Komunikasi Politik

1

KOMUNIKASI POLITIK

Ilmu komunikasi perspektif Asia adalah ilmu komunikasi kontekstual dengan mendomestikkan perspektifnya demi kepentingan pembangunan Asia (lokal). Berbeda dengan perspektif AS - Eropa (universal) yang top down dan vertikal, maka perspektif Asia bersifat bottom up dan horizontal (Manurung, 2007). Sebagai ilustrasi, atmosfir politik berubah ketika di-impeach-nya KH Abdurrachman Wahid (baca: Gus Dur) dari kursi kepresidenan oleh parlemen. Ia digantikan oleh Megawati Soekarnoputri yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden. Sesuai dengan maksud tulisan ini, yang menarik adalah mencermati sosok puteri bekas Presiden Soekarno (alm) ini dalam konteks komunikasi politik. Berbeda dengan para pendahulunya, termasuk bapaknya sendiri, ia jarang

berbicara

langsung

dengan

publik.

Konferensi

pers,

misalnya.

Dibandingkan dengan Gus Dur (alm) yang suka mengobral kata-kata dan kesannya “murahan”, Mbak Mega cenderung pelit bicara dan kesannya “jual mahal”. Pola komunikasinya mirip bekas Presiden Soeharto (alm), yaitu: meminjam mulut orang lain sebagai juru bicaranya. Ironisnya, sebagai seorang pemimpin publik prilaku seperti ini membuat banyak pihak, mulai dari kalangan awam sampai dengan analisis politik bertanya-bertanya berkaitan dengan policy yang diambilnya. Tentu saja ini menyangkut eksistensi bangsa dan negara ini. Misalnya, berdirinya Depkoinfo dalam kabinet Gotong-Royong yang dulu dipimpinnya dianggap banyak kalangan sebagai reinkarnasi roh Deppen yang

2 telah dilikuidasi oleh bekas Presiden Abdurrachman Wahid (alm). Ini membuat kalangan pers ekstra waspada mengingat trauma politik terhadap sepak terjang Deppen di masa Orde Baru belum lagi sirna. Berbeda dengan Gus Dur yang ceplas-ceplos dan Mbak Mega yang jual mahal, Susilo Bambang Yudhoyono atau yang kerap dipanggil SBY, presiden pertama dalam sejarah Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat, punya gaya komunikasi yang berbeda. Ia terkenal sebagai jenderal intelektual yang terkesan hati-hati dan santun dalam berbicara.

I. PENDAHULUAN Komunikasi politik dipelajari di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik baik di Jurusan Ilmu Komunikasi maupun di Jurusan Ilmu Politik. Meskipun obyek materialnya sama, tetapi obyek formalnya berbeda. Di Jurusan Ilmu Komunikasi, komunikasi politik dimaknai sebagai prilaku atau kegiatan komunikasi melalui media massa yang bersifat politik, punya akibat politik dan berpengaruh terhadap prilaku politik (Dahlan, 1990). Sementara di Jurusan ilmu politik komunikasi politik membahas fungsi dan kontribusi faktor komunikasi dalam proses politik. Serta hubungan timbal balik antara kepentingan politik dengan proses komunikasi dalam konteks nasional, regional dan internasional (Alfian, 1993). Kajian aspek media massa dalam konteks komunikasi politik di Jurusan Ilmu Komunikasi yang membedakannya dengan Jurusan Ilmu Politik (Rauf, 1993). Sebagai mana yang dikatakan oleh Kosicki dan Mc Leod: ‘the centre of the new political system appears tobe the media” (Malik, 1999).

3 Tulisan ini akan membahas sembilan pokok bahasan sebagai berikut: Pertama, konsep dasar komunikasi politik. Kedua, komponen komunikasi politik. Ketiga, negara dan komunikasi politik. Keempat, elite dan birokratisasi negara sebagai aktor komunikasi politik. Kelima, partai politik dan komunikasi politik. Keenam, opini publik dan propaganda dalam komunikasi politik. Ketujuh, tinjauan kritis ideologi dan Pers Pancasila. Kedelapan, otoritas dan legitimasi politik. Kesembilan, politik fiksi dan fiksi politik.

