Konflik dan Pergolakan di Indonesia 1948.docx

Konflik dan Pergolakan di Indonesia 1948 - 1965

Tahun 1948 ditandai dengan pecahnya pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pemberontakan PKI di Madiun. Sedangkan tahun 1965 merupakan tahun dimana berlangsung peristiwa G30S/ PKI yang berusaha merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila. Mengapa penting hal ini kita kaji, tak lain agar kita dapat menarik hikmah dan tragedi seperti itu tak terulang kembali pada masa kini. Disinilah pentingnya kita mempelajari sejarah.

Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 19481965 dibagi ke dalam tiga bentuk pergolakan :

1.

Peristiwa

konflik

dan

pergolakan

yang

berkaitan

dengan

ideologi.Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI/TII dan peristiwa G30S/PKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI/TII berlangsung dengan membawa ideologi agama.

Perlu diketahui bahwa menurut Herbert Feith, seorang akademisi Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan (terutama dapat dilihat sejak Pemilu 1955) terbagi dalam lima kelompok : nasionalisme radikal (diwakili antara lain oleh PNI), Islam (NU dan Masyumi), komunis (PKI), sosialisme demokrat (Partai Sosialis Indonesia/ PSI), dan tradisionalis Jawa (Partai Indonesia Raya/ PIR, kelompok teosofis/ kebatinan, dan birokrat pemerintah/pamongpraja). Pada masa itu kelompok-kelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing.

2. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan (vested interest).Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS dan Andi Aziz.Vested Interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk keuntungan sendiri. Mereka juga sukar untuk mau melepas posisi atau kedudukannya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Baik APRA, RMS dan peristiwa Andi Aziz, semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan (di) Hindia Belanda, yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflikpun terjadi.

3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan.Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO (Bijeenkomst Federal Overleg), serta pemberontakan PRRI dan Permesta.

Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggajati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat/federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura atau Negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah badan musyawarah negara-negara federal di luar RI, yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya, BFO berada di bawah kendali Belanda. Namun makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi melulu memihak Belanda.

Pro-kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan. Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintahan pusat. Pergolakan Sosial pada Awal Kemerdekaan Indonesia

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Panitia Perseiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebuah lembaga hasil bentukan Jepang memutuskan hal-hal sebagai berikut : 1. Mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Memilih dan menetapkan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Pfresiden Republik Indonesia.

3. Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu Presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk. Penyebab munculnya gejolak social itu sebagai berikut : 1. Adanya kelompok yang tidak mendukung proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945. 2. Adanya persaingan ideologi antara partai politik. 3. Munculnya ketidakpercayaan kepada pemimpin Indonesia pada sat itu. Gejolak Sosial yang muncul pada awal kemerdekaan Indonesia yaitu : 1. Pengambialihan Kekuasaan dalam Tubuh Komite Nasional Indonsia Pusat (KNIP)

sumber gambar : mkssej13.blogspot.com Rencana perubahan KNIP dipeloori oleh Amir Syarifuddin, Supeno, Sukarni, Subadio, Ir. Sakirman dan Mangunsarkoro pada bulan Oktber 1945, kelompok ini beranggapan bahwa system presidensial terlalu otoriter, aristolrat dan totaliter dan dengan berbelak lima puluh tanda tangan anggota KNIP mengajukan petisi tentang perubahan itu kepada Presiden Soekarno pada tanggal 7 Oktober 1945.

Prsesiden Soekarno dan Wakilnya Drs. Moh. Hatta memenuhi tuntutan itu. Pada sidang KNIP yang tidak dihadori oleh Presiden Soekarno pada tanggal 16 Oktober 1945, Drs. Moh.Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X (dibaca eks).maklumat itu berisi hal-hal sebagai berikut : 

Komite Nasional Indonesia Pusat diserahi kekuasaan legislative dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat.



Pekerjaan sehari-hari Komite Nasional Indonesia Pusat berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih diantara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat.

Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP) beranggotakan 28 orang diketuai oleh Sutan Syahrir dan wakilnya Mr. Amir Syarifuddin. Maklumat tersebut mengakibatkan telah terjadinyaperubahan, kedudukan, tugas dan wewenang KNIP. Contohnya KNIP menjadi memiliki legislative dan kabinetnya sangat besar. Selanjutnya dibentuk cabinet baru pada tanggal 14 Nopember 1945. Sutan Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri, Amir Syarifuddin menjadi Menteri Keamanan Rakyat dan Penerangan. Dengan demikian, telah terjadi penyelewengan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditunjukakandengan digantikannya system presidensial menjadi parlementer. Fakta-fakta tersebut menurut M.C. Ricklefs menunjukkan telah terjadi suatu pengambil alihan kekuasaan dalam Komite Nasional Ondonesia Pusat. Pengambilalihan

kekuasaan

itu

dilakukan

karena

Soekarno

dan

para

pendukungnnya dianggap pernah bekerja sama dengan Jepang. Sebaliknya kelompok Sutan Syahrir dan Amir Syarifuddin belum pernah bekerja sama dengan Jepang, tetapi justru menjadi pemimpin gerakan bawab tanah melawan Jepang.

Naiknya Sutan Syahrir dan Amir Syarifuddin ke pusat kekuasaan secara konstitusi memang suatu kesalahan, akan tetapi, jika dilihat dari sisi kedudukan Indonesia di mata Belanda menjadi suatu keuntungan karena Belanda menganggap Ir. Soekarno merupakan kolaborator Jepang.

2. Ancaman disintergrasi Bangsa dalam Bentuk Pergolakan dan Pemberontakan

Pergolakan dan pemberotakan yang terjadi di dalam negeri pada awal kemerdekaan : 

Pemberontakan PKI Madiun Tahun 1948

Partai Komunis Indonesia (PKI) bangkit lagi pada tanggal 21 Oktober 1945 dan Tokoh-tokoh pendukungnya adalah Suripto, Muso, Amir Syarifuddin, M.H. Lukman, D.N. Aidit, Nyoto dan Sudisman. Muso merupakan Pemimpin PKI tahun 1920 an yang bermukim di Uni Suviet sejak tahun 1926. Pada bulan September 1948 para pemimpin PKI mulai Cepu dan Purwodadi dan mereka mendorong buru dan petani untuk mengambil alih tanah milik para tuannya.

Pertempuran terbuka antara PKI dengan pemerintah mulai meletus di Surakarta bulan September 1948. Pasukan divisi Siliwangi berhasil memukul mundur PKI dan pendukungnnya, pada 17 September 1948 PKI mundur dan menggabungkan diri dengan satuan-satuan PKI lainnya di Madiun dan merebut tempat strategis,

membunuh tokoh-tokoh pro pemerintah dan mengumumkan melalui radio bahwa telah terbentuknya Front Nasional. Pemerintah Indonesia menumpas pemberontak PKI dengan tanpa ampun, pada 19 September 1948 Presiden Soekarno melalui siaran radio menyeruhkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih Muso dengan PKI-nya atau SoekarnoHatta. Pasukan Siliwangi Divisi I dan II di bawah pimpinan Kolonel Sungkono dan Kolonel Gatot Subroto menyerang dari arah timur dan Barat Madiun dan para pemberontak melakukan gerak mundur dengan membunuh para pejabat pemerintah dan pemimpin Masyumi dan PNI dan pada 30 September kota Madiun kembali dikuasai oleh pemerintah. 

Darul Islam/Tentara Islam Indonesia.

Ketentuan yang terdapat dalam perjanjian Renvile adalah Pasukan Siliwangi keluar dari wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda. Kolonel A.H. Nasution memimpin 22.000 tentara untuk melakukan perjalanan ke Jawa Tengah yang masih dikuasai Republik dan tindakan A.H. Nasution tidak disetujui oleh Sekarmaji

Maridjan

Kartusuwirjo

(S.M.

Kartosuwirjo).

