Kontrak Karya PT Freeport Ditinjau Dari Pasal 33 UUD 1945

Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Ditinjau Dari Pasal 33 UUD Tahun 1945 dan Implikasinya 1 Terhadap Iklim Investasi di Indonesia Oleh: 2 Syahrul Fitra, Antonius Kanaris, Triani Abstrak

The land, the water, and the natural resources within shall be under the powers of the State and shall be used to the greatest benefit of the people. (The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 33 (3)). To regulate the management of natural resources, especially coal and mineral resources, in 1967, The Government established the Law of The Republic Indonesia Number 1 of 1967 Concerning Foreign Capital Investment and Law of Republic Indonesia  Number 11 of 1967 Concerning Mining as the legal basis regulating about investment and mining issues in Indonesia, especially for foreign investors. The  first collaboration engaged in mining was collaboration between The Government of Republic of Indonesia and PT. Freeport Indonesia. This collaboration was established to perform the processing of copper mining in Papua. Cooperation as outlined in the contract of work (CoW) in 1967 was renewed in 1991 with the expansion of the area from Ertsberg to Grasberg in Papua. Since it was first established, the contract of work has spawned many disputes as well as revenue to the state.

Key Words: Kontrak Karya (Contract of Work(COW)), PT. Freeport Indonesia, Sengketa Abstrak  Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh  Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam tersebut terutama sumber daya mineral dan batu bara maka pada tahun 1967 dibentuk Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Pertambangan  sebagai dasar hukum untuk melakukan penanaman modal dan pertambangan di  Indonesia terutama oleh pemodal asing. Kerjasama pertama setelah lahirnya kedua undang-undang tersebut adalah kerjasama pemerintah dengan PT. 1

 Tulisan ini merupakan tugas Ujian Akhir Semester pada kuliah Hukum Investasi, yang dibina oleh Arman Nevi, S.H.,M.M. Dan telah dipresentasikan di depan mahasiswa Paskasarjana Fakultas Hukum UI, program studi Hukum Ekonomi. 2  Penulis merupakan Mahasiswa Paskasarjana Fakultas Hukum UI, angkatan 2013.

1

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

 Freeport Indonesia untuk melakukan pengolahan pertambangan tembaga di cdangan Ertsberg Papua. Kerjasama yang dituangkan dalam kontrak karya (Contract of Work) tahun 1967 telah diperbaharui pada tahun 1991 dengan  perluasan wilayah ke Grasberg Papua. Sejak kontrak karya ini dibentuk telah melahirkan banyak sengketa disamping pemasukan terhadap negara.

Kata Kunci: Kontrak Karya, PT. Freepor Indonesia, Sengketa A. Latar Belakang Mineral dan batu bara merupakan salah satu dari hasil kekayaan bumi yang tak terbarukan atau tidak dapat diperbaharui selain minyak bumi dan gas. Oleh sebab itu, Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945 mengamanatkan “Cabang-cabang  produksi yang penting pentin g bagi negara dan yang menguasai menguas ai hajat hidup orang banyak b anyak dikuasai oleh negara” dan selanjutnya pada ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya  besarnya kemakmuran rakyat”. Indonesia merupakan merup akan negara yang sangat luas, lua s, yaitu 1,904,569 1 ,904,569 Km2.3 Dengan bentangan wilayah yang sangat luas tersebut, Indonesia memiliki potensi SDA yang sangat besar baik SDA hayati maupun non-hayati. Apabila potensi kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan dengan maksimal, Indonesia dapat menjadi negara yang makmur, bahkan dapat mengalahkan negara-negara Eropa dan Amerika. Akan tetapi hal tersebut masih menjadi angan-angan (utopis) untuk saat ini. Hal tersebut disebabkan sistem pengelolaan yang tidak tepat atau faktorfaktor lain yang tidak lepas dari kondisi transisi politik Indonesia tahun 1965 dari Orde Lama ke Orde Baru. Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto ketika itu membuka pasar yang seluas-luasnya bagi investor terutama investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia setelah sebelumnya pada masa Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno melakukan nasionalisasi aset terhadap perusahaan asing yang ada di Indonesia. Kebijakan liberalisasi ekonomi Orde Baru mulai terlihat sejak  pembentukan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang diikuti dengan keluarnya UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, dan satu tahun setelah itu disusul dengan pengesahaan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Lahirnya paket regulasi tersebut telah menarik minat investor pertambangan asal Amerika Freeport Mining Inc., untuk menanamkan modalnya di daerah dataran tinggi di  di  Kabupaten Mimika Provinsi Papua untuk melakukan eksploitasi tembaga. Karena kondisi Indonesia dalam masa transisi yang katanya membutuhkan dukungan ekonomi dan juga dengan dalih promosi investasi Indonesia ke luar negeri, maka Pemerintah Indonesia akhirnya menerima tawaran investasi dari Freeport Mining Inc. untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia dengan mendirikan PT. Freeport Indonesia (PTFI). Kerjasama Pemerintah dan PTFI pun dituangkan dalam kontrak karya (KK) pertamanya pada tahun 1967 dengan lama operasi 30 tahun, dan pada tahun