II. KONSEP DASAR KOMUNIKASI POLITIK Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ada beberapa pengertian komunikasi politik, diantaranya sebagai berikut: 1. Komunikasi politik dimaknai sebagai prilaku atau kegiatan komunikasi melalui media massa yang bersifat politik, punya akibat politik dan berpengaruh terhadap prilaku politik (Dahlan, 1990). 2. Komunikasi politik membahas fungsi dan kontribusi faktor komunikasi dalam proses politik. Serta hubungan timbal balik antara kepentingan politik dengan proses komunikasi dalam konteks nasional, regional dan internasional (Alfian, 1993). 3. Pendapat

pakar

komunikasi

politik

Michael

Schudson:

“political

communication is any transmission of messages that has or intended to have an effect or distribution or use of power in society or on attitude toward the use of power”.

4 4. Pendapat

pakar

komunikasi

politik

lainnya

Kosicki-Mcleod:

“political

communication (actual or potential) which regulate human conduct under the condition of conflict” (Malik, 1999).

III. KOMPONEN KOMUNIKASI POLITIK Komunikasi politik adalah salah satu dari tujuh fungsi sistem politik yang terdiri dari: sosialisasi politik; rekrutmen politik; artikulasi politik; agregasi politik, pembuatan keputusan politik; penerapan keputusan politik; komunikasi politik (Budiardjo, 1986). Dengan demikian, realitas komunikasi politik sangat tergantung pada realitas sistem politik, yaitu: Pertama,

suprastruktur politik (institusi negara)

sebagai komunikator politik. Kedua, infrastruktur politik (institusi nonnegara) sebagai source sekaligus receiver komunikasi politik. Ada empat komponen komunikasi politik yang perlu dijelaskan sebagai berikut: 1. Institusi politik dengan aspek komunikasinya. Sebagai ilustrasi, pasca reformasi tahun 1998 umumnya dan ketika Gus Dur berkuasa khususnya institusi politik dalam kondisi lemah dan dilemahkan. Dalam konteks komunikasi politik terlihat dari kebijakan Gus Dur yang membubarkan Deppen. 2. Institusi media dengan aspek komunikasinya. Indikasinya terlihat dengan menguatnya pers partisan (an age of press politics) dengan orientasi idea centred.

5 3. Orientasi khalayak terhadap komunikasi politik. Ini terlihat pada berubahnya distribution of power menjadi multipolar. Serta munculnya neo political resources berupa kalangan symbolic authority. 4. Aspek-aspek komunikasi lainnya yang berkaitan dengan budaya politik (Malik, 1999). Realitas politik mirip lingkaran syetan. Meskipun

struktur

politiknya berubah, budaya politiknya tetap sama patron client. Senada dengan pemikiran pakar propaganda AS Harold D Lasswell tentang says what: bahasa politiknya terdiri dari propaganda dan retorika yang dijangkiti penyakit amnesia historis dan ideologis (baca: pamrih). Hanya menyentuh hal-hal yang parsial. Bukan substansial (Rauf, 1993).

IV. NEGARA DAN KOMUNIKASI POLITIK A. KONSEP NEGARA Negara dalam tulisan ini tidak sekedar dipahami dalam konteks hukum tata

negara

saja.

