Korupsi Di Era Reformasi - FINAL

KORUPSI DI ERA REFORMASI Pendahuluan Akhi Akhirr-ak akhi hirr ini ini masa masala lah h koru korups psii seda sedang ng hang hangat at-hangat hangatnya nya dibica dibicaraka rakan n di masyar masyaraka akat, t, teruta terutama ma dalam dalam media massa baik lokal maupun nasional. Korupsi sangat meru merugi gika kan n nega negara ra dan dan dapa dapatt meru merusa sak k send sendii-se send ndii kebe kebers rsam amaa aan n bang bangsa sa.. Pada Pada hake hakeka katn tny ya, koru korups psii meru merupa paka kan n “b “ben enal alu u sosi sosial al” ” yang yang meru merusa sak k stru strukt ktur ur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap  jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Korupsi adalah hasil dari dari sika sikap p hidu hidup p satu satu kelo kelomp mpok ok masy masyar araka akatt yang yang mema memakai kai uang uang seba sebaga gaii standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak. Koru Korups psii di Indo Indone nesi sia a su suda dah h berl berlan angs gsun ung g lama lama,, seja sejak k zama zaman n kera keraja jaan an,, penjajahan, orde baru, bahkan masih terjadi sampai sekarang di era reformasi. Dengan Dengan semakin semakin berkem berkemban bangny gnya a sektor sektor ekonom ekonomii dan politi politik k serta serta semaki semakin n majunya majunya usaha-usaha usaha-usaha pembanguna pembangunan n dengan pembukaan-p pembukaan-pembuka embukaan an sumber sumber alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai negeri untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan. Korupsi Korupsi telah merambat merambat hampir hampir seluruh seluruh lapisan lapisan masyarakat, masyarakat, baik di sektor sektor publik maupun swasta dan sering pula terjadi di kedua sektor tersebut secara bersamaan. bersamaan. Korupsi juga telah berkembang berkembang dan mengakar mengakar di lembaga-lem lembaga-lembaga baga pemerintahan, lembaga perwakilan rakyat (DPR dan DPRD), ironisnya lagi hal ini  juga terjadi di lembaga lembaga peradilan peradilan sendiri. Seharusnya Seharusnya kepolisian, kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan menjadi ujung tombak bagi upaya pemberantasan korupsi  justru menurut pandangan banyak kalangan merupakan institusi-institusi publik yang korup dan banyak melakukan penyalahgunaan wewenang. Dalam artian, bahwa bahwa korupsi korupsi telah telah meraja merajalela lela terutam terutama a di kalanga kalangan n birokr birokrasi asi pada pada ins instit titusi usi publik atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen.

1

Sumber : Transparency International Indonesia tahun 2008

Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan yang yang dii diingi nginka nkan, n, sedang sedangkan kan proses proses birokr birokrasi asi relatif relatif lambat lambat,, sehing sehingga ga setiap setiap orang atau badan menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan imbalan imbalan - imbalan imbalan dengan cara memberikan memberikan uang pelicin (uang sogok). Praktek ini ini dapa dapatt berla berlang ngsu sung ng teru terus s mene meneru rus s sepa sepanja njang ng tida tidak k adan adanya ya kont kontro roll atau atau peng engawasan dari peme emerint intah dan masyarakat. kat. Agar tercapai tujua juan pemban pembangun gunan an nasion nasional, al, maka maka mau mau tidak tidak mau korups korupsii harus harus diberan diberantas tas.. Ada beberapa cara penanggulangan korupsi, dimulai yang sifatnya preventif maupun yang represif.

2

Sumber : Transparency International Indonesia tahun 2009

Faktor Penyebab Korupsi 1. Faktor Faktor politik politik dan kekuas kekuasaan aan Koru Korups psii pali paling ng bany banyak ak dilak dilakuka ukan n oleh oleh para para peme pemega gang ng keku kekuas asaa aan n (Eksekutif (Eksekutif maupun maupun Legislatif) Legislatif) yang menyalahgun menyalahgunakan akan kekuasaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun maupun untuk untuk kepent kepenting ingan an kelompo kelompok k dan golong golongann annya. ya. Modus Modus yang yang dilakukan pun sangat beragam, mulai dari perjalanan dinas yang fiktif, penggelembungan dana APBD maupun cara-cara lainnya yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, kelompok maupun golongan, dengan menggunakan dan menyalahgunakan uang negara. 2. Faktor ekonomi Koru Korups psii terja erjadi di kare karena na tida tidak k seim seimba bang ngny nya a peng pengha hasi sila lan n deng dengan an kebutuhan hidup yang harus terpenuhi. 3. Faktor Nepotisme Karena Karena masih masih kental kentalnya nya semang semangat at nepoti nepotisme sme,, baik di sektor sektor publik publik maupun swasta, terutama di daerah-daerah dalam penempatan posisi yang yang strat strategis egis tidak tidak jarang jarang kemudi kemudian an menimb menimbulka ulkan n penyal penyalahg ahguna unaan an kewenangan, khususnya yang berhubungan dengan keuangan negara. 4. Faktor pengawasan Lema Lemahn hnya ya fung fungsi si kont kontro roll atau atau peng pengaw awas asan an yang yang dila dilaku kuka kan n oleh oleh beberapa lembaga, seperti BPKP serta Bawasda terhadap penggunaan keuangan negara oleh pejabat-pejabat publik (eksekutif dan legislatif) meru merupa paka kan n fakt faktor or pent pentin ing g yang yang menu menumb mbuh uhke kemb mban angk gkan an buda budaya ya korups korupsi. i. Fungsi Fungsi kontro kontroll yang yang seharu seharusny snya a dilaksa dilaksanak nakan an oleh oleh lembag lembaga a legislatif pada kenyataannya acap kali tidak efektif, hal ini disebabkan karena karena lembag lembaga a legisl legislati atiff itu sendir sendirii yang yang sering sering kali kali terliba terlibatt dalam dalam penyimpangan serta penyalahgunaan keuangan negara yang dilakukan oleh legislatif.

