Kompilasi Pop Quiz Diklat 3
March 25, 2024 | Author: Anonymous | Category: N/A
Short Description
Download Kompilasi Pop Quiz Diklat 3...
Description
Materi 3 (Asas-asas Peradilan Yang Baik) 1. Pernyataan di bawah ini yang paling tepat mengenai tugas-tugas non yudisial adalah : a. Kesekretariatan bertugas memenuhi seluruh permintaan hakim dalam tugas sehari-hari b. Kesekretariatan berfungsi sebagai supporting unit pengadilan c. Kepaniteraan mempunyai tugas lebih utama dibandingkan kesekretariatan d. Tidak diperlukan kompetensi khusus bagi pegawai kesekretariatan 2. Hal penting dan monumental dari The Bangalore Principles of Judicial Conduct adalah : a. Kode etik dan pedoman perilaku hakim b. International Criminal Court c. Lahirnya Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman d. Konsep atau model pengawasan Hakim 3. Penerapan prinsip independensi hakim yang paling tepat adalah : a. Bebas untuk memutus perkara b. Bebas dari tekanan internal maupun eksternal dalam memutus perkara c. Tidak memihak kepada salah satu pihak d. Menggunakan alat bukti keyakinan hakim dalam mengadili perkara 4. Dalam hal seorang hakim ditunjuk untuk mengadili sebuah perkara dimana diketahuinya bahwa pihak penggugat adalah keponakannya, maka Hakim tersebut dapat : a. Mengajukan pengunduran diri sesuai hak ingkar yang dimilikinya b. Melanjutkan pemeriksaan dengan memastikan profesionalisme tetap tegak sebagaimana kode etik dan pedoman perilaku hakim c. Meminta agar perkara tersebut diadilinya dengan maksud agar tercipta perdamaian dengan tergugat d. Melaksanakan tugas mengadili dengan memegang teguh pakta integritas 5. Penyatuan menyeluruh badan peradilan dibawah Mahkamah Agung adalah manifestasi dari pelaksanaan misi : a. Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung b. Menjaga kemandirian badan peradilan c. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan d. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 6. The Bangalore Principles of Judicial Conduct melahirkan prinsip penting yang harus dijadikan pedoman bagi para hakim di dunia, kecuali : a. Independensi (Independence) b. Ketidakberpihakan (impartially)
c. Integritas (Integrity) d. Evaluasi Mandiri (self Evaliation) 7. Dalam hal musyawarah pengambilan putusan maka hal yang harus diperhatikan oleh hakim adalah sebagai berikut : a. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar terjadi mufakat; b. Menyatakan pendapat atau pertimbangan secara tertulis c. Abstain atau mengajukan pendapat d. Menyatakan pendapat berdasarkan fakta-fakta persidangan dan dasar hukum dalam memutus perkara 8. Dibawah ini merupakan asas-asas yang ditemui dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kecuali : a. Asas Pancasila b. Asas sederhana, cepat, biaya ringan c. Asas praduga tidak bersalah d. Asas subsidiaritas 9. Di bawah ini tidak termasuk pencerminan indpendensi hakim dalam memutus perkara, kecuali : a. Dissenting opinion b. Mengikuti pendapat hakim ketua c. Mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Majelis Hakim oleh karena terdapat sikap yang berbeda dengan Majelis Hakim Lain d. Tidak berpendapat pada saat pengucapan putusan 10. 2 (dua) prinsip peradilan yang sangat pokok dalam sistem peradilan suatu negara yaitu: a. Yudisial dan Non Yudisial b. Judiciary Independence dan Judiciary Impartiality c. National interest and international interest d. Teritorial dan nasionalitas aktif 11. Jika dalam sebuah perkara yang anda tangani tidak terdapat aturan hukum yang melandasinya, sikap yang akan anda lakukan : a. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima b. Meminta penggugat untuk mencabut gugatannya dan melengkapi dasar dasar hukum dalam posita gugatannya c. Menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang d. Memeriksa dan mengadilinya dengan melakukan penemuan hukum jika diperlukan
12. Pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia peradilan merupakan pelaksanaan dari misi mahkamah agung : a. Menjaga kemandirian badan peradilan b. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan c. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan d. Mewujudkan badan peradilan yang agung 13. Jika dalam sebuah posita sebuah gugatan tidak terdapat sumber hukum tertulis yang menjadi dasar diajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat, sikap yang akan anda lakukan : a. Menolak gugatan penggugat dengan dasar gugatan harus jelas dan lengkap b. Meminta penggugat untuk mencabut gugatannya dan melengkapi dasar-dasar hukum dalam posita gugatan c. Menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang d. Memeriksa dan mengadilinya dengan menentukan hukum apa yang diterapkan dalam hal memutus perkara Materi 4 (Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi) 1. Suatu perbuatan bertentangan degan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai PMH harus memenuhi : a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam b. Bahwa Kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum d. Semuanya benar 2. Tuntutan perdata tentang hal penghinaan berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdata diajukan untuk memperoleh : a. Penggantian kerugian dan biaya pengobatan b. Pemulihan kehormatan, harkat dan martabat c. Penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik d. Pemulihan nama baik, harkat dan martabat 3. Hak subyektif meliputi : a. Hak-hak kebendaan b. Hak-hak pribadi (Mis. Kebebasan, Kehormatan, dan Nama Baik) c. Hak-hak khusus (Mis. Hak penghunian dari si penyewa) d. Semuanya benar 4. Bentuk tuntutan ganti kerugian dalam PMH dapat berupa: a. Ganti rugi dalam bentuk barang (natura), atau b. Dikembalikan ke keadaan semula, atau c. Ditiadakan akibat dari perbuatan melawan hukum d. Semuanya benar
5. Menurut Pasal 1367 KUHPerdata pertanggungjawaban disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau yang berada dibawah pengawasannya. Orang orang tersebut adalah : a. Orang tua dan atau wali manakala si pelaku belum dewasa dan tinggal pada mereka dan majikan dan orang lain yang mewakili urusan si pelaku yang sedang bekerja untuknya b. Orang tua kandung dan atau wali manakala si pelaku belum dewasa dan masih dibiayai dan menjadi tanggungannya dan majikan dan orang lain yang mewakili urusan di pelaku yang sedang bekerja untuknya c. Orang tua dan atau saudara sekandung si pelaku dan majikan yang memberikan pekerjaan sementara si pelaku bekerja untuk kepentingannya d. Semuanya benar 6. Kerugian immateriil dibatasi dalam Pasal 1371 dan 1372 KUHPerdata. Selain penggantian biaya penyembuhan juga dapat dituntut kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacad yang dinilai menurut : a. Kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak menurut keadaan b. Kemampuan dan kesepakatan para pihak c. Kemampuan si pelaku d. Kemampuan si pelaku dan biaya yang dikeluarkan korban 7. Sebelum Yurisprudensi 1919 Cohem Vs Liedenbaum bahwa perbuatan melawan hukum sebagai? a. Perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar Undang-Undang tetapi juga melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain b. Perbuatan melawan hukum bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang mesti dimiliki dalam pergaulan di masyarakat c. Perbuatan melawan hukum hanya melanggar undang-undang d. Semuanya benar 8. PMH sebagai pelanggaran kaidah tata susila dalam hal : a. Melanggar kaidah moral yang diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Februari 1986 No. 3191 K/Pdt/1984 b. Melanggar kaidah moral yang dipatuhi dan telah menjadi hukum tertulis sesuai putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Februari 1986 No. 3191 K/Pdt/1984 c. Melanggar kaidah moral yang diterima dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Budaya Masyarakat sesuai putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Februari 1986 No. 3191 K/Pdt/1984
d. Melanggar kaidah-kaidah moral yang diterima oleh masyarakat sebagai hukum positif sesuai putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Februari 1986 No. 3191 K/Pdt/1984 9. Salah satu perbedaan prinsip pada perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi adalah: a. Pada PMH diperlukan lebih dahulu suatu proses, seperti pernyataan lalai sehingga debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi atau peringatan sedangkan pada wanprestasi tidak diperlukan b. Pada PMH diperlukan lebih dahulu suatu proses, seperti pernyataan lalai sehingga debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi atau peringatan seperti halnya pada wanprestasi agar tergugat mengetahui kesalahannya c. Pada PMH tidak diperlukan lebih dahulu suatu proses, seperti pernyataan lalai, sedangkan pada wanprestasi diperlukan d. Semua jawaban tersebut adalah salah 10. Dibawah ini merupakan teori kausalitas antara perbuatan dan kerugian kecuali ? a. Ajaran causa veroorzaking b. Teori adequate c. Teori Conditio sine qua non d. Ajaran causa proxima 11. Berdasarkan ketentuan Pasal 1371 KUHPdt yang dapat mengajukan tuntutan ganti ketugian adalah : a. Suami atau isteri yang ditinggalkan ; b. Anak atau orang tua si korban ; c. Orang yang lazim mendapat nafkah dari si korban ; d. Semuanya benar 12. Apakah kalau berhubungan dengan perkara pidana, tuntutan ganti kerugian harus digantungkan pada adanya kesalahan si pelaku dalam suatu putusan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap? a. Tidak perlu dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; b. Tuntutan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian tidak harus diajukan setelah adanya putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan kesalahan Tergugat ; c. Sesuai Pasal 1918 KUHPdt Hakim yang memeriksa tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum perkara perdata tidak terikat pada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjatuhkan hukuman kapada seseorang karena suatu kejahatan atau pelanggaran jika dapat dibuktikan sebaliknya ; d. Semuanya benar 13. Perlunya pertimbangan dalam menentukan wanprestasi adalah?
a. Untuk mengetahui apakah Tergugat telah memenuhi prestasinya dan ataukah sama sekali belum memenuhi prestasinya; b. Untuk menentukan apakah tindakan Tergugat dipandang sebagai kewajiban, sehingga Tergugat dapat dituntut untuk memenuhi kewajibannya tersebut ; c. Untuk menentukan apakah tindakan Tergugat tersebut dipandang sebagai syarat (condition), sehingga Tergugat tidak dapat dituntut selama Penggugat belum memenuhi semua kewajibannya ; d. Semua jawaban tersebut benar. 14. Dalam hal terjadi kematian, satu-satunya ganti rugi yang dapat dituntut adalah : Select one: a. Hilangnya nafkah hidup dan biaya pendidikan serta kesehatan bagi orang yang ditinggalkan yang lazimnya diterima dari yang meninggal dunia. b. Hilangnya nafkah hidup dan jaminan perawatan kesehatan bagi orang yang ditinggalkan yang lazimnya diterima dari yang meninggal dunia. c. Hilangnya nafkah hidup dan jaminan sosial bagi orang yang ditinggalkan yang lazimnya diterima dari yang meninggal dunia. d. Hilangnya nafkah hidup bagi orang yang ditinggalkan yang lazimnya diterima dari yang meninggal dunia. 15. Wanprestasi terdiri dari empat katagori, yaitu : Select one: a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ; b. Tidak melaksanakan kewajibannya karena Kreditor yang terlebih dahulu tidak melaksankan kewajibannya ; c. Tidak melaksanakan kewajibannya walaupun telah tidak diminta oleh Kreditor ; d. Semua jawabannya salah. Materi 5 (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana) 1. Unsur apakah yang membedakan penganiayaan berat dengan pembunuhan : a. Unsur kesengajaan yang mengakibatkan korban mati b. Unsur kelalaian c. Unsur perencanaan d. Unsur sebab akibat 2. Dalam perkara tersebut diatas, jika unsur kesalahan (tidak mengetahui) tidak dapat dibuktikan, apakah perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa : a. Perbuatan pidana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa b. Perbuatan itu tetap dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa karena terdakwa dianggap mengetahuinya
c. Perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa karena setiap orang harus dianggap tahu d. Semua jawaban benar 3. Ajaran perbuatan melawan hukum materiel, dimana suatu perbuatan dapat dihukum hanya jika : a. Perbuatan tersebut melawan hukum menurut nilai kepatutan yang terdapat dalam masyarakat b. Perbuatan itu melawan undang-undang c. Perbuatan tersebut diluar kehedak pelaku d. Perbuatan tersebebut dilakukan karena terpaksa 4. Perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum formil adalah : a. Perbuatan yang menimbulkan akibat b. Perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan c. Perbuatan yang timbul karena kesengajaan yang diatur dalam Undang-Undang d. Jawaban benar semua 5. Jika unsur perbuatan dapat dibuktikan di persidangan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan pidana, putusan hakim adalah : a. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts vervolging) b. Putusan bebas c. Putusan percobaan d. Putusan pemidanaan 6. Dalam ajaran pemisahan perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, unsur kesalahan (unsur kesengajaan dan kelalaian) adalah unsur : a. Unsur perbuatan yang dapat dihukum b. Unsur pertanggung jawaban pidana c. Unsur perbuatan melawan hukum d. Unsur perbuatan 7. Unsur apakah yang menjadi pembeda tindak pidana penipuan dengan tindak pidana penggelapan : a. Unsur penguasaan barang b. Unsur pembelian c. Unsur penipuan d. Unsur penggelapan 8. Ajaran satu perbuatan (eenfeit) menghitung perbuatan pidana berdasarkan perbuatan materiil (gerakan pisik) digunakan ajaran bahwa : a. Terdakwa hanya dapat dijatuhinya satu ketentuan pidana yang terberat tersebut b. Jika diajukan ke persidangan dakwaan tersebut harus dinyatakan ne bis in idem
c. Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman lagi d. Semua jawaban benar 9. Jika unsur perbuatan yang dirumuskan dalam UU tidak dapat dibuktikan di persidangan, putusan hakim adalah : a. Putusan bebas (vrijpraak) b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle recgtsvervolging) c.Putusan tuntutan tidak dapat diterima d. Putusan pemidanaan 10. Dengan berpindahnya barang dari tempat semula, apakah telah memenuhi unsur “mengambil”dalam rumusan Pasal 362 KUHP? a. Belum terpenuhi b. Sudah terpenuhi c. Harus dibuktikan lagi d. Semua jawaban benar 11. Jika satu perbuatan dapat dikenakan beberapa aturan tindak pidana, dan untuk ini terdakwa hanya dapat dijatuhi satu ketentuan pidana yang terberat. Ajaran ini dikenal dengan : a. Teori eenfeit b. Teori Nebis In Idem. c. Teori Perbarengan. d. Teori Concurcus. Materi 6 (Penerapan Konvensi Internasional dalam Peradilan) 1. Materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : a. Bukan merupakan kebutuhan asli bangsa Indonesia b. Hanya untuk memenuhi desakan internasional c. Tidak cocok untuk budaya Indonesia d. Merupakan penerapan Hak Asasi Manusia yang bersifat Universal 2. Proses pemberlakuan konvensi internasional dalam hukum Nasional suatu negara dilakukan melalui prosedur: a. Traktat b. Ratifikasi c. Traktat Multilateral d. Gratifikasi 3. Letter of Intent antara International Monetary Fund (IMF) dengan pemerintah Indonesia 13 November 1998, membuktikan : a. Hukum kepailitan Indonesia yang diatur dalam BW sudah tidak relevan b. Perlu diberlakukan TRIP’s Agreement
c. Berdirinya World Trade Organization d. KUHPerdata sudah waktunya diamandemen 4. Selain BPSK, lembaga lain yang merupakan quasi yudisial adalah : a. Komnas HAM b. Komnas Perempuan dan Anak c. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) d. Komisi Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi 5. Latar belakang pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2004 : a. Kebutuhan murni bangsa Indonesia b. Untuk memenuhi ketentuan Konvensi Internasional c. Diatur dalam amandemen UUD 1945 d. Merupakan kewenangan Pengadilan Niaga 6. Sikap hakim Indonesia dalam menerapkan kaidah hukum yang bersumber pada konvensi Internasional : a. Cukup menerapkan undang-undang nasional apa adanya b. bersikap kritis untuk menyesuaikan dengan tuntutan keadilan masyarakat setempat c. tetap memperhatikan kearifan lokal d. Semua benar 7. Konvensi Internasional yang Indonesia tidak ikut menandatangani tetapi dapat mengikatkan diri, dilakukan dengan cara : a. Aksesi (accessition) b. Penerimaan (accepntance) c. Persetujuan (approval) d. Semua jawaban benar 8. Sengketa perdata di bidang HAKI yang bukan menjadi wewenang Pengadilan Niaga tetapi menjadi kewenangan pengadilan negeri adalah : a. Sengketa hak cipta dan merek b. Sengketa hak paten c. Sengketa rahasia dagang dan varietas tanaman d. Sengketa disain industri 9. Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebut sebagai lembaga quasi yudisial karena : a. dapat menyidik dan menuntut perkara pelanggaran UU Konsumen b. dapat melakukan penyidikan pro yustisia c. Mempunyai kewenangan sebagai penyidik dan penuntut umum
d. Mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara pelanggaran UU Perlindungan Konsumen 10. Konvensi Internasional yang diratifikasi oleh Indonesia berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) a. UNCLOS b. UNCITRAL c. UNCAC d. TRIP’s Agreement 11. Di bawah ini adalah kejahatan yang termasuk kejahatan HAM berat menurut konvensi internasional kecuali : a. Perbudakan b. Genosida/Ethnic Cleansing c. Marital rape (perkosaan dalam lingkup domestik) d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa 12. Materi konvensi internasional mengenai terorisme yang terkait dengan Undangundang dasar 1945 a. Cukup diadili dengan aturan-aturan dalam KUHP b. Sudah termasuk ruang lingkup pengadilan HAM c. Sesuai dengan tujuan negara dalam ikut serta menjaga perdamaian dunia d. Penting untuk menjaga kelancaran perdagangan bebas dunia 13. Di Negara Indonesia ratifikasi konvensi internasional dilakukan melalui : a. Keppres b. Inpres c. Undang-undang d. Undang undang atau keppres/perpres 14. Amandemen UUD 1945 yang diikuti dengan adopsi kaidah hukum internasional dilakukan sebanyak a. 1 kali b. 2 kali c. 3 kali d. 4 kali 15. Dalam Konvensi Internasional mengenai HAM dikenal adanya asas retroaktif artinya : a. Kejahatan HAM berat dimasa lalu bisa diadili b. Pennguatan terhadap asas legalitas c. Sejalan dengan Pasal 1 KUHP d. Menjadi kewenangan khusus Pengadilan HAM
16. Apakah terhadap konvensi internasional yang telah ditandatangani dan disahkan oleh suatu negara dapat disimpangi? a. Tidak dapat b. Dapat karena menyangkut kepentingan negara c. Dapat tetapi hanya untuk klausul tertentu (reservation) d. Semua jawaban salah 17. Di bawah ini adalah pernyataan yang benar mengenai aturan tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) : a. bersumber pada suatu norma hukum internasional b. sudah diatur sebelumnya dalam KUHP c. Tidak berkaitan dengan UNCAC d. Hanya merupakan kewenangan khusus pengadilan tipikor 18. Materi yang diatur dalam Undang Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. a. Mengatur hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik b. Mengatur mengenai sengketa informasi publik c. Mengatur mengenai Komisi Informasi Publik d. Mengatur mengenai upaya hukum luar biasa sengketa infromasi public 19. Pasal-pasal dalam Amandemen UUD 1945 untuk menyesuaikan dengan konvensi internasional terutama mengenai : a. Hak Asasi Manusia b. Perdagangan Internasional c. Hukum Pidana d. Hukum Perdata Internasional
Materi 7 Proses Penyidikan Tindak Pidana 1. Proses penyidikan tindak pidana setelah menerima laporan/aduan yaitu : a. Penyelidikan-Penindakan-Pemeriksaan-Seirakara b. SPDP-Penyidikan-Upaya Paksa-Seirakara c. Penyelidikan-TPTKP-Penyidikan-Seirakara d. Penyidikan-Pemanggilan-Pemeriksaan-Seirakara 2. Jenis-jenis dari tehnik penyelidikan surveuillance (pembuntutan) adalah : a. Surveillance bergerak dan tetap b. Surveillance longgar dan ketat c. Surveillance Gabungan d. a,b, dan c semua benar
3. Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek untuk mendapatkan keterangan tentang hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi dengan tujuan untuk memperoleh kecuali : a. Memperoleh gambaran yang jelas b. Identitas subjek dengan informasi c. Melengkapi informasi d. Konfirmasi keterangan/data/fakta e. Mencari hubungan subjek dengan tindak pidana f. Mengamati untuk mengumpulkan keterangan tentang keadaan tempat kejadian 4. Salah satu tujuan dari penyelidikan adalah : a. Agar segera dapat dilaksanakan upaya paksa b. Menindaklanjuti Laporan Polisi/Aduan yang diterima c. Mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia d. a, b dan c semua benar 5. Yang dimaksud penyelidik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana yaitu : a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan b. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini c. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undangundang untuk melakukan penyelidikan d. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh UndangUndang untuk melakukan penyidikan 6. Pengertian dari interview adalah a. Suatu kegiatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap seseorang b. Suatu kegiatan yang dilakukan secara tanya jawab langsung kepada seseorang yang mengetahui tentang tindak pidana yang terjadi c. Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan jawaban atas suatu tindak pidana tang terjadi d. Suatu cara untuk memperoleh baket dari orang yang memiliki keterangan melalui pembicaraan tanya jawab secara langsung 7. Sebutkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP Kecuali : a. Keterangan Saksi b. Keterangan Saksi Ahli c. Surat d. Petunjuk e. Keterangan terdakwa f. TKP
