua patok harus dipasang dengan akurat pada lokasi dan ketinggian sedemikian rupa hingga dapat menjamin bahwa patok tersebut tertanam kuat di tempatnya, terutama selama pengerasan (setting) beton. Akan digunakan pagar pengaman pada daerah tibunan, yaitu: a. STA 0+000 sampai STA 0+150 b. STA 0+550 sampai STA 0+750 c. STA 1+050 sampai STA 1+350 d. STA 1+400 sampai STA 1+650 e. STA 1+900 sampai STA 2+050 2. Pengecatan Pelat Rambu Jalan

153

Semua pengecatan pada Pelat Rambu Jalan harus dilaksanakan dengan cara semprotan di atas permukaan pelat yang kering. Permukaan hasil pengecatan harus rata dan halus dan dikeringkan dengan lampu pemanas atau dimasukkan ke dalam oven bila diperlukan. 3. Pengecatan Marka Jalan a. Penyiapan Permukaan Perkerasan Sebelum penandaan marka jalan atau pengecatan dilaksanakan, Penyedia Jasa harus menjamin bahwa permukaan perkerasan jalan yang akan diberi marka jalan harus bersih, kering dan bebas dari bahan yang bergemuk dan debu. Penyedia Jasa harus menghilangkan dengan grit blasting (pengausan dengan bahan berbutir halus) setiap marka jalan lama baik termoplastis maupun bukan, yang akan menghalangi kelekatan lapisan cat baru. b. Pelaksanaan Pengecatan Marka Jalan 1) Semua bahan cat yang digunakan tanpa pemanasan (bukan termoplastik) harus dicampur terlebih dahulu menurut petunjuk pabrik pembuatnya sebelum digunakan agar suspensi pigmen merata di dalam cat. 2) Pengecatan tidak boleh dilaksanakan pada suatu permukaan yang baru diaspal kurang dari 3 bulan setelah pelaksanaan lapis permukaan, kecuali diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan. Selama masa tunggu yang disebutkan di atas, pengecatan marka jalan sementara (premarking) pada permukaan beraspal harus dilaksanakan segera setelah pelapisan. 3) Penyedia Jasa harus mengatur dan menandai semua marka jalan pada permukaan perkerasan dengan dimensi dan penempatan yang presisi sebelum pelaksanaan pengecatan marka jalan. 4) Pengecatan marka jalan dilaksanakan pada garis sumbu, garis lajur, garis tepi dan zebra cross dengan bantuan sebuah mesin mekanis yang disetujui, bergerak dengan mesin sendiri, jenis penyemprotan atau penghamparan otomatis dengan katup mekanis yang mampu membuat garis putus-putus dalam pengoperasian yang menerus (tanpa berhenti

154

dan mulai berjalan lagi) dengan hasil yang dapat diterima Direksi Pekerjaan. Mesin yang digunakan tersebut harus menghasilkan suatu lapisan yang rata dan seragam dengan tebal basah minimum 0,38 milimeter untuk “cat bukan termoplastik” dan tebal minimum 1,50 mm untuk “cat termoplastik” belum termasuk butiran kaca (glass bead) yang juga ditaburkan secara mekanis, dengan garis tepi yang bersih (tidak bergerigi) pada lebar rancangan yang sesuai. Bilamana tidak disyaratkan oleh pabrik pembuatnya, maka cat termoplastik harus dilaksanakan pada temperatur 204 5) Bilamana penggunaan mesin tak memungkinkan, maka Direksi Pekerjaan dapat mengijinkan pengecatan marka jalan dengan cara manual, dikuas, disemprot dan dicetak dengan sesuai dengan konfigurasi marka jalan dan jenis cat yang disetujui untuk penggunaannya. 6) Butiran kaca (glass bead) harus ditaburkan di atas permukaan cat segera

setelah pelaksanaan penyemprotan atau penghamparan cat.

Butiran kaca (glass bead) harus ditaburkan dengan kadar 450 gram/m2 untuk semua jenis cat, baik untuk “bukan termoplastik” maupun “termoplastik”. 7) Semua marka jalan harus dilindungi dari lalu lintas sampai marka jalan ini dapat dilalui oleh lalu lintas tanpa adanya bintik-bintik atau bekas jejak roda serta kerusakannya lainnya. 8) Semua marka jalan yang tidak menampilkan hasil yang merata dan memenuhi ketentuan baik siang maupun malam hari harus diperbaiki oleh Penyedia Jasa atas biayanya sendiri. 9) Ketentuan dari Seksi 1.8 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas harus diikuti sedemikian sehingga rupa harus menjamin keamanan umum ketika pengecatan marka jalan sedang dilaksanakan. 10) Semua pemakaian cat secara dingin harus diaduk di lapangan menurut ketentuan pabrik pembuat sesaat sebelum dipakai agar menjaga bahan pewarna tercampur merata di dalam suspensi.

155

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 1. Pengukuran untuk pembayaran a. Kuantitas yang diukur untuk rambu jalan haruslah jumlah aktual Rambu Jalan (termasuk tiang rambu jalan), yang disediakan dan dipasang sesuai dengan Gambar dan diterima oleh Direksi Pekerjaan. b. Kuantitas yang diukur untuk rel pengaman haruslah panjang aktual rel pengaman dalam meter panjang yang disediakan dan dipasang sesuai Gambar dan diterima oleh Direksi Pekerjaan. c. Kuantitas marka jalan yang dibayar haruslah luas dalam meter persegi pengecatan marka jalan yang dilaksanakan pada permukaan jalan sesuai Gambar dan diterima oleh Direksi Pekerjaan. Tidak ada pengukuran terpisah untuk pembayaran marka jalan sementara (pre-marking) yang harus dilaksanakan sebelum pengecatan marka jalan permanen. 2. Dasar Pembayaran Kuantitas yang diukur seperti tersebut di atas, harus dibayar dengan harga satuan Kontrak per satuan pengukuran untuk Marka Jalan satuan pembayarannya Meter Persegi, Rel Pengaman satuan pembayarannya adalah Meter Panjang, dan Rambu Jalan satuan pembayarannya adalah buah dimana harga dan pembayaran tersebut sudah merupakan kompensasi penuh untuk pengadaan semua bahan, pekerja, peralatan, perkakas dan keperluan biaya lainnya yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan yang mememenuhi ketentuan sesuai dengan Seksi dari Spesifikasi ini.

SEKSI 5.3 PENGHIJAUAN

UMUM Pekerjaan ini meliputi restorasi galian atau lereng timbunan yang tidak stabil dan melengkapi dengan penanaman dan pemeliharaan rumput atau bambu untuk mencegah erosi, penyiapan bahan, pelaksanaan, penyiraman, perlindungan,

156

pemeliharaan tanaman baru untuk menggantikan tanaman yang ditebang karena pelebaran jalan maupun untuk penghijauan, pada tempattempat seperti yang ditunjukkan oleh Direksi Pekerjaan. BAHAN 1. Untuk Rehabilitasi Galian dan Timbunan a. Istilah "tanaman" meliputi rerumputan dan tanaman bambu, dan bilamana diperkenankan oleh Direksi Pekerjaan, dapat meliputi tanaman jenis lain yang mampu memberikan stabilitas yang efektif pada lereng yang memerlukan stabilisasi. b. Rerumputan haruslah dari jenis-jenis asli dari propinsi tertentu di Indonesia, tidak merugikan, dan tidak membahayakan kepada manusia dan hewan dan tidak dar jenis yang mengganggu pertanian. Tanaman harus bebas dari penyakit, rerumputan beracun dan rerumputan berakar panjang. c. Pupuk yang digunakan harus dari campuran yang disyaratkan sebagai nutrisi tanaman. d. Bahan timbunan yang digunakan untuk restorasi lereng haruslah timbunan pilihan.