Berbagai Kasus Korupsi di Era Reformasi 1. Mantan Mantan Gubernur Gubernur Kalimant Kalimantan an Selatan Selatan H.M. H.M. Sjachriel Sjachriel Darham Darham Ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan uang taktis. 2. Muly Mulyan ana a W. W. Kus Kusum umah ah   Jaksa Jaksa Komisi Komisi Pembera Pemberanta ntasan san Korups Korupsii menunt menuntut ut Mulyana Mulyana W. Kusuma Kusumah, h, terdakwa terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan kotak suara Pemilihan Pemilihan Umum 2004, satu tahun enam bulan penjara. Selain itu menjalani Mulyana juga diken ikenak aka an pida pidana na pen penjara jara selam elama a dua dua tahu tahun n tuju tujuh h bula bulan n kare karena na tersangkut kasus penyuapan terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2005. 3. Bupati Bupati Kendal Kendal Hendy Hendy Boedor Boedoro o

3

Hendy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Kendal 2003 hingga 2005 senilai Rp 47 miliar. 4. Bupati Bupati Kutai Kutai Karta Kartaneg negara ara Syauk Syaukani ani H.R. H.R. Merup Merupak akan an ters tersan angka gka dala dalam m kasu kasus s koru korups psii Band Bandar ara a Loa Loa Kulu Kulu yang yang diperkirakan merugikan negara sebanyak Rp 15,9 miliar. 5. Anggot Anggota a DPR RI (PP (PPP) P) Al Amin Nur Nasutio Nasution n dan Sekda Kabupa Kabupaten ten Bintan Bintan Azirwan Al Amin tertangkap tertangkap tangan menerima suap dari Azirwan. Azirwan. Saat tertangkap tertangkap ditemukan Rp. 71 juta dan 33.000 dolar Singapura. Mereka ditangkap di Hotel Ritz Carlton. 6. Mantan Mantan gubernu gubernurr Jawa Barat Danny Danny Setiawan Setiawan dan Dirjen Dirjen Otonomi Otonomi Daerah Daerah Departemen Dalam Negeri Oentarto Sindung Mawardi Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam asus korupsi pengadaan alat pemadam kebakaran di Jawa Barat. Danny divonis 4 tahun penjara dan harus mengganti kerugian negara Rp 2,815 miliar. 7. Mantan Mantan Gubernur Gubernur Riau Saleh Djasit (1998-2004) (1998-2004) Saleh Saleh yang yang juga juga angg anggot ota a DPR DPR RI (Par (Parta taii Golka Golkar) r) ditet ditetap apka kan n seba sebaga gaii ters tersan angk gka a dala dalam m kasu kasus s duga dugaan an koru korups psii peng pengad adaa aan n 20 unit unit mobi mobill pema pemada dam m keba kebakar karan an seni senila laii Rp 15 milia miliar. r. Saleh Saleh Djas Djasit it tela telah h di voni vonis s Pengadilan Tipikor selama 4 tahun penjara. 8. Jaksa Urip Tri Gunawa Gunawan n dan Arthalita Arthalita Suryan Suryanii   Jaksa Urip tertangkap tangan menerima 610.000 dolar AS dari Arthalita Suryan Suryanii di rumah rumah obligor obligor BLBI BLBI Syamsu Syamsull Nursal Nursalim im di kawasan kawasan Permata Permata Hijau, Hijau, Jakart Jakarta a Selatan Selatan.. Urip di vonis vonis diting ditingkat kat pengad pengadilan ilan Tipikor Tipikor dan diperkuat diperkuat ditingkat kasasi di Mahkamah Mahkamah Agung selama 20 tahun penjara. penjara. Sedangkan Arthalita di vonis di Tipikor selama 5 tahun penjara. 9. Mantan Mantan Kapolr Kapolrii Rusd Rusdiha ihardjo rdjo   Ter Terli liba batt kas kasus koru korups psii pada pada pung pungli li pada pada pengu enguru rus san dok dokumen umen keimigrasian saat menjabat sebagai Duta Besar RI di Malaysia. Perkiraan kerugian negara yang diakibatkan Rusdihardjo sebesar 6.150.051 ringgit Malaysia atau sekitar Rp. 15 miliar. Rusdiharjo telah di vonis pengadilan  Tipikor selama 2 tahun. 10.Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) AuliaPohan Besan Presiden SBY ini tersangka lain, Maman Sumantri diduga terlibat dalam pengucuran pengucuran dana Yayasan ayasan Pengemba Pengembangan ngan Perbanka Perbankan n Indonesia Indonesia (YPPI) (YPPI) sebesar sebesar Rp. 100 miliar pada tahun 2003. Aulia Pohan Divonis 4,5   Tahu Tahun n Penjar Penjara a serta serta denda denda sebesa sebesarr Rp. 200 juta juta subsid subsider er enam enam bulan bulan kurungan.

Kasu sus s Kor orup upsi si Ya Yaya yasa san n Indonesia (YPPI)

Pen enge gemb mba ang nga an

Per Pe rba bank nkan an

Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Pohan divonis empat tahun enam bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan penyelewengan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp100 miliar pada 2003. Ketua Majelis Hakim Kresna