Artinya,

suatu

kesatuan

wilayah

hukum,

berdaulat,

berpenduduk dan diakui secara hukum internasional. Tetapi, mengutip Antonio Gramsci, negara diartikan sebagai institusi yang terstruktur dan saling berkaitan dengan memasukkan unsur ideologi sebagai pendukung tegaknya negara. Lebih jauh dikatakannya, aparatur negara terdiri dari dua: Pertama, militer dan polisi sebagai kekuatan koersif. Kedua, ideologi yang diartikan sebagai sistem nilai yang diacu bersama dalam konteks sistem sosial negara. B. TIPOLOGI NEGARA

6 1. Negara pluralis: negara yang hanya sekedar alat bagi aktor-aktor politik melalui suatu proses politik yang bersaing. Dengan demikian, komunikasi politik di negara ini sangat terbuka dan demokratis. 2. Negara organis: negara yang mempunyai kemauan dan kepentingannya sendiri dengan melakukan intervensi dalam kehidupan warga negara. Ini dilakukan oleh elite politik dengan mengatasnamakan negara. Berbanding terbalik dengan yang pertama, komunikasi politik di negara ini sangat tertutup dan otoriter. 3. Negara

korporatis:

negara

organis

yang

memperbaiki

diri

dengan

meningkatkan partisipasi politik (baca: mobilisasi politik) dari kelompokkelompok warga negara secara terbatas. Dengan kata lain, demokrasi ditentukan dari atas. Begitu pula dengan komunikasi politiknya yang penuh basa-basi. (Budiman, 1995). Menurut pakar politik Amerika Latin Guillermo O’Donnell, yang tergolong pada teori ketergantungan modern, strategi korporatisasi negara khususnya yang terjadi di negara-negara berkembang mengambil dua bentuk: 1. Bifrontal yang terdiri dari: (a) Statisasi: negara menundukkan organisasi civil society yang dianggap mempunyai potensi membahayakan negara. (b). Privatisasi: negara membuka beberapa lembaganya sendiri bagi artikulasi kepentingan masyarakat yang dianggap tidak membahayakan negara. 2. Segmenter: yang berarti statisasi dipusatkan pada kelas marginal yang mempunyai potensi membahayakan negara dan privatisasi ditujukan pada kelas dominan yang dianggap tidak membahayakan negara (Mas’oed, 1994).

7 C. KELAS MENENGAH DALAM NEGARA BIROKRATIS Terminologi kelas dominan terkadang dapat ditukartempatkan dengan kelas menengah. Tetapi berbeda dengan kelas menengah di Eropa Barat yang terdiri dari kaum borjuasi yang menjadi penggerak utama dalam tahap kapitalisme, kelas menengah di negara Birokratis seperti Indonesia yang tumbuh dalam era rezim Orde Baru lebih terlibat dalam argumen dan pembenaran ideologi dan kultural dalam rangka mempertahankan eksistensi ekonomi mereka dalam struktur kapitalisme pinggiran. Serta menciptakan ekonomi yang berat sebelah, orientasi ke luar dan memusatkan kegiatan pada bidang ekstraktif dan ekspor daripada mendorong industrialisasi dalam negeri (Bulkin, 1984). Singkat kata, tidak bisa disejajarkan tokoh sekaliber Bill Gate dengan Liem Swie Liong. Meskipun sama-sama jadi orang terkaya, tetapi Gate meraihnya dengan memonopoli pasar karena penguasaan rekayasa teknologi komputer.

Sebaliknya Liem dengan memonopoli pasar berbasis koloborasi

dengan para kapitalis-birokrat yang berkuasa. Atau dalam bahasa yang sedikit lebih sarkastis: Gate berwajah kapitalis-industrialis dan Liem berwajah kapitalisrente (Budiman, 1995). Dalam konteks komunikasi politik terlihat pada kebijakan rezim Orde Baru dulu yang tidak mengakui eksistensi AJI (Aliansi Jurnalis Independen) sebagai alternatif PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) atau SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) sebagai alternatif SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Sebab baik AJI maupun SBSI dianggap kelas marginal yang mempunyai potensi membahayakan negara. Mereka lebih independen dan tentunya tidak bisa

8 diintervensi oleh penguasa. Sebaliknya dengan PWI dan SPSI yang tidak lain dianggap sebagai organisasi korporatis tempat berhimpunnya kelas dominan yang tidak membahayakan negara: kuat secara ekonomi tetapi lemah secara politik. Sehingga bisa dikooptasi oleh penguasa.