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

kedua dengan durasi 30 tahun hingga tahun 2021 dengan alasan investasi besar dan risiko tinggi.4  KK memuat beberapa poin kesepakatan seperti wilayah  pertambangan, royalti, hak-hak khusus pemerintah dan beberapa kesepakatan lainnya. Keberadaan KK inilah yang akhirnya membawa permasalahan di Indonesia terutama pasca Reformasi 1998. Terakhir KK PTFI tahun 1991 digugat oleh IHCS yang merupakan salah satu organisasi non pemerintahan yang bergerak dalam bidang advokasi hak asasi manusia. Alasan IHCS memasukkan gugatan terhadap PTFI di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena menganggap KK PTFI tahun 1991 yang memuat pembagian royalti kepada pemerintah sebesar 1% sudah tidak sesuai dengan PP 9 Tahun 2012 Jo PP No. 45 Tahun 2003 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang mengharuskan tarif royalti emas sebesar 3,75%. Di samping itu IHCS juga menyatakan penguasaan tambang oleh PTFI terbukti tidak untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat sebagaimana amanat UUD Tahun 1945. Terhadap Gugatan IHCS ini pada mulanya dalam  putusan sela Majelis Hakim menolak Eksepsi PTFI, yang dalam eksepsinya menyatakan IHCS tidak berhak untuk melakukan gugatan terhadap PTFI, akan tetapi dalam putusan akhirnya Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi PTFI dan menolak gugatan IHCS.5 Di balik kejanggalan putusan Majelis Hakim tersebut, ada hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut terutama dilihat dari sejarah munculnya kontrak karya PTFI ini, apalagi kalau diamati dalam KK PTFI tersebut tercantum klausula yang mengatakan PTFI berhak untuk mengekspor seluruh hasil produksi mereka tanpa pembatasan apapun atau pembebanan pajak.6 Lantas di mana peran negara dalam hal ini, jika perusahaan seperti PTFI bisa begitu saja melakukan ekspor atas hasil bumi Indonesia tanpa dibebani pajak atau pembatasan ekspor. Sementara Pasal 33 Konstitusi sudah jelas dan tegas mengatakan semua hasil bumi dan kekayaan alam itu dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat. Hal tersebut jelas merugikan Indonesia, tapi karena Pemerintah sudah terikat dengan kontrak yang menganut pada dasarnya asas pacta sunt servanda  mau tidak mau, suka tidak suka kontrak tersebut tetap harus dijalankan. Di samping persoalan di atas, perlu juga dilihat apakah persoalan pada KK PTFI tersebut akan berdampak terhadap iklim investasi di Indonesia sebab  bagaimanapun juga investasi merupakan salah satu income  yang sangat berperan dalam pembangunan Indonesia, tentunya investasi yang menjunjung semangat Pasal 33 Konstitusi. B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, masalah penting yang menjadi fokus kajian dalam makalah ini adalah mengenai perspektif Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dilihat dari perspektif Pasal 33 UUD Tahun 1945 dan dampaknya 4

http://ptfi.co.id/id/media/facts-about-feeport-indonesia/facts-about-kontrak-karya, diakses pada

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

terhadap iklim investasi di Indonesia, terutama pasca lahirnya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penenaman Modal dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menuntut penyesuaian semua kontrak karya yang sudah ada sebelum UU tersebut lahir minimal 1 (satu) tahun pasca diundangkan.

C. Kebijakan Investasi di Indonesia

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah untuk: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada keadilan dan perdamaian abadi.7  Untuk mengupayakan masyarakat adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam UUD 1945, maka salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan mengundang masuk modal asing ke Indonesia. Dalam mengupayakan cita-cita masyarakat adil dan makmur yang memenuhi rasa keadilan sosial, harusnya bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia termasuk pemerintah harus mengindahkan ketentuan-ketentuan Pasal 33 UUD 1945.8  Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa keadilan sosial tidak semata-mata diartikan sebagai masyarakat yang cukup sandang, pangan, dan  papan; tetapi tet api justru just ru harus diartikan sebagai cara c ara bersama untuk turut memutuskan mem utuskan masa depan yang dicita-citakan dan turut secara bersama mewujudkan masa depan itu. 9 Terkait penjelasan Pasal 33 UUD 1945 ini Prof. DR. Mr. Soepomo sebagai arsitek UUD 1945 menulis dalam salah satu ukunya memberi pengertian "dikuasai" sebagai berikut: "... termasuk pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertimbangkan produksi ...".10  Sementara itu ter kait kait frasa “dikuasai oleh negara” Mahkamah Konstitusi mengartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang  bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud.11  Selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengartikan Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid ) dan 7

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4 Pasal 33 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “ 1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.; 2). Cabang -cabang produksi yang  penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.; 3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.” 8

