KOMUNIKASI POLITIK

KOMUNIKASI POLITIK 

1. PENDAHULUAN Komunikasi adalah salah satu bentuk kegiatan umat manusia yang paling penting.Tiada hari tanpa komunikasi.Tidak ada masyarakat manusia   yang tidak melaksanakan komunikasi, karena komunikasi adalah perlambang dari adanya kehidupan di dalam masyarakat.Dilihat dari sudut pandang ini, komunikasi dilihat dari artinya yang umum dan luas yaitu hubungan dan interaksi yang terjadi antara dua orang\pihak atau lebih. Interaksi tersebut terjadi karena seseorang menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk tertentu  yang diterima pihak lain yang menjadi sasarannya sehingga sedikit banyak akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku pihak dimaksud. Siapapun sebagai anggota masyarakat melakukan ini secara terus-menerus---kadang-kadang bahkan tanpa sadar--- termasuk mereka yang tidak mengerti makna konsep komunikasi.Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh semua anggota masyarakat kapan pun dan dimana pun di dunia ini.

Komunikasi

Dari gambaran ini ini tampak   yaitu

komunikasi

yang

terjadi

1

bahwa objek studi ilmu komunikasi ini--ini--dalam

masyarakat---merupakan

kegiatan

manusia yang amat penting. Masalah ini akan semakin penting artinya dalam mengkaji komunikasi politik.

Komunikasi

politik

mencakup

masyarakat

komunikasi politik tidak Politik 

keseluruhan. akan

sempurna

Studi bila

komunikasi antar pribadi tidak memperoleh tempat yang penting dalam studi tersebut. Meski harus diakui bahwa sebagian besar buku-buku teks yang membahas

komunikasi

politik

di

Amerika

Serikat

lebih

memusatkan

perhatiannya pada peranan media massa dalam komunikasi politik. Studi komunikasi politik mencakup dua disiplin dalam ilmu sosial: ilmu politik dan ilmu komunikasi (Maswadi Rauf:1990). Ia bisa dijadikan kajian oleh ilmuwan komunikasi juga oleh ilmuwan politik. Para ilmuwan politik beranggapan bahwa komunikasi politik termasuk objek studi ilmu politik karena pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi itu mempunyai ciri-ciri politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik/negara/pemerintahan dan komunikator serta komunikan yang terlibat di dalamnya bertindak dalam kedudukan mereka sebagai pelaku kegiatan politik .Para ilmuwan politik beranggapan bahwa komunikasi politik adalah gejala yang selalu ada dalam setiap sistem politik, seperti halnya para ilmuwan sosial

Komunikasi

lainnya yang beranggapan bahwa komunikasi sosial adalah gejala yang tak terpisahkan dari masyarakat.

2. PERKEMBANGAN STUDI KOMUNIKASI POLITIK.

Dalam ilmu politik, istilah komunikasi politik adalah relatif baru. Istilah tersebut mulai banyak disebut-sebut semenjak terbitnya buku Gabriel A. Almond yang amat berpengaruh di dalam buku The Politics of The Developing  Areas  pada tahun 1960. Almond berpendapat bahwa komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada di dalam sistem politik sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuwan politik untuk membandingkan berbagai sistem

Komunikasi Politik 

politik dengan latar belakang budaya yang berbeda. Arti penting sumbangan pikiran Almond terletak pada pandangannya bahwa semua sistem politik yang pernah ada di dunia ini--- yang sekarang dan yang akan ada nanti mempunyai persamaan-persamaan yang mendasar, yaitu adanya fungsi-fungsi fungsi-fungsi yang yang sama  yang dijalankan oleh semua sistem politik. Komunikasi politik adalah salah satu dari tujuh fungsi yang dijalankan oleh setiap sistem politik, sebagaimana dikatakan sendiri oleh Almond sbb: ´ All of the functions performed in the political system³political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication³are performed by means of  communication.µ(Maswadi communication.µ(Maswadi Rauf: 1990)

Kutipan di atas menunjukkan bahwa komunikasi politik bukanlah fungsi   yang berdiri sendiri akan tetapi merupakan proses penyampaian pesan-pesan  yang terjadi pada waktu keenam fungsi lainnya dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistem politik. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa fungsi komunikasi politik dapat

ditemukan ditemukan di dalam fungsi-fungsi sistem politik politik lainnya.

Namun

meskipun komunikasi politik mempunyai ciri seperti itu, tidaklah berarti bahwa komunikasi politik kecil peranannya; justru sebaliknya. Komunikasi politik adalah proses yang menentukan keberhasilan

fungsi ² fungsi fungsi yang yang lain,

sehingga keberhasilan penyampaian pesan-pesan dalam setiap fungsi itu menentukan keberhasilan pelaksanaan fungsi yang bersangkutan. Contoh aktual yang dapat dikemukakan disini adalah pelaksanaan fungsi pembuatan peraturan ( rule rule making ). ). Sudah teramat jelas di sini bahwa komunikasi memainkan peranan yang amat penting dalam proses pembuatan peraturan (undang-undang ataupun bentuk ketentuan peraturan lainnya). Si pembuat

peraturan/perundangan

dituntut

untuk

menjalin

hubungan, dan komunikasi yang baik antara sesama mereka.

kerjasama,

Komunikasi Po

lainnya yang beranggapan bahwa komunikasi sosial adalah gejala yang tak terpisahkan dari masyarakat.

2. PERKEMBANGAN STUDI KOMUNIKASI POLITIK.

Dalam ilmu politik, istilah komunikasi politik adalah relatif baru. Istilah tersebut mulai banyak disebut-sebut semenjak terbitnya buku Gabriel A. Almond yang amat berpengaruh di dalam buku The Politics of The Developing  Areas  pada tahun 1960. Almond berpendapat bahwa komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada di dalam sistem politik sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuwan politik untuk membandingkan berbagai sistem

Komunikasi Politik 

politik dengan latar belakang budaya yang berbeda. Arti penting sumbangan pikiran Almond terletak pada pandangannya bahwa semua sistem politik yang pernah ada di dunia ini--- yang sekarang dan yang akan ada nanti mempunyai persamaan-persamaan yang mendasar, yaitu adanya fungsi-fungsi fungsi-fungsi yang yang sama  yang dijalankan oleh semua sistem politik. Komunikasi politik adalah salah satu dari tujuh fungsi yang dijalankan oleh setiap sistem politik, sebagaimana dikatakan sendiri oleh Almond sbb: ´ All of the functions performed in the political system³political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication³are performed by means of  communication.µ(Maswadi communication.µ(Maswadi Rauf: 1990)

Kutipan di atas menunjukkan bahwa komunikasi politik bukanlah fungsi   yang berdiri sendiri akan tetapi merupakan proses penyampaian pesan-pesan  yang terjadi pada waktu keenam fungsi lainnya dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistem politik. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa fungsi komunikasi politik dapat

ditemukan ditemukan di dalam fungsi-fungsi sistem politik politik lainnya.

Namun

meskipun komunikasi politik mempunyai ciri seperti itu, tidaklah berarti bahwa komunikasi politik kecil peranannya; justru sebaliknya. Komunikasi politik adalah proses yang menentukan keberhasilan

fungsi ² fungsi fungsi yang yang lain,

sehingga keberhasilan penyampaian pesan-pesan dalam setiap fungsi itu menentukan keberhasilan pelaksanaan fungsi yang bersangkutan. Contoh aktual yang dapat dikemukakan disini adalah pelaksanaan fungsi pembuatan peraturan ( rule rule making ). ). Sudah teramat jelas di sini bahwa komunikasi memainkan peranan yang amat penting dalam proses pembuatan peraturan (undang-undang ataupun bentuk ketentuan peraturan lainnya). Si pembuat

peraturan/perundangan

dituntut

untuk

menjalin

hubungan, dan komunikasi yang baik antara sesama mereka.

kerjasama,

Komunikasi Po

Di samping itu,

komunikasi dengan dengan masyarakat (rakyat) perlu perlu pula

dijaga oleh para pembuat keputusan politik. Sebelum tahun 1960, ilmu politik ---mungkin juga ilmu komunikasi--tidak mengenal istilah komunikasi politik. Namun tidak berarti bahwa tidak ada studi-studi yang dilakukan oleh para ilmuwan sosial (ilmuwan politik, ilmuwan komunikasi ataupun psikolog) tentang masalah yang menjadi studi dari komunikasi politik dewasa ini. Kegiatan yang mempelajari materi komunikasi politik telah ada semenjak lama, walaupun tidak di bawah bendera komunikasi politik. Studi tentang tingkah laku pemilih, propaganda dan perang urat syaraf dan perubahan attitude  (sikap) dalam proses komunikasi telah diadakan semenjak lama. Semua studi tersebut telah meletakan dasar yang kokoh bagi pengembangan studi komunikasi politik.

3. CIRI-CIRI STUDI KOMUNIKASI POLITIK .

Ciri pertama komunikasi politik, dalam arti luas mengandung pengertian bahwa proses komunikasi tersebut dapat dapat

berlangsung di setiap lapisan

Komunikasi Politik 

masyarakat melalui saluran apa saja yang dapat dipergunakan dan tersedia. Olehkarena itu para ilmuwan politik menganggap media massa (surat kabar, radio, TV, dan film) sebagai salah satu saluran melalui mana kegiatan komunikasi politik dijalankan. Saluran tata muka dianggap sama pentingnya dengan saluran media massa . Hal ini terlihat dari konsep Almond dengan kawan-kawannya tentang komunikasi sebagaimana telah disinggung terdahulu. Masalah yang timbul dalam studi komunikasi politik menurut versi ilmu politik adalah bahwa studi komunikasi politik tidak tidak be rkembang dengan baik di dalam ilmu politik, meskipun para ilmuwan politik mengkaji sosialisasi politik, partisipasi politik dan peranan organisasi politik yang pada hakekatnya merupakan bidang kajian komunikasi politik. Ciri yang kedua dari studi komunikasi politik adalah pentingnya pandangan yang mengatakan bahwa arus komunikasi politik adalah arus dua arah: ke bawah, yaitu dari penguasa politik/pemerintah kepada rakyat; dan ke atas, yaitu dari rakyat kepada penguasa politik/pemerintah. Ciri studi komunikasi politik versi ilmu politik semakin penting artinya, karena penekanan yang diberikan kepada peranan media massa, yang berarti dari atas ke bawah.

4. PARADIGMA HAROLD LASSWELL 

Komunikasi Politik 

Ilmuwan politik Harold Lasswell, Lasswell, mengemukakan bahwa cara yang mudah untuk melukiskan suatu tindakan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Who ----------- siapa ? Says what ---------- mengatakan apa ? To Whom ---------- kepada siapa ? With what channel ---------- dengan saluran apa ? With what effect ----------- dengan akibat apa ? Pertanyaan

tersebut

di

atas

mengidentifikasi

unsur-unsur unsur -unsur

atau

komponen-komponen yang biasa terdapat pada komunikasi, yaitu : sumber atau

Komunikasi Politik 

komunikator, penerima (komunikan), pesan (message  (message ), ), saluran (channel  (channel ) dan tanggapan atau effect . ´Baik diuraikan dalam teori pengalihan informasi yang sangat canggih, maupun dalam pandangan sosiopsikologis yang provokatif, kelima dasar Lassewll ini menyajikan cara yang berguna untuk menganalisis komunikasi.µ (Dan Nimmo, 1993 :13) Meskipun sebagaimana

demikian,

adanya,

agak

memang terlalu

rumus

Lasswell

sederhana

untuk

bila

digunakan

mengorganisasi

pembicaraan mengenai komunikasi politik dan opini publik. Namun kiranya dengan sedikit memodifikasi, paradigma ini sudah memadai sebagai rujukan untuk membahas komunikasi politik. Siapa komunikator politik, mengatakan apa dengan saluran apa, kepada siapa dan dengan akibat apa akan dibahas satu persatu setelah uraian apa itu komunikasi politik.

5. PENGERTIAN KOMUNIKASI POLITIK. Drs. Soemarno, AP. SH. Dalam bukunya Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik mengutip beberapa pengertian komunikasi politik dari beberapa pakar antara lain dari : a) Astrid S. Susanto, Phd, merumuskan definisi komunikasi politik dalam bukunya ´Komunikasi ´Komunikasi Sosial di Indonesiaµ Indonesia µ sbb : ´Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatusanksi yangditentukan bersama oleh lembagalembaga politik.µ (1989: 9).

b) Dr. Rusadi Kartaprawira, SH. Dalam buku ´´Sistem Sistem Politik di Indonesiaµ Indonesiaµ , melihat komunikasi politik pada kegunaannya yaitu :

Komunikasi Politik 

´

Untuk

menghubungkan pikiran p olitik yang hidup dala m masyarakat,

 baik Intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik  pemerintah.µ (1983: 64). c)

Soemarno. Ap. Drs., SH. menyatakan bahwa jika dilihat dari tujuan politik an sich (semata-mata) maka: ´Hakekat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideologi tertentu di dalam rangka menguasai atau memperoleh kekuasaan, dan dengan kekuasaan mana tujuan pemikiran politik dan ideologi tsb, dapat diwujudkan.µ

Komunikasi Politik 

(1989: 9).