4

Menon telah membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, dan dan meny menyat ataka akan n terd terdak akwa wa terb terbukt uktii seca secara ra sah sah dan dan meya meyaki kink nkan an bersa bersala lah h melakukan tindak pidana korupsi. Majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp. 200 juta subsider enam bulan kurungan. Aulia disidang bersama tiga mantan Deputi Gubernur BI yang lain, yaitu Maman H. Somantri, Bunbunan Hutapea, dan Aslim Tadjuddin. Maman H. Somantri mendapat hukuman yang sama dengan Aulia. Sementara, Bunbunan dan Aslim dihukum empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan. Majelis menjatuhkan hukuman berbeda karena menganggap peran Aulia dan Maman lebih besar daripada peran dua terdakwa lainnya. Putusan terhadap Aulia Pohan lebih berat daripada tuntutan tim Penuntut Umum yang menuntut keempat mantan pejabat BI itu empat tahun penjara. Keempat mantan pejabat BI itu terjerat dugaan dugaan penyelewenga penyelewengan n dana Yayasan Pengembangan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp100 miliar pada 2003. Dana itu diduga digunakan untuk bantuan hukum para mantan pejabat BI, yaitu para mantan Direksi BI, Hendro Budianto, Paul Sutopo, dan Heru Supraptomo. Mereka menerima bantuan masing-masing sebesar Rp10 miliar. Selain itu, para terdakwa juga menyetujui memberikan dana Rp. 25 miliar kepada mantan Gubernur BI Sudradjad Djiwandono dan Rp. 13,5 miliar kepada mantan Deputi Gubernur BI Iwan R. Prawiranata. Dana sebesar Rp31,5 miliar   YPPI YPPI diduga diduga diguna digunakan kan untuk untuk pembah pembahasa asan n masala masalah h Bantua Bantuan n Likuid Likuidita itas s Bank Bank Indonesia (BLBI) dan revisi UU BI di DPR.

Kronologis Kejadian Aulia Poha Aulia Pohan n bersa bersama ma-s -sam ama a deng dengan an Ir. Ir. Burh Burhan anud uddi din n Ab Abdu dulla llah, h, M.A. M.A.,, menyetujui penggunaan dana BI dan YPPI untuk menyelesaikan kasus BLBI dan Amandemen UU No.23/1999. 2. Menand Menandata atanga ngani ni Keputusa Keputusan n RDG, yang sama sama artinya artinya dengan dengan menyetuj menyetujui ui pemb pember eria ian n bant bantua uan n huku hukum m masi masing ng-m -mas asin ing g Rp. Rp. 5M untu untuk k Hend Hendro ro Budiyanto, Heru Soepraptomo, dan Paul Sutopo. (Keputusan RDG I 20 Maret 2003).

1.

3. Sebaga Sebagaii Dewan Gubernu Gubernurr (Deputi (Deputi Gubernu Gubernur) r) bagian bagian Hukum, Hukum, Aulia Aulia Pohan Pohan menyetujui Keputusan RDG 24 April 2003, yang memutuskan: a. Menyetujui pemberian bantuan Rp. 5 M pada Iwan R. Prawiranata b. Bantuan Bantuan tersebut tersebut tidak perlu perlu dipertanggu dipertanggungjawa ngjawabkan bkan karena karena dianggap dianggap sebagai penggantian biaya yang telah dikeluarkan. 1. Menand Menandata atanga ngani ni Keputus Keputusan an Dewan Guber Gubernur nur,, yang sama sama artiny artinya a dengan dengan menyetujui agar YLPPI menyediakan dana Rp. 100 Miliar dalam rangka kegiatan yang insidentil dan mendesak di BI. (Keputusan RDG II 3 Juni 2003). 2.

Cata Catata tan n yang yang dituju ditujuka kan n kepa kepada da Aulia Aulia Poha Pohan n dan dan Mama Maman n H. Soeman Soemantr tri, i, memutuskan: Agar ar Dewa Dewan n Peng Pengaw awas as YLPP YLPPII meny menyis isih ihka kan n Rp. Rp. 10 100 0 Mili Miliar ar untu untuk k a. Ag menanggulangi kegiatan yang bersifat insidentil dan mendesak di BI.

5

1.

b. Tahap Tahap perta pertama ma dimin diminta ta Rp. Rp. 50 Milia Miliarr c. Kebutuhan Kebutuhan dana dana insiden insidentil til untuk untuk menunja menunjang ng upaya upaya BI: BI: 1. Memulihkan Memulihkan citra dan menjaga menjaga kredibilit kredibilitas as BI BI 2. Mengam Mengamank ankan an Posisi Posisi BI dalam dalam proses proses hukum hukum d. Rangkaian kegiatan insidentil yang dibiayai dari dana YLPPI Menandatangani Keputusan Rapat Dewan Gubernur, yang sama artinya dengan menyetujui memberikan bantuan peningkatan modal pada YLPPI sebesar Rp. 100 Miliar. (Keputusan RDG III 22 Juli 2003)

7.

Bers Bersa ama Mam Maman H. Som Somantr antri, i, AP mener enerim ima a Perm Permoh ohon onan an pers perset etuj ujua uan n dari dari Rusl Ruslii Sima Simanju njunt ntak ak sekar sekaran ang g Ters Tersan angka gka KPK) KPK) untu untuk k pena penari rika kan/ n/pe penc ncai aira ran n dana dana Rp. Rp. 71 71,5 ,5 Mili Miliar ar.. Tang Tangga gall 22 Juli Juli 20 2003 03.. Selanjutnya dikelola oleh Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan (PSK). 8. Menandatang Menandatangani ani Keputusan Keputusan RDG, yang sama sama artinya dengan dengan Menyetujui Menyetujui ”realisasi pemenuhan kebutuhan dana” Rp. 71,5 Miliar dan Pembentukan Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan (PSK). (Keputusan RDG IV 22 Juli 2003)

Aliran Dana  Total dana : Rp. 100 Miliar Rincian aliran uang (BI dan YPPI), pada: 1. Komi Komisi si IX DPRDPR-RI RI (peri (period ode e 19 1999 99-2 -200 004) 4) Rp. Rp. 31,5 31 ,5 Milia Miliarr (52 (52 orang) 2. Aliran ke Kejaksaan Agung Rp. 13,5 Miliar 3. Dana bantuan hukum (7 orang) Rp. 96,25 Miliar a. J. Soedrajat Djiwandono Rp. 28,41 M b. Iwan R. Prawiranata Rp. 13,50 M c. Heru Supraptomo Rp. 16,75 M d. Hendrobudiono Rp. 16,75 M e. Paul Sutopo Rp. 16,75 M f. Tiga mantan Direksi Rp. 4,09 M 4. Uang dari BI untuk Bantuan Hukum (Rp. 27,75 M) mengalir ke Advokat di 9 Law Firm, yaitu: a. Dr. Albert Hasibuan, SH & Pa Partners Rp. 1,43 M b. Luhut MP Pangaribuan, SH, LLM Rp. 1,43 M c. Pradjito, SH, MA Rp. 0,55 M d. Remy & Darus Rp. 6,75 M e. Abikusno & rekans Rp. 5,40 M f. T. Nasrullah Associetes Rp. 1,35 M g. Malyasyak, Rahardjo & Partners Rp. 6,75 M h. Amir Syamsuddin, SH Rp. 0,61 M i. Prof Oemar Seno Adji, SH, MH & Rekan Rp. 3,31 M