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

tindakan pengurusan (bestuursdaad ), ), pengaturan (regelendaad ), ), pengelolaan (beheersdaad ), ), dan pengawasan (toezichthoudensdaad ) untuktujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. rak yat. Terkait pengelolaan (beheersdaad ) Mahkamah Konstitusi lebih lanjut menjelaskan pengelolaan dapat dilakukan melalui mekanisme kepemilikan saham ( share-holding   share-holding ) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan  penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. rak yat.12 Merujuk kepada tafsiran Mahkamah Konstitusi di atas, bisa dikatakan tidak ada larangan bagi pemodal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia khususnya dalam mengelola sektor-sektor penting tersebut. Akan tetapi ada  batasan mengenai komposisi saham pemodal dari sektor swasta untuk menanamkan modalnya dalam bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang  banyak tersebut. Untuk menentukan sektor usaha mana yang menyangkut hajat hidup orang banyak Mahkamah Konstitusi memberikan kriteria sebagai berikut: 1) cabang-cabang produksi itu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; atau 2)  penting bagi negara tetapi tet api tidak menguasai hajat hidup h idup orang banyak; atau 3) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk menentukan cabang-cabang produksi tersebut penting atau tidak merupakan kewenangan Pemerintah dan DPR. Sehingga untuk pemanfaatan modal untuk cabang produksi tersebut harus hati-hati jangan sampai cabang  produksi penting dikelola secara berlebihan oleh swasta yang terlalu mementingkan prfit dirinya sendiri, terutama modal yang bersumber dari asing. Penggunaan modal asing ini pada dasarnya perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri. Akan tetapi, harapan untuk mendapatkan keuntungan besar dari pemodal asing justru yang terjadi saat ini  banyak perusahaan-perusaan perusahaan-per usaan asing terlalu mendominasi bahkan di dalam kenyataannya perusahaan penanaman modal asing yang masuk di Indonesia kebanyakan sudah berbentuk Perusahaan Multi Nasional (PMN) atau Multi  Nasional Corporation (MNC). Mengenai kepemilikan saham dan struktur permodalan sendiri, Sumantoro menyatakan dikenal adanya berbagai ketentuan yang menetapkan  pemilikan saham asing minoritas, pemilikan saham asing mayoritas, pemilikan saham asing 50/50, pemilikan saham asing 49/51, dan pemilikan saham asing

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

100%.13  Di dalam program Indonesiasi, pemerintah telah menetapkan alternatif 49/51. Dalam konteks ini belum dipertimbangkan aspek-aspek jenis saham,  pembagian laba dan penilaian atas asset serta hak menentukan pengelolaan  perusahaan. Sementara jika dilihat kebelakang ekonomi Indonesia pasca transisi  politik tahun 1967 bergerak menuju ekonomi liberal. Hal tersebut dipertegas dengan beberapa paket kebijakan ekonomi, seperti UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dan beberapa kebijakan lainnya setelah itu. Di samping itu pada tahun 1968 pemerintah mengeluarkan kebijakan memberikan fasilitas tambahan masa pembebasan pajak untuk  perusahaan asing yang berbentuk patungan. Mulai saat itu penanaman modal asing di Indonesia dapat berbentuk penanaman modal langsung yang dimiliki asing atau berbentuk usaha patungan. Pada tahun 1974 sidang kabinet menetapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya menarik investor dengan memberikan kemudahan memperkenankan  pengelolaan perusahaan oleh personil asing, menjamin transfer modal dan keuntungan sesuai dengan mata uang yang dikehendaki, dan jaminan untuk tidak melakukan nasionalisasi.14  Sejak tahun 1974, pemerintah menerbitkan kebijakan  baru yang mensyaratkan semua penanaman modal asing berbentuk usaha  patungan yang selanjutnya persyaratan tersebut lebih ditegaskan lagi yaitu bahwa  pemilikan saham s aham nasional nasion al menjadi men jadi mayoritas dalam waktu sepuluh tahun. Namun ada pengecualian untuk sektor pertambangan, minyak dan gas bumi dari ketentuan mayoritas kepemilikan saham tersebut. Akan tetapi kebijakan tahun 1974 tersebut belum ditetapkan dalam bentuk peraturan perundangan, dan  pelaksanaannya kurang efektif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:15 1) 2) 3)

Dilihat dari segi kemampuan permodalan peserta nasional. Lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara dalam peningkatan kepemilikan saham nasional belum bekerja seperti diharapkan. Kebijakan tersebut belum dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan sehingga dalam penerapannya menimbulkan berbagai penafsiran.

Kenyataan menunjukkan bahwa sampai tahun 1980 tidak ada perusahaan modal asing yang mengikuti kebijakan tersebut dengan menawarkan sahamnya lebih dari 51% kepada pihak Indonesia. Bahkan Sumantoro mensinyalir bahwa di Indonesia telah timbul aneka ragam aturan yang mengatur sektor perekonomian yang acapkali ganti berganti dan adakalanya saling bertentangan atau tidak mendukung satu sama lain di antara berbagai subsektor, yang diakibatkan karena tidak 13

Sumantoro, Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal . (Bandung: Bina Cipta, 1985), Hal. 95-100.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

