Komparasi Akuntansi Sektor Publik Dengan Akuntansi Bisnis

BAB II PEMBAHASAN KOMPARASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DENGAN AKUNTANSI BISNIS 2.1. Sektor Bisnis (Swasta) Versus Sektor Publik BUMN dan Sektor Publik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semenjak berdirinya selalu berfungsi memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Secara organisasi, awal proses-pembentukan BUMN adalah melalui unit pemerintahan. Dengan kata lain, pertumbuhan industri utilitas dimulai dari unit pemerintahan sebagai wujud intervensi pemerintah. Pendirian unit sektor publik dibangun dengan modal kerja pemerintah. Dalam kaitan ini, kepemilikan menjadi simbol kekuasaan mengatur dan menentukan komposisi manajemen. Inilah awal pembentukan budaya dan politik sektor publik. Banyak tenaga kerja, beban tujuan sosial yang besar, dan keuntungan tergantung pada tarif, yang selanjutnya menjadi ciri khas organisasi publik. Saat ini, perusahaan negara (BUMN) didirikan bukan hanya di sektor utilitas, tetapi juga di industri distribusi, produksi, dan jasa. Lebih seratus BUMN saat ini telah beroperasi dan ribuan Badan Usaha Milik Daerah telah dikembangkan. Akibatnya, pengaruh bisnis publik sangat kuat di pasar, dengan tujuan menjaga pertumbuhan ekonomi. Strategi dominasi pemerintah ternyata diuji dengan kapasitas swasta yang sangat besar di era reformasi. Selain itu, dalam

praktiknya

perusahaan

negara

lebih

merupakan

mesin

penghabis

anggaran.

Ketergantungan pengambilan keputusan bisnis pada keputusa politik pemerintah menyebabkan usaha tersebut sangat kaku dan tidak luwes dalam menghadapi perubahan pasar. Kebijakan pemerintah akan tujuan ekonomi dan sosial haruslah dilakukan, agar manajemen BUMN mempunyai arah kebijakan dan pertanggungjawaban yang pasti. 2.2. Akuntansi (Pelaporan Keuangan) dan Akuntabilitas Publik Asumsi UU No. 17/2003 membawa akuntabilitas hasil sebagai notasi yang dipertanggungjawabkan. Indikator hasil seperti ekonomi, efisiensi, dan efektivitas harus dapat direfleksikan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintahan, baik di pemerintahan pusat

maupun pemerintahan daerah. Oleh karena itu, model pelaporan keuangan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban, mulai dirancang dan diterapkan, sebagaimana di Amerika Serikat, Kanada, dan Selandia Baru. Amerika Serikat, di bulan Juni 1999, melalui Governmental Accounting Standards Board (GASB), mengeluarkan GASB Statement No. 34, “Basic Financial Statement and Management’s Discussion and analysis – for state and Local Governments”, di mana model pelaporan keuangan diterapkan untuk pengambilan keputusan dan akuntabilitas (GASB, 1999; Johnson dan Bean, 1999). Perubahan ini menyebabkan munculnya kebutuhan baru dalam pengembangan sistem informasi keuangan dan manjemen di pemerintahan. Jadi, reorientasi penegembangan ilmu dan praktik ke praktik interasional dan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) harus dilakukan. 2.2.1. Perbadaan Akuntansi Sektor Publik dengan Sektor Swasta Perbedaan Tujuan Organisasi Keuangan

ASP Kesejahteraan Masyarakat Sektor Publik Negara, Daerah Masyarakat

Akuntansi Sektor Swasta Keuntungan Swasta Individual

Dari analisis di atas, pembelajaran akuntansi sektor publik memang perlu dilakukan secara serius-terpisah dari akuntansi sektor swasta. Ini berarti secara akademisi, kerangka pikir akuntansi sektor publik memang perlu dibangun secara mandiri. 2.2.2. Akuntansi Sektor Publik yang Tertinggal dari Sektor Swasta Akuntansi Sektor Publik di Indonesia jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan Akuntansi Sektor Swasta. Pembuktiannya sangatlah mudah, yakni: a. Pemerintah Indonesia belum memiliki semua infrastruktur akuntansi keuangan. b. Standar audit pemerintahan ada dua dimana yang satu dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan, di pihak lain, BPKP sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah juga mengeluarkan Standar Audit