Dr. Astrid mengungkapkan lebih lanjut bahwa ´komunikasi politik merupakan suatu kegiatan pra politik, melalui kegiatan mana akan terjadilah realisasi penghubungan atau pengkaitan masyarakat dengan lingkup negara.µ (1989: 10)   Jadi, komunikasi politik merupakan sarana pendidikan politik dan sosialisasi politik dalam hubungannya dengan kehidupan kenegaraan. Selanjutnya, kegiatan komunikasi politik tidak hanya dilakukan secara internal di dalam negeri suatu negara, tetapi juga dilakukan secara external dalam hubungan dengan negara-negara lain. Komunikasi tersebut dikenal dengan komunikasi politik internasional, yang intinya menunjukkan kegiatan komunikasi yang

dilakukan oleh suatu negara untuk mempengaruhi tingkah laku politik

negara lain. Bertolak dari pendapat para pakar tersebut di atas, jelaslah bahwa komunikasi politik memiliki lingkup pembahasan yang cukup luas. Ia bukan hanya membahas bagaimana komunikasi dapat

dipergunakan untuk tujuan politik dan memperoleh kekuasaan secara

internal,

namun membahas bagaimana suatu sistem berlangsung dan dapat

dipertahankan serta dialihgenerasikan. Di samping itu bagaimana komunikasi itu dapat digunakan untuk mempengaruhi negara lain dalam mencapai tujuan politik negara ybs. Atau minimal dapat mewujudkan suatu hubungan yang saling menguntungkan di antara dua negara atau lebih. Bertolak dari definisi-definisi di atas, pada intinya dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi tersebut dapat mengikat semua kelompok atau warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Sedangkan bila dilihat dari tujuan politik ´an sichµ, maka hakekat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideologi tertentu di dalam rangka menguasai dan atau memperoleh

Komunikasi Politik 

kekuasaan untuk dapat mewujudkan tujuan pem ikiran politik dan ideologi sebagaimana yang diharapkan. (Menpen: ·90)

Komunikasi Politik 

Sebagaimana terdapat dalam komunikasi pada umumnya, komunikasi politik

pun

terdiri

dari

komponen-komponen:

komunikator,

komunikan,

message  (pesan), media dan pengaruh (efek). Komponen-komponen tersebut di bidang komunikasi politik terdapat di dalam dua situasi politik atau struktur politik, yaitu berada pada suprastruktur politik dan I nfrastruktur politik. Beberapa komponen yang terdapat dalam suprastruktur politik terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu yang berada pada lembaga legislatif, eksekutif dan lembaga

yudikatif.

Di

lain

pihak

komponen-komponen

yang

berada

di

masyarakat atau infrastruktur politik terbagi dalam asosiasi-asosiasi, antara lain: 1)

Partai politik  (  political party) 

2)

Kelompok kepentingan ( interest group) 

3)

Para tokoh politik  political (  figures) 

4)

Media komunikasi politik ( media of political communication ) dan sebagainya. Dengan demikian, dalam sistem politik komunikasi berfungsi sebagai

penghubung antara situasi kehidupan politik yang ada pada suprastruktur politik ( The Govermental political sphere)  dengan situasi

kehidupan dalam infrastruktur

politik ( Socio political sphere).

6. KOMUNIKATOR dan KOMUNIKAN POLITIK. Komponen yang paling menentukan dalam setiap bentuk kegiatan komunikasi yaitu komunikator dan komunikan. Karena tanpa kedua komponen tersebut tidak akan terjadi komunikasi. Pertanyaannya sekarang, siapa saja  yang termasuk ke dalam komunikator dan komunikan politik itu ?. Komunikator politik dapat dikenali dari ciri-ciri komunikator pada umumnya yaitu: (a) Pihak yang pertama²tama mempunyai inisiatif. (b) Pihak yang mempunyai ide atau gagasan; yang akan disebarluaskan. (c) Pihak yang mula pertama mengajak berkomunikasi. (d) Pihak yang bermaksud mempengaruhi, mengubah dan membentuk sikap, pendapat dan tingkah laku orang lebih baik secara perorangan maupun kelompok. Bertolak dari ciri-ciri tersebut di atas, maka Drs. Soemarno, Ap. S.M. dalam

bukunya

´Dimensi-dimensi

politikµ

mengatakan

yang

menjadi

komunikator politik adalah pemerintah, karena ia sebagai pemegang inisiatif  untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan, terutama di negara-negara   yang sedang berkembang. Kemudian dijelaskan lebih lanjut, yang menjadi komunikan komunikasi politik

ialah keseluruhan lapisan masyarakat, baik

  yang

berdiri

sendiri

maupun

yang

tergabung

dalam

bentuk

asosiasi,

perkumpulan atau kelompok-kelompok tertentu. Menurut

Dr

Astrid, komunikator dan komunikan itu harus saling

mengisi dan merupakan interdependensi yang positif, sehingga komunikasi berjalan dengan harmonis. Dalam proses komunikasi, pada saat tertentu komunikan bisa berganti peran

menjadi

komunikator

dan

yang

semulakomunikator

bisa

menjadi

komunikan tergantung dari pihak mana yang pertama mempunyai inisiatif, gagasan, mengajak berkomunikasi dan mempengaruhi. Berbeda dengan Drs. Soemarno, berikut ini akan diuraikan pendapat dari Dan Nimm o.

7. KOMUNIKATOR POLITIK (WHO )

Komunikasi Politik 

7.1. Siapa Komunikator politik ?

Para komunikator politik, dibandingkan dengan warga negara pada umumnya,

suka ditanggapi lebiih sungguh-sungguh bila mereka berbicara

atau berbuat. Sehubungan dengan itu, di sini kita akan mengidentifikasi tiga kategori para komunikator politik ini, kemudian akan meninjau unsur-unsur dan segi-segi pokok peran mereka sebagai pemim pin politik. Untuk keperluan itu, Dan Nimmo mengidentifikasinya menjadi tiga kategori : (1) politikus yang bertindak sebagai komunikator politik, ( 2) komunikator profesional dalam politik, dan (3) aktivis atau komunikator paruh waktu ( part-time  ). 1)

Politikus adalah ´orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintah harus dan memang berkomunikasi tentang politik: tidak peduli apakah

mereka

dipilih,

ditunjuk,

atau

pejabat

karier

dan

tidak

mengindahkan apakah jabatan itu eksekutif, legislatif, atau yudikatif.µ Meskipun politikus melayani beraneka ragam tujuan dengan berkomunikasi, ada dua hal yang menonjol. Daniel Katz menunjukkan bahwa pemimpin politik mengarahkan pengaruhnya ke dua arah: 1)mempengaruhi alokasi ganjaran,

2)

mengubah struktur sosial yang ada atau mencegah perubahan.

Dalam hal yang pertama, politikus itu berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok, pesan-pesan politik itu mengajukan dan atau melindungi tujuan kepentingan politik; artinya komunikator politik mewakili kepentingan kelompok. Sebaliknya, politikus yang bertindak sebagai ideolog tidak begitu terpusat perhatiannya untuk mendesakkan tuntutan seseorang anggota kelompok;

ia

kebijakan

yang

mendukung

lebih

menyibukkan

lebih

perubahan

luas,

dirinya

untuk

mengusahakan

revolusioner.

Jadi

menetapkan

reformasi, ideolog

dan itu

tujuan bahkan

terutama

berkomunikasi untuk membelokkan mereka kepada suatu tujuan tertentu,

bukan mewakili kepentingan mereka dalam gelanggang tawar-menawar dan mencari kompromi. Pertanyaannya sekarang adalah siapakah polikus utama yang bertindak sebagai komunikator politik yang menentukan politik pemerintah suatu negara?. Yang pertama adalah para pejabat pemerintah, baik yang dipilih maupun

yang

diangkat,

yang

secara

tetap

berkomunikasi

mengenai

sejumlah besar masalah, subyek, dan materi politik yang beraneka ragam. Mereka yang termasuk dalam kategori ini ialah para pejabat eksekutif, legislator dan para pejabat yudikatif. Yang kedua adalah para politikus tingkat nasional yang secara tetap berkomunikasi tentang sejumlah terbatas masalah yang ralatif sempit, yang oleh James Rosenau disebut pembuat opini nasional. Diantara kelompok ini antara lain: Sekretaris Jendral, 17

Direktur Jendral berbagai departemen dan sejenisnya. Ketiga adalah politikus yang tidak memegangjabatan dalam pemerintahan; mereka pun komunikator politik mengenai masalah-masalah

yang memiliki ruang

lingkup nasional dan non nasional, masalah jangkauannya luas dan sempit.   Jika ditarik kesimpulan, banyak jenis politikus yang bertindak sebagai komunikator politik, sama banyaknya dengan politikus dan dapat kita klasifikasikan mereka sebagai (1) di dalam atau di luar jabatan pemerintah, (2) berpandangan nasional atau subnasional dan (3) beurusan dengan masalah ganda atau masalah tunggal. 2)

Profesional sebagai Komunikator politik. Komunikator profesional mencari nafkahnya dengan berkomunikasi, apakah ia di dalam atau di luar politik. Komunikator profesional adalah peranan sosial yang relatif baru, suatu hasil sampingan dari revolusi komunikasi yang sedikitnya dua dimensi utama: (a) munculnya media massa  yang melintasi batas-batas rasial, etnis, pekerjaan, wilayah dan kelas untuk meningkatkan kesadaran identitas nasional; dan (b) perkembangan serta media khusus (seperti majalah untuk khalayak khusus, stasiun radio, dsb)

18

  yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan. Menurut

James

Carey,

komunikator

profesional

adalah

´seorang

makelar simbol, orang yang menerjemahkan sikap, pengetahuan dan minat suatu komunitas yang berbeda tetapi menarik dan dapat dimengertiµ. Komunikator profesional menghubungkan golongan elit dalam organisasi atau komunitas manapun dengan khalayak umum. Komunikator profesional adalah

manipulator

dan

makelar

simbol

yang

pemimpin satu sama lain dan dengan para pengikut.

menghubungkan

para

Perangkat profesional mencakup: 1)Jurnalis meliputi reporter yang bekerja pada koran, majalah, radio, televisi atau siapapun yang berkaitan dengan

media

berita

dalam

pengumpulan,

persiapan,

penyajian

dan

penyerahan laporan peristiwa. 2) Promotor adalah orang yang dibayar untuk mengajukan kepentingan langganan tertentu, seperti agen publisitas, PRO pada instansi pemerintah maupun swasta, personel periklanan, manajer kampanye

dan

pengarah

publisitas

kandidat

politik,spesialis

teknis

(kameramen, produser, sutradara film, pelatih pidato, dsb) yang bekerja untuk kepentingan kandidat politik. 3)

Komunikasi Politik

19

Aktivitas sebagai komunikator Politik. Mereka yang termasuk ke dalam golongan ini: Pertama, terdapat juru bicara bagi kepentingan yang terorganisir. Pada umumnya orang ini tidak memegang atau mencita-citakan jabatan pada pemerintahan. Jubir biasanya bukan profesional dalam komunikasi, namun ia cukup terlibat baik dalam politik maupun dalam komunikasi, sehingga bisa disebut aktivis politik dan semi profesional dalam komunikasi politik. Ia berbicara untuk kepentingan   yang terorganisasi dan merupakan peran politikus yang menjadi wakil partisan, yakni mewakili tuntutan anggota suatu organisasi dan tawar menawar untuk hal-hal yang menguntungkan. Sebagaimana politikus dan profesional, juru bicara kepentingan yang terorganisasi beroperasi pada tingkat

nasional

berganda 20

dan

maupun

subnasional

tunggal.

Kedua,

serta

menangani

jaringan

masalah-masalah

interpersonal

mencakup

komunikator politik utama, yaitu ´pemuka pendapatµ (opinion leader ); yaitu orang yang suka dimintai petunjuk dan informasi tentang sesuatu hal oleh anggota masyarakat serta senantiasa dihormati. Mereka

senantiasa

tampil

dalam

dua

hal:

(1)

Mereka

sangat

mempengaruhi keputusan orang lain, artinya mereka meyakinkan orang lain dalam cara berpikir, (2) Mereka meneruskan informasi politik dari massmedia kepada masyarakat umum, dengan istilah lain disebut ´komunikasi dua tahap.µ Artinya pemuka pendapat memperoleh informasi dari massmedia (radio, TV, film, media cetak) lalu mereka meneruskan informasi tsb. kepada penduduk yang kurang aktif. Kesimpulan: siapakah yang menjadi komunikator politik utama itu? Ada tiga macam yang terpenting, yaitu :

21

politikus, profesional dan aktivis.

7. 2.

Komunikator Politik sebagai Pemimpin Politik.

7. 2. 1. Definisi dan Teori Kepemimpinan

Sebelum membahas komunikator politik sebagai pemimpin pollitik akan dikemukakan dahulu definisi kepemimpinan dan teori -teori kepemimpinan.

