Kuliah Masalah Dan Isu Kebijakan

MATERI KULIAH MASALAH dan ISU KEBIJAKAN

MASALAH KEBIJAKAN Substansi atau salah satu unsur kebijakan publik adalah masalah yang harus dipecahkan melalui tindakan yang dilakukan pemerintah.

•

Masala Masalah h merup merupaka akan n fokus fokus yang yang pentin penting g dalam dalam proses proses kebij kebijaka akan n publik publik,, karena kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan memecahkan masalah tertentu •

PENGERTIAN MASALAH Masa Masala lah h dapa dapatt dide didefi fini nisi sika kan n seba sebaga gaii suat suatu u kond kondis isii atau atau situ situas asii yang yang meni menimb mbul ulka kan n kebu kebutu tuha han n atau atau keti ketida dakp kpua uasa san n pada pada seba sebagi gian an oran orang g yang yang membutuhkan membutuhkan petolongan atau perbaikan. Dalam pandangan lain, masalah dapat dinyatakan sebagai suatu kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehing sehingga ga perlu perlu dicari dicari upaya upaya pemeca pemecahan hannya nya yang yang dapat dapat menja menjadik dikan an kondis kondisii tersebut sesuai dengan rencana 

Masalah : adanya kesenjangan antara das sollen / teori dengan das sein / fakta fakta empir empiris is ; antara antara yang yang diteta ditetapka pkan n sebag sebagai ai kebija kebijakan kan denga dengan n kenyat kenyataan aan implementasi kebijakan (Tri (Tri W. Utomo) Utomo) 

Masalah kebijakan : unrealized unrealized needs, values, values, opportunit opportunities, ies, however however we identified, the solution require public actions (tidak terwujudnya kebutuhan, nilai, dan peluang, yang bagaimanapun kita sudah bisa mengidentifikasikannya, tetapi pemeca pemecahan hannya nya mengh mengharu aruska skan n adanya adanya tindak tindakanan-tin tindak dakan an publik publik / negara negara / pemerintah 

Charles O. Jones menyatakan bahwa masalah adalah kebutuhan manusia yang perlu diatasi atau dipecahkan (human ( human needs, however identified, for which reli relief ef is soug sought  ht ). Seda Sedang ngka kan n Ande Anders rson on (198 (1984) 4) meny menyat atak akan an bahw bahwa a untu untuk k kepentingan kebijakan, secara formal masalah dapat diartikan sebagai kondisi dan atau situasi yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasanketidakpuasan pada rakyat untuk mana perlu dicari cara-cara penanggulangannya. 

William Dunn mengartikan masalah kebijaksanaan sebagai nilai, kebutuhan, kesempatan yang belum terpenuhi tetapi yang dapat diidentifikasikan dan dicapai dengan melakukan tindakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa suatu masalah yang yang berhu berhubun bungan gan denga dengan n kebijak kebijakan an publik publik adalah adalah masala masalah-m h-masa asalah lah yang yang berhub berhubung ungan an dengan dengan orang orang banyak banyak,, dan masal masalah ah ini dikate dikategor gorika ikan n masal masalah ah publik karena tindakan (action (action)) yang diambil adalah tindakan kebijakan ( policy  action). action). 

Samudra yang menyatakan bahwa pada dasarnya sumber pokok timbulnya masa asalah lah ada adalah lah pada nila nilai, i, dala dalam m arti rtian bahwa hwa ketid etidak akte tep patan atan ata atau keti ketida daks kses esua uaia ian n suat suatu u kond kondis isii deng dengan an sebu sebuah ah nila nilaii akan akan dian diangg ggap ap oleh oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai suatu masalah. Dan yang terpenting 

1

menur menurut ut Patton Patton (1986) (1986) adalah adalah bahwa bahwa ketika ketika mende mendefin finisik isikan an masal masalah ah berart berartii mengi mengimp mplik likasi asikan kan bahwa bahwa ada ada nilai-n nilai-nila ilaii terten tertentu tu yang yang tidak tidak terpua terpuask skan an atau atau terpenuhi MASALAH PRIVAT vs MASALAH PUBLIK Hal yang yang pentin penting g diperh diperhati atikan kan dalam dalam mengk mengkaji aji masala masalah-m h-masa asalah lah publi publik k maupu maupun n masala masalah-m h-masa asalah lah secar secara a umum umum adalah adalah bahwa bahwa suatu suatu masal masalah ah tidak tidak dapat semata-mata dipandang sebagai masalah begitu saja tanpa melibatkan cara pandang orang terhadap masalah tersebut. 

