Lap. Pendahuluan DED Utilitas

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DINAS PEKERJAAN UMUM Jl. PERALATAN NO. 1 KM 7 TANJUNGPINANG

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

KATA PENGANTAR

Laporan Pendahuluan ini merupakan laporan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan “DED Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang” merupakan kerjasama dengan pemerintah Kota Tanjungpinang. Berdasarkan Kontrak Kerja antara Dinas Bina Marga Kota Tanjungpinang dengan CV. Vitech Pratama Consultant tentang pelaksanaan pekerjaan DED Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang Secara substansi Laporan Pendahuluan ini memuat tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan hingga dari Pendahuluan, Gambaran umum Wilayah, Studi literatur, Pendekatan dan Metodologi serta Organisiasi dan rencana kerja. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam membantu penetapan atau bahkan penajaman dari muatan Masterplan Jaringan Jalan dan utilitas Kota Tanjungpinag di masa yang akan datang. Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut membantu terlaksananya penyusunan buku laporan ini.

Tanjungpinang ,

Oktober 2016

CV. Vitech Pratama Consultant

Tim Penyusun

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT 

i

 

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

i ii iv v

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Sasaran 1.4 Ruang Lingkup Wilayah Dan Lingkup Tugas Lingkup Wilayah Lingkup Subtansi 1.5 Landasan Hukum 1.6 Sistematika Penulisan

I-1 I-2 I-3 I-4 I-4 I-4 I-5 I-6

GAMBARAN UMUM WILAYAH 2.1 Sejarah Terbentuknya Tanjungpinang 2.2 Letak Geografis dan Lingkungan 2.3 Gambaran Jumlah Sosial Penduduk 2.4 Gambaran Umum Ekonomi 2.5 Gambaran Umum Utilitas 2.6 Keterpaduan Perencanaan dengan RTRW Kota Tanjungpinang

II-1 II-2 II-8 II-9 II-13 II-27

STUDI LITERATUR 3.1 Penjelasan Umum 3.1.1 Jalan 3.1.2 Utilitas 3.2 Ketentuan Umum 3.2.1 Lingkungan 3.2.2 Perencanaan 3.3 Ducting Utilitas 3.3.1 Teknis Metoda Konstruksi 3.3.2 Metoda Konstruksi Bawah Tanah (Metoda Tnunnel Boring Machine) 3.3.3 Metoda Cut and Cove 3.4 Pemanfaatan Box Culvert Sebagai Media Penempatan Jaringan Utilitas Terpadu 3.5 Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait

III-1 III-1 III-7 III-8 III-8 III-9 III-10 III-10 III-12 III-14 III-16 III-19

PENDEKATAN DAN METODOLGI 4.1 Pendekatan 4.2 Metodolgi Pelaksanaan 4.3 Tahap Inventarisasi Data Dan Studi Literatur 4.4 Tahap Survey Lapangan 4.4.1 Pengukuran Topografi 4.4.2 Survey Inventarisasi Jalan 4.4.3 Penyelidikan Tanah (Test Pit) 4.4.4 Survey Material 4.4.5 Traffic Management 4.5 Analisa Dan Penentuan Kriteria Sistem Ducting 4.6 Tahap Finalisasi

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT 

IV-1 IV-2 IV-4 IV-4 IV-4 IV-6 IV-6 IV-7 IV-7 IV-7 IV-9

ii

 

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN BAB 5

ORGANISASI DAN JADWAL KERJA 5.1 Rencana Kerja dan Komposisi Tim 5.2 Tahapan Pelaporan dan Pembahasan

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT 

V-1 V-4

iii

 

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

 

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

2.6

2.7

2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 3.1 3.2 4.1 5.1 5.2 5.3

Profill Wilayah Kota Tanjungpingan Jumlah penduduk Kota Tanjungpinang Rasio Jenis Kelamin Kota Tanjungpinang Kepadatan Penduduk Kota Tanjungpinang Perkembangan Nilai PDRB Kota Tanjungpinang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010, menurut lapangan usaha/sektor ekonomi, 2013-2015 (juta rupiah) Perkembangan Nilai PDRB Kota Tanjungpinang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, menurut lapangan usaha/sektor ekonomi, 2013-2015 (juta rupiah) Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tanjungpinang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, menurut lapangan usaha/sektor ekonomi, 2013-2015 (persen) Banyak Tenaga Listrik Yang Digunakan Di Kota Tanjungpinagn Menurut Kokasi (Kwh), 2015 Banyak penggunan Air Minum Menurut Golongan di Kota Tanjungpingan,2015 Perkiraan Kebutuhan Prasarana Telekomunikasi Kota Tanjungpinang Panjang jalan menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan di kota Tanjungpinang 2011-2015 (km) Rencana Jalan di kota Tanjungpinang 2011-2015 (km) Arahan Fungsi Sistem Perkotaan Kota Tanjungpinang Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Tanjungpinang Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 20102030 Perbandingan Keuntungan dan Kerugian Metoda Tunnel Boring Machine dan Cut and Cover Jarak Kabel Tanah dengan Utilitas Lain Rincian Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ducting Utilitas Komposisi Tenaga Ahli Rencana Kerja Personil Jadwal Pelaksanaan Kerja

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT 

Halaman II-3 II-8 II-8 II-9 II-10

II-11

II-12

II-13 II-14 II-14 II-17 II-20 II-28 II-30 II-32 III-15 III-17 IV-3 V-1 V-2 V-3

iv

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

 

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 5.1

Peta Batas Kota Tanjungpinang Peta Adminstrasi Kota Tanjungpinang Dsitribusi Struktur Perekonomian Kota Tanjung Pingan Tahun 2015 Jaringan Jalan di Kecamatan Bestari Jaringan Jalan di Kecamatan Kota Tanjungpinang Jaringan Jalan di Kecamatan Tanjungpinang Timur Jaringan Jalan di Kecamatan Tanjungpinang Barat Peta Jarigan Jalan TPI Sistem Perkotaan Kota Tanjungpinang Dalam Konstelasi Perkotaan Nasional Zona-zona pada Rumaja, Rumija dan Ruwasja Contoh Potongan Meelintang Utilitas Jalan Penempatan Utilitas di daerah Perkotaan pada jalan 4 lajur 2 arah Penempatan Utilitas pada Jembatan Beton Penempatan Utiltas menempel pada jembatan Metode Boring Machine Metode Cut and Cover dengan menggunakan Box Culvert Metode Cut and Cover secara konvensional Ducting System Walkway Integrated Common Utility Gambar Struktur Organisasi

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT 

Halaman I-4 II-3 II-11 II-17 II-18 II-18 II-19 II-19 II-29 III-2 III-8 III-11 III-11 III-12 III-13 III-14 III-15 III-17 III-18 V-3

v

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

 

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 menjelaskan bahwa jalan/ jembatan sebagai bagian sarana transportasi mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan jalan/

Dengan

demikian

jembatan menduduki posisi penting yang strategis di dalam

kegiatan

pembangunan

terutama

untuk

dan

keamanan.

pembangunan

pengembangan

wilayah

dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2013 adalah peningkatan kondisi jaringan jalan/ jembatan, jumlah prasarana jalan/ jembatan yang terpelihara dan berfungsi, jumlah jaringan jalan/ jembatan, akses ke kawasan baru serta jumlah kapasitas angkut dengan program pembangunan jalan dan jembatan, dan program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan. Pembangunan jaringan jalan dan jembatan telah dilakukan secara bertahap baik itu melalui Pemerintah Propinsi

maupun Kabupaten/ Kota. Karena sebagai urat nadi

perekonomian nasional Pembangunan Jaringan mampu

Jalan

dan

Jembatan

diharapkan

menghubungkan Jalan Propinsi, menghubungkan antar kabupaten/ Kota di

Propinsi Kepulauan Riau, maupun meningkatkan penanganan non lintas agar senantiasa dapat berfungsi untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas barang dan jasa. Untuk

mendukung

kondisi

mantap

jalan

di

perkotaan

diperlukan bangunan

pelengkap jalan yang dapat difungsikan sebagai perletakan utilitas (pipa air, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, jaringan gas dan jaringan lainnya) dan selain itu juga dapat difungsikan sebagai drainase jalan. Mencermati kondisi yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang milik jalan yang ada di Kota Tanjungpinang, dimana hampir setiap tahunnya terjadi jaringan tersebut di ruas jalan

penggalian untuk

utama Galan arteri sekunder dan jalan

kolektor

primer/ sekunder, serta beberapa jalan lokal) menimbulkan dampak negatif berupa CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

I -1

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

  rusaknya keindahan kota dan terganggunya kelancaran lalu lintas serta rusaknya kondisi jalan yang ada, maka untuk jangka panjang sangat diperlukan beberapa solusi di antaranya Pemerintah harus menyiapkan sebuah sistem jaringan yang diperuntukan sebagai perletakan jaringan utilitasi tersebut. Selain itu, untuk lebih terarahnya konsep pembangunan infrastruktur khususnya

jalan

dan jembatan

diperlukan

suatu

masterplan sebagai acuan. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang maka perlu dilakukan kajian sebagai bentuk turunan dari RTRW. Dalam melakukan teknis (DED) Sistem Jaringan Utilitas Jalan memenuhi

Kriteria

di

Kota

perencanaan

Tanjungpinang

harus

Dasar Perencanaan Teknis berikut ini :

A. Kekuatan Unsur Struktural dan Stabilitas Keseluruhan Setiap unsur harus mempunyai kekuatan memadai untuk menahan beban kendaraan dan struktur lainnya sebagai kesatuan dari setiap unsur harus stabil pada pembebanan tersebut. B. Kelayanan Struktur Struktur harus berada dalam layanan pada beban batasan kelayanan. Hal ini berarti bahwa struktur tidak boleh mengalami retakan, lendutan atau getaran sedemikian rupa sehingga masyarakat menjadi khawatir atau utilitas menjadi tidak layak digunakan. C. Kesesuaian Tipe struktur yang dipilih harus sesuai dengan dan lokasi utilitas.

lingkungan,

kondisi alam

D. Ekonomis Rencana termurah yang sesuai dengan pendanaan dan faktor-faktor utama lainnya adalah yang umumnya terpilih. Penekanan harus diberikan pada biaya umur total struktur yang mencakup pemeliharaan dan pembangunan. Biaya E. Bentuk Estetika Struktur utilitas harus menyatu dengan alam sekitarnya dan menyenangkan untuk dilihat. Biasanya semakin tinggi nilai estetika struktur utilitas semakin tinggi biaya yang akan dipergunakan.

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

I -2

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

 

1.2

Maksud Dan Tujuan

Maksud dari pekerjaan ini adalah menciptakan kondisi mantap jalan sehingga mendukung kondisi baik secara fungsi jalan khususnya jalan perkotaan Tujuan kegiatan ini adalah tersediany dokumen Masterplan sistem Jaringan Jalan Perkotaan dan Sistem Jaringan Utilitas Jalan (pipa air, Jairngan telekomunikasi, jaringan listrik, jaringan gas dan jaringan lainya) di Kota Tanjungpinanf yang akan diusulkan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearah (APBD), APBD Provinsi atau APBN. Sistem Jaringan Utilitas jalan tersebut merupakan bagian dari maasterplan sisten jaringan jalan Perkotaan

1.3

Sasaran

Sasaran

utama

Anggaran, dalam pelaksanaan direncanakan

dari

pekerjaan

hal ini Dinas

ini

Pekerjaan

adalah Umum

membantu

Pengguna

Kota Tanjungpinang, dalam

DED Pembangunan Jaringan Utilitas Jalan Kota Tanjungpinang yang berdasarkan

Masterplan

Sistem Jaringan

Jalan

Perkotaan.

Sasaran lain yang diharapkan dapat diperoleh adalah : 1. Teridentifikasi permasalahan tata ruang di wilayah kota Tanjungpinang 2. Tersusunta asuatu dokumen masterplan sistem jaringan jalan kota Tanjungpinang 3. Teridentifikasi gambaran kinerja dan permasalahan akan kebutuhan utilitas di Kota Tanjungpinang. 4. Biaya dan tahapan pembangunan. 5. Kelayakan teknis, ekonomi dan lingkungan. 6. Tumbuhnya pandangan baru pentingnya perencanaan utilitas untuk menciptakan kondisi laik fungsi jalan dan metode pembangunan yang efektif dan efisien. 7. Meningkatkan kemampuan teknis perencanaan dan penguasaan teknologi dalam pelaksanaan konstruksi utilitas. 8. Menjadikan kegiatan ini sebagai ground training bagi praktisi utilitas kita dalam mengahadapi pembangunan tipe dan bentuk utilitas di masa mendatang.

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

I -3

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

 

1.4

Ruang Lingkup Wilayah Dan Lingkup Tugas

1.4.1 Lingkup Wilayah Lokasi pelaksanaan pekerjaan ini terletak wilayah Kota Tanjungpinang 

Sebelah utara



Sebelah Selatan : Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.



Sebelah Barat

: Kecamatan Galang Kota Batam.



Sebelah Timur

: Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.

: Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan.

Gambar 1.1 Peta Batas Administrasi Kota Tanjungpinang

1.4.2 Lingkup Subtansi Pada intinya lingkup kegiatan jasa konsultansi dalam pekerjaan ini terdiri dari beberapa tahapan yang meliputi : CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

I -4

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

 

1. Pemahaman

mengenai maksud dan tujuan dari Perencanaan Sistem Jaringan Utilitas Jalan yang disejalankan dengan Masterplan Sistem Jaringan Jalan Perkotaan

2. Persiapan 3. lnventarisasi data 4. Pembuatan Peta Rencana Kerja 5. Persiapan Personil dan Peralatan

6. Pembuatan Rencana Kerja 7. Pengumpulan Data Primer dan Sekunder serta Pengolahan Data

8. Koordinasi dengan lnstansi Terkait. 9. Analisis

dan penyusunan perencanaan jaringan jalan perkotaan, dan

utilitas dan masterplan

sistem

10. Sosialisasi dan presentasi tahapan laporan. 1.5

Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang di pakai adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 3. Undang-Undang

Nomor

29

Tahun

2007

tentang

Pemerintahan

Provinsi

DaerahKhusus IbuKota Jakarta Sebagai IbuKota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan. 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah beserta Petunjuk TeknisPelaksanaannya. 7. Keputusan Menteri Perhubungan No.KM 91/PR, 008/PHB-87 tentang Kebijakan Umum Transportasi 8. Keputusan Menteri Perhubungan No.KM 15/1997 tentang Sistem Transportasi Nasional CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

I -5

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

 

1.6

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan pendahuluan ini akan dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut : BAB 1 PENDAHULUAN Bab ini membahas mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup subtansi, ruang lingkup wilayah, landasan hukum dan sistematika penyajian. BAB 2 GAMBARAN UMUM KAWASAN Bab ini membahas membahas letak dan administrasi wilayah, profil demografi (jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penuduk), profil perekonomian (PDRB dan laju pertumbuhan PDRB). BAB 3 Studi Literatur Bab ini membahas pemahaman subtansi tinjuan literatur terkait pemahaman perencanaan jaringan jalan dan utilitas BAB 4 Pendekatan dan Metodoloi Bab ini membahas pendekatan teknis dan metodologi baik perencanaan, analisis dan pengumpulan data dalam penyusunan masterlpan jaringan jaalabn dan utilitas. BAB 5 KONDISI EKSISTING PELABUHAN Bab ini membahas program, jadwal kerja, membahas komposisi tim tenaga ahli, tanggung jawab perkerjaan dan penugasan tenaga ahli serta pelaksanaan penyusunan masterplan jaringan jalan Kota Tanjungpinang

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

I -6

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM WILAYAH 2.1

Sejarah Terbentuknya Tanjungpinang

A. Perkembangan Terbentuknya Kota Tanjungpinang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 58 tahun 1957 setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Kota Tanjungpinang menjadi ibukota Kabupaten Kepulauan Riau dan berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1957 dibentuklah Provinsi Riau dengan ibukotanya Tanjungpinang,namun tahun 1960 ibukota dipindahkan ke Pekanbaru. Setelah lama menjadi ibukota Kabupaten Kepulauan Riau, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1983 tanggal 18 Oktober 1983 Tanjungpinang ditetapkan sebagai Kota Administratif. Selanjutnya pada tahun 2001 sesuai dengan SK Mendagri Nomor 5 tahun 2001

tanggal

21

Juni

2001,

Kota

Administratif

Tanjungpinang

menjadi

Kota

Tanjungpinang. Dan saat ini Tanjungpinangmenjadi Ibukota Provinsi Kepulauan Riau dengan membawahi

4 kecamatan yaitu

Kecamatan

Bukit Bestari,

Kecamatan

Tanjungpinang Timur, Kecamatan Tanjungpinang Kota dan Kecamatan Tanjungpinang Barat dengan 18 Kelurahan. Sedangkan sebelumnya pada tahun 2000 Kota Administratif Tanjungpinang membawahi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur serta terdiri dari 10 Kelurahan. Kota Tanjungpinang adalah salah satu kota sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Dengan Koordinat 0º5' Lintang Utara; 104º27' Bujur Timur. Kota ini memiliki pesona menarik dengan beragam kultur budaya suku dari hampir seluruh Indonesia masuk ke kota ini, dengan bahasa Melayu yang masih tergolong klasik, dan sedikit unik terdengar di telinga orang-orang dari luar kota namun memiliki daya tarik tersendiri. Kota ini memiliki cukup banyak area wisata seperti Pulau Penyengat yang hanya berjarak kurang lebih 2 mil dari pelabuhan laut Tanjungpinang, pantai Trikora dengan pasir putihnya kurang lebih 65 km dari kota dan pantai Cermin di pusat kota. Tanjungpinang ditingkatkan statusnya menjadi kota dengan UU Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001. Pelabuhan laut Tanjungpinang (pelabuhan Sri Bintan Pura) memiliki kapal-kapal jenis feri dan feri cepat termasuk juga speedboat untuk akses domestik ke

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -1

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

pulau Tanjungpinang dan kota-kota lain di Riau daratan, kepulauan Karimun dan Kundur, serta akses internasional ke negara Malaysia dan Singapura. B. Sejarah Kota Tanjungpinang Sebelum kemerdekaan, Kota Tanjungpinang berasal dari Kerajaan Melayu yang didirikan sekitar Abad XVI. Menurut sejarah pusat pmerintahan berkedudukan di Pulau Penyengat, sekarang ini menjadi lokasi pariwisata budaya sebagai pusat pengembang budaya melayu. Dengan raja pertama yang memerintah adalah bernama Raja Abdul Rahman. Pada masa pemerintahan rajanya dari tahun 1722-1911 menjalankan dengan adil dan bijaksana, sehingga kesejahteraan rakyatnya meningkat dan selain itu juga berhasil menjalankan roda pemerintahannya, sehingga terkenal di Nusantara serta kawasan Semenanjung. Setelah Sultan Riau wafat pada Tahun 1911, kerajaan tersebut diteruskan oleh keturunannya dan raja terakhir adalah Raja Jakfaar dan Istrinya bernama Engku Putri Hamidah. Kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia diperoleh dari penjajahan, maka pada era otonomi daerah wilayah kerajaan ini menjadi bagian dari Kota Tanjungpinang. Tugu proklamasi yang berada dekat dengan pelabuhan Tanjungpinang. Kota Tanjungpinang setelah depenitif dengan melalui pemilihan Walikota oleh DPRD Kota Tanjungpinang, maka sebagai Walikota yang terpilih untuk pertama kalinya, adalah Suryatati A. Manan menjadi Kepala Daerah, beliau memerintah tahun 2002. Pusat pemerintahan berada di Kota Tanjungpinang di pemukiman padat penduduk dan untuk masa akan datang pusat pemerintah dipusatkan bagian selatan yaitu di Senggarang, hal ini adalah sebagai mengimbangi kesenjangan pembangunan dan kepadatan penduduk yang selama ini berpusat di kota lama (bagian sebelah utara).

