Kontra Memori Kasasi Ahmad

KANTOR ADVOKAT/PENGAC RA  & KONSULTAN HUKUM (LAW OFFICE )

 Alamat : Jl. Ade Irma Nasution, Nasution, RT 05/01 Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang-KSB Kode Pos 84355 Email : [email protected]

SYAHRU MUSTOFA,S.H., M.H & ASS CIATES

Telp : (0372)-81848  Fax : (0372)-81848  (0372)-81848 

Sumbawa, 18 Nopember 2011  Kepada Yth, Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Jl.Merdeka Utara N .9-13, Jakarta Pusat Di Jakarta. Melalui :  Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Jl. Dr.Cipto Di Sumbawa Sum awa besar P rihal

: KONTRA MEMORI KASASI

Dengan Hormat,  Yang bertandatang n dibawah ini adalah : SYAHRUL MUST FA, S.H.,M.H,  Advokat/Penasehat  Advokat/Penasehat Hukum, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili  AHMAD, S.Ag berkantor di Kantor Syahrul Mustofa, SH.MH  Associates,  Associates, Jl.  Ade Irma Nasution, No.55 Kelurahan Dalam, Kecamatan Tali ang, Kabupaten Sumbawa Barat NTB 84355, telefax (0372)- 1848, email :syahrulmustofa@y hoo.com, untuk selanjutnya disebut TERM HON KASASI, dengan ini mengaj kan Kontra Memori Kasasi terhadap memori kasasi jaksa penuntut umum pa a kejaksaan kejaksaan negeri Sumbawa tertanggal 1 Oktober 2011 dalam perkara pid na nomor 147/Pid.B/2011/PN.SBB; tertan gal 5 Juli 2011 atas nama Terdakw  AHMAD, S.Ag. S.Ag.  A. KEBERATAN FORMAL Kontra memori kas si ini kami sampaikan sebagai keberatan tas kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum karena alasan formal undang-undang yang telah dengan tegas melarang diajukan kasasi atas putusan BEB S.

1

 A.1 ALASAN UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG  A.1.1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Pemeriksa Perkara Pidana Nomor 147/Pid.B/2011/PN.SBB atas nama terdakwa AHMAD, S.AG dengan jelas dan terang telah menjatuhkan putusan : “Menyatakan  bahwa Terdakwa AHMAD, S.Ag tidak terbukti secara sah dan  menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang  didakwakan atas dirinya”. Dan kemudian menyatakan “Membebaskan  Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan (vrijspraak)”. (vrijspraak)”.  A.1.2. Bahwa menurut Pasal 244 KUHAPidana disebutkan “Terhadap putusan   perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain  selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat  mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung  kecuali terhadap putusan bebas”. Didalam penjelasannya tidak ada penjelasan lebih lanjut karena tertulis cukup jelas.  A.1.3. Dengan demikian, menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP, Jaksa Penuntut umum tidak memenuhi syaraf formal untuk dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung atas perkara a quo karena dalam perkara tersebut terdakwa AHMAD, S.Ag telah diputus BEBAS oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.  A.1.4. Bahwa menurut KUHAP hanya ada satu jenis putusan “bebas”  yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 (1), berbunyi “jika pengadilan  berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan  terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti  secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.  A.1.5. Bahwa putusan majelishakim yang membebaskan membebaskan Terdakwa AHMAD, S.Ag didasarkan atas pertimbangan majelis hakim yang secara tegas menyatakan “tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah  melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya”. Sehingga pengertian “bebas”  sebagaimana yang dimaksud dalam putusan majelis majelis haki a quo tidak bias ditafsirkan lain selain selain pengertian  “bebas” sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud oleh Pasal 191 ayat ayat 1 KUHAP.  A.1.6. Bahwa menurut KUHAP Khususnya Pasal 191 Ayat (1) KUHAP tidak  terdapat istilah “bebas murni”  atau “bebas tidak murni”, sehingga kata “bebas”  sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 244 adalah sama dengan kata “bebas” sebagaimana “bebas”  sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 191 Ayat (1) KUHAP. Sehingga kami, TERMOHON KASASI dengan ini keberatan