Pend Pendap apat at Mark Mark Rush Rushef efky ky yang yang diku dikuti tip p Wina Winarn rno o bahw bahwa a ada ada dua dua pros proses es penting dalam mengidentifikasi masalah, yaitu persepsi dan definisi. Persepsi merupa merupaka kan n peneri penerima maan an (receiving ) dari dari suat suatu u peri perist stiw iwa a yang yang memp mempun unya yaii konsekue konsekuensi nsi terhadap terhadap orang atau kelompok, kelompok, sedangka sedangkan n defenisi defenisi merupakan merupakan inte interp rpre reta tasi si dari dari peri perist stiw iwaa-pe peri rist stiw iwa a ters terseb ebut ut,, mem memberi beriny nya a makn makna a dan dan membuatn membuatnya ya jelas. jelas. Suatu masalah tidak dapat dapat mendefen mendefenisikan isikan dirinya sendiri sendiri melai melainka nkan n harus harus didefe didefenis nisika ikan, n, sehing sehingga ga hal ini menunj menunjukk ukkan an bahwa bahwa suatu suatu masalah masalah juga melibatka melibatkan n pandanganpandangan-pand pandanga angan n subyektif subyektif seseorang. seseorang. Dalam artian artian bahwa, bahwa, seseor seseorang ang atau atau lemba lembaga ga dapat dapat mema memanda ndang ng sesuat sesuatu u sebaga sebagaii masalah tetapi tidak merupakan masalah bagi individu atau lembaga lain. 

Bany Banyak ak seka sekali li kebu kebutu tuha hann-ke kebu butu tuha han n atau atau keti ketida dakp kpua uasa san n yang yang dimi dimili liki ki masy masyar arak akat at,, teta tetapi pi tida tidak k selal selalu u hal hal ini ini dapa dapatt menj menjad adii masa masala lah h umum umum atau atau masalah publik. 

Apa yang membedakan antara masalah privat dan masalah publik? Masalah publik adalah sesuatu yang memiliki dapak yang luas, termasuk konsekuensi bagi orangorang-ora orang ng yang yang tidak tidak terlib terlibat at secara secara langsu langsung. ng. Karena Karena itu, masal masalah ah publik publik dipengaruhi oleh konsekuensi-konsekuensi tak langsung dari berbagai transaksi hingga hingga pada semacam semacam tingkatan dianggap dianggap perlu untuk memiliki memiliki konsekuen konsekuensisikonsek konsekuen uensi si yang yang terpel terpeliha ihara ra secara secara sistem sistematis atis.. Sedang Sedangka kan n masal masalah ah privat privat merupa merupaka kan n masal masalah ah yang yang hanya hanya memil memiliki iki dampak dampak terbat terbatas, as, hanya hanya menja menjadi di perhatian pada satu atau beberapa orang yang langsung terlibat. CONTOH 

Robert Seidman, Ann Seidman, dan Nalin Abeysekere (2005) menyatakan bahwa masalah dapat terjadi oleh karena satu atau gabungan dari beberapa hal yang dithesiskan mereka tidak berjalan dengan baik. Hal-hal tersebut, ialah: Rule (peraturan), Opportunity  (peluang/kesempatan), Capacity  (kemampuan), (kemampuan), Communication (Komunikasi  ), Intere Interest  st  (kepentingan), Process (proses (proses), ), dan Ideology (nilai Ideology (nilai dan/atau sikap), yang disingkat ROCCIPI 