2.2 2.2.1

Letak Geografis Letak gografis

Kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintan dengan letak geografis berada pada 00 51' s/d 00 59' LU dan 104 23' s/d 104 34' BT. Wilayah Kota Tanjungpinang mencapai 239,50 KM2 dengan keadaan geologis sebagian berbukit-bukit dan lembah yang landai sampai tepi laut. Batas Wilayah :

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -2

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN



Sebelah utara : Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan.



Sebelah Selatan : Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.



Sebelah Barat : Kecamatan Galang Kota Batam.



Sebelah Timur : Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan.

Gambar 2.1. Peta Adminstrasi Kota Tanjungpinang

Luasan Kota tanjungpinang tersebar untuk wilayah daratan sebesar 150,86 km2 dan luas lautan 107,96 km2 dengan total 258,82 km2. Unutk pulau yang dihuni terdapat 4 pulau dan 5 pulau kosong, untuk lebihjelsnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini Tabel 2.1. Profill Wilayah Kota Tanjungpinang

Karateristik  Luas Wilayah(km2)  a.Luas Daratan(km2)  b.Luas Lautan(km2) Jumlah Pulau  a.Pulau Berpehuni b.Pulau Kosong 

Luas Kota Tanjungpinang  258,82  150,86  107,96  9  4  5 

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang 2015,diolah 2016

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -3

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

2.2.2

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Topografi

Wilayah Kota Tanjungpinang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang pada umumnya merupakan

daerah dengan dataran landai di bagian pantai,

memiliki topografi

yang bervariatif dan bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar dari 0- 2% hingga 40% pada wilayah pegunungan. Sedangkan ketinggian wilayah pada pulau-pulau yang terdapat di Kota Tanjungpinang berkisar antara 0-50 meter di atas permukaan hingga

mencapai

ketinggian

400-an

meter

diatas

permukaan

laut

laut. Secara

keseluruhan kemiringan lereng di Kota Tanjungpinang relatif datar, umumnya didominasi kelerengan yang berkisar antara 0-2% dengan luas wilayah mencapai 75,30 Km², dan kemiringan lereng 2-15% mempunyai luas sekitar 51,15 Km². Sedangkan kemiringan lereng 15- 40% memiliki luas wilayah paling sedikit yaitu 5,09 Km². 2.2.3

Iklim

Kondisi iklim dan curah hujan di Kelurahan Dompak dan

Senggarang secara umum

memiliki kondisi yang sama dengan Kota Tanjungpinang. Perubahan angin di wilayah ini dapat dilihat dari musim angin. Musim angin utara berlangsung dari Bulan Desember sampai dengan Bulan Februari. Angin musim timur berlangsung dari Bulan Desember sampai dengan Bulan Febuari. Angin musim selatan berlangsung Bulan Maret sampai dengan Bulan Mei. Musim Angin Selatan berlangsung dari Bulan September sampai November. Pergantian musin yang terjadi setiap waktu ini menyebabkan arah angin tidak menentu atau disebut musim pancaroba. (RDTRK BWK IV Kota Tanjungpinang,2009) Pada umumnya daerah Tanjungpinang beriklim tropis basah, dengan temperatur berkisar antara 18-30oC. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2008 sekitar 86%, sedangkan yang tertinggi mencapai 99% dan terendah 58%. Gugusan kepulauan di Tanjungpinang mempunyai curah hujan cukup dengan iklim basah, berkisar antara 2000-2500 mm/th. Rata-rata curah hujan per hari ± 17,0 milimeter, dengan jumlah hari hujan sebanyak ± 16,8 per bulan. (RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2010 - 2030, 2011). Curah hujan tertinggi tahun 2008 terjadi pada bulan Maret Desember (472,5 mm), sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Mei (135,2 mm). Temperatur ratarata terendah 22,50C dengan kelembaban udara 83-89%.Kota Tanjungpinang mempunyai 4 (empat) macam perubahan arah angin yaitu (RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2010 2030, 2011):

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -4

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

LAPORAN PENDAHULUAN



Bulan Desember-Februari

: Angin Utara



Bulan Maret-Mei

: Angin Timur



Bulan Juni-Agustus

: Angin Selatan



BulanSeptember-November : Angin Barat

2.2.4

Utilitas

Hidrografi

Keberadaan air permukaan di area FTZ Dompak terdistribusi oleh sungai Dompak dan Sungai Belading sedangkan Kelurahan Senggarang terdistribusi oleh sungai Papah dan sungai Senggarang. Dalam siklus hidrologi, keberadaan air tanah dipengaruhi oleh air permukaan. Sungai-sungai yang mengalir di Kota Tanjungpinang kebanyakan kecil-kecil dan dangkal, seperti halnya sungai-sungai yang ada di Pulau Bintan, dan tidak sepenuhnya dipergunakan untuk lalu lintas pelayaran. Pada umumnya hanya digunakan untuk saluran pembuangan air dari daerah rawa-rawa tertentu. Selain sebagai saluran drainase

sungai

yang

cukup

besar

dimanfaatkan

sebagai

sumber

air

baku

bagi penduduk kota dan sekitarnya. Adapun sungai-sungai yang terdapat di Kota Tanjungpinang antara lain adalah: Sungai Gugus, Sungai Terusan, Sungai Papah, Sungai Senggarang, Sungai Sei Payung, dan Sungai Dompak.(RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2010 - 2030, 2011) Secara umum tatanan air bawah tanah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan keterdapatannya. Air bawah tanah tersebut terdapat dalam berbagai sistem akuifer dengan litologi yang berbeda-beda. Adapun air bawah tanah tersebut terdiri dari (RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2010 - 2030, 1) a. Air Bawah Tanah Dangkal Air

bawah

aluvium

tanah

dangkal

pada

umumnya

tersusun

atas

endapan

dan kedudukan muka air bawah tanah mengikuti bentuk topografi

setempat.

Lapisan akuifer ini pada umumnya tersusun atas pasir, pasir

lempungan, dan lempung pasiran yang bersifat lepas sampai kurang padu dari endapan aluvium dan hasil pelapukan granit. Kedudukan muka air bawah tanah akan menjadi semakin dalam di daerah yang topografinya tinggi dengan daerah sekitarnya.

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -5

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Kedalaman muka air bawah tanah pada umumnya sekitar 2-3 m. Air bawah tanah dangkal ini tersusun atas lapisan akuifer bebas (unconfined aquifer) yang

di

beberapa tempat bagian bawahnya dibatasi oleh lapisan kedap air yang berupa lapisan lempung dan lempung pasiran. Ketebalan rata-rata lapisan akuifer air bawah tanah dangkal sekitar 13 m dan pada umumnya akan menipis ke arah perbukitan. b. Air Bawah Tanah Dalam Air bawah tanah dalam di Kota Tanjungpinang tersusun atas litologi berupa pasir kompak, pasir, dan pasir lempungan dan tersusun atas sistem akuifer bebas (unconfined aquifer), walaupun di beberapa tempat terdapat lapisan kedap air yang berupa lempung dan lempung pasiran yang tidak menerus atau hanya membentuk lensa-lensa, sehingga di beberapa tempat terbentuk sistem akuifer tertekan (confined aquifer) atau semi tertekan sehingga

secara

umum

sistem

akuifer

(semi

confined

aquifer),

yang berkembang di wilayah Pulau

Bintan, Kota Tanjungpinang tergolong multi-layer dimana antara satu lokasi dengan lokasi lain kedalaman lapisan akuifernya tidak berada pada level yang sama. Pada bagian bawah dari lapisan akuifer dalam dibatasi oleh granit yang bersifat kedap air sampai mempunyai sifat kelulusan terhadap air yang kecil tergantung adanya celah atau rekahan pada tubuh granit tersebut. Ketebalan ratarata lapisan akuifer air bawah tanah dalam berkisar sekitar 26 m. Sedangkan keterdapatan mata air muncul pada batuan sedimen yang terdapat dalam mata air bawah

tanah

perbukitan

bergelombang.Tipe

pemunculannya

umumnya

diakibatkan oleh pemotongan topografi pada tekuk lereng dengan dataran. Mata air tersebut dapat dimanfaatkan untuk air minum penduduk sekitarnya. 2.2.5

Geologi

Kondisi jenis dan tekstur tanah berpengaruh terhadap kondisi eksisiting wilayah terkait dengan daya dukung lahan terhadap aglomerasi wilayah setempat, dan erat kaitannya dengan tingkat kesuburan tanah, kepekaan terhadap erosi, maupun permeabilitas tanah dalam penyerapan air hujan maupun dalam distribusi air tanah. Berdasarkan material penyusunnya, tanah diklasifikasikan menjadi 3(tiga) yaitu pasir, lumpur, dan lempung. Secara garis besar jenis tanah yang mendominasi di Kota Tanjungpinang termasuk di Kelurahan Dompak dan Senggarang berjenis Podsolik Merah Kuning yaitu tanah masam dengan tekstur pasir berlempung. (RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2010 CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -6

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

2030,2011). Kondisi tekstur tanah menunjukan karakteristik tanah menurut tingkat kehalusan tanah. Kondisi tekstur tanah diKota Tanjungpinang di bagi menjadi 3(tiga) jenis, yaitu: 

Tekstur tanah halus. Menyebar hanya sedikit, yaitu di sebagian tanah dengan kelerengan 0-2% pada daerah pantai.



Tekstur

tanah

sedang.

Menyebar

pada

sebagian

tanah

di

Kota

Tanjungpinang dengan kelerengan 0-2%, sebagian besar tanah dengan kelerengan 2-15%, seluruh tanah dengan kelerengan 15-25%, sebagian kecil tanah dengan kelerengan 25- 40%. 

Tekstur tanah kasar. Menyebar di sebagian kecil tanah dengan kelerengan 215%, sebagian besar tanah dengan kelerengan 25-40% dan sebagian tanah dengan kelerengan > 40.

Kondisi tekstur tanah di Kelurahan Dompak sebagian besar didominasi oleh tekstur tanah halus yang memiliki luas 838,5 Ha atau 63,5% (Sedangkan Kondisi tekstur tanah yang dominan di Kelurahan Senggarang sebagian besar berupa tekstur tanah halus yang memiliki luas 837 Ha atau 64,3% (Peta Jenis dan Karakter Tanah Kota Tanjungpinang, 2008). 2.2.6

Penggunaan Lahan dan Pemanfaatan Ruang

Ada beberapa kelurahan yang memiliki tanah yang bisa dikembangkan untuk sektor pertanian bukan sawah, diantaranya yaitu Kelurahan Batu Sembilan, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kelurahan Pinang Kencana, Kelurahan Penyengat, Kelurahan Kampung Bugis dan Kelurahan Senggarang. Kelurahan yang memiliki lahan sektor pertanian bukan sawah terbesar yaitu Kelurahan Senggarang Kecamatan Tanjungpinang Kota dengan perkiraan luas lahan sebesar 1.725 Ha. Hal ini memberikan gambaran kepada kita mengenai kelurahan yang memiliki potensi pertanian bukan sawah yang bisa dikembangkan menjadi sentra pertanian di Kota Tanjungpinang . Pada umumnya lahan pertanian bukan sawah tersebut merupakan lahan yang digunakan untuk sektor perkebunan, palawija dan juga hutan lindung.

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -7

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

2.3

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Gambaran Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2015, jumlah sementara penduduk Kota Tanjungpinang sebesar 202.215 orang. Dengan 102.331 orang penduduk laki-laki dan 99.884 orang penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.2. Jumlah penduduk Kota Tanjungpinang Kecamatan Bukit Bestari Tanjungpinang Timur Tanjungpinang Kota Tanjungpinang Barat 2015 2014 2013 2012 2011

Laki-laki 29.713 40.467

Perempuan 29.265 39.046

Total Jumlah Penduduk

8.994 23.157

8.567 23.006

17.561 46.163

102.331 101.137 99.769 98.417 97.037

99.884 98.586 972.111 95.682 94.250

202.215 199.723 1.071.880 194.099 191.287

58.978 79.513

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang 2015,diolah2016

Sex Ratio merupakan Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu, dan biasanya dinyatakan sebagai jumlah laki-laki per 100 perempuan. Kegunaan dari indikator ini yaitu untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil serta penentuan kebijakan di bidang kependudukan lainnya. Pada tahun 2015, seluruh kecamatan di Kota Tanjungpinang memiliki angka sex ratio diatas 100. Sex ratio Kecamatan Tanjungpinang Kota merupakan sex ratio terbesar dengan nilai yaitu 104,98. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan terdapat 104-105 penduduk laki-laki. Tabel 2.3. Rasio Jenis Kelamin Kota Tanjungpinang

Kecamatan Bukit Bestari Tanjungpinang Timur Tanjungpinang Kota Tanjungpinang Barat 2015

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

Rasio Jenis Kelamin 101,53 103,64 104,98 100,66 102,45 II -8

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

2014 2013 2012 2011

102,59 102,63 102,86 102,96

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang 2015,diolah 2016

Dengan adanya data mengenai distribusi penduduk hal ini memungkinkan untuk melihat sebaran penduduk per wilayah. Informasi tentang distribusi kepadatan penduduk secara geografis dan terkonsentrasinya penduduk di suatu tempat memungkinkan pemerintah mengatasi kepadatan penduduk.Kepadatan penduduk yang tertinggi di Kecamatan Tanjungpinang Barat dengan kepadatan penduduk sebesar 10.035,43 km2 dan terrendah di Kecamatan Tajungpinang Kota sebesar 442,23 km2, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini Tabel 2.4. Kepadatan Penduduk Kota Tanjungpinang

Kecamatan Bukit Bestari Tanjungpinang Timur Tanjungpinang Kota Tanjungpinang Barat 2015 2014 2013 2012 2011

Luas Daratan (km) 46,51 60,04

Penduduk 58.978 79.513

Kepadatan Penduduk 1.268,07 1.324,33

39,71

17.561

442,23

4,60

46.163

10.035,43

150,86 150,86 131,54 131,54 131,54

202.215 199.723 196.980 194.099 191.287

1.340,41 1.323,90 1.497,49 1.475,59 1.454,21

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang 2015,diolah 2016

2.4

Gambaran Sosial Ekonomi

Pada tahun 2015 Kota Tanjungpinang berdasarkan nilain PDRB Harga Belaku sebesar 14.767.188 juta rupiah. Nilai PDRb atas harga berlaku Kota Tanjungpinang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 22015 sudah mulai menggunakan tahun dasar 2010 sehingga mengakibatkan adanya perubahan angka PDRB dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 secara fluatuasi. Sektor yang

memberikan kontribusi kepada

PDRB Kota Tanjungpinang adalah sektor kontruksi sebesar 34,85 % dan sektor Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor sebesar 22,56 %. Sedangkan yang terendah adalah sektor Pertambangan Dan Penggalian 0,02 %,

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -9

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang sebesar 0,06 % dan Pertanian 0,83 %, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini Tabel 2.5. Perkembangan Nilai PDRB Kota Tanjungpinang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010, menurut lapangan usaha/sektor ekonomi, 2013-2015 (juta rupiah) Lapang Usaha/Sektor Ekonomi Pertanian Pertambangan Dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik Dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang Kontruksi Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor Transportasi Dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Informasi Dan Komunikasi Jasa Keuangan Dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintah, Pertahanan Dan Jamninan Sosial Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial Jasa Lainya PDRB

2013 Nilai(jt) Persen 118.390 0,64

2014 Nilai (jt) Persen 125.287 0,85

2015 Nilai (jt) Persen 135.753 0,83

918.695

4,99

50.938

0,34

3.320

0,02

918.695

4,99

999.195

6,77

1.096.191

6,73

24.792

0,13

20.592

0,14

22.184

0,14

8.541

0,05

9.664

0,07

10.431

0,06

4.811.764

26,16

5.418.790

36,69

5.839.969

35,85

2.634.097

14,32

3.162.440

21,42

3.675.572

22,56

764.070

4,15

895.503

6,06

1.083.420

6,65

150.331

0,82

170.389

1,15

194.785

1,20

404.628

2,20

412.944

2,80

474.725

2,91

430.969

2,34

475.963

3,22

526.194

3,23

4.980.625 1.694

27,07 0,01

460.401 1.842

3,12 0,01

517.295 2.076

3,18 0,01

1.260.610

6,85

1.490.731

10,09

1.521.694

9,34

497.113

2,70

549.136

3,72

603.663

3,71

325.050

1,77

360.473

2,44

397.039

2,44

147.042 18.397.105

0,80 100

162.902 14.767.188

1,10 100

185.631 16.289.943

1,14 100,00

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang 2015,diolah 2016

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -10

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang 2015,diolah 2016

Gambar 2.2. Dsitribusi Struktur Perekonomian Kota Tanjung Pingan Tahun 2015

Jika dilihat dari perkembangan laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga konstan tahun 2010, Kota tanjungpingan memiliki nilai PDRB untuk tahun 2013 sebesar 11.295.842,50  juta, tahun 2014 sebesar 11.996.617,00  juta dan tahun 2015 sebesar 12.642.751,20  juta. Dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2014 seberar 5,58 % dan tahun 2015 sebesar 5,59 %. Untuk lebih jelasnya dpat dilihat pada tabel dbiawa ini Tabel 2.6. Perkembangan Nilai PDRB Kota Tanjungpinang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, menurut lapangan usaha/sektor ekonomi, 20132015 (juta rupiah)