(a)

Definisi Kepemimpinan. Banyak sekali definisi kepemimpinan itu, tapi di sini hanya akan mengemukakan

beberapa

saja

yang

lebih

dekat

dengan

topik

pembahasan kita. Katz dalam buku Paterns of Leadership mengatakan: ´Proses ketika seorang individu secara konsisten menimbulkan lebih banyak pengaruh daripada orang lain dalam melaksanakan fungsi-fungsi kelompok.µ Lain lagi dengan Ralph M. Stogdill mengatakan bahwa: ´Kepemimpinan

melibatkan

proses

kelompok,

pengaruh,

persuasi,

pencapaian tujuan, interaksi, peran-peran yang diperbedakan, dan pembentukan struktur dalam kelompok-kelompok.µ

22

Meskipun terdapat beranekaragam definisi kepemimpinan, menurut Dan

Nimmo

ada

konsensus

umum

bahwa:

´Kepemimpinan

(dan

akibatnya yang tidak dapat dipisahkan: kepengikutan) adalah suatu hubungan diantara orang-orang di dalam suatu kelompok yang di dalamnya satu atau lebih orang (pemimpin) mempengaruhi yang lain ( pengikut) di dalam setting tertentu.µ (b)  Teori-teori Kepemimpinan.   Terdapat empat teori yang mendominasi kepustakaan menurut Gibb dalam

bukunya

Leadership ,

yaitu:

Pertama

berpendapat

bahwa

pemimpin berbeda dari massa rakyat karena mereka memiliki ciri dan sifat tersendiri yang sangat dihargai. Suatu variasi dari tema ini ialah teori orang besar, yakni bahwa orang yang memiliki keinginan, sifat, dan kemauan

istimewa

muncul

sewaktu-waktu

dalam

sejarah

dan

ditakdirkan untuk melakukan hal-hal yang besar, seperti Napoleon, Gandhi, dll. Variasi kedua jenis pemimpin yang keranjingan sifat-sifat tertentu yang membuatnya tersendiri seperti manusia ulung, pahlawan dan pangeran. Kedua, yakni teori konstelasi sifat. Dalam teori ini pemimpin memiliki sifat-sifat yang sama dengan yang dimiliki oleh siapapun, tetapi memadukan sifat-sifat ini dalam sindrom kepemimpinan   yang membedakannya dari orang lain. Misalnya pemimpin itu menonjol karena lebih tinggi, lebih besar, lebihi bersemangat, lebih percaya diri, 23

tenang, dsb. Ketiga, yakni teori Situasionalis yang berpendapat bahwa waktu, tempat dan keadaan menentukan siapa yang memimpin dan siapa

pengikutnya.

interaksi

Keempat,

kepribadian

para

ialah

pemimpin

pemimpin

yang

dengan

merefleksikan

kebutuhan

dan

pengharapan para pengikut, karakteristik dan tugas kelompoknya serta situasi. 7. 2. 2. Komunikator Politik sebagai Pemimpin Politik.

Pemimpin dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yakni:

a) Pemimpin Organisasi. Bagi komunikator politik, untuk menjadi pemimpin politik ia harus berperilaku sebagaimana yang diharapkan dari seorang pemimpin. Pengikut mengaitkan kepemimpinan dengan orang yang sesuai dengan pengertian mereka tentang apa pemimpin itu. Beberapa komunikator merupakan pemimpin karena posisi yang diduduki mereka di dalam struktur sosial atau kelompok terorganisasi yang ditetapkan dengan

24

 jelas. Komunikator seperti itu kita sebut pemimpin organisasi. b) Pemimpin Simbolik. Komunikator Politik yang merupakan pemimpin karena arti yang ditemukan orang d dalam dirinya sebagai manusia kepribadian, tokoh  yang ternama, dsb. Diberi nama pemimpin simbolik. Dari komunikator politik utama yang telah dilukiskan lebih dahulu, hanya pemuka pendapat (opinion leader) yang bekerja melalui keakraban  yang disediakan oleh jaringan komunikasi interpersonal berada terutama di luar struktur organisasi yang diformalkan. Karakteristik sosial pemimpin politik yang membedakan dari populasi umum antara lain : tingkat keterlibatan politik, kepercayaan politik, nilai dan pengharapan serta pengaruhnya terhadap pembuatan kebijakan. Komunikator politik yang menjadi pemimpin organisasi pemerintah tidak dipilih secara acak dari populasi umum. Mereka direkrut dari pengelompokkan yang lebih kecil lagi; yang memenuhi syarat, yang mampu, partisipan, konsisten, dll. Pemimpin simbolik muncul jika komunikator melakukan tindakan Komunikasi   yang Politik dramatik,

25 secara selektif mengumpulkan kesan dari tanggapan

khalayak, kemudian menyesuaikan diri dan atau berusaha keras untuk berbuat sesuai dengan kesan rakyat. Setiap pemimpin simbolik membina beberapa ´reputasi keistimewaanµ yang memungkinkannya ´menyimpang dari yang biasaµ pada suatu tingkat komunikasi.

8. PEMBICARAAN/PESAN POLITIK (SAYS WHAT) Satu hal yang menonjolkan seseorang sebagai ´komunikator politikµ, apakah pemimpin itu politikus, profesional atau warga ne gara yang aktif (aktivis) ialah

ia

berbicara

komunikator

politik.

Kembali

ke

paradigma

Harold

Laswell,

bagi

ini (who atau siapa) yang ´mengatakanµ (says what), maka

pembicaraan tentang komunikasi politik ´mengatakan ´ (says what) itu berisi pembicaraan atau pesan-pesan politik.

a.1.

Apa yang membuat sesuatu pembicaraan itu menjadi pembicaraan

politik? Komunikasi Politik

26

Sebagaimana telah disinggung di muka bahwa salah satu definisi politik adalah ´kegiatan orang-orang dalam mengatur perbuatan mereka dalam kondisi konflik sosial, yakni usaha untuk merundingkan penyelesaian perselisihan yang dapat mereka terima.µ Negosiasi politik bertujuan mencapai pengertian bersama diantarapihak-pihak

tentang

apa

makna

syarat-syarat

persetujuan

yang

diterima. Menurut Davis V. J. Bell, ada tiga jenis kepentingan pembicaraan yang mempunyai kepentingan politik yang pasti dan jelas sekali politis, yaitu: pembicaraan kekuasaan, pembicaraan pengaruh, dan pembicaraan otoritas. (Dan Nimmo, 1993: 75) 1) Pembicaraan kekuasaan mempengaruhi orang lain dengan ancaman atau   janji. Kunci pembicaraan kekuasaan ialah bahwa seseorang mempunyai cukup kemampuan untuk mendukung janji maupun ancaman, dan orang lain mengira bahwa pemilik kekuasaan itu akan melakukannya. Jadi, janji, ancaman, penyuapan dan pemerasan adalah alat tukar pada komunikasi kekuasaan berdasarkan pada kemampuan memanipulasi sanksi positif atau negatif. 2)

Pembicaraan

pengaruh

tanpa

sanksi-sanksi

seperti

tersebut

di

atas.

Memberi pengaruh (karena prestise atau reputasinya) dengan berhasil memanipulasikan Komunikasi Politik kemungkinan

persepsi

atau

pengharapan

orang

lain

terhadap

mendapat untung atau rugi. Pada27komunikasi pengaruh alat

tukar komunikasinya ialah nasihat, dorongan, permintaan dan peringatan. 3) Pembicaraan otoritas adalah pemberian perintah. Yang dianggap sebagai penguasa

yang

sah

adalah

suara

otoritas

dan

memiliki

hak

untuk

dipengaruhi. Sumber pengesahan sama dengan sumber otoritas, yaitu antara lain : keyakinan religius, sifat-sifat supernatural, daya tarik pribadi, adat , kebiasaan, kedudukan resmi, dll. a.2. SPEAKING cara mudah untuk mengingat. SPEAKING adalah huruf-huruf akronim dari : Setting, Participate, Ends, Act sequence, Keys, Instrumentalities, Norms, Genres. Pergeseran unsur manapun menurut Dell Hymes, bisa menunjukkan perubahan tujuan, strategi atau maksud wacana politik. a. Setting atau scene  (suasana); komunikasi terjadi dalam periode, tempat dan lingkungan khas; ia bisa formal atau informal, suram, ceria dsb. Suatu ucapan di dalam sebuah setting bisa diinterpretasikan berbeda dalam setting Komunikasi Politik  yang lain.

28

b. Participants  (peserta); setiap pihak menanggapi suatu pesan yang diberikan, dengan penuh makna. Misalnya tambahkan seseorang partisipan, maka

makna bersama tentang sesuatu pesan yakni lambang signifikan akan berubah. c.

E nds  (tujuan) ; Pembicaraan politik biasanya mengharapkan suatu hasil sebagai pusat perhatiannya, suatu tujuan yang dipillih dalam pikiran pesertanya. Suatu pergeseran dalam tujuan dapat mengubah makna dan tanggapan terhadap pesan.

d. Act sequence  (urutan tindakan) ; Komunikasi diskursif (berpindah -pindah atau melompat-lompat) tertulis dan lisan serta bentuk umum bahasa nondiskursif terjadi sebagai urutan ucapan dan tindakan,. Gangguan pada urutan itu dapat mengacaukan tanggapan yang bermakna. e.

K ey  (kunci) : mengacu kepada jenis vokal dan fasial dari pernyataan nonverbal. Hal-hal seperti nada dan tingkah laku dapat mendukung atau bahkan meniadakan isi verbal suatu pesan.

f.

I nstrumentalities  ( instrumentalitas) : ini mengacu kepada tipe bahasa suatu komunitas bahasa. Ia dapat menyiratkan suatu jargon khusus dari suatu

Komunikasi Politik

29

kelompok. g. N orms  (norma)

:

Kaidah-kaidah

yang

tidak

diucapkan

menentukan

komunikasi ² jarak ketika orang bertatap muka, hubungan pandangan diantara mereka, kaidah tata bahasa, dan sebagainya. h. Genres  (genus) : Mengacu kepada kategori-kategori tindakan komunikasi ²  pidato, do·a, guraman, peribahasa, penyelidikan, ucapan salam, ucapan perpisahan

dsb.

Misalnya

istilah

´kawanku

sebangsaµ

adalah

genus

ritualistik yang dinyatakan untuk mengidentifikasikan bahwa si pembicara sebagai ´salah seorang anakµ bangsa itu.

PENGGUNAAN PEMBICARAAN POLITIK

Pembicaraan politik adalah suatu wacana dinamik dari kekuasaan, pengaruh dan kewenangan yang mendamaikan pertikaianmelalui kegiatan simbolik (kata-kata politik). Pembicaraan politik menyelesaikan konflik sosial dengan Komunikasi Politik

30

menegosiasikan definisi makna kata-kata yang diperselisihkan (semantika) dan aturan

permainan

kata-kata

(sintaktika).

Untuk

melengkapi

uraian

tentang

pembicaraan politik untuk meyakinkan dan membangkitkan massa, autoritas sosial dan ungkapanpersonal.  A. MEYAKINKAN DAN MEMBANGKITKAN MASSA .

Edelmam menulis: ´Diantara makhluk hidup, hanya manusia yang merekontruksi kehidupan masa lalunya, mempersepsi kondisi masanya sekarang, dan

mengantisipasi

masa

depannya

melalui

lambang-lambang

yang

mengikhtisarkan, menyaring, memadatkan, mendistorsikan, memindahkan, bahkan menciptakan apa yang oleh inderanya dijadikan perhatiannya.µ Lambang membuat

kehidupan

menjadi bermakna, lambang politik pun membuat kehidupan politik

menjadi bermakna. Karena lambang membuat pengalaman bermakna dan karena itu menimbulkan keputusan, lambang terutama berguna sebagai piranti retorik dalam perjuangan di antara kepentingan-kepentingan sosial untuk memperoleh material. Singkatnya, kelompok pemerintah dan swasta membuat struktur dan membatasi pembicaraan politik demi kebaikan kepentingan-kepentingan khusus dan dilaksanakan dua cara pokok: 1. Jaminan.

Para

pemimpin

politik

menggunakan

simbol-simbol

untuk

memberikan jaminan kepada rakyat bahwa masalah sedang diatasi, meskipun sebetulnya relatif kecil yang telah dicapai oleh kebijakan yang berlaku. Kepentingan swasta dan pemerintah menggunakan suatu variasi dari apa yang oleh

Bentley

disebut

´Struktur

pikiran

bahasaµ

untuk

memperbesar

keuntungannya. Bentuk struktur pikiran bahasa yang banyak digunakan adalah: a. Eufemisme, yaitu istilah yang tidak ofensif sebagai pengganti istilah yang dianggap tegas secara ofensif. Maksudnya agar aktualitas yang jelek itu menjadi diterima secara lingualistik. Contoh: Penaikkan harga menjadi penyesuaian harga, sogokan menjadi sumbangan yang tak diminta, penjara menjadi rumah permasyarakatan, ditahan menjadi diamankan, dll b. Puffery. Kata ini berasal dari ´to puffµ yang berarti meniup, membesarbesarkan, atau menyatakan secara berlebihan masalah penilaian dan opini subyektif dalam menaksir selera keindahan, kesenangan, popularitas, keawetan, dan sifat-sifat serupa. Contoh di bidang periklanan : µRinso mencuci sendiriµ, ´Bayer bekerja secara ajaibµ. Puferry di bidang politik pun

Komunikasi Politik

32

banyak kita temukan seperti : Bangsa kita adalah bangsa pelaut, bangsakita adalah bangsa yang peramah di dunia, bangsa kita adalah bangsa yang pemberani

buktinya

merebut

kemerdekaan

cukup

dengan

semangat

berjuang dan bambu runcing. c.