V. ELITE DAN BIROKRATISASI NEGARA SEBAGAI AKTOR KOMUNIKASI POLITIK Istilah elite dapat diartikan sebagai sekolompok kecil orang dengan segala kelebihannya dan mempunyai kemampuan memerintah (Usman, 1990). Mengutip sosiolog Vilfredo Pareto masyarakat terpilah menjadi dua: Pertama, elite (governing elite/non governing elite) (Varma, 1992). Kedua, nonelite (mass society). Sementara sosiolog lainnya Gaetano Mosca membagi masyarakat jadi dua pula: Pertama, elite (governing elite) dan subelite (non governing elite). Kedua, nonelite (mass society) (MacAndrew, 1993). Meminjam konsep Karl D. Jakcson, elite yang berkuasa di Indonesia membentuk semacam bureaucratic polity, yaitu: upaya menjadikan birokrasi sebagai akumulasi kekuasaan negara dengan menyingkirkan masyarakat dari ruang politik dan pemerintahan dengan sistem politik yang terbentuk dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1. Birokrasi menjadi arena utama permainan politik. 2. Yang

dipertaruhkan dalam permainan politik di atas adalah kepentingan

pribadi, bukan kepentingan publik.

9 3. Masyarakat dianggap tidak relevan dalam sistem politik yang elitis semacam ini (Mas’oed, 1994). Ini sangat berbeda dengan tesis Max Weber tentang birokrasi yang legal rasional dan merupakan tanggapan atas kompleksitas fungsi administrasi pemerintahan seiring dengan perkembangan masyarakat (Rahardjo, 1987).

VI. PARTAI POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIK Mengacu pada stasiologi (ilmu tentang partai politik), partai politik dapat diartikan sebagai kelompok yang terorganisir dengan anggota yang memiliki orientasi nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan meraih kekuasaan dan kedudukan politik. Partai politik tidak sama dengan gerakan politik atau kelompok penekan (pressure group) yang organisasinya tidak seketat partai politik. A. FUNGSI PARTAI POLITIK 1. Komunikasi politik (interest/aggregation). 2. Sosialisasi politik atau pendidikan politik. 3. Rekrutmen politik (selection of leaderships). 4. Manajemen konflik. B. KLASIFIKASI PARTAI POLITIK 1. Berdasarkan komposisi dan fungsi keanggotaannya terdiri dari: (a). Partai kader dengan ciri-ciri kenggotaan berdisiplin ketat dan menjaga kemurnian doktrin partai dengan sanksi pemecatan. (b). Partai massa dengan ciri-ciri keanggotaan meluas dari berbagai aliran politik, program luas dan kabur.

10 2. Berdasarkan sifat dan orientasinya terdiri dari: (a). Partai lindungan (patronage party) dengan ciri-ciri organisasi secara nasional lemah tetapi di tingkat lokal cukup kuat, aktif menjelang pemilu dan tidak mementingkan iuran anggota. (b). Partai ideologi (programmatic party) dengan ciri-ciri disiplin yang kuat dan mengikat, seleksi calon anggota yang ketat dan iuran anggota secara teratur. 3. Berdasarkan sistem kepartaiannya terdiri dari: (a). Partai tunggal (one party system) yang nonkompetitif seperti PKC di RRC. (b). Dwi Partai (two party system) dengan dua atau lebih partai politik. Tetapi hanya dua partai politik dominan (anglo saxon) sebagai partai politik berkuasa dan oposisi secara bergantian sesuai hasil pemilu seperti di AS dengan Partai Demokrat dan Partai Republik. Sistem ini berhasil dengan syarat sebagai berikut: komposisi masyarakatnya homogen; ada konsensus dan tujuan sosial; ada kontinuitas sejarah; sistem distrik (single member constituency) yang berarti setiap daerah pemilihan hanya ada satu wakil saja. (c). Multi partai (multy party system) dengan karakter primordialisme yang kuat dan umumnya berbentuk proporsional

(proportional

representation)

yang

memberi

kesempatan

tumbuhnya partai gurem.