8. Under cover adalah cara penyelidikan yang dilakukan dengan cara penyusupan, maka untuk memperoleh hasilnya perlu direncanakan terlebih dahulu tentang : a. Penyusunan lingkungan, penyusupan masyarakat, penyusunan organisasi b. Penyusupan lingkungan, penyusupan masyarakat, penyusunan organisasi, penyusupan kelompok c. Penyusunan lingkungan, penyusupan masyarakat, penyusunan organisasi, penyusupan institusi d. Penyusunan lingkungan, penyusupan masyarakat, penyusunan organisasi, penyusupan institusi dan penyusupan non organisasi 9. Sasaran penyelidikan adalah a. Orang b. Barang/benda c. Tempat (Termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya_ d. a, b dan c semua benar 10. Penyelidikan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana yaitu : a. Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang b. Serangkaian tindakan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan c. Serangkaian tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyelidikan yang diatur dalam undang-undang ini d. Serangkaian tindakan polisi yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyelidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
Materi 8 (Keterbukaan Informasi Publik) 1. Dasar hukum dalam tata cara penyelesaian keberatan atas Putusan KIP di Pengadilan Negeri adalah : a. UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Perma Nomor 2 Tahun 2011 b. UU Nomor 2 Tahun 2008 dan Perma Nomor 14 Tahun 2011 c. UU Nomor 14 Tahun 2011 dan Perma Nomor 2 Tahun 2008 d. UU Nomor 2 Tahun 2011 dan Perma Nomor 14 Tahun 2008 2. Badan Publik selain badan publik negara adalah a. BUMN, BUMD organisasi non pemerintah dan partai politik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri b. lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah c. lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan lain termasuk BUMN, BUMD organisasi non pemerintah dan partai politik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBM dan/atau APBD d. Semua benar 3. Jangka waktu Pengadilan dalam memutus keberatan atas Putusan KIP adalah a. 60 hari sejak di register pada kepaniteraan Pengadilan Negeri b. 60 hari sejak penetapan hari sidang pertama c. 60 hari sejak penetapan majelis hakim d. Semua salah 4. Badan Publik Negara adalah : a. BUMN, BUMD organisasi non pemerintah dan partai politik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri b. lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah c. lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan lain termasuk BUMN, BUMD organisasi non pemerintah dan partai politik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBM dan/atau APBD d. Semua benar 5. Keberatan atas putusan KIP yang dapat di sidangkan pada Pengadilan Negeri adalah : a. Sengketa yang timbul akibat permohonan informasi kepada badan publik b. Sengketa yang timbul akibat permohonan informasi kepada badan publik selain negara c. Semua benar d. Semua salah 6. Kewenangan relatif dalam memeriksa keberatan atas putusan KIP adalah a. Pengadilan dalam wilayah hukum tempat kedudukan badan publik b. Pengadilan dalam wiayah hukum pemohon informasi
c. Pengadilan dalam wilayah hukum Komisi Informasi Publik d. Pengadilan dalam wilayah hukum tempat kedudukan badan publik selain negara 7. Pemeriksaan keberatan atas putusan KIP dilakukan oleh a. Hakim tunggal b. Majelis Hakim c. Ketua Pengadilan Negeri d. Komisioner Komisi Informasi 8. Jangka waktu dalam mengajukan keberatan adalah a. 7 hari sejak salinan putusan komisi informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan b. 30 hari sejak salinan putusan komisi informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan c. 14 hari sejak salinan putusan komisi informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan d. Semua salah 9. Subyek hukum yang dapat mengajukan keberatan atas Putusan KIP adalah a. Warga Negara Indonesia b. Badan Publik Negara c. Badan Publik selain badan publik negara d. Semua benar 10. Jangka waktu dalam termohon keberatan atas putusan KIP mengajukan jawaban adalah: a. Semua salah b. 30 hari sejak penetapan penunjukkan majelis hakim c. 30 hari sejak penetapan hari sidang pertama d. 30 hari sejak keberatan diregister 11. Jangka waktu untuk mengajukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Negeri atas keberatan terhadap putusan KIP adalah a. 31 hari sejak di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri b. 14 hari sejak diterimanya putusan pengadilan negeri c. 7 hari sejak diterimanya putusan pengadilan negeri d. Semua salah 12. Jangka waktu komisi informasi mengirimkan putusan dan berkas perkara yang diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri ialah a. 14 hari sejak permintaan diajukan b. 14 hari sejak penetapan hari sidang c. 14 hari sejak penetapan Majelis Hakim d. 14 hari sejak keberatan di register di Kepaniteraan Pengadilan
13. Tata cara pemeriksaan keberatan atas putusan KIP adalah : a. Pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap putusan komisi informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak b. Pemeriksaan dilakukan tanpa proses mediasi c. Pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak serta jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh majelis hakim d. Semua benar 14. Kapan ketua pengadian negeri menunjuk majelis hakim yang memeriksa keberatan atas putusan KIP? a. Selambat-lambatnya 3(tiga) hari setelah keberatan diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri b. Selambat-lambatnya 3(tiga) hari setelah lewat tenggang waktu termohon keberatan mengajukan jawaban atas keberatan c. Selambat-lambatnya 3(tiga) hari setelah diajukan permintaan putusan kepada Komisi Informasi yang memutus perkara d. Semua salah 15. Jangka waktu Mahkamah Agung dalam memutus upaya hukum kasasi atas putusan dalam keberatan atas putusan KIP adalah : a. 30 hari sejak upaya hukum kasasi dinyatakan b. 30 hari sejak upaya hukum kasasi di register c. 30 hari sejak Majelis Hakim Kasasi ditetapkan d. Semua salah 16. Jangka waktu panitera meminta komisi informasi yang memutuskan perkara untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang disengketakan serta seluruh berkas perkaranya adalah: a. 14 hari sejak keberatan diregister di Kepaniteraan Pengadilan b. 14 hari sejak penetapan hari sidang c. 14 hari sejak penetapan Majelis Hakim d. Semua salah 17. Pejabat Pengadilan yang meminta komisi informasi yang menurut perkara yang diajukan keberatan untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang disengketakan serta seluruh berkas perkaranya adalah a. Ketua Pengadilan Negeri b. Panitera Pengadilan Negeri c. Majelis Hakim yang memeriksa perkara d. Panitera muda perdata pengadilan negeri 18. Putusan Pengadilan dalam Keberatan atas Putusan KIP berupa :
a. Putusan Pengadilan dapat berupa membatalkan putusan Komisi Informasi dengan merujuk pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Putusan Pengadilan dapat berupa menguatkan putusan Komisi Informasi dengan merujuk pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Semua benar; d. Semua salah; 19. Upaya hukum yang dapat dilakukan atas suatu Putusan dalam perkara keberatan atas Putusan KIP ialah : a. Banding; b. Peninjauan Kembali; c. Kasasi; d. Deden Verzet
Materi 9 (Teknis Pembuatan Surat Dakwaan) 1. Dimana posisi pemeriksaan tambahan dalam hukum acara pidana? Select one: a. Pra-penuntutan b. Penuntutan c. Pemeriksaan pengadilan d. Pemeriksaan Hakim 2. Kewenangan Kejaksaan RI di bidang penuntutan diatur dalam ketentuan pasal dibawah ini, kecuali: Select one: a. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 b. Pasal 137 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 c. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 d. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 3. Dibawah ini adalah tindakan hukum yang dapat menjadi obyek pra-peradilan, kecuali: Select one: a. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan. b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penuntutan.
c. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. d. Sah atau tidak pemeriksaan tersangka 4. Selain mempunyai kewenangan di bidang penuntutan, Kejaksaan RI juga mempunyai kewenangan lain, kecuali: Select one: a. Melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat c. Melakukan penyidikan perkara pidana umum bersama-sama dengan penyidik Polri d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undangundang 5. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan tambahan, kecuali: Select one: a. Mencari tambahan alat bukti yang dapat digunakan untuk meyakinkan hakim di persidangan. b. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. c. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi d. Menyelesaikan pemeriksaan tambahan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah berkas perkara, tersangka dan barang bukti diterima oleh Jaksa Penuntut Umum. Previous page
6. Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pra peradilan adalah sebagai berikut: Select one: a. Penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntuan. b. Hanya tersangka atau keluarganya saja yang berhak dalam hal sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan. c. Hanya penyidik atau penuntut umum saja yang berhak dalam hal sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan. d. Penyidik atau penuntut umum yang berhak dalam hal sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan.
7. Jumlah hakim dan panitera dalam sidang pra peradilan: Select one: a. 1 (satu) orang hakim dibantu 1 (satu) orang panitera b. 2 (dua) orang hakim dibantu 1 (satu) orang panitera c. 1 (satu) orang hakim dibantu 2 (dua) orang panitera d. 2 (dua) orang hakim dibantu 2 (dua) orang panitera 8. Hari/tanggal sidang pra-peradilan harus ditentukan oleh Hakim: Select one: a. 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permintaan pra peradilan b. 3 (tiga) hari setelah diterimanya permintaan pra peradilan c. 2 (dua) minggu setelah diterimanya permintaan pra peradilan d. Segera setelah diterimanya permintaan pra peradilan 9. Dibawah ini adalah tindakan hukum yang dapat menjadi obyek pra-peradilan, kecuali: Select one: a. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan. b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penuntutan. c. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. d. Sah atau tidak pemeriksaan tersangka 10. Selain mempunyai kewenangan di bidang penuntutan, Kejaksaan RI juga mempunyai kewenangan lain, kecuali: Select one: a. Melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat c. Melakukan penyidikan perkara pidana umum bersama-sama dengan penyidik Polri d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undangundang
11. Kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus disebut sebagai: Select one: a. Kewenangan hakim b. Kewenangan penuntutan c. Kewenangan relatif pengadilan d. Kewenangan absolut pengadilan 12. Jangka waktu pemeriksaan dalam sidang pra peradilan sampai dengan putusan hakim: Select one: a. 20 (dua puluh) hari harus sudah menjatuhkan putusan b. 7 (tujuh) hari harus sudah menjatuhkan putusan c. 3 (tiga) hari harus sudah menjatuhkan putusan d. 40 (empat puluh) hari harus sudah menjatuhkan putusan
Materi 10 (Bahasa Indonesia Hukum) 1. Kepada hadirin yang masih berada di luar, kami persilakan Saudara untuk memasuki ruangan karena acara akan dilanjutkan kembali. Predikat kalimat tersebut adalah : Select one: a. berada b. persilakan c. memasuki d. dilanjutkan e. kami persilakan 2. Pilih jawaban yang benar berikut ini. Select one: a. menskalakan b. memroduksi c. memraktikkan d. menyurangi
3. Kalimat berikut ini yang benar adalah : Select one: a. Muzakir akan menghadiahi sekuntum bunga mawar kepada Mawarni. b. Muzakir akan menghadiahi sekuntum bunga mawar kepada Mawarni. c. Muzakir akan menghadiahi Mawarni sekuntum bunga mawar. d. Muzakir akan menghadiahi kepada Mawarni sekuntum bunga mawar. e. Muzakir akan menghadiahi pada Mawarni sekuntum bunga mawar. 4. Ketika sangat tergantung pada impor bahan pangan tahun 1950-an dan pada saat Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari gangguan Belanda, India sedang membutuhkan dukungan politik dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menyelamatkan negeri itu secara internal. Keterangan tujuan pada pernyataan tersebut adalah : Select one: a. ketika sangat tergantung pada impor bahan pangan tahun 1950-an b. pada impor bahan pangan tahun 1950-an c. pada saat Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari gangguan Belanda d. dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara e. untuk menyelamatkan negeri itu secara internal. 5. Pak Markus datang pagi tadi. Jika kalimat tersebut dianalisis berdasarkan kategori (kelas kata), pagi tadi merupakan : Select one: a. keterangan b. adverbia c. nomina d. frasa preposisional e. frasa nominal 6. Purba lebih banyak menceritakan nilai tambah dan menceritakan pengalamannya selama sembilan hari di Rusia ketika kami berkunjung ke sana. Pernyataan tersebut merupakan : Select one: a. kalimat kompleks b. kalimat majemuk
c. kalimat majemuk kompleks d. kalimat simpleks e. kalimat minor 7. Pilihlah kata yang benar berikut ini. Select one: a. sistim dan psikologi b. Jumat dan persentase c. formil dan eksport d. Pebruari dan jadwal 8. Kalimat di bawah ini semuanya benar, kecuali : Select one: a. bagi setiap karyawan yang belum mengisi SKP, Saudara diminta untuk mengubungi bagian tata usaha paling lambat besok sore pukul 16.00. b. bagi setiap karyawan yang belum mengisi SKP, Anda diminta untuk mengubungi bagian tata usaha paling lambat besok sore pukul 16.00. c. setiap karyawan yang belum mengisi SKP, Anda diminta untuk mengubungi bagian tata usaha paling lambat besok sore pukul 16.00. d. setiap karyawan yang belum mengisi SKP diminta untuk mengubungi bagian tata usaha paling lambat besok sore pukul 16.00. e. bagi setiap karyawan yang belum mengisi SKP, Saudara diminta untuk mengubungi bagian tata usaha paling lambat besok sore pukul 16.00. 9. Kalimat berikut ini yang benar adalah : Select one: a. bila membahas tentang pesawat terbang, Pak Habibie sangat meyakinkan para pendengarnya. b. bila Pak Habibie membahas pesawat terbang sangat meyakinkan para pendengarnya. c. bila Pak Habibie membahas tentang pesawat terbang, maka sangat meyakinkan para pendengarnya. d. jika membahas pesawat terbang, Pak Habibie sangat meyakinkan para pendengarnya. e. jika membahas tentang pesawat terbang, Pak Habibie sangat meyakinkan para pendengarnya.
10. Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mengutamakan kepentingan materi. Kalimat tersebut tidak efektif karena : Select one: a. tidak berpredikat b. tidak berobjek c. tidak berpelengkap d. tidak berketerangan e. tidak bersubjek
Materi 11 (Tindak Pidana Korporasi) 1. Isi surat pemanggilan kepada korporasi minimal memuat: Select one: a. nama, tempat kedudukan, status Korporasi dalam perkara pidana, tempat dilakukannya pemeriksaan dan ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan b. nama, tempat kedudukan, status Korporasi dalam perkara pidana, waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan dan ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan c. nama, tempat kedudukan, status Korporasi dalam perkara pidana, tempat dilakukannya pemeriksaan dan ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan d. nama, tempat kedudukan, kebangsaan, status Korporasi dalam perkara pidana, waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan dan ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan 2. Yang mewakili korporasi jika terjadi penggabungan atau peleburan korporasi: Select one: a. Pengurus yang melakukan penggabungan/peleburan b. Pengurus sebelum penggabungan/peleburan c. Pengurus saat dilakukan pemeriksaan d. Likuidator 3. Kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana terhadap Korporasi : Select one: a. hapus karena daluwarsa sesuai KUHP
b. tidak mengenal daluwarsa c. hapus karena daluwarsa yang diatur dalam undang-undang korporasi d. hapus karena daluwarsa yang diatur dalam KUHAP 4. Definisi harta kekayaan adalah Select one: a. semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil tindak pidana b. semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil tindak pidana c. semua benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil tindak pidana d. semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh, secara langsung dari hasil tindak pidana 5. Kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana terhadap Korporasi : Select one: a. hapus karena daluwarsa sesuai KUHP b. tidak mengenal daluwarsa c. hapus karena daluwarsa yang diatur dalam undang-undang korporasi d. hapus karena daluwarsa yang diatur dalam KUHAP 6. Definisi harta kekayaan adalah Select one: a. semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil tindak pidana b. semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil tindak pidana c. semua benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil tindak pidana d. semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh, secara langsung dari hasil tindak pidana
7. Jika alamat korporasi tidak diketahui, pemanggilan ditujukan kepada korporasi melalui: Select one: a. alamat salah satu anggota pengurus yang diketahui b. salah satu media massa cetak atau elektronik dan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan c. A dan B benar d. A dan B salah 8. Hambatan pemidanaan korporasi antara lain: Select one: a. Korporasi tidak berwujud b. Korporasi subjek hukum c. Korporasi berbuat salah d. A, B dan C benar 9. Pertanggungjawaban Korporasi yang sedang dalam proses pembubaran : Select one: a. tidak dapat dikenakan terhadap Korporasi yang akan dibubarkan b. dikenakan terhadap Korporasi yang akan dibubarkan apabila pengurus diketahui c. tetap dikenakan terhadap Korporasi yang akan dibubarkan d. dikenakan terhadap Korporasi yang akan dibubarkan apabila ada dalam AD/ART 10. Pengurus yang mewakili Korporasi pada tingkat penyidikan wajib hadir dalam sidang Pengadilan. Jika tidak hadir karena berhalangan sementara atau tetap, maka …… Select one: a. Hakim perintah PU supaya pengurus tersebut dihadirkan secara paksa b. Hakim Perintah PU agar menentukan dan menghadirkan Pengurus lainnya untuk mewakili Korporasi sebagai terdakwa pada c. Hakim Perintah PU untuk menghadirkan pengurus lainnya untuk mewakili korporasi sebagai Terdakwa d. Hakim Perintah PU untuk menentukan dan menghadirkan secara paksa pengurus lainnya yang mewakili korporasi sebagai Terdakwa 11. Undang-Undang …… mengatur tentang pertanggungjawaban dan ancaman sanksi untuk korporasi
Select one: a. Nomor 7 Tahun 2010 b. Nomor 21 Tahun 2008 c. Nomor 32 Tahun 2009 d. Nomor 8 Tahun 2011 12. Pemanggilan terhadap korporasi disampaikan ke alamat : Select one: a. Tempat kedudukan atau beroperasi korporasi b. Tempat kedudukan korporasi c. Tempat beroperasi korporasi d. Tempat tinggal salah satu pengurus koporasi 13. KUHP mengatur yang bertanggung jawab dan dapat dipidana adalah a. Badan Hukum b. Manusia c. Badan Hukum dan Manusia d. a, b, c benar 14. Dasar Hukum pemidanaan korporasi a. Convention of Palermo (UNTOC) b. Jurisprudensi c. Doktrin d. a, b, c benar 15. Landasan filosofis pemidanaan korporasi adalah a. Banyak korporasi melakukan tindak pidana b. Terjadi ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif terhadap pengurus c. Korporasi adalah subjek hukum d. a,b,c benar 16. Hambatan pemidanaan korporasi antara lain: a. Korporasi tidak berwujud b. orporasi subjek hukum c. Korporasi berbuat salah d. a,b,c, benar
Materi 12 (Administrasi Kependudukan) 1. Bagaimanakah proses pencatatan terhadap peristiwa kelahiran yang ada di atas kapal laut atau pesawat Terbang ? Select one: a. Proses pencatatan dilakukan oleh Dinas Pencatatan Sipil di tempat tinggal ibu yang melahirkan. b. Proses pencatatan dilakukan di tempat tujuan dari ibu yang melahirkan. c. Proses pencatatannya dilakukan setelah ada surat keterangan kelahiran yang diterbitkan oleh Nakhoda Kapal Laut atau Kapten Pesawat Terbang, untuk kemudian dicatatkan pada Instansi Pelaksana setempat. d. Proses pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di tempat akhir tujuan dari si Ibu yang melahirkan. 2. Apakah yang dimaksud dengan “kesalahan tullis Redaksional “ : Select one: a. Penulisan kesalahan huruf dan atau angka. b. Penulisan kesalahan kata . c. Penulisan kesalahan kalimat. d. Penulisan kesalahan penerbit akta. 3. Berapa lamakah Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan : Select one: a. 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. b. 90 hari sejak Putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. c. 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan diucapkan. d. 90 hari sejak Putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan diucapkan. 4. Bagaimanakah sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pejabat, petugas penyelenggara dan Instansi Pelaksana yang melakukan perbuatan pidana berupa memalsukan surat atau dokumen Kependudukan : Select one: a. Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/ atau denda paling banyak 50.000.000,-. b. Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/ atau denda paling besar Rp. 25.000.000,-.
c. Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/ atau denda paling besar Rp. 1.000.000.000,d. Diancam dengan pidana penjara yang sama dengan huruf (a) ditambah 1/3. 5. Berikut merupakan alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk Pembatalan Perkawinan, kecuali : Select one: a. Salah satu pihak telah melakukan perselingkuhan dengan pihak lain. b. Salah satu pihak yang masih terikat perkawinan dengan pihak lain, kemudian mengajukan perkawinan baru dengan pihak yang berbeda. c. Perkawinan dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi. d. Perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Previous page
6. Apakah yang dimaksudkan dengan Pengangkatan Anak ? Select one: a. Perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan anak dalam pengurusan harta bendanya sepanjang anak tersebut belum dewasa. b. Perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain, yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan. c. Perbuatan hukum untuk menjadikan anak orang lain sebagai anak kandungnya sendiri. d. Perbuatan hukum untuk memelihara dan memberikan perlindungan kepada anak orang lain, oleh pasangan suami isteri yang melahirkan anak tersebut. 7. Bagaimanakah pencatatan perceraian WNI yang terjadi di luar wilayah Republik Indonesia ? Select one: a. Putusan Perceraian dilaporkan ke Dinas Catatan Sipil di tempat tinggal WNI yang mencatatkan perkawinannya semula. b. Perceraian dicatatkan melalui Instansi yang berwenang di Negara tempat tinggal WNI tersebut. c. Perceraian dicatatkan di Dinas Catatan Sipil setempat setelah WNI tersebut kembali ke tanah air.
d. Perceraian dicatatkan pada Instansi berwenang di Negara setempat, kemudian dilaporkan ke Perwakilan Republik Indonesia untuk diterbitkan Akta Perceraian, dan dalam jangka waktu 30 hari sekembalinya ke Indonesia wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya. 8. Berapa lamakah tenggang waktu permohonan pembatalan Akta Perceraian dapat diajukan : Select one: a. 60 hari setelah Putusan Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. b. 90 hari setelah Putusan Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. c. 120 hari setelah Putusan Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap. d. 60 hari sejak adanya Putusan Perceraian. 9. Berikut ini merupakan peraturan-peraturan yang terkaitan dengan UndangUndang tentang Administrasi Kependudukan, kecuali : Select one: a. PERPRES Nomor 96 tahun 2018. b. PERPRES Nomor 67 tahun 2011. c. PERPRES Nomor 97 tahun 2016 d. PP Nomor 37 tahun 2007. 10. Apakah yang dimaksud dengan Pengakuan Anak ? Select one: a. Perbuatan hukum untuk mensahkan seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan anak tersebut. b. Perbuatan hukum untuk mengesahkan anak yang lahir dalam ikatan perkawinan, menjadi anak anak kandung. c. Perbuatan hukum oleh orang tua terhadap anaknya untuk mengakui anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah menjadi anaknya sendiri. d. Perbuatan hukum dari seorang ayah untuk mengakui adanya anak yang diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. 11. Berikut ini merupakan penyelenggara dalam undang-undang tentang administrasi kependudukan kecuali a. Pemerintah b. Provinsi c. Kabupaten/Kota d. Instansi Pelaksana
Materi 13 (Bukti Elektronik) 1. Bukti digital dapat berupa file yang ditemukan dari perangkat penyimpanan seperti antara lain : Select one: a. Email b. Foto c. Grafik d. a, b, c benar Previous page
2. Terdapat beberapa prinsip dasar dalam rangkaian kegiatan menangani bukti elektronik agar bukti tersebut dapat menjadi sah untuk dibawa ke pengadilan, yaitu : Select one: a. Prinsip menjaga integritas data, prinsip kompetensi dalam identifikasi, prinsip audit trail dan kepatuhan hukum terhadap penyidikan b. Prinsip menjaga intergritas data, prinsip kompetensi dalam identifikasi, pengamanan dan pengumpulan bukti elektronik, prinsip audit trail dan prinsip kepatuhan hukum c. Prinsip menjaga integritas data dalam akuisisi, prinsip kompetensi dalam identifikasi, prinsip audit trail dan prinsip kepatuhan hukum terhadap data d. Semua benar 3. Terhadap bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti yang akan dipertimbangkan dalam pengambilan putusan oleh hakim dalam suatu perkara yang diperiksanya haruslah memenuhi prinsip terjaganya Integritas Data, jika prinsip ini tidak memenuhi maka : Select one: a. Bukti elektronik tersebut tetap dapat dipertimbangkan b. Bukti elektronik tersebut harus dikesampingkan c. Bukti elektronik tersebut batal demi hukum d. Semua jawaban benar 4. Memastikan integritas isi atau data dalam media elektronik tetap utuh dan tidak berubah sesuai dengan syarat perundang-undangan, disebut: Select one:
a. Admissible; b. Retrieve; c. Rekronstruksi; d. A dan B, adalah benar. 5. Indonesia sejak tahun 2001 telah mengenalkan bukti elektronik dalam beberapa perundang- undangan, diantaranya termuat dalam peraturan perundangan: Select one: a. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi b. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang c. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup d. Semuanya benar 6. Hakim memeriksa bukti elektronik terkait prosedur pemeriksaan dan analisis data di dalam media, disebut dengan : Select one: a. Physical context; b. Legal context; c. Logical context; d. Semua salah. 7. Dalam menerima bukti elektronik Hakim harus meneliti tentang : Select one: a. Ada bukti elektronik yang disegel; b. Ada laporan forensik yang ditandatangani oleh JPU; c. Ada bukti elektronik aslinya dengan CoC dan laporan forensik yang ditandatangani oleh Specialis Digital Forensic; d. Jawaban semua benar 8. Dalam laporan forensik isinya meliputi apa saja : Select one: a. Berita acara pemeriksaan Tersangka dan saksi; b. Dokumentasi fisik, proses preservasi, akuisisi, eksaminasi dan analisis; c. Berita acara penggeledahan, penyitaan, penahanan;
d. Semua benar. 9. Prinsip pemeriksaan alat bukti elektronik di persidangan diantaranya antara lain : Select one: a. Memastikan integritas isi atau data dalam media elektronik tetap utuh dan tidak berubah; b. Informasi dalam media elektronik tersebut adalah yang sebenarnya, berasal dari sumber yang diklaim oleh Penuntut umum; c. Saling terkait dengan alat bukti lainnya dipersidangan; d. Semua benar. 10. Untuk kepentingan penegakan hukum, ada referensi model prosedur forensic, antara lain : Select one: a. Physical Context b. Logical Context c. Legas Context d. a, b, c benar 11. Sumber Hukum bukti elektronik di Indonesia antara lain a. UU No. 8 Tahun 1981 b. UU No. 48 tahun 2008 c. UU No. 11 tahun 2008 jo UU. No. 19 Tahun 2016 d. UU No. 49 tahun 2008 12. Dalam penilaian terkait relevansinya sesuai fakta kemudian dapat dipercaya keabsahannya disebut: a. Admissible b. Reliable c. Auditable d. ABC benar 13. Barang bukti elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis keilmiahannyadan secara hukum di depan pengadilan dihasilkan oleh ahli digital forensic pada tahapan a. Laporan b. Eksaminasi dan Analisis c. Preservasi d. Identifikasi
Materi 14 (Pengangkatan Anak) 1. Pengangkatan antar Warga Negara Indonesia menurut Pasal 8 PP 54/2007 meliputi apa saja ? Select one: a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. b. pengangkatan anak berdasarkan adat saja; c. peengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan saja; d. a, b, c salah semua; 2. Apa yang dimaksud dengan anak angkat berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) dan Pasal 1 angka 1 PP 54/2007? Select one: a. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan ke lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, dari dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.” b. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.” c. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua d. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya 3. Bilamana pengangkatan anak diputus dengan putusan ? Select one: a. pengangkatan anak yang dilakukan secara adat oleh warga negara Indonesia; b. pengangkatan anak yang dilakukan oleh antara warga negara asing; c. Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing;
d. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan warga negara Indonesia; 4. Apa upaya hukum terhadap penetapan/putusan Pengangkatan anak ? Select one: a. Banding b. Verset c. Kasasi d. Peninjauan Kembali 5. Apa perbedaan antara pengangkatan anak menurut hukum adat dan menurut hukum Islam ? Select one: a. dalam hubungan dengan kekeluargaan orang tua angkat ; b. dalam hubungan hak mewarisnya; c. dalam hak Pendidikan anak angkatnya d. a, b, dan C betul semua Previous page
6. Apa yang dimaksud dengan pengesahan anak ? Select one: a. Pengesahan anak adalah pengesahan status hokum seorang anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan sah, bersamaan dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut; b. Pengesahan anak adalah pengesahan status hokum seorang anak yang dilahirkan di dalam ikatan perkawinan sah, bersamaan dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut; c. Pengesahan anak adalah pengesahan seorang anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan sah, bersamaan dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut; d. Pengesahan anak adalah pengesahan status hokum seorang anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan sah, tidak bersamaan dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut; 7. Sebutkan SEMA yang mengatur tentang Pengangkatan Anak ? Select one:
a. SEMA No.2 Tahun 1979 b. SEMA No.6 Tahun 1983 c. SEMA No.4 Tahun 1989 d. a, b, dan c betul semua 8. Apa tujuan pengangkatan anak ? Select one: a. untuk kepentingan orang tua angkat ; b. untuk kepentingan terbaik bagi anak ; c. agar anak tidak terlantar ; d. untuk perawatan terbaik bagi anak ; 9. Dasar hukum Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat ini dapat dimohonkan penetapan pengadilan. Select one: a. pasal 9 ayat (2) PP 57/2007 b. Pasal 9 ayat (1) PP 54/2007 c. Pasal 9 ayat (2) PP 54/2007 d. Pasal 9 ayat (2) PP 54/2009 10. Sebutkan pengadilan yang berwenang memeriksa permohonan pengangkatan anak ? Select one: a. Pengadilan di tempat tinggal anak angkat ; b. Pengadilan di tempat tinggal orang tua angkat ; c. Pengadilan di tempat orang tua anak angkat; d. Pengadilan di tempat tinggal pemohon ; 11. Sebutkan salah satu syarat bagi calon anak angkat: a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun b. Belum berusia 14 (empat belas) tahun c. telah berusia 14 (empat belas) tahun d. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
Materi 15 (Pemidanaan dan Restorative Justice) 1. Salah satu jenis Pidana Tambahan yang diatur dalam KUHP adalah “Pencabutan Hak-Hak tertentu.” Hak-hak terpidana yang dapat dicabut adalah : Select one: a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. b. Hak memasuki Angkatan Bersenjata. c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan perundang-undangan. d. Semua benar. 2. Salah satu jenis Pidana Tambahan yang diatur dalam KUHP adalah “Pengumuman Putusan Hakim”. Dalam hal hal hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan maka hakim tersebut harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu. Terkait dengan pelaksanaan perintah tersebut, siapakah yang akan ditetapkan oleh hakim untuk menanggung biaya pelaksanaan perintah tersebut? Select one: a. Negara. b. Penuntut Umum c. Terdakwa. d. Semua salah. 3. Yang dimaksud dengan pidana tambahan dalam Pasal 10 KUHP antara lain adalah: Select one: a. Pencabutan hak tertentu dan denda b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan c. Pengumuman putusan hakim tentang pencabutan hak d. Pengumuman perampasan barang 4. Keadilan Restoratif memiliki makna keadilan yang memulihkan yang lebih luas dari proses peradilan pidana konvensional. Kalau dalam peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, restorasi memiliki makna yang lebih luas karena meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Dalam sistim Peradilan Pidana di Indonesia dewasa ini, khususnya dalam peradilan anak, penerapan Keadilan Restoratif ini dipandang tepat dan semestinya, antara lain dengan pertimbangan:
Select one: a. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya melalui proses ganti rugi, perdamaian, kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. b. Proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. c. a dan b salah. d. a dan b benar. 5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjatuhkan pidana adalah sebagai berikut, kecuali: Select one: a. Kesalahan pelaku b. Peranan korban c. Motif dan tujuan dilakukannya pidana d. Cara melakukan tindak pidana 6. Untuk menghindari efek buruk dari pemidanaan bagi pelaku tindak pidana tertentu, KUHP mengatur tentang Lembaga Pidana Bersyarat, yang memberi kewenangan bagi hakim untuk memerintahkan agar pidana tertentu yang dijatuhkan bagi terdakwa tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu. Perintah untuk tidak perlu menjalankan pidana tersebut dapat diberikan hakim bila: Select one: a. Terdakwa dipidana dengan pidana penjara yang tidak lebih dari satu tahun. b. Terdakwa dipidana dengan pidana kurungan. c. Korban dari tindak pidana itu sudah memaafkan terdakwa. d. A dan B benar 7. Prinsip-prinsip penerapan Keadilan Restoratif, antara lain adalah: Select one: a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya)
b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya c. Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif d. Semua benar 8. Yang dimaksud dengan subyek hukum pidana adalah: Select one: a. Yang melakukan tindak pidana b. Yang bisa dipertanggungjawabkan c. Yang bertanggungjawab atas tindak pidana d. Benar semua Salah satu jenis Pidana Pokok yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Pidana Tutupan. Perihal pidana Tutupan ini diatur dalam : Select one: a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947. c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946. d. a,b dan c salah. 9. Dalam pendekatan restoratif, pemilihan jenis sanksi yang bersifat memulihkan dianggap akan jauh lebih penting dan lebih berdaya guna ketimbang sanksi yang menekankan pada hukuman. Dalam konteks restoratif, hal-hal yang perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam menjatuhkan pidana penjara bagi anak adalah : Select one: a. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. b. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ dari kasimum ancaman Pidana Penjara bagi orang dewasa. c. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. d. Semua benar. 10. Salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam KUHP adalah “Pengumuman Putusan Hakim” Dalam hal hakim memerintahkannya supaya putusan diumumkan maka hakim tersebut harus menetapkan pula bagaimana cara
melaksanakan perintah itu. Terkait dengan pelaksanaan perintah tersebut, siapakah yang akan ditetapkan oleh hakim untuk menanggung biaya pelaksanaan perintah tersebut? a. Negara b. Penuntut Umum c. Terdakwa d. Semua salah 11. KUHP yang berlaku sebagai kodifikasi hukum pidana di Indonesia tidak menyebut atau mengatur tentang apa yang menjadi tujuan pemidanaan. Meski demikian dalam menjatuhkan pidana, hakim senantiasa bertolak dari konsepsi tertentu tentang tujuan pemidanaan yang tentunya sangat diperlukan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Jika anda menjadi hakim menurut anda tujuan pemidanaan yang manakah diantara yang disebutkan dibawah ini yang akan anda anut dan ikuti? a. Sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. b. Sebagai pemuas bagi korban dan keluarganya sehingga tidak berfikir untuk melakukan tindakan pembalasan. c. Untuk membuat jera pelaku tindak pidana. d. Agar Pelaku tidak mengulangi perbuatannya (Prevensi Khusus) dan orang lain tidak meniru perbuatan Pelaku (Prevensi umum) serta sebagai upaya 12. Salah satu jenis Pidana Tambahan yang diatur dalam KUHP adalah “Pencabutan Hak-Hak tertentu.” Hak-hak terpidana yang dapat dicabut adalah : Select one: a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. b. Hak memasuki Angkatan Bersenjata. c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan perundang-undangan. d. Semua benar. 13. Salah satu jenis Pidana Pokok yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Pidana Tutupan. Perihal pidana Tutupan ini diatur dalam : Select one: a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947. c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946. d. a,b dan c salah.
Materi 16 (Class Action, Citizen Law Suit dan Legal Standing) 1. Apabila segala persyaratan pengajuan gugatan class action telah dipenuhi, Majelis Hakim akan menyatakan perkara yang bersangkutan dapat diajukan melalui gugatan kelompok melalui: a. Putusan Sela b. Penetapan.x c. Perintah lisan d. Putusan akhir 2. Dalam UU yang ada di Amerika Serikat yang mengatur gugatan class action, salah satu syaratnya adalah adanya Typicality yang maksudnya: a. tuntutan dari seluruh anggota yang diwakili haruslah sejenis x b. korban harus tinggal di daerah yang sama; c. nilai kerugian yang diderita harus sama; d. Poin a s/d c, Semuanya benar 3. Gugatan Class Action diatur: a. pasal 37 ayat 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2009; b. pasal 91 Undang-Undang No.32 Tahun 2009;x c. pasal 37 ayat Undang Undang No.23 Tahun 1997; d. pasal 91 Undang Undang No.41 Tahun 1999. 4. Pada gugatan Class Action ada tahapan yang disebut dengan pemberitahuan (public notification) kepada anggota kelompok. Pemberitahuan tersebut harus dilakukan melalui: a. media cetak / elektronik. b. radio. c. kantor-kantor pemerintah, seperti Kelurahan / Desa, Kecamatan. d. semua benar 5. Pada tahun 1988 ketika Yayasan Walhi diterima sebagai pihak dalam perkara lingkungan mewakili masyarakat, yang dipergunakan sebagai dasar pertimbangan Hakim (Bp.Paulus Lotulung) adalah: a. pasal 5 dari UU No 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup, hak setiap orang atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, serta kewajiban setiap orang untuk memelihara lingkungan dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran serta b. pasal 6 UU No 4 Tahun 1982 yang menyatakan, bahwa hak dan kewajban setiap orang untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan. c. Tujuan Yayasan (WALHI) adalah benar-benar melindungi lingkungan hidup atau menjaga kelestarian alam. d. semua benar. 6. Dalam gugatan perwakilan kelompok atau class action ada mekanisme yang disebut opt in dan opt out. Jika gugatan perwakilan kelompok atau class action tersebut dikabulkan Hakim dan diberikan ganti kerugian maka: a. anggota yang menyatakan opt out tetap memperoleh bagian dari jumlah kerugian yang dikabulkan.
b. anggota yang menyatakan opt in memperoleh bagian dari jumlah kerugian yang dikabulkan. x c. anggota yang menyatakan opt out tidak memperoleh bagian dari jumlah kerugian yang dikabulkan. d. anggota yang menyatakan opt in tidak memperoleh bagian dari jumlah kerugian yang dikabulkan. 7. Dalam ketentuan yang terdapat mekanisme gugatan organisasi atau LSM menyebutkan bahwa yang dimaksud Lembaga Swadaya Masyarakat antara lain adalah a.Kelompok profesi, b. Kelompok hobi dan c. Kelompok minat yang memiliki perhatian bagi perlindungan lingkungan hidup, ketentuan tersebut terdapat dalam: a. Pasal 92 UU No. 32 Tahun 2009. b. Penjelasan pasal 73 UU No.41 Tahun 1999. x c. pasal 46 UU No.8 Tahun 1999. d. pasal 37 UU No.23 Tahun 1997. 8. Gugatan organisasi lingkungan hidup atau legal standing adalah: a. hak mengajukan gugatan karena Pemerintah tidak melakukan kewajibannya dengan benar sehingga harus mengeluarkan kebijakan yang tidak merugikan masyarakat. b. hak lembaga swadaya masyarakat untuk mewakili kepentingan masyarakat ke Pengadilan sebagai Penggugat. c. hak gugat lembaga swadaya masyarakat yang bertindak untuk dan mewakili kepentingan publik maupun kepentingan lingkungan hidup ke Pengadilan sebagai Penggugat. x d. hak lembaga swadaya masyarakat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi mewakili masyarakat melalui Pengadilan. 9. Selain dikenal dalam perkara lingkungan dan diatur dalam UU PPLH, gugatan perwakilan kelompok atau class action juga diatur dalam : a. UU No. /1999 tentang Kehutanan. b. UU No.23 Tahun 1997 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup c. UU Perlindungan Konsumen. x d. UU Pertambangan. 10. PERMA No. 1 Tahun 2002 mengatur syarat untuk dapat dilakukan gugatan class action yaitu: a. Terdapat kesamaan tempat kerugian dan jumlah kerugian diantara anggota kelompok, b. Terdapat kesamaan jenis tuntutan dan jumlah kerugian, c. Terdapat kesamaan fakta dan penggugatnya banyak, d. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, kesamaan dasar hukum yang digunakan serta kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompok. x 11. Gugatan secara citizen law suit adalah mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas alasan: a. Tidak membuat kebijakan yang melindungi masyarakat b. kesengajaan yang merugikan masyarakat c. kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara
d. permintaan ganti rugi untuk masyarakat yang dirugikan 12. Dasar Hukum penerapan Citizen Law Suit: a. Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dengan alasan belum ada hukumnya. b. Hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. c. Pasal 28 UUD Tahun 1945 jo Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. d. semua benar 13. Hak mengajukan gugatan organisasi lingkungan hidup terbatas pada: a. Tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial serta beaya riil. b. Tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan biaya atau pengeluaran riil. c. Tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan tuntutan ganti rugi serta biaya atau pengeluaran riil. d. Tuntutan untuk tidak melakukan tindakan tertentu dan tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial serta biaya atau pengeluaran riil. 14. Gugatan Class Action Adalah : a. Gugatan yang diajukan oleh banyak orang b. Gugatan yang diwakili oleh sesama korban c. dikenal dengan istilah gugatan perwakilan atau gugatan kelompok d. Semuanya benar
Materi 17 (Pengantar Pidana Khusus)
1. Tujuan dibentuknya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana khusus, oleh karena: a. Sanksi hukum dalam KUHP terlalu ringan. b. Dalam KUHP tidak dapat menampung tindak pidana tersebut, c. Perkembangan jaman yang menuntut dibentuknya peraturan baru. d. Semua pernyataan diatas benar. x 2. Sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri dengan pengadilan perikanan dalam tindak pidana perikanan, dengan berlakunya UU nomor 31 Tahun 2004 menjadi: a. Kewenangan relative. b. Kewenangan absolut. c. Kewenangan Mutlak. d. Semua jawaban salah. 3. Stelsel pemidanaan dalam perkara tindak pidana khusus menentukan ancaman hukuman penjaranya adalah: a. Tidak mengenal batasan minimal dan maksimal ancaman pidana. b. Mengenal batasan mininum khusus c. Pemberian sanksi pidana diserahkan kepada Penuntut Umum. d. Semua jawaban benar.