Metafora. Metafora adalah piranti bahasa yang menerangkan sesuatu yang tidak dikenal dengan mengidentifikasikannya dengan sesuatu yang lebih langsung, jelas dan dikenal. Dalam pembicaraan politik, metafora meminta perhatian diusulkan,

kepada

hasil-hasil

sementara

disembunyikan.

yang

diinginnkan

akibat-akibatnya

Contoh:

yang

yang

ditonjolkan

dari

kurang hasil-hasil

kebijakan

yang

menguntungkan pembangunan,

sementara korupsi dan kolusi tidak disinggung-singgung. 2.

Penggerak. Bentuk bahasa, kebijakan, lembaga dan tindakan para pemimpin politik melaksanakan fungsi kedua, yaitu melayani kepentingan pemerintah dan swasta dengan selubung jaminan publik. Mereka juga menggerakkan dan memobilisasi dukungan untuk bertindak. Contoh, pada sat -saat terancam :

Komunikasi Politik

33

perang, krisis ekonomi, keadaan darurat, - imbauan untuk berkorban dapat membujuk warga negara untuk menerima atau mendukung. Mitos dan ritual adalah dua bentuk kata yang sangat penting dalam menggerakkan publik. Misalnya mitos tentang semangaat dan jiwa juang · 45, semangat dan jiwa orba .

B. AUTORITAS SOSIAL .

Piranti bahasa yang membantu kelompok-kelompok pemerintah dalam meningkatkan

kepentingan

material

khusus

mereka,

juga

penting

dalam

mengusahakan agar rakyat tunduk kepada autoritas. Pada akhirnya piranti-piranti itu akan menciptakan dan memperkuat kepercayaan, perasaan dan pengharapan bahwa beberpa orang mmepunyai hak untuk memerintah karena mereka lebih patut daripada yang lain. Bentuk kata utama yang lain dari kata-kata tsb. Di atas  yang membangun hubungan antara pembicaraan dan status: a. Labeling atau labelisasi adalah penerapan kata-kata ofensif kepada individu, kelompok atau kegiatan. Misal ´anti kemapananµ, ´decidentµ, ´anti orde baruµ, phobi, dll. Komunikasi Politik 34 b. Asosiasi, merupakan penyamaan sebuah kata yang menunjukkan sifat-sifat

negatif atau positif terhadap orang, kelas, atau perangkat tindakan. Contoh kata hitam diasosiasikan dengan kotor, mengerikan, gelap dan jahat, seperti ´lembah hitamµ = dunia pelacuran, dll. Mengasosiasikan kata putih dengan kemurnian, kesucian, dan kebersihan. Kata merah diasosiasikan dengan berani, gagah, dll. Misalnya warna bendera negara RI merah putih diasosiasikan berani untuk membela kebenaran.

PERSUASI POLITIK (Propaganda, periklanan dan retorika) Pengertian dan Karakteristik Pengertian. y

Persuasi adalah suatu tindakan yang berdasarkan segi-segi psikologis, yang dapat membangkitkan kesadaran individu. (Oemi Abdurrachman, MA, 1989: 62).

Persuasi adalah y Komunikasi Politik

usaha yang didasari untuk mengubah sikap, kepercayaan, 35

atau perilaku orang me lalui tranmisi pesan ( Dan Nimmo, 1993: 119) Karakteristik. 1) Persuasi biasanya melibatkan tujuan atau persuasi adalah komunikasi yang bertujuan atau berkepentingan. 2)

Persuasi itu bersifat dialektis, artinya persuasi adalah proses timbal balik   yang di dalamnya komunikator dengan sengaja atau tidak, menimbulkan perasaan responsif kepada orang lain.

3) Bentuk tanggapan dan yang paling kentara ialah tindakan-tindakannya berisi ungkapan opini yang merefleksikan perubahan dalam persepsi, kepercayaan, nilai dan pengharapan.

A. Persuasi politik sebagai propaganda.

y

Propaganda sebagai komunikasi yang digunakan oleh suatu kelompok terorganisasi yang ingin menciptakan partisipasi aktif atau pasif dalam tindakan-tindakan dipersatukan

suatu

secara

massa

psikologis

yang

terdiri

melalui

dari

individu-individu,

manipulasi

psikologis

dan

digabungkan di dalam suatu organisasi. (Jacques Ellul, 1993: 123)

Komunikasi Politik

y

36

Ciri-ciri propaganda: 1. Komunikasi satu kepada orang banyak, 2.

Beroperasi terhadap orang-orang yang mengidentifikaasi diri mereka sebagai anggota kelompok,

3. Sebagai mekanisme kontrol sosial dengan menggunakan persuasi untuk mencapai ketertiban. y

  Jadi propaganda adalah suatu syarat mekanisme kontrol sosial dengan menggunakan

lambang

untuk

meningkatkan

ketertiban

sosial

melalui

kepercayaan bersama, nilai yang diakui bersama, dan pengharapan yang saling lingkup.

Tipe-tipe propaganda a. Propaganda yang disengaja yaitu dengan sengaja mengindoktrinasi komunikan dengan pandangan-pandangan tertentu. Contoh: Guru ekonomi dengan sengaja mengidoktrinasi siswa dengan pandangan Marxis. Politikyang b. Komunikasi Propaganda

tidak

disengaja,

yaitu

37 jawaban

spontan

dari

suatu

pertanyaan dengan menunjukkan segi-segi positif dari suatu pandangan tertentu.

Contoh:

ketika

guru

ekonomi

menjawab

spontan

pertanyaan

siswanya dengan menunjukkan segi-segi positif ajaran Marxiz.

Leonard Doob membedakan propaganda menjadi : 1. Propaganda yang tersembunyi, yaitu propagandis menyelubungi tujuan yang sebenarnya. Misalnya ketika seorang presiden menyelenggarakan konferensi pers dengan cara mengembalikan pertanyaan wartawan agar menguntungkan baginya.

2.

Propaganda terang-terangan menyiapkan tujuan yang sebenarnya. Contoh : ketika kandidat anggota DPR secara terang-terangan berusaha

memperoleh

suara dalam pemilu.

Jacques Ellul membedakan propaganda menjadi;

a. Propaganda

politik,

pemerintah, parpol Komunikasi Politik

yaitu

propaganda

yang

melibatkan

usaha-usaha

atau golongan yang berpengaruh untuk mencapai tujuan 38

strategis atau taktis. b. Propaganda sosiologis, biasanya kurang kentara dan lebih berjangka panjang. Melalui propaganda ini orang disuntik dengan suatu cara hidup, suatu ideologi berangsur-angsur merembes ke dalam lembaga politik, sosial dan ekonomi. c. Agitasi, berusaha agar orang-orang bersedia memberikan pengorbanaan yang besar bagi tujan yang langsung, dengan mengorbankan jiwa mereka dalam usaha mewujudkan cita-cita. d. Integrasi menggalang kesesuaian di dalam mengejar tujuan-tujuan jangka panjang. Melalui propaganda ini orang-orang diharapkan mengabdikan diri mereka kepada tujuan-tujuan yang mungkin tidak akan terwujud dalam waktu bertahun-tahun, bahkan selama mereka hidup. e. Propaganda vertikal, penebaran imbauannya ditujukan satu kepada banyak dan terutama mengandalkan media massa. f.

Propaganda

horizontal,

imbauannya

lebih

banyak

melalui

komunikasi

interpersonal dan komunikasi organisasi ketimbang melalui komunikasi massa- misalnya anjang sono (convassing ), pelatihan kader partai dsb. Komunikasi Politik

B.

39

PERSUASI POLITIK SEBAGAI PERIKLANAN. Periklanan ditujukan kepada setiap individu yang anonim, hubungan

antara

iklan

denngan

calon

pembeli

adalah

hubungan

langsung-tidak

ada

organisasi atau kepemimpinan yang seakan-akan dapat mengirimkan kelompok pembeli itu kepada penjual. Akan tetapi, setiap individu bertindak berdasarkan pilihannya sendiri. Periklanan

dapat

dibedakan

menjadi

periklanan

komersial

dan

periklanan non komersial. Periklanan politik termasuk ke dalam periklanan non komersial. Periklanan politik ialah periklanan citra, yaitu imbauan yang ditujukan untuk membina reputasi pejabat pemerintah atau menghendaki menjadi pejabat pemerintah; memberi informasi kepada khalayak tentang kualifikasi, pengalaman, latar belakang, dan kepribadian seorang politikus, dan meningkatkan prospek pemilihan kandidat atau mempromosikan program dan kebijakan tertentu, misalnya iklan tentang pemilihan umum, dll. Komunikasi Politik

40

C.

PERSUASI POLITIK SEBAGAI RETORIKA. Retorika adalah komunikasi dua arah, satu kepada satu, dalam arti

bahwa satu atau lebih (seseorang berbicara kepada beberapa orang maupun seseorang berbicara kepada seseorang) Masing-masingberusaha dengan sadar untuk mempengaruhi pandangan satu sama lain melalui tindakan timbal baik. Retorika politik adalah suatu proses yang memungkinkan terbentuknya masyarakat melalui negosiasi, yang berbeda dengan propaganda yang melibatkan mekanisme kontrol sosial dan periklanan me ngandalkan keselektifan konvergen.

TIPE-TIPE

RETORIKA POLITIK.

Aristoteles mengidentifikasi tiga cara pokok: a. Retorika liberatif, dirancang untuk mempegaruhi orang-orang dalam masalah kebijakan pemerintah dengan menggambarkan keuntungan dan kerugian relatif  dari cara-cara alternatif dalam melakukan segala sesuatu. Fokusnya pada yang akan terjadi di masa depan, jika ditentukan kebijakan tertentu. Jadi si orator Komunikasi Politik 41 menciptakan dan memodifikasi pengharapan atas ihwal yang akan datang. b. Retorika forensik adalah yuridis. Ia berfokus pada apa yang terjadi pada masa lalu untuk menunjukkan bersalah atau tidak bersalah, pertanggungjawaban atau hukuman dan ganjaran. Settingnya yang biasa adalah ruang pengadilan, tetapi terjadinya di tempat lain, contohnya adalah pemeriksaan kasus pelecehan seksual dari presiden Clinton. c. Retorika

demonstratif,

adalah

wacana

yang

memuji

dan

menjatuhkan.

  Tujuannya untuk memperkuat sifat baik dan sifat buruk seseorang, suatu lembaga, atau gagasan. Contoh: kampanye politik dan dukungan editorial dari surat-kabar, majalah, televisi danradio terhadap seseorang kandidat anggota parlemen.

TEHNIK

PERSUASI POLITIK Lembaga untuk analisis propaganda, menurunkan tujuh sarana untuk

merangkum

berbagai

teknik

propaganda

terpenting

untuk

memanfaatkan

kombinasi kata, tindakan, dan logika untuk tujuan persuasif: 1. Penjulukan (name calling ), yaitu memberi label buruk kepada gagasan, orang, objek, atau tujuan agar orang menolaknya tanpa menguji kenyataannya terlebih dulu. 2.

Iming-iming (glittering generalities ), yaitu dengan menggunakan ´kata yang baikµ untuk melukiskan sesuatu agar memperoleh du·kungan, tanpa menyelidiki

ketepatan asosiasi itu. Contoh: koperasi merupakan ´sokongan guruµ ekonomi pancasila. Generasi muda sebagai ´pewaris masa depanµ, dll. 3.   Transfer, yaitu mengidentifikasi suatu maksud dengan lambang otoritas. Contoh: H.M. Soeharto telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi presiden ketujuh kalinya, demikianlah ujar Ketua Umum Golkar. 4.

  Testimonial,

menggunakan

ucapan

yang

dihormati

atau

dibenci

untuk

mempromosikan atau meremehkan suatu maksud. Sarana yang paling mudah kita kenal dalam dukungan politik oleh suatu surat kabar, oleh tokoh terkenal, dll. Contoh: Menolong masyarakat ´jangan hanya memberi ikanµ. 5. Merakyat (  plain folk  ), imbauan yang menyatakan bahwa pembicara berpihak kepada khalayak dalam usaha bersama yang kolaboratif. Misalnya, saya salah seorang dari anda, hanya rakyat jelata. 6. Memupuk kartu (card stacking ), memilih dengan teliti pernyataan yang akurat dan tidak akurat, logis atau tidak logis, dsb. Untuk membangun suatu kasus. Contoh: Apa yang saya ucapkan adalah ´amar ma·ruf nahi munkarµ, ´orang bijak tepat bayar pajakµ, dll. 7. Gerobak musik (b andwagon technique ); usaha untuk meyakinkan khalayak akan kepopuleran dan kebenaran tujuan sehingga setiap orang akan turut naik (turut serta). Contoh: dengan cara pawai atau arak-arakan dengan atau tanpa kendaraan dengan mengumandangkan yel-yel dan jargon.

GAYA

PENYAJIAN RETORIKA Selain gaya persuasif yang umum (gaya panas dan dingin) ada gaya

retoris sbb: 1. Ekshortif: mendesak khalayak bahwa ada masalah, bahwa sesuatu harus dilakukan, dan bahwa mereka harus mengambil tindakan. Misalnya mendesak penyelesaian krismon. 2.

Legal;

menggunakan

bahasa

resmi

yang

melambangkan

kesahihan

dan

kecermatan, dll. 3. Birokratis; menggunakan jargon teknis, uraias yang berbelit-belit yang dikaitkan dengan kaidah (aturan). 4.

  Tawar-menawar (negosiasi); memberi dan menerima kompromi, barter, balas  jasa dan percakapan politik.

5.  

