Komparasi Antara Konsep Delik Makar Dan Jarimah KUHP Dengan Jarimah Al Baghyu

A.Delik makar dalam KUHP

Pengertian dari makar berasal dari kata “aanslag” (belanda) yang berarti serangan atau “aanval” yang berarti suatu penyerangan dengan maksud tidak baik (Misdadige Aanranding). Dalam pasal 87 KUHP untuk dapat dikatakan makar bila melakukan salah satu dari 2 macam perbuatan makar, yaitu jika : 1. Adanya Adanya niat untuk untuk melakuka melakukan n bentuk bentuk perbuatan perbuatan makar. makar. 2. Ni Niat at itu itu tela telah h nyat nyata a diwu iwujud judka kan n oleh leh pelak elaku u deng dengan an adan adanya ya permulaan pelaksanaan niat makar tertentu.  Jadi, untuk membuktikan unsur perbuatan makar haruslah menilai dari pemb pembuk ukti tian an niat niat deng dengan an suat suatu u perb perbua uata tan n deng dengan an adan adanya ya bent bentuk uk permulaan pelaksanaan niat makar dalam suatu perbuatannya. Dalam Dalam pelaks pelaksana anaan an perbua perbuatan tan makar makar dapat dapat dikrit dikriteri eriaka akan n dalam dalam 3 kriteria : 1. Obyektif Obyektif : yang telah dilakuk dilakukan an terdakwa terdakwa benar-benar benar-benar mendekat mendekatkan kan pada kondisi yang potensial mewujudkan delik. 2. Subyektif Subyektif : yang telah telah dilakukan dilakukan terdakwa terdakwa harus harus benar-benar benar-benar dapat dapat dinilai bahwa tidak lagi ada keraguan niat untuk mewujudkan delik yang diniatinya. 3. Per erb buata uatan n

terd terdak akwa wa

har aru us

dika dikate teg gor orik ikan an

seb sebagai agai

perb perbu uatan atan

melawan hukum. Bent Bentuk uk maka makarr dala dalam m KUHP KUHP dapa dapatt digo digolo long ngka kan n dala dalam m 3 (tig (tiga) a) bent bentuk uk yaitu : 1. Pasa Pasall 104 104 KUHP KUHP : dalam dalam pasal pasal ini ini tind tindak ak pida pidana na makar makar dima dimaksu ksud d deng dengan an mela melaku kukan kan pemb pembun unuh uhan an terh terhad adap ap Presi Preside den n dan dan Waki Wakill Presiden untuk merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah . Diancam dengan pidana paling lama seumur s eumur hidup. 2. Pasal 106 106 KUHP : makar yang yang dimaksud dimaksud merupakan merupakan perbuatan perbuatan agar agar suat suatu u wilay wilayah ah nega negara ra atau atau ke kese selu luru ruha han n wila wilaya yah h nega negara ra jatu jatuh h ketangan musuh.

Studi Komparasi Antara Konsep Delik Makar Dengan Jarimah AL Baghyu Hukum Pidana Islam | 1

Diancam pidana penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun. 3. Pasal 107 KUHP :

(1)Makar (1)Makar dengan dengan maksud maksud untuk untuk menggu menggulin lingka gkan n pemerin pemerintah tahan, an, diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2)Pemimpin dan pengatur makar dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Bila diuraikan lebih lanjut maka perbuatan makar dapat dirumuskan menjadi 6 rumusan dalam modul kuliah pidana politik Pak Kholiq : a. Dengan Dengan maksud maksud membunu membunuh h presiden presiden dan wakil presiden presiden.. b. Dengan Dengan maksud maksud merampas merampas kemerdeka kemerdekaan an presiden presiden dan wakil wakil presiden. c. Dengan Dengan maksud maksud menjadik menjadikan an presiden presiden dan dan wakil wakil presiden presiden tidak tidak mampu menyelenggarakan pemerintahaan. d. Dengan maksud menjual Negara kepada asing.

e. Dengan Dengan maksud maksud memisahkan memisahkan suatu suatu wilayah wilayah NKRI NKRI (seperatis (seperatisme) me) f. Dengan Dengan maksu maksud d menggul mengguling ingkan kan pemer pemerint intah ah yang yang sah.