6

Korupsi Korupsi terjadi jika tiga hal terpenuhi, yaitu (1) Seseorang Seseorang memiliki kekua kekuasa saan an term termas asuk uk untu untuk k mene menent ntuk ukan an kebij kebijak akan an publ publik ik dan dan melakukan melakukan administra administrasi si kebijakan kebijakan tersebut, tersebut, (2) Adanya Adanya economic economic rents, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan   pub publi lik k ters terseb ebut ut,, dan dan (3) (3) Sist Sistem em yang yang ada ada memb membuk uka a pelu peluan ang g terjad terjadiny inya a pelang pelanggar garan an oleh oleh pejaba pejabatt publik publik yang yang bersan bersangku gkutan tan..   Apabi Apabila la satu satu dari dari ketiga ketiga parame parameter ter ini tidak tidak terpen terpenuhi, uhi, tindak tindakan an  yang terjadi tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi. 1

Kasus Kasu s Ko Koru rups psii Ba Band ndar ara a Lo Loa a Ku Kulu lu di Ka Kabu bupa pate ten n Ku Kuta taii Kartanegara Beri Beriku kutt ini ini cont contoh oh koru korups psii yang yang dila dilaku kuka kan n oleh oleh peja pejaba batt peme pemega gang ng kekuasaan di Indonesia yang telah dipilih oleh rakyat menjadi pemimpin mereka. Adalah Syaukani Hassan Rais (SHR) merupakan bupati pertama di kabupaten pemeka pemekaran ran Kabupa Kabupaten ten Kutai Kutai Kartan Kartanegar egara. a. Dia menjab menjabat at mulai mulai tahun tahun 1999 1999 – 2004 2004 dan memenan memenangka gkan n lagi lagi Pil Pilkada kada periode periode 2005 2005 – 2010 2010 dengan dengan wakilnya wakilnya Samsuri Aspar. SHR tak segan membuat kebijakan yang bertentangan dengan atur aturan an atau atau bahk bahkan an mere mereka kaya yasa sa doku dokume men n agar agar diri diriny nya a maup maupun un oran orang g terdeka terdekatny tnya a menerim menerima a keuntun keuntungan gan miliara miliaran n rupiah. rupiah. SHR melaku melakukan kan empat empat tindak pidana korupsi yang berdasarkan berdasarkan perhitungan perhitungan BPKP merugikan negara sebesar Rp. 120,251 miliar. Dari nilai itu, Rp. 50,843 miliar digunakan oleh SHR sendir sendiri, i, sedang sedangkan kan Rp. 65,360 65,360 miliar miliar dinikm dinikmati ati orang orang lain lain yang yang diuntu diuntungka ngkan n 1 Arvin K. Jain, “Corruption: A Review”, Concordia University, Journal of Economics Survei, Vol. 15, No. 1, 2001.

7

karena turunnya segala kebijakan yang dibuat Syaukani, sisanya Rp. 4,047 miliar dida didapa patt Bupa Bupati ti Mina Minaha has sa Uta Utara Vonn Vonniie An Ann neke eke Pana Panam mbuna bunan n kare karena na peru perusa saha haan anny nya a PT Maha Mahaka kam m Dias Diasta tarr Inte Intern rnas asio iona nall (MDI (MDI)) memp memper erol oleh eh penunjukkan penunjukkan langsung (PL) studi kelayakan pembangunan pembangunan Bandara Bandara Loa Kulu.  Tindakan korupsi yang dilakukan oleh SHR adalah sebagai berikut :

1. Penunju Penunjukka kkan n langsu langsung ng kegiatan kegiatan studi kelayaka kelayakan n untuk untuk proyek proyek Bandara Bandara Loa Kulu di Kutai Kartanegara yang melibatkan Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan (VAP). Korups Korupsii ini berawal berawal dari dari beberap beberapa a pertem pertemuan uan antara antara VAP dan SHR di  Jakarta pada awal 2003 untuk membicarakan studi kelayakan Bandara Loa Kulu. VAP yang saat itu sebagai sebagai Dirut PT MDI meminta SHR untuk menunjuk menunjuk PT MDI sebagai pelaksana studi kelayakan bandara tersebut, padahal saat itu PT MDI belum belum berdiri berdiri,, tidak tidak mempun mempunyai yai kualif kualifikas ikasii di bidang bidang konsul konsultas tasii feasibility study (FS), tidak mempunyai kemampuan SDM dan fasilitas untuk mengerjakan FS. PT MDI didirikan tanggal 9 April 2003 namun pelaksanaan proyek dimulai tanggal 8 April 2003. Pada April 2003, VAP menyampaikan usulan biaya pekerjaan senilai 722.700 dolar AS (setara Rp. 7 miliar). Setelah dise disepa paka kati ti,, SHR SHR kemu kemudi dian an meny menyur urat atii Ketu Ketua a DPRD DPRD agar agar dise disetu tuju juii dan dan dianggarkan dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) serta dilaksanakan mendahului mendahului anggaran. Namun dalam pelaksanaan pelaksanaannya, nya, PT MDI menunjuk PT Encon Encona a Engi Engine neeri ering ng dan dan PT Part Parton ono o Fond Fondas as untu untuk k mela melaks ksan anak akan an stud studii kelayakan. Namun, untuk studi kelayakan ini PT MDI hanya membayar Rp. 2,2 miliar kepada PT Encona Engineering dan PT Partono Fondas.