VII. OPINI PUBLIK DAN PROPAGANDA DALAM KOMUNIKASI POLITIK Sebelum membahas opini publik, ada beberapa istilah yang harus dipahami lebih dahulu di bawah ini:

11 1. Crowd (kerumunan) dengan sifat sementara, tidak bisa dibentuk kembali dan tidak saling kenal. 2. Group (kelompok) dengan sifat saling kenal, sadar akan keanggotaannya, ada nilai sebagai acuan, strukturnya stabil dan bisa dibentuk kembali. 3. Public (publik) dengan sifat terbentuk karena ada masalah atau sasaran tertentu. 4. Mass (massa) dengan sifat tersebar luas, tidak saling kenal, tidak punya kesadaran

atau identitas diri dan tidak dapat bergerak serempak atau

terorganisir. Milton A Maxwell dalam karyanya Introductory Sociology mengatakan: “public is the collectivity of people who are at the time interested in what going to happen on a social issues”. Jadi yang membedakan publik dengan massa adalah unsur rasionalitasnya. Mengutip William Albig dalam karyanya Modern Public Opinion, opini publik dapat didefinisikan sebagai berikut: any expression on a controversial topic or the expression of all those members of a group who are giving attention in any way to a given issue. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana opini publik dapat dirumuskan sebagai

ungkapan keyakinan yang jadi pegangan

bersama diantara para anggota kelompok (publik) tentang suatu masalah yang menyangkut kepentingan umum. Sementara Karl Popper dalam teori pelopor opini publik mengatakan bahwa komunikator politik berhasil membuat beberapa gagasan yang mula-mula ditolak, kemudian dipertimbangkan dan akhirnya diterima oleh khalayak.

12 Salah satu tujuan komunikasi politik adalah membentuk citra politik yang baik bagi khalayak via opini publik. Artinya, komunikasi tidak secara langsung menimbulkan pendapat dan prilaku tertentu pada khalayak. Tetapi cenderung mempengaruhi cara khalayak mengorganisasikan citranya yang berujung pada pendapat dan prilakunya. Opini publik dimulai pada akhir abad XVIII dengan istilah vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) berkaitan dengan munculnya gagasan pentingnya kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan pendapat sebagai elemen penting membangun demokrasi. Ada empat tipe pemberi pendapat umum via pemilu: rasional, reaktif, responsif dan aktif (Arifin, 2007). Komunikator politik memainkan peran dalam proses pembentukan opini publik yang terdiri dari: 1. Politikus: di dalam atau di luar pemerintahan, berpandangan nasional atau subnasional dan berurusan dengan masalah berganda atau tunggal. 2. Profesional: jaringan media massa dan media khusus yang membentuk dan mengelola lambang-lambang dan khalayak khusus. 3. Aktivis (Nimmo, 2006) A. PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK 1. Rasionalisasi: pembenaran dengan alasan semu (pseudologis). Misalnya, atasan melakukan korupsi dengan dalih demi kesejahteraan bawahan. 2. Proyeksi: pendapat pribadi yang dimanipulir sebagai pendapat umum. Misalnya, iklan pencabutan subsidi BBM pesanan pemerintah yang