Secara umum, ada empat teknik akuntansi yang diterapkan untuk mengendalikan keuangan (Penlebury dkk,1992): 1. Otoritas akuntansi. Seluruh penghasilan yang masuk dan pembayaran keluar dikendalikan melalui

satu

pusat

pengendalian,

dimana

otoritas

pertanggungjawaban

telah

dideskripsikan. 2. Prinsip Anggaran Belanja Kotor. Seluruh penghasilan dibayarkan dalam bentuk kotor tanpa pengurangan pajak. Sebaliknya, biaya dibebankan pada harga kotor. 3. Pertahunan. Semua pencatatan pemasukan dan pengeluaran dilakukan atas dasar tahunan. Selisih lebih dan kurang yang terjadi di akhir tahun harus dikembalikan ke kas organisasi. 4. Spesidikasi. Pengeluaran tambahan di luar anggaran harus disetujui oleh parlemen. 2.2.3. Pelaporan Keuangan Sektor Publik versus Sektor Bisnis (Swasta) Ada beberapa faktor yang memeprangaruhi karakter akuntansi sektor publik, seperti sifat lembaga sektor publik, sistem pemerintahan suatu negara, mekanisme pengelolaan keuangan, dan sistem anggaran negara. Laporan keuangan sektor publik dipengaruhi oleh:   

Laporan unit pemerintah sangan dipengaruhi oleh proses keuangan dan politik Pertanggungkawaban ;a[prtan unit pemerintah ke DPR/D dan masyarakat luas Laporan unit pemerintah seharusnya dikembangkan sebagai pengembangan akuntansi



publik Laporan unit pemerintahan dan pemerintahan secara keseluruhan disajikan dasar analisis prospek pemerintahan dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Laporan keuangan sektor swasta dipengaruhi oleh:

 

Laporan keuangan sektor swasta sangat terikat dengan aturan dan kriteria keuangan Kriteria pertanggungjawaban laporan keuangan sektor swasta ditentukan oleh para

 

pemegang saham dan kreditor Laporan keuangan sektor swasta hanya diungkap di tingkat organisasi secara keseluruhan Laporan keuangan sektor swasta diperiksa oleh auditor independen

2.2.4. Akuntansi atas Hutang-Hutang atas Kewajiban Pemerintah

Kelemahan akuntansi keuangan pemerintah di masa lalu harus dipecahkan melalui mekanisme hukum yang memberdayakan warga masyarakat. Pembagian tugas yang jelas akan menunjukkan unit yang bertanggung jawab terhadap perhitungan “hutang pemerintah” dan strategi pelunasannya. Demikian pula, unit yang bertanggung jawab memverifikasi jumlah hutang, penggunaan hutang, dan pelunasannya, harus ditunjuk secara formal. Dalam hal ini, berbagai pertanyaan perlu dijawab seperti: a. Malukah pemerintah mengetahui hutangnya ? b. Belum siapkah pemerintah memasuki transparansi keuangan ? c. Apakah akuntansi yang baik hanya diperuntukkan bagi pemerintah daerah dengan mewajibkan penyusunan Nota Perhitungan Anggaran Daerah, Perhitungan Daerah Neraca dan Laporan Arus Kas ? d. Bagaimana laporan keuangan pemerintah pusat dan berbagai agensi pemerintah yang mengelola aset negara secara terpisah ? Pertanyaan di atas sangat penting untuk dijawab secara tegas. Berbagai aturan pelaksanaan perlu diterbitkan dan kemudian proses verifikasi terhadap hasil perlu dilaksanakan. 2.2.5. Ekonomi, Efisiensi, Dan Efektivitas Penilaian prestasi suatu organisasi sektor publik saat ini masih difokuskan pada tiga konsep dasar, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. a. Efisiensi Efisiensi merupakan hal terpenting di antara ketiga hal tersebutm debgab rynysab rasio sebagai berikut:

OUTPUT INPUT

Apabila hasil rasionya lebih besar dari satu dan dibandingkan dengan hasil rasio program yang sama diperusahaan lain, maka program tersebut bisa disebut lebih efisien. Oleh karena itu, efisiensi dapat dikembangkan dengan empat cara, yaitu: 1. 2. 3. 4.

Dengan menaikkan output untuk input yang sama. Dengan menaikkan output lebih besar daripada proporsi peningkatan input Dengan menurunkan input untuk output yang sama Dengan menurunkan input lebih besar daripada proporsi penurunan output.