2. Pembebasan Pembebasan lahan lahan untuk untuk proyek proyek Bandara Bandara Loa Kulu. Dalam Dalam modus modus ini, ini, selain selain sebaga sebagaii Bupati Bupati,, SHR juga juga menjab menjabat at sebaga sebagaii Ketua Panitia Pengadaan Lahan untuk pembangunan bandara. SHR meminta kepada pimpinan proyek, Baharuddin untuk menyerahkan menyerahkan sejumlah uang mulai dari Rp. 500 juta sampai Rp. 3 miliar ke rekening pribadi SHR atau diserahkan langsung. Kemudian SHR meminta Baharuddin membuat surat pert perta anggu nggun ngjaw gjawab aban an seol seolah ah-o -ola lah h uan uang ters terseb ebut ut digu diguna naka kan n untu untuk k memb membeba ebask skan an tana tanah h milik milik anak anak Syau Syauka kani ni,, atau atau memi memint nta a Kepa Kepala la Dinas Dinas Pertana Pertanahan han Kab. Kab. Kukar Kukar Suparla Suparlan n untuk untuk membua membuatt dokum dokumen en pembeba pembebasan san tana tanah, h, berit berita a acar acara a koor koordi dina nasi si pemb pemban angu guna nan n band bandar ara, a, sosi sosial alis isas asii dan dan peyul peyuluh uhan an,, invent inventar aris isas asii dan dan pembe pembeba basa san n tana tanah, h, peng pengum umum uman an,, dan dan musyawarah harga tanah. Namun, kenyataannya pembebasan lahan untuk bandara tersebut tidak ada. Dalam modus korupsi ini, negara dirugikan Rp. 8,75 miliar. 3. Membuat Membuat kebijakan kebijakan insentif insentif bagi pejabat pejabat,, Muspida, Muspida, dan aparat aparat di Kab. Kab. Kukar dimana dananya diambil dari dana perimbangan bagi hasil minyak dan gas kurun waktu 2001-2005. SHR membuat SK yang menetapkan pembagian dana (insentif) bagi hasil dari dari miga migas s terg tergan antu tung ng kehen kehenda dak k diri diriny nya a dan dan oran orangg-or oran ang g di dekat dekatny nya. a.

8

Selama 2001-2005, pembagian insentif setidaknya 3 kali diubah. Misalnya tahun 2001, bupati mendapat 25%, wabup 8,5%, muspida 3%, ketua/wakil DPRD 3,5%, sekretaris bupati 2,5%, kadispenda 7,5%, anggota DPRD 4%, badan badan pemerik pemeriksa sa kabupa kabupaten ten 1,5%, 1,5%, staf staf dis dispen penda da 26%, kabag kabag keuang keuangan an 1,5%, dana taktis bupati 6%, taktis Kadispenda 4%, dinas instansi terkait 2,5% 2,5%.. Pada Pada Oktob ktober er 20 2004 04,, rum rumus usan an ters terseb ebut ut diuba iubah h lag lagi deng dengan an menghi menghilan langka gkan n jatah jatah Kadisp Kadispend enda, a, Kabag Kabag Keuang Keuangan. an. Dan pada pada Novemb November er 2005 juga juga diubah lagi. lagi. Dalam SK tersebut tersebut,, SHR selalu selalu mencan mencantum tumkan kan bagian bagian dana dana taktis taktis opersio opersional nal bupati bupati untuk untuk diriny dirinya, a, padaha padahall dana dana taktis taktis sudah sudah diteta ditetapka pkan n dalam dalam APBD APBD setiap setiap tahunn tahunnya. ya. Total Total kerugian kerugian negara negara – selama 5 tahun – karena dana perimbangan migas dialihkan menjadi insentif  mencapai Rp. 93,2 miliar dimana Rp. 27,84 miliar masuk kantong pribadi SHR. 4. Penyalahgunaa Penyalahgunaan n dana bantuan bantuan sosial sosial APBD Kabupaten Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara Kartanegara.. Dalam modus ini, SHR meminta HM Hardi (Kepala BPKD) agar mencari dana penunjang operasional operasional bupati bupati yang habis. Hardi kemudian meminta bendahara bendahara khusus khusus bupati, bupati, Hariadi Hariadi membuat membuat surat permohonan permohonan ke Basran Basran   Yun Yunus us selak selaku u As Asis iste ten n IV yang yang juga juga bert bertan angg ggun ungja gjawa wab b meng mengelo elola la dana dana bansos. Dari sinilah setidaknya 3 kali uang bansos rata-rata Rp. 1 – 1,5 miliar ditra ditrans nsfe ferr ke reken rekening ing SHR. SHR. Tak Tak hany hanya a untu untuk k dirin dirinya ya send sendir iri, i, uang uang ini ini digun digunaka akan n juga juga untu untuk k memb membay ayar ar kred kredit it mace macett kepo kepona nakan kan SHR SHR di BPD BPD  Tenggarong senilai Rp. 400 juta. Perbuatan SHR ini telah melanggar dengan UU U U Pemerintahan Daerah No. 22  Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, termasuk PP 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Pengelolaan Pertanggung Pertanggungjawaba jawaban n Keuangan Keuangan Daerah, Keppres 18 Tahun 2000  Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah. SHR layak kena dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo (18) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo 65 ayat (1) dan (2) KUHP, subsider Pasal 3 jo 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo 65 ayat (1) dan (2) KUHP. Pada 14 Desember 2007, dari tuntutan JPU Tipikor 8 tahun penjara, SHR dikenak dikenakan an hukuma hukuman n 2 tahun tahun 6 bulan bulan oleh Pengadilan Pengadilan Khusus Khusus Tindak Tindak Pid Pidana ana Korupsi. Namun pada tingkat Kasasi, pada tanggal 31 Juli 2008 SHR divonis lebih berat menjadi 6 tahun penjara dan denda Rp. 250 juta subsider 6 bulan serta membayar uang pengganti Rp. 49,367 miliar.