1. Peraturan yang dapat mengatur perilaku manusia kea rah yang yang dihara diharapka pkan n melal melalui ui kebijak kebijakan an yang yang dibuat dibuat,, alih-a alih-alih lih dapat dapat juga juga sebali sebalikny knya. a. Masala Masalah h publi public c dalam dalam kontek konteksi si dapat dapat muncu muncull karena karena:: a) bahasa bahasa yang digunakan digunakan dalam peraturan rancu atau membingu membingungka ngkan, n, atau peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang harus dan apa yang dilara dilarang ng dilak dilakuka ukan n oleh oleh warga warga bersif bersifat at mensu mensua a atau atau menye menyesat satkan kan;; b) bebera beberapa pa peratu peraturan ran mungk mungkin in malah malah member member peluan peluang g bagi bagi terjad terjadiny inya a perila perilaku ku berma bermasal salah; ah; c) peratu peraturan ran tidak tidak mengh menghila ilangk ngkan an penyeb penyebagi agian an-penyebag penyebagian ian perilaku perilaku bermasala bermasalah h justru memperlua memperluasnya snya;; d) peraturan peraturan membuka peluang bagi perilaku yang tidak transparan; dan e) peraturan berkemungkinan juga untuk memberikan wewenang yang berlebih kepada pelaksana peraturan untuk bertindak represif.

2

2. Kesempatan atau peluang; mungkin suatu peraturan secara tegas melarang perilaku tertentu, namun jika terbuka kesempatan untu untuk k tida tidak k mema mematu tuhi hiny nya, a, para para indi indivi vidu du bisa bisa deng dengan an muda mudah h untu untuk k melakukan perilaku yang bermasalah 3. Kemampuan; pe pertukaran ti t idak da dapat me memerintah pa p ara individu untuk melakukan hal-hal diluar kemampuannya. Oleh karena itu perlu diketahui kondisi-kondisi internal individu 4. Komunikasi; pe p erilaku be bermasalah da dapat te t erjadi ka karena ketida ketidakta ktahua huan n indivi individu. du. Biasa Biasanya nya miss-k miss-komu omunik nikasi asi menjad menjadii kenda kendala la masyarakat yang multikultur, berklas, dan plural 5. Kepentingan; kategori ini berguna untuk menjelaskan pandangan individu tentang akibat dan manfaat dari setiap perilakunya. Proses, Proses, yang merupaka merupakan n instrumen instrumen untuk menemuk menemukan an peny penyeb ebag agia ian n peri perila laku ku berm bermas asal alah ah yang yang dila dilaku kuka kan n dala dalam m atau atau oleh oleh organisasi, dengan mengacu pada masukan (input  ( input ), ), proses pengelolaan input, proses output dan output dan umpan balik. 6.

Nilai dan sikap merupakan sekumpulan nilai yang dianut oleh oleh suatu suatu masy masyara arakat kat untuk untuk meras merasa, a, berpik berpikir, ir, dan bertin bertindak dak.. Dalam Dalam masyarakat yang multikultur dan plural seringkali setiap kelompok memiliki pandangan yang berbeda mengenai nilai dan sikap yang dianut, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi terjadinya benturan atau masalah. 7.

MASALAH PUBLIK → MASALAH KEBIJAKAN Tidak Tidak semua semua masal masalah ah memp mempuny unyai ai substa substansi nsi atau atau kadar kadar yang yang sama. sama. Ada masalah yang menyangkut orang perorang atau kelompok tertentu, dan ada juga masalah yang menyangkut kepentingan banyak orang. Diantara masalah yang menyangk menyangkut ut orang banyak, ada yang dapat diselesaik diselesaikan an oleh masyarakat masyarakat itu sendiri, dan ada masalah yang membutuhkan campur tangan pemerintah karena tidak tidak mungki mungkin n disele diselesai saikan kan sendir sendirii oleh oleh anggot anggota a masy masyara arakat kat.. Hal ini disebu disebutt sebagai masalah publik. •

Di antara masalah publik, juga terdapat perbedaan dalam kualitas, wawasan dan keterkaitan. Oleh karena itu, menurut Abidin (106-107) masalah publik dapat dikelompokkan ke dalam masalah strategis dan masalah yang tidak strategis.

•

Suat Suatu u masa masala lah h publ publik ik dika dikata taka kan n masa masala lah h stra strate tegi gis s apab apabila ila meme memenu nuhi hi beberapa persyaratan berikut ini:

•

a. Luas ca cakupannya, ar artinya, wa wawasan ca cakupannya titidak ha hanya meliputi satu sektor atau wilayah saja, tetapi meliputi beberapa sektor atau wilayah. b. Jangka waktunya p an anjang. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa penye penyeles lesaia aian n masala masalah h memerl memerluka ukan n waktu waktu yang yang panjan panjang, g, dan dampak dampak yang ditimbulkan bisa jadi mempunyai akibat yang jauh ke depan. c. Mempunyai keterkaitan yang luas, artinya, substansi permasalahan dan cara-cara penyelesaiannya menyangkut banyak pihak dalam masyarakat; d.