1

-

Meng Mengga gant ntii ben bentu tuk k pem pemer erin inta tah h

-

Meng Mengga gant ntii kep kepal ala a pem pemer erin inta tah h

-

Mengganti system pemerintah 1

Modul Kuliah Muh. Abdul Kholiq, SH., M. Hum Bab Makar.

Studi Komparasi Antara Konsep Delik Makar Dengan Jarimah AL Baghyu Hukum Pidana Islam | 2

B.Delik makar dalam hukum pidana Islam

Dalam buku Ahmad Azhar Basyir “ikhtisar Fikih Jinayat” pengertian al baghyu didifinisikan oleh 3 madzab : a. Mali Maliki kiya yah h b. Hana Hanafi fiya yah h c. Syafi yafi’i ’iya yah h Ketiga pendapat tersebut memiliki kesamaan yang pada pokoknya terkait dengan pemberontakan yang berdasarkan suatu alasan (ta’wil) yang tidak benar dan tidak taat atau patuh terhadap imam atau ulil amri.2 Dalam hal ini makar dalam islam masuk dalam kategori pemberontakan karena terdapat ketidak patuhan terhadap pemimpin dan adanya upaya untuk menjatuhkan kepemimpinan yang berkuasa. Hal ini sangat berbeda dengan pendefinisian tentang delik makar yang berb berbed eda a

deng dengan an deli delik k

pemb pember eron onta taka kan n

dala dalam m

KUHP KUHP..

Dala Dalam m

Isla Islam m

perbuatan perbuatan makar makar sudah dapat dikategori dikategorikan kan sebagai sebagai pembangkang pembangkang atau pemberontak yang dapat di jatuhi hukuman. Unsur – unsur jarimah al-baghyu dalam buku Ahmad Wardi Muslich “Hukum Pidana Islam” : [1] Pembangkangan terhadap Kholifah (kepala negara) Untuk terwujudnya jarimah pemberontakan disyaratkan harus ada upaya pembangkangan terhadap kepala negara. Pengertian membangkang adalah menentang kepala negara dan berupaya untuk menghentikannya, atau menolak melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban atau hak tersebut bisa hak Allah SWT dan bisa juga hak individu. Contohnya seperti penolakan untuk membayar zakat, penolakan untuk melaksanakan melaksanakan putusan hakim, seperti hukuman had zina atau hukuman qishosh. [2] Pembangkangan dilakukan dengan kekuatan Agar tindakan pembangkangan dianggap sebagai pemberontakan, disyaratkan disyaratkan harus disertai dengan penggunaan dan pengerahan kekuatan. Apabila sikap tersebut tidak disertai dengan penggunaan kekuatan maka hal itu tidak dianggap sebagai pemberontakan. Contohnya : keengganan untuk membai’at seorang Kholifah setelah ia didukung oleh mayoritas 2

Akhmad Azhar Basyir. 2000. Ikhtisar Fikih Jinayat . Yogyakarta : UII Pres.

Studi Komparasi Antara Konsep Delik Makar Dengan Jarimah AL Baghyu Hukum Pidana Islam | 3

Muslimin, walaupun ia mengajak orang lain l ain untuk memecat Kholifah tersebut, dan tidak tunduk kepadanya; atau menolak melaksanakan melaksanakan kewajiban tetapi baru sebatas ajakan semata. Dalam sejarah misalnya sayidina Ali menolak untuk membaiat Abu Bakar, walaupun kemudian ia membaiatnya. membaiatnya. Demikian pula Sa’ad bin Ubadah tidak mau membaiat Abu Bakar, sampai ia meninggal. Contoh lain l ain seperti pembangkangan kelompok Khowarij dari pemerintahan sayidina Ali. Mereka tidak dianggap di anggap sebagai pemberontak, sampai sampai ia mewujudkan sikapnya itu dengan menggunakan kekuatan. kekuatan. Jadi apabila baru sebatas ide, sikep tersebut belum termasuk pemberontakan. pemberontakan. [3] Adanya niat melawan hukum Untuk terwujudnya tindak pidana pemberontakan, pemberontakan, disyaratkan adanya niat yang melawan hukum dari mereka yang membangkang. Unsur ini terpenuhi apabila seseorang bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan Kholifah atau tidak menaatinya. Apabila tidak ada maksud untuk keluar dari Kholifah, atau tidak ada maksud untuk menggunakan kekuatan maka perbuatan pembangkang itu belum dikategorikan sebagai pemberontakan. 3