4. Ketentuan hukum dalam tindak pidana khusus tersebut berbeda dari KUHP, perbedaan tersebut antara lain: a. Sanksi atas perbuatan dalam ketentuan khusus dapat dijatuhkan sekaligus antara hukuman badan dan hukuman denda. b. Sanksi atas perbuatan dalam ketentuan khusus dapat dijatuhkan sekaligus antara hukuman badan, administrasi dan hukuman denda. c. Disamping kepada rechts persoon, kepada Natuurlijk persoonpun dapat dijatuhi pidana. d. Semua pernyataan diatas benar. 5. Penjatuhan sanksi pidana badan dan denda dalam tindak pidana khusus, terutama berkaitan dengan maksimal dan minimalnya, harus berpatokan kepada: a. SEMA dan PERMA. b. Peraturan pada ketentuan khusus tersebut. c. Pendapat Ketua Kamar. d. Semua jawaban diatas benar. 6. Ciri khusus dari perkara tindak pidana khusus dibandingkan dengan perkara tindak pidana umum, adalah: a. Hukuman badannya lebih berat. b. Tindak pidana yang diatur lebih luas. c. Kwalitas subyek hukumnya lebih Luas. d. Semua jawaban salah. 7. Seksi Pidana Khusus pada kejaksaan menangani perkara-perkara tindak pidana: a. Korupsi. b. Korupsi, HAM Berat dan Bea Cukai. c. Korupsi, HAM Berat, Bea Cukai dan Perikanan, d. Korupsi, HAM Berat, Bea Cukai, Perikanan dan Kehutanan. 8. Salah satu ciri perkara tindak pidana khusus Misalnya TIPIKOR, kecuali adalah: a. Dalam sanksi hukum ditentukan batas maksimal dan minimalnya. b. Hakim/Majelis hakim yang mengadilinya tidak harus bersertifikat khusus. c. Dalam peraturan pidana khusus itu disamping mengatur perbuatan materiil juga mengatur hukum formilnya. d. Persidangan perkara pidana khusus harus didahulukan dari pada perkara pidana umum. 9. Tindak pidana khusus yang diadili, dikelompokkan dan didaftar dalam perkara tindak pidana umum, adalah: a. Tindak pidana adat. b. Tindak pidana kepemilikan senjata tajam, senjata api dan bahan peledak. c. Tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi. d. Tindak pidana perikanan. 10 Hukum acara yang dipergunakan dalam mengadili perkara-perkara tindak pidana khusus, adalah: a. UU nomor 8 Tahun 1981. b. Hukum acara pidana dalam ketentuan khusus tersebut.
c. Gabungan antara UU Nomor 8 Tahun 1981 dengan ketentuan khusus tersebut.x d. Stb. 1848 nomor 16 jo stb 1941 nomor 44 dan Stb. 1927 no. 227 tentang HIR/R,Bg. 11. Dengan berlakunya UU nomor 46 Tahun 2009, maka sengketa kewenangan mengadili perkara korupsi menjadi: a. Kompetensi relative. b. Kompetensi Absolut. c. Kewenangan diserahkan kepada Mahkamah Agung. d. Kewenangannya diserahkan kepada Penuntut Umum. 12. Penyidikan terhadap perkara tindak pidana khusus dilakukan oleh: a. Hanya penyidik kepolisian. b. Hanya penyidik Kejaksaan. c. Penyidik KPK. d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, penyidik kepolisian atau penyidik kejaksaan. 13. Perkara-perkara dengan tindak pidana umum hanya akan diadili berdasarkan: a. KUHP saja. b. KUHP dan ketentuan lain yang ditentukan. c. Ketentuan-ketentuan dalam tindak pidana khusus. d. Semua pernyataan diatas salah. 14. Yang dimaksud dengan perkara tindak pidana khusus, adalah : a. Semua perkara yang diatur diluar KUHP. b. Hanya perkara-perkara tertentu yang diatur diluar KUHP. c. Perkara-perkara yang mempunyai kharasteristek tertentu, d. Perkara-perkara tertentu yang hukumnnya sama dengan KUHP akan tetapi perbuatannya berbeda dari KUHP.
Materi 18 (Pengantar Perdata Khusus) 1. Keberatan terhadap putusan BPSK ke Pengadilan diajukan dalam bentuk: a. Permohonan pembatalan putusan BPSK b. Gugatan pembatalan ke Pengadilan TUN c. Gugatan perdata di Pengadilan Negeri, d. Permohonan secara jurisdiksio voluntaria 2. Pihak Penggugat dalam perkara keberatan atas putusan BPSK adalah a. Pengusaha yang tidak puas dengan putusan BPSK b. Konsumen yang tidak puas dengan putusan BPSK c. Pihak ketiga yang tidak puas dengan putusan BPSK d. Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia 3. Pengajuan gugatan atas perkara sengketa Informasi Publik dilakukan melalui: a. Komisi Informasi Publik setempat b. Pengadilan Tata Usaha Negara:
c. Pengadilan Negeri: d. Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri 4. Komisi Informasi Publik berwenang : a. menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan ajudikasi non litigasi. b. menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Pengadilan Negeri c. menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi d. menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Arbitrasi 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengatur bahwa BPSK adalah badan yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen a. Melalui mediasi dan ajudikasi di luar pengadilan b. Bisa langsung melalui gugatan di pengadilan negeri c. Melalui Badan Arbitrase Nasional d. Melalui pengaduan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha 6. Berikut ini adalah Komisi Negara yang tidak mempunyai kewenangan mengadili sengketa perkara perdata tertentu : a. Komisi Pemberantasan Korupsi b. Komisi Informasi Publik c. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; 7. Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, apabila pemohon informasi tidak puas terlebih dahulu dapat mengajukan gugatan kepada : a. Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon informasi b. Komisi Informasi di tempat kedudukan Badan Publik c. Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hokum Pemohon Informasi d. Atasan langsung Pejabat Publik yang bersangkutan 8. Batasan nilai gugatan yang dibebaskan dari biaya dalam gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial adalah : a. Lima puluh Juta rupiah b. Seratus Juta rupiah c. Seratus lima puluh juta rupiah d. Dua ratus lima puluh juta rupiah; 9. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik melawan a. pengguna informasi publik b. warga masyarakat c. wartawan peliput berita d. Lembaga Swadaya Masyarakat 10. Yang berwenang mengadili perkara permohonan pernyataan pailit adalah: a. Pengadilan Niaga di tempat kedudukan Kreditur
b. Pengadilan Niaga di tempat kedudukan Debitur c. Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Tergugat d. Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Penggugat; 11. Selain mengadili Perkara Permohonan Pernyataan Pailit, Pengadilan Niaga juga berwenang mengadili : a. Pemecatan Direktur sebuah Perseroan Terbatas b. Gugatan Utang Piutang antar Perusahaan c. Sengketa Serikat Pekerja dalam sebuah Perusahaan d. Gugatan Pembatalan Merek 12. Seorang pekerja menggugat sebuah perusahaan untuk minta pesangon karena dipecat, yang berwenang mengadili adalah : a. Pengadilan Negeri ditempat tinggal pekerja; b. Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perusahaan c. Pengadilan Niaga dalam wilayah hokum Penggugat dan Tergugat d. Pengadilan Hubungan Industrial di ibukota propinsi kedudukan perusahaan 13. Komisi Negara yang tidak mempunyai fungsi mengadili sengketa perdata atau quasi peradilan: a. Komisi Informasi Publik; b. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha c. Badam Penyelesaian Sengketa Konsumen; d. Komisi Pemberantasan Korupsi 14. Berikut ini adalah Komisi Negara yang tidak mempunyai kewenangan mengadili sengketa perkara perdata tertentu : a. Komisi Pemberantasan Korupsi b. Komisi Informasi Publik c. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; 15. Dalam perkara keberatan terhadap putusan KPPU, yang menjadi pihak Tergugat adalah a. Pelapor b. KPPU c. Pengusaha Lain d. BPSK 16. Semua jenis perkara perdata khusus menjadi kewenangan absolute: a. Semua pengadilan negeri tanpa kecuali b. Hanya pengadilan Niaga c. Hanya Pengadilan hubungan Industrial d. Diatur oleh masing-masing undang-undang 17. Ciri-ciri perkara perdata khusus: a. Jika para pihak tidak puas berhak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi b. Tenggang waktu diatur oleh SEMA selama 6 bulan
c. Gugatan berdasarkan PMH dan Wanprestasi d. Terhadap putusan Pengadilan Negeri hanya bisa diajukan kasasi 18. Tidak termasuk jenis perkara perdata khusus: a. perkara hak atas kekayaan intelektual b. Perkara Pembubaran Perseroan Terbatas c. Gugatan Kurator kepada pihak ketiga yang menguasai harta debitur d. Sengketa antara pekerja dengan perusahaan 19. Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku usaha untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya maka a. Mahkamah Agung menunjuk salah satu Pengadilan Negeri yang akan memeriksa keberatan tersebut b. Perkara keberatan diperiksa oleh masing-masing Pengadilan Negeri secara terpisah c. KPPU mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri yang akan memeriksa keberatan tersebut d. Ketua Pengadilan Negeri mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri yang akan memeriksa keberatan tersebut Materi 19 (Jurubicara Pengadilan) 1. Siapakah juru bicara Mahkamah Agung saat ini? a. Dr. Suhadi, S.H., M.H.; b. Dr. Abdullah, S.H., M.S; c. Prof. Dr. Hatta Ali, S.H., M.H.; d. Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.; 2. Bagaimanakah hubungan antara juru bicara dengan humas? a. Humas dan juru bicara sama-sama hakim; b. Juru bicara melakukan sebagian fungsi kehumasan yaitu menyampaikan informasi dan keterangan secara resmi kepada public; c. Juru bicara ditunjuk oleh pejabat humas; d. Juru bicara merupakan orang yang ditunjuk untuk melaksanakan seluruh fungsi kehumasan; 3. Apakah yang dimaksud dengan press conference? a. Penyampaian informasi dalam bentuk pernyataan, keterangan maupun klarifikasi atas suatu persoalan tertentu dengan cara mengundak pihak jurnalis; b. Penyampaian informasi yang disampaikan melalui sarana media elektronik; c. Penyampaian informasi dalam bentuk pernyataan, keterangan maupun klarfikasi atas suatu persoalan tertentu secara tertulis yang disebarkan kepada para jurnalis/wartawan; d. Penyampaian informasi oleh pejabat tertentu kepada publik;
4. Apakah yang dimaksud dengan doorstop? a. Wawancara dengan cara mengundan narasumber; b. Wawancara yang dilakukan dengan cara mencegat narasumber; c. Wawancara ekslusif dengan narasumber; d. Semuanya benar; 5. Apakah dasar hukum penunjukkan juru bicara di pengadilan? a. Perma nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma No. 1 tahun 2017; b. Perma nomor 3 tahun 2018; c. Perma nomor 2 tahun 2015; d. SK-KMA Nomor 1-144 Tahun 2011; 6. Fungsi humas pada lembaga peradilan berada pada? a. Kepaniteraan muda perdata; b. Kepaniteraan muda pidana; c. Kepaniteraan muda hukum; d. Bagian umum; 7. Juru bicara di pengadilan dijabat oleh? a. Panitera muda hukum; b. Ketua pengadilan; c. Sekretaris pengadilan; d. Hakim; 8. Juru bicara harus senantiasa jujur, makna jujur bagi seorang juru bicara adalah? a. Menyampaikan yang sebenarnya, namun bukan berarti semua harus disampaikan; b. Menyampaikan semua keburukan lembaga; c. Menyampaikan seperti apa yang dipikirkan; d. Apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang dilakukan; 9. Bagaimanakah seharusnya seorang juru bicara dalam memperlakukan jurnalis/wartawan? a. Sebagai sahabat yang baik dengan sikap saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing; b. Sebagai rekan kerja dengan sikap saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing; c. Sebagai lawan yang senantiasa harus dihindari; d. Sebagai pihak yang harus senantiasa diwaspadai; 10. Sebutkan kepribadian juru bicara yang harus dimiliki? a. Jujur; b. Santun; c. Berintegritas; d. Semuanyabenar; 11. Sebutkan salah satu tugas juru bicara
a. Melakukan klarifikasi b. Melakukan lobbying c. Melakukan riset informasi d. Melakukan analisis dampak informasi
Materi 20 (Judicial Activism) 1. Apa yang dimaksud tentang Judicial Activism? a. Pandangan Hakim terhadap perkembangan baru atau kebijakan publik yang berkembang. Pertimbangan tersebut menjadi arahan baginya didalam memutuskan kasus yang bersangkutan, karena adanya perkembangan baru atau berlawanan dengan putusan-putusan sebelumnya dalam kasus yang sama. b. Pandangan hakim dalam memutus perkara perdata atau pidana. c. Kebebasan hakim dalam memutus perkara yang ditanganinya. d. Pendapat hakim dalam memutus suatu perkara. 2. Apa kriteria putusan yang mengandung Landmark Decision? a. Telah berkekuatan hukum yang tetap, Merupakan penemuan hukum baru (rechtsvinding), menjawab permasalahan dinamika sosial masyarakat; b. Mencerminkan arah perkembangan hukum. c. Putusan baru pertama kali diputuskan dan belum diikuti oleh hakim lainnya. d. Semuanya benar. 3. Pernyataan di bawah ini benar terkait Judicial Activism, kecuali: a. Judicial Activism hanya dapat dilakukan oleh hakim yang mempunyai kapasitas profesionalisme yang memadai. b. Judicial Activism dapat dilakukan tanpa batas karena kemandirian hakim adalah mutlak. c. Judicial Activism dapat bermakna penafsiran ulang suatu kaidah peraturan perundang-undangan. d. Judicial Activism dapat memberikan inspirasi pembentukan kaidah baru yang merubah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 4. Metode konstruksi hukum meliputi hal-hal sebagai berikut, kecuali: a. Metode Argumentum Per Analogium (Analogi). b. Metode Argumentum a Contrario. c. Metode Penghalusan/Penyempitan/Pengkonkretan Hukum (rechtsvervijnings). d. Metode Penghapusan Hukum. 5. Gustav Radbruch menyatakan bahwa tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum adalah: a. Kepastian. b. Ketertiban. c. Kemanfaatan hukum d. Keadilan. 6. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Istilah “menggali” dimaknai bahwa:
a. Hukumnya itu sudah ada tetapi tersembunyi, agar sampai pada permukaan masih harus digali. b. Hukumnya sama sekali tidak ada sehingga harus digali dan ditemukan. c. Hukumnya belum lahir sehingga harus digali dan dilahirkan. d. Hukumnya belum diciptakan oleh lembaga eksekutif dan legislatif. 7. Hakim di samping dapat melakukan penemuan hukum juga dimungkinkan membentuk hukum, yaitu dalam hal: a. Hakim yang bersangkutan kemudian menjadi anggota legislatif. b. Hasil penemuan hukumnya kemudian menjadi yurisprudensi tetap yang diikuti oleh para hakim dan merupakan pedoman bagi masyarakat. c. Hakim diundang dan menghadiri pembahasan rancangan undang-undang di DPR. d. Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan atau Surat Edaran Mahkamah Agung. 8. Apa yang dimaksud dengan Yurisprudensi? a. Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. b. Putusan tersebut telah diikuti oleh putusan hakim lainnya. c. Putusan tersebut telah dianggap sebagai dasar hukum dan dipakai acuan oleh hakimnya karena dirasa memenuhi rasa keadilan masyarakat. d. Semuanya benar. 9. Apakah maksud dari Rechtvinding? a. Penemuan hukum oleh hakim yang dituangkan dalam putusannya. b. Pendapat hakim yang disampaikan dalam musyawarah hakim. c. Pendapat hakim yang diyakininya baik di dalam maupun di luar persidangan. d. Semuanya benar. 10. Bagaimana Hakim melakukan Judicial Activism? a. Menyalin teori hukum dalam pertimbangan hukum putusannya. b. Melalui metode penemuan hukum. c. Menyalin pendapat ahli dalam pertimbangan hukum putusannya. d. Hakim wajib mengikuti pertimbangan hukum dalam yurisprudensi. 11. Kehendak untuk melakukan Judicial Activism tanpa dilandasi pengetahuan dan keterampilan hukum yang mumpuni akan mengakibatkan hal-hal di bawah ini, kecuali: a. Lembaga peradilan akan populer dan menjadi harapan utama para pencari keadilan. b. Perubahan dan pembaruan hukum yang diharapkan tidak terjadi. c. Ketidakpastian hukum. d. Tidak adanya manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. 12. Putusan hakim yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau ditolak menunjukkan bahwa: a. Hakim yang bersangkutan melanggar asas ius curia novit (hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga seharusnya tidak boleh menolak mengadili). b. Bentuk dari kebebasan hakim dalam mengadili perkara sesuai dengan fakta, alat bukti dan dasar hukumnya. c. Hakim telah menyalahgunakan kemandiriannya. d. Hakim tersebut tidak mampu melakukan Judicial Activism.
13. Judicial Activism dapat dilakukan apabila Hakim membekali diri dengan hal-hal di bawah ini, kecuali: a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hukum (profesionalisme). b. Menjaga integritas dan moralitas. c. Memupuk semangat untuk menggunakan kemandirian tanpa batas. d. Menggali dan mengikuti dinamika nilai-nilai hukum yang hidup, dihadapi dan berkembang di masyarakat. 14. Beberapa jenis interpretasi dalam penemuan hukum di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali: a. Interpretasi gramatikal. b. Interpretasi historis. c. Interpretasi kasuistis. d. Interpretasi teleologis. 15. Penemuan hukum oleh hakim didapat dengan cara: a. Metode Interpretasi (penafsiran hukum). b. Metode penghalusan hukum. c. Analogi d. Semuanya benar. 16. Judicial Activism dapat diterapkan dalam perkara apa saja? a. Perkara perdata. b. Perkara pidana. c. Perkara tata usaha negara. d. Semuanya benar. Materi 21 (Tindak Pidana Perikanan) 1.