Mengandung re resiko dan ke kemungkinan ke keuntungan yang besar  3

Jika masalah dikatakan tidak strategis apabila tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut, misalnya jangka waktunya panjang tetapi wawasan atau cakupannya sempit. sempit. Begitupula Begitupula sebaliknya sebaliknya,, sekalipun sekalipun liputan liputan masalahny masalahnya a luas dan jangka jangka waktunya panjang, tetapi konsekuensi dari kegagalan dan keberhasilannya kecil, tidak dapat dianggap dianggap strategis. strategis. Begitu juga jika keterkaitannya keterkaitannya terbatas, terbatas, baik dalam jumlah ataupun bobotnya Suatu masalah umum dapat menjadi masalah kebijakan ( policy ( policy problems) problems) apabila masalah tersebut dapat membangkitkan orang banyak untuk melakukan tindakan terhadap masalah-masalah itu (only those that move people to action become policy problems). problems). Bila sekelompok karyawan atau buruh mendapatkan penghasilan dibawah upah minimum regional (UMR) tetapi menerima begitu saja kondisi kondisi tersebut tersebut tanpa melakukan melakukan sesuatu, sesuatu, maka masalah tersebut tersebut dianggap dianggap tidak ada. Oleh karena itu masyarakat atau kelompok orang harus mempunyai “ political  political will” untuk will” untuk memperjuangkan masalah itu menjadi masalah kebijakan. Hal ini dapat dilakukan dengan upaya menyampaikan pendapat atau tuntutan melalui demonstrasi atau tindakan lainnya (sebagai upaya bersama) sehingga masalah tersebut bisa muncul sebagai suatu kebutuhan yang harus dipecahkan. Selain itu, masala masalah h terseb tersebut ut ditang ditanggap gapii positif positif oleh oleh penga pengamb mbilil kebijak kebijakan an,, dan dan merek mereka a bersedia memperjuangkan proble problema ma itu menja menjadi di proble problema ma kebija kebijakan kan,, dan agenda pemerinta pemerintah h, sert memasukkan dalam agenda serta a mengusahakan menjadi kebijakan negara. 

Pada Pada prinsip prinsipnya nya,, sekali sekalipun pun suatu suatu perist peristiwa iwa,, keada keadaan, an, dan situas situasii terten tertentu tu mungk mungkin in dapat dapat menim menimbul bulka kan n satu satu atau atau bebera beberapa pa masala masalah, h, tetapi tetapi agar agar dapat dapat menjadi masalah umum ataupun masalah kebijakan tidak hanya tergantung dari dimens dimensii obyekt obyektifn ifnya ya saja, saja, tetapi tetapi juga juga secara secara subye subyekti ktif, f, baik baik oleh oleh masya masyarak rakat at maupu maupun n pembua pembuatt keputu keputusa san n dipand dipandang ang sebaga sebagaii suatu suatu masal masalah ah yang yang patut patut dipecahkan atau dicari jalan keluarnya. 

Perlu diperhatikan adalah pada seberapa jauh atau seberapa besar tingkat kesadaran dan kepekaan masyarakat melihat masalahnya sendiri dan sampai sebe sebera rapa pa besa besarr ting tingka katt kesa kesada dara ran n , kepe kepeka kaan an,, dan dan kema kemamp mpua uan n pemb pembua uatt keputu keputusan san meliha melihatt masala masalah-m h-masa asalah lah yang yang dihada dihadapi pi masya masyarak rakat at itu sebaga sebagaii sesuatu yang menjadi tanggungjawabnya untuk diatasi. 

Hal yang perlu menjadi perhatian dalam melakukan kajian terhadap masalahmasalah publik adalah bahwa tidak semua masalah mendapat tanggapan yang memadai oleh para pembuat kebijakan. Sehingga timbul pertanyaan bagi kita, mengapa hal tersebut terhadi?; atau mengapa hanya masalah-masalah tertentu yang dianggap sebagai masalah publik sedangkan masalah-masalah lain tidak?



