Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa

1

Perpres No. 54 Tahun 2010  Keppres No.80 Tahun 2003 (7 Perpres Perubahan)  Keppres No. 18 Tahun 2000

  

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah    

     

 Kegiatan  Utk peroleh Barang/Jasa  Dibiayai APBN/APBD  Proses Ren kebutuhan s/d selesai

 Efisien Efektif Terbuka dan bersaing Transparan adil/tidak diskriminatif  akuntabel 2

Aspek Hukum PBJ Pemerintah Persiapan

Penetapan Penyedia

Penandatangan Kontrak Barang/Jasa

HAN

Berakhirnya Kontrak

H. Perdata

H. Pidana

 Bertumpu pd kewenangan yg sah dr para pejabat yg terkait dlm pelaksanaan PBJ  Keputusan



 Bertumpu pd konsep perjanjian/kontrak  Hubungan keperdataan







 KKN  Mark up  Suap  Perbuatan melawan hukum (kesalahan/schuld) & niat jahat (mens rea)  Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi

    

TINDAK PIDANA KORUPSI 3

UU No 30 Tahun 2002

Tindak Pidana Korupsi adalah :

.

T P s e b a g a i m a n a d i m ak s u d d a l am U U 31/1999 ttg Pem b erantasan TPK s e b a g a i m a n a t el ah d i u b ah d g U U 20/2001 ttg p eru b ahan atas UU 31/1999 t t g p e m b e r an t a s a n TP K

4

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Pasal 2 ; 3 SUAP MENYUAP Pasal 5 (1) a,b (2) ; 6 (1) a,b (2) ; 11, 12 a,b,c,d, 13

PENGGELAPAN DALAM JABATAN Pasal 8 ; 9 ; 10 a,b,c

TPK

PEMERASAN Pasal 12 e, f, g PERBUATAN CURANG Pasal 7 (1) a,b,c,d (2) ; 12 h

BENTURAN KEPENTINGAN DLM PENGADAAN Pasal 12 i

UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001

GRATIFIKASI Pasal 12 B jo 12 C

5

MERINTANGI PROSES PEMERIKSAAN PERKARA KORUPSI Pasal 21 TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN / MEMBERIKAN KETERANGAN TDK BENAR Pasal 22 Jo 28

TINDAK PIDANA  YG BERKAITAN TPK

UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001

BANK YG TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN REKENING TERSANGKA Pasal 22 Jo. 29 SAKSI/AHLI YG MEMBERIKAN KETERANGAN  /MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU Pasal 22 Jo. 35 ORANG YANG MEMEGANG RAHASIA JABATAN TIDAK MEMBERIKAN/MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU Pasal 22 Jo. 36 SAKSI YANG MEMBUKA IDENTITAS PELAPOR Pasal 24 Jo. 31 6

UU No 30 Tahun 2002

Pemberantasan TPK adalah S er an g k a i an t i n d a k an u n t u k : m en c eg a h d a n m em b e r an t a s TP K . m el al u i u p ay a k o o r d i n a s i , s u p e r v i s i , m o n i t o r, p e n y el i d i k an -p e n y i d i k an -   p e n u n t u t an d a n p e m e r i k s a an d i s i d a n g p e n g ad i l a n d e n g an p er a n s e r t a masyarakat 7

8

9

Tahun

Kerugian Keuangan Negara (Rp) 2004

10.087.500.000,00

2005

75.760.721.438,00

2006

21.180.161.370,00

2007

55.437.988.852,00

2008

95.807.967.639,00

Keterangan

10

Lebih dari 40% perkara Korupsi yang diajukan ke Persidangan adalah terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Banyaknya Kasus Korupsi yang terjadi pada sektor PBJ menunjukan buruknya sistem akuntabilitas dan transparansi serta tidak berjalannya sistem pencegahan yang efektif untuk meminimalisasi penyimpangan pada PBJ. Penyimpangan dalam PBJ sudah mulai sejak tahap perencanaan (proses budgeting), implementasi sampai dengan pertanggungjawaban.







buruknya kualitas barang/jasa yang dihasilkan sehingga tidak dapat melayani kepentingan publik secara efektif dan efisien. pemborosan anggaran karena penyusunan anggaran proyek yang digelembungkan. masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan . 11

PERENCANAAN PBJ

PROSES PERENCANAAN ANGGARAN

PERSIAPAN PENGADAAN B/J PEMERINTAH

PEMBENTUKAN PANITIA/ PEJABAT PENGADAAN PENETAPAN METODE PBJ PENYUSUNAN JADWAL PELAKSANAAN PENYUSUNAN HPS PENYUSUNAN DOKUMEN PBJ

