Kumpulan Soal Dan Jawaban Etika Hukum Kesehatan

A. KELOMPOK SOAL PERTAMA 1.

Apa yang disebut malpraktik? Jawaban:

Malpraktek adalah suatu istilah yang mempunyai konotasi buruk, bersifat stigmatis, menyalahkan. Praktek buruk dari seseorang yang memegang suatu profesi dalam arti umum (Guwandi, 2010). Malpraktik adalah kelalaian seorang tenaga kesehatan untuk mempergunakan tingkat ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam merawat klien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama (Hanafiah dan Amir, 1999). Stedman’s

medical dictionary:   Malpraktek adalah salah cara mengobati suatu

 penyakit atau luka, karena disebabkan sikap-tindak yang acuh, sembarangan atau  berdasarkan motivasi kriminil. The Oxford Illustrated Dictionary, 2 nd ed., 1975: Malpraktek adalah sikap-tindak

yang salah; (hukum) pemberian pelayanan terhadap pasien yang tidak benar oleh profesi medis; tindakan yang ilegal untuk memperoleh keuntungan sendiri sewaktu dalam posisi kepercayaan.

2.

Tindakan keperawatan mana saja yang dapat digolongkan malpraktik? Jawaban:

Tindakan keperawatan yang dapat digolongkan malpraktik dapat diklasifikasikan sebagai  berikut: a. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan (perawat). Contoh: Memberitahukan data tentang penyakit pasien pasien kepada orang lain yang tidak  berkepentingan dan tanpa ijin sehingga pasien dan keluarga merasa dirugikan.  b. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kwajiban (negligence) negligence) Contoh: Membiarkan atau tidak memberikan pertolongan pertama (basic (basic life  support ) kepada pasien yang mengalami kegawatan di ruang perawatannya sehingga pasien meninggal dunia. c. Melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan peraturan perundang-undangan

Contoh: Melaksanakan tindakan keperawatan kepada masyarakat dengan sengaja tanpa memiliki Surat Ijin Praktek (SIP/SIPP/STR) sehingga melanggar UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 23 ayat 3 dan Permenkes RI Nomor 17 tahun 2013 Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat pasal 3

3.

Apa bedanya malpraktik dalam keperawatan dan tindak pidana? Jelaskan! Jawaban:

Malpraktik keperawatan adalah kelalaian seorang tenaga keperawatan untuk mempergunakan tingkat ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam merawat klien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. sedangkan perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Poernomo, Bambang. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana sudah ditentukan dari awal tindakan beserta sanksinya, sedangkan malpraktik keperawatan belum ditentukan tindakan dan sanksinya. Akan tetapi tindakan malpraktik dapat dimasukkan kedalam ranah hukum pidana jika memenuhi beberapa syarat, antara lain: pertama sikap batin  perawat (dalam hal ini ada kesengajaan/dolus atau culpa), yang kedua syarat dalam  perlakuan medis yang meliputi perlakuan medis yang menyimpang dari standar tenaga medis, standar prosedur operasional, atau mengandung sifat melawan hukum oleh  berbagai sebab antara lain tanpa STR atau SIP, tidak sesuai kebutuhan medis pasien. Sedangkan syarat ketiga untuk dapat menempatkan malpraktek medik dengan hukum  pidana adalah syarat akibat, yang berupa timbulnya kerugian bagi kesehatan tubuh yaitu luka-luka (pasal 90 KUHP) atau kehilangan nyawa pasien sehingga menjadi unsur tindak  pidana.

4.

Apa yang sebut kejadian yang tak diharapkan (KTD)? Berikan contoh! Jawaban:

Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) merupakan suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan ( commission) atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (omission), dan bukan karena “underlying disease” atau kondisi pasien. Contoh : Kesalahan atau keterlambatan diagnosa, tidak menerapkan pemeriksaan yang sesuai, kesalahan pada prosedur pengobatan, pelaksanaan terapi, metode

 penggunaan obat, dan keterlambatan merespon hasil pemeriksaan asuhan yang tidak layak.

B. KELOMPOK SOAL KEDUA 1.

Apakah hukum kesehatan itu? Jawaban:

Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan. Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban menerima pelayanan kesehatan (baik perorangan dan lapisan masyarakat) maupun dari  penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasinya, sarana, standar pelayanan medik dan lain-lain.

2.

Sebutkan hak-hak pasien! Jawaban:

Berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 32 bahwa setiap pasien mempunyai hak: a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan Peraturan yang berlaku di Rumah Sakit  b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien; c. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi; d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; e. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi; f. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan; g. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang  berlaku di Rumah Sakit; h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit; i. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;

 j. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan  prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan; k. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya; l. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis; m. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya; n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit; o. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;  p. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya; q. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan  pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan r. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 52  bahwa Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak: a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis  b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; d. Menolak tindakan medis; dan e. Mendapatkan isi rekam medis.

3.

Peraturan mana saja yang mengatur hak-hak pasien? Jawaban:

Peraturan yang mengatur hak pasien antara lain: a. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 52  b. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 13, 29, 32 c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan pasal 22, 23

4.

