Konstitusi RIS

 

Konstitusi RIS

 

2.1 Proses Pembentukan RIS

 

2.1.1 Politik Van Mook

Van Mook Sumber : 30 Th Indonesia Merdeka

 

2.1.2 Negara Bagian Dengan berlakunya Konstitusi RIS

 

2.1.3 Penyerahan Kedaulatan (Narasi) Pada 27 Desember 1949 sebagai tindak lanjut perjanjian KMB, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan Indonesia ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Secara politisdiplomatis, pengakuanyang terhadap kemerdekaan dan1945-1949 kedaulatan Indonesia berarti tindakan  politionele acties (Aksi Polisionil) dilakukan belanda pada adalah aksi ilegal ataubahwa aksi militer. Belanda menyebut sebagai penyerahan kedaulatan tetapi Indonesia menyebut sebagai pengakuan kedaulatan oleh belanda terhadap kemerdekaan Indonesia.

 

2.1.3 Penyerahan Kedaulatan

Penandatanganan kedaulatan di Jakarta oleh Hamengku Buwono IX Sumber : ANRI

Penandatanganan kedaulatan di Amsterdam oleh Moh. Hatta Sumber : Tropen Museum Video Penandatanganan kedaulatan Sumber : Tropen Museum

 

2.1.4 Konstitusi RIS (I)

Upacara penandatanganan naskah UU RIS di gedung proklamasi. 14 Desember 1949 Sumber : ANRI

Upacara penyerahanDesember jabatan presiden RI dari presiden RIS. Soekarno-Mr.Asaat. 1949 Sumber : ANRI

 

2.1.4 Konstitusi RIS (II)

Upacara pelantikan presiden RIS di Sitihinggil, Yogyakarta. 17 Desember 1949 Sumber : ANRI

 

2.2 Alat Kelengkapan RIS

 

2.2.1 DPR RIS

 

2.2.3 Kabinet RIS

Kabinet RIS pertama Sumber : ANRI

 

2.2.3 MA dan Dewan Pengawas Keuangan RIS

Daftar Dewan Anggota Senat RIS Sumber : PNRI

 

2.3 Menuju Negara Kesatuan RI

 

2.3.1 Penyerahan Tugas Negara Bagian

 

2.3.2 Mosi Integral Natsir

Berita Koran mengenai Mosi integral Natsir

Sumber : PNRI  

2.3.3 Penggabungan Diri Negara Bagian

Upacara penyerahan mandat dari pasundan ke pemerintah RI Sumber : PNRI

 

2.4 Berakhirnya Konstitusi RIS

 

2.4.1 Piagam Persetujuan (Narasi) Pada 19 Mei 1950 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat, yang dalam hal ini bertindak juga dengan mandat penuh atas nama Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Pemerintah Negara Sumatera Timur, Telah diadakan Piagam Persetujuan yang ditandatangani oleh Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS dan Abdul Halim sebagai Perdana menteri RI. Dalam Piagam Persetujuan itu, mengenai Undang-Undang Dasar, telah disetujui untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya secara bersama-sama untuk melaksanakan Negara Kesatuan, sebagai jelmaan dari Republik Indonesia proklamasi 17 Agustus 1945.

 

2.4.1 Piagam Persetujuan

Piagam persetujuan Sumber : ANRI

 

2.4.2 Rancangan UUD Sementara