Teretutup/terbuka;

mengacu

kepada

ucapan

yang

berhati-hati

dan

mengkontraskan efek dari komunikator politik. Contoh tertutup : kampanye suatu jabatan yang menyatakan masih ragu, sedangkan contoh yang terbuka adalah kampanye Jimmy Carter.

9.

KHALAYAK KOMUNIKASI POLITIK (TO WHOM).

Dengan mengikuti paradigma Lasswell di bagian ini akan kita bahas mengenai ´kepada siapa (to whom) pesan politik itu disampaikanµ atau kita sebut saja dengan istilah khalayak Komunikasi Politik. Khalayak adalah sejumlah orang yang heterogen. Mereka menjadi khalayak komunikasi politik segera setelah mereka ´mengkristalµ menjadi opini publik. Bagi Dan Nimmo, opini publik adalah abstraksi dari khalayak komunikasi politik.  Timbul pertanyaan, apa yang dima ksud dengan opini publik itu. Sebelum sampai pada jawaban tsb., ada baiknya kita ketahui dahulu tentang pengertian opini. ´Opini adalah tanggapan aktif terhadap rangsangan, tanggapan yang disusun

melalui

interpretasi

personal

yang

diturunkan

dari

dan

turut

membentuk citraµ. Atau secara sederhana, opini ialah tindakan mengungkapkan apa yang dipercayai, dinilai, dan diharapkan seseorang dari obyek-obyek dan situasi tertentu.µ Tindakan tersebut bisa berupa pemberian suara, pernyataan verbal, dokumen tertulis, atau bahkan diam. Singkatnya, tindakan apapun yang bermakna adalah ungkapan opini. Setiap opini merefleksikan organisasi yang kompleks yang terdiri atas tiga komponen : kepercayaan, nilai dan pengharapan. Proses opini adalah hubungan atau kaitan antara (1) kepercayaan, nilai dan usul (harapan) yang dikemukakan oleh perseorangan di depan umum dengan (2) kebijakan yang dibuat oleh pejabat terpilih dalam mengatur perbuatan sosial dalam situasi konflik, yaitu dalam politik. Opini

³

publik

sebagai

proses

yang

menggabungkan

  pikiran, perasaan dan usul yang diungkapkan oleh warga negara secara pribadi terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas tercapainya ketertiban sosial dalam situasi yang  

mengandung

konflik,

  pendapattentangapa

yang

perbantahan akan

dan

dilakukan

perselisihan dan

bagaimana

 melakukannya´

Karakteristik Opini Publik. (1)  Terdapat isi (tentang sesuatu), arah (percaya atau tidak percaya, mendukung atau tidak mendukung), dan intensitas opini publik (kuat, sedang atau lemah). (2) Kontroversi, artinya sesuatu yang tidak disepakati seluruh rakyat. (3) Mempunyai

volume

berdasarkan

kenyataan

bahwa

kontroversi

itu

menyentuh semua orang yang merasakan konsekuensi langsung dan tak langsung daripadanya meskipun mereka bukan pihak pada pertikaian yang semula. (4) Sifatnya relatif tetap.

(5) Ciri lainnya adalah penampilannya yang pluralis.

Wajah Opini Publik 1.

Wajah

opini massa, pengungkapan yang sebagian besar tidak terorganisasi

 yang disebut orang sebagai publik, komunitas, atau suasana publik. 2.

Wajah

opini

kelompok,

pengungkapan

tentang

persetujuan

berbagai

kelompok. 3.

Wajah

opini rakyat, yaitu penjumlahan opini perseorangan seperti yang

diukur oleh polling dan survey politik, pemberian suara dalam pemilu, dsb.

Karena

opini

publik

memiliki

tiga

wajah

dan

semuanya

harus

diperhitungkan dalam melukiskan proses opini, komunikator politik tidak pernah yakin benar siapa khalayaknya, apalagi apa yang ada dalam pikiran khalayak itu.

10. SALURAN KOMUNIKASI POLITIK (WITH WHAT CHANNEL ). Saluran

komunikasi

adalah

alat

atau

sarana

yang

memudahkan

penyampaian pesan. Ada tiga tipe utama saluran komunikasi politik, yaitu: saluran massa, imterpersonal dan organisasi. Ada dua bentuk saluran massa, yaitu (1) komunikasi tatap muka, contoh: seorang kandiat politik berbicara di dalam rapat umum, dan (2) bentuk kedua terjadi jika ada perantara yang ditempatkan di antara komunikator dan khalayak. Dalam bentuk ini media, teknologi, sarana dan alat komunikasi lainnya turut menyertainya. Misalnya pidato presiden melalui televisi. Kedua bentuk saluran komuikasi tsb. diatas merupakan tipe utama saluran yang menekankan komunikasi satu orang kepada orang banyak. Tipe ini oleh Dan Nimmo dinamakan komunikasi massa.   Tipe saluran berikutnya adalah saluran komunikasi interpersonal atau antar

personal,

yaitu

merupakan

bentuk

hubungan

seseorang kepada

seseorang orang lain. Saluran ini pun bisa berbentuk tatap muka maupun berperantara misalnya menggunakan telepon. Misalnya dalam kampanye Pemilu seseorang

kandidat

memasang

Hotline

telepon

yang

memungkinkan

pendukungnya bisa berbicara secara pribadi. Akhirnya, saluran lewat manusia perangkat ketiga dalam komunikasi politik, yaitu komunikasi organisasi yang menggabungkan kedua tipe saluran tsb. di atas. Misalnya melalui sidang, kongres, edaran memorandum dll.

11. DENGAN AKIBAT APA (WITH WHAT EFFECT ). Berbagai ahli telah merangkum akibat potensial dari komunikasi politik dengan menggunakan kategori sbb:

(1) Akibat kognitif (menggugah kesadaran), yaitu dapat membedakan akibat politik jangka panjang dan akibat politik seketika. Konsekuensi komunikasi bisa menjadi dua dimensi; pertama, informasi awal menciptakan ambiguitas, kedua menyajikan informasi lebih rinci yang mengurangi dan memecahkan ambiguitas. Selain menciptakan dan memecahkan ambiguitas dalam pikiran orang,

juga

menyajikan

bahan

mentah

bagi

interpretasi

personal,

memperluas realitas sosial dan politik, dll. (2) Akibat afektif (kecenderungan untuk suka atau tidak menyukai perubahan atas keputusan akibat komunikasi politik) Empat konsekuensi afektif yang potensial dari komunikasi politik, yaitu: y

bisa menjernihkan atau me ngkristalkan nilai politik.

y

bisa memperkuat nilai komunikasi politik

y

bisa memperkecil nilai yang dianut.

y

bisa memindahkan situasi orang dari persuai yang satu kepada persuasi  yang lain.

(3) Akibat

partisipasi,

keterbukaan

terhadap

kom unikasi

politik

dapat

mempengaruhi orang untuk secara aktif dalam politik, di pihak lain bisa menekan partisipasi politik yang akibatnya bisa: a) Primer, jika orang yang dipengaruhi itu melibatkan diri secara langsung dalam proses komunikasi politik. b) Sekunder, jika orang tidak terlibat langsung dalam komunikasi politik terpengaruh oleh perubahan pada orang yang terlibat. Konsekuensi primer dan sekunder dari komunikasi politik itu sangat jelas dalam kampanye politik.

Nimmo menyimpulkan bahwa efek penting komunikasi politik, sosialisasi politik, partisipasi politik, mempengaruhi pemilihan umum dan mempengaruhi para pejabat dalam mengambil kebijakan politik.

12. KOMUNIKASI POLITIK DALAM SISTEM POLITIK. Sebagaimana diketahui konsep komunikasi politik dalam ilmu politik telah

mengalami

perkembangan

dalam

pengertiannya.

Gabriel

Almond

mengkatagorikannnya sebagai salah satu dari empat fungsi input sistem politik. Para ahli yang memakai pendekatan komunikasi politik terhadap sistem politik telah menjadikan komunikasi politik sebagai penyebab bekerjanya semua fungsi dalam sistem politik. Ia diibaratkan sebagai sirkulasi darah dalam tubuh. Bukan darahnya, tapi apa yang terkandung di dalam darah itu yang menjadikan sistem politik itu hidup. Komunikasi politik, sebagai layaknya darah, mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan, protes dan dukungan (aspirasi dan

kepentingan) ke jantung (pusat) pemprosesan dalam sistem politik; dan hasil pemprosesan itu tersimpul dalam fungsi-fungsi output, dialirkan kembali oleh komunikasi politik yang selanjutnya menjadi feedback. Begitulah, pendapat

DR Alfian bahwa komunikasi politik menjadikan sistem

politik hidup dan dinamis. Dengan lain perkataan, komunikasi politik mempersambungkan semua bagian dari sistem politik, masa kini dan masa lampau, sehingga dengan demikian aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi kebijakan-kebijakan.  Jika komunikasi politik itu berjalan lancar, wajar dan sehat maka sistem politik itu

akan

mencapai

tingkat

kualitas

responsif

yang

tinggi

terhadap

perkembangan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta tuntutan perubahan zaman. Hal itu biasanya terjadi pada sistem politik yang handal, yaitu sistem politik yang mampu mengembangkan kapasitas dan kapa·belitasnya secara terus-menerus. Dalam seluruh proses komunikasi politik ini, media massa baik tercetak maupun elektronik, memainkan peranan yang amat penting, di samping saluran-saluran lainnya seperti tatap muka, surat-menyurat, media tradisional, organisasi, keluarga dan pergaulan. Sebagaimana dapat dilihat, pada tiap bagian dari sistem politik terjadi komunikasi

politik,

mulai

dari

proses

penanaman

nilai

(sosialisai

dan

pendidikan politik) sampai pada pengartikulasikan dan penghimpunan aspirasi dan kepentingan, terus kepada proses pengambilan kebijakan, pelaksanaannya dan

penilaian

terhadap

kebijakan

tsb.

Setiap

bagian

atau

tahap

itu

dipersambungkan pula oleh komunikasi politik. Demikianlah, secara stimulan, timbal balik, vertikal maupun horisontal dalam suatu sistem politik yang handal, sehat dan demokratis komunikasi politik terjadi pada tiap bagiannya dan pada keseluruhan sistem politik itu. Sistem politik seperti itu sudah berhasil mejadikan dirinya sistem politik yang mapan, yaitu sistem politik yang memiliki kualitas kemandirian yang tinggi untuk mengembangkan dirinya terus-menerus. Itulah sistem politik yang sudah tinggal landas, mengangkasa secara self-sustaina bl  e. Lebih jauh dapat

digambarkan peranan penting komunikasi politik

dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kehandalan suatu sistem politik   yang sudah mapan. Ia berperan penting sekali dalam memelihara dan mengembangkan budaya politik yang ada dan berlaku yang telah menjadi landasan yang mentap dari sistem politik yang mapan dan handal itu. Komunikasi politik mentrasmisikan nilai-nilai budaya politik yang bersumber dari pandangan hidup atau ideologi bersama masyarakatnya kepada generasi baru, dan memperkuat proses pembudayaannya dalam dirir generasi yang lebih

tua. Dengan demikian, budaya politik itu terpelihara dengan baik, bahkan makin berakar dan terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bersamaan dengan itu komunikasi politik yang ada dan berlaku menyatu dengan dan menjadi bagian integral dari budaya politik tersebut. Ia berakar, hidup dan berkembang bersama-sama dengan budaya politiknya. Biasanya budaya politik seperti itu hadir dan berkembang dalam sistem politik demokratis yang memiliki ideologi terbuka. Bukan dalam sistem politik otoriter/totaliter dengan ideologi tertutup. Dalam sistem politik otoriter toteliter, penguasa biasanya mengetahui makna

penting

dari

komunikasi

politik

dan

memanfaatkannya

untuk

memelihara dan memperkuat kekuasaannya, termasuk sebagai senjata untuk menteror

mental

masyarakatnya

agar

mereka

taat

dan

patuh

kepada

kekuasaannya yang menakutkan dan semena-mena. Sifat komunikasi politik dalam sistem politik otoriter/totaliter adalah satu arah, yaitu dari atas ke bawah, dari penguasa kepada masyarakat, oleh karena itu bersifat indoktrinatif. Masyarakat merasa tidak berdaya untuk mengutarakan pandangan, pemikiran, pendapat, aspirasi dan kepentingan mereka yang murni, dan oleh karena itu mereka pendam saja bersama-sama rasa ketakutan dan rasa tertindas yang menyesakkan. Suatu sistem politik demokratis tak mungkin bertahan tanpa dilandasi atau didukung oleh budaya politik yang relevan dengannya. Apalagi untuk meningkatkan kualitasnya menjadi suatu sistem politik yang mapan dan handal. Dari situ tersimpul betapa pentingnya makna peranan komunikasi politik di dalamnya. Peranan amat penting komunikasi politik itu hanya mungkin terjadi bilamana ia betul-betul menyatu dan menjadi bagian integral dari sistem dan budaya politik demokrasi itu. Ia berakar didalamnya hidup dan berkembang bersamanya. Sifat terbuka ideologi sistem politik demokratis memungkinkan dan bahkan mengkhendaki komunikasi politik mengembangkan dialog yang

wajar

dan sehat, dua arah atau timbal balik secara vertikal maupun horisontal.

13.

