Konsep Hukum Hans Kelsen

•

Konsep Hukum Hans Kelsen

Teorinya yang “murni” (the pure theory of law) bebas dari elemen-elemen asing pada kedua  jenis teori tradisional, teori tersebut tidak tergantung pada pertimbangan-pertimbangan moralitas dan fakta-fakta aktual !enurut kelsen, filosofi hukum yang ada pada waktu itu dikatak dik atakan an tel telah ah terk terkont ontami aminas nasii ole oleh h ide ideolo ologi gi pol politik itik dan mor moralit alitas as dis disatu atu sisi sisi,, dan tel telah ah mengalami menga lami reduksi karena ilmu peng pengetahuan etahuan disisi yang lain "edangkan "edangkan hukum itu sendir sendirii harus har us mur murni ni dar darii elem elemen-e en-elem lemen en asi asing ng yan yang g tid tidak ak yu yurid ridis is #ni #nilah lah pri prinsi nsip p met metodo odolog logis is dasarnya dari konsep Hans kelsen tentang konsep hukum murninya Hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang nonyuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis Kelsen memahami pure theory of law-nya sebagai teori kognisi hukum, teori pengetahuan hukum #a berulang-ulang kali menulis bahwa satu-satunya tujuan pure theory of law adalah kognisi atau pengetahuan tentang objeknya Tepatnya Tepatnya ditetapkan sebagai hukum itu sendiri "ebagai sebuah teori, ia terutama dimaksudkan untuk mengetahui dan menjelaskan tujuannya Teori ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan, apa itu hukum dan bagaimana bagaimana ia ada ada,, buk bukan an bag bagaim aimana ana ia sem semesti estiny nyaa ada ada #a mer merupa upaka ka ilm ilmu u huk hukum um (yurisprudensi), bukan politik hukum $ure Theory of law adalah teori hukum positif, hanya teori hukum positif, dan bukan teori tentang sistem hukum tertentu $ure Theory of %aw adalah adal ah teo teori ri huk hukum um umu umum, m, buk bukan an pen penafsi afsiran ran nor normama-nor norma ma hu hukum kum &eg &egara ara ter tertent tentu u ata atau u hukum huk um int intern ernasio asional nal &am &amun un dia meny menyajik ajikan an teo teori ri pen penafsi afsiran ran $os $ositi iti'ism 'ismee huk hukum um lah lahir  ir  kare ka rena na te teka kana nan n ya yang ng ku kuat at pa pada da fak fakta ta se seba baga gaii sa satu tu-sa -satu tuny nyaa ba basis sis pem pemben benara aran n at atau au  pertanggungjawaban engan inspirasi dari empirisme filosofis, para pemikir hukum abad ke-* berusaha menjadikan hukum menjadi produk ilmiah #tu berarti, hukum dapat diterima apab ap abil ilaa il ilmi miah ah Hu Huku kum m ad adala alah h ka kary ryaa il ilmi miya yah h +n +ntu tuk k itu hu huku kum m ha haru russ me mend ndap apat atkan kan  pembenarannya dan didukung sepenuhnya oleh fakta f akta empiris agi kelsen, hukum berurusan dengan denga n bentu bentuk k (forma (forma), ), bukan isi (materi (material) al) adi, keadil keadilan an sebagai isi hukum berada diluar  hukum "uatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa

•

.sas Hukum

 .sas Hukum ke/enderungan-ke/enderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat 0 sifat umum dengan keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi harus ada 1 .sas Hukum +mum  &orma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap  berasal dari aturan-aturan yang lebih umum 2 .sas hukum khusus .sas hukum yang berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum  perda, hukum pidana dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum 3 .sas Hukum #nternasional .sas hukum yang diberlakukan dalam hubungan antar negara 4 .sas hukum pengangkutan 5bjek kajian berupa landasan filosofis (fundamental norm) yang menjadi dasar ketentuanketentuan mengenai pengangkutan yang menyatakan kebenaran, keadilan dan kepatutan yang diterima oleh semua pihak 6 .sas Hukum (7an 8ikema Hommes) asar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif 9 .sas “$a/ta sunt ser'anda” yang berarti “anji harus ditepati” asar yang fundamental di dalam hukum perjanjian yang banyak dianut di berbagai negara adalah suatu a:as yang berbunyi “$a/ta sunt ser'anda” yang berarti “anji harus ditepati”

.:as pa/ta sunt ser'anda ini kemudian mun/ul di berbagai peraturan hukum di semua bangsa yang berperadaban ; .sas Kepastian Hukum .:as kepastian hukum untuk melindungi berbagai kepentingan indi'idu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat yang selaras dan serasi, pemerintah men/iptakan keputusan maupun peraturan yang menyangkut berbagai aspek, diantara ya aspek perekonomian, hak milik, perkawinan, pendidikan, dsb Ketentuan hukum yang mengatur masala h pendidikan  bersumber pada ++ 34 pasal 2 dan ayat 1

•

Konsep pengadilan

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan.

•

.sas pengadilan

 .sas $eradilan "ederhana, aitu pelaksanaan peradilan (dari penyidikan sampai dengan putusan Hakim) se/ara tidak  berbelit-belit dan dengan biaya yang seminim mungkin guna menjaga kestabilan terdakwa (pasal 4? K+H.$) 1 .sas sidang terbuka untuk umum $utusan mempunyai kekuatan hukum jika diu/apkan dalam sidang yang terbuka untuk umum ($asal 9? ++ $T+&) 2 .sas pengadilan berjenjang

Tingkat pertama ($T+&), banding ($T T+&), dan Kasasi (!.), dimungkinkan pula $K (!.) 3 .sas pengadilan sebagai upaya terakhir (ultimum remidium) "engketa sedapat mungkin diselesaikan melalui upaya administrasi (musyawarah mufakat),  jika belum puas, maka ditempuh upaya peradilan ($asal 3; ++ $T+&) •

Konsep hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (! "" #omisi $udisial %o. && 'ahun &) yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah *ahkamah +gung serta akim *ahkamah #onstitusi sebagimana dimaksud dalam "ndang "ndang -asar %egara epublik Indonesia 'ahun 1/). sedangkan secara etimologi atau secara umum, Bambang 0aluyo, S.. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas!, dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar 'uhan. •

 +sas akim

 Kekuasaan Hakim yang Tetap >aitu peradilan harus dipimpin oleh seorang@sekelompk hakim yang memiliki kewenangan yang sah dari $emerintah 1 $emeriksaan Hakim >ang langsung dan lisan >aitu peradilan dilakukan oleh hakim se/ara langsung dan lisan (tidak menggunakan tulisan seperti dalam hukum a/ara perdata 2 .sas keaktifan hakim (dominus litis) Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak  berimbang (lihat $asal 4;, 62, ayat () dan (1), $asal ;? dan $asal ;4)

•

Konsep putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius!. +da berbagai jenis Putusan akim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. -ari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut  1. Putusan +khir  &. Putusan Sela 2ika dilihat dari isinya terhadap gugatan3perkara, putusan hakim dibagi sebagai berikut 1. Putusan tidak menerima &. Putusan menolak gugatan penggugat 4. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak3tidak menerima selebihnya ). Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya •

 +sas Putusan

 .sas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (erga omnes) "engketa T+& adalah sengketa hukum publik engan demikian putusan pengadilan  berlaku bagi siapa saja-tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa 1 =es judi/ata pro 'eritate habeteur  $utusan hakim dianggap benar sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya 2 $raduga Tak ersalah atau “in dubio pro reon/e” .dalah asas di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah .sas ini sangat penting pada demokrasi modern dengan banyak negara memasukannya kedalam konstitusinya