metakhirnya hukum dasar yang mengatur sektor ekonomi.16 Kebijakan liberalisasi ekonomi tersebut memuncak dikisaran tahun 1988 hingga tahun 1998, yang mengakibatkan kebablasan kebijakan ekonomi yang berisiko terhadap kondisi ekonomi Indonesia, beberapa di antaranya Bank Indonesia kehilangan kendali atas sistem moneter di Indonesia, pihak swasta dan modalnya menggantikan peran negara sebagai pengatur ekonomi mikro, beban utang negara besar sehingga kejutan-kejutan sekecil apapun ataupun pelarian modal dapat berakibat fatal, dan terakhir liberalisasi yang dilakukan setengah-setengah setengah-se tengah hanya menguntungkan segelintir orang yang mengontrol modal.17 Paket kebijakan liberalisasi ekonomi tersebut, bisa dikatakan tidak merefleksikan semangat dari Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan setiap  pengelolaan sektor usaha strategis dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya. Justru dengan kebijakan tersebut hanya menguntungkan segelintir orang yang mengontrol modal. Jika belajar ke negara tetangga seperti Malaysia pengelolaan pertambangan seperti minyak bumi tidak ada dikelola oleh swasta, yang swasta adalah di Amerika Serikat, tetapi tidak berarti itu benar, swasta di Amerika Serikat justru mereka melakukan konservasi, tidak menyentuh sumber minyaknya, tidak mengebor banyak-banyak, dia menggunakan yang dari luar.18 Pasca reformasi, liberalisasi ekonomi kembali menampakkan diri. Hal itu tercermin dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yang baru. Undang-Undang ini lebih buruk dari Undang-Undang sebelumnya dalam hal melindungi masyarakat lokal atau komunitas, bahkan parahnya lagi dalam UUPM ini mengatur sendiri mengenai masa pemberian hak guna usaha (HGU) bagi perusahaan selama 95 tahun dan dapat diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbaharui selama 35 tahun.19 Berdasarkan hal tersebut pemerintah dinilai memberi privillege kepada investor asing dan sudah jelas Pasal 22 tersebut tidak berpihak kepada masyarakat. Disamping itu Pasal 22 tersebut juga bertentangan dengan semangat UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria. Pasal 22 UUPM tersebut, merupakan bencana legislasi di Indonesia, yang  pada akhirnya dihapuskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI. Menurut keterangan ahli dari Universitas Gajah Mada, Revrisond Baswir dalam

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

UUPM justru bersemangat anti kolonialisme, untuk bangkit sendiri secara ekonomi. Menurutnya, ketentuan mengenai “dikuasai oleh negara untuk sebesar  besar kemakmuran rakyat” dalam ketentuan itu berarti negara wajib mem buat regulasi yang memihak kepada kemakmuran rakyat dan melindungi kepentingan  pemodal dalam negeri.20 Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam terutama sektor  pertambangan seringkali serin gkali sarat dengan intervensi in tervensi asing, dan tampaknya pemerintah gagal mengintegrasikan fakta ekonomi itu ke dalam prinsip keadilan, kepatutan dan kemandirian yang dapat berdampak pada kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak rakyatnya untuk mendapatkan kemakmuran. Berkaitan dengan masalah pertambangan, ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang lama (Tahun 1967) menyatakan bahwa penanaman modal asing di  bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan pemerintah Indonesia atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  perundang-undan gan yang berlaku.21 Perlu diketahui bahwa pengelolaan bidang pertambangan seharusnya melibatkan masyarakat setempat. Di samping itu, sudah semestinya pengaturan  penanaman modal asing bidang pertambangan diatur berbeda dan agak ketat dengan pengaturan bidang-bidang usaha lain mengingat sifat-sifat khusus dari usaha pertambangan itu sendiri. Sifat-sifat khusus usaha pertambangan sebagaimana dikemukakan oleh G. kartasapoetra dkk yakni:22 1)

Usaha pertambangan adalah suatu kegiatan yang menggali, memanfaatkan dan mengurangi serta mengahbiskan sesuatu kekayaan nasional berupa bahan galian yang tidak dapat ditumbuhkan kembali; 2) Usaha pertambangan pada umumnya memerlukan  skill   khusus dan  permodalan yang tidak sedikit, sed ikit, sedangkan resikonya resikon ya sangat besar; 3) Usaha-usaha pertambangan pada umumnya di samping mempunyai aspekaspek nasional seringkali pula menyangkut aspek-aspek internasional, misalnya pengusahaan-pengusahaan bahan galian strategis maupun vital seperti monyak bumi, mineral radioaktif, nikel dan lain sebagainya; 4) Eksploitasi bahan galian secara besar-besaran hanya dapat dibenarkan apabila secara nasional telah dapat pula digariskan policy  pencadangan bahan galian yang sehat dan seimbang.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

maksud dan tujuan pemanfaatan yang sebesar-besarnya dari kekayaan mineral kita, termasuk di dalamnya segi-segi pengamanan kepentingan-kepentingan nasional dalam arti luas.23

D. Perkembangan Perkembangan Kontrak Karya Di Indonesia.

Kontrak Karya (KK) merupakan terjemahan dari Contract of Work (COW). Kontrak Karya (Contract of Work ) juga diartikan sebagai suatu perjanjian  pengusahaan pertambangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan  perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing dengan Indonesia dan  perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi. Ismail Sunny mengartikan “kontrak karya sebagai suatu kerja sama modal asing dalam bentuk kontrak karya terjadi apabila penanaman modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerjasama dengan satu badan hukum yang menggunakan modal nasional”.24 Merujuk kepada pendapat Ismail Sunny di atas, Made Ester Ida Oka Patty menyebutkan kontrak karya tidak hanya mengatur kerjasama antara badan hukum asing dengan badan hukum Indonesia, tapi mencakup beberapa aspek seperti 1) adanya kontraktual; 2) adanya subjek hukum; 3) adanya objek dan 4) adanya jangka waktu kontrak.25 Masih dalam konteks definisi KK ini, pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 150.K/20.01/DDJP/1998 tentang Tata Cara dalam Pasal 1 huruf a memberikan definisi tentang Kontrak Karya, yaitu: “ Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batu bara.” bara. ” Dilihat dari definisi KK di atas, dapat disimpulkan KK merupakan kerjasama antara modal asing dalam bentuk perusahaan berbadan hukum Indonesia dengan