Input sebagai penyebut lebih sering dipertimbangkan sebagai faktor peubah dalam kebijakan organisasi sektor organisasi publik b. Efektivitas Efektifitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Dalam rangka mencapai tujuan, organisasi sektor publik seing kali tidak memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Hal seperti itu bisa terjadi apabila efisiensi biaya bukan merupakan bagian dari indikator hasil. c. Ekonomi Indikator ekonomi merupakan indikator tentang penggunaan input. Secara lebih praktis, pertanyaan di lapangan menjadi: 1. Apakah biaya pembangunan rumah sakit melebihi anggaran ? 2. Apakah biaya pembangunan rumah sakit lebih mahal dibandingkan pembangunan rumah sakit setara di daerah lain ? Dapat disimpulkan bahwa tiga indikator prestasi organisasi sektor publik akan dirinci sebagai berikut: ekonomi itu mengenai input, efisiensi tentang input dan output. Walaupun manajemen organisasi sering kali tidak puas, ekonomi sering kali digunakan sebagai indikator satu-satunya. Indikator efisiensi mencakup input maupun output. Ini berarti optimalisasi tujuan atau pencapaian tujuan dengan biaya yang minimum. Penerapan indikator efisiensi di sektor publik akan membuka kemungkinan kerjasama dengan pihak swasta. Di sektor swasta, evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui kelebihan output atas input atau keuntungan. Namun, ada dua kesulitan dalam benchmark penerapan ukuran kinerja sektor swasta ke sektor publik, yaitu: 1. Ketika output diukur dalam ukuran uang, maka kualitas rasio tergantung pada kualitas output. Sedangkan pengukuran yang ada mencakup prakiraan kualitatif konsumen. Kegagalan pasar merupakan suatu masalah khusus dari pelayanan sektor publik. 2. Ketika output tidak bisa diukur dalam nilai uang, rasio efisiensi diperhitungkan dengan unit fisik. Permasalahan dasarnya adalah kondisi pengukuran fisik tidak bisa diterima dalam standar internasional.

2.2.6. Penilaian Prestasi Sektor Publik versus Swasta-Kuantitatif dan Kualitatif vs Kuantitatif Penilaian prestasi merupakan by-product dari value for money. Penilaian prestasi juga dihubungkan dengan perubahan manajemen. Melalui penilaian manajer, perilaku staf dapat diangkat dan diubah. Manajer level strategik lebih mudah membuat perubahan struktural orgainsasi dalam rangka peningkatan efektivitas biaya. Definisi Penilaian Prestasi Penilaian prestasi adalah bobot angka yang dapat digunakan dalam perbandingan dengan bilangan lain untuk mengindikasikan status relatif beberapa aspek prestasi organisasi. Hal itu sangat esensial dalam menekankan tiga komponen definisi, yaiut: 1. Penilaian prestasi harus berupa angka. Dalam berbagai kasus, semua kejadian dapat dinilai secara keuangan. 2. Penilaian prestasi harus digunakan dalam situasi perbandingan yang valid, kalau tidak tanpa nilai. 3. Penilaian prestasi harus cukup spesifik menunjukkan manajemen untuk memperbaiki suatu item. Prestasi/kinerja organisasi, atau sebagian darinya, mungkin dipandang dalam masyarakat ekonomi, efisiensi, atai efektifitas. Oleh sebab itu, penilaian prestasi dihubungkan dengan value for money. Biaya operasional dihubungkan dengan indikator ekonomi dan efisiensi. Di saat lain, kepuasan konsumen atau penandingan antara output perencanaan da[at dilakukan dengan lebih efektif.

Klasifikasi Penilaian Prestasi Penilaian prestasi diklasifikasikan dalam dua matrik-internal dan eksternal-yaitu keunggulan di antara penilaian biaya terkait dengan ukuran ekonomi/efisiensi dan penilaian kualitas hasil terkait dengan ukuran elektivitas. Dasar perbandingan Penilaian Prestasi

Penilaian prestasi harus diletakkan dalam konteks potensi alat manajemen perbandingan berikut mungkin dibuat: 1. Perbandingan dengan penilaian organisasi yang serupa, seperti otoritas lokal lainnya atau sekolah (pemerintah lokal), atau kepercayaan lainnya, atau departemen dengan lembaga kepercayaan (asuransi kesehatan). 2. Perbandingan dengan penilaian organisasi yang sama dan mencakup periode waktu yang berbeda, misalnya bobot tahun lalu atau jumlah bobot lebih dari lima tahun. 3. Perbandingan dengan beberapa standar yang disetujui dengan budaya utama atau penentuan oleh otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, penentuan standar nilai dan kompetensi dari siswa yang berusia 16 tahun; dan para dokter yang menentukan standar yang disetujui masyarakat dalam suatu ‘citizen charter’ seperti waktu pengurusan KTP. 2.2.7. Pengendalian sektor publik versus Swasta-Manajemen Kontrol vs manajemen kontrol sistem Pengendalian Sektor Publik difokuskan pada perilaku agensi dan idividual. Pemahaman akan pentingnya pengendalian sektor publik menyebabkan perlunya pendalaman tentang akan pentingnya pengendalian sektor publik itu sendiri. Secara tradisional, akuntansi manajemen memfokuskan pada efisiensi. Dalam perkembangannya, strategi akuntansi memfokuskan pada persoalan manajemen secara luas. Pengendalian digunakan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam organisasi dan berfungsi sebagai proses pencapaian efektivitas di mana tujuan organisasi dapat dicapai. Konsep paling mendasar dalam tujuan organisasi adalah bertahan, atau disebut juga komitmen dasar untuk tetap ada (Lowe and Chua, 1983). Interpretasi definisi pengendalian sektor pubik di atas akan mempengaruhi praktik pengendalian, baik itu di internal organisasi maupun eksternal organisasi. Pada posisi internal organisasi, pengendalian lebih dikenal sebagai sistem akuntansi manajemen. Sedangkan pada sisi eksternal, pengendalian dilakukan oleh masyarakat atau (dan) pemerintah. 2.2.8. Strategi