Untuk menyikapi hal itu, maka akan dikemukakan pendapat Charles O. Jones, bahwa bahwa masalah-m masalah-masala asalah h publik publik ( public   public problems) problems) mempu mempunya nyaii dua tipe, tipe, yaitu yaitu::  pertama, masalah-m masalah-masal asalah ah tersebut tersebut dikarakteris dikarakteristikka tikkan n oleh adanya adanya perhatian perhatian kelompok dan warga kota yang terorganisasi yang bertujuan untuk melakukan tindak tindakan an (action). action). Kedua, Kedua, masal masalahah-ma masal salah ah terseb tersebut ut tidak tidak dapat dapat dipeca dipecahk hkan an secara individual/pribadi (sehingga hal itu menjadi masalah publik), tetapi kurang tero terorg rgan anis isas asii dan dan kura kurang ng menda endapa patt duku dukung ngan an.. Pemb Pembed edaa aan n sepe sepert rtii ini, ini, merupa merupaka kan n sesuat sesuatu u yang yang kritis kritis dalam dalam mema memaham hamii komple kompleksi ksitas tas proses proses yang yang berla berlang ngsu sung ng dima dimana na bebe bebera rapa pa masa masala lah h bisa bisa samp sampai ai kepa kepada da peme pemerin rinta tah, h, sedangkan beberapa masalah yang lain tidak. 

4

KAPAN PROBLEMA UMUM MENJADI POLICY PROBLEMS ? problema baru dapat dapat membangk membangkitkan itkan orang banyak banyak untuk melakukan melakukan  Bila problema tindakan terhadap problema-problema itu (only those that move people to action become policy problems). problems).  political will” untuk will”  untuk memperjuangkan problema itu  Masyarakat mempunyai “ political menjadi problema kebijakan.  Proble Problema ma itu ditang ditanggap gapii positif positif oleh oleh pengam pengambil bil kebijak kebijakan, an, dan merek mereka a bersedia memperjuangkan problema itu menjadi problema kebijakan, dan agenda pemerinta pemerintah h, sert memasukkan dalam agenda serta a mengusahakan menjadi kebijakan negara. William Dunn mengelompokkan masalah kebijakan dalam 3 (tiga) kelas, yaitu masalah yang sederhana (well-structured  ( well-structured ), ), masalah yang agak sederhana (moderately-structured  (moderately-structured ) dan masalah yang rumit. Struktur dari setiap kelas maslah kebijakan ini ditentukan oleh kompleksitasya, yaitu derajat sebera seberapa pa jauh jauh suatu suatu masal masalah ah merup merupaka akan n sistem sistem perma permasal salaha ahan n yang yang saling saling tergan tergantun tung. g. Perbed Perbedaa aan n di antara antara masal masalahah-mas masala alah h yang yang seder sederhan hana, a, agak agak sederh sederhana ana dan rumit rumit digamb digambark arkan an dengan dengan varias variasii di dalam dalam eleme elemen-e n-elem lemen en mereka. (kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: STRUKTUR MASALAH ELEMEN Agak Sederhana Rumit Sederhana Pengambil Satu atau Satu atau Banyak keputusan beberapa beberapa Alternatif  Terbatas Terbatas Tak terbatas Kegunaan Konsensus Konsensus Konflik (nilai) Hasil Pasti atau Tidak pasti Tidak diketahui beresiko Probabilitas Dapat dihitung Tak dapat Tak dapat dihitung dihitung Sumber: William N. Dunn (2003) •