Diantara penyidik tindak pidana perikanan yang tidak berwenang melakukan penyidikan atas perbuatan yang terjadi di ZEE Indonesia adalah: a. Penyidik PPNS; b. Penyidik Polri; c. Penyidik AL dan PPNS; d. Semuanya salah;
2.
Benda dan atau alat yang dipergunakan dalam dan atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan diatur sebagai berikut: a. Dapat dirampas dan dilelang untuk negara; b. Wajib dirampas untuk negara; c. Wajib dimusnahkan /tenggelamkan; d. Semua salah;
3.
Pengadilan Perikanan hingga saat ini sudah ada sebanyak 10 (sepuluh) pengadilan, yaitu antara lain di: a. Medan, Surabaya, Pontianak dan Jakarta Utara; b. Tanjung Pinang, Ranai, Ambon, dan Manado; c. Ambon, Merauke, Sorong dan Bitung;
d. Semuanya salah; 4.
Undang-Undang yang berlaku mengatur tentang perikanan saat ini adalah: a. UU Nomor 31 tahun 2004; b. UU nomor 45 tahun 2009; c. UU nomor 31 tahun 2004 dan UU nomor 45 tahun 2009; d. UU Nomor 12 tahun 2005;
5.
Penyidik/Pengawas Perikanan dalam melakukan tugasnya dapat melakukan penenggelaman dan atau pembakaran kapal perikanan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Apabila ada bukti permulaan yang cukup; b. Dapat dilakukan hanya terhadap kapal ikan berbendera asing; c. Dapat dilakukan baik terhadap kapal asing maupun kapal ikan nasional; d. Semuanya benar kecuali butir C;
6.
Berdasarkan Pasal 104 UU No. 31 Tahun 2004, Kapal atau orang yang ditangkap di ZEEI dapat dibebaskan dengan syarat: a. Pemeriksaan sudah selesai; b. Memberikan uang jaminan yang layak yang diajukan oleh terdakwa; c. Mendapat jaminan orang dan dapat persetujuan melalui penetapan pengadilan negeri setempat; d. Memberikan uang jaminan yang layak dan dapat persetujuan melalui penetapan pengadilan perikanan;
7.
Berdasarkan Pasal 69 (4) UU No. 45 Tahun 2009, Penyidik/Pengawas perikanan dapat melakukan tindakan pembakaran/penenggelaman kapal barang bukti. Bagaimanakah sikap pengadilan bila dimohonkan ijin/persetujuan tindakan pembakaran dan atau penenggelaman tersebut: a. Pengadilan wajib memberikan persetujuan; b. Pengadilan tidak berwenang memberikan persetujuan; c. Pengadilan, wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pengadilan Tinggi; d. Salah semua;
8.
Upaya hukum terhadap putusan diluar hadirnya terdakwa ditentukan sebagai berikut: a. Dihitung sejak pemanggilan umum yang dilakukan oleh Penuntut Umum; b. Dihitung 14 hari sejak pemberitahuan putusan disampaikan kepada Terdakwa; c. Dihitung 7 hari setelah putusan diucapkan; d. Dihitung 14 hari sejak pemanggilan umum yang dilakukan oleh Penuntut Umum;
9.
Berbeda dengan tidak pidana pada umumnya, pemeriksaan perkara perikanan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa dengan persyaratan sebagai berikut: a. Terdakwa sudah pernah hadir pada sidang pertama; b. Terdakwa memberikan surat kuasa kepada penasehat hukum; c. Terdakwa tidak pernah hadir dari sejak awal pemeriksaan; d. Terdakwa tidak hadir pada saat pembacaan tuntutan Penuntut Umum;
10. Susunan Majelis Hakim yang memeriksa tindak pidana perikanan adalah: a. Hakim karier 2 orang dan hakim ad-hoc 1 orang; b. Hakim ad hoc 2 orang dan hakim karier 1 orang; c. Ketua Majelis adalah salah satu dari 2 hakim adhoc; d. Semua salah; 11. Tenggat waktu pemeriksaan dan penahanan dalam perkara tindak pidana perikanan diatur sangat terbatas yaitu : a. Pemeriksaan dan masa penahanan paling lama 30 hari b. Pemeriksaan paling lama 45 hari dan penahanan paling lama 30 hari c. Pemeriksaan dan penahanan paling lama 45 hari d. Pemeriksaan paling lama 45 hari dan penahanan paling lama 30 hari 12. Permohonan pembebasan kapal dan atau orang yang ditangkap di ZEE Indonesia dapar dikabulkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dapat dilakukan apabila pemeriksaan sudah selesai b. Dapat dilakukan apabila ada uang jaminan yang layak c. Dapat dilakukan apabila ada jaminan orang yang dikenal oleh Pengadilan d. Dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari ketua pengadilan perikanan 13. Pelaku tindak pidana berbendera asing yang tertangkap di ZEEIndonesia dapat diadili pengadilan Indonesia dengan ketentuan : a. Hanya dapat dijatuhi hukuman denda; b. Dapat dijatuhi hukuman penjara apabila antara Indonesia dengan negara bendera kapal asing yang bersangkutan telah ada perjanjian sebelumnya; c. Dapat dijatuhi pidana penjara maupun denda, tergantung berat ringannya perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa; d. Semuanya benar kecuali butir c. (x) 14. Ijin pemusnahan barang bukti yg sedang dlm proses pemeriksaan, diberikan oleh : a. Ketua Pengadilan setempat Majelis ybs; b. Pengadilan tidak berwenang; c. Majelis pemeriksa perkara yang bersangkutan; d. Kejaksaan Negeri. 15. Wilayah yurisdiksi pengadilan perikanan meliputi : a. Seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; b. Sama dan tunduk dengan wilayah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan; c. Meliputi wilayah hukum beberapa pengadilan negeri ( regional ); d. Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia. 16. Susunan majelis hakim yang memeriksa tindak pidana perikanan adalah : a. Hakim karier 2 orang dan hakim ad-hoc 1 orang; b. Hakim ad-hoc 2 orang dan hakim karier 1 orang; c. Ketua majelis adalah salah satu dari 2 hakim ad-hoc; d. Semua salah.
Materi 22 (Hukum Perjanjian) 1. Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberi berbagai penafsiran, maka wajib dilakukan penyelidikan terhadap maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu. True False 2. Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, hanya dapat menuntut untuk dipenuhinya perjanjian. True False x 3. Sekalipun dalam suatu perjanjian diatur mengenai suatu syarat batal, namun batalnya perjanjian tersebut tidak batal demi hukum akan tetapi harus dimintakan kepada hakim. Ketentuan tersebut datur dalam: a. Pasal 1264 KUHPerdata b. Pasal 1265 KUHPerdata c. Pasal 1266 KUHPerdata d. Pasal 1267 KUHPerdata 4. Dalam keadaan memaksa, Pihak yang tidak memenuhi perjanjian tetap wajib membayar ganti rugi, apabila itu telah diperjanjikan dalam perjanjian. True False 5. Perbedaan antara perikatan dengan syarat tangguh dan perikatan dengan ketetapan waktu adalah: a. Dalam Perikatan dengan syarat tangguh, perikatannya belum lahir, sedangkan dalam perikatan dengan ketetapan waktu perikatannya telah lahir b. Dalam Perikatan dengan syarat tangguh, lahirnya perikatan ditangguhkann sampai terpenuhinya syarat yang diperjanjjikan, sedangkan dalam perikatan dengan ketetapan waktu perikatannya telah lahir tapi pelaksanaan perikatannya ditunda sampai jangka waktu yang diperjanjikan c. Dalam Perikatan dengan syarat tangguh, tidak ada ketepan waktu untuk pelaksanana perjanjian d. a dan b benar x 6. Dalam suatu perikatan dengan syarat tangguh, jika barang yang menjadi obyek perikatan musnah maka hal tersebut menjadi tanggungan atau risiko dari: a. Kreditor b. Debitor c. Pihak yang wajib menyerahkan barang tersebut d. a dan c benar
7. Suatu pembayaran tidak hanya dapat dilakukan oleh oleh orang yang berkepentingan seperti Debitor, Penanggung, Pihak ketiga yang berkepentingan, bahkan dapat dilakukan oleh Pihak ketiga yang tidak berkepentingan. True False 8. Perikatan diatur di dalam: a. Buku III KUHPertdata tentang Perjanjian b. Buku III KUHPerdata tentang Kebendaan c. Buku III KUHPerdata tentang Perikatan d. Buku III KUHPerdata tentang Harta Kekayaan 9. Obyek Perikatan adalah suatu Prestasi. Prestasi dalam suatu perikataan adalah berupa, kecuali: a. Untuk memberikan sesuatu. b. Untuk berbuat sesuatu. c. Untuk tidak memberikan sesuatu. d. Untuk tidak berbuat sesuatu. 10. Dalam penafsiran perjanjian, walau kata-kata dalam perjanjian tersebut sudah cukup jelas, masih diperkenankan untuk melakukan penafsiran. True False Materi 23 (Konsinyasi) 1. Jika tidak ada kesepakatan tentang harga tanah, pembayaran ganti rugi dapat dititipkan di pengadilan, dasar hukum penitipan ini adalah : a. Pasal 1320 KUH.Perdata; b. Kesepakatan; c. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016; d. Semua jawaban benar; 2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 mengatur tentang: a. Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; b. Tata caramelakukanmusyawarah; c. Tata caramelakukanpembayarangantirugitanah ; d. Semuajawabanbenar; 3. Pasal 1404 KUH. Perdata/BW mengatur tentang : a. Besarnya ganti rugi ; b. Penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan uang di pengadilan; c. Kesepakatan; d. Semua jawaban benar; 4. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik tanah atas putusan dalam hal keberatan di pengadilan negeri ditolak atau tidak diterima, adalah: a. Tidak ada Upaya hukum
b. banding; c. Upaya hokum kasasi; d. Upaya hukum perlawanan; 5. Asas utama pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah : a. Asas kesepakatan; b. Asas keadilan; c. Asas manfaat; d. Semua jawaban benar; 6. Pasal 1404 KUH.Perdata/BW mengatur tentang penitipan pembayaran uang yang berasal dari: a. Utang piutang, jika yang berpiutang menolak pembayaran; b. Ganti rugi pembayaran tanah; c. Jual-beli; d. Semua jawaban benar; 7. Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum adalah : a. Pemprov. Setempat; b. Bupati/Walikomadya; c. Kepala BPN setempat; d. Panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum; 8. Dasar hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum: a. UU Nomor 31 Tahun 1999 ; b. UU Nomor 20 Tahun 2021; c. UU Nomor 2 Tahun 2012; d. Semua jawaban salah; 9. Permohonan keberatan tentang besarnya harga pembayaran ganti rugi tanahdapat diajukan kepengadilan, siapakah yang digugat ; a. Bupati/Walikotamadya; b. Kepala Kantor Wilayah BPN setempat; c. Panitia pengadaan tanah; d. Semua jawaban benar; 10. Dalam hal pemilik tanah menolak bentuk dan besarnya ganti kerugian, maka upaya instansi yang membutuhkan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum adalah: Select one: a. melupakan musyawarah ulang b. menempuh prosedur konsinyasi c. semua jawaban salah 11. PERMA Nomor 3 Tahun 2016 mengatur tentang: a. Tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum; b. Tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian kepengadilan dalam rangka pengadaan tanah untukkepentingan umum; c. Tata cara pengembalian uang panjar perkara; d. Semua jawaban benar;
12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 mengatur tentang: a. Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; b. Tata caramelakukanmusyawarah; c. Tata caramelakukanpembayarangantirugitanah ; d. Semuajawabanbenar; 13. Dasar hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum: a. UU Nomor 31 Tahun 1999 ; b. UU Nomor 20 Tahun 2021; c. UU Nomor 2 Tahun 2012; d. Semua jawaban salah; 14. Penggunaan Pasal 1404 KUH. Perdata, sedangkan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan : a. PERMA nomor 3 Tahun 2016 dan UU Nomor 2 Tahun 2012; b. Putusan pengadilan; c. Ajaran hukum; d. Semuajawabanbenar; 15. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik tanah atas putusan dalam hal keberatan di pengadilan negeri ditolak atau tidak diterima, adalah: a. Tidak ada Upaya hukum b. banding; c. Upaya hokum kasasi; d. Upaya hukum perlawanan; 16. UU Nomor 2 Tahun 2012 mengatur tentang : a. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum; b. Jual beli tanah; c. Pembebasan tanah; d. Semua jawaban salah; 17. Pasal 1404 KUH.Perdata/BW mengatur tentang penitipan pembayaran uang yang berasal dari: a. Utang piutang, jika yang berpiutang menolak pembayaran; b. Ganti rugi pembayaran tanah; c. Jual-beli; d. Semua jawaban benar; 18. Apakah PERMA Nomor 3 Tahun 2016 merupakan ketentuan yang mengikat buat hakim a. Ketentuan yang mengikat buat hakim; b. Norma hukum yang tidak mengikat; c. Tidak dapat dijadikan pedoman; d. Semua jawaban benar; 19. Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum adalah :
a. Pemprov. Setempat; b. Bupati/Walikomadya; c. Kepala BPN setempat; d. Panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum; 20. Jika tidak ada kesepakatan tentang harga tanah, pembayaran ganti rugi dapat dititipkan di pengadilan, dasar hukum penitipan ini adalah : a. Pasal 1320 KUH.Perdata; b. Kesepakatan; c. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016; d. Semua jawaban benar; 21. Dalam dunia bisnis, konsinyasi dikenal dalam perjanjian a. Perjanjian penitipan barang b. Perjanjian keagenan c. Perjanjian distributor d. Semua Jawaban benar 22. Jika pemilik tanah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri dan pengadilan negeri telah memutus perkara itu dan mengabulkan gugatan penggugat, karena tidak diajukan upaya hukum putusan menjadi BHT, apakah putusan itu dapat dieksekusi: a. Tidak dapat dieksekusi b. Dapat dieksekusi c. Diabaikan saja d. Semua jawaban salah 23. Permohonan keberatan tentang besarnya harga pembayaran ganti rugi tanah dapat diajukan ke Pengadilan, siapakah yang digugat? a. Bupati/Walikota Madya b. Kepala Kantor Wilayah BPN setempat c. Panitia Pengadaan Tanah d. Semua jawaban benar 24. Penitipan pembayaran tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan juga ketika: a. Pemilik tanah tidak diketahui b. Tanah dalam sengketa kepemilikan c. Tidak ada kesepakatan tentang harga d. Semua jawaban benar 25. Jika pemilik tanah tidak menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian, maka upaya yang dapat ditempuh oleh pemilik tanah adalah : a. Dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri b. Tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri c. Hanya dapat mengajukan upaya hukum permohonan keberatan d. Jawaban b dan c benar Materi 24 (Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)
1. Terhadap putusan pengadilan negeri tentang pembatalan putusan arbitrase, dapat diajukan upaya hukum: a. Permohonan banding ke Pengadilan Tinggi b. Permohonan banding ke Mahkamah Agung c. Permohonan PK ke Mahkamah Agung d. Semua jawaban salah 2. Apa tujuan dari Alternatif Penyelesaian Perkara: a. Memperoleh win – loss dalam penyelesaian perkara b. Mengurangi penumpukan perkara (x) c. Jawaban a-b benar d. Jawaban a-b salah 3. Jika putusan Arbitrase Internasional menurut hukum Indonesia melanggar ketertiban umum, apakah putusan Arbitrase Internasional itu harus dieksekusi di Indonesia; a. Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat dieksekusi b. Putusan tersebut harus tetap dieksekusi c. Putusan tersebut batal demi hukum d. Semua jawaban benar 4. Dalam hal putusan arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dilaksanakan berdasarkan : a. Dilaksanakan secara paksa oleh pihak yang menang b. Perintah Ketua Pengadilan Tinggi c. Perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan salah satu pihak d. Perintah Arbiter atas permintaan salah satu pihak 5. Arbitase dan APS diatur dalam UU Nomor : a. UU Nomor 31 Tahun 1999 b. UU Nomor 30 Tahun 1999 c. UU Nomor 37 Tahun 2004 d. Semua jawaban salah 6. Apabila perjanjian para pihak memuat klausula arbitrase maka: a. Pengadilan Negeri secara absolut berwenang mengadili b. Pengadilan Negeri secara relative berwenang mengadili c. Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang mengadili d. Semua jawaban salah 7. Semua proses arbitrase menggunakan Bahasa : a. Bahasa Indonesia b. Para pihak dapat memilih Bahasa lain yang disetujui oleh arbiter/para arbiter c. Jawaban a-b salah d. Jawaban a-b benar 8. Pengadilan Negeri mana yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional : a. Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal Termohon
b. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c. Pengadilan di negara tempat putusan tersebut diajtuhkan d. Semua jawaban salah
9. Kapan permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan ke Pengadilan Negeri : a. Secara lisan paling lama 30 hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri b. Secara tertulis paling lama 30 hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri c. Secara lisan paling lama 14 hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri d. Secara tertulis paling lama 14 hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri 10. Kapan putusan arbitrase nasional harus didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Termohon: a. Paling lama 14 hari setelah putusan arbitrase diucapkam b. Paling lama 7 hari setelah putusan arbitrase diucapkan c. Paling lama 30 hari sejak putusan arbitrase diucapkan d. Semua jawaban salah 11. Apa saja alasan keberatan yang diatur dalam Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999: a. Surat atau dokumen dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa d. Semua jawaban benar 12. Apakah pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat ikut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase : a. Apabila ada kepentingan unsur yang terkait b. Keturutsertaanya disepakati oleh para pihak yang bersengketa c. Disetujui oleh arbiter/majelis arbiter yang memeriksa sengketa yang bersangkutan d. Semua jawaban benar 13. Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter dilakukan secara : a. Tertutup b. Terbuka c. Kasuistis d. Semua jawaban salah 14. Perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan arbitrase dimuat dalam: a. Putusan Pengadilan Negeri b. Penetapan Pengadilan Negeri c. Putusan Sela Pengadilan Negeri
d. Ditulis dalam lembar asli dan Salinan otentik dari putusan arbitrase yang dikeluarkan 15. Dokumen apa saja yang harus diserahkan kepada panitera pengadilan negeri pada saat mendaftarkan putusan arbitrase: a. Foto copy putusan arbitrase b. Petikan/amar putusan arbitrase c. Cukup menyebutkan nomor putusan d. Salinan otentik putusan arbitrase 16. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan Arbitrase : a. Banding ke Pengadilan Tinggi b. Kasasi Ke Mahkamah Agung c. Pembatalan putusan Arbitrase ke Pengadilan Negeri melalui fiat eksekusi d. Semua jawaban salah 17. Apakah yang dimaksud dengan Konsiliasi : a. Komunikasi 2 arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang berbeda. b. Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. c. Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh Mediator d. Usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu. 18. Alternatif penyelesaian sengketa (APS) terdiri dari: a. Konsiliasi b. Negosiasi c. Mediasi d. Semua jawaban benar 19. Dalam hal putusan arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dilaksanakan berdasarkan: a. Dilaksanakan secara paksa oleh pihak yang menang b. Perintah ketua pengadilan tinggi c. Perintah ketua pengadilan negeri atas permintaan salah satu pihak d. Perintah arbiter atas permintaan salah satu pihak 20. Apakah klausula arbitrase harus dimuat dalam perjanjian pokok? a. Harus dimuat dalam perjanjian pokok b. Harus dimuat dalam perjanjian tersendiri c. Dapat dimuat dalam perjanjian pokok atau dapat pula dimuat dalam perjanjian tersendiri; d. Semua jawaban salah
21. Arbitrase adalah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan negeri, apakah yang menjadi alasan dipilihnya arbitrase dalam penyelesaian sengketa : a. Dapat menyelesaikan sengketa secara cepat b. Dapat menjamin kerahasiaan c. Putusan bersifat final and binding d. Semua jawaban benar
Materi 25 (Tindak Pidana Perpajakan) 1. Pernyataan yang benar di bawah ini mengenai siapa yang mendistribusikan pajak adalah : a. Fungsi distribusi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Dinas Pendapatan Daerah b. Fungsi Distribusi dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR atau Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai sebuah kebijakan politik c. Fungsi Distribusi pajak tidak dimuat dalam APBN atau APBD yang sedang berjalan d. Fungsi distribusi dilaksanakan oleh Kementerian 2. Saat ini besarnya tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah sebesar a. 50% b. 20% c. 15% d. 10% 3. Negara berwenang mengelola pajak. Pasal 23 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: a. Pajak yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UndangUndang b. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang c. Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang d. Setiap warga negara wajib membayar pajak yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang 4. Pengelolaan Pajak dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Yang tidak termasuk dalam mengelola pajak adalah a. Pemerintah Pusat b. Kementerian c. Pemerintah Daerah Tingkat I d. Pemerintah Daerah Tingkat II 5. Pajak pusat dan Pajak Daerah. Di bawah ini yang merupakan contoh Pajak Pusat adalah: a. Pajak Hotel b. Pajak Hiburan c. Pajak Penghasilan d. Pajak Kendaraan Bermotor
6. Melalui belanja pemerintah, kita dapat menikmati fasilitas seperti di bawah ini: a. Kartu Indonesia Sehat b. Listrik BBM c. Jalan Raya, Jembatan d. Pariwisata 7. Pernyataan yang benar di bawah ini mengenai pembayaran pajak adalah: a. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) tidak perlu membayar pajak b. Semua orang harus membayar pajak penghasilan berapapun penghasilan yang diterimanya c. Dalam menghitung penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan terlebih dahulu dikurangkan dengan PTKP d. Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum menikah dan mempunyai penghasilan sebulan sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) tidak perlu membayar pajak Penghasilan 8. Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Salah satu contoh Pajak Daerah adalah: a. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) b. PPh (Pajak Penghasilan) c. Pajak Restoran d. Bea Meterai 9. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan adalah tarif tunggal sebesar: a. 5% b. 10% c. 20% d. 25% 10. Pernyataan yang bukan merupakan tantangan dalam penerimaan pajak adalah: a. Pengeluaran negara setiap tahun relatif stabil b. Pengeluaran negara setiap tahun meningkat, target penerimaan pajak setiap tahun juga dituntut meningkat c. Potensi penerimaan pajak amat besar. 45 juta orang berpotensi wajib pajak, 25 juta terdaftar, dan hanya 10 juta yang melaporkan SPT pajaknya d. Sebagian orang masih enggan membayar pajak karena tidak ada manfaat langsung yang diterima.