ARTI

PENTING

KOMUNIKASIPOLITIK

DALAM

HUBUNGAN

INTERNASIONAL. Kebijaksanaan politik luar negeri adalah perumusan tentang sikap, arah tindak (course of action ) dan tujuan yang hendak dicapai (aspired o bj ective ) suatu bangsa melalui penyelenggaraan politik internasional. Kebijaksanaan luar negeri tidak berarti sekedarpenerapan keluar yang berdiri sendiri, melainkan ke dalam harus terkait pada kebijaksanaan nasional pada umumnya, yang dirumuskan dari tahap ke tahap sejalan dengan perkembangan kondisi menyeluruh di dalam

negeri. Demikianlah, maka seringkali dikatakan bahwa kebijaksanaan politik luar

negeri

suatu

bangsa

adalah

pantulan

(refleksi)

atau

perpanjangan

(extension ) daripada kondisi nyata di dalam negeri bangsa yang bersangkutan. Kebijaksanaan politik

luar negeri dan politik internasional pada

pokoknya berkaitan dengan tiga variabel determinan yaitu kepentingan nasional, kemampuan nasional dan kondisi serta dinamika internasional. Setiap negara merumuskan kebijaksanaan politik luar negerinya atas ketentuan bahwa pelaksanaannya akan menguntungkan bagi kepentingan nasional (to promote national interest ). Ukuran kepentingan nasional itu berkisar pada dua kerangka yaitu (a) diukur dari kepentingan keselamatan dan keamanan nasional, dan (b) diukur dari peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Kedua hal ini bersangkutan dengan kepentingan nasional yang paling mendasar, yaitu apa yang lazim disebut sebagai national survival value. Sudah tentu pengertian kepentingan kepentingan nasional itu selanjutnya memperoleh perinciannya, akan tetapi secara umum maka kaitan langsungnya adalah dengan nilai bertahannya suatu kehidupan kebangsaan. Determinan ini senantiasa berlaku dalam merumuskan kebijaksanaan politik luar negeri dan politik internasional. Karena betapapun juga ta k mungkin suatu bangsa bersedia mengorbankan kepentingannya, apalagi kemerdekaan dan kedaulatannya, betapapun keuntungan sementara yang bisa diperoleh dari suatu hubungan dengan bangsa atau negara lain. Dari sini tampak bahwa komunikasi politik merupakan pula landasan untuk terwujudnya integ ritas dan loyalitas nasional bangsa dalam suatu negara. Determinan lain yang tidak bisa diabaikan ialah kemampuan yang dimiliki oleh suatu bangsa baik aktual maupun potensial yang disebut kemampuan nasional. Hal

dimaksud berkaitan dengan persepsi bangsa yang

bersangkutan tentang kemampuannya sendiri. Dengan kemampuan disini berarti bahwa segenap daya bangsa, baik yang manifest maupun yang masih laten berupa sumber daya (resources) yang melekat pada bangsa yang bersangkutan. Secara umum dapat dirumuskan bahwa determinan kemajuan nasional adalah resultante daripada interaksi antara sumber daya alam dengan sumberdaya manusia di wilayah suatu negara. Suatu bangsa mungkin saja memiliki sumber daya alam yang kaya, akan tetapi tidak memiliki sumber-daya manusia   yang mampuuntuk melakukan eksploitasi maksimal daripada sumber-daya alamnya. Atau sebaliknya, suatu bangsa memiliki sumber-daya manusia yang tinggi kemampuannya, akan tetapi sangat terbatas pemilikannya terhadap sumber daya alam dalam batas-batas wilayah negaranya. Kemampuan nasional

suatu bangsa sangat ditentukan oleh sejauh mana interaksi terjadi antarar kedua sumber daya itu. Hal tersebut berkaitan erat dengan kapabilitas akstraktif sistem politik dimana komunikasi politik merupakan salah satu unsur masukannya. Bagian yang sangat penting dan diperhitungkan dalam membahas determinan kemampuan nasional ialah kondisi geografis satu bangsa. Apakah bangsa itu menghuni wilayah yang terkepung daratan (landlocked country ), ataukah menghuni wilayah kenusantaraan (archipelago ). Apakah bangsa itu berbatasan dengan sejumlah besar negara-negara lain, atau hanya berbatasan dengan satu atau dua negara saja. Apakah negara itu berbatasan dengan negara sangat kuat dan besar, atau berbatasan dengan negara yang sangat lemah dan kecil. Kesemuanya itu tentunya

menuntut pemikiran yang berbeda dalam

merancang kebijaksanaan luar negerinya masing-masing. Sistem bela diri masing-masing tentunya dibina dengan pertimbangan kondisi geografisnya. Bangsa yang menghuni wilayah kenusantaraan tentunya

akan memberi

keutamaan dalam membina kekuatan mariitmnya. Bangsa yang menghuni wilayah dengan ilkim troppik tentunya akan juga menyesuaikan pembinaan sistem bela dirinya dengan cuaca tropik. Pendeknya faktor geografi telah menjadi unsur yang penting dalam menilai determinan kemampuan nasional. Faktor geografi itu tidak mungkin diabaikan, oleh karena geografi sesuatu bangsa tidak bisa dipertukarkan dengan wilayah lain dan tidak juga bisa dirubah batas-batasnya tanpa menimbulkan sengketa dengan bangsa-bangsa lain sekawasan. Kepentingan faktor geografi antara lain kemudian diperkembangkan sebagai dasar geopolitik dan geostrategi. Memang tidak dapat disangkal bahwa faktor geografi itu tidak bisa diabaikan dalam membina kemampuan nasional. Namun geopolitik bertitik tolak dari kenyataan geografi sebagai faktor utama (kalau tidak tunggal) yang menentukan nilai kekuatan dan nasib suatu bangsa. Geopolitik bertitik tolak pada dasar pemikiran, bahwa «..the factor of geography  ( as) an a bs   olute that is supposed to  determine the power, and hence the fate, of nations. Determinan ketiga ialah kondisi internasional dengan sifatnya yang dinamik,

Setiap

negara

dapat

mmerumuskan

kebijaksanaan

politik

luar

negerinya, tetapi tidak akan mungkin mengatur dan menetapkan proses dinamika internasional sebagai akibat dari interaksi terus-menerus antara bangsa-bangsa di dunia. Dinamika internasional tidak senantiasa menampilkan situasi yang sesuai dengan keinginan individual negara, bahkan adakalanya  yang menggejala dalam forum internasional bisa bertentangan dengan apa yang didambakan. Jangankan kekuatan-kekuatan ang sedang dan kecil, kekuatan

raksasa sekalipun tidak selalu mampu menguasai pengendalian atas dinamika internasional. Oleh

karenanya

maka

kebijaksanaan

politik

luar

negeri

harus

menyediakan cukup ruang gerak dan ruang penyiasatan, sehingga penyesuaianpenyesuaian terhadap dinamika internasional dapat dilakukan. Penyesuaianpenyesuaian itu tentunya tidak bisa keluar batas dari unsur-unsur yang konstan sebagai pedomannya, yaitu ideologi dan konstitusi. Dengan berpedoman pada kedua unsur konstan itu, maka segala penyesuaian dan penyiasatan dapat dilaksanakan dalam bats-batas yang menjamin adanya konsistensi dalam olitik luar negeri. Pelaksanaan politik luar negeri soleh suatu negara adalah salah satu petunjuk yang menegaskan kemersdekaan dan kedaulatan negara itu. Sebab dengan melaksanakan politik luar negerinya suatunegara mendudukkan diri dalam pergaulan antar negara dan sekaligus menentukan sikap dan mengambil posisinya dalam dinamika pergaulan internasional. Karena situasi internasional tidak statik, bahkan sarat dengan berbagai pola dan kecenderungan perkembangan, maka kebijaksanaan yang dijadikan landasan bagi pelaksanaan politik luar negeri selslu memerlukan penyesuaianpenyesuaian dengan dinamika dan perkembangan baru. Penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan itu tentunya tidak didasarkan pada azas oportunisme dan tidak juga pasivisme yang sekedar ikut arus. Untuk menjamin

agar

penyesuaian-penyesuaian

itu

terjaga

dari

penyimpangan-

penyimpangan prinsipil dan tetap memiliki kesadaran arah (sense of direction ) , maka politik luar negeri secara ideal perlu melakukan penyesuaian-penytesuain terhadap dinamika dan perkembangan baru sambil tetap berkembang pada beberapa pedoman asasi yang konstan. Pedoman asasi yang bersifat konstan adalah ideologi dan konstitusi. Ideologi merupakan susila kehidupan kebangsaan yang seharusnya bukan saja merupakan naungan ideologi bagi pelaksanaan politik luar negeeri melainkan  jugga harus dimanifestasikan pada perilaku dalam pergaulan internasional. Konstitusi idealnya mendasari politik luar negeri dan

bagi Indonesia

harus merupakan manifestasi dari apa yang termaksud dalam embukaan UUD ²  1945, yang mengatakan bahwaµkemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilanµ..dan bahwa pemerintah/negara berkewajiban « ´melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia

dan

memajukan

kesejahteraan

umum,

mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.: Untuk itu komunikasi

politik yang berhimpitan landasan ideal normatif dengan tujuan internasional Indonesia merupakan sarana pe nunjang keberhasilan politik luar negeri.

14. INTERAKSI HUBUNGAN DALAM KOMUNIKASI POLITIK. Selama

ini

diketahui

bahwa

esensi

politik

domestik

dan

politik

internasional pada hakekatnya sama, walaupun manifestasi antara keduanya berbeda sebagai akibat perbedaan lingkungan. Lingkungan politik internasional adalah anarkis, sedangkan politik domestik non-anarkis.

Disamping itu juga

diketahui bahwa dalam seluruh sistem politik, baik yang lokal, nasional, region, maupun

internasiional,

terkandung

tiga

pola

interaksi

hubungan

yang

berdimensi komunikasi politik. Pertama, interaksi kompetitif dimana pencapaian tujuan oleh suatu aktor politik tidak berjalan sejajar dengan tujuan aktor-aktor politik

lainnya.

Kedua,

interaksi

kooperatif

di

mana

pencapaian

tujuan

dipermudah dengan usaha kerjasama dan saling melengkapi antara berbagai aktor politik. Ketiga, interaksi kompetitif-kooperatif di mana para aktor politik mengejar tujuan ganda, sebagian tujuan tidak sejalan dan menimbulkan ketegangan, sedangkan sebagian tujuan lainnya sama sehingga dapat dicapai dengan kerjasama dan usaha yang saling melengkapi. Untuk lebih menjelaskan ketiga politik horizontal itu dapat dikemukakan contoh -contoh berikut baik dalam tingkatan domestik maupun tingkatan internasional. Interaksi politik kompetitif biasanya mengambil bentuk

z ero-sum

game .

Ini berarti bahwa ada satu aktor yang menang penuh dan aktor lainnya kalah secara nyata. Dalam politik nasional, zero-sum game ini dapat dilihat bila ada beberapa calon presiden, yang berkompetisi merebut kursi kepresidenan. Calon   yang akhirnya meraih kursi kepresidenan itu berarti menang penuh, sedang calon-calon lain memperoleh zero atau nol. Dalam politik

internasional,

interaksi kompetitif misalnya terlihat dalam perlombaan persenjataan. Tujuan pihak yang satu untuk mencapai keunggulan sudah barang tentu tidak sejalan (incompati bl  e ) dengan tujuan pihak lainnya. Demikian juga dalam usaha perluasan ideologi yang dilakukan oleh dua super power atas suatu negara di dunia ketiga misalnya, terdapat interaksi kompetitif. Suatu negara yang sudah   jatuh ke dalam suatu ideologi tertentu menjadi tidak sesjalan dengan maksud pihak

yang menginginkan agar negara itu bersedia memeluk ideologi lainnya.

Interaksi kompetitif murni dalam politik internasional terutama dapat dilihat dalam proses perang total, di mana seseorang pemenang dapat memperoleh suatu imperium sedang yang kalah bisa kehilangan entitas politiknya yang otonom. Karena mekanisme kontrol atas konflik internasional sangat lemah atau bahkan tidak ada maka interaksi kompetitif seringkali mengambil bentuk konfrontasi militer.

Interaksi politik kooperatif sesungguhnya merupakan bagian sentral dalam proses komunikasi politik, tetapi sering diabaikan orang. Sebagai lawan zero-sum

game

dalam

interaksi

kompetitif,

interaksi

kooperatif

dapat

membuahkan hasil yang dapat dipetik bersama setiap pemain, dalam hal ini negara-negara, dapat menang semuanya. Bentuk kooperatif proses politik di dalam negeri misalnya adalah pemerintahan koalisi dari berbagai partai yang mendukung suatu program bersama. Tanpa adanya kondisi tersebut mungkin sekali

terjadi

suatu

instabilitas

politik.