Lapang Usaha/Sektor Ekonomi  Pertanian Pertambangan Dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik Dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang Kontruksi

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

2013  101.653,00 373.334,70  795.766,90  24.193,00  7.884,40

2014  106.331,40  42.010,10  845.296,90  25.385,50  8.454,80 

2015  109.482,20 1.147,80  891.228,10  26.664,50  8.715,40

3.903.061,60 

4.239.463,40 

4.454.142,30 

II -11

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

LAPORAN PENDAHULUAN

Lapang Usaha/Sektor Ekonomi Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor Transportasi Dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Informasi Dan Komunikasi Jasa Keuangan Dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintah, Pertahanan Dan Jamninan Sosial Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial Jasa Lainya PDRB

Utilitas

2013 2.288.861,50 

2014  2.579.407,80 

2015 2.771.105,20 

651.834,50  707.656,00  777.299,80  134.046,60  145.812,50  156.002,40  386.809,10  421.486,30  465.793,90  377.758,10 401.635,40  416.991,10 368.266,50 393.366,40  419.400,80 1.683,20  1.780,00  1.880,50  1.025.003,80  1.096.105,50  1.176.181,50  430.946,80  461.566,20  491.388,60  290.613,80 380.405,50  327.344,20 134.125,00  140.453,30  147.982,90  11.295.842,50  11.996.617,00  12.642.751,20

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang 2015,diolah 2016

Tabel 2.7. Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tanjungpinang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, menurut lapangan usaha/sektor ekonomi, 2013-2015 (persen) Lapang Usaha/Sektor Ekonomi

2014

2015

4,6

2,96

-88,72

97,27

Industri Pengolahan

6,22

5,43

Pengadaan Listrik Dan Gas

4,93

5,04

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang

7,18

3,08

Kontruksi

8,62

5,06

12,69

7,43

8,56

9,23

Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum Informasi Dan Komunikasi

8,78

7

8,97

10,5

Jasa Keuangan Dan Asuransi

6,32

3,82

Real Estate

6,81

6,63

Jasa Perusahaan

5,57

6,65

Administrasi Pemerintah, Pertahanan Dan Jamninan Sosial Jasa Pendidikan

9,94

7,31

7,11

6,46

Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial Jasa Lainya

6,12

6,14

4,72

5,36

PDRB

5,58

5,99

Pertanian Pertambangan Dan Penggalian

Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor Transportasi Dan Pergudangan

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang 2015,diolah 2016

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -12

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

2.5

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Gambaran Utilitas Sarana dan Prasarana

2.5.1

Listrik

Energi listrik merupakan salah satu prasarana kota dan merupakan kebutuhan pokok bagi suatu kota guna menunjang berbagai kegiatan usaha dan aktivitas lainnya dalam rangka untuk mengadakan pertumbuhan dan perkembangan kota yang hasilnya akan dirasakan oleh penduduk itu sendiri. Seabgaian besar penduduk kota Tanjungpinang telah menimati listrik PLN. Sekitar 89,18% rumaha tangga di kota tanjungpinang menggunakan listrik PLN, sebagai sumber penerangan. Saat ini sebaran penggungan tenaga lisitrik berdasarakan lokasi tersebar rayon kota dengan tenaga listrik sebesar 139.441.584 KWH, dan bintan center sebesar 101.037.239 kwh, untuk lebih jelasnya dpat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 2.8. Banyak Tenaga Listrik Yang Digunakan Di Kota Tanjungpinang

Menurut Kokasi (Kwh), 2015 Lokasi Rayon Kota Bintan Center (termasuk Kantor jaga senggarang) Sub.Rtg.Penyegat

Pabrik

Kantor,Sekolah,Hotel,Ruko 70.886.336

Rumah Tangga 42.211.250

Lampun Jalan 6.334.172

20.009.826

139.441.584

4.681.018

40.897.486

52.201.828

3.256.907

101.037.239

-

151.840

Jumlah

24.690.844 111.935.662 Sumber : BPS Kota Tanjungpinang 2015,diolah 2016

Jumlah

857.370

66.339

1.075.549

95.270.448

9.657.418

241.554.372

Rencana pengembangan jaringan prasarana energi terutama prasarana energi listrik di Kota Tanjungpinang diarahkan untuk terlaksananya penyediaan dan keseimbangan pemasokan kebutuhan listrik di seluruh wilayah Kota Tanjungpinang terutama bagi kegiatan sosial ekonomi dan kebutuhan rumah tangga. Adapun rencana dari sistem jaringan energi di Kota Tanjungpinang dilakukan dengan sistem interkoneksi jaringan energi Pulau Bintan. Dalam rangka meningkatkan daya listrik dan keandalan layanan tegangan listrik bagi pemenuhan kebutuhan yang diperkirakan meningkat pesat di masa datang. Dalam rangka mendukung keperluan transmisi listrik tegangan tinggi (150 KV) dari rencana pembangunan PLTU baru yang dilokasikan di sebelah Barat Kawasan Industri Lobam, direncanakan untuk membangun 1 Gardu Induk (GI) di GI Air Raja, Kota Tanjungpinang, selain baru 2 Gardu Induk (GI) lainnya, yaitu GI-Lobam danGI-Kijang. Selain rencana pembangunan PLTG juga terdapat rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Galang Batang (30 MW), PLTU Tanjungpinang, dan PLTU Tanjung Kasam (60 MW) serta pembangunan jaringan PLTU interkoneksi Batam – Bintan (60 MW) dan pengembangan jaringan interkoneksi Pulau Bintan – Pulau Penyengat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap energi listrik di Kota Tanjungpinang sampai tahun 2030, direncanakan dikembangkan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Air Raja dan PLTD Suka Berenang (43 MW).

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -13

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

2.5.2

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Air Minum

Untuk memenughi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kota Tanjungpinang di kelola Oleh perushaan daerah air minum (PDAM) Tirta Janggi tanjungpinang. Produksi air bersih tahun 2015 mencapai 5,40 juta m3 denga mengalaim peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangakan dari sebara penggunaan pemakaian air bersih terbanyak adalah rumah tangga sebesar 10.976, perusahaan niaga sebear 376, dan sosial sebesar 202, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tebal dibawah ini Tabel 2.9. Banyak penggunan Air Minum Menurut Golongan di Kota Tanjungpingan,2015

Golongan Pemakaian Perushaan Niaga Rumaha Tangga  Hotel/Objek Wisata/Industri  Sosial/Umum  Instansi  Pemerintahn/Pelabuhan  lainya 

Jumlah 376 10976 220 202 146 0

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang 2015,diolah 2016

Terbatasnya sumber air di Kota Tanjungpinang khususnya dan Pulau Bintan pada umumnya, menuntut perlunya dicari alternatif lokasi yang dapat dijadikan sebagai catchment area/waduk guna dapat menampung buangan air hujan dengan kapasitas yang cukup besar. Pembuatan waduk baru di Kota Tanjungpinang sangat memungkinkan mengingat struktur batuan yang ada umumnya mempunyai tingkat permeabilitas rendah, sehingga sulit untuk diresapkan ke dalam tanah. Waduk dan kolong yang terdapat di Kota Tanjungpinang, seperti waduk Sei Timun dan Kolong Sungai Nyirih di Kelurahan Senggarang yang berfungsi sebagai reservoir air agar betul-betul layak dikonsumsi sebagai air minum perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai kualitas air tersebut Di samping itu ke depan diharapkan seluruh Kota Tanjungpinang sudah terlayani air bersih dari PDAM. Arahan rencana pengembangan pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Tanjungpinang, adalah : 1. Pembangunan dan pengembangan Kolong-kolong yang potensial sebagai reservoir air, seperti: Kolong Komplek Korem dan Kolong Sungai Nyirih sebagai alternatif sumber air bersih. 2. Sebelum disalurkan ke konsumen, air perlu diolah sehingga sesuai dengan standar kualitas air bersih yang ditangani oleh perusahaan tertentu, seperti: PAM atau PDAM.

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -14

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

3. Menjaga dan melindungi sumber air bersih dengan memberi kawasan perlindungan pada setiap wilayah sumber air. Sumber air baku alternatif untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Tanjungpinang adalah pemanfaatan waduk dan kolong-kolong pasca tambang. Adapun waduk/kolong yang dapat dijadikan alternative sumber air baku adalah sebagai berikut : a) Waduk Teluk Sungai Gesek b) Waduk Sungai Dompak c) Kolong Sei Nyirih d) Kolong Sei Timun e) Sei Toucang Secara garis besar rencana pengembangan air bersih di Kota Tanjungpinang dibagi menjadi dua, yaitu : 1. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air bersih jangka pendek – menengah dilakukan melalui : 

Mempertahankan pelayanan waduk Sei Pulai dengan diperkuat

intake Sei

gesek untuk pelayanan ± 80.000 jiwa (405 saat ini) dan interkoneksi dengan waduk Galang Batang. 

Pemanfaatan kolong-kolong tambang dan tampungan lainnya sebagai sumber air baku.



Pemanfaatan air laut sebagai air baku diarahkan di Gudang Minyak

dan

Tanjung Ayun Sakti. 2. Rencana pengembangan sistem jaringan air berih di Kota Tanjungpinang jangka panjang dilakukan melalui pembangunan Estuari DAM muara Sungai Dompak sebagai sumber air baku untuk pelayanan seluruh Kota Tanjungpinang,

2.5.3

Jaringan Telepon

Pada dasarnya untuk jaringan telepon sendiri yang dapat melayani kebutuhan masyarakat Kota Tanjungpunang saat ini telah tersedia. Selama ini jaringan telepon yang sering digunakan oleh sebagian masyarakat wilayah kajian masih berupa jaringan komunikasi telepon selular. Sejauh ini jaringan telepon belum menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat wilayah kajian. Meskipun demikian, dalam rangka mengembangkan serta merencanakan pengembangan wilayah kajian tersebut tetap harus dapat memberikan

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -15

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

kemudahan pelayanan khususnya di bidang komunikasi, terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Tabel Error! No text of specified style in document..1 Perkiraan Kebutuhan Prasarana Telekomunikasi Kota Tanjungpinang Tahun 2015 No

Kecamatan

1

Bukit Bestari

2

Tanjungpinang

Jumlah Penduduk 2015 (jiwa)

Timur 3

Tanjungpinang Kota

4

Tanjungpinang Barat

Kota Tanjungpinang

Jumlah Rumah (unit)

Jumlah (Unit)

Perkiraan Keb. SST Kav.

Kav.

Kav.

Besar

Sedang

Kecil

Jumlah (SST)

Pelayan. Umum dan Komersial

Telepon Umum

Kav.

Kav.

Kav.

Besar

Sedang

Kecil

58,978

1,300

3,901

7,802

13,003

1,300

1,950

1,950

5,201

780

65

79,513

1,554

4,663

9,326

15,544

1,554

2,332

2,332

6,218

933

78

17,763

511

1,534

3,068

5,114

511

767

767

2,045

307

26

46,163

1,323

3,969

7,937

13,229

1,323

1,984

1,984

5,292

794

66

202,215

6,559

4,689

14,067

28,134

46,890

4,689

7,033

7,033

18,756

2,813

Sumber : RTRW Kota Tanjungpinang 2011,diolah 2016

Berdasarkan pengamatan pertumbuhan pengembangan sambungan telepon dengan teknologi

sambungan

kabel

agaknya

merupakan

kendala.

Mengingat

dalam

pelaksanaannya memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. Tetapi hal itu masih merupakan peluang/potensi bagi PT. Telkom untuk mengembangkan jaringan teleponnya sebagai upaya untuk memberikan dukungan atas perkembangan wilayah. Kendala yang dihadapi adalah memberikan pelayanan pada suatu kegiatan yang letaknya secara geografis sulit untuk dicapai. Pada tempat-tempat yang sulit dicapai, mungkin hanya bisa dicapai dengan menggunakan teknologi khusus seperti pemanfaatan gelombang microwave. Dengan melihat kecenderungan pertumbuhan teknologi informasi yang berkaitan dengan telekomunikasi sangat pesat, sehingga mendorong pertumbuhan pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi, termasuk

pembangunan menara, maka untuk

meningkatkan jaringan pelayanan telekomunikasidi Kota Tanjungpinang direncanakan penataan pemanfaatan ruang untuk prasarana telekomunikasi melalui pengembangan menara bersama telekomunikasi. Pengembangan menara bersama telekomunikasi ini bertujuan agar pembangunan menara telekomunikasi dapat lebih efisien dan efektif serta memperhatikan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha. Lokasi pengembangan menara bersama telekomunikasi di Kota Tanjungpinang direncanakan di 28 titik ynag tersebar di seluruh Kota Tanjungpinang.

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -16

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

2.5.4

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Jaringan Jalan

Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya, yang diperuntukan bagi lalu lintas. Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Saat ini kondisi prasarana jalan Kota Tanjungpinang tahun 2015 untuk permukaan aspal sebesar 239,92 km, kerikil/semen 120,96 km dan tanaha 399,57 km, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah. Begitu juga kondisi jalan di Kota Tanjungpinang yang mengalami rusak berat dari tahun 2011 sebesar 60,08 km, tahun 2012 sebesar 35,68 km, 2014 149,42 km dan tahun 2015 sebesar 155,10. Gambaran tersebut menunjukan dari tahun ke tahun kondisi jalan Kota tanjungpingan mengalami peningkatan kerusakan jalan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini : Tabel Error! No text of specified style in document..2 Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan di kota Tanjungpinang 2011-2015 (km) Tahun

Jenis Permukaan (km)

Kondisi Jalan (km)

Aspal

Kerikil/semen

Tanah

Baik

Sedang

Rusak

Rusak Berat

2011

314,14

22,81

391,95

227,59

39,63

64,65

60,08

2012

220,22

33,02

305,92

211,41

19,87

28,96

35,68

2013

-

-

500,98

-

-

-

-

2014

367,93

26,33

415,91

126,01

53,36

87,12

149,42

2015

239,92

120,96

399,57

124,21

68,28

51,98

155,10

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang 2015, diolah 2016

Gambar 2.3. Jaringan Jalan di Kecamatan Bestari

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -17

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Gambar 2.4. Jaringan Jalan di Kecamatan Kota Tanjungpinang

Gambar 2.5. Jaringan Jalan di Kecamatan Tanjungpinang Timur

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -18

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Gambar 2.6. Jaringan Jalan di Kecamatan Tanjungpinang Barat

Gambar 2.7.Peta Jarigan Jalan TPI CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -19

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Peningkatan kondisi jalan di Kota Tanjungpinang merupakan perbaikan kondisi jalan yang sudah ada dan pelebaran jalan. Adanya peningkatan kondisi jalan ini akan meningkatkan aksesibilitas pada dua wilayah yang dihubungkan oleh ruas jalan tersebut. Adapun rencana penetapan fungsi jaringan jalan di Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini : Tabel Error! No text of specified style in document..3 Rencana Jalan di kota Tanjungpinang Nama Ruas Jalan / Jembatan

Panjang (Km)

Sistem

Fungsi

Status

Jl. Tanjung Mocoh

2.917

Primer

Arteri

Jl. Kelam Pagi – Sp. Wacopek – Sp. Km 13 Jl. Nusantara

11,049

Primer

Arteri

Strategis Nasional Strategis Nasional

Jl. Sp. Wacopek – Sp. Km 13 Jl. Nusantara – Sp. Km 14 Jl. Tanjung Uban (Senggarang) Jl. Sp. Km 14 Jl. Tanjung Uban (Senggarang) – Sp. Madong

8,640

Primer

Arteri

6,650

Primer

Arteri

Jl. Sp. Madong – Jl. Tanjung Geliga

7,765

Primer

Arteri

Jl. Bandara Rhf

2,530

Primer

Arteri

Jl. Wiratno

1.100

Sekunder

Arteri

Strategis Nasional Strategis Nasional Nasional

Jl. Basuki Rahmat

1.300

Sekunder

Arteri

Nasional

Jl. A.Yani

0.850

Sekunder

Arteri

Nasional

Jl. Sukorejo / Jl. Rh. Fisabilillah

4.640

Sekunder

Arteri

Nasional

Jl. D.I Panjaitan Km 8-Km 10

1.950

Sekunder

Arteri

Nasional

Jl. Rh. Fisabilillah (Kp. Haji) - Sp. Dompak Lama

2.420

Sekunder

Arteri

Nasional

Jl. Sp. Dompak Lama - Sp. Wacopek

7.630

Sekunder

Arteri

Nasional

Sp. Jl. Adi Sucipto (Km. X) - Batas Kota (Tg. Uban)

6.290

Sekunder

Arteri

Nasional

Jl. Merdeka

0.580

Primer

Kolektor

Provinsi

Jl. Ketapang

0.400

Primer

Kolektor

Provinsi

Jl. Bakar Batu

0.950

Primer

Kolektor

Provinsi

Jl. Brigjen Katamso

1.100

Primer

Kolektor

Provinsi

Jl. Mt. Haryono

1.300

Primer

Kolektor

Provinsi

Jl. Gatot Subroto

2.000

Primer

Kolektor

Provinsi

Jl. D.I Panjaitan Km 6-Km 8

2.050

Primer

Kolektor

Provinsi

Jl. Adi Sucito

4.600

Primer

Kolektor

Provinsi

Jl. Tg.Sebauk

6.500

Primer

Kolektor

Provinsi

Jl. Sei Carang - Senggarang

9.350

Primer

Kolektor

Provinsi

Jl. Baru Km.8 - Km. 13 (Tugu Kebulatan Tekad) Jl. Nusantara

3.500

Primer

Kolektor

Provinsi

2.500

Primer

Kolektor

Provinsi

Jl. Senggarang

11.900

Primer

Kolektor

Provinsi

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

Strategis Nasional Strategis Nasional

II -20

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Nama Ruas Jalan / Jembatan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Panjang (Km)