Korupsi di Departemen Kelautan dan Perikanan Kasus korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan melibatkan Rochmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan pada era Megawati. Pada masa  jabatannya sebagai menteri, Rochmin menerbitkan rekening untuk menghimbun

9

dana yang bertujuan mendanai kegiatan sosial dan membiayai program-program DKP yang tidak masuk ke dalam anggaran anggaran APBN. Dana-dana Dana-dana tersebut diperoleh dari dari berbag berbagai ai sumber. sumber. Namun Namun pada pada kenyat kenyataan aannya nya sebagi sebagian an dana dana terseb tersebut ut disalurkan kepada pihak-pihak yang tidak semestinya menerima. Berikut ini penjelasan sumber aliran dana masuk dan aliran dana keluar dari dana nonbujeter DKP. Sumber penulisan ini diperoleh dari artikel surat kabar.

A. Sumber Dana: Dana pengumpulan dana taktis nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan diperoleh dari berbagai sumber dimulai dari eselon I, dinas-dinas DKP, perbankan hingga dari pengusaha pasir ilegal Riau-Singapura. Berikut rincian sumber dana: 1. PT Info Info As Asia ia Tekn Teknol olog ogii Glob Global al Tbk Tbk Pris Priska ka Emer Emeren enti tian ana a memb member erika ikan n cek cek sebesa sebesarr Rp 1,5 miliar miliar kepada kepada salah salah seoran seorang g keluar keluarga ga Rokhmi Rokhmin n Dahuri Dahuri melalui Kantor BCA Cabang Senen, Jakarta. 2. Direktur Direktur Utama Bank Bank Bukopin Bukopin Glen Glenardi Glenardi memberikan memberikan dana dana sebesar sebesar Rp 100 juta. 3. Direkt Direktur ur Utam Utama a Bank Bank Raky Rakyat at Indo Indones nesia ia Sofy Sofyan an Basi Basirr memb member erika ikan n dana dana sebesar Rp 100 juta. 4. Muhamm Muhammad ad Fadhil Hasan, Hasan, mantan mantan staf khusus khusus Rokhmin Rokhmin mengaku mengaku bahwa menerima pengumpulan uang DKP dari para pemilik kapal pengeruk pasir laut yang berasal dari Singapura.Fadhil menjelaskan, dia pernah ditelepon seorang seorang pemilik pemilik kapal yang ditangkap ditangkap bernama Peter. Dalam percakapan telepo telepon n itu, Fadhil Fadhil menjela menjelaska skan n dia diunda diundang ng ke Singap Singapura ura dan segala segala akomod akomodasi asi dis disedia ediakan kan oleh pemili pemilik k kapal kapal itu dan akhirny akhirnya a mendap mendapat at amplop 400.000 dollar singapura sehingga kasus Peter dipermudah. Fadil juga juga meng mengak aku u mener menerim ima a peng pengum umpu pula lan n uang uang DKP DKP dari dari seor seoran ang g 5. Fadil akti aktivi vis s

Pup Pu pun

Purw Pu rwan ana a

yang yang

memil emilik ikii

peru perus sahaa ahaan n

mana manaje jem men

pengembangan masyarakat.

A. Penyimpangan Dan memang memang sebagia sebagian n besar besar dana dana terseb tersebut ut telah telah diguna digunakan kan untuk untuk kegiat kegiatan an sosial sosial dan pembia pembiayai yaian an progra program m DKP, DKP, namun namun Rokhmi Rokhmin n juga menikm menikmati ati dana dana non-budgeter dengan rincian Rp 15 juta untuk ongkos naik haji Rokhmin, barang bukti uang tunai Rp 1,323 miliar, tanah dan tambak di Lampung atas nama Pigos Pig oselp elpii An Anas as (ist (istri ri Rokhm Rokhmin) in),, sert serta a satu satu mobil mobil Toyo Toyota ta Camry Camry atas atas nama nama

10

adikn adiknya ya.. Karen Karena a tinda tindakan kan itu itu pula pula,, Rokh Rokhmi min n Dahu Dahuri ri divon divonis is 7 tahu tahun n oleh oleh Pengadilan Tipikor pada 23 Juli 2007. Dana Dana

nonnon-b budg udgeter eter

DKP DKP

ini

seha seharu rus snya nya

digu diguna naka kan n

sepen epenuh uhny nya a

untu untuk k

pemban pembangun gunan an namun namun dis disisi isihka hkan n untuk untuk membia membiayai yai kegiat kegiatan an yang yang tidak tidak ada hubungannya dengan kegiatan DKP dan bahkan untuk dana kampanye caprescawapres pada pemilu 2004. Rokhmin Dhuri mengaku bahwa terjadi aliran dana non-budgeter negara yang masuk ke rekening para Capres dan Cawapres 2004 yakni sebagai berikut: 1) Wirant Wiranto o – Sala Salahud huddin din Wahid Wahid 2) Megawa Megawati ti S – Hasyi Hasyim m Muzad Muzadii 3) Amien Amien Rais Rais – Siswon Siswono o Yudohu Yudohusod sodo o 4) Susilo Susilo Bambang Bambang Yudhoyo Yudhoyono no – Jusuf Jusuf Kalla Kalla (SBY-JK (SBY-JK)) 5) Hamzah Hamzah Haz Haz – Agum Agum Gumle Gumlelar lar Dari Dari lima lima pasang pasang capre-c capre-cawa awapres pres 2004 2004 yang yang mengak mengakui ui menerim menerima a dana dana nonnonbudgeter DKP hanya Amien Rais, sedangkan pasangan yang lainnya menolak dan menganggap kejadian ini sebagai fitnah.