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

 jo Pasal 1337 KUHPer yang memungkinkan memun gkinkan para par a pihak piha k menyesuaikan isi kontrak kont rak  berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam usaha pertambangan sendiri, tidak hanya mengenal KK, selain itu  juga ada Kuasa Pertambangan (KP), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).26  KK sendiri sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam usaha pertambangan lebih menitik beratkan kepada objek di luar minyak bumi dan gas bumi seperti emas, tembaga, ataupun batu bara, hal ini bisa terlihat dari pengertian KK berdasarkan keputusan Dirjen Pertambangan Tahun 1998 di atas. Untuk melihat lebih jelas rezim KK, bisa kita kelompokkan kedalam  beberapa periode  pertama,  periode tahun 1967 atau periode lahirnya KK. Pada  periode ini ada beberapa prinsip yang terdapat dalam KK di antaranya 1). Perusahaan kontraktor sebagai pemegang kuasa pertambangan atas dasar ijin  pemerintah; 2). Manajemen Manajem en di tangan kontraktor ko ntraktor dan operasional o perasional di tanggung t anggung oleh kontraktor; 3). Pembagian hasil dalam bentuk uang dalam jumlah bebas (tidak ditentukan besarnya) untuk tahun ke-1 sampai dengan ke-3, dengan ketentuan  bahwa penghasil penghasi l pemerintah untuk tahun tah un ke-4 sampai dengan den gan ke-10 sebesar 35%; 35 %; dan 4). Jangka waktu kontrak 30 (tigapuluh) tahun dan dapat diperpanjang.   1983, pada periode ini ada beberapa prinsip pada  Kedua,  periode 1968 –  1983, KK yang diperbaharui dan masih ada beberapa hal yang sama di antaranya 1). Memungkinkan bekerja sama dengan pihak lain yang telah memegang kuasa  pertambangan; 2). Manajemen di tangan kontraktor dan operasional ditanggung oleh kontraktor. 3). Pembagian hasil ditentukan berdasarkan tarif yang ditetapkan  pada setiap kontrak karya. Sedangkan terkait jangka waktu KK masih sama dengan periode I.  Ketiga,  periode 1983  –   1986, pada periode ini tidak terlalu banyak  perubahan di antaranya terkait perusahaan kontraktor sebagai pemegang kuasa  pertambangan atas dasar ijin pemerintah, dan terkait pembagian hasil selanjutnya mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 352 tahun 1971. Terkait beberapa aspek lainnya pada periode ini masih tetap sama dengan dua periode sebelumnya.   1994, pada periode ke empat ini perubahan terjadi pada  Keempat,  periode 1986 –  1994, aspek pembagian hasil, pada tahapan ini pembagian hasil sudah dibedakan antara  pembagian hasil h asil emas dan perak, perak , di mana pembagian pembag ian hasil terhadap emas sebesar sebesa r

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

kontraktor dan operasional ditanggung oleh kontraktor (sama dengan generasi II), tetapi ratio kewajaran utang (DER) 5: 1 untuk tidak kurang atau sama dengan $200 juta investasi dan 8 : 1 untuk lebih dari $200 juta. Selanjutnya pembagian hasil mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 1166.K/844/MPE/1992 tanggal 12 September 1992. Pada tahapan periode keenam, yaitu 1996 –  1998   1998 bisa dikatakan tidak ada suatu hal yang baru, KK yang ada pada masa itu masih tetap mengacu kepada periode-periode sebelumnya. Perubahan kembali terjadi pada periode ketujuh  yaitu tahun 1998  –   2004. Pada periode ketujuh ini ada perubahan atau  penyesuaian dalam beberapa aspek seperti dimungkinkan bekerjasama dengan  pihak lain yang telah memegang kuasa kuas a pertambangan. pertamban gan. Di samping s amping itu manajemen di tangan kontraktor dan operasional di tanggung oleh kontraktor (sama dengan generasi II ), tetapi ratio kewajaran utang (DER) 5 : 1 untuk tidak kurang atau sama dengan $200 juta investasi dan 8 : 1 untuk lebih dari $200 juta. Terakhir yaitu KK generasi kedelapan  atau generasi terakhir hingga lahirnya beberapa produk hukum dalam penanaman modal dan pertambangan. Periode ini mulai dari tahun 2004  –   sekarang. Pada periode ini ada beberapa  perubahan, hal tersebut sejalan dengan perubahan perundang-undangan perundang-un dangan dalam  bidang penanaman modal dan pertambangan. Beberapa perubahan di antaranya: 1). Perusahaan negara sebagai pemegang kuasa pertambangan sedangkan  perusahaan swasta bertindak sebagai kontraktor; 2). Manajemen di tangan kontraktor dan resiko operasional di tanggung oleh kontraktor; 3). Pembagian hasil dalam bentuk uang atas dasar perbandingan pemerintah /perusahaan negara : kontraktor = 60% : 40% dengan ketentuan bahwa penghasilan pemerintah tiap tahun tidak boleh kurang dari 20% hasil kotor; 4). Jangka waktu kontrak 30 (tiga  puluh) tahun untuk daerah baru dan 20 tahun untuk daerah lama. 5). Penyisihan wilayah dilakukan 2 (dua) atau 3 (tiga) setelah jangka waktu tertentu. Perubahan-perubahan dalam beberapa periode KK tersebut, tidak lepas dari kondisi politik Indonesia ketika itu. Perubahan yang sangat siginifikan terjadi  pasca transisi era Orde Baru ke Reformasi yang melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebab pasca lahirnya UU Pemerintahan Daerah tersebut menuntut pembagian royalti yang awalnya terfokus ke Pusat. Tapi dengan lahirnya UU tersebut royalti juga harus diberikan kepada pemerintah daerah di mana lokasi pertambangan tersebut berada. Pasca transisi politik dari era orde baru ke reformasi, telah melahirkan