•

•

•

Masa Masala lah h yang yang sede sederh rhan ana a adal adalah ah masa masala lah h yang yang meli meliba batk tkan an satu satu atau atau bebera beberapa pa pembua pembuatt keputu keputusan san dan seper seperang angkat kat kecil kecil altern alternati atif-a f-alte lterna rnatif  tif  kebijakan. kebijakan. Kegunaan Kegunaan (nilai) mencermi mencerminkan nkan konsensus konsensus pada tujuan-tuju tujuan-tujuan an   jan jangk gka a pend pendek ek yang yang seca secara ra jela jelas s diur diurai aika kan n dala dalam m tata tatana nan n pemb pembua uatt keputusan. Hasil dari masing-masing alternatif diketahui dengan keyakinan tingg tinggii atau atau di dala dalam m bata batas s kesa kesala laha han n masi masih h dapa dapatt dite diterim rima. a. Gamb Gambar aran an menge mengena naii masal masalah ah yang yang sederh sederhana ana dapat dapat diliha dilihatt dari dari masala masalah-m h-masa asalah lah operasional yang secara relatif lebih rendah di dalam instansi pemerintah. Masalah Masalah yang agak sederhana sederhana adalah adalah masalah-m masalah-masala asalah h yang melibatka melibatkan n satu atau beberapa beberapa pembuat keputusan keputusan dan sejumlah sejumlah alternatif alternatif yang secara relatif terbatas. Kegunaan (nilai) juga mencerminkan konsensus pada tujuantujuan tujuan jangk jangka a pendek pendek yang yang diurut diurutkan kan secar secar jelas. jelas. Namun, Namun, hasil-h hasil-hasi asill dari dari alternatif alternatif tersebut tersebut belum tentu meyakink meyakinkan an ataupun ataupun diperhitung diperhitungkan kan dalam batasan kesalahan yang bisa diterima. Masalah yang rumit adalah masalah-masalah yang mengikutsertakan banyak pembua pembuatt keputu keputusan san yang yang utilita utilitasn snya ya (nilai (nilainya nya)) tidak tidak diketa diketahui hui atau atau tidak tidak mungkin diurutkan secara konsisten. Jika masalah-masalah sederhana dan 5

agak agak sede sederh rhan ana a menc mencer ermi mink nkan an kons konsen ensu sus, s, maka maka masa masala lah h yang yang rumi rumitt dici dicirik rikan an deng dengan an konf konfli lik k di anta antara ra tujua tujuann-tu tujua juan n yang yang sali saling ng bers bersai aing ng.. Alternatif-alternatif kebijakan dan hasilnya dapat juga tidak dapat diketahui, karena karena tidak mungkin mungkin memperkir memperkirakan akan resiko resiko dan ketidakpa ketidakpastian stian.. Masalah Masalah piliha pilihan n tidak tidak untuk untuk menen menentuk tukan an hubung hubunganan-hub hubung ungan an determ determini inisti stik k yang yang diketahui, tetapi lebih untuk mendefenisikan sifat masalah •

Dengan demikian, untuk melihat seberapa rumitnya suatu masalah kebijakan didefinisikan, dapat dilihat dari jumlah pembuat keputusan yang terlibat dalam menyelesaikan masalah tersebut, jumlah alternatif yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah, serta utilitas (nilai) yang diharapkan dari alternatif  pemecahan masalah tersebut.

ISU KEBIJAKAN Isu Isu kebij kebijak akan an publ publik ik sang sangat at pent pentin ing g diba dibaha has s untu untuk k memb membed edak akan an istil istilah ah yang yang dipahami awam dalam perbincangan sehari-hari yang sering diartika sebagai ”kabar  burung”. Isu dalam sebuah kebijakan sarat memiliki lingkup yang luas yang meliputi berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat. Oleh karenanya memahami konsep isu sangat akan sangat membantu para analis dalam menganalisis kebijakan publik. PENGERTIAN: Isu Isu kebi kebija jaka kan n (  policy policy issues issues) lazi lazimn mnya ya munc muncul ul kare karena na tela telah h terj terjad adii sila silang ng pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan itu sendiri. •

•

•

•

•

Isu (issues (issues)) dapat diartikan sebagai problema public yang saling bertentangan (konflik) satu sama lain (controversial (controversial public problem). problem). Isu kebijakan dengan begitu lazimnya merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan perdebatan baik tentang tentang rumusan rumusan rincian, rincian, penjelasa penjelasan, n, maupun maupun penilaian penilaian atas suat suatu u masa masala lah h terte tertent ntu. u. Kare Karena na itu itu Dunn Dunn (199 (1995) 5) meny menyat atak akan an bahw bahwa a Isu Isu kebijakan tidak hanya mengandung ketidaksepakatan mengenai arah tindakan yang yang aktu aktual al dan dan pote potens nsia ial, l, teta tetapi pi juga juga menc mencer ermi mink nkan an perte pertent ntan anga gan n dan dan pandan pandanga gan n menge mengenai nai sifat sifat masala masalah h itu sendir sendiri. i. Dengan Dengan demiki demikian, an, maka maka isu kebijakan kebijakan merupaka merupakan n hasil hasil perdebatan perdebatan tentang tentang definisi, definisi, klasifikas klasifikasi, i, eksplanas eksplanasi, i, dan evaluasi masalah. Pada Pada sisi sisi lain, lain, isu bukan bukan hanya hanya menga mengandu ndung ng makna makna adanya adanya masala masalah h atau atau anca ancama man, n, teta tetapi pi juga juga pelu peluan angg-pe pelu luan ang g bagi bagi tind tindak akan an posi positi tiff tert terten entu tu dan dan kecen kecender derung unganan-kec kecend enderu erunga ngan n yang yang dipers diperseps epsika ikan n sebaga sebagaii memilik memilikii nilai nilai potensial yang signifikan (Hogwood dan Gunn). Isu bisa jadi merupakan kebijakan-kebijakan alternatif (alternative (alternative policies). policies). atau suat suatu u pros proses es yang yang dima dimaks ksud udka kan n untu untuk k menc mencip ipta taka kan n kebi kebija jaka kan n baru baru,, atau atau kesa kesada dara ran n suat suatu u kelom kelompo pok k meng mengen enai ai kebi kebija jaka kan n terte tertent ntu u yang yang dian diangg ggap ap bermanfaat bagi mereka (Alford dan Friedland).