13 menampilkan sosok Bajaj Bajuri yang seolah-olah mewakili kaum marginal menyetujui kebijakan pemerintah itu. 3. Identifikasi: penyesuaian opini pribadi terhadap opini kelompok. Misalnya, seorang ABG yang mengaku suka makan Pizza Hut karena tidak mau dianggap kurang gaul oleh peer group-nya. 4. Efek band wagon: pendapat simultan yang terbawa arus. Misalnya, seseorang yang terpaksa setuju karena tidak mungkin berbeda dengan pendapat banyak orang saat terjadinya demontrasi. B. STRATEGI PROPAGANDA Kata “propaganda” berasal dari Bahasa Inggris yang diserap dari Bahasa Latin propagare yang berarti cara tukang kebun menyemai tunas suatu tanaman ke lahan untuk mereproduksi tanaman baru yang kelak tumbuh sendiri. Mengutip Leonard W Doob dalam karyanya Public Opinion and Propaganda mengatakan sebagai berikut: “propaganda can be called the attempt to affect the personality and control the behaviour of individual towards end considered unscientific or doubtful value in society at particular time”. Dengan kata lain, propaganda dapat dimaknai sebagai ungkapan pendapat seseorang atau sekolompok orang untuk mempengaruhi opini publik dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam artian sosio-historis

propaganda dipakai oleh Paus Urban VII

dalam Congregatio de Propaganda Fide (The Congregation of Propaganda) tahun 1633 dalam misi Kristenisasi dunia. Di zaman modern digunakan oleh

14 Menteri Propaganda NAZI Dr. Goebbels dalam PD II untuk menguasai massa. Klasifikasi propaganda sebagai berikut: 1. Bentuk: revealed propaganda; concealed propaganda; delayed propaganda. 2. Bidang: commercial propaganda; political propaganda; cultural propaganda; religious propaganda; war propaganda. 3. Sifat: white propaganda; black propaganda; ratio propaganda; mental propaganda. 4. Tujuan: conversionary propaganda; divisive propaganda; consolidation propaganda. 5. Misi dan operasional: defensive propaganda; offensive propaganda; counter propaganda. Sementara teknik propaganda sebagai berikut: 1. Stereotype (gambaran karikatural terhadap pihak lawan). 2. Name calling (pencercaan). 3. Selection (pemilihan fakta yang menguntungkan), 4. Down right lying (berbohong). 5. Repetition (pengulangan slogan). 6. Assertion (penonjolan salah satu sisi sambil menutupi sisi lainnya). 7. Delaying strategy (penundaan secara sengaja). 8. Favourable argument (alasan yang menyenangkan). 9. Appeal to authority/testimonials (pengutipan pihak yang berwenang). Salah satu bentuk propaganda adalah iklan politik dan retorika. Iklan politik dimaknai sebagai pencitraan untuk membangun reputasi pejabat publik

15 atau pencari jabatan dengan menginformasikan kepada publik tentang kualifikasi, pengalaman, latar belakang dan kepribadian dengan tujuan mendorong dan memproyeksikan ybs. Sementara retorika diartikan sebagai the art of using language effectively yang dipakai untuk meyakinkan publik atas kebenaran kata-kata si komunikator (baca: politikus). Dalam konteks historis, retorika sudah digunakan kaum sofis yang sezaman dengan Sokrates di Yunani kuno 400 tahun SM. Konsekuensi bagi komunikasi politik terjadinya pengkristalan, memperkuat atau memperkecil nilai politik: 1. Bersifat primer: khalayak terpengaruh dan melibatkan diri secara langsung dalam proses komunikasi politik. 2. Bersifat sekunder: khalayak terpengaruh tetapi tidak melibatkan diri secara langsung dalam proses komunikasi politik. Ini terlihat jelas dalam kampanye politik via propaganda, retorika dan iklan politik sebagai katalisator dengan konsekuensi kognitif, afektif dan konatif (Nimmo, 2006)

VIII. TINJAUAN KRITIS IDEOLOGI DAN PERS PANCASILA Ideologi dapat diterjemahkan sebagai interpretasi umum untuk menilai situasi diri sendiri dan orang lain. Mengutip Franz Magnis – Suseno, ideologi dapat dilihat berdasarkan empat perspektif: 1. Ideologi sebagai kesadaran palsu yang diintrodusir kalangan marxis. Intinya, ideologi adalah sarana kelas borjuis untuk melegitimasikan kekuasaannya atas kelas proletar.