Materi 26 (Hukum Jaminan)
1. Kreditor biasa mempunyai kedudukan .. a. yang sama dengan kreditor-kreditor biasa lainnya b. yang berbeda dengan kreditor-kreditor c. yang lebih rendah dari kreditor istimewa, karena pelunasan utangnya dilaksanakan setelah pelunasan utang kreditor istimewa d. a dan c benar
2. Di dalam jaminan umum kreditornya merupakan kreditor : Select one: a. Umum b. Khusus c. Biasa d. Istimewa
3. Hak pemilik rumah untuk menyita barang-barang perabot milik penyewa guna menjamin pelunasan tunggakan uang sewa diatur dalam …….. a. Pasal 1140 KUHPerdata b. Pasal 1150 KUHPerdata c. Pasal 1145 KUHPerdata d. Pasal 1142 KUHPerdata 4. Segala benda milik Dibitor, baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan atas utangnya. Hal tersebut ditentukan dalam .. a. Pasal 1141 KUHPerdata b. Pasal 1132 KUHPerdata c. Pasal 1131 KUHPerdata d. Pasal 1142 KUHPerdata 5. Jaminan Kebendaan terdiri dari: a. Jaminan kredit b. Jaminan Perorangan dan jaminan Kebendaan c. Jaminan umum dan jaminan khusus d. b dan c benar 6. Peralihan piutang menyebabkan demi hukum terjadinya peralihan hipotik. Peralihan piutang tersebut dapat terjadi karena: a. Cessie b. Subrogasi c. Pewarisan d. a, b dan c benar 7. Perjanjian Jaminan merupakan Perjanjian Accessoir karena : a. keberadaannya tidak tergantung dari Perjanjian Pinjaman Uang (Perjanjian Kredit) yang merupakan Perjanjian Pokoknya. b. Keberaannya tergantung kepada perjanjian pokoknya, yaitu Perjanjian Pinjamna Uang/perjanjian kredit c. Tanpa adanya perjanjian pinjaman uang yang merupakan perjanjian pokoknya tidak mungkin ada perjanjian jaminan d. b dan c benar 8. Piutang-piutang yang mempunyai hak istimewa untuk didahulukan dalam pelunasannya disebut .. a. Hipotik b. Hak tanggungan c. Borgtocht
d. Privilege 9. Perjanjian Jaminan terdiri dari: a. Jaminan kredit b. Jaminan Perorangan dan jaminan Kebendaan c. Jaminan umum dan jaminan khusus d. b dan c benar 10. Privilege yang diberikan atas benda tertentu milik Debitur dinamakan … a. Hipotik b. Privilege Khusus c. Fidusia d. Gadai 11. Alasan-alasan penangguhan eksekusi? a. b, c, dan d benar. b. Penangguhan atas alasan perikemanusiaan. c. Eksekusi hanya bisa ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang memimpin eksekusi. Dalam hal sangat mendesak dan Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan agar eksekusi ditangguhkan, misalnya terjadi serangan fisik terhadap petugas eksekusi. d. Penangguhan eksekusi bersifat kasuistis dan eksepsional. 12. Eksekusi riil adalah pelaksanaan putusan yang bersifat Condemnatoir yang amarnya terdapat pernyataan “penghukuman” atau “perintah” terhadap Tergugat, kecuali? a. Pembayaran uang. b. Menyerahkan suatu barang. c. Mengosongkan sebidang tanah atau rumah d. Melakukan perbuatan tertentu.
13. Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak melakukan eksekusi putusan arbitrase nasional bila tidak terpenuhi salah satu syarat sebagai berikut : a. Para pihak menyetujui bahwa sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase b. Apabila salah satu pihak meninggal dunia meskipun permohonan eksekusi putusan arbitrase nasional telah didaftarkan pada pengadilan negeri c. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangundangan. d. Jawaban a dan c benar. 14. Bagaimana dalam hal eksekusi obyek jaminan fidusia melebihi dari nominal utang/penjaminan ? a. Dikembalikan kepada pemberi fidusia. b. Disimpan oleh penerima fidusia. c. Diserahkan kepada kantor pendaftaran fidusia. d. Semua salah.
15. Batas waktu pengajuan perlawanan pihak terhadap pelaksanaan eksekusi dilakukan pada saat: a. Putusan telah berkekuatan hukum tetap. b. Pemberitahuan adanya eksekusi. c. Pada saat pelaksanaan aanmaning. d. Sampai dengan pelaksanaan eksekusi selesai. 16. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional secara sukarela didasarkan pada perintah ketua pengadilan negeri, berapa hari perintah pelaksanaan putusan diberikan oleh ketua pengadilan negeri? a. Diberikan 25 hari sejak permohonan eksekusi didaftarkan di Pengadilan Negeri; b. Diberikan 40 hari sejak permohonan eksekusi didaftarkan di Pengadilan Negeri; c. Diberikan 30 hari sejak permohonan eksekusi didaftarkan di Pengadilan Negeri; d. Diberikan 60 hari sejak permohonan ekesekusi didaftarkan di Pengadilan Negeri. 17. Putusan yang non eksekutabel, adalah ? a. Putusan bersifat declaratoir (pernyataan) dan konstitutif. b. Harta kekayaan termohon eksekusi tidak ada. c. Barang yang menjadi onjek eksekusi berada ditangan pihak ketiga. d. Semua benar. 18. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, larangan melakukan penyitaan? a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga, dan uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; b. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga, dan barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; c. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. d. Semuanya benar. 19. Ketentuan eksekusi atas hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang ? a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1996. c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969. d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1969. 20. Berikut yang termasuk asas-asas eksekusi, kecuali a. Mejalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. b. Putusan tidak dijalnkan secara sukarela. c. Putusan yang dapat diekseksi bersifat condemnatoir. d. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat deklaratoir. Materi 27 Rogatori 1.
Dilihat dari jenis permohonannya, Permohonan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata Lintas Negara dapat dibedakan menjadi: a. Dua jenis;
b. Tiga jenis; c. Empat jenis; d. Lima jenis; 2.
Nota kesepahaman tentang Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata lintas negara yang telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dan Ketua Mahkamah Agung dimaksud ditandatangani beserta dengan tiga perjanjian kerja sama di bawah ini kecuali: a. PKS Mekanisme Penanganan Bantuan Teknis Hukum dalam masalah perdata lintas negara; b. PKS Standardisasi Surat Rogatori dan Surat Penyampaian Dokumen Peradilan; c. PKS Prosedur Operasional Standar Pemanggilan Saksi di Pengadilan; d. PKS Pendidikan dan Pelatihan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata lintas negara;
3.
Jumlah Permohonan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata Lintas Negara dari Pengadilan Pengadilan Indonesia pada tahun 2017 yang terbanyak ditujukan ke wilayah: a. Asia; b. Eropa; c. Amerika; d. Australia;
4.
Menteri Luar Negeri dan Ketua MA menandatangani Nota Kesepahaman tentang Bantuan Teknis HUkum dalam Masalah Perdata Lintas negara pada tahun: a. 2016; b. 2017; c. 2018; d. 2019;
5.
Sesuai dengan kesepakatan antara Kemlu dan MA, Surat Permohonan Bantuan Teknis HUkum dalam Masalah Perdata lintas negara dari Pengadilan di Indonesia ditandatangani oleh: a. Hakim terkait; b. Ketua Pengadilan; c. Panitera;? d. Jurusita;
6.
Sehubungan dengan pembayaran biaya pengiriman sesuai dengan kesepakatan antara Kemlu dan MA, MA telah bekerjasama dengan bank berikut: a. BRI; b. BNI Syariah; c. Bank Mandiri; d. BNI;
7.
Sesuai dengan Prinsip Hukum Acara Perdata, biaya pengiriman Surat Pemohonan Bantuan Teknis Hukum dalam masalah perdata lintas negara ditanggung oleh:
a. b. c. d.
Negara; Pengadilan terkait; Kantor hukum; Para pihak;
8.
Sesuai melaksanakan Surat Permohonan Bantuan Teknis Hukum dalam masalah perdata lintas negara dari Pengadilan Asing, maka bukti penerimaan dari pihak tertuju dikirimkan kepada: a. Kedutaan asing terkait; b. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kemlu; c. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu; d. Panitera Mahkamah Agung;
9.
Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Menteri Luar Negeri dan Ketua MA, permintaan penyampaian surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata kepada dan dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia disampaikan kepada: a. Pengadilan di negara tertuju; b. Perwakilan RI di negara tertuju; c. Perwakilan RI di negara terdekat atau melalui kantor dagang dan ekonomi Indonesia; d. Tidak dapat dikirimkan;
10. Bantuan teknis hukum dalam masalah perdata lintas negara yang dapat dimohonkan kepada Pengadilan Asing, kecuali: a. Asia; b. Permohonan alat bukti; c. Pengambilan keterangan terdakwa; d. Identifikasi aset;
Materi 28 IKAHI
1. Aturan tertinggi Perkumpulan IKAHI adalah : a. Undang-undang yang mengatur Perkumpulan. b. Hasil Musyawarah Pimpinan dan Anggota yang disepakati. c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga d. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS)
2. Salah satu maksud dan tujuan dibentuknya Perkumpulan IKAHI sesuai Anggaran Dasar adalah : a. Menjunjung tinggi citra, wibawa, harkat dan martabat Badan Peradilan. b. Memberikan bantuan kepada masyarakat pencari keadilan agar mendapat perlindungan hukum. c. Meningkatkan kedudukan fungsional idiil dan materiil para Hakim. d. Tegaknya hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara RI.
3. Hari Lahir IKAHI adalah : a. Tahun 1951 b. Tahun 1952 c. September1952 d. 20 Maret 1953 4. Sesuai ketentuan pasal 6 AD anggota Perkumpulan IKAHI adalah : a. Hakim Agung, Hakim pada empat lingkungan Peradilan dan Hakim Adhoc. b. Anggota biasa dan luarbiasa. c. Anggota biasa, Hakim Agung, Hakim yang bertugas pada institusi lain dan Hakim yang sudah pensiun tetapi mempunyai jasa luarbiasa pada IKAHI. d. Anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan. 5. Visi IKAHI adalah : a. Ikut membina kepribadian Hakim Indonesia dalam iman dan takwa kepada Tuhan YME. b. Memperjuangkan dan mempertahankan prinsip Peradilan yang merdeka. c. Terwujudnya Hakim Indonesia yang luhur dan bermartabat. d. Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. 6. IKAHI didirikan atas inisiatif dari : a. Soetadji, SH Ketua Pengadilan Negeri Malang. b. Soebijono, SH, Hakim Pengadilan Negeri Malang. c. Soerjadi, SH, Ketua Pengadilan Negeri Semarang. d. Soetadji, SH, Soebijono, SH, dan Soerjadi, SH 7. Salah Satu misi IKAHI adalah : a. Menjaga martabat, kewibawaan dan keluhuran Hakim. b. Menjaga dan memperjuangkan independensi Badan Peradilan. c. Melindungi dan memperjuangkan aspirasi anggotanya. d. Menjaga Hak-Hak Konstitusional dan Kemandirian Hakim Indonesia. 8. Kewajiban keuangan bagi anggota Perkumpulan yang baru terdiri dari : a. Membayar uang pangkal, iuran bulanan dan dana SWO b. Membayar uang pangkal untuk pengurus pusat dan iuran bulanan untuk pengurus daerah dan cabang. c. Membayar uang pangkal untuk pengurus daerah dan cabang dan iuran bulanan untuk pengurus pusat. d. Membayar uang pangkal, iuran bulanan untuk pengurus pusat, daerah dan cabang dan dana SWO untuk pengurus pusat 9. Penetapan Hari Lahir IKAHI didasarkan pada : a. Rapat Para Hakim Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Untuk membentuk Organisasi Hakim secara Nasional. b. Pemberian mandat kepada Soerjadi, SH untuk membentuk pengurus besar Ikatan Hakim dan menyusun AD/ART. c. Persetujuan dan pengesahan AD/ART Ikatan Hakim yang dibuat oleh Soerjadi, SH. d. Persetujuan dan pengesahan AD/ART Ikatan Hakim yang dibuat oleh Soerjadi, SH dan disetujui oleh Ketua Mahkamah Agung bersama dengan Menteri
Kehakiman. 10. Nama Ikatan Hakim Indonesia lahir pada : a. Bulan September 1952 ketika disepakati membentuk organisasi para Hakim secara Nasional. b. Tanggal 20 Maret 1953 Ketika AD/ART disetujui dan disahkan c. Kongres I Ikatan Hakim setelah disahkan AD/ART pada tahun 1953. d. Kongres III pada tahun 1965 di Tugu Bogor. 11. Pada kepengurusan IKAHI Pusat terdapat Penasehat yang dipegang secara ex oficio oleh a. Ketua Pengadilan sesuai tingkatan . b. Hakim yang paling senior. c. Wakil Ketua Pengadilan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan sesuai tingkatannya. d. Ketua Muda Mahkamah Agung RI yang tidak menjabat sebagai Pengurus Perkumpulan. 12. Salah Satu misi IKAHI adalah : a. Menjaga martabat, kewibawaan dan keluhuran Hakim. b. Menjaga dan memperjuangkan independensi Badan Peradilan. c. Melindungi dan memperjuangkan aspirasi anggotanya. d. Menjaga Hak-Hak Konstitusional dan Kemandirian Hakim Indonesia. 13. Kesamaan komposisi kepengurusan IKAHI tingkat pusat, daerah dan cabang adalah : a. Sama-sama ada Ketua Umum dan beberapa Ketua. b. Sama-sama ada Dua Sekretaris c. Sama-sama ada Pelindung dan Penasehat. d. Sama-sama ada beberapa komisi disesuaikan kebutuhan. Materi 29 (Eksekusi perkara perdata dan permasalahnnya)
1. Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak melakukan eksekusi putusan arbitrase nasional bila tidak terpenuhi salah satu syarat sebagai berikut : a. Para pihak menyetujui bahwa sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase b. Apabila salah satu pihak meninggal dunia meskipun permohonan eksekusi putusan arbitrase nasional telah didaftarkan pada pengadilan negeri c. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangundangan. d. Jawaban a dan c benar. 2. Alasan-alasan penangguhan eksekusi? a. b, c, dan d benar. b. Penangguhan atas alasan perikemanusiaan. c. Eksekusi hanya bisa ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, yang memimpin eksekusi. Dalam hal sangat mendesak dan Ketua Pengadilan Negeri
berhalangan, Wakil Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan agar eksekusi ditangguhkan, misalnya terjadi serangan fisik terhadap petugas eksekusi. d. Penangguhan eksekusi bersifat kasuistis dan eksepsional. 3. Dasar dilakukannya eksekusi terhadap benda yang dibebankan hak tanggungan yakni ? a. Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan. b. Cidera janji debitor. c. Debitor melaksanakan prestasi. d. Semua salah. 4. Kewenangan untuk memerintahkan dan memimpin eksekusi merupakan kewenangan formal secara ex officio dari ? a. Juru Sita. b. Panitera. c. Ketua Pengadilan Negeri. d. Sekertaris. 5. Bagaimana proses eksekusi obyek jaminan fidusia ? a. Penjualan benda melalui pelelangan umum. b. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. c. a dan b benar. d. Salah semua. 6. Pengaturan mengenai pelaksanaan putusan serta merta diatur di dalam?. a. Pasal 180 HIR. b. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta. c. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta. d. Jawaban B dan C benar. 7. Terhadap putusan Arbitrase Internasional harus terlebih dahulu dimohonkan eksekuatur ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bila Pemerintah Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, maka hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh perintah pelaksanaan dari: a. Kementerian luar negeri republik indonesia b. Presiden Republik Indonesia c. Mahkamah Agung RI d. Semua benar. 8. Ketentuan eksekusi atas hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang ? a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1996. c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969. d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1969. 9. Berikut yang termasuk asas-asas eksekusi, kecuali a. Mejalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. b. Putusan tidak dijalnkan secara sukarela.
c. Putusan yang dapat diekseksi bersifat condemnatoir. d. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat deklaratoir. 10. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, larangan melakukan penyitaan? a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga, dan uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; b. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga, dan barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; c. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. d. Semuanya benar. 11. Eksekusi Riil adalah pelaksanaan putusan yang bersifat condemnatoir yang amarnya terdapat pernyataan “penghukuman” atau “perintah” terhadap Tergugat kecuali: a. Pembayaran Uang b. Menyerahkan suatu barang c. Mengosongkan sebidang tanah atau rumah d. Melakukan perbuatan tertentu 12. Fungsi kewenangan ex officio Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi, bukan hanya terbatas atas pengeluaran surat penetapan yang memerintahkan eksekusi, fungsi ex officio lain dari Ketua Pengadilan terhadap eksekusi meliputi? a. Pelaksanaan pelelangan, termasuk segala proses dan prosedur yang disyaratkan tata cara pelelangan b. Tindakan pengosongan dan penyerahan barang yang dilelang kepada pembeli lelang c. Penyerahan dan penguasaan pelaksanaan secara nyata barang yang dieksekusi pada eksekusi riil d. Semua Benar 13. Pernyataan yang benar terhadap BUMN yang telah go public atau menjadi perseroan Tbk (terbuka)? a. Pada dirinya dan pada uang atau barang yang dimilikinya tidak melekat lagi unsur milik negara, tetapi sudah menjadi milik publik atau milik umum yang tunduk pada ketentuan hukum perdata dan tidak lagi tunduk pada hukum publik b. Barang-barang miliknya tidak dapat dilakukan penyitaan c. Sahamnya tidak dapat disita d. Semuanya benar 14. Di bawah ini langkah-langkah melaksanakan pemulihan eksekusi? a. Eksekusi pemulihan hak dilakukan menurut tata cara eksekusi riil, dan dijalankan tanpa syarat b. Dieksekusi dengan paksa, dan jika perlu dengan bantuan kekuatan umum apabila penggugat/semula pemohon eksekusi ingkar melakukan pemulihan secara sukarela
c. Apabila barang sudah berpindah ke pihak ketiga, maka tergugat/semula termohon eksekusi harus menempuh upaya hukum peninjauan kembali d. Apabila barang yang sudah hancur, maka diganti dengan barang sejenis atau ganti rugi dengan 15. Berdasarkan SEMA No 3 Tahun 2000 dan SEMA No 4 Tahun 2001 yang mana pernyataan di bawah ini tidak benar? a. Putusan serta merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keautentikannya dibantah oleh pihak tergugat dengan bukti yang juga autentik b. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat Pertama c. Tanpa jaminan dapat dilaksanakan putusan serta merta d. Apabila majelis akan mengabulkan permohonan putusan serta merta harus memberitahukan kepada ketua pengadilan 16. Batas waktu pengajuan perlawanan pihak terhadap pelaksanaan eksekusi dilakukan pada saat : a. Putusan telah berkekuatan hukum tetap b. Pemberitahuan adanya eksekusi c. Pada saat pelaksanaan aanmaning d. Sampai dengan pelaksanaan eksekusi selesai Materi 30 Jenis Putusan dan Teknik Membuat Putusan Perkara Pidana 1.
Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, putusan pemidanaan harus memuat antara lain: a. Kepala Putusan: Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; b. Identitas Lengkap Terdakwa; c. Dakwaan Penuntut Umum; d. Jawaban a, b, c semuanya benar;
2.
Uraian barang siapa atau setiap orang hampir selalu menghiasi pembahasan unsur pasal di dalam putusan hakim. Bagaimana saudara memandang unsur ini dan bagaimana mempertimbangkannya? a. Barangsiapa atau setiap orang merupakan unsur pasal yang harus diuraikan dan dibuktikan secara detil; b. Barangsiapa atau setiap orang merupakan unsur pasal yang ada pada setiap perundang-undangan sehingga harus dibuktikan; c. Barang siapa atau setiap orang merupakan unsur pasal yang harus dibuktikan agar tidak terjadi error in persona; d. Barang siapa atau setiap orang sebenarnya bukan unsur esensial yang harus dibuktikan. Meskipun demikian masalah pertanggungjawaban pidana tetap harus dipertimbangkan setelah perbuatan materiil terdakwa terbukti;
3.
Berikut ini adalah contoh putusan sela yang menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum: a. Dakwaan tidak merumuskan semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak merinci secara jelas peran dan perbuatan terdakwa atau dakwaan kabur (obscuur libel); b. Hakim tidak berwenang mengadili perkaranya; c. Tindak pidana yang didakwakan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan; d. Tindak pidana pencurian yang terjadi antara suami isteri;
4.
Terdakwa dalam pembelaannya mendalilkan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum. Dengan telah dimuatnya petitum pembelaan tersebut setelah petitum tuntutan pidana, maka: a. Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya di dalam pertimbangan hukum karena pertimbangan hukum hanya membahas unsur-unsur pasal; b. Hakim perlu mempertimbangkan dalil atau subtansi pembelaan terdakwa di dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan; c. Hakim tidak perlu mempertimbangkan dalil pembelaan karena sudah tertulis di dalam petitum pembelaan; d. Hakim tidak perlu mempertimbangkan dalil pembelaan terdakwa karena Pasal 197 KUHAP tidak mensyaratkannya;
5.
Putusan pengadilan menurut Bab I pasal 1 angka 11 KUHAP adalah suatu pernyataan Hakim, yang diucapkan dalam pengadilan terbuka, yang dapat berupa: a. Pemidanaan; b. Bebas; c. Lepas dari segala tuntutan hukum; d. Jawaban, a, b, c benar;
6.
Isi dan sistematika putusan hakim yang bukan putusan pemidanaan, berdasarkan Pasal 199 ayat (1) KUHAP, bertitik tolak pada pasal 197 ayat (1) KUHAP, kecuali dalam hal: a. Huruf e (tuntutan pidana); b. Huruf f (pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan, dasar hukum dari putusan dan keadaan yang memberatkan dan meringankan); c. Huruf h (pernyataan kesalahan terdakwa); d. Jawaban a, b, c semuanya benar;
7.
Terdakwa di muka sidang menyangkal melakukan perbuatan yang didakwakan dan mencabut pengakuannya yang diberikan di dalam BAP Penyidik, sementara saksi yang memberatkan terdakwa hanya 1 (satu) orang. Penuntut umum kemudian mengajukan saksi verbalisan, yang pada pokoknya menerangkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa telah sesuai dengan prosedur dan hukum acara. Bagaimana hakim mempertimbangkan fakta dan alat bukti ini di dalam putusannya? a. Hakim tidak perlu mempertimbangkan penyangkalan terdakwa di persidangan karena telah cukup bukti untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa;
b. Hakim tidak perlu mempertimbangkan penyangkalan terdakwa karena penuntut umum di dalam uraian tuntutan pidananya tidak menyinggung penyangkalan terdakwa ini melainkan tetap mengutip keterangan terdakwa sama seperti dalam BAP Penyidik; c. Hakim tidak perlu mempertimbangkan penyangkalan terdakwa ini karena keterangan terdakwa tidak disumpah; d. Hakim wajib mempertimbangkan penyangkalan terdakwa ini dan memberikan pertimbangan / pendapatnya sebelum pembahasan unsurunsur pasal atau pada saat pembahasan unsur-unsur pasal yang didakwakan; 8.
Hakim dilarang menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali apabila ada dua alat bukti sah dan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Jika tidak tercukupi dua alat bukti yang sah tersebut apa bunyi putusan hakim? a. Terdakwa diputus lepas dari tuntutan hukum (onslag van rechts vervoiging); b. Terdakwa diputus bebas (vrijspraak); c. Terdakwa diputus dengan putusan penuntutan tidak dapat diterima; d. Terdakwa dijatuhi pidana karena hakim telah memperoleh keyakinan terdakwa bersalah;
9.
Fakta hukum disusun berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian: a. Putusan wajib memuat fakta hukum untuk memenuhi ketentuan pasal 197 kUHAP; b. Fakta hukum memudahkan pembuktian dakwaan karena di dalam fakta hukum sudah terungkap siap pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana; c. Fakta hukum disusun untuk memperjelas adanya fakta atau keadaan yang berguna untuk memudahkan pembuktian dakwaan; d. Fakta hukum memudahkan pembuktian dakwaan karena di dalam fakta hukum sudah terungkap kesalahan terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa; 10. Pada prinsipnya, pertimbangan putusan bertitik tolak antara lain dari: a. Keterangan saksi-saksi; b. Keterangan ahli; c. Keterangan terdakwa; d. Jawaban a, b, c semuanya benar; 11. Contoh Putusan Sela tentang penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, kecuali: a. Tidak ada pengaduan dari korban, dalam perkara delik aduan; b. Perkara sudah daluwarsa; c. Surat dakwaan tidak memenuhi syarat formal; d. Terdakwa telah meninggal dunia; 12. Berikut ini contoh putusan akhir, kecuali: a. Pemidanaan; b. Bebas; c. Lepas dari tuntutan hukum; d. Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
13. Kekuatan putusan hakim terletak pada pernyataannya yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP). Dalam hal terjadi perbedaan antara bunyi amar putusan yang diucapkan di sidang yang tertuang dalam berita acara dengan amar putusan tertulisnya, mana yang akan dijadikan sebagai acuan? a. Putusan aslinya b. Amar salinan putusan c. Amar dalam berita acara sidang d. Ekstrak vonis nya. 14. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, terjadi dalam hal : a. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; b. Perbuatan terdakwa terbukti secara sah, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana; c. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan terbukti kesalahannya; d. Terdakwa diputus bebas dari tuntutan; 15. Ada 2 (dua) jenis pembelaan yaitu, pembelaan berdasarkan alasan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan dan pembelaan berdasarkan alasan terdakwa melakukan perbuatan tetapi memiliki alasan pembenar atau pemaaf sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang maupun Yurisprudensi.:Dalam hal terdakwa mengajukan pembelaan atas dasar adanya alasan pembenar/ pemaaf tersebut, maka: a. Hakim cukup mempertimbangkan bahwa tidak ditemukan alasan pembenar/ pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana. b. Hakim perlu mengutip dalil pembelaan terdakwa tersebut dan kemudian menilai / mengujinya apakah alasan alasan-alasan yang dikemukakan oleh terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai alasan pembenar/ pemaaf c. Hakim tidak perlu mengutip lagi dalil pembelaan terdakwa karena inti pembelaan sudah diakomodir dan dimuat di dalam petitum pembelaan d. Bukan tugas hakim untuk mengakomodir pembelaan terdakwa karena Pasal 197 KUHAP tidak mewajibkannya. 16. Terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa diberi hak untuk mengajukan keberatan/eksepsi berupa: a. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkaranya; b. Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum; c. Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima; d. Jawaban a,b,c seluruhnya benar; 17. Putusan Pengadilan/Hakim dalam perkara pidana, pada hakekatnya merupakan: Select one: a. Putusan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum; b. Putusan dijatuhkan setelah melalui proses hukum acara pidana yang berlaku; c. Putusan dibuat dalam bentuk tertulis; d. Jawaban a,b,c semuanya benar;
18. Dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan, ada yang menguraikan unsur-unsur pasal persis sesuai dengan urut-urutan bunyi pasal undang-undangnya tetapi ada juga yang menguraikannya tidak secara berurutan. Bagaimana pendapat saudara?: a. Menguraikan dan mempertimbangkan unsur pasal harus diikuti urut-urutan sesuai bunyi pasal undang-undang. b. Tidak harus mengikuti urut-urutan bunyi pasal. Jika ada unsur subyektif ada di depan unsur obyektif, misalnya unsur dengan sengaja, atau unsur tanpa hak, atau unsur melawan hukum, maka sebaiknya unsur obyektif/ perbuatan materiil terdakwa dahulu yang dibuktikan. c. Urut-urutan unsur pasal dalam undang-undang harus diikuti karena ;akan membuat putusan menjadi lengkap d. Urut-urutan unsur pasal dalam undang-undang harus diikuti secara ketat agar putusan menjadi sistematis. 19. Apabila Terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada: a. Negara; b. Penuntut Umum; c. Korban; d. Terdakwa 20. Frasa/ kalimat “ terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan :korban luka berat” disusun sebagai fakta hukum dalam putusan. Bagaimana pendapat saudara? a. Kalimat tersebut tepat disebut sebagai fakta hukum jika fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa dan barang bukti.; b. Kalimat tersebut diatas tepat dan boleh saja dimasukkan sebagai fakta hukum karena fakta hukum berfungsi untuk memudahkan pembuktian dakwaan.; c. Kalimat tersebut tidak tepat karena kalimat yang bersifat kualifikasi pidana maupun hubungan sebab akibat adalah merupakan hasil pembuktian dakwaan yang belum saatnya disampaikan di dalam fakta hukum. d. Semua jawaban tidak benar 21. Uraian “ barang siapa” atau “setiap orang” hampir selalu menghiasai permbahasan unsur pasal di dalam putusan hakim. bagaimana saudara memandang unsur ini dan bagaimana mempertimbangkannya? a. “barang siapa” atau “setiap orang” merupakan unsur pasal yang harus diuraikan dan dibuktikan secara detil. b. “barang siapa” atau “setiap orang” merupakan unsur pasal yang ada pada setiap perundang-undangan sehingga harus dibuktikan. c. “barang siapa” atau “setiap orang” merupakan unsur pasal yang harus dibuktikan agar tidak terjadi error in persona d. “barang siapa” atau “setiap orang” sebenarnya bukan unsur esensial yang harus dibuktikan. Meskipun demikian masalah pertanggungjawaban pidana tetap harus harus dipertimbangkan setelah perbuatan materiil terdakwa terbukti. .
22. Terdakwa dalam pembelaannya mendalilkan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum. . Dengan telah dimuatnya petitum pembelaan tersebut setelah petitum tuntutan pidana, maka:: a. Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya di dalam pertimbangan hukum karena pertimbangan hukum hanya membahas unsur-unsur pasal b. Hakim perlu mempertimbangkan dalil atau substansi pembelaan terdakwa di dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan c. Hakim tidak perlu mempertimbangkan dali pembelaan karena sudah tertulis di dalam petitumm pembelaan. d. Hakim tidak perlu mempertimbangkan dalil pembelaan terdakwa karena Pasal 197 KUHAP tidak mensyaratkannya. 23. Kekuatan putusan hakim terletak pada pernyataannya yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP). Dalam hal terjadi perbedaan antara bunyi amar putusan yang diucapkan di sidang yang tertuang dalam berita acara dengan amar putusan tertulisnya, mana yang akan dijadikan sebagai acuan? a. Putusan aslinya b. Amar salinan putusan c. Amar dalam berita acara sidang d. Ekstrak vonis nya. 24. Putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang, dibuat : Select one: a. Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan atau karena sebagian besar tempat tinggal saksi tidak berada di wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan b. Terdakwa mengajukan keberatan mengenai tempos delicti c. Terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan; d. Surat dakwaan Penuntut Umum tidak mencantumkan tempat terjadinya tindak pidana; 25. Pernyataan-pernyataan seperti ini tidak tepat dimasukkan sebagai fakta hukum di dalam putusan:: a. Terdakwa I melakukan pencurian bersama- sama dengan terdakwa II b. Terdakwa melakukan penipuan terhadap para korban sebagai perbuatan berlanjut c. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban meninggal dunia. d. Semua jawaban benar; Materi 32 Tupoksi Komisi Yudisial
1. Berikut ini merupakan syarat bagi calon hakim agung dari jalur karier, kecuali… a. Berusia Min- 45 (empat puluh lima tahun) Tahun. b. Pengalaman Min- 20 (dua puluh) Tahun sebagai Hakim dan Hakim Tinggi. c. Tidak Pernah dijatuhi sanksi “Pemberhentian sementara” akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. d. Berijazah Min- S3 Linier Hukum
2. Dalam menunjang kinerjanya, Komisi Yudisial memiliki Kantor Penghubung Komisi Yudisial di daerah yang jumlahnya…. a. 12 Penghubung Komisi Yudisial b. 15 Penghubung Komisi Yudisial c. 20 Penghubung Komisi Yudisial d. 34 Penghubung Komisi Yudisial 3. Komisi Yudisial memiliki perwakilan di daerah ini, kecuali…. a. DKI Jakarta b. Jawa Barat c. Jawa Tengah d. Jawa Timur 4. Setelah tahap rekrutmen di Komisi Yudisial, usulan nama calon hakim agung disampaikan untuk mendapat persetujuan kepada…. a. Presiden b. Ketua Mahkamah Agung c. Seluruh Hakim Agung di Mahkamah Agung d. DPR 5. Berikut ini merupakan prinsip dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, kecuali… a. Berperilaku rajin, cermat, dan berani b. Berperilaku adil, arif dan bijaksana c. Berperilaku jujur, besikap mandiri, bertanggung jawab d. Menjunjung tinggi harga diri 6. Berikut ini merupakan syarat bagi calon hakim agung dari jalur non karier, kecuali… a. Sehat Rohani dan Jasmani. b. Berijazah Min- S2 Hukum. c. Tidak Pernah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih. d. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin dari instansi/lembaga asal. 7. Berikut ini merupakan wewenang Komisi Yudisial dalam melakukan upaya preventif, kecuali… a. Pengawasan perilaku hakim b. Seleksi calon hakim agung c. Advokasi hakim d. Peningkatan kapasitas hakim 8. Laporan masyarakat ke Komisi Yudisial dapat diajukan melalui…. a. Laporan lansung ke Kantor Komisi Yudisial b. Surat anonim c. Laporan melalui Penghubung Komisi Yudisial d. Surat pos
9. Permintaan pengisian lowongan jabatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung dilakukan oleh…. a. Presiden melalui Kementerian Hukum dan HAM b. Mahkamah Agung x c. Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung d. DPR 10. Laporan masyarakat ke Komisi Yudisial diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pelapor atau kuasanya yang mendapat kuasa khusus untuk itu, yang memuat kecuali…. a. Identitas pelapor b. Identitas hakim yang dilaporkan (terlapor) c. Tembusan surat ke Bawas Mahkamah Agung d. Uraian mengenai hal-hal (pelanggaran yang dilakukan oleh hakim) yang menjadi dasar laporan Materi 35 Hukum Perlindungan Konsumen
1. Tujuan pembentukan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah: a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; d. Jawaban a, b, dan c benar (V) 2. Pelaku usaha yang termasuk dalam Pasal 1 angka 3 UUPK adalah: a. perseroan terbatas, koperasi, yayasan, usaha mikro-kecil-menengah (UMKM), dan lain-lain. b. perusahaan korporasi, BUMN, BUMD, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. c. produsen barang dan/atau jasa yang melakukan kegiatannya di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. d. Pedagang eceran, grosir, agen, distributor, dan produsen barang dan/atau jasa yang berbentuk badan usaha. 3. Tahapan transaksi barang dan/atau jasa antara konsumen dan pelaku usaha meliputi tiga (3) tahap, yaki pra transaksi, transaksi, dan purna transaksi. Proses peralihan hak kepemilikan dari pelaku usaha ke konsumen terjadi pada: a. Tahap pra transaksi. b. Tahap transaksi. c. Tahap purna transaksi. d. Jawaban a, b, dan c benar semua 4. Salah satu bentuk pelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah: Select one: a. Pelaku usaha memproduksi helm yang sesuai standar dan memiliki logo SNI
b. Pelaku usaha tidak menginformasikan masa berlaku undian c. Pelaku usaha menjual barang dengan potongan harga d. Pelaku usaha mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk makanan 5. Berikut ini yang TIDAK termasuk dalam pengertian KONSUMEN menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah: a. Ketika Anda menggunakan taksi menuju tempat kerja b. Ketika Anda membeli makanan kucing untuk kucing peliharaan Anda c. Ketika Anda membeli sembako untuk keperluan warung Anda d. Ketika Anda membeli mainan untuk hadiah ulang tahun adik Anda 6. Pernyataan yang paling tepat menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen bertujuan: a. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. b. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha. c. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. d. Jawaban a, b, dan c semuanya benar 7. Lembaga yang bertanggungjawab atas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen adalah: a. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) b. Menteri dan/atau Menteri teknis terkait c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) d. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) 8. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; c. sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; d. sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 9. Pilih jawaban di bawah ini yang tidak tepat. Tanggung Jawab pelaku usaha menurut UUPK meliputi pemberian: a. ganti rugi yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau b. perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. ganti rugi yang dapat menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
d. ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 10. Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas: a. Membuat regulasi sebagai pelaksanaan UUPK dan peraturan perundangundangan terkait perlindungan konsumen; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha, serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha; c. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen; d. Memutuskan perkara perlindungan konsumen dan menetapkan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang didertia konsumen. 11. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara: a. konsiliasi atau mediasi atau putusan b. konsiliasi atau mediasi atau arbitrase c. konsultasi atau negosiasi atau mediasi d. konsultasi atau mediasi atau arbitrase 12. Pernyataan yang paling tepat menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen bertujuan: a. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. b. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha. c. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. d. Jawaban a, b, dan c semuanya benar Materi 36 Hukum Perdata Internasional
1. Ketika hakim mengadili perkara perdata yang mengandung unsur asing, hal pertama yang dilakukan oleh hakim adalah menentukan fakta-fakta untuk mengetahui perkara yang diadilinya merupakan perkara HPI. Kegiatan ini disebut sebagai: a. Menentukan forum yang berwenang mengadili b. Menentukan titik taut primer; c. Mendengar jawab-jinawab para pihak. d. Melakukan kualifikasi.
