LANDASAN TEORI

LANDASAN TEORI Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter untuk mempengaruhi jumlah uang jumlah  uang beredar  beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat (Nopirin, 1992:45). Kebijakan moneter di Indonesia sepenuhnya tanggung jawab dari bank sentral yakni Bank Indonesia (BI). Dalam menganut

sebuah

melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia Indonesia

kerangka

kerja

yang

dinamakan  Inflation

Targeting

 Framework   (ITF). Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang  primer (base money) sebagai sasaran kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua : 1. Kebijakan moneter ekspansif ( Monetary expansive policy) policy) Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang  beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat  perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (easy money policy) 2. Kebijakan Moneter Kontraktif ( Monetary contractive policy) policy) Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang  beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy) Target Kebijakan Moneter

Target akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Target akhir tersebut tidak sama dari satu negara dengan negara lainnya serta tidak sama dari waktu ke waktu. Target kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan  perekonomian suatu negara. Akan tetapi, kebanyakan negara menetapkan empat hal yang menjadi ultimate target dari kebijakan moneter, yaitu : a.

Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan,

 b.

Kesempatan kerja,

c.

Kestabilan harga, dan

d.

Keseimbangan neraca pembayaran.

Untuk memahami efektivitas dari kebijakan moneter terhadap ekonomi di Indonesia, perlu terlebih dahulu dipahami empat hal pokok (Tambunan,2012) : 1.

Faktor utama yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang

2.

Mekanisme kerja di pasar uang

3.

Sistem Moneter di Indonesia

4.

Hubungan antara uang yang beredar di masyarakat dengan laju  pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Faktor Utama yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Uang

Berdasarkan teori kuantitas uang, uang dikatakan hanya sebagai alat tukar dan perekonomian selalu dalam kondisi keseimbangan (permintaan agregat (AD) = penawaran agregat (AS)) pada kesempatan kerja penuh. Sebagai alat tukar, maka uang akan berputar atau berpindah tangan dari satu pihak ke pihak lain selama satu periode tertentu. Dasar pemikiran teori kuantitas dapat dilihat dalam  persamaan berikut : MV = PT

(1)

Keterangan : M = jumlah uang beredar di masyarakat untuk keperluan transaksi V

= velositas uang

P

= harga rata-rata atau Indeks Harga Konsumen (IHK)

T

= jumlah output yang ditransaksiksn pada tingkat kesempatan kerja penuh

Keynes dalam Tambunan (2012) menyatakan bahwa permintaan uang mempunyai dua tujuan yaitu untuk maksud transaksi (  ) yang dipengaruhi oleh  pendapatan (gambar 1) dan untuk spekulasi (  ) yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga (gambar 2). Maka permintaan uang total adalah permintaan uang untuk transaksi ditambah dengan permintaan uang untuk spekulasi.

( ) =   (Y) +





(r)

(2)



Y

r





0



0



Gambar 1.Permintaan uang untuk Transaksi



Gambar 2.Permintaan uang untuk spekulasi

Sedangkan, penawaran uang bersifat otonom, ditentukan diluar model atau ekonomi, yakni oleh Otoritas Moneter (OM). 



   

(3)

Pasar uang atau sektor moneter dalam kondisi keseimbangan pada saat  permintaan uang total = penawaran uang. 





   

(4)

Mekanisme Kerja di Pasar Uang

Menurut Keynes dalam Tambunan (2012), kerena permintaan uang untuk tujuan transaksi ditentukan oleh tingkat pendapatan nasional dan harga uang yang dicerminkan oleh tingkat suku bunga ditentukan oleh keseimbangan di pasar uang, maka dapat diturunkan kurva LM. 

      



LM

E1

          

       

E0

 



0

M

0





Gambar 3. Keseimbangan Pasar Uang dan Kurva LM

Y

Seperti yang diilustrasikan pada gambar 3 diatas, pada saat pendapatan  ,  permintaan uang





, dan suku bunga

 permintaan uang bertambah ke 





 ,

 .

Pada saat pendapatan meningkat ke

 ,

dan sesuai hukum pasar karena jumlah

tidak bertambah maka suku bunga naik ke

 yang

mencerminkan kelangkaan

uang di masyarakat.

Sistem Moneter yang Diterapkan Di Indonesia

Sistem moneter di Indonesia terdiri dari OM dan bank-bank yang menciptakan uang giral dan uang kuasi yang merupakan bank-bank umum yang mempunyai kedudukan khusus dalam sistem keuangan karena dapat menciptakan kedua jenis uang tersebut. OM (BI) adalah lembaga yang melaksanakan  pengendalian moneter dengan empat fungsi utama : a.

mencetak dan mengedarkan uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah

 b.

memelihara dan menjaga posisi cadangan devisa

c.