Pengembangan

Organisasi

Sektor

Publik

versus

Swasta-Strategi

Perecanaan vs Strategi Manajemen Strategi adalah sebuah kata yang telah digunakan pada beberapa istilah dalam bisnis dan orrganisasi yang lain. Setiap organisasi yang bergerak baik di sektor publik maupun sektor swasta mempunyai keinginan untuk mencapai tujuan melalui sumber daya yang tersedia

(manusia, modal, bahan baku), dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu perencanaan yang terdiri dari: 1. Proses perencanaan:strategi-strategi yang digunakan untuk memilih atau memodifikasi (menambah atau mengurangi) aktivitas 2. Proses pengendalian: Penetapan perencanaan dalam suatu sistem yang menjamin bahwa proses perencanaan dapat dilakukan Jika perencanaan mempunyai dimensi waktu yang semakin panjang, maka akuntansi manajemen dalam menyediakan informasinya akan membuat rencana sementara (tentative). Oleh karena itu, perencanaan dapat dikategorikan sebagai berikut: 1. Perencanaan jangka panjang, yang biasanya berjangka waktu lima tahun atau lebih ke depan 2. Perencanaan jangka menengah, yang biasanya satu hingga lima tahun ke depan 3. Perencanaan jangka pendek, yang biasanya hingga satu tahun ke depan Penyedia informasi pada tahap perencanaan dapat dilakukan dengan cara: a. Perencanaan Investasi Suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk menyediakan informasi tentang kemampuan perusahaan untuk mengevaluasi pengembalian modal dan kemampuan aset yang akan digunakan untuk operasi organisasi pada masa yang akan datang. b. Anggaran Modal Anggaran modal ini berisi rincian dan prakiraan penerimaan dari penjualan aset dan pembayaran pengambilalihan aset baru untuk perencanaan jangka menengah, sedangkan untuk jangka panjang, mempertimangkan informasi kebutuhan tentang aset yang perlu diganti atau aset baru yang dibeli. c. Anggaran Pendapatan Anggaran pendapatan memuat rencana pendapatan yang akan diperoleh organisasi dalam satu tahun anggaran untuk membiayai kegiatan organisasi. d. Model Keuangan Aktivitas perencanaan selalu dikaitkan dengan masalah ketidakpastian karena perencanaan masa depan mengandung ketidakpastian. Baik dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang, perencanaan selalu dipengaruhi oleh banyak variabel yang terkait. e. Target Perencanaan dan Penganggaran

Target adalah seperangkat sasaran dalam bentuk kuantitatif yang harus dicapai oleh pihak manajemen pada waktu tertwntu di masa yang akan datang, seperti: - Target output - Target kinerja (efisiensi, kualitas pelayanan, kinerja keuangan). Kemudian aktivitas perencanaan dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu: 1. Tipe perencanaan yang diperlukan untuk menetapkan seluruh tujuan organisasi yaitu perencanaan sasaran dan tujuan dasar. 2. Tipe perencanaan yang diperlukan untuk menerapkan aktivitas dalam pencapaian sasaran dan tujuan dasar (perencanaan operasional). Kedua tipe perencanaan ini mempunyai hubungan yang tidak dapat dibedakan namun pembahasan hanya ditekankan pada tipe kedua. Perencanaan operasional merupakan bagian tetap dari perencanaan manajerial dan siklus pengendalian di mana manajer terlibat dan bertanggung jawab di dalamnya. Tahapan pokok perencanaan dan pengendalian adalah: 1. 2. 3. 4.

Perencanaan sasaran dan tujuan dasar. Perencanaan operasional. Pengangguran. Pengukuran dan penendalian 5. Pelaporan, analisis, dan umpan balik.