Sekarmadji

MaridjanKatosuwirjo mengangkat dirinya sebagai Imam atau Pemimpin Negara yang bernama Negara Islam Indonesia dan memproklamasikan gerakan politik tersebut pada 7 Agustus 1949 di Desa Cisampah Kec. Ciawiligar, Kewedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Gerakan politik ini disebut Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI/TII) bertujuan menjadikan Indonesia sebagai Negara teokrasi dengan agama Islam sebagai Dasar Negara. Hukum yang digunakan adalah Hukum Islam DI/TII berhasil menguasai sebegian besar wilayah pedalaman Jawa Barat.

Pengaruh DI/TII berhasil menyebar ke berbagai wilayah seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Aceh, Jawa tengah meliputi Brebes, Tegal, Pekalongan dan dipimpin oleh Amir Fatah, kebumen dipimpin oleh Kiai Moh. Mahfudz yang dikenal dengan nama Kiai Sumolangu. Gerkan DI/TII di Jawa T engah didukung oleh Batalion 426 sehingga memiliki kekuatan yang memadai. Penumpasan DI/TII di Jawa Tengah dilakukan pemerintah dengan menerjunkan Operasi Militer dengan nama Gerakan Banteng Nasional (GBN) dipimpin oleh Letkol Sarbini, Letkol M. Bachrun, Letkol A. Yani sedangkan Operasi Merdeka Timur dipimpin oleh Letkol Soeharto.

Pimpinan DI/TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar dan tahun 1952 beliau menyatakan bahwa daerah Sulawesi Selatan merupakan bagian dari NII Katosuwirjo. Pada 7 Agustus tahun 1953 Kahar Muzakar mengubah nama gerombolannya menjadi Tentara Islam Indonesia”, Pemerintah Indonesia mengatasi DI/TII Kahar Muzakar dengan melibatkan pasukan TNI dari Divisi Siliwangi, Kahar Muzakar meninggal 3 Februari 1965.

DI/TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang merupakan seorang mantan Anggota TNI dan berpangkat Letnan Dua dan menyatakan bahwa gerakannya merupakan bagian dari NII, Kartosuwirjo di Jawa Barat dan diberi nama Kesatuan Rakyat Yang Tertindas (RKYT) dan nama ini dimaksudkan untuk menarik simpati dari masyarakat. DI/TII Kalimantan Selatan berhasil ditaumpas pemerintah Republik Indonesia setelah Ibnu Hajar berhasil ditangkap pada bulan Juli 1963 dan dijatuhi hukuman mati.

Pemimpin DT/TII di Aceh adalah Daud Beureueh dan dia pernah menjabat sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewah Aceh waktu agresi militer Belanda pada pertengahan tahun 1947. Daud Beuereueh mengawali gerakannya dengan menyatakan Proklamasi Aceh sebagai bagian dari “Negara Islam Indonesia” di bawah pimpinan ImamKartosuwirjo. Pernyataan proklamasi dilakukan pada tanggal 20 September 1953. 

Pemberontak Andi Azis.

Andi Azis adalah mantan Kapten Tentara KNIL dan pernah menjabat sebagai Komandan Kompi APRIS di Makasar, latar belakang pemberontakan Andi Azis berkaitan dengan pembentukan APRIS. Andi Azis bersama pasukan KNIL menggabungkan diri dengan APRIS pada 30 Maret 1950 dan tidak lama kemudian pemerintah RIS mengirimkan sekitar Sembilan ratus pasukan TNI dari APRIS ke Makasar untuk menjaga keamanan dan pasukan TNI dipimpin oleh Mayor H.V. Worong.

Pasukan yang dipimpin Andi Azis melakukan serangn terhadap Markas TNI di Makasar dan menawan Panglima Teritorial Indonesia Timur yaitu Letkol A.Y. Mokoginta, TNI melakukan perlawanan sehingga terjadi pertempuran. Dan tindakan Andi Azis dijawab pemerintah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Pada tanggal 8 April 1950 pemerintah mengeluarkan ultimatum yang isinya Andi Azis untuk segera melaporkan diri ke Jakarta dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam waktu 4 X 24 jam.