2. Untuk Penghijauan (Penanaman Kembali) a. Jenis Tanaman Jenis tanaman pohon haruslah sesuai dengan Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. b. Pupuk Pupuk haruslah pupuk yang bebas diperdagangkan dan dapat dipasok menurut masing-masing unsur pupuk atau dalam suatu yang terdiri dari nitrogen total, oksida phosphor dan garam kalium yang dapat larut dalam air. Pupuk ini harus dikirim ke lapangan dalam karung atau dalam kemasan yang aman, masing-masing berlabel lengkap, menjelaskan jumlah unsur yang terkandung di dalamnya. c. Batu Kapur (lime stone)

157

Batu kapur untuk pertanian yang 100% lolos ayakan No.8 dan 25% lolos ayakan No.100 harus disediakan. Sebagai tambahan, batu kapur harus mengandung tidak kurang dari 50% Kalsium Oksida. d. Rabuk Bahan rabuk harus terdiri dari rumput kering, jerami atau bahan lainnya yangtidak beracun. e. Lapisan Humus (Top Soil) Lapisan humus terdiri dari tanah permukaan yang gampang gembur secara alami, dan mewakili tanah di sekelilingnya yang menghasilkan rumput atau tanaman lain. Lapisan humus harus bebas dari akar-akar, tanah lempung yang keras dan bebatuan berdiameter lebih dari 5 cm dan bahan asing lainnya. PELAKSANAAN 1. Stabilisasi dengan Tanaman a. Persiapan 1) Ratakan lereng seluruh permukaan yang akan ditanami rumput sampai mencapai permukaan yang seragam dan gemburkan tanah pada permukaan lereng. 2) Lapisi tanah permukaan tersebut dengan tanah humus sedemikian rupa sehingga tanah humus tersebut mencapai ketebalan akhir 15 cm. 3) Setelah pekerjaan persiapan permukaan selesai dikerjakan, taburkan pupuk sampai merata di atas seluruh permukaan yang akan ditanami rumput, dengan takaran 4 kg per 100 meter persegi. Perataan pupuk di atas permukaan dilaksanakan dengan garu, cakram atau bajak. Pemupukan tidak boleh dilaksanakan lebih dari 48 jam sebelum penanaman rumput dimulai. 4) Gebalan rumput yang akan ditanam, harus diambil bersama akarnya dan diambil pada saat tanah dalam keadaan lembab atau setelah dilakukan penyiraman. Gebalan rumput harus ditumpuk berlapis-lapis dalam suatu tempat dengan kadar air setinggi mungkin, dilindungi dari

158

sinar matahari dan angin dan disiram setiap 4 jam. Dalam waktu 2 hari setelah pengambilan ini maka gebalan rumput harus segera ditanam. b. Pelaksanaan 1) Penanaman gebalan rumput tidak diperkenankan selama hujan lebat, selama cuaca panas atau selama tertiup angin kering yang panas dan hanya dapat dilaksanakan apabila tanah dalam keadaan siap untuk ditanami. 2) Penanaman gebalan rumput harus dilaksanakan sepanjang garis contour, agar dapat memberikan perumputan yang menerus di atas seluruh permukaan. 3) Bambu harus ditanam pada lereng yang memerlukan stabilisasi dalam interval 1 meter sesuai petunjuk Direksi Pekerjaan. c. Penyiraman Paling sedikit 1 bulan setelah gebalan rumput selesai ditanam, permukaan yang ditanami rumput tersebut harus disiram dengan air dengan interval waktu yang teratur menurut kondisi cuaca saat itu atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan. Jumlah air yang disiramkan harus sedemikian rupa sehingga permukaan yang baru ditanami rumput tidak mengalami erosi, hanyut atau mengalami kerusakan yang lainnya. d. Perlindungan Barikade, pagar, tali pada patok-patok, rambu peringatan dan petunjuk lainnya yang diperlukan harus disediakan agar dapat manjamin bahwa tanaman tersebut tidak terganggu atau dirusak oleh hewan, burung atau manusia. e. Pemeliharaan Penyedia Jasa harus memelihara gebalan rumput atau bambu yang telah ditanam sampai Serah Terima Akhir Pekerjaan dilaksanakan. Pekerjaan pemeliharaan ini meliputi pemotongan, pemangkasan, perbaikan pada permukaan lereng yang tererosi, penyediaan fasilitas perlindungan dan perbaikan lokasi dengan gebalan rumput atau bambu yang kurang baik pertumbuhannya.

159

2. Penghijauan (Penanaman Kembali) a. Persiapan Lokasi dan Pembersihan Setelah lokasi penanaman kembali diratakan, permukaan tersebut harus digaru dan dibersihkan dari batu yang berdiameter lebih dari 5 cm, kayu, tonggak dan puing-puing lainnya yang bisa mempengaruhi pertumbuhan rumput, atau pemeliharaan berikutnya pada permukaan yang telah ditanami rumput. b. Lapisan Humus (Top Soil) Bilamana lapisan humus ditunjukkan dalam Gambar atau diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan, lapisan humus tersebut harus dikerjakan menurut ketentuan yang disyaratkan. Lapisan humus harus dihampar merata di atas lokasi yang ditetapkan sampai ke dalaman yang ditunjukkan dalam Gambar atau tidak kurang dari 8 cm. Penghamparan lapisan humus tidak boleh dilakukan bila tanah lapang atau lapisan humus terlalu basah atau bilamana dalam kondisi yang kurang meng-untungkan pekerjaan. c. Penggunaan Pupuk dan Batu Kapur Bila diperlukan, pupuk dan/atau batu kapur harus ditabur merata kurang dari 5 kg per 100 meter persegi untuk pupuk, dan 20 kg per meter persegi untuk batu kapur. Bilamana diperintahkan oleh Direski Pekerjaan, bahanbahan tersebut harus tercampur dengan tanah pada ke dalaman tidak kurang dari 5 cm dengan menggunakan cakram, garu atau cara lain yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Pada lereng yang curam dimana peralatan mekanis tidak dapat digunakan secara efektif, maka pupuk maupun batu kapur dapat disebar dengan alat penyemprot bubuk (powder sprayer), alat bertekanan udara (blower equipment) atau cara lain yang disetujui oleh Direksi Pekerjaan. d. Tanaman Pepohonan harus ditanam selama musim yang dapat memberikan hasil yang

160

diharapkan. Pada musim kering, angin kencang, atau kondisi yang tidak menguntungkan lainnya, pekerjaan penanaman harus dihentikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan, pekerjaan penanaman dapat dilanjutkan hanya bilamana kondisi cuaca menjamin atau bilamana terdapat alternatif yang disetujui atau pengamatan yang benar telah dilaksanakan. 1) Semak/Perdu Semak harus ditanam pada lubang yang minimum berukuran 60 cm x 60 cm dan ke dalaman 60 cm dengan jarak tanam seperti yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan Direksi Pekerjaan. Tanah humus harus ditempatkan di sekitar akar tanaman sampai kokoh tetapi tidak terlalu padat. Elevasi akhir tanah untuk penimbunan kembali harus 5 cm di atas permukaan sekitarnya untuk mengantisipasi penu-runan tanah. 2) Pohon Pohon harus ditanam pada lubang yang minimum berukuran 2 m x 2 m dengan ke dalaman 1 m. Diamater pohon harus dalam rentang 8 sampai 20 cm. Persiapan harus dibuat untuk pematokan dan pengikatan yang benar pada tanaman yang baru ditanam.. e. Perabukan dan Pemadatan Setelah penanaman selesai dikerjakan dan sebelum pemadatan, permukaan harus dibersihkan dari bebatuan berdiameter lebih dari 5 cm; kain-kain bekas yang lebar; akar-akar dan sampah-sampah lain selama operasi penanaman. Bilamana perabukan ditunjukkan dalam Gambar, lokasi yang ditanami harus diberi rabuk dalam 24 jam sejak penanaman selesai dikerjakan, bilamana cuaca dan kondisi tanah mengijinkan, atau dalam waktu yang lebih awal yang memungkinkan. f. Pemeliharaan Daerah Penanaman Penyedia Jasa harus melindungi lokasi yang ditanami dari gangguan lalu lintas, angin kencang dan gangguan lainnya yang merugikan dengan

161

rambu peringatan dan/atau barikade atau penghalang lainnya yang memadai dan disetujui Direksi Pekerjaan.