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

E. Tinjauan Umum Kontrak Karya

Kontrak karya merupakan perjanjian innominaat yaitu perjanjian yang  pengaturannya tidak diatur dalam KUHPerdata. Karena kontrak karya adalah  perjanjian khusus yang ketentuannya ketentuann ya merujuk pada Pasal 1338 1 338 KUHPerdata, yang 27 terkenal dengan asas kebebasan berkontrak.   Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.28  Kontrak karya merupakan  perjanjian yang bersifat dinamis dimana terdapat butir-butir yang dapat dinegosiasi ulang seperti: luas wilayah, tenaga kerja, royalti, masa kontrak, pajak,  pengembangan wilayah usaha setempat, domestic market obligation, dan kepemilikan saham. Bentuk kontrak karya yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan  perusahaan penanaman modal asing atau patungan  joint  (joint venture) antara  perusahaan asing dengan perusahaan domestik adalah bersifat tertulis. Substansi kontrak disiapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen ESDM ( Energi dan sumber Daya Mineral ) dengan calon penanam modal. Substansi dari kontrak karya antara lain meliputi: 1) Tanggal persetujuan dan tempat dibuatnya kontrak karya. 2) Subjek hukum yaitu Pemerintah dan penanam modal. 3) Definisi, yaitu Pengertian perusahaan affiliasi, perusahaan subsidair,  pengusahaan, individu asing, mata uang asing, mineral-mineral, penyelidikan umum, eksplorasi, wilayah pertambangan, pemerintah, menteri, rupiah, mineral ikutan, penambangan, pemanfaatan lingkungan hidup, pencemaran, kotoran, dan wilayah proyek.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

20) Kelalaian. 21) Penyelesaian sengketa. 22) Pengakhiran kontrak. 23) Kerja sama para pihak. 24) Promosi kepentingan nasional. 25) Kerja sama daerah dalam pengadaan prasarana tambahan. 26) Pengelolaan dan perlindungan lingkungan. 27) Pengembangan kegiatan usaha setempat. 28) Ketentuan lain-lain. 29) Pengalihan hak. 30) Pembiayaan. 31) Jangka waktu. 32) Pilihan hukum. Akan tetapi aturan baru dalam pertambangan UU No. 4 Tahun 2009, model Kontrak Karya tidak dikenal lagi. Mengacu pada aturan peralihan UU No. 4 Tahun 2009, Kontrak Karya yang ditutup sebelum berlakunya undang-undang tersebut wajib mengikuti ketentuan mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 39 UU No. 4 tahun 2009. Adapun Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi berdasar ketentuan Pasal 39 UU No. 4 Tahun 2009 wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:29 1) nama perusahaan; 2) lokasi dan luas wilayah; 3) rencana umum tata ruang; 4)  jaminan kesungguhan; 5) modal investasi;

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

3) lokasi penambangan; 4) lokasi pengolahan dan pemurnian, 5)  pengangkutan dan penjualan; p enjualan; 6) modal investasi; 7)  jangka waktu berlakunya berlakun ya IUP; 8)  jangka waktu tahap kegiatan; kegia tan; 9)  penyelesaian masalah pertanahan; p ertanahan; 10) lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang; 11) dana jaminan reklamasi dan pasca tambang; 12) perpanjangan 12) perpanjangan IUP; 13) hak dan kewajiban pemegang IUP; 14) rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah  pertambangan; 15) perpajakan; 15) perpajakan; 16) penerimaan 16) penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran  produksi; 17) penyelesaian 17) penyelesaian perselisihan; perselis ihan; 18) keselamatan dan kesehatan kerja; 19) konservasi mineral atau batubara; 20) pemanfaatan 20) pemanfaatan barang, jasa, jasa , dan teknologi dalam negeri; negeri ; 21) penerapan 21) penerapan kaidah keekonomian keek onomian dan keteknikan ketekni kan pertambangan yang baik; 22) pengembangan 22) pengembangan tenaga kerja k erja Indonesia; 23) pengelolaan 23) pengelolaan data mineral atau batu bara; dan 24) penguasaan, 24) penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batu bara