2

 jika jaksa penuntut umum, sebagai PEMOHON KASASI mengajukan permohonan kasasi yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang. undang-undang.  A.2. ALASAN YURISPRUDENSI YURISPRUDENSI  A.2.1. Bahwa jaksa penuntut umum sebagai PEMOHON KASASI dalam rangka untuk bias menyimpangi dari ketentuan Pasal 244 KUHAP menggunakan dasar Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tertanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, khususnya butir 19 mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi (selanjutnya Keputusan Menteri Kehakiman No.14-PW).  A.2.2. Bahwa kami TERMOHON KASASI, berpendapat permohonan dari PEMOHON KASASI adalah permohonan yang bertentangan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena menurut pendapat kami sebagai TERMOHON KASASI, berarti Jaksa penuntut umum telah memohonkan untuk memenangkan memenangkan (prevail) peraturan yang lebih rendah yaitu Keputusan Mentri Kehakiman No.M.14-PW atas peraturan yang lebih tingi, yaitu KUHAP. Karena KUHAP adalah undang-undang sedangkan Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW adalah peraturan dibawah undang-undang. undang-undang.

 A.3. ALASAN KOMPETENSI  A.3.1. Bahwa permohonan kasasinya Jaksa Penuntut Umum yang memohon kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali (review) putusan “bebas”  Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hakekatnya adalah merupakan permohonan untuk melakukan peninjauan agar ketentuan undang-undang (KUHAP) yang semula melarang dilakukan kasasi atas putusan bebas, menjadi supaya dibolehkan untuk kasasi.  A.3.2. Bahwa keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW adalah suatu pedoman beracara pidana yang ada sebelum lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bahwa Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah Undang-undang yang merupakan amanat dari UUD 1945, Khususnya Pasal 24c (Ayat 1) UUD 1945 yang berbunyi : “Mahkamah Konstitusi mengadili mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang   putusannya bersifat  final untuk menguji undang-undang terhadap  Undang-Undang Dasar.....................”.

3

 A.3.5. Bahwa permohonan kasasi oleh Jaksa Penuntut umum atas putusan bebas pada hakikatnya adalah merupakan permohonan untuk menguji ketentuan undang-undang, undang-undang, khususnya Pasal 191 ayat 1 junto Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.  A.3.6 Bahwa sebagai TERMOHON KASASI berkeberatan karena alasan bahwa Mahkamah Agung tidak mempunyai kompetensi untuk menguji peraturan setingkat undang-undang. undang-undang. Bahwa atas dasar alasan-alasan / argumentasi hukum tersebut diatas, maka Jaksa penuntut umum sebagai PEMOHON KASASI tidak memenuhi persyaratan formal untuk bisa mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, oleh karenanya TERMOHON KASASI mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q Majelis Hakim Tingkat Kasasi Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk  memutuskan “Menyatakan Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum  Tidak Dapat Diterima” . B.TANGGAPAN ATAS MEMORI KASASI  Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q Majelis Hakim Tingkat Kasasi Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka kami akan mengajukan tanggapan atas materi Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut : B.1. Bahwa pada prinsipnya, TERMOHON KASASI secara tegas menyatakan tidak sependapat, keberatan, dan menolak seluruh Memori Kasasi Jaksa penuntut Umum. B.2 Bahwa Majelis Hakim Hakim Judex Factie yang telah memeriksa memeriksa perkara di tingkat tingkat pengadilan pertama dengan Nomor 147/Pid.B/2011/PN.SBB; tertanggal 5 Juli 2011 berserta seluruh pertimbangan hukumnya (selanjutnya mohon disebut Majelis Hakim PN) yang telah memberikan putusan bebas kepada Terdakwa AHMAD S.Ag ditinjau dari segi yuridis adalah putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim PN yang bersangkutan : B.2.1 Tidak memenuhi Asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Artinya pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa dan hal-hal yang terbukti diyakini oleh Majelis HakimPN sebagai bukan kesalahan pidana. B.2.2 Tidak memenuhi Asas batas minimun pembuktian, Artinya kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa sama sekali tidak  terbukti, karena semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik 