16 2. Ideologi dalam arti netral. Artinya, sistem berpikir, nilai-nilai suatu kelompok sosial atau kebudayaan. 3. Ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah yang dikritik oleh kaum positivistis. Di sini ideologi dianggap sebagai keyakinan metafisik yang tidak dapat diuji secara matematis - logis atau empiris. 4. Ideologi dalam arti ideologis yang berarti pamrih (Magnis – Suseno, 1995). Jika dikaitkan dengan ideologi nasional Pancasila maka pembicaraan seputar Pers Pancasila secara akademik dapat dianalisis dalam tiga perspektif: 1. Pers Pancasila dalam arti mistik. Dalam hal ini ia merupakan implementasi ideologi Pancasila dalam kehidupan pers yang dianut rezim Orde Baru. 2. Pers Pancasila sebagai watch dog terhadap proses politik tetapi tidak setuju dengan pers liberal yang dipelopori oleh wartawan senior Mochtar Lubis (alm). 3. Pers Pancasila dalam pandangan realistis yang melihat fenomena pers tipikal dunia ketiga yang mengembangkan ruang gerak kebebasan berekspresi sambil bergerilya secara politik yang dikembangkan oleh wartawan senior Rosihan Anwar (Lubis, 1993). Jika pers perjuangan di masa

revolusi yang bertujuan merebut dan

mempertahankan kemerdekaan dengan aksentuasi pada masalah sosial dan politik, maka Pers Pancasila sering dimaknai dengan istilah pers pembangunan yang diintrodusir oleh Orde Baru, yaitu: pers yang bebas dan bertanggung jawab. Tetapi dalam tahap praksis lebih banyak tanggung jawabnya daripada bebasnya. Ini terlihat dari banyaknya regulasi eksternal yang membelenggu kehidupan pers

17 seperti SIT, SIUPP dan lain-lain. Seiring berubahnya pendulum politik pasca reformasi bekas Presiden BJ Habibie mengesahkan UU No. 40/1999 sebagai pengganti UU No. 21/1982 yang antara lain meniadakan SIUPP. Puncaknya dibubarkannya Deppen oleh bekas Presiden Abdurrahman Wahid. Tetapi terjadi antiklimaks ketika bekas Presiden Megawati Soekarnoputeri mendirikan Depkoinfo yang dicurigai kalangan pers sebagai reinkarnasi roh Deppen.

IX. OTORITAS DAN LEGITIMASI POLITIK Otoritas (authority) atau wewenang adalah kekuasaan yang dilembagakan yang menuntut ketaatan. Sementara legitimasi adalah mempertanyakan keabsahan suatu otoritas atau wewenang di atas. Sementara politik diartikan sebagai polis (city state) yang kemudian menjadi politikos (kewarganegaraan) yang bermuara menjadi politera (hak-hak kewarganegaraan). Ini semua merujuk pada perspektif Yunani kuno 400 tahun SM. A. LEGITIMASI MATERI OTORITAS (FUNGSI) 1. Hukum sebagai lembaga penataan masyarakat yang normatif. 2. Negara sebagai lembaga penataan efektif dalam mengambil tindakan politik. B. LEGITIMASI SUBYEK OTORITAS (DASAR) 1. Legitimasi religius: legitimasi adikodrati yang menurut paham positivistis tidak ilmiah karena tidak logis secara nalar dan tidak bisa dibuktikan secara empiris.