Sistem

Fungsi

Status

Jl. Dompak Lama - Dompak Seberang

11.900

Primer

Kolektor

Provinsi

Jl. Teuku Umar – Teratai

0.300

Primer

Kolektor

Provinsi

Jl. Sm. Amin

0.100

Primer

Kolektor

Provinsi

Jl. Diponegoro

0.700

Primer

Kolektor

Provinsi

Jl. Sunaryo

0.400

Primer

Kolektor

Provinsi

Jl. Tugu Pahlawan

0.800

Primer

Kolektor

Provinsi

Jl. Dr. Sutomo

0.650

Primer

Kolektor

Provinsi

Jl. Ir. Sutami

2.000

Primer

Kolektor

Provinsi

Jl. Re. Martadinata

1.100

Primer

Kolektor

Provinsi

Sp. Jl. Senggarang - Sp. Jl. Senggarang Besar - Sp. Jl. Tg. Sebauk Jl. Kamboja

4.100

Sekunder

Kolektor

Kota

0.900

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. A. Yani Ii

0.950

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Rumah Sakit

0.480

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Pos

0.500

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Pasar Ikan

0.350

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Yusuf Khahar

0.230

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Masjid

0.100

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Ir. Juanda

0.850

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Dokabu

0.200

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Sumatera

0.620

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Riau

0.300

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Sukarno Hatta

0.800

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Sei Jang

1.300

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Raja Ali Haji

0.400

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Kijang Lama

1.350

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Merpati

1.200

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Ganet

4.600

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Sukaramai

1.700

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Lingkar Walikota

2.000

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Bintan

0.200

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Sultan Mahmud

1.300

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Sultan Sulaiman

1.900

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Sekolahan Rawasari

1.100

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Rawasari

0.450

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Pramuka

0.890

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Arif Rahman Hakim

0.650

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Pemuda

0.800

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Hang Lekir

2.800

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Sungai Ladi

3.500

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Handoyo Putro / Karya Baru

3.500

Sekunder

Kolektor

Kota

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -21

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Nama Ruas Jalan / Jembatan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Panjang (Km)

Sistem

Fungsi

Status

Jl. Kapitan

0.150

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Sp. Lembah Asri Kp. Sukajaya Kel. Bt. Ix

3.500

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Sei Ladi - Jl. Tanjung Lanjut

1.400

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Terminal Sei Carang

1.050

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Sulaiman Abdullah

0.500

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Dewa Ruci

0.300

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Engku Putri

0.450

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Kuantan

0.983

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Peralatan

1.500

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Kp. Madung

1.600

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Tanjung Lanjut

3.700

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Sei Payung

0.910

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Lembah Merpati

1.500

Sekunder

Kolektor

Kota

Jl. Sidomulyo

0.250

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Maharani

0.500

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Kampung Melayu

0.380

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Cipta Damai

0.900

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Bhayangkara

1.400

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Gambir

0.325

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Teratai

0.250

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Temiang

0.180

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Tambak

0.650

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Mawar

0.150

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Nelayan

0.100

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Sei Jang Laut

0.150

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Sidorejo

0.500

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Akasia

0.400

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Kartika

0.600

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Bayan Ii

0.100

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Belakang Kantor Bupati

0.200

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Mekar Baru Depan Surau Al-Gopar

2.500

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Pelajar

0.800

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Hanaria

1.000

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Triwijaya Kp. Banjar

3.500

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Sei Nyirih

1.310

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Pelantar I

0.100

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Pelantar Ii

0.230

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Pelantar Iii

0.250

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Pelantar Iv

0.300

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Potong Lembu

0.839

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Gereja

0.150

Sekunder

Lokal

Kota

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -22

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Nama Ruas Jalan / Jembatan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Panjang (Km)

Sistem

Fungsi

Status

Jl. Tabib

0.100

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Sultan Abdul Rahman

0.550

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Memet

0.250

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Kesatria Bawah

0.150

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Kesatria Atas

0.600

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Hasanudin

0.400

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Sudirman

0.400

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Cut Nyak Din

0.310

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Kesehatan

0.220

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Penjara/Pemasyarakatan

0.250

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Taman Bahagia

0.780

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Prambanan

0.200

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Kapas

0.250

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Pukat

0.250

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Darussalam

0.650

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Taruna

1.200

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Matador

0.740

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Anggrek

0.321

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Borobudur

0.314

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Pompa Air

0.400

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Gudang Minyak

0.750

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Puncak Indah

0.100

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Bukit Cermin

0.500

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Swadaya

0.210

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Bukit Semprong

0.400

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Bali

0.300

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Raja Wali

0.300

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Timbul Jaya

0.800

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Imam Bonjol

0.200

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Patimura

0.200

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Pati Unus

0.300

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Beringin

0.350

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Sutan Syahrir

0.500

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Bahari

0.350

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Rambutan

0.300

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Ciku

1.060

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Cempedak

0.700

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Delima

0.700

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Pantai Indah

0.700

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Pantai Impian

0.900

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Lembah Purnama

0.815

Sekunder

Lokal

Kota

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -23

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Nama Ruas Jalan / Jembatan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Panjang (Km)

Sistem

Fungsi

Status

Jl. H. Ungar

0.800

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Anggrek Merah

1.800

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Citra

0.550

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Batu Kucing

0.700

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Damai

0.400

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Wonosari

0.900

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Bukit Galang

1.850

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Singkong

1.300

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Transito

0.680

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Kota Piring

0.900

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Masjid

0.234

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Balai Adat

0.490

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Gurindam 12

0.217

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Lapangan Bola

0.438

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Nahkoda Ninggal

0.167

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Indrasakti

0.239

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Tabib

0.150

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. R. Jafar

0.200

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Manunggal I

0.200

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Manunggal Ii

0.200

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Manunggal Iii

0.250

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Istana Laut

0.392

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Engku Putri

0.180

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Ali Sambang

0.462

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Bakak + Jl. R. Ali Kelana

0.930

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Ydm Abdusrrahman

0.268

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Sungai Papah

0.700

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Kampung Bebek

0.900

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Karang Rejo

3.112

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Bestari

1.400

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Abdul Rahim

1.400

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Daeng Salili

1.200

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Tembesu

0.300

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Nangka

0.360

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Anggrek Merah - Bt. Kucing

0.150

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Bayan I

0.100

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Bumi Indah (Nusantara - Km. 14)

3.500

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Bunguran

1.200

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Cemara (Kp. Terendam)

0.400

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Ciptadi

0.400

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Durai

0.100

Sekunder

Lokal

Kota

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -24

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Nama Ruas Jalan / Jembatan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Panjang (Km)

Sistem

Fungsi

Status

Jl. Gatra

0.100

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Ikroq (Smu Muhammadiyah)

0.100

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Jemaja

0.100

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Kenanga Ii

0.200

Sekunder

Lokal

Kota

Gg. Kerkop I

0.100

Sekunder

Lokal

Kota

Gg. Kerkop Ii

0.100

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Kompl. Navigasi

0.700

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Abdul Rahim - Jl. Senggarang

0.500

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Lapangan Diana

0.500

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Lingga

0.200

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Lorong Gambir

0.050

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Lr. Teladan

0.265

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Meranti

0.250

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Merbulan

1.000

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Nila

1.000

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Peralatan - Sp. Ktr. Camat

1.127

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Perintis

0.300

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Perum. Taman Seraya

0.500

Sekunder

Lokal

Kota

Jl Proyek Air Minum Km. 14

1.000

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Rri Lama

0.100

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Sambu

0.100

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Sawi

0.700

Sekunder

Lokal

Kota

Gg. Sederhana

0.500

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Senayang

0.550

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Siantan

0.300

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Sidomakmur

1.572

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Sp. Garden - Sp A. Yani

0.200

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Sp. Smp 1

0.050

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Sultan Mahmud - Al Ikhlas

0.400

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Tambak - Potong Lembu

0.300

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Telkom Bt. Hitam

0.300

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Waru ( Tg. Unggat)

0.300

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Kepodang I

2.500

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Kepodang Iii

0.500

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Menteng

0.400

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Kauman Muhammadiyah Km. 8

0.250

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Kendal Sari

0.350

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Sumber Rejo Km. 12 Kijang

2.500

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Mkm D. Marewa - D. Celak

0.700

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Durian

0.200

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Pinang

0.310

Sekunder

Lokal

Kota

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -25

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Nama Ruas Jalan / Jembatan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Panjang (Km)

Sistem

Fungsi

Status

Jl. Natuna

0.280

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Bukit Raya

0.210

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Jahan

0.500

Sekunder

Lokal

Kota

Jl.Gg. Beringin I

0.280

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Politeknik Senggarang

0.615

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Pinang Merah

0.240

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Smp 7

0.150

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Nuri Indah Km.13

1.362

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Simpang Ganet

0.450

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Mahardika

0.286

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Lingkungan Perumahan Kijang Kencana

2.550

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Menuju Smp 12 Kel. Air Raja

0.150

Sekunder

Lokal

Kota

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Kenari (Gg. Putri Bima - Jl. Anggrek Bulan) Jl. D.I Panjaitan Gg. Cipta Damai

0.350

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Perkutut Kel. Pinang Kencana

0.150

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Kp. Mekar Jaya Kel. Pinang Kencana

1.270

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Nuri Kp. Mekar Jaya

0.415

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Menuju Kampus Stisipol

0.187

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Menur

0.738

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Menuju Tpa Ganet

1.050

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Sri Andana - Jl. Abadi Kp. Mekar Jaya

1.725

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Menuju Vihara Km. Viii Kel. Batu Ix

0.280

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Nias

0.725

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Kampung Baru Madong

0.800

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Sp. Kp. Dompak Menuju Kp. Kelam Pagi

2.000

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Radar

0.800

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Komplek Pelindo Kel. Tg. Unggat

0.146

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Kp. Mekarsari Menuju Perum Bintan Permai

0.358

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Abadi - Jl. Mekar Baru

0.625

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Irian

1.350

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Sabang

0.100

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Kartini

0.200

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Karimun

0.525

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Kundur

0.100

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Subi

0.100

Sekunder

Lokal

Kota

Lr. TANAMA

0.515

Sekunder

Lokal

Kota

Lr. BUNYU

0.575

Sekunder

Lokal

Kota

Lr. SUMBA

0.300

Sekunder

Lokal

Kota

Lr. LOMBOK

0.290

Sekunder

Lokal

Kota

Jl. Perumahan Pinang Hijau

1.000

Sekunder

Lokal

Kota

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -26

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Nama Ruas Jalan / Jembatan

Panjang (Km)

Sistem

Fungsi

Status

Sumber :1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 630-631/KPTS/M/2009 2. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 530.a Tahun 2010

Pembangunan Jembatan Dalam rangka menghubungkan kawasan yang dibatasi oleh sungai dengan pusat-pusat kegiatan lainnya, maka pembangunan jembatan di Kota Tanjungpinang mutlak dilakukan. Untuk itu, selain pengembangan jaringan jalan, juga dilakukan pembangunan jembatan yang berfungsi untuk meningkatkan aksesibilitas antar dua wilayah yang dipisahkan oleh sungai. Disamping itu pembangunan jembatan ini juga bertujuan untuk mendukung perkembangan kota di masa datang. Dengan adanya aksesibilitas yang lebih baik, diharapkan perkembangan kota akan menjalar ke kawasan-kawasan tersebut. Adapun kebutuhan pembangunan jembatan yang direncanakan meliputi: 

Jembatan Gugus berlokasi di Kecamatan Tanjungpinang Timur.



Jembatan Terusan berlokasi di perbatasan Kec. Tanjungpinang Timur dan Kec. Tanjungpinang Kota.



Jembatan Sei Ladi dan Jembatan Tanjung Lanjut di Kec. Tanjungpinang Kota.



Jembatan

Sungai

Timun

atau

Pinang

Marina

yang

menghubungkan

Kec.

Tanjungpinang Kota dengan Tanjungpinang Barat. 

Jembatan Tanjung Unggat – Kampung Bulang;



Jembatan Pulau Dompak – Kawasan Pantai Impian;



Jembatan Dompak Seberang – Kampung Lama Dompak; dan



Jembatan Madong – Sei Nyirih.

2.6 2.6.1

Keterpaduan Perencanaan dengan RTRW Kota Tanjungpinang Rencana Struktur Ruang Wilayah

Rencana pengembangan pusat kegiatan di Kota Tanjungpinang mengacu pada kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Untuk Pusat Kegiatan Nasional yang dipromosikan oleh kota disebut PKNp, Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh kota disebut PKWp dan Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan disebut PKLp.

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -27

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Untuk memantapkan sistem perkotaan di Kota Tanjungpinang sesuai dengan masingmasing orde/hierarki yang direncanakan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang, maka arahan fungsi untuk Kota Tanjungpinang sampai dengan akhir tahun perencanaan (tahun 2030) yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel Error! No text of specified style in document..4 Arahan Fungsi Sistem Perkotaan Kota Tanjungpinang Sistem Kota

PKW / Pusat Pelayanan Kota

PPK / Sub Pusat Pelayanan Kota PPL / Pusat Pelayanan Lingkungan

Kota

Arahan

Tanjungpinang

Pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di Pulau Dompak Pusat Pemerintahan Kota Pusat koleksi dan distribusi barang skala provinsi Sebagai pusat kegiatan industri pendukung PKN Batam Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala provinsi Sebagai pendukung kegiatan pariwisata Sebagai kawasan pendidikan Sebagai simpul transportasi laut nasional dan simpul transportasi udara nasional Sebagai kawasan industri Sebagai kawasan pertanian dan perikanan Sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal Sebagai simpul pelayanan transportasi skala nasional

Ibukota Kecamatan di Kota Tanjungpinang

Sub Pusat Pelayanan Kota (Skala Kecamatan)

Kelurahan

Sub Pusat Pelayanan Kota (Skala Lingkungan)

Sumber : RTRW Kota Tanjungpinang 2011

Selain

secara

fungsional,

penataan

ruang

Kota

Tanjungpinang

juga

perlu

mempertimbangkan prinsip hirarki atau tata jenjang pusat pelayanan. Hal ini disebabkan terdapat beberapa fungsi pelayanan kota yang memiliki sifat pelayanan berjenjang, sehingga lebih efisien apabila ditata tersebar mengikuti pola penyebaran konsumennya secara hirarkis. Untuk itu, rencana pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan Kota Tanjungpinang adalah untuk mengarahkan penataan ruang kota dengan menciptakan efisiensi dan efektivitas pelayanan kota.

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -28

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Kota Tanjungpinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau dan semakin pesatnya angka rata-rata pertambahan penduduk Kota Tanjungpinang, maka sistem pusat pelayanan Kota Tanjungpinang direncanakan terdiri atas 1 (satu) pusat pelayanan kota dan 3 (tiga) sub pusat pelayanan kota.

PKN/PKSN  Ranai 

PKL  Tj.uban 

PKN/PKSN  Batam 

PKL  BSB  PKW  Tjpinang 

PPK 

PPL 

PKL  Kijang 

PPK  PPK  PPL 

PPL 

Gambar Error! No text of specified style in document.-1 Sistem Perkotaan Kota Tanjungpinang Dalam Konstelasi Perkotaan Nasional

Pusat pelayanan kota yang direncanakan adalah Kawasan Senggarang di bagian utara Kota Tanjungpinang. Dengan merencanakan satu pusat (monosentrik) dimaksudkan untuk lebih mendorong perkembangan kota ke arah utara agar perkembangan kota antara bagian selatan dan utara dapat lebih merata. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru di Senggarang

juga merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan yang sangat

tinggi terhadap Pusat Kota Lama yang ada saat ini.

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -29

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Pengembangan pusat-pusat sekunder (sub pusat pelayanan kota) pada setiap Wilayah Pengembangan berfungsi sebagai penyangga pusat kota (pusat pelayanan kota),dan meratakan pelayanan pada skala bagian wilayah kota. Penyebaran pusat sekunder juga dimaksudkan untuk mendukung keserasian perkembangan kegiatan pembangunan antar bagian wilayah kota.Pusat-pusat sekunder yang direncanakan adalah Sub Pusat Kota Lama, Sub Pusat Batu Sembilan, dan Sub Pusat Simpang KM 14 Air Raja Selain pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Kota dan Sub Pusat Pelayanan Kota direncanakan pula penataan pusat-pusat lingkungan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Untuk pengembangan pusat-pusat lingkungan diarahkan pada beberapa

wilayah

kelurahan

yang

ada,

yaitu

Pusat

Lingkungan

Kelurahan

Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Kota dan Pulau Penyengat, Kampung Bulang,Tanjung Unggat, dan Tanjung Ayun Sakti yang dilayani oleh Sub Pusat Kota Lama, pusat lingkungan Air Raja, Kota Piring, Pinang Kencana, dan Kota Rebah yang dilayani oleh Sub Pusat Simpang KM 14, dan pusat lingkungan Dompak Seberang, Pulau Dompak, Batu Sembilan, dan Sungai Jang yang dilayani oleh Sub Pusat Kota Batu IX, serta pusat lingkungan Kampung Bugis, Tanjung Sebauk, dan Kampung Madong yang akan dilayani langsung oleh Pusat Kota Kawasan Senggarang. Tabel Error! No text of specified style in document..5 Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Tanjungpinang No. I.

Pusat Pelayanan

Fungsi

Pusat Kota : Senggarang

 

      II.

Jangkauan Pelayanan

Pusat Pemerintahan Kota Pusat kegiatan perdagangan dan jasa internasional, nasional, dan regional Simpul transportasi penumpang laut internasional Kawasan Pusat Bisnis (CBD) Perkantoran swasta Pendidikan Tinggi Permukiman Pariwisata

Melayani Sub Pusat Kota dan Pusat Pelayanan Lingkungan

Pusat Perdagangan dan Jasa Perkantoran Swasta

Melayani Pusat Lingkungan :  Tanjungpinang Barat  Tanjungpinang Kota dan

Sub Pusat Kota Kota Lama

 

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -30

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

No.