Sedang

contoh

dalam

politik

internasional adalah organisasi-organisasi regional maupun aliansi militer untuk meningkatkan keamanan kolektif para anggotanya. Dalam proses perundingan pembatasan senjata, sesungguhnya juga terdapat kerjasama antar negara yang sangat sentral sifatnya untuk meningkatkan keamanan masing-masing sambil mengurangi bahaya perang yang sangat dekstruktif. secara

spektakuler,

kerjasama

internasional

Walaupun

juga

tidak kelihatan

mencakup

pernyataan-

pernyataan dukungan diplomatik, pemberian bantuan luar negeri, pemakaian bersama fasilitas-fasilitas komunikasi dan transportasi modern, dan aneka ragam kerjasama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi. Surat kabar jarang memberitakan tentang hal-hal seperti ini, akan tetapi jarangnya berita tentang hal-hal di atas tidak mengurangi arti penting kerjasama dalam politik internasional. Akhirnya perlu dicatat bahwa interaksi politik tidak selalu sepenuhnya kompetitif atau sepenuhnya kooperatif, karena terlalu banyak interaksi politik sekaligus bersifat kooperatif dan kompetitif sebagai manifestasi komunikasi politik horizontal. Sebagai misal partai-partai dalam suatu negara dapat saling bersaing dengan sengit untuk memperebutkan kursi sebanyak mungkin dalam dewan perwakilan rakyat, tetapi pada saat yang sama partai-partai tersebut bekerjasama membela negaranya dari suatu kekuatan subversif yang dapat menggoncangkan stabilitas politik. Contoh dalam politik internasional yang paling terkenal adalah   peaceful coexistence  antara kedua super power. Dalam kaitan dengan koeksitensi secara damai, baik Amerika Serikat maupun Uni soviet tetap dengan penuh semangat mengejar masing-masing yang tidak sejalan akan tetapi pada saat yang sama mereka bekerjasama untuk membatasi kompetisi

mereka

secara

non-violent.

Ini

berarti

bahwa

kedua

negara

bekerjasama agar persaingan mereka tidak pernah melampaui ambang nuklir ( nuclear threshold ). Gambaran tentang dunia masa depan bagi keduia negara   jelas sangat bertentangan, akan tetapi kedua negara bersepakat untuk tidak membangun masa depan masing-masing di atas reruntuhan peradaban akibat perang nuklir.

Politik internasional pada dasarnya memang suatu politik anarkis (  politics of anarchy  ) atau suatu politik tanpa pemerintahan (  politics without  government ). Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa setiap negara kemudian berada

dalam

suasana

perang

dengan

negara

lainnya.,

Seperti

telah

dikemukakan, hubungan antar negara tidak selalu kompetitif yang menuju pada konflik dan perang, tetapi juga bersifat kooperatif ataupun sekaligus kompetitif  daan kooperatif. Dalam pada itu state of war  politik internasional tidak harus menjurus kepada peperangan, berhubung selalu ada usaha para negarawan dan diplomat untuk memperlunak akibat anarki yang be rlangsung antar bangsa. Di sini dapat disebutkan bahwa hukum internasional dan diplomasi sangat berfaedah untuk memecahkan konflik antar bangsa. Pada batas tertentu hukum

intenasional

dapat

memberikan

norma-norma

tingkah

laku

bagi

pergaulan antar bangsa dan mekanisme pemecahan konflik. Memang tidak atau belum ada suatu pemerintahan dunia yang dapat memaksakan

berlakunya

hukum internasional, namun efektivitas hukum internasional berasal dari kesediaan negara-negara untuk mentaatinya. Bila pertikaian yang tejadi tidak menyangkut kepentingan-kepentingan vital, banyak negara yang mau menerima penyelesaian hukum, walaupun penyelesaian itu tidak sepenuhnya memuaskan. Penerimaan itu dapat berdasarkan suatu preseden atau prinsip-prinsip yang mengharuskan

bahwa

kompromi

harus

diambil.

Kebanyakan

hukum

internasional mencerminkan suatu konsensus di antara negara-negara tentang apa yang dianggap sama-sama menguntungkan, misalnya aturan-aturan yang mengatur komunikasi internasioonal. Selain

hukum

internasional,

diplomasi

dapat

juga

melancarkan

kerjasama antar bangsa dan menyelesaikan perselisihan di antara meraka. Jika diplomasi

dilakukan

dengan

lincah

dan

realistik,,

yaitu

dengan

memperhitungkan kepentingan-kepentingan sah dari pihak-pihak yang terlibat, diplomasi dapat mencegah timbulnya perang. Perlu kiranya dicatat bahwa para negarawan telah memanfaatkan hukum internasional dan diplomasi dalam suatu sistem keseimbangan kekuatan (balance of power). Balance of power  atau sekarang b alance of terror  merupakan suatu sistem dan cara yang ditempuh dalam pergaulan antar bangsa di mana stabilitas internasional dapat dicapai melalui usaha negara-negara secara individual, apakah masing-masing negara itu secara sengaja mengejar tujuan stabilitas ataukah tidak. Dalam hal ini orang sering membuat analogi pengejaran kekuasaan atau kekuatan yang dilakukan oleh setiap negara dengan teori Adam Smith dalam bidang ekonomi. Menurut Smith, jika setiap orang memburu kepentingannya sendiri,

maka

interaksi

egoisme

masing-masing

individu

justru

akan

meningkatkan kekayaan nasional. Demikian juga para sarjana hubungan

internasional mengajukan alasan, jika setiap negara mengejar kekuasaan bahkan dengan kemungkinan merugikan negara lain, maka tidak ada satupun negara pun yang akan mempunyai dominasi. Jadi pada kedua kasus ini kepentingan bersama malahan akan terpelihara, sebagai hasil dari berbagai aksi internasional yang selfish. Kendatipun demikian perlu dicatat bahwa sistem keseimbangan kekuatan kadang-kadang gagal dalam mencegah kemungkinan suatu negara atau kelompok negara-negara merebut hegemoni dan dapat menjamin adanya ekuilibrum, tetapi belum dapat menbjamin tercapainya perdamaian. Setelah perang Dunia I dan II, para negarawan berusaha untuk membuat suatu inovasi untuk melestarikan perdamaian dan mencegah perang, yaitu dengan membuat organisasi yang benar-benar bersifat internasional, berwujud Liga Bangsa-bangsa dan perserikatan bangsa-bangsa. Perserikatan bangsabangsa dilahirkan dengan maksud untuk mencegah pecahnya perang dunia ketiga dan untuk tidak mengulangi kelemahan-kelemahan Liga Bangsa-Bangsa. Keberhasilan PBB sejak semula tidak dikaitkan dengan kerjasama antara negara-negara besar. Oleh karena itu tidak mengherankan jika organisasi ini belum dapat mencapai tujuan-tujuannya secara memuaskan, berhubung konflik kepentingan antara negara-negara besar dan antara super power masih terlalu sering terjadi.

Walaupun

demikian PBB telah melakukan beberapa fungsi

penting, antara lain sebagai forum untuk melemparkan keluhan dan protes berbagai negara, sebagai tempat untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan solusi terhadap sesuatu masalah internasional yang mendesak, dan sebagai suatu mekanisme untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil bersama. Dalam kenyataan PBB dapat menjadi alat yang cukup efektif  untuk

menyelesaikan

pertikaian

internasional,

selama

kepentingan

vital

superpower tidak dirugikan atau selama kepentingan vital negara-negara yang bersengketa tidak dalam bahaya. Di samping PBB, suatu fenomena yang muncul setelah perang Dunia II adalah banyaknya organisasi-organisasi regional misalnya pasaran bersama Eropa, ASEAN di asia tenggara dan SPF di pasifik selatan. Organisasi regional yang menjurus pada suatu konfederasi negaranegara anggota besar kemungkinan akan dapat mencegah perang sesama mereka bahkan mungkin menjalin kerjasama antar organisasi regional. Komunikasi Politik

73

15. KEDEKATAN GEOGRAFIS DALAM KOMUNIKASI POLITIK INDONESIA Indonesia bagian timur berbatasan langsung dengan kawasan Pasifik Selatan khususnya antara Propinsi Irian Jaya dan Papua New Guinea. Kedekatan geografis ini pada satu sisi, terutama dari segi historis telah menimbulkan serentetan masalah baik yang berdimensi internal-domestik

maupun yang berdimensi hubungan bilateral dan regional. Meskipun pada sisi lain apabila dipandang dari segi pendekatan lingkungan dan kerjasama internasional

berpotensi

untuk

menjalin

ketahanan

regional

yang

dapat

memperkuat ketahanan nasional masing-masing negara di kawasan Pasifik Selatan dan Barat Daya. Pada dimensi internal-domestik tampak gejala-gejala disintegrasi politik   yang sangat sensitif dalam rangka pembinaan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana halnya dengan masalah-masalah internal-domestik pada

banyak

negara

lain,

masalah

inipun

bukan

tak

mungkin

dapat

mengundang campur tangan pihak luar. Misalnya saja karena masalah domestik di Irian Jaya mengakibatkan pelintas batas Irian Jaya-PNG dan pada gilirannya membawam masalah pengungsi pada pihak masalah

dalam

sebenarnya

hubungan

gejala-gejala

bilateral

disintegrasi

PNG yang mengaitkan

Indonesia

dengan

PNG.

Meskipun

politik

bagian

timur

Indonesia

di

khususnya di Irian Jaya dapat pula merupakan kerikil-kerikil tajam dalam perjalanan

pembangunan

(yang

tidak

semestinya

ada)

sehingga

dapat

mengundang perhataian Pemerintah Pusat RI, dengan mengggeser sentra-sentra pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur yang berbatasan langsung dengan Pasifik Selatan. Pada dimensi eksternal bilateral dan regional kedekatan geografis antara Indonesia dan Papua New Guinea telah membawa masalah-masalah bilateral namun berpotensi untuk memperkuat keterikatan politik dan fungsionalitas ekonomi yang dapat meningkatkan ketahanan regional. Masalah bilateral antara Indonesia dan PNG antara lain adalah masalah perbatasan, masalah pelintas, masalah transmigrasi yang menimbulkan isu Jawanisasi dan islamisasi, dan masalah OPM yang berkeliaran di PNG. Namun pada tahapan perkembangan sekarang tampak intensitas masalah bilateral itu menjadi rendah yang pada gilirannya membawa kecenderungan kerjasama bilateral yang ditandatangani perjanjian saling menghormati, persahabatan dan kerjasama antara RI dan PNG. Perjanjian tersebut disambut baik oleh negara-negara Pasifik Selatan lainnya termasuk Australia dan Selandia baru. Meskipun demikian harus diakui bahwa Indonesia memiliki masalah internal-domestik

yang

berpeluang

bagi

propaganda

dan

komunikasi

internasional, terutama di bagian timur Indonesia. Masalah yang dihadapi di Indonesia bagian Timur, terutama mencakup dua hal yang menyangkut integrasi politik. Pertama, adalah masalah integrasi politik yang lebih banyak diwarnai oleh dimensi horisontal. Kedua, sama halnya dengan Republik Maluku Selatan, proses integrasi politik di Irian Jaya juga dihadang oleh gerakangerakan yang bersifat separatis dan bukan dalam bentuk protes seperti yang

terjadi di kebanyakan daerah lain. Dari segi hubungan internasional masalah tersebut juga dapat mengundang campur tangan dari luar. Paralel dengan gerakan-gerakan separatis di Irian Jaya tersebar pul;a gagasan

M  elanesian

Brotherhood Solidarity  di Pasifik selatan. Gagasan itu

merambah ke Irian Jaya sehingga mempertajam rasa perbedaan antara sukusuku di Irian Jaya, dengan suku-suku Indonesia lainnya. Tambah lagi setelah program

transmigrasi

meluas

menghembus-hembuskan

meliputi

sentimen

daerah

kesukuan,

Irian

Jaya,

diskriminasi,

maka

OPM

jawanisasi

islamisasi, dll. Masalah tersebut berkembang dan pada gilirannya menjadikan masalah pelintas batas Irian Jaya ke PNG membawa dampak politis. Disinilah letak dimensi eksternal bilateral masalah integrasi politik di Irian Jaya. Hubungan Indonesia dengan Papua New Guinea yang kait-mengkait dengan masalah integrasi politik di Irian Jaya dapat pula mengundang permasalahan regional. Karena itu Indonesia perlu menempuh langkah-langkah positif yang baik bagi dirinya dan tidak me nimbulkan purbasangka di pihak PNG dan negara-negara Pasifik selatan lainnya. Salah satu diantaranya mempercepat pengembangan

Irian Jaya dalam proses pembangunan di Indonesia pada

umumnya, sambil memperhatikan keadaan psikologis dan antropologis yang ada di Irian Jaya sendiri. Bila Indonesia berhasil dalam bidang ini, maka akan mempunyai dampak yang positif terhadap hubungan Indonesia dengan negaranegara baru di Pasifik Selatan, bahkan juga dengan Australia. Disitulah dimensi eksternal-regional hubungan RI-PNG yang kini telah membuka lembaran baru dengan penandatanganan treaty of  M  utual Respect, Friendship and Cooperation  di Port Moresbytangggal 27 Otober 1986. Kini hubungan bilateral Indonesia PNG cenderung bersahabat. Saling kunjung-mengunjungi antara kedua nengara menunjukkan intensitas yang meningkat. Juga perundingan-perundingan bilateral berlangsung dengan lancar misalnya

saja

pertemuan Joint Border Committee -JBC

telah

berlangsung

beberapa kali. Salah satu diantaranya adalah pertemuan keempat Komite Perbatasan, yang berlangsung tanggal 10-11 November 1987 di propinsi Madang PNG dimana dibicarakan tentang survai dan demarkasi hubungan komunikasi   Jayapura-Vanimo, saling tukar informasi tentang hasil pembangunan kedua belah pihak di perbatasan RI-PNG, menilai perlu adanya perjanjian bilateral menyangkut SAR, dan memperbaiki prosedur kerja JBC agar menjadi lebih efisien.