PENGUKURAN DAN PEMBAYARAN 1. Pengukuran untuk Pembayaran Kuantitas Stabilitas Dengan Tanaman yang diukur untuk pembayaran haruslah luas permukaan yang aktual ditanami, diukur dalam meter persegi, pada lereng yang ditanami rumput atau bambu yang diterima Direksi Pekerjaan. Pupuk yang digunakan tidak diukur tersendiri. Bilamana rumput dan bambu, keduanya

diperlukan untuk stabilisasi lereng, maka perhitungan untuk

pembayaran harus diduakali-lipatkan. Kuantitas Penghijauan (Penanaman kembali) yang diukur untuk pembayaran Semak/Perdu haruslah luas aktual yang aktual ditanam dalam meter persegi, dan untuk pembayaran pohon dalam jumlah pohon yang aktual ditanam di lokasi penanaman yang ditetapkan oleh Direksi Pekerjaan dalam keadaan hidup dan sehat. Rabuk, pupuk, batu kapur dan tanah humus yang digunakan tidak diukur tersendiri. 2. Dasar Pembayaran Pekerjaan yang diukur seperti disyaratkan di atas harus dibayar menurut Harga Kontrak per satuan pengukuran untuk Mata Pembayaran yang terdaftar di bawah dan ditunjukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dimana pembayaran tersebut merupakan kompensasi penuh untuk semua bahan, pekerja, peralatan dan perkakas, untuk penyiapan permukaan, penanganan, penanaman dan pemeliharaan semua tanaman dan untuk biaya lainnya yang diperlukan untuk pekerjaan penyelesaian yang sebagaimana mestinya seperti yang diuraikan dalam Seksi ini.

DAFTAR VOLUME PEKERJAAN (BILL OF QUANTITY / BQ)

1. Daftar volume pekerjaan (BQ) yang dibuat oleh Konsultan Perencana

162

merupakan suatu pedoman saja. Peserta harus tetap menghitung item dan volume pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, RKS, serta berita acaraberita acara Penjelasan Pekerjaan. Khususnya untuk volume pekerjaan terlampir agar dihitung kembali oleh peserta lelang yang selanjutnya akan dievaluasi bersama. 2. Bila adanya ketidaksesuaian antara perhitungan peserta dengan daftar volume pekerjaan yang akan dibuat oleh Konsultan Perencana, maka kekurangan atau kelebihan jenis pekerjaan dan volume yang dimaksud akan disesuaikan dan disepakati bersama pada waktu rapat penjelasan pekerjaan dan bersifat mengikat. 3. Pengertian

mengikat

disini

yakni

bahwa

Kontraktor

harus

melaksanakan pekerjaan sesuai gambar rencana, RKS, berita acara Penjelasan Pekerjaaan serta daftar volume pekerjaan yang telah disepakati bersama antara Kontraktor dan Pemberi Tugas. Dalam hal ini dianggap sebgai risiko Kontraktor. 4. Tidak ada perhitungan kembali atas item pekerjaan maupun volume pekerjaan diluar butir (2) pada ayat ini, yang dapat dijadikan dasar perhitungan pekerjaan tambah dan kurang.

NO

JENIS PEKERJAAN

I 1

PEKERJAAN PERSIAPAN Pembersihan Lokasi

2 3 4

Pengadaan Air Kerja Pengadaan Listrik Pengukuran dan Pematokan Papan Nama Proyek Pembuatan Direksi Keet

5 6

SATUAN

KUANTITAS

m2

118,025

LS LS patok

1 1 121

m2

4.5

2

600

m

163

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pembuatan Musholla Pembuatan Toilet Pembuatan Tempat Parkir Alat Berat Pembuatan Gudang Pembuatan Barak Pekerja Pembuatan Loss Kerja Pos Keamanan Pembuatan Pagar Proyek Pembuatan Kantin Pengujian Bahan Foto Dokumentasi Mobilisasi dan Demobilisasi

m2

12

m

2

16

m

2

400

m

2

80

m2

100

m

2

30

m

2

4

m

2

5,300

m

2

100

LS LS LS

1 1 1

II 1

PEKERJAAN TANAH

Galian tanah

m3

69,131

2

Pengupasan Top Soil (20 cm)

m3

5,429

3

25,805

3

Urugan Tanah

m

4

Tanah Sisa galian

m3

48,754

m3

2,833

buah

4,721

m3

55

buah

23

m3 m3

6,515

III 1

2

IV 1 2 3 4 V 1 2 2

VI

PEKERJAAN DRAINASE

Pekerjaan Saluran a. Pekerjaan galian tanah b. Pekerjaan saluran precast u-ditch 80 x 40 cm Pekerjaan gorong - gorong a. Pekerjaan galian tanah b. Pekerjaan gorong-gorong precast d-100 cm PEKERJAAN PERKERASAN LENTUR

Lapis pondasi bawah sirtu kelas A (tebal 24cm) Lapis pondasi atas batu pecah kelas A (tebal 11 cm) Penyiraman Prime Coat Lapis permukaan laston MS744 (tebal 12cm)

m

2

2,986 27,146

ton

7,622

unit

40

buah

2

buah buah

25 2

PEKERJAAN UTILITAS

Pekerjaan penerangan jalan (lampu Merkuri 180 watt) Pekerjaan lampu lalu lintas Pekerjaan rambu a. Pemasangan rambu jalan b. Pemasangan rambu penunjuk arah PEKERJAAN FINISHING

164

1

2

3

Penghijauan a. Penanaman rumput pada bukit dan lereng jalan b. Penanaman pohon Pembuatan marka jalan a. Marka garis menerus b. Marka garis putus-putus Pemasangan guard rail

m2

19,062

pohon

472

m' m' m'

4,721 2,360 2,100

BAB IV LAMPIRAN

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

165

A. LINGKUP PEKERJAAN

1. Pokja ULP: Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten 2. Alamat Pokja ULP: Jalan K.H. Abdul Fatah Hasan No.25 Ciceri, Kota Serang, Banten. 3. Website: www.dbmtr.bantenprov.go.id. 4. Nama paket pekerjaan: (daftar terlampir) 5. Uraian singkat pekerjaan: Jalan Kolektor Primer 6. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan:150 hari kalender.

B. SUMBER DANA

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Tahun Anggaran 2013 Pemberian

C. JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN

D. PENINJAUAN LAPANGAN

Penjelasan

Dokumen

Pengadaan

akan

dilaksanakan pada: Hari

: Senin

Tanggal

: 7 April 2014

Pukul

: 14.00 s.d 15.30 WIB

Tempat

: Secara online melalui aplikasi SPSE

Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada: Hari

: Selasa

Tanggal

: 8 April 2014

Pukul

: 13.00 WIB s.d selesai

Tempat

: Lokasi Pekerjaan

1. Mata uang yang digunakan Rupiah E. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN

2. Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran (termin)

Masa berlakunya penawaran selama 30 hari kalender F. MASA BERLAKUNYA

sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, yaitu

166

PENAWARAN

dari tanggal 9 April 2014 s.d 14 April 2014

1. Jaminan Penawaran: Dipersyaratkan G. JAMINAN PENAWARAN

2. Besarnya jaminan penawaran adalah: 1-3% dari nilai total HPS 3. Masa berlaku jaminan penawaran 30 hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, yaitu dari tanggal 9 April 2014 s.d 14 April 2014. 4. Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten Banten. Pemasukan Dokumen Penawaran akan dilaksanakan

H. JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

pada: Tanggal : 9 April 2014 s.d 14 April 2014 Waktu

: 00.00 s.d 13.00 WIB

Tempat : Secara online melalui aplikasi SPSE I. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN

Batas akhir Pemasukan Dokumen Penawaran akan dilaksanakan pada: Hari

: Senin

Tanggal : 14 April 2014 Waktu J. PEMBUKAAN PENAWARAN

: 13.00 WIB

Pembukaan Dokumen Penawaran akan dilaksanakan pada: Hari

: Senin

Tanggal : 14 April 2014 K. DOKUMEN PENAWARAN

Waktu

: 13.01 s.d 23.59 WIB

Daftar Personil Inti/tenaga ahli/teknis/terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan: ____________________________________

[diisi, jabatan dalam organisasi paket pekerjaan ybs, 167

lama pengalaman kerja, profesi/keahlian diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan]

yang

Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan: ____________________________________

[diisi, dalam hal apabila ada bagian pekerjaan yang disubkontrakkan dan bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan bukan pekerjaan utama, kecuali pekerjaan spesialis]

Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan ____________________________________

[diisi, apabila ada bagian pekerjaan yang dapat disubkontrakkan dan bukan merupakan pekerjaan utama, kecuali pekerjaan spesialis]

Uji mutu/teknis/fungsi diperlukan untuk: a. Bahan ______________ b. Alat ______________ L. [AMBANG BATAS SISTIM GUGUR] M. SANGGAHAN, SANGGAHAN BANDING DAN PENGADUAN

[diisi, “tidak ada” apabila tidak diperlukan] Ambang Batas Niai Teknis:

1. Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE. 2.

Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada: a. PPK Dana Otonomi Khusus Provinsi Banten Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten b. KPA Dana Otonomi Khusus Provinsi Banten Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten c. APIP Pemerintah Provinsi Banten

3. Sanggahan Banding disampaikan di luar aplikasi SPSE

168

(offline) ditujukan kepada Gubernur Provinsi Banten 4. Tembusan sanggahan banding disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada: a. PPK Dana Otonomi Khusus Provinsi Banten Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten b. Pokja ULP Dana Otonomi Khusus Provinsi Banten Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten c. APIP Pemerintah Provinsi Banten 5. Pengaduan disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline) N. JAMINAN SANGGAHAN BANDING

ditujukan kepada Gubernur Provinsi Banten

1. Besarnya jaminan sanggahan banding: 1% dari nilai total HPS 2. Jaminan Sanggahan Banding ditujukan kepada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten 3. Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan O. JAMINAN PELAKSANAAN

pada Kas Daerah Provinsi Banten

1. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama 150 hari kalender sejak penandatanganan kontrak. 2. Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada PPK Dana Otonomi Khusus Provinsi Banten 3. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada P. JAMINAN PELAKSANAAN

Kas Daerah Provinsi Banten

1. Nilai Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 2. Jaminan Uang Muka ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

169

3. Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan pada Kas Derah Provinsi Banten

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

170

A. LINGKUP KUALIFIKASI

Nama Pokja ULP

: __________________

Alamat Pokja ULP

: __________________ __________________

Website

: __________________

Website LPSE

: __________________

Nama Paket Pekerjaan : _________________

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha ___________ [isi sesuai dengan izin usaha yang dipersyaratkan] dan surat izin _______ [isi

sesuai

dengan

surat

izin

lain

yang

dipersyaratkan]; 2. [memiliki pengalaman pada bidang ________ (isi sesuai

dengan

bidang

sejenis

yang

dipersyaratkan;] (untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil) 3. [memiliki pengalaman pada subbidang _________ [isi

sesuai

dengan

subbidang

sejenis

yang

dipersyaratkan] dengan Kemampuan Dasar (KD) sebesar ___________ [sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS]] (untuk usaha non-kecil); 4. Memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian ___________ [isi sesuai dengan jenis keahlian yang

diperlukan]

serta

harus

memenuhi

persyaratan: _________ [isi dengan persyaratan keahlian/spesialisasi,

pengalaman,

dan

kemampuan manajerial yang diperlukan];

5. Memiliki

Tenaga

Teknis/Terampil

dengan

kualifikasi kemampuan ________________ [isi

171

dengan jenis kemampuan teknis yang diperlukan], serta

harus

memenuhi

persyaratan:

_____________________________ [isi dengan persyaratan pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial yang diperlukan]; 6. Memiliki surat

keterangan dukungan keuangan

dari bank pemerintah/swasta sebesar ________ [paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS]; 7. Memiliki

kemampuan

untuk

fasilitas/peralatan/perlengkapan

menyediakan melaksanakan

Pekerjaan ini melaksanakan Pekerjaan ini, yaitu: 8. _______________________________ [sebutkan fasilitas/peralatan/perlengkapan minimum yang diperlukan,

termasuk

yang

bersifat

khusus/

spesifik/berteknologi tinggi].

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

172

BENTUK SURAT PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS (PENAWARAN FILE I, METODE 2 FILE) CONTOH [Kop Surat Badan Usaha]

Nomor

:

_______, _____________ 20___

Lampiran :

Kepada Yth.: Pokja _______ ULP ____________ [K/L/D/I] [diisi oleh Pokja ULP] di ______________________________

Perihal

: Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan _______________ [nama pekerjaan diisi oleh Pokja ULP]

Sehubungan

dengan

pengumuman

Pelelangan

Umum

dengan

Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor: _________________ tanggal ______________ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pemilihan], dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi dan Teknis untuk pekerjaan _____________________ [diisi oleh Pokja ULP].

Penawaran administrasi dan teknis, serta dokumen kualifikasi ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal ____________. [perkiraan tanggal penandatanganan kontrak, diisi oleh Pokja ULP]

173

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan: 1. [Softcopy Jaminan Penawaran, apabila dipersyaratkan]; 2.

[Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada];

3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari : a. Metoda Pelaksanaan; b. Jadwal Waktu Pelaksanaan; c. Daftar Personil Inti; d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan; e. Spesifikasi teknis (jika diperlukan); f. [Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan, apabila ada]. ; dan 4. Data Kualifikasi;

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

BENTUK

SURAT

PENAWARAN

PESERTA

PERORANGAN

(PENAWARAN FILE I, METODE 2 FILE)

174

CONTOH

Nomor

:

_______, _____________ 20___

Lampiran :

Kepada Yth.: Pokja _______ ULP ____________ [K/L/D/I] [diisi oleh Pokja ULP] di______________________________

Perihal

: Penawaran Administrasi dan Teknis _______________ [nama pekerjaan diisi oleh Pokja ULP]

Sehubungan

dengan

pengumuman

pendaftaran

dan

pengambilan

Dokumen Pengadaan nomor: _________________ tanggal ______________ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan _____________________ [diisi oleh Pokja ULP] sebesar Rp_______________ (__________________________).

Penawaran administrasi dan teknis, serta dokumen kualifikasi ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal ____________. [perkiraan tanggal penandatanganan kontrak, diisi oleh Pokja ULP]

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

175

1. [Softcopy Jaminan Penawaran, apabila dipersyaratkan]; 2. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari : a. Metoda Pelaksanaan; b. Jadwal Waktu Pelaksanaan; c. Daftar Personil Inti; d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan; e. Spesifikasi teknis (jika diperlukan); dan. 3. Data kualifikasi;

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

BENTUK SURAT PENAWARAN HARGA (PENAWARAN FILE II, METODE 2 FILE)

CONTOH

176

[Kop Surat Badan Usaha]

Nomor

:

_______, _____________ 20___

Lampiran :

Kepada Yth.: Pokja _______ ULP ____________ [K/L/D/I] [diisi oleh Pokja ULP] di ______________________________

Perihal

: Penawaran Harga untuk pekerjaan ______________________ [nama pekerjaan diisi oleh Pokja ULP]

Sehubungan dengan undangan pengambilan Dokumen Pengadaan nomor: _________________ tanggal ______________ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pemilihan], dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi dan Teknis untuk pekerjaan _____________________ [diisi oleh Pokja ULP] sebesar Rp__________________ (__________________________).