Namun dalam hal ini terdapat perbedaan prespektif pemikir Islam bahwa pembangkangan terhadap peraturan bukanlah kategori pemberontakan karena merupakan bentuk normal dalam suatu pemerintahan terdapat hukuman yang harus dijatuhkan merupakan bentuk kewajiban pemerintah. Hukuman bagi para para pemberontak pemberontak atau pembangkang pembangkang : 1. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdulloh bin Umar r.a dari Rosululloh s.a.w beliau bersabda; bersabda; “barang siapa yang telah memberikan kepercayaan kepada Imam dengan ke dua tanganya dan sepenuh hatinya maka hendaklah ia menaatinyasesuai menaatinyasesuai dengan kemampuannya. Apabila datang orang lain yang menentang dan melawannya maka pukullah leher orang lain tersebut.” 2. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Arfajah ibn Syuroyh, S yuroyh, ia berkata; Saya mendengar Rosululloh s.a.w bersabda; “barang siapa yang datang kepada kamu sekalian, sedangkan kamu telah sepakat kepada seorang pemimpin, untuk memecah belah kelompok kalian maka bunuhlah ia.” 3. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Arfajah ibn Syuroyh, S yuroyh, ia berkata; Nanti akan terjadi beberapa peristiwa, barang siapa yang berkehendak memecah belah urusan umat ini, yang sudah disepakati maka bunuhlah ia dengan pedang dimanapun ia berada.” Dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah dikemukakan dikemukakan di atas, jelaslah 3

Muslich, Ahmad Wardi. 2005. Hukum Pidana Islam. Jakarta. Sinar Grafika.

Studi Komparasi Antara Konsep Delik Makar Dengan Jarimah AL Baghyu Hukum Pidana Islam | 4

bahwa pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah merupakan tindakan pidana yang dapat dikenai hukuman.4

C.Kesimpulan

Dalam makalah ini saya dapat menarik kesimpulan bahwa delik makar dalam KUHP merupakan suatu awalan atau permulaan dari suatu pemberontakan dan hal ini berbeda berbeda dengan jarimah Al Baghyu dalam prespektif Islam yang menggabungkan permulaan pemberontakan dengan pemberontakan itu sendiri dengan perbedaan beratnya suatu hukuman atau sanksi yang diberikan. Persamaan dapat dilihat dari unsur penggulingan suatu kekuasaan dengan cara yang melawan hukum atau dengan alasan yang tidak baik.

4

http://ngobrolislami.wordpress.com/2011/02/17/konsep-hukum-pidana-islam-jarimahpemberontakan/

Studi Komparasi Antara Konsep Delik Makar Dengan Jarimah AL Baghyu Hukum Pidana Islam | 5

DAFTAR PUSTAKA Modul Kuliah Muh. Abdul Kholiq, SH., M. Hum Bab Makar. Akhmad Azhar Basyir. 2000. Ikhtisar Fikih Jinayat . Yogyakarta : UII Pres. Muslich, Ahmad Wardi. 2005. Hukum Pidana Islam. Jakarta. Sinar Grafika. http://ngobrolislami.wordpress.com/2011/02/17/konsep-hukum-pidanaislam-jarimah-pemberontakan/

Studi Komparasi Antara Konsep Delik Makar Dengan Jarimah AL Baghyu Hukum Pidana Islam | 6