2. Pada tanggal 26 April 1950 pemerintah mengirimkan ekspedisi yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang untuk menduduki pasukan Mayor H.V. Worong. 

Republik Maluku Selatan (RMA).

Pemberontak RMS didalangi oleh Dr. Christian Robert Steven Soumokil (mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur (NIT), latar belakang tindakannya adalah rasa ketidak puasannya jika Negara Indonesia Timur (NIT) harus kembali menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soumokil bekerja sama dengan Ir. Manusama dan Dr. Pattirajawane memproklamasikan Kemerdekaan Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon pada tanggal 25 April 1950. Pemberontak RMS mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Belanda dan Pasukan KNIL yang berada di Ambon.

Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) berusaha segera menumpas RMS, langkah pemerintah pertama melakukan jalan damai. Pemerintah Indonesia mengirimkan dr. Leimena untuk melakukan perundingan dengan RMS, tetapi ditolak oleh pihak RMS, dan ketika jalan damai sudah tidak mngkin dilakukan pemerintah RIS kemudian mengirimkan ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang.

Ekspedisi Militer yang menghadapi RMS terbagi dalam Operasi Senopati I dan II. Gerakan Senopati II berhasil menguasai Ambon pada tanggal 15 Nopember 1950, para pemberontak RMS melarikan diri ke Pulau Saparua dan pedalaman Seram. Pemberontak RMS melanjutkan pemberontakannya dengan pengacauan dan bergerilya sampai akhirnya Pimpinan RMS Dr. C.R.S. Soumokil tertangkap pada

tanggl 3 Desember 1963 dan pada sidang Mahkamah Militer Angkatan Darat di Jakarta tanggal 21 April 1964 dijatuhi hukuman mati, Ir. Manusama dan Dr. Pattirajawane berhasil melarikan diri ke Belanda.



Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Situasi Negara tidak menentu beberapa daerah di Sumatra dan Sulawesi merasa tidak puas dengan pembagian alokasi biaya pembangunan dari pemerintah pusat dan sikap itu didukung oleh beberapa Panglima Militer, dengan demikian PRRI dan Permesta dilatarbelakangi masalah otonomi dan perimbangan keuangan yang tidak memuaskan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemberontakan PRRI dan Permesta dimulai dengan pembentukan dewandewan daerah

berikut

:

a.

Dwan Banten di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.

b.

Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh M. Smbolon.

c.

Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.

d.

Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje

Sumual. Pada tanggAL 10 Pebruari 1958 Letkol Ahmad Husein mengeluarkan Ultimatum supaya Kabinet Juanda mundur, tetapi pemerintah tidak menanggapi, kemudian Ahmad Husein mengambil tindakan dengan memproklamasikan berdirinya PRRI/Permesta pada tanggal 15 Pebruari 1958 dan Perdana Menterinya adalah Syarifuddin Prawiranegara dengan pusat pemerintahan di Bukittinggi. Pemerintah melakukan Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Saptamarga, Operasi sadar dan Operasi Merdeka untuk menumpas pemberontakan PRRI.

Kemudian pada tanggal 29 Mei 1961 Ahmad Husein menyerahkan diri kepada pemerintah, diikuti pasukannya dan para tokoh PRRI yang lain. 

Pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)

Pemberontakan Permesta dipelopori oleh Lekol H.N. Ventje Sumual, pada saat itu dia menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium VII Wirabuana, pemerontakan terjadi di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Proklamasi Permesta terjadi di Makasar pada tanggal 1 Maret 1957. Tujuan pemberontak Permesta adalah memperjuangkan otonomi daerah yang seluas-luasnya dan menentang paham komunis yang berkembang di wilayah Republik Indonesia. Tokoh-tokoh Permesta adalah Kolonel A.E. Kawilarang, Letkol D.J. Sombo Sibagad, Kolonel Saleh Lahade, Mayor Runturambi dan Mayor Gerungan.