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

 pasal-pasal dalam dal am KUHPerdata. Pasal-pasal Pasal-pasa l tersebut antara lain 1321, 1322, 1323, 33 1324, 1325, dan 1328.  Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Terkait cakap atau tidak nya seseorang pada prinsipnya setiap orang cakap untuk membuat perjanjian yang melahirkan perikatan sebagaimana dimaksud Pasal 1329 KUHPerdata yang menyatakan “ bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan kecuali oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap”, Undang-Undang yang dimaksud adalah Pasal 1330 KUHPerdata, sebab Undang-Undang dalam hal ini diartikan sempit.34  Ketiga, mengenai suatu hal tertentu. Dalam hal tertentu atau objek tertentu, KUHPerdata telah mengatur dalam Pasal 1332 yang menyatakan bahwa hanya barang-barang yang diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok kontrak. Pasal 1333 KUHPerdata (pokok barang tersebut dapat ditentukan  jenisnya dalam hal bahan galian/tambang), sehingga dari uraian tersebut jelas  bahwa suatu hal tertentu tersebut adalah bahan galian (tambang), yang belum tentu ada dan harus memerlukan penelitian lagi dengan melalui penyelidikan umum. Dan keempat, suatu sebab yang halal. Sebab yang halal adalah sebagaimana di atur dalam Pasal 1335 KUHPerdata, Pasal 1336 dan Pasal 1337 KUHPerdata. Keempat syarat di atas sebagaimana dimaksud Pasal 1320 dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Dikatakan sebagai syarat subjektif dikarenakan berkenaan dengan dingan person atau subjek yang melakukan perikatan, yang termasuk syarat subjektif adalah kesepakatan dan kecakapan. Untuk syarat objektif sendiri, merupakan syarat yang  berkenaan dengan objek dari perjanjian itu, yang termasuk syarat objektif adalah mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Perikatan yang tidak memenuhi

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Sedang dalam kepustakaan common law   keabsahan kontrak diklasifikasikan ke dalam beberapa hal, meliputi:36 1)  A valid contract , di mana seluruh elemen terpenuhi dalam kontrak tersebut. 2)  A voidable contract , apabila salah satu pihak memberikan sepakat karena adanya cacat kehendak (misrepresentation, duress or undue influence). 3)  An unenforceable contract , kontrak tersebut sah, namun tidak dapat dilaksanakan karena ada hal-hal tertentu yang tidak atau belum dipenuhi, umumnya terkait dengan formalitas kontrak, misal tidak adanya perijinan. 4)  An illegal contract , merupakan kontrak dengan tujuan atau obyeknya dilarang menurut hukum dilarang (illegal ). ). Berkaitan dengan tidak dipenuhinya persyaratan formal yang meliputi  persyaratan administratif dan teknis di dalam kontrak karya, maka akibat hukum terhadap kontrak karya tersebut adalah tidak dapat dilaksanakan (unenforceable). Oleh karenanya kontrak tersebut tidak mempunyai daya berlaku sebelum terpenuhinya persyaratan administrasi.37 Bentuk kontrak yang biasa digunakan dalam kontrak karya adalah kontrak baku ( standart ). Kontrak baku menurut Sutan Remy Sjahdeini,38  standart contract ). menerangkan bahwa kontrak yang hampir seluruh klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak punya peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Lahirnya kontrak baku dilatarbelakangi karena keadaan sosial ekonomi  perusahaan besar dan lebih besar dalam melakukan atau mengadakan kerja sama dengan yang lebih lemah untuk kepentingan mereka tersebut ditentukan syaratsyarat secara sepihak. Pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

2)

kontrak baku yang ditetapkan pemerintah, ialah kontrak baku yang mempunyai objek-objek hak-hak atas tanah 3) kontrak baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau Advokat, terdapat kontrak-kontrak yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris atau Advokat yang bersangkutan. Sehubungan dengan berakhirnya kontrak baku, tidak jauh berbeda dengan berakhirnya kontrak pada umumnya. Kontrak berakhir dapat terjadi  bilamana karena disebabkan disebab kan oleh hal-hal sebagai s ebagai berikut: 1) Masa kontrak telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi. 2) Jika pada akhir tiap-tiap pelaksanaan kontrak dari pada sejak efektif periode  penyelidikan umum, eksplorasi, konstruksi, dan eksploitasi tetapi tidak diajukan perpanjangan dan tindakan lain berikut dari kegiatan penambangan, maka kontrak karya akan batal dengan sendirinya demi hukum. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1266 KUHPerdata, bahwa syarat batal dicantumkan dalam persetujuan timbal balik manakala salah satu pihak tidak

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Kebijakan Pemerintah yang terkait dengan divestasi dalam rangka  penanaman modal dahulu telah tel ah diuraikan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Pe merintah  Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing, yang secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut:42 1) Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk: a.  patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, atau  b. langsung, dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga Negara dan/atau  badan hukum asing; 2) Jumlah modal yang ditanamkan dalam rangka penanaman modal asing ditetapkan sesuai dengan kelayakan ekonomi kegiatan usahanya. Saham peserta Indonesia dalam perusahaan yang didirikan dalam bentuk  patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, sekurang-kurangnya 5% (lima