PELAKSANAAN PB/J PEMBORONGAN  /JAS ALAINNYA

PROSES SERAH TERIMA &

PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTASI PENYUSUNAN KONTRAK

PROSES PENGADAAN B/J PEMERINTAH

PEMBAYARAN PELAKSANAAN KONTRAK 12

PEMANFAATAN INFO UTK PIHAK TERTENTU

SUAP PIHAK TERTENTU KE PEJABAT SATKER, SETJEN

PROSES PERENCANAAN ANGGARAN

KEGIATAN YG DIUSULKAN TIDAK SESUAI KEBUTUHAN

SUAP DLM RANGKA BAHAS ANGGARAN

FORMALITAS DOKUMEN UTK BAHAS ANGG, BACK DATE

BACK DATE DOKUMEN ANGGARAN

13

PERSIAPAN PENGADAAN B/J PEMERINTAH

PEMAKETAN PEKERJAAN UTK AKOMODIR KEPENTINGAN PIHAK TERTENTU (PESANAN/JATAH)

PERENCANAAN PBJ

PEMBENTUKAN PANITIA/ PEJABAT PENGADAAN

PENYUSUNAN SPESIFIKASI BARANG/JASA MENGARAH PADA MEREK TERTENTU SESUAI PESANAN/KEPENTINGAN PIHAK TERTENTU PENYUSUNAN KRITERIA EVALUASI UTK AKOMODIR KEPENTINGAN PIHAK TERTENTU

PENETAPAN METODE PBJ PENYUSUNAN JADWAL PELAKSANAAN PENYUSUNAN HPS PENYUSUNAN DOKUMEN PBJ

PENGANGKATAN PANITIA/PEJABAT PENGADAAN YANG DAPAT DIAJAK BEKERJASAMA (KOLUSI) ATAU TIDAK BERKUALIFIKASI (FORMALITAS) GUNAKAN METODE PEMILIHAN/PENUNJUKAN LANGSUNG DGN ALASAN YANG TIDAK TEPAT ATAU LELANG DENGAN SKENARIO TERTENTU (FORMALITAS)

JADWAL PENGADAAN FORMALITAS ATAU DISUSUN DGN SKENARIO UTK KEPENTINGAN PIHAK TERTENTU HPS DISUSUN TIDAK SESUAI KETENTUAN (SURVEY) BAHKAN BERSUMBER/TITIPAN PIHAK TERTENTU DGN INDIKASI SUDAH DI MARK-UP DOKUMEN PENGADAAN DISUS UN FORMALITAS, BACK DATE, NOMOR SISIPAN, DLL. 14

PROSES PENGADAAN B/J PEMERINTAH PENGUMUMAN PENGADAAN TIDAK TRANSPARAN, TERBATAS, FIKTIF, DLL

PELAKSANAAN PB/J PEMBORONGAN  /JAS ALAINNYA PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSULTASI PENYUSUNAN KONTRAK

PELAKSANAAN KONTRAK

AANWIJZING FORMALITAS, TIDAK TRANSPARAN, AKOMODIR KEPENTINGAN PIHAK TERTENTU

SKENARIO DALAM PROSES PENDAFTARAN CALON PENYEDIA B/J & P ENERIMAAN DOKUMEN PENAWARAN PROSES EVALUASI TIDAK TRANSPARAN, POST BIDDING, STANDAR GANDA, FORMALITAS, DLL INTERVENSI DALAM PE NETAPAN CALON PEMENANG / PENYEDIA B/J, PROSES PENGUMUMAN PEMENANG TIDAK TRANSPARAN, SKENARIO. SKENARIO DALAM PROSE S SANGGAH, FORMALITAS, PENYELESAIAN SANGGAH TIDAK SESUAI KETENTUAN PROSES PENYU SUNAN KONTRAK FORMALITAS, BAHKAN DISERAHKAN KEPADA CALON PEMENANG PROSES TTD KONTRAK FORMALITAS, BACK DATE PERUBAHAN KONTRAK TANPA ADENDUM, ADENDUM KONTRAK FORMALITAS

15

PROSES PEMERIKSAAN B/J FORMALITAS, FIKTIF, DLL DOKUMEN PEMERIKS AAN B/J FORMALITAS, FIKTIF, BACKDATE, DLL SUAP KEPADA PANITIA PENERIMA

PROSES SERAH TERIMA &

DOKUMEN & PERSYARATAN PENCAIRAN ANGGARAN FORMALITAS, FIKTIF, BACKDATE, DLL SKENARIO PROSES PEMBAYARAN PEKERJAAN, REKENING BERSAMA UTK TAMPUNG PEMBAYARAN

PEMBAYARAN SUAP KEPADA PETUGAS PELAKSANA PEMBAYARAN

PEMERASAN, PUNGLI, DANA TAKTIS, DLL DALAM PROSES PEMBAYARAN PEKERJAAN ALIRAN DANA KEPADA PEJABAT/PANITIA (KICKBACK, GRATIFIKASI,)

16

SEKIAN &

TERIMA KASIH

17