Penawaran harga ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal ____________. [perkiraan tanggal penandatanganan kontrak, diisi oleh Pokja ULP]

Sesuai dengan persyaratan, bersama surat penawaran ini kami lampirkan : 1.

[Daftar Kuantitas dan Harga, apabila dipersyaratkan];

177

2.

[Dokumen lain yang dipersyaratkan].

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS (METODE 2 FILE)

Dokumen Penawaran Teknis

[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]

178

1. Metoda pelaksanaan pekerjaan [diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan]; 2. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan (PHO) [tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan]; 3. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal [sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan]; 4. Spesifikasi teknis, dipersyaratkan untuk bahan/barang tertentu; 5. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh [sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan]; dan 6. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan [sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan];

[BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN), apabila diberikan preferensi harga] FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

179

Nilai Gabungan Barang/Jasa (Rp) Uraian Pekerjaan

Total DN

(1)

LN

Ribu Rp

% KDN

TKDN Barang /

Gabungan

Jasa

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I. Material Langsung (Bahan baku)

(1A)

(1B)

(1C)

(1D)

(1E)

(1F)

II. Peralatan (Barang jadi)

(2A)

(2B)

(2C)

(2D)

(2E)

(2F)

A. Sub Total Barang

(3A)

(3B)

(3C)

(3D)

(3E)

(3F)

III. Manajemen Proyek dan Perekayasaan

(4A)

(4B)

(4C)

(4D)

(4E)

(4F)

IV. Alat Kerja / Fasilitas Kerja

(5A)

(5B)

(5C)

(5D)

(5E)

(5F)

V. Konstruksi dan Fabrikasi

(6A)

(6B)

(6C)

(6D)

(6E)

(6F)

VI. Jasa Umum

(7A)

(7B)

(7C)

(7D)

(7E)

(7F)

B. Sub Total Jasa

(8A)

(8B)

(8C)

(8D)

(8E)

(8F)

C. TOTAL Biaya (A + B)

(9A)

(9B)

(9C)

(9D)

(9E)

(9F)

Barang

Jasa

Formulasi perhitungan: Nilai Barang Total (3C) - Nilai Barang Luar Negeri (3B) Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C) % TKDN (Gabungan Barang

= +

180

dan Jasa) Nilai Jasa Total(8C) - Nilai Jasa Luar Negeri (8B) Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C)

__________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun]

[tanda tangan]

[nama wakil sah badan usaha/pemimpin kemitraan (KSO)/perorangan]

181

BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK

Contoh __________________________________________________________________ [Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK sebagai JAMINAN PENAWARAN No. ____________________

Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ________________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat]

untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama

: __________________________________ [Pokja ULP]

Alamat

: ______________________________________________

selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Penawaran atas pekerjaan _______________ berdasarkan Dokumen Pengadaan No. _______________ tanggal__________________, apabila:

182

Nama

: _____________________________ [peserta pelelangan]

Alamat

: ______________________________________________

selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan yaitu: a. Yang Dijamin menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang; b. Yang Dijamin tidak: 1) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal pelelangan dilakukan dengan pascakualifikasi; atau 2) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang. c. Yang Dijamin terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); atau d. Yang

Dijamin

melakukan

penipuan/pemalsuan

atas

informasi

yang

disampaikan dalam Dokumen Penawaran. sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1.

Berlaku dari tanggal _____________ s.d._____________ [diisi sesuai yang tercantum dalam LDP]

2.

Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3.

Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan

183

mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. 4.

Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya bendabenda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5.

Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6.

Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________.

Dikeluarkan di

: _____________

Pada tanggal

: _____________

[Bank]

Materai Rp.6000,00

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]

________________ [Nama dan Jabatan]

184

BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN

Contoh

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PENAWARAN

Nomor Jaminan: ____________________

1.

Nilai: ___________________

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada ____________________ [nama Pokja ULP],

_________________________________ [alamat]

sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas

uang

sejumlah

Rp

________________

(terbilang

_____________________)

2.

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut

di atas dengan baik dan benar

bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan No. ______________ tanggal ______________ untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan ______________________ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

3.

Surat Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN:

185

a.

menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang;

b.

tidak: 1) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal pelelangan dilakukan dengan pascakualifikasi; atau 2) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan

setelah

ditunjuk

sebagai

pemenang. c.

terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); atau

d.

melakukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran.

4.

Surat

Jaminan

ini

berlaku

efektif

mulai

tanggal

_____________

s.d._____________ [diisi sesuai yang tercantum dalam LDP]

5.

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN

mengenai

pengenaan

sanksi

akibat

TERJAMIN

cidera

janji/wanprestasi.

6.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____________

186

pada tanggal _______________

TERJAMIN

PENJAMIN Materai Rp.6000,00

_____________________ (Nama & Jabatan)

__________________ (Nama & Jabatan)

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan]

187

BENTUK PAKTA INTEGRITAS

Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi SPSE maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan Kemitraan/KSO]

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama

: _____________________ [nama wakil sah badan usaha]

No.Identitas

: ___________ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]

Jabatan

: __________________________

Bertindak

: PT/CV/Firma/Koperasi ___________________ [pilih yang

untuk dan atas

sesuai dan cantumkan nama]

nama 2. Nama

: _____________________ [nama wakil sah badan usaha]

No.Identitas

: ___________ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]

Jabatan

: __________________________

Bertindak

: PT/CV/Firma/Koperasi ___________________ [pilih yang

untuk dan atas

sesuai dan cantumkan nama]

nama 3. ......[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan/KSO]

dalam rangka pengadaan _________ [isi nama paket] pada ________ [isi sesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa:

188

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

3. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

__________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun]

[Nama Penyedia]

[Nama Penyedia]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[tanda tangan],

[tanda tangan],

[nama lengkap]

[nama lengkap]

[nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan/KSO]

189

DATA ISIAN KUALIFIKASI

Isian Data Kualifikasi bagi Peserta selain anggota Kemitraan/KSO berbentuk Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE

[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK KEMITRAAN/KSO]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: ___________________ [nama wakil sah badan usaha]

Jabatan

: _____________ [diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]

Bertindak

: PT/CV/Firma/Koperasi _______________________

untuk

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]

dan atas nama Alamat

: ___________________________________

Telepon/Fax

: ___________________________________

Email

: ___________________________________

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya

secara

hukum

bertindak

untuk

dan

atas

nama

perusahaan/koperasi/kemitraan/KSO berdasarkan _______________ [akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi,

disebutkan

secara

jelas

nomor

dan

tanggal

akta

190

pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi]; 2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I”]; 3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam; 7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi 1. Nama Badan Usaha

: _____________________

2. Status

:

Alamat Kantor Pusat

Pusat

Cabang

: _____________________ _____________________

3. No. Telepon

: _____________________

No. Fax

: _____________________

E-Mail

: _____________________

Alamat Kantor Cabang

: _____________________ _____________________

4. No. Telepon

: _____________________

No. Fax

: _____________________

E-Mail

: _____________________

191

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha 1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi a. Nomor

:

_______________

b. Tanggal

:

_______________

c. Nama Notaris

:

_______________

d. Nomor Pengesahan

:

_______________

a. Nomor

:

_______________

b. Tanggal

:

_______________

c. Nama Notaris

:

_______________

Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT) 2. Akta/Anggaran

Dasar

Perubahan Terakhir

C. Pengurus Badan Usaha No.

Nama

No. Identitas

Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha 1.

No. Surat Izin Usaha ________

: _______Tanggal ______

2.

Masa berlaku izin usaha

: __________

3.