(DED)

Pembangunan

Fungsi          

Batu Sembilan

      

III.

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Pusat Pelayanan

Simpang KM 14 Air Raja

Jaringan

Jangkauan Pelayanan

Permukiman Wisata Belanja dan Budaya Pertahanan laut

 

Pulau Penyengat Kampung Bulang dan Tanjung Unggat Tanjung Ayun Sakti

Pusat kegiatan industri non polutan; Perdagangan dan jasa; Simpul transportasi; Pertahanan militer; Kawasan lindung; Permukiman; dan Pariwisata

Melayani Pusat Lingkungan :  Air Raja  Kota Piring  Pinang Kencana  Kota Rebah

Pusat Pemerintahan Provinsi; Kawasan lindung; Pusat kegiatanIndustri berorientasi ekspor Simpul transportasi laut dan darat internasional, nasional, dan regional. Pusat pendidikan tinggi; Perdagangan dan jasa; Permukiman.

Melayani Pusat Lingkungan :  Dompak Seberang  Pulau Dompak  Batu Sembilan  Sungai Jang

Pusat Lingkungan  Tanjungpinang Barat  Tanjungpinang Kota dan Pulau Penyengat  Kampung Bulang dan Tanjung Unggat  Tanjung Ayun Sakti  Air Raja  Kota Piring  Pinang Kencana  Kota Rebah  Dompak Seberang  Pulau Dompak  Batu Sembilan  Sungai Jang  Kampung Bugis  Tanjung Sebauk  Kampung Madong

Pusat permukiman lingkungan

skala

Antar kelurahan/desa

Sumber : RTRW Kota Tanjungpinang 2011

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -31

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

2.6.2

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Rencana Pola Ruang Wilayah

Konsepsi pola ruang wilayah dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang

Tahun

2010-2030

memuat

gambaran

mengenai

upaya-upaya

pengembangan dan pendistribusian pemanfaatan ruang wilayah kota, mencakup pemanfaatan ruang untuk fungsi lindung dan untuk fungsi budidaya. 1. Pola ruang wilayah Kota Tanjungpinang dikembangkan secara serasi, selaras dan terpadu dengan struktur ruang wilayah kota, mencakup kawasan-kawasan lindung dan kawasan-kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup di wilayah darat dan laut. 2. Mengembangkan ragam Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman median jalan, taman kota dan lingkungan, dll) dalam rangka mewujudkan tutupan hijau minimal 30% dari luas wilayah darat kota, untuk meningkatkan fungsi lindung wilayah kota, peresapan air, pengaturan iklim mikro, dan estetika kota; 3. Mengembangkan kawasan-kawasan budidaya sesuai kondisi, potensi, serta karakteristik sumber daya alam dan lahan berdasarkan kriteria lokasi kegiatan dan standar teknik pemanfaatan ruang menurut ketentuan perundang-undangan; 4. Mengalokasikan pemanfaatan ruang untuk pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan di Pusat-pusat Pelayanan Primer sesuai prioritas sektoral PP Nomor 47 Tahun 2007; 5. Memanfaatkan secara optimal areal lahan yang dapat dikembangkan untuk peningkatan fasilitas pelayanan umum dan bangunan pemerintah, secara serasi dan selaras dengan pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan ruang terbuka hijau kota; 6. Mengintensifkan pemanfatan ruang pada kawasan budidaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi di Kota Tanjungpinang dengan mengarahkan pembangunan secara vertikal;

7. Mengembangkan pemanfaatan ruang di wilayah laut secara terpadu dengan wilayah darat

dan

pesisir

untuk

meningkatkan

keserasian,

keselarasan,

dan

untuk

menghindarkan dampak negatif tak diinginkan terhadap lingkungan laut Secara lebih jelas mengenai rencana pola ruang wilayah Kota Tanjungpinang tahun 20102030 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel Error! No text of specified style in document..65 Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2010-2030 No. A.

Rencana Peruntukan Kawasan Lindung

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

Luas Hektar 4.411,54

% 33,54

II -32

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

No.

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Rencana Peruntukan

1

Hutan Lindung

2

Sempadan Hutan Lindung (Buffer Zone)

3

Mangrove

4

Luas Hektar

%

210,51

1,60

34,36

0,26

982,53

7,47

Danau

32,36

0,25

6

Sempadan Danau

10,06

0,08

7

Sempadan Sungai

549,93

4,18

8

Sempadan Pantai

890,49

6,77

9

Cagar Budaya

89,56

0,68

10

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1.611,74

12,25

B.

Kawasan Budidaya

8.742,46

66,46

1

Perumahan Tinggi

719,27

5,47

2

Perumahan Sedang

3.639,16

27,67

3

Perumahan Rendah

1.372,00

10,43

4

Fasum dan Fasos

36,97

0,28

5

GOR

31,18

0,24

6

Perdagangan dan Jasa

1.140,70

8,47

7

Perkantoran

851,19

6,47

8

Industri

356,29

2,71

9

Pariwisata

34,57

0,26

10

Militer

52,00

0,40

11

Pertambangan

10,16

0,08

12

Bandara

106,72

0,81

14

Pelabuhan

43,64

0,33

15

Terminal

0,73

0,01

16

TPA

7,05

0,05

17

TPU

25,18

0,19

18

Jaringan Jalan

274,00

2,08

19

Lapangan Olah Raga

8,27

0,06

20

Pendidikan

59,08

0,45

13.154,00

100,00

Total Sumber : RTRW Kota Tanjungpinang, Tahun 2010

2.6.3

Kawasan Strategis Kota Tanjungpinang

A. Kawasan Strategis Nasional

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -33

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, di Kota Tanjungpinang telah ditetapkan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi merupakan Kawasan Batam-BintanKarimun. Kedua Kawasan Strategis Nasional ini ditetapkan sebagai tahap pengembangan pertama, dengan bentuk pengembangan/peningkatan kualitas kawasan, yaitu 1.

Kawasan Pusat Kegiatan Bisnis (CBD) Senggarang

2.

Kawasan Industri Dompak Darat

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Tanjungpinang ditetapkan bersama-sama dengan kawasan Batam dan Karimun sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional dalam RTRWN ditinjau dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat dengan diterbitkannya 3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP) terkait Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yakni PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; PP Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan PP Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Penetapan Batam, Bintan dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan

Bebas

dan

Pelabuhan

Bebas

tersebut,

diharapkan

mampu

mengembangkan perekonomian Provinsi Kepulauan Riau secara umum dan Batam, Bintan dan Karimun secara khusus. B. Kawasan Strategis Provinsi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menempatkan Pulau Dompak sebagai salah satu Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, dengan alasan sebagai berikut : 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, pada pasal 7 mengamanatkan bahwa Ibukota Provinsi Kepulauan Riau berada di Tanjungpinang. Untuk melaksanakan amanat tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan kajian kelayakan/Feasibility Study lokasi yang sesuai untuk dijadikan pusat pemerintahan. Feasibility Study merekomendasikan Pulau Dompak sebagai: 

Pusat Pemerintahan, Pusat Pelayanan dan Pusat Pertumbuhan baru di Provinsi Kepulauan Riau;

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -34

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang



(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Berpotensi terhadap perkembangan pusat perekonomian yang mendukung esistensi perkembangan Kota Tanjungpinang;



Pulau Dompak berada di Kota Tanjungpinang yang merupakan pusat sejarah dan identitas Riau Kepulauan;



Memiliki potensi geografis yang berorientasi dan memiliki akses keluar untuk membentuk citra pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang berwibawa,



monumental dan berwawasan masa depan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menganggap perlu adanya Pusat Pemerintahan dan Pusat Pelayanan tingkat Provinsi, juga sebagai Pusat Pertumbuhan baru yang dapat menggerakkan pertumbuhan kawasan-kawasan sekitarnya. Diharapkan dengan ditetapkannya Pulau Dompak sebagai Kawasan Strategis Provinsi akan dapat mendukung fungsi Kota Tanjungpinang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Kepulauan Riau.



Pengembangan Pulau Dompak tersebut, juga terkait dengan pengembangan Kawasan Dompak Darat yang dalam RTRWN ditetapkan sebagai Kawasan StrategisBerdasarkan Peraturan Nasional untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Dengan berkembangnya kegiatan industri, yang merupakan kegiatan utama di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Dompak Darat, akan mempengaruhi pola ruang yang mengarah pada kegiatan permukiman di sekitar Pulau Dompak dan Kawasan Dompak darat

C. Kawasan Strategis Kota Kawasan strategis kota merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota di bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan strategis kota ditetapkan dengan kriteria: 1.

Memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kota;

2.

Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi

3.

Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya

4.

Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah provinsi

5.

Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -35

Perencanaan Teknis Kota Tanjungpinang

(DED)

Pembangunan

Jaringan

Utilitas LAPORAN PENDAHULUAN

Berdasarkan pertimbangan dan kriteria yang telah ditetapkan, maka Kawasan Strategis kota di Kota Tanjungpinang, antara lain adalah: Kawasan Strategis Kota dari Sudut Kepentingan Ekonomi, yaitu: 1.

Kawasan Kota Lama;

2.

Kawasan Komersial Bintan Centre;

3.

Kawasan Industri Air Raja

4.

Kawasan Sentra dan Pasar Rakyat;

5.

Kawasan Minapolitan Tanjungpinang Timur;

6.

Kawasan Minapolitan Bukit Bestari; dan

7.

Kawasan Minapolitan Tanjungpinang Kota

Kawasan Strategis Kota dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya, yaitu: 1.

Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat;

2.

Kawasan Cagar Budaya Kota Rebah

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II -36

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

STUDI LITERATUR 3.1 3.1.1

Penjelasan Umum Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperlukan bagi lalulintas. Jalan dapat dibangun diatas tanah, dibawah permukaan tanah dan atau diatas permukaan air, kecuali jalan untuk kereta api, jalan tol dan jalan kabel. Jalan dapat dibedakan menjadi tiga jenis diantaranya : 1. Jalan umum merupakan jalan yang diperuntukan bagi lalulintas umum. 2. Jalan khusus merupakan jalan yang di bangun oleh instansi/badan usaha/perseorangan/kelompok masyarakat tertentu guna kepentingan pribadi/sendiri. 3. Jalan tol merupakan jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan untuk membayar jalan yang telah dilewatinya.

A. Sistem Jaringan Jalan Berdasarkan sistem jaringan jalan, jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder, dengan didefinisikan sebagai berikut : 1. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. 2. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat didalam kawasan perkotaan. B. Fungsi Jalan Berdasarkan fungsi, jalan dikelompokkan kedalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan dengan didefinisikan sebagai berikut : CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

III -1

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

1. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah masuk dibatasi secara berdaya guna. 2. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpulatau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. 3. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 4. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dan ciri perjalanan dekat dengan kecepatan ratarata rendah. C. Bagian-bagian Jalan Bagian-bagian jalan yang menempati ruang memiliki penjlasan sebagai berikut : 

Penampang melintang suatu jalan adalah proyeksi/potongan melintang tegak lurus sumbu jalan. Pada potongan melintang tersebut dapat dilihat bagian-bagian jalan. bagian-bagian jalan tersebut meliputi Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan. Gambar dibawah memperlihatkan bagian-bagian jalan tersebut. Penamaan tersebut sesuai dengan UU no 38 tahun 2004 tentang Jalan.

Gambar Error! No text of specified style in document.-1 Zona-zona pada Rumaja, Rumija dan Ruwasja Berdasarkan bagian-bagian jalan, jalan menempati ruang yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan didefinisakan sebagai berikut : CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

III -2

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

1. Ruang Manfaat Jalan Ruang manfaat jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar,

tinggi

dan

kedalaman

tertentu.

Ruang

manfaat

jalan

hanya

diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan pelengkap lainnya. Dalam rangka menunjang pelayanan lalulintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan , badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas. Ruang bebas dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu. Lebar ruang bebas sesuai dengan lebar badan jalan. Tinggi dan kedalaman ruang bebas ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan peraturan menteri. Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan atau konstruksi bangunan pengaman yang berada diantara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan. 2. Ruang Milik Jalan Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan. Ruang milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu. Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalulintas di masa akan datang serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan. Sejalur tanah tertentu dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan. 3. Ruang Pengawasan Jalan Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu. D. Badan Jalan Badan jalan terdiri atas Jalur lalu lintas (Carriageway/travel way) dan bahu jalan. Jalur lalu lintas (Carriageway/travel way) adalah bagian penampang melintang jalan yang digunakan untuk lewat kendaraan. Bagian ini terdiri dari atas beberapa lajur (lane), tergantung volume lalu lintas yang akan ditampung. Beberapa hal yang perlu diperhatikan CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

III -3

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

berkenaan dengan badan jalan adalah: 1) Permukaan jalan. Permukaan jalan harus diusahakan selalu rata, tidak licin dan tidak kasar serta tahan dalam segala cuaca. 2) Kemiringan

melintang.

Untuk

memberikan

kemungkinan

drainasi

permukaan jalan. Air yang jatuh di atas permukaan jalan dapat segera dialirkan ke saluran samping, untuk itu perkerasan dibuat miring ke sebelah luar. Titik yang tertinggi berada di tengah, dan kemudian menurun ke kedua tepian perkerasan. Bentuk penampang yang demikian disebut penampang normal atau bentuk CROWN. Besar kemiringan tergantung bahan lapis permukaan jalan, dan kemiringan diusahakan sekecil mungkin tetapi tujuannya dapat terpenuhi, umumnya berkisar antara 1,5–3 % untuk lapis permukaan yang menggunakan bahan peningkat aspal atau semen, sedangkan untuk jalan dengan lapis permukaan yang belum menggunakan bahan pengikat kemiringan jalan bisa mencapai

5-6%.

3) Lajur lalu lintas. Lajur lalu lintas adalah bagian dari jalur lalu lintas yang secara keseluruhan merupakan bagian dari lebar manfaat yang digunakan untuk dilewati lalu lintas. E. Penentuan Lebar Lajur Lalu lintas Hal-hal yang harus dipahami sebelum menentukan lebar lajur lalulintas adalah sebagai berikut : a) Lintasan suatu kendaraan tidak mungkin diikuti secara tepat oleh kendaraan lain yang ada di belakang. b) Lebar lajur tidak boleh lebih kecil dari pada lebar maksimum kendaraan tetapi jangan terlalu lebar karena konstruksi perkerasan akan mahal. c) Tidak mungkin membuat lebar lajur sama dengan lebar lintasan kendaran, karena pengemidi sulit dalam mempertahankan untuk tetap berjalan lurus. d) Perlu adanya kebebasan samping antar sesama kendaraan, karena adanya perubahan-perubahan kemudi, misal: angin, kerataan jalan, kemiringan perkerasan. e) Makin cepat suatu kendaraan berjalan memerlukan lebar lajur yang makin besar.

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

III -4

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

Mengingat kondisi saat ini semakin cepatnya laju kendaraan, lebar lajur perlu di tetapkan sebaik-baiknya dan paling ekonomis serta memenuhi persyaratan, yaitu antara lain: 

Keamanan, hasil beberapa studi menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan akan menurun bila lebar jalan ditambah.



Kenyamanan, ditentukan oleh rasa lega yang dialami oleh pengemudi. Rasa ini terutama dapat diukur/dialami pada waktu keadaan kritis misal, berpapasan dengan kendaraan lain, memasuki jembatan sempit, under pass. Rasa lega akan tetap ada apabila pada daerah kritis tersedia kebebasan yang cukup.



Batas ukuran maksimum kendaraan, kendaraan yang berukuran besar adalah truk yang sejenis dengan lebar normal 2,25 meter dengan batas maksimum 2,5 meter untuk lebar kendaraan ini perlu mempertimbangkan lebar kendaraan standart.

F. Bahu Jalan Bahu jalan / berm / shoulder, mempunyai fungsi : 

Tempat berhenti sementara bagi kendaraan (orientasi arah perjalanan, mogok, istirahat, dll )



Memberikan kebebasan samping (rasa lega) sehingga meningkatkan kegunaan jalan



Menahan konstruksi perkerasan dari samping



Tempat memasang rambu lalu lintas, rel pelindung (guard rail), patok-patok Km, DMJ dan lain-lain.



Tempat persiapan bagi perkerasan pemeliharaan jalan.



Meningkatkan jarak pandangan pada tikungan.

Kebutuhan akan adanya bahu jalan tergantung pada fungsi dan tipe jalan, volume lalu lintas, kecepatan kendaraan dan medan (terrain). Berdasarkan tipe perkerasannya bahu dapat dibedakan atas: (a) Bahu yang tidak diperkeras, yaitu bahu yang hanya dapat dibuat dari meterial perkerasan jalan tanpa bahan pengikat, digunakan untuk daerah-daerah yang tidak penting, dimana kendaraan yang menggunakan bahu ini tidak begitu banyak. Biasa digunakan adalah material agregat sedikit bercampur lempung.

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

III -5

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

(b) Bahu yang diperkeras dibuat

dengan menggunakan bahan pengikat

sehingga lapisan tersebut lebih kedap air dibandingkan dengan bahu yang tidak diperkeras. Jenis ini digunakan pada jalan-jalan dimana kendaraan yang akan berhenti dan memakai bagian tersebut besar jumlahnya, seperti sepanjang jalan tol, jalan arteri dalam kota, dan di tikungan-tikungan yang tajam.Lebar bahu jalan biasanya bervariasi antara 0,5 – 2,5 m tergantung tingkat keperluannya. G. Saluran Samping Saluran samping terutama berguna untuk : 

Mengalirkan air dari permukaan perkerasan jalan ataupun dari bagian luar jalan.



Menjaga supaya konstruksi jalan selalu dalam keadaan kering tidak terendam air.