18 2. Legitimasi eliter: legitimasi atas dasar kecakapan khusus. Ini bisa mengambil bentuk: aristokrasi (kasta); pragmatis (militer); ideologis (PKC); teknokratis (ilmuwan). 3. Legitimasi demokratis adalah legitimasi berdasarkan pemilu yang jurdil sebagai manifestasi kedaulatan rakyat. C. KRITERIA LEGITIMASI 1. Legalitas: otoritas yang sesuai dengan hukum positif. 2. Legitimasi sosiologis (motif): tradisional (ningrat); kharismatik (simpati); legal rasional (hukum). 3. Legitimasi etis: otoritas yang sesuai dengan norma moral (etika politik) (Magnis – Suseno, 1999).

X. POLITIK FIKSI DAN FIKSI POLITIK Kalau dianalisis dengan logika bahasa Indonesia dengan hukum DM (Diterangkan – Menerangkan) maka politik fiksi dapat diterjemahkan sebagai permainan politik yang dilegitimasikan melalui fiksi. Misalnya, mitos seputar Soekarno putera sang fajar yang menyebut dirinya secara geneologis berkaitan dengan keturunan raja-raja Jawa – Bali dan mempengaruhi gaya komunikasi politiknya yang over confidence di tengah massa rakyat. Begitu pula dengan mitos Soeharto anak desa yang terlihat dari gaya komunikasi politiknya yang merakyat ala “kelompencapir” di hadapan masyarakat desa umumnya dan petani khususnya.

Kalau Soekarno mencari legitimasi sosiologis kekuasaan secara

vertikal (raja) maka Soeharto secara horizontal (protelariat). Muaranya tetap

19 sama, yaitu: pengakuan dari rakyat atas eksistensinya sebagai elite yang berkuasa (Sumarsono, 1994). Sementara

fiksi

politik

diartikan

sebagai

karya

sastra

yang

dilatarbelakangi oleh peristiwa politik yang benar-benar terjadi meskipun tokohnya dibuat fiktif. Kemudian ini dijadikan sebagai kritik sosial terhadap realitas politik kontemporer. Misalnya, novel karya Romo YB Mangunwijaya (alm) dan Paramoedya Ananta Toer (alm).

DAFTAR PUSTAKA Alfian. Komunikasi Politik dan Sistem Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993. Arifin, Anwar. Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007. Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia, 1986. Budiman, Arief. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995. Bulkin, Farchan. “Kapitalisme, Golongan Menengah dan Negara: Sebuah Catatan Penelitian” artikel dalam Prisma No.2/1984. Dahlan, Alwi. “Perkembangan Komunikasi Politik Sebagai Bidang Kajian” artikel dalam Jurnal Ilmu Politik No.6. Jakarta: PT. Gramedia, 1990. Lubis, Todung Mulya. In Search of Human Rights: Legal - Political Dilemmas of Indonesia’s New Order, 1966 – 1990. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993. MacAndrew, Collin. et. al. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993. Magnis – Suseno, Franz. Filsafat Sebagai Ilmu Kritis. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

20 _____________________. Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999. Malik, Dedy Djamaluddin. “Media Massa dan Krisis Komunikasi Politik: Menguatnya Infra dan Melemahnya Suprastruktur Politik” Kata Pengantar dalam Novel Ali. Peradaban Komunikasi Politik: Potret Manusia Indonesia. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999. Manurung, Pappilon H. Komunikasi dan Kekuasaan. Yogyakarta: Fisip Unika Atma Jaya, 2007. Mas’oed, Mohtar. Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Pelajar, 1994.

Yogyakarta: Pustaka

Nimmo, Dan. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media (terj.).. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006. ___________. Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek. (terj.). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006. Rahardjo, M. Dawam (ed.). Kapitalisme Dulu dan Sekarang. Jakarta: LP3ES, 1987. Sumarsono. et.al. Perubahan Sosial dan Pembangunan. Jakarta: LP3ES, 1994. Usman, Sunyoto. Elite dalam Perspektif Sosiologi: Laporan Penelitian. Yogyakarta: Fisipol UGM, 1990. Varma, SP. Teori Politik Modern (terj.). Jakarta: Rajawali Press, 1992.