Instansi pemberi izin usaha

: __________

4.

Kualifikasi Usaha

: ___________

5.

Klasifikasi Usaha

: ___________

192

E. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan) 1.

No. Surat Izin _________

: _____________ Tanggal ________

2. Masa berlaku izin

: _______________

3. Instansi pemberi izin

: _______________

F. Data Keuangan 1.

Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk

CV/Firma) No.

Nama

No. Identitas

Alamat

Persentase

2. Pajak a.

Nomor Pokok Wajib Pajak

b. Bukti

Laporan

Pajak

Tahun

terakhir

: _______________ : No. _______ Tanggal _______

c. Bukti Laporan Bulanan (tiga bulan terakhir): 1) PPh Pasal 21

: No. _______ Tanggal _______

2) PPh Pasal 23

: No. _______ Tanggal _______

3) PPh Pasal 25/Pasal29

: No. _______ Tanggal _______

4) PPN

: No. _______ Tanggal _______

d.

Surat

Keterangan

Fiskal

(sebagai pengganti huruf b dan

: No. _______ Tanggal _______

c)

193

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) No

Nama

1

Jabatan

Tgl/bln/thn

Tingkat

lahir

Pendidikan

3

4

2

dalam pekerjaan

Pengalaman

Profesi/

Kerja (tahun)

keahlian

6

7

5

Tahun Sertifikat/ Ijazah 8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [cantumkan jika disyaratkan oleh Pokja ULP]

Kapasitas Jenis No. Fasilitas/Peralatan/

Jumlah

Perlengkapan

atau

Merk

output

dan

pada saat

tipe

Tahun

Kondisi

Lokasi

pembuatan

(%)

Sekarang

6

7

8

Status Kepemilikan/Dukungan Sewa

ini 1

2

3

4

5

9

I. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir) Pemberi Tugas / Pejabat No.

Nama

Sub

Ringkasan

Paket

Bidang

Lingkup

Pekerjaan Pekerjaan

Pembuat Lokasi

Tanggal Selesai Kontrak

Pekerjaan Berdasarkan

Komitmen

Pekerjaan Nama

Alamat/

No /

Telepon Tanggal

Nilai Kontrak

194

BA Serah

Terima

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

J. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir (untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini)

Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat No.

Nama Paket Pekerjaan

Ringkasan Lingkup

2

Pekerjaan Berdasarkan

Lokasi

Pekerjaan

3

Kontrak

Komitmen

Nama

1

Tanggal Selesai

4

5

Alamat/

No /

Telepon

Tanggal

6

7

BA Nilai Kontrak

Serah Terima

8

9

10

K. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan Pemberi Tugas /

No.

Nama

Bidang/Sub

Paket

Bidang

Pekerjaan

Pekerjaan

Pejabat Pembuat Lokasi

Kontrak

Progres Terakhir

Komitmen

Nama

Alamat/

No /

Telepon

Tanggal

Nilai

Kontrak

Prestasi

(rencana)

Kerja

%

%

195

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

L. Modal Kerja Surat dukungan keuangan dari Bank: Nomor

: __________

Tanggal

: __________

Nama Bank

: __________

Nilai

: __________

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

__________ [tempat], __ [tanggal] __________ [bulan] 20__ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi __________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha) 196

[jabatan pada badan usaha] PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

I.

Petunjuk Pengisian untuk peserta bukan kemitraan/KSO mengikuti petunjuk dan penggunaan aplikasi SPSE (User Guide).

II.

Kemitraan/KSO Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing – masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagai berikut:

A. Data Administrasi 1.

Diisi dengan nama badan usaha (perusahaan/koperasi) peserta.

2.

Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).

3.

Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi.

4.

Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

B. Landasan Hukum Pendirian Usaha 1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirian perusahaan/anggaran dasar koperasi serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. 2.

Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada Pembuktian Kualifikasi peserta diminta menunjukan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir. 197

C. Pengurus Badan Usaha Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha.

D. Izin Usaha (Jenis izin usaha disesuaikan dengan bidang usaha dan peraturan perundangundangan, contohnya : Izin Usaha di bidang Konstruksi adalah Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK).

Untuk persyaratan perizinan bagi Penyedia Asing disesuaikan dengan praktek bisnis internasional dan/atau ketentuan negara asal Penyedia)

Tabel izin usaha: 1.

Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.

2.

Diisi dengan masa berlaku surat izin usaha.

3.

Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.

4.

Diisi dengan kualifikasi usaha.

5.

Diisi dengan klasifikasi usaha.

E. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan) 1.

Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya.

2.

Diisi dengan masa berlaku izin.

3.

Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin.

F. Data Keuangan 1.

Diisi

dengan

nama,

nomor

KTP/SIM/Paspor,

alamat

pemilik

saham/pesero, dan persentase kepemilikan saham/pesero. 2.

Pajak: a.

Diisi dengan NPWP badan usaha.

b.

Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan.

198

c.

Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan bulanan (tiga bulan terakhir): 1) PPH pasal 21; 2) PPH pasal 23 (apabila ada transaksi); 3) PPH pasal 25/pasal 29 (apabila Pengusaha Kena Pajak); 4) PPN.

d.

Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh peserta dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF)

yang

dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai pemasukan dokumen kualifikasi.. 3.

[Persyaratan perpajakan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan untuk Penyedia Asing (khusus untuk International Competitive Biding)]

G. Data Personalia Diisi

dengan

nama,

tanggal/bulan/tahun

lahir,

tingkat

pendidikan

(SLTP/SLTA/S1/S2/S3), jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan Surat Keterangan Ahli/Surat Keterangan Terampil dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli/teknis/terampil yang diperlukan.

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau output yang dapat dicapai pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/dukungan sewa) dari masing-masing fasilitas/peralatan/ perlengkapan yang diperlukan. Bukti status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.

199

I.

Data Pengalaman Perusahaan Diisi

dengan

nama

paket

pekerjaan,

sub

bidang pekerjaan

yang

dipersyaratkan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan berdasarkan kontrak, dan tanggal Berita Acara serah terima (PHO), untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Kemampuan Dasar (KD) pada paket pekerjaan usaha non kecil.

J.

Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir Diisi dengan nama paket pekerjaan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan berdasarkan kontrak, dan tanggal Berita Acara Serah Terima (PHO), untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

K. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan Diisi dengan nama paket pekerjaan, bidang/sub bidang pekerjaan dan lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak, dan prestasi kerja terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Sisa Kemampuan Paket (SKP).

L. Modal Kerja Diisi dengan nomor, tanggal, dan nama bank yang mengeluarkan surat dukungan keuangan serta nilai dukungan paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket (HPS).

200

Kemitraan/KSO Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing-masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing-masing kualifikasi badan usahanya.

201

TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

A.

Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1.

Data kualifikasi untuk peserta yang melakukan kemitraan/Kerja Sama Operasi

ditandatangani

oleh

pejabat

yang

menurut

perjanjian

Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO;

2.

Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3.

Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan

tidak sedang dalam menjalani

sanksi pidana;

4.

Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;

5.

Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai pemasukan Dokumen Kualifikas.;

6.

Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta

202

Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

7.

Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;

8.

Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;

9.

Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;

10. Memiliki

surat

keterangan

dukungan

keuangan

dari

bank

pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan Pekerjaan Konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total paket (HPS);

11. Dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO: a.

Peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut;

b.

Evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 10 dilakukan

untuk

setiap

perusahaan

yang

melakukan

kemitraan/KSO;

12. Untuk usaha non-kecil, memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, dengan ketentuan: a.

KD

= 3 NPt

NPt

= Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir;

b.

Dalam hal kemitraan/KSO yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO;

203

c.

KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;

d.

Pengalaman perusahaan dinilai dari sub bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya;

e.

Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (present value) menggunakan perhitungan sebagai berikut:

NPs

=Nilai pekerjaan sekarang

Npo

=

Nilai

pekerjaan

keseluruhan

termasuk

eskalasi

(apabila ada) saat serah terima pertama Io

=

Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama

Is

=

Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)

Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan;

13. Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: a.

SKP

=

KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan

KP

=

Kemampuan menangani paket pekerjaan

Untuk usaha kecil: KP

=

5

Untuk usaha non kecil: KP

=

6 atau KP = 1,2 N

N

=

Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;

204

b.

Dalam hal kemitraan/KSO, yang diperhitungkan adalah SKP dari semua perusahaan yang bermitra/KSO;

14. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO) dan/atau memiliki Sertifikat Manajemen

Keselamatan

dan

Kesehatan

Kerja

(K3),

apabila

disyaratkan.

B.

Pokja ULP memeriksa dan membandingkan persyaratan dan data isian peserta dalam Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada aplikasi SPSE dalam hal:

C.

1.

Kelengkapan Data Kualifikasi; dan

2.

Pemenuhan persyaratan kualifikasi.

Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda materai sesuai ketentuan peraturan perundangan-perundangan.

D.

Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang telah dikirmkan melalui aplikasi SPSE.

E.

Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data kualifikasi yang kurang tidak dapat dilengkapi.

205

BENTUK KONTRAK

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: __________ Nomor: __________ “SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __ bulan __________ tahun ____________ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf]

antara __________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen],

selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama __________

[nama

satuan

kerja

Pejabat

Pembuat

Komitmen],

yang

berkedudukan di __________ [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No _________________ [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen] selanjutnya disebut “PPK” dan

1. Untuk penyedia perseorangan, maka: [____________ [nama penyedia], yang berkedudukan di __________ [alamat penyedia], berdasarkan identitas No. _________ [No. KTP/SIM/ Paspor Penyedia], selanjurnya disebut “Penyedia”]

2. Untuk penyedia badan usaha non KSO, maka: [__________ [nama wakil Penyedia], ______________[jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama Penyedia], yang berkedudukan di ____________ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. _______ [No. Akta

206

Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal _____________ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut “Penyedia”] 3. Untuk penyedia KSO/Kemitraan, maka: [Kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut: 1. _________________________[nama Penyedia 1]; 2. _________________________[nama Penyedia 2]; _____________dst

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk __________ [nama anggota kemitraan/KSO yang ditunjuk sebagai wakil kemitraan/KSO] untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO yang berkedudukan di __________ [alamat Penyedia wakil kemitraan/KSO], berdasarkan surat Perjanjian kemitraan/KSO No. ___________ tanggal ___________ (selanjutnya disebut “Penyedia”).”]

MENGINGAT BAHWA:

(a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”);

(b) Penyedia

sebagaimana

dinyatakan

kepada

PPK,

memiliki

keahlian

profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

207

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1.

[untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum, ditulis sebagai berikut: “total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp________________ (_______________________ rupiah);”]

[untuk kontrak lump sum, ditulis sebagai berikut: “total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp________________ (_______________________ rupiah);”]

2.

peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

208

3.

dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini: a.

adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

b.

pokok perjanjian;

c.

surat penawaran, beserta penawaran harga;

d.

syarat-syarat khusus Kontrak;

e.

syarat-syarat umum Kontrak;

f.

spesifikasi khusus;

g.

spesifikasi umum;

h. gambar-gambar;

4.

i.

daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

j.

dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

5.

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a.

PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

209

4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b.

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,

akurat

dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak; 6) memberikan

keterangan-keterangan

yang

diperlukan

untuk

pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6.

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

210

DENGAN

DEMIKIAN,

PPK

dan

Penyedia

telah

bersepakat

untuk

menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama __________

Untuk dan atas nama

PPK

Penyedia/Kemitraan (KSO) __________

[tanda tangan dan cap (jika salinan

[tanda tangan dan cap (jika salinan

asli ini untuk Penyedia maka rekatkan

asli ini untuk satuan kerja PPK maka

materai Rp 6.000,- )]

rekatkan materai Rp 6.000,- )]

[nama lengkap]

[nama lengkap]

[jabatan]

[jabatan]

211

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA [kop surat K/L/D/I] SATUAN KERJA PPK: SURAT PERINTAH KERJA (SPK) NOMOR DAN TANGGAL SPK: Halaman __ dari __ PAKET PEKERJAAN: __________

NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERMINTAAN PENAWARAN:

NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PENGADAAN:

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL [NEGOSIASI/PELELANGAN]:

SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan ”dibebankan atas DIPA __________ Tahun Anggaran ____ untuk mata anggaran kegiatan __________ WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun NILAI PEKERJAAN No.

Uraian Pekerjaan

Kuantitas

Satuan Ukuran

Harga Satuan (Rp) Material Upah

Subtotal (Rp) Material Upah

Total (Rp)

212

Jumlah PPN 10% NILAI Terbilang : INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai Kontrak atau sisa nilai bagian Kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir. Untuk dan atas nama __________ Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama penyedia __________

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan materai Rp 6.000,)]

[nama lengkap] [jabatan]

[nama lengkap] [jabatan] SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 1. LINGKUP PEKERJAAN Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK. 2. HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

213

3. ITIKAD BAIK a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK. b. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. c. Apabila selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. 4.

PENYEDIA MANDIRI Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

5.

HARGA SPK a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK. b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi. c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).

6.

HAK KEPEMILIKAN a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku. b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

7.

CACAT MUTU PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

8.

PERPAJAKAN

214

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK. 9.

PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya. 10. JADWAL a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK. b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK. 11. ASURANSI a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk: 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan. b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK. 12. PENANGGUNGAN DAN RISIKO a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;

215

2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga; b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia. 13. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini. 14. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. 15. PENGUJIAN Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi. 16. LAPORAN HASIL PEKERJAAN a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan

216

c.

d. e.

f.

g.

dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. Laporan harian berisi: 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan; 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan; 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

17. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK. b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang. d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. 18. PENERIMAAN BARANG/JASA PPK berhak memeriksa barang/jasa setelah serah terima barang/jasa atau menolak penerimaan barang yang tidak memenuhi spesifikasi dalam SPK ini. Pembayaran atas barang bukan merupakan bukti penerimaan barang tersebut. 19. SERAH TERIMA PEKERJAAN a. Setelah pekerjaan selesai 100%

(seratus

perseratus),

penyedia

217

b. c.

d.

e.

f.

g. h. i.

j.

mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila PPHP belum menerima hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki pekerjaan dan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan dalam SPK. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari harga SPK, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa harga SPK yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

20. JAMINAN PEMELIHARAAN a. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus). b. Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan SPK. c. Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO). 21. PERUBAHAN SPK a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK. b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak,

218

c.

meliputi: 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK; 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

22. PERISTIWA KOMPENSASI a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal; 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 6) PPK memerintahkan kepada pihak penyedia untuk penundaan pelaksanaan pekerjaan; 7) PPK memerintahkan kepada pihak penyedia untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; 8) ketentuan lain dalam SPK. b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi. d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK dan dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi. e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

219

23. PERPANJANGAN WAKTU a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK. b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. 24. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK; 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan; 3) biaya langsung demobilisasi personil. c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia. d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; 4) penyedia berada dalam keadaan pailit; 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan; 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;

220

e.

f.

8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK; 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia: 1) penyedia membayar denda; dan/atau 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

25. PEMBAYARAN a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]; 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan; 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi. b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan. c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. 26. DENDA Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

221

27. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia. 28. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

222

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK : Nama

:__________

Alamat

:__________

Telepon

:__________

Website

:__________

Faksimili

:__________

email

:__________

Penyedia:

B. Wakil Sah Para Pihak

Nama

:__________

Alamat

:__________

Telepon

:__________

Website

:__________

Faksimili

:__________

e-mail

:__________

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

223

Untuk PPK

:_______________

Untuk Penyedia

:_______________

Pengawas Pekerjaan ________ sebagai wakil sah PPK (apabila ada)

C. Tanggal Berlaku Kontrak

D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Kontrak mulai berlaku sejak: ________ s.d. ________

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : _____ ( ______ ) (hari kalender/bulan/tahun)

E. Masa Pemeliharaan

Masa Pemeliharaan (bulan/tahun)

F. Umur Konstruksi

Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: ____ (__________) tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan akhir.

G. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

Gambar ”As built” dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.

H. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah ______ hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

I.

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada _______ [Kas Negara/Kas Daerah]

Pencairan Jaminan

berlaku

selama:

__(_____)

224

Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan K. Kepemilikan Dokumen

Tindakan lain oleh Penyedia yang persetujuan PPK adalah: __________

L. Fasilitas

PPK akan memberikan fasilitas berupa :

J.

memerlukan

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: __________ Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: __________

_________________

M. Sumber Pembiayaan

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari __________________ [APBN/APBD]

N. Pembayaran Uang Muka

Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka (YA/TIDAK).

[jika ”YA”] Uang muka diberikan sebesar __% (________ per seratus) dari Nilai Kontrak

O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: (Termin/Bulanan/Sekaligus).

Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: __________

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

225

__________

P. [Penyesuaian Harga]

1. [Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang

dikeluarkan oleh _________ [BPS/Instansi Teknis Lainnya] 2. Indeks yang dipergunakan adalah indeks _______

(perdagangan, industri, impor, dll) sebesar_______ 3. Koefisien tetap adalah sebesar____________ 4. Koefisien

komponen sebesar__________]

kontrak

adalah

Q. Peristiwa Kompensasi

Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah: ________ (apabila ada)

R. Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari [harga kontrak/harga bagian kontrak yang belum dikerjakan]

S. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi _________

T. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

[Pengadilan Republik berkompeten/Badan Arbitrase (BANI)]

Indonesia yang Nasional Indonesia

[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus

226

Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas: “Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”]

227

BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK (SPPBJ)

SURAT

PENUNJUKAN

PENYEDIA

BARANG/JASA

[kop surat K/L/D/I]

Nomor

: __________

__________, __ __________ 20__

Lampiran : __________

Kepada Yth. __________ di __________

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan __________ _________________________________________

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor __________ tanggal __________ perihal __________ dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp_____________ (____________________) kami nyatakan diterima/disetujui.

228

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja __________ Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap] [jabatan] NIP. __________

Tembusan Yth. : 3. ____________ [PA/KPA K/L/D/I] 4. ____________ [APIP K/L/D/I] 5. ____________ [Pokja ULP] ......... dst

229

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) [kop surat satuan kerja K/L/D/I]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: __________ Paket Pekerjaan: __________

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_______________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen] _______________ [jabatan Pejabat Pembuat Komitmen] _______________ [alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian __________ __________, bersama ini memerintahkan:

nomor

__________

tanggal

_______________ [nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi] _______________ [alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi] yang dalam hal ini diwakili oleh: __________

230

selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuanketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: __________;

2. Tanggal mulai kerja: __________;

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian: selama ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal __________

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak. __________, __ __________ 20__

Untuk dan atas nama __________ Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap] [jabatan] NIP: __________

231

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama __________

[tanda tangan]

[nama lengkap wakil sah badan usaha] [jabatan]

232

C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN

Jaminan Sanggahan Banding dari Bank [Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK sebagai JAMINAN SANGGAHAN BANDING No. ____________________

Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat]

untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama

: ___________________________________ [Pokja ULP]

Alamat

: _______________________________________________

selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding atas pekerjaan ______________ berdasarkan Dokumen Pengadaan No. ______________ tanggal _________________, apabila: Nama

: _____________________________ [peserta pelelangan] 233

Alamat

selanjutnya disebut:

: _______________________________________________

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, sanggahan banding yang diajukan oleh YANG DIJAMIN dinyatakan tidak benar. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. 2.

3.

4.

5. 6.

Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d. ____________________ Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Jawaban Sanggahan Banding yang menyatakan bahwa Sanggahan Banding tidak benar dari ______________ [Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi Lain/Pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggah banding] paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Jawaban Sanggahan Banding yang menyatakan bahwa “Sanggahan Banding tidak benar dan pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan oleh Yang Dijamin tidak benar”. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. Dikeluarkan di Pada tanggal

: _____________ : _____________

[Bank] Materai Rp.6000,00 Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]

________________ [Nama dan Jabatan]

234

Jaminan Pelaksanaan dari Bank [Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK sebagai JAMINAN PELAKSANAAN No. ____________________

Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat]

untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama

: ___________________________________ [nama PPK]

Alamat

: _______________________________________________

selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _______________________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan _________________ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. ________________ tanggal _________________, apabila: Nama

: _____________________________ [nama penyedia]

Alamat

: _______________________________________________

235

selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin. sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. 2.

3.

4.

5. 6.

Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d. ____________________ Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. Dikeluarkan di Pada tanggal

: _____________ : _____________

[Bank] Materai Rp.6000,00 Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]

________________ [Nama dan Jabatan]

236

Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: __________________

Nilai: ___________________

1.

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama PPK], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________)

2.

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan __________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _______________ tanggal ________________untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan ______________ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

3.

Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________

4.

Jaminan ini berlaku apabila: a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.

5.

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

6.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. 237

7.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN

PENJAMIN Materai Rp.6000,00

_____________________ [Nama dan Jabatan]

__________________ [Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan]

238

Jaminan Uang Muka dari Bank [Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK sebagai JAMINAN UANG MUKA No. ____________________

Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat]

untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama

: ___________________________________ [nama PPK]

Alamat

: _______________________________________________

selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan _________________ berdasarkan Kontrak No. ________________ tanggal __________________, apabila: Nama

: _____________________________ [nama penyedia]

Alamat

: _______________________________________________

selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN 239

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. 2.

3.

4.

5. 6.

Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d. ____________________ Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. Dikeluarkan di Pada tanggal

: _____________ : _____________

[Bank] Materai Rp.6000,00 Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]

________________ [Nama dan Jabatan]

240

Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan: __________________

Nilai: ___________________

1.

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama PPK], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________)

2.

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _______________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal _____________________ dari PENERIMA JAMINAN.

3.

Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________

4.

Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.

5.

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

6.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

241

7.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ TERJAMIN

PENJAMIN Materai Rp.6000,00

_____________________ [Nama dan Jabatan]

__________________ [Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan]

242

Jaminan Pemeliharaan dari Bank [Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK sebagai JAMINAN PEMELIHARAAN No. ____________________

Yang bertanda tangan dibawah ini: __________________________________ dalam jabatan selaku ____________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________________ [nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat]

untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama

: ___________________________________ [nama PPK]

Alamat

: _______________________________________________

selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp _____________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan _________________ berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal ________________, apabila: Nama

: _____________________________ [nama penyedia]

Alamat

: _______________________________________________

selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN 243

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. 2.

3.

4.

5. 6.

Berlaku selama __________ (____________) hari kalender, dari tanggal _____________________ s.d. ____________________ Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ________. Dikeluarkan di Pada tanggal

: _____________ : _____________

[Bank] Materai Rp.6000,00 Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____[bank]

________________ [Nama dan Jabatan]

244

Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan [Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PEMELIHARAAN Nomor Jaminan: __________________ 1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

Nilai: ___________________

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____________________ [nama], _____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________________ [nama penerbit jaminan], _____________ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____________________ [nama PPK], _________________________ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ________________ (terbilang __________________________________) Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _________________ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _______________ tanggal _____________________ dari PENERIMA JAMINAN. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal __________ Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini. Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____[Penerbit Jaminan]

TERJAMIN _____________________ [Nama & Jabatan]

Dikeluarkan di _____________ pada tanggal _______________ PENJAMIN Materai Rp.6000,00 __________________ [Nama & Jabatan] 245