Umumnya bentuk saluran samping adalah trapesium, atau persegi panjang. Untuk daerah perkotaan dengan terbatasnya tanah yang ada saluran samping dibuat empat persegi panjang dari beton bertulang dan ditempatkan di bawah trotoar. Sedangkan di daerah pedalaman karena tanah yang tersedia biasanya masih longgar, saluran samping umumnya berbentuk trapesium. Dinding saluran bisa dibuat dari tanah asli atau pasangan batu kali. Lebar dasar disesuaikan dengan debit air yang akan mengalir pada saluran tersebut. Landai dasar saluran biasanya dibuat mengikuti kelandaian jalan, tetapi jika kelandaian jalan cukup besar dan dasar saluran hanya dibuat dari tanah asli maka landai dasar saluran tidak dibuat mengikuti landai jalan tetapi bertingkat. Hal ini dilakukan untuk menghindari gerusan air kedasar saluran. H. Jalur Pemisah / Median (Traffic Separation) Jalan raya yang mempuyai 4 lajur atau lebih harus mempunyai median. Bagian ini mungkin ada tetapi juga mungkin tidak ada karena tujuannya untuk memisahkan lajur dengan arah lalu lintas demi keamanan dengan demikian melaju dengan kecepatan yang tinggi. Fungsi yang lain adalah membatasi belokan (U-turn) agar lalu lintas lebih lancar, juga untuk membentuk lajur belok kanan pada persimpangan dan untuk mengurangi sorotan lampu. Median juga dapat berfungsi untuk menyediakan jalur hijau dan pembuatan taman kota. Jalan dengan median juga disebut daerah cariage way/ divided CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

III -6

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

carriage way.Lebar median bervariasi tergantung kepada lebar batas median jalan. batas umum untuk median adalah 0,5 m sampai ukuran yang sebaiknya 2,5 m atau lebih I.

Trotoar Trotoar adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang digunakan khusus untuk pejalan kaki (pedestrian). Untuk keamanan pejalan kaki maka trotoar harus dibuat terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik. Apabila volume lalu lintas atau jumlah pejalan kaki lebih tinggi, maka harus dipakai bahu jalan yang lebih lebar. Di daerah perkotaan yang memiliki banyak gedung komersial, banyak pejalan kaki dan lalulintas yang padat, dibutuhkan suatu trotoar yang ditinggikan. Lebar trotoar tergantung kepada kondisi setempat dan sebaiknya 3,0 meter.

3.1.2 Utilitas Utilitas merupakan fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan pelengkap jalan. Yang termasuk ke dalam fasilitas umum ini, antara lain : 1. Jaringan Listrik 2. Jaringan Telkom 3. Jaringan Air Bersih 4. Jaringan Distribusi Gas 5. Jaringan Sanitasi 6. Bahan Bakar lainnya.

Ducting utilitas adalah ruang bawah tanah yang disediakan untuk fasilitas utilitas seperti kabel listrik, pipa gas atau air dan alat-alat angkut lainnya yang digunakan didalam pemasangan utilitas dengan ruang yang cukup bagi pekerja, agar mempermudah pada saat pemasangan utilitas tersebut. Pipa dan kabel modern membutuhkan ruang yang baik serta tidak mengganggu mobilitas, sehingga pembangunan terowongan utilitas sangat diperlukan agar pengelolaannya terintegrasi. Utilitas bawah tanah modern cenderung tertutup dalam pipa, dengan ukuran yang cukup besar untuk orang-orang bahkan diintegrasikan dengan jalur transportasi bawah tanah. Jaringan utilitas dan bangunan lainnya dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

III -7

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan; b. tidak mengganggu pandangan bebas dan konsentrasi pengemudi; c. tidak

mengganggu

fungsi

jalan

dan

konstruksi

jalan

serta

bangunan

pelengkapnya; d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu–rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan e. sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait.

Gambar Error! No text of specified style in document.-2 Contoh Potongan Meelintang Utilitas Jalan

3.2 3.2.1

Ketentuan Umum Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan sebelum dilaksanakannya pembangunan, berikut merupakan point-pont yang harus dipahami sebelum dilakukannya kegiatan pembangunan : a. Pekerjaan penempatan utilitas harus memperhatikan kemungkinan terjadinya masalah lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Penggalian, penimbunan, pembongkaran bangunan dan penempatan bangunan utilitas serta peralatan yang digunakan harus memperhatikan kepentingan lalulintas termasuk pejalan kaki dan penghuni rumah atau bangunan di sekitarnya. c.

Perbaikan kembali bangunan, halaman atau pagar menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

III -8

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

d. Penempatan utilitas tidak boleh mengganggu bangunan utilitas lain. e. Kerusakan yang timbul akibat persoalan pada poin b, c dan d menjadi tanggung jawab pemilik utilitas.

3.2.2 Perencanaan Perencanaan pada proyek pembangunan sangat penting peranannya, karena dalam perancanaan inilah hasil dari proyek dapat dinilai baik ataupun sebaliknya, maka dari itu perencanaan perlu disusun secara baik dan benar. Berikut uraian dari perencanaan proyek pembangunan utilitas : a. Rencana penempatan utilitas yang dapat disetujui atau diberi izin oleh pembina jalan adalah rencana yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan pedoman ini. b. Rencana penempatan utilitas terdiri dari :

c.



Jenis.



Bahan.



Posisi.



Kedalaman.

Rencana pelaksanaan pekerjaan penempatan utilitas terdiri dari : 

Rencana galian.



Rencana penyimpanan bahan dan galian.



Rencana penempatan utilitas.



Rencana penimbunan atau penutupan.



Rencana finishing.



Jadwal kerja.



Rencana pengaturan lalulintas.

d. Rencana ini harus dikoordinasikan oleh pemilik utilitas kepada pembina jalan dan instalasi terkait lainnya seperti perhubungan dan POLRI. Desain rencana pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan standar atau pedoman yang berlaku dan harus dikoordinasikan dengan pembina. e. Bangunan utilitas dapat dipasang menggantung, menempel sebagian atau seluruhnya pada bangunan jembatan dengan syarat tidak mengganggu keamanan konstruksi jembatan, serta kelancaran arus lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

III -9

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

f.

Untuk keselamatan pengguna jalan, tidak diperbolehkan memasang kabel-kabel listrik tegangan tinggi.

g. Bangunan utilitas yang dipasang pada jembatan yang dibuat dari bahan baja atau besi, harus dilindungi terhadap pengaruh karat, getaran akibat getaran jembatan itu sendiri, arus lalulintas, kebocoran serta kerusakankerusakan utilitas akibat gaya sentakan atau gaya lain yang di luar perhitungan. h. Untuk utilitas yang akan dipasang pada jembatan baru, penempatan harus sesuai dengan saran perencana jembatan dan pembina jalan. i.

Pembina jalan diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemilik utilitas tentang : 

Jenis, letak atau elevasi dari utilitas yang ada di suatu ruas jalan. Hal ini penting terutama untuk perencanaan dan menghindari terjadinya kerusakan utilitas lain pada saat dilakukan penggalian atau penimbunan



Struktur badan jalan, bahu jalan, median, trotoar, saluran tepi, saluran

melintang

(gorong-gorong).

Hal

ini

berguna

untuk

mendapatkan kualitas timbunan atau penutupan galian yang minimal sama dengan kondisi semula 3.3 DUCTING UTILITAS 3.3.1 Teknis Metoda Konstruksi Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi saluran bawah tanah (Tunnel) terdapat beberapa metoda yang umum digunakan, yaitu seperti metodaCut and Cover(metoda konvensional) dan metoda Tunnel Boring Machine. Pelaksanaan kedua metoda tersebut akan ditentukan oleh kondisi eksisting koridor penggalian antara lain adalah jenis tanah, kondisi lingkungan (daerah kota ataupun daerah tak berpenghuni), muka air tanah, jenis kelerengan muka tanah (daerah datar, berbukit dan pegunungan) dan lan-lain. Pada sub bab berikut disampaikan detail penjelasan dari kedua metoda yang akan digunakan pada pekerjaan Perencanaan Pembangunan Ducting Utilitas. Tentunya berdasarkan kriteria dan cara pelaksanaan kedua metoda yang akan digunakan tersebut akan dikaji keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh.

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

III -10

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

Gambar Error! No text of specified style in document.-3 Penempatan Utilitas di daerah Perkotaan pada jalan 4 lajur 2 arah

Gambar Error! No text of specified style in document.-4 Penempatan Utilitas pada Jembatan Beton

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan utilitas terdapat 2 (dua) metoda yang umum digunakan, yaitu seperti metoda Cut and Cover (metoda konvensional) dan metoda Tunnel Boring Machine. Pelaksanaan kedua metoda tersebut akan ditentukan oleh kondisi eksisting koridor penggalian antara lain adalah jenis tanah, kondisi lingkungan (daerah kota ataupun daerah tak berpenghuni), muka air tanah, jenis kelerengan muka tanah (daerah datar, berbukit dan pegunungan) dan lan-lain.

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

III -11

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

Pada sub bab berikut disampaikan detail penjelasan dari kedua metoda yang akan digunakan pada pekerjaan perencanaan jaringan utilitas. Tentunya berdasarkan kriteria dan cara pelaksanaan kedua metoda yang akan digunakan tersebut akan dikaji keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh.

Gambar Error! No text of specified style in document.-5 Penempatan Utiltas menempel pada jembatan

3.3.2

Metoda Konstruksi Bawah Tanah (Metoda Tnunnel Boring Machine)

Saluran bawah tanah adalah bangunan struktur berupa lorong bawah tanah pada daerah datar, berbukit maupun pegunungan. Beberapa konstruksi bawah tanah yang dibuat tanpa melalui lapisan tanah keras (Biasanya dilakukan rekayasa pada lapisan tanah lunak) digunakan untuk keperluan transportasi angkutan penumpang jalan, barang, air, limbah, gas, kelistrikan atau lainnya. Dalam pelaksanaan konstruksi saluran bawah tanah diantaranya dengan penggunaan api/pemanas untuk menghancurkan lapisan bantuan. Penggunaan beberapa segmentasi penggalian dengan pembuatan beberapa sumur vertical sebagai awal dan akhir penggalian. Penggunaan larutan asam sebagai cairan pendingin untuk batu (dengan tujuan agar menjadi rapuh) sehingga pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan cukup dengan proses kimiawi atau dikombinasi dengan alat mekanis. Adapun klarifikasi dari saluran bawah tanah adalah berdasarkan kegunaan material konstruksi alinemen atau posisi saluran bawah tanah. Berdasarkan kegunannya maka saluran bawah tanah dapat dibedakan atas. Saluran lalulintas (Trafic  Tunnel) yang

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

III -12

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

digunakan untuk sarana transportasi jalan raya, jalan kereta api, pejalan kaki, subway. Saluran pembawa/pengangkut (Conveyed Tunnel) yang digunakan sebagai saluran air, saluran listrik, saluran limbah, saluran utilitas umum, saluran untuk bahan-bahan industry. Berdasarkan material yang digunakan, maka saluran bawah tanah dapat dibedakan menjadi: 

Saluran bawah tanah pada daerah bebatuan



Saluran bawah tanah pada daerah batu lunak



Saluran bawah tanah hasil gali timbun



Saluran bawah tanah pasiran yaitu di bawah permukaan sungai ataupun laut.

Berdasarkan alinemen yang digunakan, maka saluran bawah tanah dapat dibedakan menjadi: 

Saddle tunnel atau Base Tunnel (memiliki permukaan yang cenderung menerus datar)



Spiral tunnel (Melewati inti dari pegunungan, memutari inti gunung)



Off Spur tunnel (Melewati panjang saluran yang pendek karena mengikuti kondisi medan)



Slope Tunnel (memiliki kelandaian memanjang yang cukup curam, tetapi masih aman untuk operasional kendaraan ataupun kereta api).

Gambar Error! No text of specified style in document.-6 Metode Boring Machine

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

III -13

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

3.3.3

Metoda Cut and Cover

Biasanya metoda ini dilakukan pada pembangunan saluran bawah tanah yang dangkal (dekat dengan permukaan tanah asli). Metoda ini biasanya digunakan untuk pembangunan saluran limbah, transportasi dalam kota (rapid transit) serta utilitas dalam kota, seperti air, listrik, telekomunikasi dan gas. Konstruksi Cut and Cover adalah konstruksi yang dilakukan dengan cara penggallian (cut or excavation) dan setelah selesai melakukan pemasangan konstruksi ditutup kembali (Backfilled atau Covered). Untuk kedalaman tertentu. Konstruksi ini akan dijelaskan secara detail, mulai dari proses perencanaan, proses konstruksi sampai dengan keuntungan dan kerugian sistem

Cut and Cover. Saluran bawah ini secara tipikal

dibangun untuk bentuk tipikal kotak (Box Culvert) dan biasanya dilakukan pada daerah perkotaan. Pada lahan yang cukup untuk dilaksanakannya konstruksi dengan box culvert ini, maka pembangunan dengan cara Cut and Cover akan menjadi lebih ekonomis. Apabila lokasi saluran direncanakan berada dibawah permukaan jalan, maka kegiatan konstruksi (penggalian dan penutupan kembali) akan sedikit mengganggu kegiatan lalu lintas. Untuk mengatasi hal tersebut biasanya dilaksanakan dengan sistem staging/bertahap.

. Gambar Error! No text of specified style in document.-7 Metode Cut and Cover dengan menggunakan Box Culvert

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

III -14

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

Gambar Error! No text of specified style in document.-8 Metode Cut and Cover secara konvensional

Berikut keuntungan dan kerugian pada metoda Tunnel Boring Machine dan metode Cut and Cover: Tabel Error! No text of specified style in document..1 Perbandingan Keuntungan dan Kerugian Metoda Tunnel Boring Machine dan Cut and Cover No Tunnel Boring Machine

Keuntungan Dapat digunakan sebagai sarana utilitas umum seperti saluran air, gas, transportasi kereta api, jalan raya pada daerah datar maupun pegunungan, jembatan ataupun galian timbunan tanah. Resiko konstruksi struktur antara galian timbunan hampir sama.

Kerugian Waktu pelaksanaan konstruksi bawah tanah lebih lama dibandingkan dengan metoda saluran terbuka. Peraturan dan metoda pelaksanaan terowongan lebih mahal dibandingkan dengan saluran terbuka (Open Cut).

Perkerasan jalan pada saluran bawah tanah sangat rendah biaya perawatan dibandingkan dengan saluran terbuka, karena akan mengalami gangguan jika mengalami banjir, air hujan dan gangguan alam terbuka lainnya. Metoda modern pada konstruksi saluran bawah tanah dapat mengurangi penurunan muka tanah jika dibandingkan dengan metoda atau galian timbunan.

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

III -15

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN No Cut And Cover

Keuntungan Biaya konstruksi yang lebih murah Waktu pelaksanaan yang lebih cepat dibandingkan pembangunan tunnel bawah tanah.

Kerugian Panjang saluran akan lebih panjang dibandingkan saluran bawah tanah Metoda saluran terbuka akan membahayakan fasilitas lainnya disepanjang koridor saluran terbuka. Biaya perawatan perkerasan jalan ataupun kereta api akan jauh lebih mahal. Memerlukan tenaga yang lebih besar bagi sebuah roda untuk bergerak karena kemiringan memanjangnya akan lebih besar

3.4

Pemanfaatan Box Culvert Sebagai Media Penempatan Jaringan Utilitas Terpadu

Keinginan Pemerintah Kota untuk merapikan sistem jaringan di Kota Tajnungpingan merupakan kebijakan yang berkelanjutan, sehingga perlu dimulai dengan langkahlangkah pengaturan kebijakan, diantaranya dengan menerbitkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jaringan utilitas. Sejalan dengan pengaturan jaringan utilitas tersebut, Pemerintah Kota juga berkehendak untuk menata keseluruhan jaringan utilitas tersebut ke dalam sebuah sistem jaringan utilitas terpadu dengan memanfaatkan keberadaan box culvert. Namun untuk penyediaan box culvert di seluruh wilayah kota Tanjungpingang membutuhkan investasi yang tidak sedikit, sehingga perlu dilakukan secara bertahap. Oleh karenanya pemanfaatan box culvert sebagai media jaringan utilitas terpadu baru dapat dilakukan bila telah tersedia di wilayah titik pemasangan jaringan utilitas tersebut. Sedangkan Menurut Petunjuk Desain Drainase Permukaan Jalan No.008/T/BNKT (1990), Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah diluar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Termasuk dalam pengertian ini antara lain : a. Jaringan Listrik b. Jaringan Telkom c. Jaringan air bersih d. Jaringan distribusi gas dan bahan bakar lainnya e. Jaringan sanitasi f. Dan lain-lain CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

III -16

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

Pemanfaatan box culvert sebagai media integrasi jaringan utilitas sudah banyak diterapkan di beberapa negara-negara di Asia. Penerapan ruang penanaman pipa maupun kabel sepanjang koridor jalan disebut sebagai ducting system. Berikut merupakan contoh desain ducting system yang diterapkan pada infrastructure in place at Marina Bay, Singapura.

Gambar Error! No text of specified style in document.-9 Ducting System

Dalam konsep integrasi tersebut, perlu diperhatikan mengenai dimensi box culvert yang digunakan, dimensi jaringan utilitas yang akan dipasang didalam box culvert, kebutuhan (jumlah) jaringan utilitas yang akan dipasang, serta jarak aman yang diijinkan sesuai peraturan yang berlaku. Jarak aman kabel tanah dengan utilitas lain perlu diperhatikan guna menjamin keamanan box culvert yang digunakan sebagai media pemasangan jaringan utilitas terpadu. Berikut ini merupakan jarak aman kabel tanah dengan jaringan utilitas yang lain. Tabel Error! No text of specified style in document..2 Jarak Kabel Tanah dengan Utilitas Lain

Persilangan Dengan Kabel Tegangan Rendah (TR)  Kabel Telkom  Pipa Gas Negara  Pipa Air 

Jarak Tidak Kurang Dari  >30cm  >50cm >50cm  >10cm 

Beberapa negara sudah menerapkan Walkway Integrated Common Utility. Walkway Integrated Common Utility merupakan sebuah terowongan utilitas yang mengitegrasikan antara fungsi penempatan utilitas dan jalan.Istilah ini sama dengan ducting system yang

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

III -17

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

digunakan di negara Singapura. Walkway Integrated Common Utility memberikan manfaat baru karena bisa digunakan sebagai trotoar, persimpangan jalan, dan lintasan jalan. Walkway Integrated Common Utility terdiri dari dua ukuran, ukuran yang lebih pendek mencakup semua lini utilitas lokal dan ukuran yang lebih tinggi untuk utilitas utama. Berikut merupakan Walkway Integrated Common Utility di Singapura.