Apa sanksinya bila melanggar hak pasien? Berikan contoh! Jawaban:

Menurut UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 29 Pelanggaran atas kewajiban termasuk menghormati dan melindungi hak pasien Rumah Sakit dikenakan sanksi admisnistratif berupa: a. Teguran;  b. Teguran tertulis; atau c. Denda dan pencabutan izin Rumah Sakit.

Begitu pula dengan tenaga kesehatan yang melanggar hak pasien akan dikenakan sanksi. Berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 69 Sanksi disiplin berupa : a. Pemberian peringatan tertulis;  b. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau c. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

Peraturan Menteri Kesehatan No 17 tahun 2013 tentang izin dan penyelenggaraan  praktik perawat menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan tindakan administratif kepada perawat yang melakukan pelanggaran antara lain: a. Teguran lisan  b. Teguran tertulis c. Pencabutan SIPP

C. KELOMPOK SOAL KETIGA 1.

Apakah yang disebut dengan I nformed Consent ? Jawaban:

 Informed Consent   adalah ijin atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional, sesudah mendapatkan informasi dari dokter dan dimengertinya (persetujuan berdasarkan informasi)

2.

Hak-hak pasien yang mana yang dimaksud dalam I nformed Consent ?

Jawaban:

Pelaksanaan atau pemberian Informed Consent  kepada pasien sesuai dengan prinsip autonomy  dengan

menghormati

hak

pasien

untuk

membuat

keputusan

(self

determination). Adapun hak pasien yang dimaksud sesuai dengan UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah hak untuk mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta  perkiraan biaya pengobatan; dan hak untuk memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;

3.

Peraturan perundang-undangan mana yang mengatur tentang I nformed Consent ? Jawaban:

Perundang-undangan yang mengatur tentang Informed Consent antara lain: a. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (pasal 8, 56)  b. UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (pasal 32, 37) c. UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (pasal 45) d. Permenkes

Nomor

290/Menkes/Per/III/2008

tentang

Persetujuan

Tindakan

Kedokteran e. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor: HK.00.06.3.5.1866 Tanggal 21 April 1999 Tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik ( Informed Consent) f. Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor: YH.02.04.3.5.2504 Tanggal 10 Juni 1997 Tentang Pedoman Hak dan Kwajiban Pasie n, Dokter dan Rumah Sakit g. KODERSI pasal 10, 11

4.

Apa peran perawat dalam pelaksanaan I nformed Consent ? Jawaban:

Peran perawat profesional dalam pemberian Informed Consent  adalah dapat sebagai client advocate  dan educator. Client advocate  yaitu perawat bertanggung jawab untuk membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan informasi dari berbagai  pemberi pelayanan dan dalam memberikan informasi lain yang diperlukan untuk mengambil persetujuan ( Informed Consent)  atas tindakan keperawatan yang diberikan kepadanya. sedangkan educator   yaitu sebagai pemberi pendidikan kesehatan bagi klien dan keluarga.

D. KELOMPOK SOAL KEEMPAT 1.

Apakah yang disebut dengan I nformed Consent ? Jawaban:

 Informed Consent   adalah ijin atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan dengan bebas dan rasional, sesudah mendapatkan informasi dari dokter dan dimengertinya (persetujuan berdasarkan informasi)

2.

Ada berapa jenis I nformed Consent ? Jawaban:

 Informed Consent  berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 3, yaitu: a. Persetujuan Tertulis Bentuk persetujuan tertulis biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang mengandung resiko besar.  b. Persetujuan Lisan Bentuk persetujuan lisan biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang bersifat noninvasif dan tidak mengandung resiko tinggi. c. Persetujuan Dengan Isyarat Bentuk persetujuan dengan isyarat dilakukan pasien melalui isyarat, seperti menyodorkan tangannya untuk dilakukan tindakan.

3.

Apa sanksinya bila tindakan medis invasif dilakukan tanpa I nformed Consent ? Jawaban:

Tindakan medis invasif yang dilakukan tanpa  Informed Consent dapat dikenakan sanksi hukum. Suatu tindakan invasif (misalnya pembedahan, tindakan radiology invasive) yang dilakukan pelaksana jasa tindakan medis tanpa adanya izin dari pihak  pasien, maka pelaksana jasa tindakan medis dapat dituntut telah melakukan tindak pidana  penganiayaan yaitu telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 351 KUHP.

4.

Bagaimana peran perawat dalam pelaksanaan I nformed Consent ? Jelaskan ! Jawaban:

Peran perawat profesional dalam pemberian Informed Consent  adalah dapat sebagai client advocate  dan educator. Client advocate  yaitu perawat bertanggung jawab untuk membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan informasi dari berbagai  pemberi pelayanan dan dalam memberikan informasi lain yang diperlukan untuk mengambil persetujuan ( Informed Consent)  atas tindakan keperawatan yang diberikan kepadanya. sedangkan educator   yaitu sebagai pemberi pendidikan kesehatan bagi klien dan keluarga.