2. Salah satu syarat yang membedakan antara hukum perdata biasa dengan HPI adalah dalam suatu hubungan terkandung unsur atau anasir asing. Anasir asing tersebut adalah: a. Forum yang berwenang menyelesaikan sengketa dan hukum yang akan diberlakukan menyelesaikan sengketa tersebut; b. Sejauh mana hakim mengakui hukum asing serta melaksanakan putusan-putusan pengadilan asing; c. Hukum nasional yang manakah yang akan diberlakukan jika ternyata hubungan hukum tersebut ada terkait aspek hukum antar sistim hukum dalam sistim hukum nasional yang plural; d. Benar semua 3. Asas yang menyatakan bahwa hukum yang diberlakukan atas suatu kontrak adalah hukum tempat dimana kontrak dilaksanakan disebut: a. Lex loci contractus b. Partji otonomi c. Lex patriae d. Lex loci solutions 4. Istilah ‘habitual residence’ dalam peristiwa pengangkatan anak (adopsi) merujuk pada: a. Hukum domisili atau tempat kediaman sehari-hari si anak b. Hukum Perkawinan beda agama kedua orang tuanya c. Pengaturan perjanjian kawin kedua orang tuanya d. Hukum benda tidak bergerak. 5. Pengertian dari Child Abduction adalah: a. Pengesahan anak luar kawin b. Penculikan anak lintas batas negara c. Penganiayaan anak d. Pengesahan status anak yang diadopsi 6. Pengesahan anak dalam perkawinan yang mengandung unsur asing dilakukan berdasarkan: a. Hukum domisili anak (habitual residence) b. Hukum lex patriae si ayah c. Hukum tempat dimana perkawinan diselenggarakan d. Hukum nasional si ibu. 7. Sistim HPI Indonesia menganut teori renvoi jenis: a. Doble renvoi b. Single renvoi c. Kombinasi single renvoi dan double renvoi d. Sistim HPI Indonesia menolak teori renvoi 8. Pertimbangan pengasuhan anak di bawah umur dari perkawinan beda warga negara yang putus karena perceraian adalah: a. Favour testament b. Lex loci forum c. Hukum domisili sehari-hari si anak
d. Semua benar 9. Syarat materil sahnya perkawinan dari pihak yang berbeda kewarganegaraan adalah : a. Berdasarkan hukum tempat dimana perkawinan di lakasanakan b. Berdasarkan hukum nasional masing-masing calon mempelai. c. Berdasarkan kesepakatan kedua mempelai d. Semuanya benar 10. Berdasarkan ketentuan Pasal 100 AB, seorang WNI dapat menggugat WNA di pengadilan Indonesia. Ketentuan ini merupakan pengecualian dari asas: a. Actor sequitur forum rei b. Nasionaliteit c. Unus testis nullus testis d. Semuanya benar Materi 39 Hukum Persaingan Usaha 1. Nilai batas minimum aset badan usaha perbankan yang wajib melakukan notifikasi kepada KPPU setelah melakukan Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan, adalah apabila: a. Nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah); b. Nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah); c. Nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp35.000.000.000.000,00 (tiga puluh lima triliun rupiah); d. Nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp15.000.000.000.000,00 (limabelas triliun rupiah); 2. Penerapan metode pendekatan rule of reason dalam hukum persaingan juga digunakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu pada Pasal; a. Pasal 5 (Penetapan harga) b. Pasal 17 (monopoli) c. Pasal 6 (diskriminasi harga) d. Semua benar. 3. Penerapan metode pendekatan per se illegal dalam hukum persaingan juga digunakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu pada Pasal; a. Pasal 5 (Penetapan harga) b. Pasal 17 (monopoli) c. Pasal 11 (kartel) d. Semua benar. 4. Apa yang menjadi penyebab diperlukannya undang-undang antimonopoli di Indonesia? a. Munculnya pelaku usaha baru
b. Tingginya utang negara c. Tingginya hambatan masuk pasar d. Kebutuhan terhadap peraturan baru 5. Hukum Persaingan berupaya mengawasi agar perbuatan atau perjanjian yang bersifat anti persaingan seperti kartel, monopoli, penggunaan posisi dominan monopsoni dan lainnya dapat dicegah, namun hukum persaingan juga mengenal adanya pengecualian yang umumnya didasarkan pada beberapa pertimbangan seperti: a. Adanya instruksi atau perintah dari UUD 1945; b. Adanya instruksi atau perintah dari UU ataupun peraturan perundang-undangan lainnya; c. Instruksi atau pengaturan berdasarkan regulasi suatu badan administrasi; d. Semua pernyataan diatas benar. 6. Dampak dari terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah : Select one: a. Kelangkaan pasokan b. Kualitas layanan semakin baik c. Munculnya pelaku usaha baru d. Banyak diskon 7. Dalam konsep dasar ekonomi persaingan usaha, salah satu struktur pasar adalah Pasar Persaingan Sempurna (Perfect Competition. Sebutkan contoh industri yang memiliki struktur pasar persaingan sempurna? a. Dalam dunia nyata tidak ada bentuk pasar persaingan sempurna b. Pasar Persaingan Sempurna dapat dijumpai pada industri-industri besar c. Pasar Persaingan Sempurna dapat dijumpai d. Pasar Persaingan Sempurna dapat dijumpai pada industri retail. 8. HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) sering menjadi topik yang kontroversial dalam Hukum Persaingan karena hak monopoli yang diberikannya adalah legal sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini disebabkan karena HAKI memberikan beberapa nilai ekonomi pada pemilik atau penemunya yaitu: a. Sebagai hak milik yang bersifat alamiah atau natural; b. Sebagai insentif dimana penemu atau pemilik berhak menerima kompensasi sebagai keberhasilan usaha mereka yang menguntungkan konsumen; c. Sebagai kelanjutan insentif dimana penemu atau pemilik akan terus melakukan penemuan atau peningkatan terhadap temuan awalnya; d. Semua pernyataan diatas benar. 9. Penggabungan atau Peleburan dua atau lebih Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (merger) dapat mengakibatkan permasalahan persaingan usaha apabila konsentrasi pangsa pasar gabungan yang dihitung berdasarkan teori Herfindahl-Hirshman Index (HHI) setelah merger berubah menjadi : a. Lebih dari 1800; b. Lebih dari 2000; c. Kurang dari 1800; d. Kurang dari 2000.
10. Predatory Pricing secara sederhana dapat didefinisikan sebagai; a. Tindakan dari sebuah perusahaan yang menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. b. Tindakan dari sebuah perusahaan atau pelaku usaha untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa. c. Tindakan dari sebuah perusahaan atau pelaku usaha untuk secara bersamasama melakukan penguasaan produksi. d. Tindakan dari sebuah perusahaan yang mengeluarkan pesaingnya dengan cara menetapkan harga dibawah biaya produksi. 11. Apa yang menjadi tujuan utama undang-undang anti monopoli di berbagai negara ? a. Mencegah perusahaan mendapatkan dan menggunakan kekuatan pasar untuk memaksa konsumen membayar lebih mahal untuk produk dan pelayanan yang mereka dapatkan b. Sebagai alat untuk menstabilkan perekonomian negara c. Sebagai bentuk perlindungan terhadap penguasa d. Menghambat inovasi 12. Komisi Pengawas Persaingan Usaha selain mendapat amanat untuk melaksanakan pengawasan terhadap UU N0. 5 Tahun 1999 juga mendapat amanat untuk melaksanakan pengawasan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (PP No. 57/2010) tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai pelaksanaan amanat Pasal 28 dan 29 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) berdasarkan Pasal 29 UU No. 5/1999, Pasal 5 dan Pasal 10 PP No. 57 /2010. Pengawasan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dilakukan oleh Komisi dalam dua bentuk, yaitu: a. Post Notifikasi dan Pra Notifikasi b. Mid Notifikasi dan End Notifikasi c. Post Notifikasi dan Periodecally Notifkasi d. Semuanya benar 13. Pelaku usaha yang secara bersama-sama membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat patut diduga melanggar Pasal; Select one: a. Pasal 5 (Penetapan harga) b. Pasal 4 (oligopoli) c. Pasal 6 (diskriminasi harga) d. Semua benar. Materi 40 Teknik Membuat Berita Acara Sidang
1. Dalam melaksanakan tugas dibidang persidangan Panitera dibantu oleh beberapa orang Pejabat Fungsional; Coba sebutkan Pejabat Fungsional dimaksud ? a. Jurusita b. Jurusita Pengganti c. Panitera Pengganti d. Transkiptor 2. Dalam hal Hakim Ketua atau Hakim Anggota berhalangan, maka susunan Majelis Hakim ditulis sesuai dengan keadaan senyatanya. a. Salah, harus ditulis sesuai dengan penetapan penunjukan Majelis semula. b. Salah, cukup menuliskan hakim yang diganti saja c. Salah, tidak perlu ditulis. d. a, b, c salah semua 3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor berapkah yang mengatur mengenai Mediasi ? a. Perma No 1 Tahun 2008 b. Perma No 7 Tahun 2015 c. Perma No 3 Tahun 2018 d. Perma No 1 Tahun 2016 4. Apabila Hakim Ketua berhalangan tetap dan belum menandatangani BAS, maka BAS ditandatangani oleh Hakim Anggota senior dalam perkara tersebut.Ketua Pengadilan Negeri memberikan keterangan di bawah tandatangan Hakim Anggota Senior dan panitera Pengganti. a. Benar. b. Salah, tidak perlu ditanda-tangani siapapun, cukup Panitera Pengganti saja. c. Salah, harus ditanda-tangani Ketua Pengadilan Negeri. d. A, b dan c salah semua 5. Berita Acara Sidang merupakan akta otentik, karena : a. Merupakan dokumentasi persidangan b. Dibuat menurut ketentuan hukum acara c. Dibuat dan ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang d. Salah semua. 6. Dalam melaksanakan tugasnya membantu Hakim/Majelis Hakim, Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti; Sebutkan tugas pokok Panitera Pengganti ? a. Menerima berkas perkara pidana dari Penuntut Umum b. Menandatangi salinan putusan c. Membantu Hakim/Majelis Hakim mencatat jalannya persidangan d. Membantu Ketua Pengadilan memeriksa surat-surat masuk 7. BAS pertama sampai sidang terakhir diberi nomor halaman secara berurutan dan setiap halaman diparaf oleh Hakim Ketua. a. Benar. b. Salah, cukup diparaf oleh Panitera Pengganti, c. Salah, tidak perlu diberi nomor halaman. d. a, b dan c salah semua
8. Pejabat/siapakah yang berwenang membuat Berita Acara Persidangan dan yang menanda-tanganinya ? a. Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti b. Sekretaris Pengadilan c. Ketua Pengadilan d. Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota 9. Apabila Panitera Pengganti berhalangan tetap dan belum menandatangani BAS, maka panitera memberikan keterangan dan menandatangani BAS tersebut. a. Benar. b. Salah, cukup ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan. c. Salah, cukup ditanda-tangani Hakim Ketua Majelis saja, tanpa ada keterangan Panitera d. a, b dan c salah semua 10. Berita Acara Sidang ditanda-tangani oleh : a. Ketua Majelis Hakim b. Panitera Pengganti c. Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti d. Semua benar 11. Panitera Pengganti mencatat semua yang terjadi di persidangan, namun yang dicatat hanya yang diperlukan saja, yang berhubungan dengan perkara yang diproses. a. Salah, Panitera Pengganti harus mencatat semua yang terjadi di persidangan. b. Betul, yang dicatat hanya yang berhubungan dengan perkara saja. c. Salah, karena kalau tidak semua menjadi tidak lengkap. d. a, b dan c salah semua Materi 42 Psikologi Persidangan (Ga tau mana yang salah)
1. Manusia menyimpan sesuatu tidak secara utuh dikarenakan? a. Penyimpanan pada satu tempat b. penyimpanan tidak berbentuk pengkodean c. Peristiwa dimaknai tertentu d. Keterbatasan dalam kapasitas memori 2. Ketika seorang saksi ingin melindungi diri akibat perasaan tidak nyaman ketika banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh banyak pihak, maka kemungkinan ia akan … a. Berbohong b. Menahan emosi c. Berbohong dan menahan emosi d. lebih percaya diri 3. Stres yang berdampak positif pada perkembangan manusia dikenal dengan ? a. Stress b. Eustress c. Distress d. Semua benar
4. Seorang pembohong biasanya? a. Tidak gelisah b. Sangat gelisah c. sedikit gelisah d. Tenang 5. Bias dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek dibawah ini, kecuali… a. etnis dan suku b. Ras dan status sosial c. A dan B benar d. A dan B salah 6. Ada banyak tanda untuk mengetahui apakah lawan bicara kita sedang melakukan kebohongan, seperti dibawah ini, kecuali? a. Gelisah b. Berkedip c. Pupil mengecil d. kontak mata 7. Gangguan mental yang dihadapi oleh seseorang dikarenakan adanya suatu tekanan dikenal dengan? a. Eustress b. Disstress c. Stress d. Semua benar 8. Kemampuan dalam memusatkan perhatian dalam jangka waktu tertentu dikenal dengan nama? a. Konsentrasi b. Persepsi c. Fokus d. Atensi 9. Berikut adalah macam gangguan yang dapat mempengaruhi konsentrasi atau pemusatan perhatian, yaitu a. Suara, Gerakan, pertanyaan yang berbelit - belit b. Gerakan, Suara dan jawaban yang berbelit - belit c. A dan B salah d. A dan B benar 10. Opini seseorang dikarenakan pengalaman yang dimiliki adalah pengertian dari? a. Prasangka b. Bias c. Pendapat d. Praduga Materi 43 Penerapan Prinsip HAM dalam peradilan
1. Sebutkan setidaknya 4 prinsip Fair Trial yang tercantum dalam UU No. 48/2009 a. Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan b. Independensi peradilan c. Persamaan kedudukan di depan hukum d. Semua benar 2. Prinsip “kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat…” diatur dalam Kovenan Sipil dan Politik Pasal berapa? a. Pasal 14 (1); b. Pasal 25 c. Pasal 27 d. Pasal 28 (1) 3. Bagaimanakah perwujudan independensi peradilan dalam negara hukum yang paling tepat menurut Saudara: a. Independensi peradilan memberikan jaminan kemerdekaan yang seluas luasnya kepada Hakim untuk memutus perkara sesuai kepentingan Hakim b. Independensi peradilan merupakan instrumen penting untuk melindungi dan menegakkan kepentingan pemerintah dan penguasa demi memelihara stabilitas hukum dan pemerintahan c. Independensi peradilan merupakan instrumen untuk melindungi hak individu melalui penegakan fungsi pengadilan sebagai penengah sengketa dan pengawas fungsi pemerintah dan pembentuk undang-undang d. Independensi peradilan menjamin pengadilan bebas dan mandiri sepenuhnya dari pengaruh Pemerintah dan Parlemen dalam berbagai aspek ketatanegaraan dan administrasi pemerintahan. 4. Apa arti penting dari prinsip fair trial yang termuat dalam kerangka hukum di tingkat nasional dan internasional? a. Memberi jaminan bagi perlindungan hak bagi setiap orang dalam proses peradilan; b. Memastikan setiap orang dalam proses peradilan pidana diperiksa dengan adil; c. Memastikan lembaga peradilan tidak melakukan penghukuman pada orang-orang yang dituduh melakukan; d. Semua benar. 5. “Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak”. a. UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman b. UU No. 4/2004 tentang Mahkamah Agung c. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia d. UU No. 5/2004 tentang Peradilan Umum 6. Berikut adalah pernyataan yang salah terkait kewajiban negara terkait Hak Asasi Manusia: a. Negara wajib menghindari tindakan intervensi dari negara yang akan mengurangi hak-hak individu atau menghalangi individu untuk menikmati hak-haknya; b. Pembatasan Hak Asasi Manusia hanya diperbolehkan apabila bersifat proporsional dan untuk tujuan yang sah (legitimate);
c. Negara wajib melindungi perasaan pihak lain atas pelaksanaan Hak seseorang; d. Negara wajib memudahkan penikmatan Hak Asasi Manusia dan menyediakan Hak Asasi Manusia yang dibutuhkan. 7. “Judicial independence is a pre-requisite to the rule of law and a fundamental guarantee of a fair trial. A judge shall therefore uphold and exemplify judicial independence in both its individual and institutional aspects.” Pernyataan ini dapat ditemukan dimana? a. Universal Declaration of Human Rights 1948 b. The Preamble of the Charter of the United Nations c. Bangalore Principle of Judicial Conduct 2002 d. International Covenant on Civil and Political Rights 1966 8. Manakah dari konvensi internasional di bawah ini yang sudah diratifikasi dengan hukum nasional? a. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; b. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights; c. International Convention on Civil and Political Rights; d. Semua benar. 9. Prinsip-prinsip keberlakuan HAM adalah a. Sebagai nilai yang universal; b. Sebagai akibat hukum dari ratifikasi; c. Terinkoporasi dalam hukum nasional; d. Semua benar. 10. Sebutkan asas penting fair trial yang dalam proses peradilan yang harus diperhatikan a. Asas perlakuan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi apapun; b. Asas praduga tidak bersalah; c. Asas hak untuk memperoleh kompensasi; d. Semua benar Materi 44 Analisis Dampak Putusan
1. Upaya mengantisipasi dampak negatif putusan hakim dalam perkara perdata: a. meningkatkan kualitas/pengetahuan hukum acara baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi b. putusan harus mengakomodir dalil-dalil argumentasi dan bukti kedua belah pihak. c. merumuskan amar putusan yang jelas, lugas dan eksekutebel d. semua jawaban benar
2. Putusan yang dapat diterima baik oleh para pihak yang berperkara maupun masyarakat, jika putusan tersebut: a. putusan mencerminkan nilai kebenaran dan keadilan b. putusan dapat dilaksanakan c. putusan dijatuhkan tepat waktu
d. putusan yang dikuatkan pengadilan yang lebih tinggi 3. Penolakan masyarakat terhadap putusan pengadilan disebabkan karena: a. rendahnya budaya hukum masyarakat b. putusan tidak mengakomodir dalil atau argumentasi dan bukti kedua belah pihak c. putusan yang tidak mempehitungkan dampak social masyarakat d. semua jawaban benar 4. Upaya meminimalisir dampak negatif putusan hakim dalam perkara pidana, kecuali: a. merumuskan fakta hukum dengan tepat dan benar b. putusan harus mempertimbangkan berbagai aspek termasuk mempertimbangkan alat bukti dan dalil pembelaan atau permohonan terdakwa c. membebaskan terdakwa jika ada ancaman yang membahanyakan d. merumuskan amar putusan dengan tepat dan benar 5. Putusan selain berdampak terhadap para pihak, dan pembentukan hukum, dapat pula berdampak terhadap: a. hakim dan lembaga b. perekonomian/kepercayaan dunia internasional c. masyarakat d. semua jawaban benar 6. Tugas hakim selain menerapkan undang-undang, juga: Select one: a. Harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat b. Harus memperhatikan kepentingan pemilik modal c. Harus mempertimbangkan kondisi ekonomi para pihak d. Hanya menerapkan peraturan peraturan perundang-undangan tertulis. 7. Upaya mengantisipasi dampak negatif putusan, dapat dilakukan dengan cera: a. mendengar kedua belah pihak yang berperkara b. mengakomodir dalil dan argumentasi kedua belah pihak c. mempertimbangkan moral justice, legal justice dan social justice d. semua jawaban benar 8. Dalam menjatuhkan putusan hakim hendaknya: a. mempertimbangkan kekuatan ekonomi para pihak b. mempertimbangkan asal usul keturunan c. mempertimbangkan dampak/pengaruh putusan d. mempertimbangkan kesukuan 9. Putusan hakim berdampak antara lain kepada: a. para pihak b. masyarakat c. pembentukan hukum d. semua jawaban benar 10. Pengaruh atau dampak putusan terhadap masyarakat dapat dipengaruh factorfaktor:
a. kesadaran hukum masyarakat b. pendidikan hukum c. adat istiadat d. semua jawaban benar 11. Strategi/upaya untuk meminimalisir dampak negatif putusan dalam perkara pidana a. memastikan para pihak mematuhi court calendar b. mengupayakan penerapan restoratif justice c. mempercepat penyampaian petikan dan salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan d. semua jawaban benar 12. Pada setiap putusan pengadilan melekat 3 (tiga) kekuatan, kecuali: a. kekuatan preemtif b. kekuatan mengikat c. kekuatan pembuktian d. kekuatan eksekutorial 13. Manakah pernayataan di bawah ini yang benar? a. harus mempertimbangkan pembelaan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa b. dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim tidak perlu mempertimbangkan pembelaan c. harus mempertimbangkan pembelaan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa 14. Tugas hakim selain menerapkan undang-undang, juga: Select one: a. Harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat b. Harus memperhatikan kepentingan pemilik modal c. Harus mempertimbangkan kondisi ekonomi para pihak d. Hanya menerapkan peraturan peraturan perundang-undangan tertulis. 15. Putusan hakim hendaknya mencerminkan, hal-hal sebagai berikut, kecuali: a. Moral justice b. Social justice c. Legal justice d. Moratoir justice 16. Putusan selain berdampak terhadap para pihak, dan pembentukan hukum, dapat pula berdampak terhadap: a. hakim dan lembaga b. perekonomian/kepercayaan dunia internasional c. masyarakat d. semua jawaban benar
View more...
Comments