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Kedua aturan dasar tersebut memang dibuat hanyalah berisi ketentuan pokok yang dalam pelaksanaannya di atur lebih lanjut dengan peraturan-peraturan pelaksanaan, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri. Namun demikian masih  perlu dipertanyakan dip ertanyakan apakah kepemilikan k epemilikan saham PMA dalam sektor se ktor pertambangan pertam bangan khususnya pertambangan umum sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat?44 Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 hanya ada satu pasal yang mengatur tentang divestasi saham yaitu Pasal 7. Ketentuan ini berkaitan dengan kewenangan pemerintah untuk tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal kecuali dengan Undang-Undang. Nasionalisasi adalah pemindahan (cabang industri atau  perdagangan yang penting) pen ting) dari private menjadi milik atau di bawah pengawasan negara. Pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal atau lazim disebut divestasi modal adalah upaya untuk membeli modal yang dimiliki investor khususnya investor asing.45 Pengaturan mengenai divestasi ini diatur kembali pada PP No. 24 tahun

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

 pertama adalah melepas saham ke pihak nasional sebesar 9,36 persen dalam 10 tahun pertama sejak 1991. Kemudian kewajiban divestasi tahap kedua mulai 2001, perusahaan harus melego sahamnya sebesar 2 persen per tahun sampai kepemilikan nasional menjadi 51 persen.47 Untuk kewajiban divestasi tahap pertama, PTFI sudah dilaksanakan. Pada tahun 1991, perusahaan emas dan tembaga asing itu melepas 9,36 persen ke  pihak nasional lewat PT Indocopper Investama. Sayangnya, untuk kewajiban divestasi tahap kedua gugur setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1994. Di dalam PP tersebut, kepemilikan saham asing pada anak  perusahaannya di Indonesia boleh sampai 100 persen. Dengan demikian, sampai sekarang kepemilikan saham nasional di Freeport Indonesia masih kecil. 48 Pada dasarnya divestasi merupakan upaya pemerintah dan DPR agar  perusahaan pertambangan asing seperti halnya PT. Freeport Indonesia mampu membawa manfaat besar baik bagi pemeritah maupun masyarakat Indonesia. Tetapi divestasi saham Freeport bukanlah perkara mudah karena akan timbul masalah-masalah seperti perebutan masalah pembelian saham yang didivestasi

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

 pengurangan peran badan hukum asing, maka pengelolaan sumber daya alam tersebut dapat dinikmati bangsa Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam tambang.51 Bila mengkaitkan pelaksanaan pengaturan divestasi dalam sektor  pertambangan dengan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Undang-Undan g Nomor 1 Tahun 1967 Jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang- Undang nomor 11 Tahun 1967 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, maka yang paling utama  pengkajian mendalam dapat dicermati dari bagian Penjelasan Umum masingmasing kedua undang-undang tersebut. Dengan mencermati bagian Penjelasan Umum dari kedua undang-undang tersebut akan dapat disimpulkan adanya sinkronisasi atau kesejalanan antara pelaksanaan divestasi dalam sektor  pertambangan dengan tujuan tuj uan dikeluarkannya dikeluarkann ya kedua Undang-Undang Undang-Undan g tersebut. Segala kebijakan pengaturan divestasi sektor pertambangan selalu mendasarkan pada kedua undang-undang tersebut, hal ini sebagaimana dicantumkan dalam bagian mengingat dari setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah. Secara garis besar tujuan dikeluarkannya kedua Undang-Undang

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

memperhatikan segi keamanan Negara dan tetap berdasarkan asas-asas kekeluargaan;52 Dalam hal ini dapat diambil cara-cara penguasaannya sebagai berikut: 53 a. dikerjakan oleh suatu instansi Pemerintah  b. diusahakan oleh Perusahaan Negara; c. diusahakan dengan perusahaan atas dasar modal bersama oleh pihak  Negara dan daerah;

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

tiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya yang tidak lebih dari 30 tahun, kecuali itu di dalam menentukan bidang- bidang usaha mana modal asing diperbolehkan, Pemerintah sepenuhnya mengatur rencana-rencana  pembangunan yang akan disusun oleh Pemerintah, dan dalam hal ini tidak boleh dilupakan bahwa tanah, kekayaan alam dan itikad baik negara dan bangsa Indonesia juga dapat diperhitungkan sebagai modal berharga. Dengan demikian antara Undang-undang Penanaman Modal dengan

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

sesuai kesepakatan dengan Negara sehingga merugikan Negara senilai Rp. 1.519 Triliun56 Semua itu tidaklah terkait dengan isi normatif peraturan perundangundangan yang berlaku (UU Penanaman Modal dan Undang-Undang Pertambangan). Namun demikian jika mengkaji isi Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Pertambangan dari sisi maksud dan tujuannya semestinya Undang-Undang ini juga harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) harus disesuaikan dengan UU Minerba selambat-lambatnya setahun sejak UU Minerba diterbitkan. Pemegang kontrak karya pertambangan mineral yang belum memiliki kewajiban divestasi ke nasional, seperti PT Freeport Indonesia, anak usaha Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, dinilai harus mengikuti kewajiban divestasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.60  Selain itu

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Di sisi lain, perlu diketahui bahwa Kontrak Karya Pertambangan yang memberikan hak kepada kontraktor untuk melaksanakan usahanya sejak tahap survei, eksplorasi, eksplorasi, sampai dengan tahap eksploitasi, pengolahan, sampai ke penjualan hasil usahanya dan mengakibatkan tidak ada pemisahan antara tahap praproduksi dan tahap operasi produksi, juga memuat ketentuan mengenai keuangan dan perpajakan selama jangka waktu berlakunya kontrak. Pemerintah juga memberikan lex spesialis pada Kontrak Karya Pertambangan

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.