4

berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk  maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakannya. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak  terbukti secara sah dan menyakinkan karena menurut penilaian Majelis Hakim PN semua alat bukti yang diajukan tidak memadahi sebagai BUKTI atas kesalahan terdakwa. B.3 Bahwa dalam memori kasasi-nya kasasi-nya pada hal.1 hal.1 s.d. 3 Jaksa Jaksa Penuntut Umum Umum sebagai PEMOHON KASASI berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Bahwa kami, sebagai TERMOHON KASASI sangat keberatan dengan pendapat dan alasan PEMOHON KASASI ;  pertama  bahwa dalam judic factie para saksi (de charge) dalam pengadilan judic factie secara terang dan jelas telah menerangkan bahwa mereka adalah anggota partai demokrat dan pendukung terdakwa pada pemilu legislatif 2009 (konstituen), setiap 3 bulan sekali menerima uang reses dari terdakwa, bahkan diluar jadwal reses pun para saksi terkadang menerima uang dari terdakwa, uang dari terdakwa kepada para saksi adalah sebagai bentuk  tanggungjawab sekaligus komitmen terdakwa dengan pemilih (kosntituen) karena pada pemilu 2009 Terdakwa berjanji akan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk untuk konstituen. Para saksi saksi menerangkan menerangkan bahwa mereka adalah anggota partai demokrat hingga sekarang, dan dalam pemilukada 2010 mereka tidak mentaati atau bersebrangan dengan keputusan partai demokrat, yang dipimpin oleh Terdakwa. Pemberian uang itu sendiri adalah sebagai tanda komitmen dan penghargaan terdakwa terhadap konsetituen, para saksi maupun terdakwa secara terang dan jelas dalam persidangan judic faktie menerangkan bahwa tidak ada kaitannya atau maksud terdakwa untuk memberian uang Rp.20.000 dengan Pemilukada 2010 atau mempengaruhi/membujuk pilihan calon bupati dan wakil bupati, para saksi juga mengaku tidak pernah dipaksa, ditekan dan atau dibujuk untuk memilih pasangan calon tertentu. Para saksi menerangkan pemberian uang dari Terdakwa sangat membantu menolong mereka dan mengharapkan agar terdakwa untuk terus membantu para saksi (memberikan uang). Sayangnya memang pelaksanaan reses tanggal 17 april 2010 tersebut bertepatan dengan Pemilukada 2010, dan dalam agenda reses Terdakwa dan keterangan saksi Dedi Damhudi selaku moderator acara reses dan saksi Dei ismalil (saksi ade cahrge) telah menegaskan menegaskan pada acara pertemuan reses, agar pemberian uang Rp.20.000/peserta reses untuk  tidak dihubungkan dengan pemilukada 2010, karena uang tersebut adalah uang konsumsi dan transportasi peserta reses (uang saku/rokok).

5

Terdakwa tidak pernah memiliki maksud maupun tujuan untuk mengajak  golput, atau memilih pasangan calon tertentu sehingga suara para saksi menjadi tidak sah sebagaimana PEMOHON KASASI tuduhkan melanggar pasal 117 ayat 2 UU No.32 tahun 2004. Melainkan adalah semata-mata, dimaksudkan untuk menjalankan undang-undang, undang-undang, karena berdasarkan undang-undang uang reses tersebut harus diberikan kepada peserta reses. TERMOHON KASASI berpendapat tidak ada yang salah dalam pertimbangan majelis Hakim PN, dalam menerapkan pasal 117 ayat (2) UU.No.32 Tahun 2004 karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim PN dari uraian fakta keterangan saksi-saksi dalam persidangan judic factie, tidak melihat adanya keterkaitan antara pemberian uang reses oleh Terdakwa selaku anggota DPRD kepada para saksi sebagai konstituen dengan maksud agar para saksi tidak menggunakan hak pilihnya (golput) atau agar para saksi memilih calon tertentu yang dikehendaki terdakwa. Karena tidak ada keterangan para saksi yang menerangkan terdakwa memberi arahan kepada para saksi agar dengan pemberian uang tersebut para saksi memilih salah satu pasangan calon dalam Pilkada KSB yang didukung oleh partai terdakwa yaitu paket LANJUTKAN. Dan dalam judic factie Saksi Nanang Kosim tidak pernah dihadirkan PEMOHON KASASI dalam persidangan. Bahwa sehubungan dengan itu Majelis Hakim PN dalam pertimbangannya (halaman 23) mengatakan bahwa Penuntut Umum tidak/belum dapat membuktikan adanya keterkaitan antara kesengajaan terdakwa dalam membagi-bagikan uang kepada para saksi dengan maksud (akibat) agar para saksi tidak menggunakan hak pilihnya, atau supaya para saksi memilih pasangan calon tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah.Bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim PN SBB tersebut, ternyata tidak memenuhi harapan PEMOHON KASASI, sebab Majelis Hakim PN menilai bahwa unsur tersebut tidak terbukti. TERMOHON KASASI sangat keberatan dengan Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum, karena alasan Memori kasasi tersebut sama sekali BUKAN termasuk alasan permohonan kasasi yang dibenarkan menurut Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Segala uraian PEMOHON KASASI untuk  mendukung alasannya, seperti tersebut di halaman 1 hingga 3 memori kasasi, adalah uraian tentang bagaimana seharusnya Majelis Hakim PN menilai suatu fakta, jadi bukan tentang “penerapan hukum” . Bahwa judex factie tidak berkewajiban untuk menguraikan satu persatu unsur delik, sebab satu unsur saja tidak terbukti maka gugurlah