6

•

•

•

Singkatnya, timbulnya isu kebijakan publik terutama karena telah terjadi konflik atau "perbedaan persepsional" di antara para aktor atas suatu situasi problematik yang dihadapi oleh masyarakat pada suatu waktu tertentu. Issue kebijakan kebijakan bersifat bersifat subyektif, subyektif, karena dipengaruh dipengaruhii persepsi. persepsi. Dan adanya adanya persepsi mempengaruhi status peringkat dari suatu issue kebijakan. Dilihat dari peringkatnya, maka isu kebijakan publik itu, secara berurutan dapat diba dibagi gi menj menjad adii empa empatt kate katego gori ri besa besar, r, yaitu yaitu isu isu utam utama, a, isu isu seku sekund nder er,, isu isu fungsi fungsiona onal, l, dan dan isu minor minor (Dunn, (Dunn, 1990). 1990). Katego Kategoris risasi asi ini menje menjelas laskan kan bahwa bahwa makna penting yang melekat pada suatu isu akan ditentukan oleh peringkat yang dimilikinya. Artinya, makin tinggi status peringkat yang diberikan atas sesuatu isu, maka biasanya makin strategis pula posisinya secara politis. Sebagai kasus yang agak ekstrem, dan perspektif politik bandingkan misalnya antara status peringkat masalah kemiskinan vs masalah pergantian pengurus organisasi politik di tingkat keca kecama mata tan. n. Namu Namun. n. perlu perlu kira kirany nya a dica dicata tatt bahw bahwa a kate katego goris risas asii isu isu di atas atas hendaknya tidak dipahami secara kaku. Sebab, dalam praktek, masing-masing peringkat isu tadi bisa jadi tumpang tindih, atau suatu isu yang tadinya hanya merupakan isu sekunder, kemudian berubah menjadi isu utama.

Mengapa Isu Kebijakan Penting Untuk Dicermati Pertama, sebagai telah disinggung di muka, proses pembuatan kebijakan publik di sistem politik mana pun lazimnya berangkat dari adanya tingkat kesadaran tertentu atas suatu masalah atau isu tertentu.

•

•

Kedua, derajat keterbukaan, yakni tingkat relatif demokratis atau tidaknya suatu sist sistem em polit politik ik,, di anta antara rany nya a dapa dapatt diuk diukur ur dari dari cara cara baga bagaim iman ana a meka mekani nism sme e menga mengalir lirnya nya isu menja menjadi di agenda agenda kebij kebijaka akan n pemerin pemerintah tah,, dan pada pada akhirn akhirnya ya menjadi kebijakan publik.(Wahab:2001)

Bagaimana Kriteria Isu Dapat Menjadi Agenda Kebijakan Isu-is Isu-isu u akan akan menjad menjadii awal awal dari dari muncu munculny lnya a maslah maslah-ma -masla slah h publik publik dan bila bila msalah tersebut mendapat perhatian yang memadai, maka ia akan masuk dalam agenda kebijakan. •