Selain

itu

hubungan

bersahabat

dari

kedua

negara

juga

tidak

terpengaruh dari kasus Ted Diro yang menurut pemberitaan surat kabar-surat kabar PNG dan Australia, mendapat bantuan uang kontan dari Jendral Benny  Murdani dari Indonesia untuk pembiayaan kampanye pe milihan umum 1987.

Pernyataan-pernyataan kalangan pemerintah PNG sejak penandatangan perjanjian MRFC antara RI-PNG pada umumnya baik dan positif. PM PNG Paias Wingti

pada akhir tahun 1987 pernahmenegaskan bahwa PNG bisa belajar

banyak dari Indonesia mengenai teknologi sederhana dan teknologi terapan untuk meningkatkan produksi pangan. Dalam hal ini RI diharapkan membantu program pembangunan pedesaan di PNG. Pada awal tahun 1988 ketika Paias Wingti

berkunjung ke Indonesia ditegaskannya lagi bahwa pola hubungan RI-

PNG telah bergeser dari soal pelintas batas kepada soal kerjasama dalam bidang perdagangan, pendidikan, kebudayaan dan penanaman modal. Di bidang perdagangan misalnya pada tahapan awal PNG bisa mengimpor hasil-hasil produksi industri ringan, alat-alat listrik, penanaman

modal,

lembaga-lembaga

dll dari Indonesia. Di bidang

keuangan

Insonesia

bisa

melihat

kemungkinan-kemungkinan dalam pembangunan hotel dan pariwisata. Perubahan

sikap

PNG

dalam

menjalankan

politik

terhadap Indonesia dan Australia merupakan bagian dari

luar

negerinya

perubahan politik

luar negeri PNG terhadap negara-negara tetangganya. Terutama,dengan negaranegara yang berbatasan langsung dengan PNG, seperti Indonesia, Australia, Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Terhadap Australia saja misalnya PNG menempuh

kebijaksanaan

dengan

memperbesar

investasi

Australia

dan

meningkatkan perdagangan dengan Australia. Sementara itu menurunkan bantuan Australia terhadap budget menjadi 16 % dari 30 % sebelum Paias Wingti

menjadi perdana menteri. Penurunan bantuan Australia terhadap

anggaran PNG pada tahun 1988 menjadi 10 persen. Penataan ditandai

dengan

hubungan

baik

inisiatif-inisiatif

PNG

dengan

hubungan

negara-negara

bilateral.

tetangganya

Dengan

Indonesia

dilakukan TMRFC. Seperangakat deklarasi bersama tentnang prinsip-prinsip hubungan baik dengan Australia, juga terhadap kepulauan Solomon dan Vanuatu. Khusus terhadap hubungan

dengan Indonesia PM Paias

Wingti

pernah mengakui bahwa Indonesia mempunyai persamaan pendapat dalaam hal pentingnya kawasan Pasifik Barat Daya menjadi kawasan yang stabil dan damai agar pembangunan ekonomi dan taraf hidup rakyat dapat ditingkatkan. Dari pihak Indonesia kondisi hubungan bilateral yang bersahabat dengan PNG hendaknya merupakan peluang untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan teknik. Ekonomi PNG menunjukkan trend yang semakin terbuka. Hal ini ditandai dengan perbandingan/ratio antara neraca perdagangan ekspor impor Indonesia terhadapa PNG semakin meningkat. Dari segi keungan negara, tingkat self relience pemerintah PNG pada tahun1985 sebesar 75 %. Angka self reliance sebesar ini mencerminkan adanya peluang kerjasama dalam bidang keuangan negara sebesar 30 persen. Peluang

itu lebih relevan lagi apabila diingat bahwa PNG cenderung mengurangi tingkat ketergantungan bantuan budget Australia te rhadap dirinya. Dalam

bidang

kerjasama

teknik

dan

keterampilan

khusus

pihak

Indonesia dapat memberikan bantuan latihan-latihan yang berjangka pendek dalam bidang penyuluhan pertaniann, kursus-kursus tambang, industri kecil, latihan dalam bidang komunikasi dan eksplorasi minyak. Namun program semacam ini pula dapat mengundang keterlibatan pihak ketiga misalnya Australia atau Selandia Baru apabila pelaksanaan bantuan latihan itu harus dilakukan di Indonesia. Sementara itu dalam bidang perdagangan antara Indonesia dan PNG terbuka peluang kerjasama antara lain karena 1) adanya hasrat dari kedua belah pihak untuk menjalin kerjasa ekonomi, sosial budaya danpolitik; volume

transaksi

ditingkatkan;

3)

perdagangan kebutuhan

kecenderungan meningkat;

4)

yang

dan

masih

jasa

impor

kecil

dan

kedua

karenanya

negara

2)

erlu

mempunyai

keduanya ingin meningkatkan hasil penerimaan

devisa negara dari barang-barang dan jasa-jasa mereka. Kebijaksanaan pemerintah PNG terhadap penanaman modal aing cukup menarik dan apabila dimanfaatkan secara hati-hati , peluang tersebut dapat menguntungkan baik PNG maupun bagi pihak investor. Sekalipun dalam melaksanakan Pelita pemerintah Indonesia banyak mengundang modal asing, namun tidaklah berarti bahwa Indonesia sama sekali tidak mempunyai peluang untuk menanamkan modal di PNG. Kebijaksanaan kurs valuta asing yang dibarengi oleh kebijaksanaan perdagangan luar negeri dan kebijakan investasi luar negeri serta didukung bantuan dari beberapa negara lain dan beberapa organisasi regional maupun internasional, telah berhasil meningkatkan nilai eksternal mata uang kita. Bagi Indonesia yang ingin mengembangkan hubungan ekonomi dengan PNG gejala tersebut merupakan salah satu faktor yang mendukung. Banyaknya kesamaan keadaan sumber-sumber alam PNG dengan keadaan sumber-sumber alam Indonesia tidaklah menutup kemungkinan ditingkatkannya kerjasama ekonomi antara kedua negara tersebut. Perbedaan pada keadaan sumber daya manusia dan sumber daya kapital merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keunggulan relatif (comparative advantage) yang ada.

PENUTUP Rumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan politik luar negeri dalam memperjuangkan memerlukan

kepentingan

kecermatan

nasional,

dalam

dari

memperkirakan

segi

komunikasi

berbagai

politik

peluang

dan

tantangan. Perkembangan dunia internasional dan regional kadang-kadang diwarnai oleh kegiatan-kegiatan yang membuka berbagai peluang dan tantangan baru. Hal itu menuntut peningkatan kecermatan dan kemampuan dalam bentuk komunikasi ppolitik antisipatif untuk mengikuti situasi dunia internasional secara regional dan global. Idealnya bahwa setiap peluang baru yang tersedia hendaknya disertai dengan inisiatif baru dan tantangan baru harus dijawab dengan kecanggihan konseptual. Sejalan dengan itu perlu ditingkatkan kemampuan nasional yang meliputi

kemampuan

poilitik,

kemampuan

ekonomi,

kemampuan

sosial

budayaa, kemampuan militer, kemempuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan administrasi pemerintah dan kemampuan diplomasi. Keberhasilan upaya mengembangkan inisiatif-inisiatif dan gagasan-gagasan konseptual baru dalam propaganda/komunikasi politik internasional tentunya tergantung pada kemampuan untuk meramu dengan tepat peluang-peluang dan tantangantantangan byang dihadapi berdasarkan tingkat kemampuan nasional yang dimiliki. Indonesia secara geografis melihat dirinya bagian dari Pasifik khususnya Pasifik Barat Daya. Karena itu perkembangan-perkembangan lingkungan eksternalnya di Pasifik perlu diikuti secara cermat dan antisipatif. Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari pergaulan internasional di Pasifik dan karenanya terpanggil untuk turut memainkan peranan dalam gelanggang politik internasional, khususnya di Ppasifik untuk mewujudkan stabilitas regional dalam rangka perdamaian dunia. Dari segi komunikasi politik aktual-pragmatik, Indonesia perlu berupaya keras untuk meningkatkan kemampuan nasionalnya baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga dapat memanfaatkan peluang dalam perkembangan terakhir di Pasifik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor strategis yang dapat melibatkan orang-orang Indonesia ke dalam berbagai peluang kerjasama Pasifik masa kini dan masa dat ang. Indonesia perlu membenahi sistem pendidikan, sistem penelitian dan sistem pelayanan kepada masyarakat secara lebih koprehensif sehingga dapat semakin kaya dalam data dan informasi tentang Pasifik. Hal ini penting untuk ikut

berperan

serta

dalam

berbagai

bentuk

pertukaran

informasi

dan

pengalaman dalam arena internasional di Pasifik. Sehingga pada akhirnya orang-orang

Indonesia

menjadi

cermat

dan

obyektif

dalam

aktualisasi

komunikasi politik potensial untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Indonesia

perlu

memperhatikan

perkembangan-perkembangan

yang

terjadi di kawasan Pasifik Selatan yang memiliki potensi dukungan politik bagi Indonesia dalam fora internasional khususnya dalam forum PBB. Karena itu

intensitas propaganda dan komunikasi politik internasional perlu ditingkatkan. Antara

lain

ancamanbagi

karena

kawasan

persatuan

negara

ini RI

secara dengan

potensial aadanya

dapat

menimbulkan

gagasan

Melanesian

Brotherhood Solidarity di kalangan orang-orang melanesia. Dalam hubungan ini Indonesia perlu lebih aktif memperjuangkan forum kerjasama ASEAN-SPF untuk mengurangi miscommunication  dan  psychological  b arriers  antara orang-orang Indonesia dan orang-orang dari Pasifik selatan. Peningkatan saling pengertian dan persahabatan antara Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan merupakan salah satu sarana komunikasi politik horizontal

yang

menjadi

kepentingan

Indonesia.

Saling

pengertian

akan

memjembatani masalah-masalah sosial budaya yang mungkin timbul di antara kedua

belah

pihak

yang

sekaligus

menyentuh

masalah-masalah

politik

keamanan. Dalam hal ini Indonesia perlu menempuh serangkaian prioritas, dan karena Australia dan Selandia Baru penting dalam SPF, maka hubungan Indonesia dengan merka dalam beberapa segi penting artinya. Selanjutnya prioritas hendaknya juga diberikan kepada PNG, Vanuatu, dan Fiji sebagai negara-negara Pasifik Selatan yang aktif dalam kancah regional maupuun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Alfian, Dr. , Pembangunan Politik Indonesia, PT Gramedia - Jakarta, 1986 2.

Arbi Sanit, Drs., Sistem Politik Indonesia, PT Raja Grafindo Persada  Jakarta,1993

3. Barbara B. Jones, James G. Robbins, Komunikasi yang efektif, CV. Tulus Jaya - Jakarta, 1983 4.

Cheppy Haricahyono, Yogyakarta, 1991

Ilmu Politik dan Perspektifnya, Tiara

Wacana

-

5. Dahlan Nasution, Politik Internasional, Konsep dan Teori, PT. Erlangga  Jakarta, 1989 6. Dan Nimmo , Komunikasi Politik, CV. Remadja Karya - Bandung, 1989 7. ----------------, Komunikasi Politik, CV. 1993 8. Farchan Bulkin,  Jakarta, 1995

Remadja Rosda Karya -

Bandung,

Analisa Kekuatan Politik Indonesia, Pustaka LP3ES -

9. HerbertFeith & LanceCastles, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, Pustaka LP3ES - Jakarta, 1995 10. Maurice Duverger, Sosiologi Politik, PT Raja Grafindo Persada - Jakarta, 1998 11. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia - Jakarta, 1993 12. Mochtar Mas·ud, Dr., Perbandingan Sistem Politik, GadjahMadaUniversity  Press , 1986 13. Moeljarto, T. Prof., Politik Pembangunan, PT Tiara Wacana - Yogyakarta, 1987 14. Robert Dhal, Analisis Politik Modern, PT Bumi Aksara - Jakarta, 1994 15. Riswanda Irawan, Dr. , Membedah Politik Orde Baru, Pustaka Pelajar  Jakarta, 1997 16. Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik Indonesia, PT Sinar Baru - Bandung, 1990

17. Rysh & Althoff,  Jakarta, 1997

Pengantar Sosiologi Politik, PT. Raja Grafindo Persada -

18. Sukarna, Drs., Sistem Politik Indonesia, CV. Mandar Maju - Bandung, 1990 19. Soelistyati Ismail G., Pengantar Ilmu Politik, PT Ghalia Indonesia - Jakarta, 1987 20.

Sumarno, AP. Drs., SH., Dimensi-dimensi Komunikasi Politik, PT Citra Aditya Bakti - Bandung, 1989

21.

------------------------------, Sistem Komunikasi Indonesia, Yayasan AlHasan Bandung, 1995

22.

Surbakti Ramalan ² Memahami Ilmu Politik

DOKUMEN : 1. Sejumlah Jurnal Ilmu Politik ² AIPI. 2.

Sejumlah Karya tulis Ilmiah yang dihimpun dari Seminar Nasional IV ´Indonesia dan Komunikasi Politikµ AIPI di Ujung Pandang pada tanggal 8-9 Agustus 1990.

3. Sejumlah artikel dari beberapa surat kabar/majalah (Kompas, Republika, Merdeka dan Forum).