Gambar Error! No text of specified style in document.-10 Walkway Integrated Common Utility

Secara teknis, rencana pembangunan box culvert sebagai media penempatan jaringan utilitas secara terpadu berpijak pada analisa tentang keamanan (jarak aman antar utilitas dan keamanan penempatan jaringan) dan kelayakan (Feasilibility study) dari segi manfaat, ekonomi dan kondisi teknis. Dalam hal penempatan jaringan utilitas secara terpadu dalam media box culvert, Pemerintah perlu memperhatikan pelayanan yang akan diberikan atas kewajiban yang diberikan kepada perusahaan yang memasang jaringan untuk meletakkan jaringannya di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota. Perlu mendapatkan perhatian bahwa kewajiban penempatan jaringan utilitas secara terpadu baru bisa diberlakukan dalam hal di titik tempat penempatan jaringan utilitas telah terpasang sarana box culvert sebagai media jaringan utilitas terpadu. Persebaran pemasangan box culvert telah banyak dilakukan oleh Pemerintah Kota di seluruh wilayah Tanjungpingang, namun jumlah ini masih jauh dari cukup, mengingat luas wilayah Tanjungpingang dan tingginya tingkat kebutuhan masyarakat atas jaringan utilitas, keberadaan box culvert perlu terus ditambah ada setiap tahunnya. Dalam upaya untuk mewujudkan penataan pemanfaatan jaringan utilitas terpadu yang sesuai dengan tata ruang dan mendorong pertumbuhan kota serta memperhatikan aspek keamanan,

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

III -18

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

pemeliharaan jaringan utilitas dan pengelolaan lingkungan sekitar box culvert, maka penataan

pemanfaatan

box

culvert

sebagai

jaringan

utilitas

terpadu

harus

memperhatikan: a. aspek keamanan box culvert; b. kemampuan pemeliharaan jaringan; c. kewajiban para pemilik jaringan utiltas untuk menempatkan jaringa d. utilitasnya di dalam box culvert yang ditentukan; kewajiban dari para pemilik jaringan untuk membayar retribusi dari pemanfaatan box culvert jaringan utilitas tersebut; dan e. pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kota kepada para pemilik jaringan atas penempatan tersebut. Penataan box culvert sebagai jaringan utilitas terpadu juga harus menyesuaikan dengan zonasi tata ruang, serta penanganan atas keberadaan jaringan utilitas eksisting yang telah diletakkan di bawah badan jalan. Dalam hal di titik tempat pemasangan tersebut belum tersedia jaringan box culvert, maka instansi utilitas wajib memasang dan menempatkan jaringan utilitasnya dengan rapi di bawah permukaan tanah. Apabila terjadi kerusakan sarana/prasarana kota akibat pekerjaannya tersebut, maka instansi utilitas wajib segera memperbaiki kondisi tersebut.

3.5

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait

Penataan pemanfaatan jaringan utilitas merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan penataan ruang di wilayah kota. Dengan demikian pengaturan pemanfaatan jaringan utilitas di Kota Tanjungpinang harus didasarkan pada peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penataan jaringan utilitas dan penataan ruang wilayah. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan

Perundang-Undangan

yang

mencantumkan

bahwa

pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi baik wewenang maupun substansinya. Dalam membentuk Peratuan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas perlu melakukan kajian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun secara horisontal.Analisis peraturan perundangundangan juga dilakukan terhadap peraturan daerah, khususnya yang berlaku sebagai dasar hukum terhadap penataan pemanfaatan jaringan utilitas terpadu. Dengan demikian dalam membentuk

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

III -19

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas, peraturan perundangundangan yang dievaluasi dan dianalisis adalah peraturan perundang-undangan yang meliputi:  Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan

Daerah

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk Peraturan Daerah, 1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. 2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. 3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selain hal tersebut dapat kita pahami bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 terbagi atas Urusan Absolut, Urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan absolut merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk menyelenggarakannya. Termasuk dalam kategori urusan absolut ini yaitu Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Sedangkan urusan konkuren merupakan urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota). Urusan konkuren tersebut dapat dibedakan menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dapat dibedakan lagi menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dari ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tersebut

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

III -20

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

ada beberapa urusan pemerintahan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12, yang mengatur sebagai berikut : 1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan umum dan penataan ruang; d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan f.

Masyarakat; dan

g. Sosial 2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi: a. Tenaga kerja; b. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; c. Pangan; d. Pertanahan; e. Lingkungan hidup; f.

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

g. Pemberdayaan masyarakat dan desa; h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i.

Perhubungan;

j.

Komunikasi dan informatika;

k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah; l.

Penanaman modal;

m. Kepemudaan dan olah raga; n. Statistik; o. Persandian; p. Kebudayaan; q. Perpustakaan; dan r.

Kearsipan

3. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. Kelautan dan perikanan; b. Pariwisata;

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

III -21

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

c. Pertanian; d. Kehutanan; e. Energi dan sumber daya mineral; f.

Perdagangan;

g. Perindustrian; dan h. Transmigrasi. Terkait dengan ketentuan pasal 12 Jo. Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dapat dipahami bahwa urusan penataan ruang merupakan salah satu urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang wajib dilakukan

oleh

Pemerintah

Kota

Tanjungpinang.

Oleh

karenanya

dalam

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi otonomi daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas sebagai dasar legalitas bagi pemerintah kota Tanjungpinang untuk melakukan penataan dan pengendalian

terhadap

penyelenggaraan

jaringan

utilitas

di

wilayah

kota

Tanjungpinang.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Dalam hal penataan ruang, Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang No 26 Tahun 2007 mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah Kota, yang meliputi: 1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan d. Kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota. 2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota; b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

III -22

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. 3) Dalam

pelaksanaan

penataan

ruang

kawasan

strategis

kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan: a. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Selain itu dapat dipahami bahwa Pemanfaatan ruang wilayah tersebut dapat dibedakan menjadi : 1) pemanfaatan ruang secara vertikal 2) pemanfaatan ruang di dalam bumi.5 Penjelasan Pasal 32 a quo menyatakan bahwa tujuan Pemanfaatan ruang secara vertikal dan pemanfaatan ruang di dalam bumi adalah untuk meningkatkan kemampuan ruang dalam menampung kegiatan secara lebih intensif. Pemanfaatan ruang secara vertical semisal berupa bangunan bertingkat, baik di atas tanah maupun di dalam bumi. Sedangkan, pemanfaatan ruang lainnya di dalam bumi, antara lain, untuk jaringan utilitas (jaringan transmisi listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan pipa air bersih, dan jaringan gas,dan lain-lain) dan jaringan kereta api maupun jaringan jalan bawah tanah. Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang tersebut, Pemerintah Daerah dapat menggunakan beberapa instrumen sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 diantaranya melalui: a. Penetapan peraturan zonasi; b. Ketentuan perizinan; c. Pemberian insentif dan disinsentif; serta d. Pengenaan sanksi. Instrumen tersebut haruslah bersifat mengikat masyarakat, dengan demikian figur hukum yang tepat dalam mengatur norma-norma yang mengikat masyarakat dalam pengendalian Penyelenggaraan Jaringan Utilitas adalah Peraturan Daerah.

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

III -23

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

4.1

Pendekatan

Untuk memberikan hasil yang terbaik dalam membuat Perencanaan Pembangunan yang akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan menyeluruh dan terpadu (Mixed Scanning Planning Approach), yaitu suatu pendekatan perencanaan terpilah yang berdasar pada suatu pertimbangan menyeluruh. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai Third Approach atau Pendekatan Ketiga. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkombinasikan pendekatan rasional

yang

menyeluruh (Rational Comprehensive Approach) dan pendekatan perencanaan yang terpilah (Dinjointed Incremental Planning Approach). Kajian perencanaan secara menyeluruh dan terpilah dilakukan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan kondisi kawasan. Tinjauan secara menyeluruh dalam lingkup kota yang lebih besar disederhanakan dalam lingkup wawasan sekilas (scan) untuk mempermudah dalam menganalisa permasalahan kawasan, sedangkan tinjauan atas bagian unsur-unsur atau sub sistem kawasan yang ditinjau dari kedudukannya terhadap permasalahan menyeluruh kawasan. Tata cara utama metode pendekatan ini adalah: 1. Perencanaan mengacu pada garis kebijakan umum yang ditentukan pada tingkat yang lebih tinggi. 2. Perencanaan didasari oleh suatu wawasan menyeluruh serta memfokuskan pendalaman pada unsur-unsur atau subsistem-subsistem yang diutamakan. 3. Kajian

mendalam

tentang

unsur-unsur

atau

subsistem-subsistem

yang

diprioritaskan dilandasi oleh kajian sekilas tentang lingkup menyeluruh serta didasarkan kepada wawasan sistem. 4. Perumusan rencana dengan pendekatan ini dinilai sebagai usahan penghematan waktu dan dana dalam lingkup penelaahan, analisa dan proses teknis penyusunan rencana karena adanya penyederhanaan dalam penelaahan dan analisis besarnya.

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

IV -1

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

5. Untuk menunjang hasil ramalan dan analisis sekilas maka proses pemantauan, pengumpulan pendapat, komunikasi serta konsultasi dengan stakeholders dilakukan selama proses penyusunan sasaran dan tujuan rencana. 4.2

Metodolgi Pelaksanaan

Metodologi pelaksanaan pekerjaan didasarkan atas ketentuan dalam kerangka acuan yang akan diterapkan sesuai dengan kaidah engineering dalam perencanaan ducting ultility system. Sistem ducting yang akan diterapkan pada lokasi adalah sistem terpadu untuk utilitas jaringan kabel listrik, jaringan pipa PAM, jaringan pipagas dan jaringan telepon. Apabila dilihat dari rincian kegiatan ini yaitu, perencanaan pembangunan ducting utilitas, maka jelas bahwa di kawasan ini sudah waktunya dibuat perencanaan teknisnya untuk mengatur sistem utilitas yang terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dianggap perlu oleh pihak pemberi tugas akibat semakin kompleksnya permasalahan utilitas yang ada di Kota Tanjungpinang.Atas dasar permasalahan tersebut, maka konsultan akan melakukan perencanaan ducting utilitas, karena sudah sepantasnya jalan protokol tersebut dilengkapi dengan prasarana utilitas yang terpadu. Berdasarkan keluaran yang akan dihasilkan tersebut, maka pelaksanaan pekerjaan dibagi menjadi beberapa tahap. Secara garis besar, operasional pekerjaan terdiri dari 6 (enam) tahapan, diluar tahapan persiapan yaitu: 1. Kajian Literatur. 2. Pengumpulan Data. 3. Identifikasi Karakteristik Kawasan. 4. Analisis dan Perumusan Arahan Pengembangan. 5. Penyusunan Konsep Desain. 6. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi. Secara umum pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kesisteman, dengan melakukan tinjauan yang menyeluruh terhadap setiap komponen yang ada dalam sistem. Dari keenam tahap yang telah disebutkan dapat dilihat bahwa tiga tahap pertama merupakan tahap kritis untuk pelaksanaan tahap berikutnya. Keenam tahapan mempunyai kaitan satu sama lainnya. Setiap tahapan terdiri dari beberapa kegiatan yang terkait satu dengan yang lainnya. Setiap tahapan terdiri dari beberapa kegiatan yang sebagian dapat dilakukan secara paralel dan sebagian yang lainnya merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya. Kegiatan untuk setiap tahapan adalah sepeti dalam tabel berikut ini.

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

IV -2

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN Tabel 4.1.Rincian Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ducting Utilitas No.

Tahapan Kegiatan Kajian Literatur 1. Kajian Teoritik

1 Tahap 1

2 Kajian Literatur

3 

Kajian Teoritik



Review Kebijakan Tata Ruang dan Kebijakan Lainnya

Tahap 2

Pengumpulan Data



Studi Banding



Survey aspek fisik dan lingkungan



Survey jaringan infrastruktur / utilitas Eksisting Kawasan Perencanaan



Survey Pola Tata Bangunan dan Lingkungan Eksisting



Survey Transportasi

 Tahap 3



Identifikasi



Karakter Aspek Fisik dan Lingkungan

Karakteristik



Karakter Aspek Jaringan

Kawasan

Infrastruktur/Utilitas 

Karakter Aspek Pola Tata Bangunan dan Lingkungan

Tahap 4





Karakter Aspek Transportasi



Karakter Aspek Ekonomi Ruang

Analisis dan



Analisis Kebijakan Perencanaan

Perumusan



Analisis Dampak dan Permasalahan

Arahan



Aspek Fisik dan Lingkungan

Pengembangan



Aspek Jaringan Infrastruktur/Utilitas



Aspek Pola Tata Bangunan dan Lingkungan



Aspek Transportasi



AspekTata Bangunan dan Lingkungan



Analisis Biaya Konstruksi :



Sistem Cut and Cover



SistemTunnel Boring Machine



Perumusan Kesimpulan dan Konsep Arahan Pengembangan Teknis

Tahap 5



Penyusunan



Perumusan Nilai Keuntungan

Konsep Desain



Perumusan Nilai Kemewahan

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

IV -3

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN 

Perumusan Konsekwensi Kegiatan / Pembangunan

 Tahap 6

Perumusan Konsep Pengembangan

Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Masing-masing tahapan dan kegiatan tersebut secara rinci diuraikan pada sub bab berikutnya.

4.3

Tahap Inventarisasi Data Dan Studi Literatur

Dengan kondisi administrasi perusahaan yang cukup baik saat ini, dimana perpustakaan perusahaan yang cukup memadai diharapkan data-data yang berupa laporan-laporan perencanaan di beberapa kota tentang studi yang sejenis dapat terpenuhi. Untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan selanjutnya, maka konsultan akan melakukan inventarisasi data, dimana inventarisasi data tersebut akan dikumpulkan data-data sebagai berikut : 1. Perencanaan Sistem Ducting 2. Kondisi eksisting sistem utilitas yang ada di Kota Jakarta 3. Pola pembangunan utilitas yang ada saat ini 4. Permasalahan utilitas yang ada saat ini 4.4

Tahap Survey Lapangan

Survey lapangan akan di lakukan konsultan dalam rangka pengumpulan data primer atau sebagai bahan studi banding terhadap data-data sekunder yang telah dikumpulkan pada tahap persiapan. Dalam survey lapangan tersebut diharapkan akan terdata tentang : 1. Kondisi utilitas yang ada di lokasi perencanaan 2. Kondisi fisik lokasi perencanaan 3. Jumlah utilitas yang ada dan permasalahan di lapangan. 4. Kondisi tata guna lahan dan rencana tata ruang kota 5. Kondisi ruas jalan 6. Kondisi topografi kawasan perencanaan 7. Peraturan-peraturan yang terkait dengan sistem utilitas di Tanjungpinang 4.4.1

Pengukuran Topografi

Pengukuran topografi dilakukan disepanjang sumbu (as jalan) rencana jalan dan daerahdaerah sekitarnya yang diperlukan dalam pembuatan rencana detail, meliputi lebar daerah milik jalan ditambah dengan daerah sebelah kiri dan kanan dari daerah pengawasan jalan, CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

IV -4

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

sesuai dengan kebutuhan untuk perencanaan teknis. Pekerjaan pengukuran ini meliputi pekerjaan-pekerjaan :  Pengukuran titik-titik kontrol horisontal dan vertikal (Poligon Utama) Titik kontrol poligon utama dibuat pada titik awal/akhir dari setiap jarak maksimal 500m pada sumbu jalan dimaksud.  Pengukuran situasi, penampang memanjang dan penampang melintang a.

Pengukuran Situasi Pengukuran

situasi

akan

dilakukan

secara

cermat,

semua

data

lapangan/bangunan permanen diukur misalnya: bangunan-bangunan gedung, rumah-rumah permanen, pinggir bahu jalan, pinggir selokan, letak goronggorong serta dimensinya, tiang-tiang telepon serta bangunan-bangunan lain yang dianggap perlu. Patok Km dan Hm jika ada, serta patok-patok tanda-tanda penting lainnya yang ada di tepi jalan akan diambil dan dihitung koordinatnya. b.

Pengukuran Penampang Memanjang Pengukuran penampang memanjang diambil pada sumbu dari lintasan yang diusulkan.Pengukuran beda tinggi titik-titik stasiun diambil untuk setiap jarak 50m. Titik-titik tersebut diberi tanda patok di lapangan.

c.

Pengukuran Penampang Melintang Pengukuran penampang memanjang diambil setiap jarak 50m pada bagian yang lurus dan landai dan setiap jarak 25m untuk daerah-daerah yang berupa tikungan. Lebar pengukuran meliputi daerah seluas/sejauh 50m sebelah kiri-kanan sumbu jalan pada bagian yang lurus dan 25m kesisi luar dan 50m kesisi dalam pada bagian jalan yang menikung.  

 Pemasangan patok-patok untuk titik ikat serta patok-patok tanda a.

Titik awal dan titik akhir sumbu jalan/jembatan diikatkan pada titik-titik poligon yang telah dibuat sebelumnya, dan diikatkan pada masing-masing dua buah patok ikat beton yang diletakkan ditepi kiri dan kanan daerah penguasaan jalan sebagai titik-titik ikat/benchmark penolongnya.

b.

Patok beton dengan ukuran 10cm x 10cm x 75cm ditanam sedemikian rupa sehingga bagian patok yang ada dibagian atas tanah adalah kurang lebih 25cm atau dengan patok besi berdiameter 5cm sebagai titik ikat poligon maupun sebagai benchmark.

c.

Patok poligon dan profil dibuat dari kayu dengan ukuran 5cm x 7cm x 60cm atau

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

IV -5

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

sesuai dengan kebutuhan. Pada patok poligonmaupun patok profil diberi tanda cat kuning dengan tulisan merah yang diletakkan disebelah kiri kearah jalannya pengukuran. Khusus untuk profil memanjang titik yang terletak disumbu jalan diberi paku dengan dilingkari cat kuning sebagai tanda. d.

Untuk memperbanyak titik tinggi yang tetap perlu ditempatkan titik tinggi referensi pada tempat lain yang permanen dan mudah ditemukan kembali.

e.

Patok beton patok tanda referensi dan titik tinggi referensi didokumentasikan dan dijadikan acuan dalam penggambaran.