 Yang telah Dijatuhi Vonis 1. Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan Mengumpulkan dana Rp 31,7 miliar dan uang saku Rp 15 juta.  Total kerugian negara: 15 Miliar Vonis: 7 Tahun, namun, pada tingkat PK menjadi 4 tahun 6 bulan. 2. Andin H. Taryoto, Mantan Sekretaris Jenderal Departemen  Tugas: membagi-bagi duit ke anggota DPR Vonis: 18 bulan

 Yang Tersangkut 1. Freddy Numberi, Menteri Kelautan Diduga masih mengumpulkan dana nonbujeter 2004-2006 Rp 6 miliar. Belum diperiksa KPK. 2. Chofifah Indar Parawansa, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Menerima Rp 50 juta pada 2004 dan Rp 30 juta pada 2006. 3. Akbar Tandjung, mantan Ketua DPR Diduga menerima Rp 100 juta pada 2004. Ketika diperiksa KPK, mengaku tidak menerima. 4. A.M. Fatwa, Wakil Ketua MPR

11

Mengaku menerima Rp 20 juta pada 2003-2004, sudah diperiksa KPK. 5. Fahri Hamzah, anggota DPR dari Fraksi Keadilan Sejahtera Mengaku menerima Rp 150 juta pada 2002-2004, sudah dipanggil KPK. 6. Suswano, anggota DPR dari Fraksi Keadilan Sejahtera Menerima Rp 150 juta (sudah dikembalikan), sudah diperiksa KPK. 7. Slamet Effendi Yusuf, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Menerima Rp 25 juta pada 2002 dan Rp 62,5 juta pada 2004. 8. Amien Rais, calon presiden Menerima Rp 200 juta. "Untuk bayar iklan TV," katanya. 9. Salahuddin Wahid, calon wakil presiden Diduga menerima Rp 20 juta. "Untuk keperluan pribadi," katanya. 10. Abdurrahman Wahid, mantan presiden Saks Saksii meny menyebu ebutk tkan an Rokhm Rokhmin in meny menyera erahk hkan an Rp 60 juta juta langs langsun ung g kepadanya.Belum diperiksa KPK. 11. Hazim Muzadi, calon wakil presiden Menerima Rp 10 juta pada 2002, sudah diperiksa KPK. 12. Munawa Munawarr Fuad Fuad Nuh, Nuh, mantan mantan anggot anggota a staf staf khusus khusus Susilo Susilo Bamban Bambang g  Yudhoyono saat pemilihan presiden Mengaku menerima dana Rp 150 juta. Sumber: Koran Tempo

Upaya Pemberantasan Korupsi Strategi Strategi pemberanta pemberantasan san korupsi korupsi harus bersifat menyeluruh dan seimbang. seimbang. Ini berarti bahwa strategi pemberantasan yang setengah-setengah (parsial) dan tidak komprehensif tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Strategi pembe pembera rant ntas asan an korup korupsi si haru harus s dilak dilakuka ukan n seca secara ra adil, adil, dan dan tida tidak k ada ada isti istilah lah “tebang pilih” dalam memberantas korupsi. Selain itu, upaya pencegahan harus

12

lebih digalakkan, salah satu caranya dengan membuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good (good governance) governance) yang dapat dilakukan melalui : (1) Menumb Menumbuhk uhkan an kesada kesadaran ran masyar masyaraka akatt (publi (public c awarene awareness) ss) mengena mengenaii dampak destruktif dari korupsi, khususnya bagi PNS; (2) Pendidikan anti korupsi; (3) Sosialisasi tindak pidana pidana korupsi korupsi melalui melalui media cetak & elektronik; (4) Perbaikan remunerasi PNS. Selain dilakukan upaya pencegahan juga dilakukan upaya penindakan yang harus harus member memberikan ikan efek efek jera, jera, baik baik secara secara hukum, hukum, maupun sosial. sosial. Selama Selama ini pelaku pelaku korups korupsi, i, walaupu walaupun n dapat dapat dijerat dijerat dengan dengan hukum hukum dan dipida dipidana na penjar penjara a atau ataupu pun n dend denda, a, namu namun n tida tidak k perna pernah h mend mendap apat atka kan n sanks sanksii sosi sosial al.. Efek Efek jera jera seperti: (1) (1) Huku Hukuma man n yang yang berat berat dita ditamb mbah ah deng dengan an dend denda a yang yang juml jumlah ahny nya a signifikan; (2) Pengembalian hasil korupsi kepada negara; (3) Tidak menutup menutup kemungkinan, kemungkinan, penyidikan penyidikan dilakukan dilakukan kepada keluarga atau kerabat pelaku korupsi. Stra Strate tegi gi pemb pember eran anta tasa san n koru korups psii haru harus s sesu sesuai ai kebut kebutuh uhan an,, targe target, t, dan dan berkesin berkesinamb ambung ungan. an. Strate Strategi gi yang yang berlebi berlebihan han akan akan mengha menghadir dirkan kan inefis inefisien iensi si sistem dan pemborosan sumber daya. Dengan penetapan target, maka strategi pemberantasan korupsi akan lebih terarah, dan dapat dijaga d ijaga kesinambungannya. Stra Strate tegi gi pemb pembera erant ntas asan an korup korupsi si haru harusl slah ah berda berdasa sarka rkan n su sumb mber er daya daya dan dan kapasi kapasitas tas.. Dengan Dengan mengab mengabaika aikan n sumber sumber daya daya dan kapasi kapasitas tas yang yang tersedia tersedia,, maka strategi ini akan sulit untuk diimplementasikan, karena daya dukung yang tida tidak k seim seimba bang ng.. Dala Dalam m hal hal ini ini kual kualit itas as SDM SDM dan dan kapa kapasi sita tasn snya ya haru harus s dapa dapatt ditingk ditingkatk atkan, an, terutam terutama a di bidang bidang penegak penegakan an hukum hukum dalam dalam hal penang penangana anan n korupsi. Keterukuran strategi merupakan hal yang tidak bisa dikesampingkan. Salah satu caranya yaitu membuat mekanisme pengawasan dan evaluasi atas setiap tahapan pemberantasan korupsi dalam periode waktu tertentu secara berkala. Selain itu juga, dalam rangka penyusunan strategi yang terukur, perlu untuk melakukan survei mengenai kepuasan masyarakat atas usaha pemberantasan korupsi yang telah dilakukan pemerintahan. Sebuah strategi pemberantasan memerlukan prinsip transparan dan bebas konflik kepentingan. Transparansi membuka akses publik terhadap sistem yang berlaku, berlaku, sehingga sehingga terjadi terjadi mekanisme mekanisme penyeimban penyeimbang. g. Strategi Strategi pemberantas pemberantasan an   juga juga haru harus s bebas bebas kepen kepenti ting ngan an golo golong ngan an maupu maupun n indiv individu idu,, sehin sehingg gga a pada pada prosesnya tidak ada keberpihakan yang tidak seimbang. Semua strategi berjalan sesua esuaii denga engan n atura turan n yang ang berl berlak aku u dan dan obje objekt ktif if.. Ins Instrum rumen stra strate tegi gi pemberantasan lain yang menjadi bagian dari elemen masyarakat adalah pers.   Trans Transpara paransi nsi dapat dapat difasi difasilit litasi asi dengan dengan baik baik dengan dengan adanya adanya dukung dukungan an media media massa yang memainkan peranannya secara kuat. Dengan adanya kebebasan pers, maka kontrol masyarakat dapat semakin ditingkatkan lagi.