6

dakwaannya Jaksa Penuntut Umum. Bahwa sehubungan dengan itu Majelis Hakim PN dalam pertimbangannya (halaman 23) mengatakan bahwa Penuntut Umum tidak/belum dapat membuktikan. Oleh karena salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi maka terdakwa dalam pertimbangan Majelis Hakim PN SBB mengatakan bahwa terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak tindak pidana pidana sebagaimana sebagaimana didakwakan didakwakan kepadanya. Bahwa dengan demikian demikian tidak terdapat terdapat kesalahan kesalahan Majelis Hakim Hakim PN SBB dalam menerapkan hukum, karena yang dijalankan oleh Majelis Hakim PN SBB adalah melakukan kewajibang hukum acara pidana, yaitu melakukan penilaian atas unsur-unsur delik, yang kemudian diakhiri dengan pendapatnya dimana pendapatnya mengatakan bahwa salah satu unsur adalah “tidak terbukti” . Kedua,  alasan PEMOHON KASASI mengatakan bahwa Majelis Hakim PN.SBB telah salah menerapkan hukum, “.....karena pasal 117 ayat (2) UU No.32 tahun 2004 hanya memuat unsur yang mensyaratkan, cukup jika semua unsur pasal tersebut dipenuhi tidak melihat hasil akhir atau akibat yang ditimbulkan dari ajakan atau suruhan terdakwa...”. TERMOHON KASASI menilai bahwa alasan tersebut tidaklah tepat, karena unsur-unsur dalam pasal 117 ayat (2) adalah bersifat komulatif, atau dengan kata lain seluruh unsurnya harus terpenuhi. Tidak cukup hanya dengan satu syarat atau satu unsur yang hanya terpenuhi. Dan oleh karena, hanya unsur  “setiap orang” yang terbukti dalam judic factie, sedangkan unsur lainnya tidak terbukti, maka pertimbangan Majelis hakim PN dalam putusannya Nomor 147/Pid.B/2011/PN.SBB Tanggal 12 Oktober 2011 pada halaman 22 s.d. 25 adalah sudah sudah tepat atau tidak ada kesalahan kesalahan Majelis hakim PN SBB dalam menerapkan/menetapkan peraturan hukum atas putusannya. Dan oleh karena uang reses tersebut, telah diberikan Pemerintah Daerah kepada Terdakwa, dan Terdakwa diberikan hak untuk memanfaatkannya atau menggunakannya untuk kepentingan reses, maka uang tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada konstituen (para saksi ) adalah sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim PN SBB. Ketiga,  Bahwa TERMOHON KASASI sangat keberatan dengan MEMORI KASASI Jaksa penuntut umum, karena alasan Memori kasasi sama sekali BUKAN termasuk alasan permohonan kasasi yang dibenarkan menurut Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Sebagaimana diketahui bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang dibenarkan menurut Pasal 253 Ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

7

a.  Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau  diterapkan tidak sebagaimana mestinya;  b.  Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut  ketentuan undang-undang;  undang-undang;  c.  Apakah benar pengadilan telah melampaui batas  wewenangnya.

Sedangkan alasan memori kasasi jaksa penuntut umum tersebut di atas berada diluat ke-3 (tiga) alasan permohonan kasasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, karena hanya mempermasalahkan perihal penilaian pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyatan oleh karenanya kami mohon agar permohonan kasasi Jaksa penuntut umum dikesampingkan seluruhnya. Maka, berdasarkan alasan-alasan/argumentasi hukum tersebut diatas, TERMOHON KASASI mohon agar Majelis Hakim Tingkat Kasasi Pemeriksa Perkara ini berkenaan untuk memutuskan  “Menolak Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum”. Demikian kontra memori kasasi ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q Majelis Hakim Tingkat Kasasi Pemeriksa Perkara ini kami hanturkan terimakasih. Sumbawa Barat, 18 Nopember 2011 Hormat Kami, Kuasa Hukum Ahamad, S.Ag

SYAHRUL MUSTOFA, S.H.,M.H

8