 Perhitungan dan Penggambaran Peta Titik poligon utama dihitung koordinatnya berdasarkan pada metode kuadrat terkecil. Penggambaran titik poligon tersebut tidak menggunakan cara grafis. Gambar ukur yang berupa gambar situasi digambar pada kertas milimeter dengan skala 1:1000 dan garis ketinggian dengan interval 1m. Ketinggian titik detail dicantumkan dalam gambar ukur, begitu pula semua keterangan yang penting. Titik ikat atau titik mati serta titik ikat baru dimasukkan dalam gambar dengan diberi tanda khusus. Koordinat beserta ketinggian poligon utama dicantumkan dalam gambar dan dilampiri daftar data koordinat dan ketinggiannya akan dilampirkan. 4.4.2

Survey Inventarisasi Jalan

Survey ini dilakukan untuk menginventarisasi tentang situasi, panjang jalan, lebar perkerasan, lebar bahu, trotoar, median, drainase, persimpangan-persimpangan, dengan jalan lain bangunan-bangunan pelengkap jalan dan lain-lain yang berada dalam daerah sekitar lokasi flyover/underpass dengan jarak interval pengamatan setiap jarak minimal 50m dan maksimal 100m didaerah yang lurus dan untuk daerah tikungan minimal setiap jarak 25m atau sesuai dengan kebutuhan. 4.4.3

Penyelidikan Tanah

Salah satu pekerjaan penyelidikan tanah adalah Test Pit bertujuan untuk eksplorasi bahan timbunan dengan mengambil disturbed sample dan undisturbed sample. Ukuran lubang 1m x 1,5m atau ukuran pekerja gali dapat

bekerja dengan leluasa dengan serta

memperhatikan faktor keamanan. Adapun uraian pekerjaan test pit adalah sebagai berikut: ‐

Pekerjaan test pit dilakukan pada borrow area dan ditunjukan untuk mengetahui urutan-urutan vertikal lapisan batuan secara langsung/visual juga sebagai tempat pengambilan undisturbed sample dan bulk sample.

‐

Ukuran test pit adalah 1,5m x 1,5m atau pada batas-batas ukuran dimana pelaksana pekerjaan dapat bergerak dengan leluasa.

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

IV -6

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

‐

Kedalaman maksimum 3m

‐

Jika tanahnya mudah runtuh, maka harus dibuat dinding penahan

‐

Jika terdapat air tanah dangkal, maka harus dibuang atau dipompa

‐

Penggalian dihentikan jika kedalaman test pit maksimum 3m telah tercapai, atau telah mencapai batuan keras, atau tanahnya sangat labil, atau debit air tanahnya sangat tinggi, sehingga tidak dapat dipompa atau dibuang Tanah/batuan pada dinding test pit kemudian dideskripsi, dibuat lognya, dilakukan

‐

pengambilan contoh tanah asli UDS dan bulk samplenya Lubang test pit harus diamankan dengan cara ditimbun kembali atau diberi pagar.

‐ 4.4.4

Survey Material

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi tentang lokasi sumber material yang ada disekitar lokasi proyek tersebut, menyangkut jenis, komposisi, kondisi beserta perkiraan jumlah dan lain-lainnya, yang dapat digunakan sebagai bahan konstruksi yang proporsional untuk pekerjaan struktur ducting dimaksud, dan akan dibuat petanya untuk dimasukkan kedalam gambar rencana. 4.4.5

Traffic Management

Penyedia jasa konsultansi/konsultan perencana akan membuat dan merencanakan pengaturan dan perencanaan lalu lintas (traffic management) berupa : Pengaturan lalu lintas pada saat survey 1. Perlengkapan, alat-alat keamanan dan keselamatan kerja serta pengaturan lalu lintas, mengikuti standar yang berlaku, antara lain : 2. Perlengkapan pekerjaan survey disiapkan sebelumnya, untuk kelancaran pada waktu survey 3. Kendaraan survey diberi identitas/tanda khusus 4. Perlengkapan/alat-alat keamanan dan keselamatan kerja survey lapangan 5. Perijinan untuk pelaksanaan survey 6. Rubber cone, rambu lalu lintas, rambu/papan informasi traffic survey, penandaan batas daerah survey 7. Rompi reflector 8. Flagman Bantuan polisi, untuk legalitas survey, dan untuk pengaturan lalu lintas pada saat survey.

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

IV -7

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

4.5

Analisa Dan Penentuan Kriteria Sistem Ducting

Analisa dan penentuan kriteria sistem ductingutilitas yaitu merumuskan dasar perencanaan sistem ducting untuk mengetahui sampai sejauh mana setiap jenis perencanaan ducting dapat diterapkan untuk suatu kawasan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang melingkupinya. Beberapa aspek tersebut antara lain analisa aspek sosial dan ekonomi yang mencakup tingkat kepadatan utilitas dilokasi perencanaan, tingkat kemampuan daerah dalam pelaksanaan pembangunannya serta kemampuan sumber daya manusia. Adapun analisa teknik yang mencakup : 1.

Analisa kondisi topografi lokasi perencanaan

2.

Analisa hidrologi

3.

Analisa geologi tanah

4.

Analisa struktur bangunan yang akan diterapkan

5.

Analisa kapasitas dan luasan ducting yang akan diterapkan

6.

Analisa terhadap system jaringan kabel listrik, gas, telkom dan pipa PDAM.

Penentuan Kriteria Perencanaan 1)

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan

2)

Keputusan gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2002 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, DKI Jakarta

3)

Pedoman perencanaan pembebanan jalan raya SKBI – 1.328.1987 UDC : 624.042 : 264.21

4)

Peraturan Beton Bertulang Indonesia yang berlaku saat ini

5)

Pedoman Perencanaan Geometrik Jalan perkotaan (Dirjen Bina Marga Tahun 1983)

6)

Tata cara pelaksanaan survey lalu lintas, No. 017/T/BNKT/1990

7)

Tata cara survey kondisi jalan kota, No. 005/T/BNKT/1991

8)

Tata cara pelaksanaan survey inventarisasi jalan dan jembatan kota, No. 016/T/BNKT/1990

9)

Petunjuk perencanaan trotoar, No. 007/T/BNKT/1990

10) Tata cara perencanaan drainase permukaan jalan, SK SNI T-22-1991-03 11) Tata cara perencanaan pemisah jalan kota, No. 014/T/BNKT/1990 12) Petunjuk perencanaan marka jalan, No. 012/T/BNKT/1990 13) Tata cara perencanaan persimpangan sederhana jalan perkotaan, No. 002/T/BNKT/1991

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

IV -8

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

14) Standar perencanaan geometrik jalan perkotaan, Maret 1992 15) Spesifikasi standar perencanaan geometrik jalan antar kota, Desember 1990 16) Panduan penentuan klasifikasi fungsi jalan di wilayah perkotaan, No. 010/T/BNKT/1990 17) Peraturan penentuan tebal perkerasan lentur jalan raya dengan metode analisa komponen, SNI-1732-1989-F (SK BI-2.3.26.1987) 18) Penentuan kriteria perencanaan untuk kapasitas sistem ducting 19) Penentuan kriteria struktur bangunan ducting 20) Penentuan kriteria untuk setiap jenis utilitas seperti : criteria jaringan pipa air minum. Criteria jaringan kabel PLN, criteria jaringan Telepon, dan kriteria untuk jaringan pipa gas. Setelah tahap analisa

terhadap permasalahan

yang ada , maka konsultan akan

melakukan usulan sistem ducting yang akan diterapkan yaitu yang mencakup : 

Usulan lokasi yang akan dilayani



Usulan panjang jaringan ducting



Usulan tentang bentuk, struktur, dan kapasitas ducting yang akan diterapkan



Usulan pembiayaan pembangunan



Usulan tentang utilitas yang dapat diterapkan di dalam ducting tersebut.



Usulan penempatan manhole.

Hasil dari pengumpulan data sekunder, data hasil kunjungan lapangan, evaluasi terhadap studi-studi terdahulu dan usulan program akan dituangkan dalam laporan draft final report, dimana dalam draft final report tersebut akan berisikan tentang: 

Lokasi yang akan dijadikan sebagai pilot project



Panjang jaringan ducting



Perencanaan bentuk , struktur, dan kapasitas ducting yang akan diterapkan



Perencanaan pembiayaan pembangunan



Perencanaan tentang utilitas yang dapat diterapkan di dalam ducting tersebut.



Perencanaan penempatan manhole.

4.6

Tahap Finalisasi

Setelah selesainya penyusunan laporan draft final, yang telah disetujui oleh direksi dan telah dilaksanakannya pengukuran lapangan, selanjutnya konsultan akan

menyusun

laporan final yang berisikan materi-materi yang terpilih dari beberapa alternatif yang telah

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

IV -9

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

diuraikan dalam laporan draft final. Adapun materi yang akan ditampilkan dalam laporan final adalah : 1. Perhitungan Kapasitas Kebutuhan Perhitungan kapasitas sistem akan mengacu kepada kebutuhan jaringan utilitas pada saat ini dan untuk masa yang akan datang. Perhitungan Kapasitas system haruslah mepertimbangkan masalah kemampuan maksimum dari ducting utilitas untuk dapat menahan beban dari atas, sehingga tingkat pengamanannya akan semakin baik. 2. Perhitungan Dimensi dan Fasilitas Pendukung Perhitungan dimensi dan fasilitas pendukung mengacu kepada hasil perhitungan kebutuhan jaringan utilitas pada masa yang akan datang. Dimensi sesuai dengan uraian pada bab sebelumnya. 3. Perhitungan Konstruksi Perhitungan

Konstruksi

mengacu

kepada

perhitungan-perhitungan

struktur

bangunan air yang ada. Perhitungan struktur tersebut haruslah memperhatikan tentang hasil sondir (hasil penyelidikan tanah) dan hasil tersebut tentunya akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan konstruksi. 4. Perhitungan Volume Pekerjaan Perhitungan Volume Pekerjaan akan mengacu kepada hasil perhitungan dimensi yang akan direncanakan. Perhitungan Volume pekerjaan tersebut mencakup volume pekerjaan ducting utilitas, manhole, sistem pembuangan air dan perbaikan jalan. 5. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Penyusunan rencana anggaran biaya dengan mengacu kepada volume pekerjaan yang ada. Rencana anggaran biaya tersebut mengacu kepada harga pedoman setempat pada tri wulan terakhir tahun 2011. Rencana anggaran biaya akan disesuaikan dengan kemampuan daerah untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di lapangan. Diharapkan dengan adanya Rencana Anggaran Biaya ini akan memberikan masukan kepada PEMDA setempat tentang alokasi pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan. 6. Penyusunan RKS Pada dasarnya penyusunan RKS untuk pekerjaan sistem jaringan drainase telah ada secara umum, tetapi konsultan akan menyesuaikan RKS tersebut sesuai dengan kondisi setempat, terutama terhadap penyusunan RKS. Rencana kerja dan syarat-syarat ( RKS ) akan disesuaikan dengan RKS yang telah digunakan selama ini di daerah sehingga akan lebih memudahkan Pemerintah Daerah dalam CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

IV -10

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

melaksanakan pelelangan kepada kontraktor. 7. Pembuatan gambar detail Ducting System pada Lokasi Perencanaan Detail Perencanaan gambar detail akan dibuat berdasarkan perhitungan-perhitungan konstruksi.

Ukuran gambar akan disesuaikan dengan permintaan dari pihak

pemberi tugas. Penggambaran detail akan mengacu kepada kriteria-kriteria yang umum digunakan dalam perencanaan yang sejenis.  

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

IV -11

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

ORGANISASI PELAKSANAAN

5.1

Rencana Kerja dan Komposisi Tim

Komposisi rim terdiri dari beberapa tegalat sebagai berikut : Tabel 5.1 Komposisi Tenaga Ahli No.

Nama

Jabatan

1

Ir. SRIYONO, MT

Team Leader

2

Rajidin, ST

Ahli Teknik Jalan Raya

3

Ir. Basoeki Abdullah

Ahli Planologi

4

Edlizus, ST

Ahli Struktur

5

Jonnis Simanjorang, ST

Ahli Lalu-Lintas

6

Mardanus, ST

Ahli Hidrologi/Hidrolika

7

Jos Toskana Iskandar, ST

Ahli Geoteknik

8

Lutfianus, ST

Ahli Geodesi

9

Ir. Wawan Edwana

Ahli Elektro

10

Agung Bowono, ST

Ass. Ahli Teknik Jalan Raya

11

Ir. Hanry Kurnia L

Ass. Ahli Planologi

12

Indra Gunawan, ST

Ass. Ahli Struktur

13

Indera Suwisto, ST

Ass. Ahli Lalu-Lintas

14

Rahmadani Sahputra, ST

Ass. Ahli Hirologi/Hidrolika

15

Adi Andhika, ST

Ass. Ahli Geoteknik

16

Gunawan, ST

Ass. Ahli Geodesi

17

Ir. Gofar Arifin

Ass. Ahli Elektro

18

Ratih Diahningrum

Administrasi

19

Alfirdaus, AM.d

CAD/Operator

20

Adi Maylinda

CAD/Operator

21

Afruddin A.Md

Operator Komputer

22

Sukomiyatno

Surveyor

23

Coco Hendra

Surveyor

24

Muffarudin Dhuha

Surveyor

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

V -1

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas

Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

A.  Rencana Kegiatan Tenaga Ahli  Tabel 5.2 Rencana Kerja Personil

No.

Nama Personil

Posisi Penugasan

I 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ir. SRIYONO, MT Rajidin, ST Ir. Basoeki Abdullah Edlizus, ST Jonnis Simanjorang, ST Mardanus, ST Jos Toskana Iskandar, ST Lutfianus, ST Ir. Wawan Edwana Agung Bowono, ST Ir. Hanry Kurnia L Indra Gunawan, ST Indera Suwisto, ST Rahmadani Sahputra, ST Adi Andhika, ST Gunawan, ST Ir. Gofar Arifin Ratih Diahningrum Alfirdaus, AM.d Adi Maylinda Afruddin A.Md Sukomiyatno Coco Hendra Muffarudin Dhuha

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

2

3

Bulan Ke III

II 4

1

2

Team Leader Ahli Teknik Jalan Raya Ahli Planologi Ahli Struktur Ahli Lalu-Lintas Ahli Hidrologi/Hidrolika Ahli Geoteknik Ahli Geodesi Ahli Elektro Ass. Ahli Teknik Jalan Raya Ass. Ahli Planologi Ass. Ahli Struktur Ass. Ahli Lalu-Lintas Ass. Ahli Hirologi/Hidrolika Ass. Ahli Geoteknik Ass. Ahli Geodesi Ass. Ahli Elektro Administrasi CAD/Operator CAD/Operator Operator Komputer Surveyor Surveyor Surveyor

V -2

3

4

1

2

3

IV 4

1

2

JOB 3

4

OB 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

B. Struktur Organisasi Tim

Gambar 5.1. Gambar Struktur Organisasi

C. Rencana Pelaksanaan Kerja Tabel 5.3 Jadwal Pelaksanaan Kerja

BULAN KE N0.

Kegiatan I

1

2

1.

SURVEY PENDAHULUAN

2

SURVEY TOPOGRAFI

3

SURVEY HIDROLOGI / DRAINASE DAN LHR

4

SURVEY PENYELIDIKAN TANAH

5

PERENCANAAN DAN GAMBAR

6

PERENCANAAN DOKUMEN TENDER

7

PENCETAKAN DAN PENJILIDAN

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

II

III

IV

3

V -3

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

5.2

Tahapan Pelaporan dan Pembahasan

a) Laporan Bulanan, sebanyak 5 buku, diserahkan paling lambat akhir minggu pertama setelah bulan pelaporan setiap bulan. Laporan Pendahuluan, sebanyak 5 buku, diserahkan paling lambat pada bulan ke 1 (satu) setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). b) Laporan Pendahuluan berisi antara lain 1. Penjabaran dan Pendalaman Metodologi dan Rencana Kerja. 2. Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan 3. Pemahaman

KAK

yang

dituangkan

dalam

konsep

awal, kerangka

pemikiran penyelesaian pekerjaan ini termasuk aplikasi dan saran. 4. Hasil pengumpulan data survey pendahuluan. c) Laporan Antara, sebanyak 5 buku, diserahkan paling lambat pada bulan ke 2 (dua) setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), berisi antara lain: 

Hasil

pengumpulan

data

(topografi,

geoteknik,

hidrologi, lingkungan, dan

lain-lainnya). 

Progress kegiatan dan rencana kegiatan selanjutnya.

d) Draft Laporan Akhir, sebanyak 5 buku, diserahkan paling lambat pada bulan ke 3 (tiga) setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). e) Laporan Akhir, sebanyak 5 buku, diserahkan paling lambat pada bulan ke 4 (empat) setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK ) Laporan-Akhir berisi antara lain : 

Penyempurnaan Laporan Antara dan progres perencanaan.



Hasil Review studi kelayakan terdahulu.



Detailed



Bersamaan

Engineering dengan

Design lengkap laporan

akhir

dengan

dikumpulkan

metode pelaksanaannya juga

dokumen lelang

mencakups o

Bab 1 Intruksi Kepada peserta lelang

o

Bab 2 Bentuk penawaran, informasi kualifikasi dan jaminan penawaran

o

Bab 3 Syarat-syarat kontrak

o

Bab IV data Kontrak

o

Bab V Spesifikasi

o

Bab VI Daftar kuiantitas

o

Bab VII Gambar Rencana

o

Bab Bentuk-bentuk Jaminan 

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

V -4

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Tanjungpinang LAPORAN PENDAHULUAN

f)

Executive Summary (laporan ringkas) sebanyak 5 buku, diserahkan paling lambat pada bulan ke 5 (lima) atau pada akhir seluruh tersebut

harus direkam dalam

perhitungan

volume pekerjaan,

bentuk

CD

laporanan, Executive termasuk

Summary

perencanaan

sebanyak 5 keping dan diserahkan

dan kepada

PPK atau PPTK bersama-sama pada saat penyerahan Laporan Akhir.

g) Pembahasan Laporan Semua laporan diserahkan kepada PPK

atau PPTK setelah terlebih dahulu

dilakukan presentasi/ pembahasan dan disetujui oleh tim teknis, masing-masing laporan sedikitnya dilakukan 1 kali pembahasan dihadapan tim teknis. Draft/konsep setiap jenis/tahapan laporan untuk bahan pembahasan dibuat rangkap 5.

CV. VITECH PRATAMA CONSULTANT

V -5