Kredensial Radiografer

KREDENSIAL RADIOGRAFER Fitri Indraratma *)

Pada dasarnya semua pelayanan kesehatan yang terjadi di sebuah rumah sakit dan akibatnya menjadi tanggung jawab institusi rumah sakit itu sendiri, hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perumahsakitan. Oleh karenanya rumah sakit harus mengatur seluruh pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan termasuk di dalamnya radiografer sedemikian rupa agar aman bagi pasien. Dengan demikian, bila seorang radiografer telah diizinkan melakukan pelayanan kesehatan dan prosedur klinis lainnya di sebuah rumah sakit berarti yang bersangkutan telah diistimewakan dan diberikan hak khusus (privilege) oleh rumah sakit. Hak radiografer tersebut disebut sebagai kewenangan klinis (clinical privilege). Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) Kewenangan klinis (clinical privilege) radiografer adalah kewenangan yang diberikan oleh kepala rumah sakit kepada radiografer untuk melakukan pelayanan radiologi dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis. Penugasan klinis adalah penugasan kepala/direktur rumah sakit kepada radiografer untuk melakukan tindakan / pelayanan radiologi di rumah sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya. Kewenangan klinis diberikan kepada radiografer dengan tujuan salah satunya agar tidak menimbulkan konflik di antara sesama radiografer. Radiografer lain dapat merasa bahwa lahan pekerjaan yang dimilikinya dicampuri atau diambil alih oleh radiografer lain. Konflik yang timbul tentunya akan mempengaruhi kualitas pelayanan dari radiografer dan rumah sakit yang bersangkutan. Dengan diaturnya kewenangan klinis tersebut maka setiap radiografer akan mempunyai batas yang jelas dalam memberikan pelayanan radiologi kepada pasien. Pemberian kewenangan klinis juga bertujuan untuk melindungi keselamatan pasien dengan menjamin bahwa radiografer yang memberikan pelayanan radiologi memiliki kompetensi dan kewenangan klinis yang jelas. Kredensial

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Pemberian kewenangan klinis (clinical privilege) kepada seorang radiografer dilakukan dengan melakukan suatu proses yang disebut kredensial. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap radiografer untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. Proses kredensial mencakup tahapan review, verifikasi dan evaluasi terhadap dokumendokumen yang berhubungan dengan kinerja radiografer. Proses kredensial dilakukan oleh sub komite kredensial di komite penunjang pelayanan rumah sakit. Komite penunjang pelayanan adalah wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan penunjang pelayanan, melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi sehingga pelayanan profesional tenaga kesehatan penunjang kepada pasien diberikan secara benar (ilmiah) sesuai standar yang baik (etis) sesuai kode etik profesi serta hanya diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dengan kewenangan yang jelas. Komite penunjang pelayanan merupakan kelompok profesi tenaga kesehatan yang secara struktur fungsional berada di bawah kepala/direktur rumah sakit dan bertanggungjawab langsung kepada kepala/direktur rumah sakit. Komite penunjang pelayanan dibentuk melalui mekanisme yang disepakati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komite penunjang pelayanan hendaknya dapat memberikan jaminan kepada kepala/direktur rumah sakit, bahwa tenaga kesehatan penunjang memiliki kompetensi kerja yang tinggi sesuai standar pelayanan dan berperilaku baik sesuai etika profesinya masing-masing. Komite penunjang pelayanan bertugas membantu kepala/direktur rumah sakit dalam melakukan kredensial, pembinaan disiplin dan etika profesi tenaga kesehatan penunjang serta pengembangan profesional berkelanjutan. Kredensial secara umum merupakan istilah yang memayungi lisensi, sertifikasi, akreditasi dan pendaftaran/registrasi yaitu : a. Lisensi  Lisensi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang seperti Surat Izin Kerja (SIK) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi (PMK 1796, pasal 1).  Untuk memperoleh sertifikat kompetensi, sebelumnya dilakukan uji kompetensi. Uji kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi (PMK 1796, pasal 1).  Pelaksanaa uji kompetensi dilaksanakan oleh MTKP (Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi). Setelah dinyatakan lulus, yang bersangkutan akan memperoleh Sertifikat Kompetensi yang ditetapkan oleh ketua MTKP. b. Registrasi  Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah memenuhi kualifikasi tertentu serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya (PMK 1796, pasal 1). 

Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi. Penjelasan tersebut tertuang dalam Permenkes RI No. 1796 tahun 2011, pasal 9. c. Akreditasi  Aspek kredensial yang terkait dengan akreditasi meliputi ijasah yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan. Hal ini berhubungan dengan persyaratan untuk memperoleh STR dimana salah satu syaratnya memiliki ijasah. Ijasah tersebut akan diberikan atau dikeluarkan oleh institusi pendidikan yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Tahapan Pemberian Kewenangan Klinis Secara garis besar tahapan pemberian kewenangan klinis yang harus diatur lebih lanjut oleh rumah sakit adalah sebagai berikut : a. Radiografer mengajukan permohonan kewenangan klinis kepada

kepala atau direktur rumah sakit dengan mengisi formulir yang telah disediakan rumah sakit dan dilengkapi bahan-bahan pendukung. b. Berkas permohonan radiografer yang telah lengkap disampaikan

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

c. Ketua d.

e. f. g.

komite penunjang pelayanan menugaskan subkomite kredensial untuk melakukan kredensialing. Dalam melakukan kredensialing subkomite kredensial dapat membentuk panel atau panitia ad-hoc, jika perlu di dalamnya melibatkan mitra bestari dari disiplin yang sesuai dengan kewenangan klinis yang diminta. Hasil kajian panitia ad-hoc menjadi dasar rekomendasi dari subkomite kredensial kepada ketua komite penunjang pelayanan. Komite penunjang pelayanan memberikan rekomendasi radiografer untuk mendapatkan surat penugasan klinis dari direktur. d irektur. Direktur menerbitkan surat penugasan klinis dengan dilampiri rincian kewenangan klinis sebagaimana rekomendasi komite penunjang pelayanan.

Kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memberikan rekomendasi kewenangan klinis : a. Pendidikan  Lulus dari sekolah yang terakreditasi b. Perizinan (lisensi)  Memiliki surat tanda registrasi yang sesuai dengan bidang profesi  Memiliki izin kerja dari dinas kesehatan setempat yang masih berlaku. c. Kegiatan penjagaan mutu profesi  Menjadi anggota organisasi yang melakukan penilaian kompetensi bagi anggotanya d. Kualifikasi personal  Riwayat disiplin dan etik profesi  Keanggotaan dalam perhimpunan profesi yang diakui  Keadaan sehat jasmani dan mental, termasuk tidak terlibat penggunaan obat terlarang dan alkohol, yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap pasien dan riwayat keterlibatan dalam tindakan kekerasan e. Pengalaman dibidang keprofesian  Riwayat tempat pelaksanaan praktik profesi  Riwayat tuntutan medis atau klaim oleh pasien selama menjalankan profesi. Berakhirnya kewenangan klinis

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

memiliki masa berlaku untuk periode tertentu, misalnya tiga tahun. Pada akhir masa berlakunya surat penugasan tersebut rumah sakit harus melakukan rekredensial terhadap radiografer yang bersangkutan. Proses rekredensial ini lebih sederhana dibandingkan dengan proses kredensial awal sebagaimana diuraikan di atas karena rumah sakit telah memiliki informasi setiap staf medis yang melakukan pelayanan medis di rumah sakit tersebut. Pencabutan, perubahan/modifikasi dan pemberian kembali kewenangan klinis. Pertimbangan pencabutan kewenangan klinis tertentu oleh kepala atau direktur rumah sakit didasarkan pada kinerja profesi di lapangan, misalnya radiografer yang bersangkutan terganggu kesehatannya, baik fisik maupun mental. Selain itu, pencabutan kewenangan klinis juga dapat dilakukan bila terjadi kecelakaan kerja yang diduga karena inkompetensi atau karena tindakan disiplin dari komite penunjang pelayanan. Namun demikian, kewenangan klinis yang dicabut tersebut dapat diberikan kembali bila radiografer tersebut dianggap telah pulih kompetensinya. Dalam hal kewenangan klinis tertentu seorang radiografer diakhiri, komite penunjang pelayanan akan meminta subkomite mutu profesi untuk melakukan berbagai upaya pembinaan agar kompetensi yang bersangkutan pulih kembali. Komite penunjang pelayanan dapat merekomendasikan kepada kepala/direktur rumah sakit pemberian kembali kewenangan klinis tertentu setelah melalui proses pembinaan.

*)Radiografer di RSUD Kab Sukoharjo diambil dari berbagai sumber