Suatu isu tidak serta merta masuk menjadi agenda kebijakan, karena pada dasarnya masalah kebijakan mencakup dimensi yang luas. Isu-isu yang beredar  dalam dalam masyar masyaraka akatt akat akat bersa bersaing ing satu satu dengan dengan yang yang lain lain untuk untuk menda mendapat patkan kan perhat perhatian ian para para elit elit politik politik sehing sehingga ga isu yang yang diperju diperjuang angkan kan dapat dapat masuk masuk ke agenda kebijakan. •

Waha Wahab b (200 (2005) 5) meng mengut utip ip pend pendap apat at Kimb Kimber er,, 1974 1974;; Sale Salesb sbur ury, y, 1976 1976;; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) menyatakan bahwa secara teoritis, suatu isu akan cenderung memperoleh respon dari pembuat kebijakan, untuk dijadikan agenda kebijakan publik, kalau memenuhi beberapa kriteria tertentu. Diantara sejumlah kriteria itu yang penting ialah:

•

1. Isu Isu ters terseb ebut ut tel telah ah men menca capa paii suat suatu u titi titik k kriti kritis s tert terten entu tu,, sehi sehing ngga ga ia ia prak praktis tis tidak lagi bisa diabaikan begitu saja; atau ia telah dipersepsikan sebagai suatu ancaman serius yang jika tak segera diatasi justru akan menimbulkan luapan krisis baru yang jauh lebih hebat di masa datang.

7

Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak (impact  ( impact ) yang bersifat dramatik.

2.

3. Isu Isu terse tersebu butt meny menyan angk gkut ut emos emosii terte tertent ntu u dilih dilihat at dan dan sudut sudut kepe kepent ntin inga gan n oran orang g bany banyak ak bahk bahkan an umat umat manus anusia ia pada pada umum umumny nya, a, dan dan mend mendap apat at dukungan berupa liputan media massa yang luas. l uas. 4.

Isu Isu ters terseb ebut ut menja enjang ngka kau u damp dampak ak yang yang amat amat luas luas..

5. Isu tersebut mempermasalahkan (legitimasi) dalam masyarakat.

kekuasaan

dan

keabsahan

6. Isu Isu ters terseb ebut ut men menya yang ngku kutt suat suatu u pers persed edia iaan an yan yang g fasi fasion onab able le,, di mana mana posisinya sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan kehadirannya. Jack L. Walker (1982), menyatakan bahwa suatu masalah bisa tampil menjadi masalah publik, apabila:

•

1.

issu issues es ters terseb ebut ut memp mempun unya yaii dam dampa pak k yan yang g bes besar ar pada pada bany banyak ak oran orang. g.

2. ada bukti yang meyakinkan, agar lembaga legislatif memperhatikan masalah tersebut sebagai masalah yang serius.

mau

3. ada ada pem pemec ecah ahan an yang yang muda mudah h dip dipah aham amii terh terhad adap ap masa masala lah h yan yang g sed sedan ang g diperhatikan. Isu dapat tampil ke agenda menurut Charles O. Jones:

•

scope dan kemungkinan dukungan terhadap masalah public (issues (issues)) tersebut dapat dikumpulkan. 1.

2.

problem atau isues tersebut dinilai penting.

3.

ada ada kemu kemung ngki kina nan n masa masala lah h ( issues) issues) ters terseb ebut ut dapa dapatt

terpecahkan. Sehi Sehing ngga ga dapa dapatt diny dinyat atak akan an bahw bahwa a masa masala lah h public (isu) bisa tampil menjadi agenda dan menjadi kebijakan publik apabila: a) issues itu dinilai penting dan membawa dampak yang besar pada banyak orang; dan b) issues tersebut mendapatkan perhatian

•

Lester dan Steward menyatakan bahwa isu akan mendapat perhatian bila memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

•

a.

bila suatu isu telah melampaui proporsi suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama didiamkan;

 b.

mem mempuny punyai ai sifa sifatt part partik ikul ular aris is,, dima dimana na isu isu mendramatisir isu yang lebih besar;

c.

mempunyai aspek emosional dan mendapat perhatian media massa karena faktor human faktor human interest ;

d.

mendoron mendorong g munculny munculnya a pertanyaan pertanyaan menyang menyangkut kut kekuasaan kekuasaan dan legitimasi legitimasi,, dan masyarakat;

e.

isu tersebut sedang menjadi trend atau sedang diminati banyak orang.

ters terseb ebut ut

menun enunju jukk kkan an dan dan

8