13

Kesimpulan Kasus korupsi yang menjadi sorotan adalah korupsi yang terjadi di tubuh birokrasi. Korupsi di tubuh birokrasi mempunyai dampak yang luas dan merusk (destruktif (destruktif)) terhadap terhadap pembangunan pembangunan ekonomi serta masyarakat masyarakat secara secara umum. umum. Korupsi dalam birokrasi pada umumnya berskala luas dengan jumlah (nominal) yang besar dan melibatkan pejabat negara, elit politik maupun pegawai negeri. Sedangkan, Sedangkan, kasus-kasus kasus-kasus korupsi korupsi pada sektor bisnis, bisnis, pada umumnya berskala kecil dan hanya berdampak pada perusahaannya sendiri. Untuk Untuk katego kategori ri manipul manipulasi asi uang uang negara negara,, sektor sektor yang yang paling paling korup korup ialah ialah pen pengada gadaan an bara barang ng dan dan jas jasa menc encakup akup kons konstr truk uks si, peke pekerj rjaa aan n umum umum,, perle perleng ngka kapa pan n milit militer, er, dan dan bara barang ng jasa jasa peme pemeri rint ntah ah.. Untuk Untuk kasu kasus s su suap ap dan dan pemerasan, korupsi terbesar terjadi di kepolisian, sektor peradilan, pajak dan bea cuka cukai, i, sert serta a sekt sektor or peri perijin jinan an.. Koru Korups psii juga juga terj terjad adii di kala kalang ngan an polit politis isii (anggota DPR dan partai politik), serta pada praktek kolusi dalam bisnis. Untuk kasus kasus kolusi kolusi bis bisnis nis,, korups korupsii terbesa terbesarr terjadi terjadi di tubuh tubuh militer militer,, kepolis kepolisian ian,, dan pegawai pegawai pemerin pemerintah tah lewat lewat koperas koperasii dan yayasa yayasan. n. Dari Dari segi segi aktorn aktornya, ya, pelaku pelaku korups korupsii terbag terbagii menjad menjadii aparat aparat pemeri pemerinta ntah, h, pelaku pelaku sektor sektor bis bisnis nis,, dan warga warga masyarakat. Strate Strategi gi pembera pemberanta ntasan san didahu didahului lui dengan dengan adanya adanya kemauan kemauan dari dari semua semua pihak pihak untuk untuk bersama bersama-sa -sama ma mencip menciptak takan an tata tata kelola kelola pemerin pemerintah tahan an yang yang baik (good good govern governanc ance e) sert serta a tida tidak k memb member erik ikan an tole tolera rans nsii sedi sediki kitp tpun un terh terhad adap ap perilaku korupsi. Selama ini praktek korupsi dianggap sesuatu yang wajar terjadi. Padaha Padahall perila perilaku ku korupsi korupsi harus harus dicitr dicitraka akan n dan diperla diperlakuka kukan n sebaga sebagaii perilak perilaku u krimi krimina nal, l, sama sama halny halnya a deng dengan an tind tindak ak krimi krimina nall lain lainny nya a yang yang meme memerl rluk ukan an penanganan secara hukum. Dalam mewujudkan sebuah strategi yang efektif, dibutuhkan pemenuhan prasyarat, yaitu : (1) Didorong oleh keinginan politik ( political   political will) serta komitmen yg kuat dan muncul dari kesadaran diri sendiri; (2) Menyeluruh dan seimbang; (3) Sesuai dengan kebutuhan, ada target, dan berkesinambungan; (4) Berdasarkan pada sumber daya dan kapasitas yang tersedia; (5) Terukur; (6) Transparan dan bebas dari konflik kepentingan. Berkenaan dengan political dengan political will serta komitmen yang harus dibangun, maka perlu menegaskan kembali political kembali political will pemerintah, diantaranya melalui: (1) Penyempurnaan UU Anti Korupsi yang lebih komprehensif; (2) Kontrak politik yang dibuat pejabat publik; (3) Pembuatan aturan dan kode etik PNS; (4) Pembuatan pakta integritas; dan (5) Penyederhanaan birokrasi. Penyempurnaan UU Anti Korupsi ini selain untuk menjawab dinamika dan perke perkemb mban anga gan n kuali kualita tas s kasu kasus s korup korupsi si,, juga juga untu untuk k meny menyes esua uaik ikan an denga dengan n instru ins trumen men hukum hukum interna internasio sional nal.. Saat Saat ini isu korups korupsii tidak tidak lagi lagi dibata dibatasi si sekatsekatsekat ekat nega negara ra,, nam namun tela telah h berk berkem emba bang ng menja enjadi di isu isu regi regio onal nal bahk bahkan an int interna ernasi sion onal al.. Hal Hal ini ini tida tidak k lepa lepas s dari dari prak prakte tek k koru korups psii yang yang melib elibat atka kan n perputaran dan pemindahan uang lintas negara.

14

15