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia

d.

memegang kas pemerintah

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter ( Inflation Targeting Framework ) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang ( free floating ). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti

uang beredar atau suku bunga). Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain (Mishkin, 2001 : 435) : a.

Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing; Instrumen ini merupakan alat kebijakan moneter yang terpenting karena merupakan determinan utama antara perubahan tingkat suku bunga dan monetary base  serta menjadi sumber utama untuk mempengaruhi fluktuasi jumlah uang beredar. Kebijakan ini meliputi tindakan menjual dan membeli surat-surat berharga oleh bank sentral. Tindakan ini memiliki 2 pengaruh utama terhadap kondisi pasar uang : pertama, menaikkan cadangan bank-bank umum yang turut dalam transaksi. Hal ini dikarenakan dalam pembelian surat berharga misalnya, bank sentral akan menambah cadangan bank umum yang menjual surat berharga tersebut, akibatnya bank umum dapat menambah jumlah uang yang beredar (melalui proses penciptaan kredit). Pada saat bank sentral menjual suratsurat berharga di pasar terbuka, cadangan bank-bank umum akan menurun. Berikutnya bank-bank ini dipaksa untuk mengurangi penyaluran kreditnya, dengan demikian akan mengurangi jumlah uang beredar. Pengaruh yang kedua, tindakan pembelian atau penjualan surat berharga akan mempengaruhi harga (dan dengan demikian juga tingkat bunga) surat  berharga, sehingga mengakibatkan menurunnya jumlah uang beredar dan meningkatkan tingkat suku bunga.  b.

Penetapan tingkat diskonto; Kebijakan ini meliputi tindakan untuk mengubah  tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank umum dalam hal meminjam dana dari bank sentral. Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan untuk mempengaruhi tingkat diskonto yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap jumlah uang  beredar melalui perubahan tingkat bunga pinjaman. Dengan menaikkan diskonto, maka biaya untuk meminjam dana dari bank sentral akan naik sehingga akan mengurangi keinginan bank umum untuk melakukan  peminjaman ke bank sentral. Akibatnya, jumlah uang yang beredar dapat ditekan / dikurangi. Di samping itu, posisi jumlah cadangan juga dapat

dipengaruhi melalui instrumen ini. Apabila tingkat diskonto mengalami kenaikan, maka akan meningkatkan biaya pinjaman pada bank. Peningkatan jumlah cadangan ini merupakan indikasi bahwa bank sentral menerapkan kebijakan moneter yang ketat. c.

Penetapan cadangan wajib minimum; Kebijakan perubahan cadangan minimum dapat mempengaruhi  jumlah uang yang beredar. Apabila cadangan wajib minimum diturunkan, maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah deposito sehingga jumlah uang beredar cenderung meningkat, dan sebaliknya apabila cadangan wajib minimum dinaikkan, maka akan mengurangi  jumlah deposito yang akhirnya akan menurunkan jumlah uang yang  beredar

d.

Persuasi moral. Persuasi moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhatihati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Penelitian Terdahulu

Rahutami (2004) mencoba mengetahui bagaimana kesiapan Indonesia dalam menggunakan penargetan inflasi dalam kebijakan moneternya, dengan suatu analisis ekonometris. Studinya dengan menggunakan data kuartalan periode 1981:01-2004:02 dan dengan pendekatan vector autoregression (VAR). Hasil  penelitian menunjukan bahwa penerapatan inflation targeting   di Indonesia tidak semudah yang dibayangkan. Dari hasil kajiannya mengenai mekanisme transmisi, ia menyimpulkan sebagai berikut : nilai tukar merupakan jalur transmisi yang lebih kuat dan cepat dalam mempengaruhi output dan inflasi. Adanya goncangan di dalam nilai tukar berupa depresiasi akan mempengaruhi kestabilan output dan inflasi. Di sisi lain, jalur suku bunga masih mengalami hambatan, sehingga  pengelolaan suku bunnga tidak akan memberikan pengaruh yang kuat dan

langsung pada output dan inflasi. Hasil mekanisme transmisi ini, apabila dikaitkan dengan kesiapan Indonesia dalam menjalankan inflation targeting  secara penuh, merupakan suatu kelemahan yang harus dikelola. Besarnya dominasi ketidakstabilan nilai tukar terhadap stabilitas ekonomi secara luas merupakan hambatan dalam penerapan inflation targeting se cara penuh.