Komite Etika Dan Disiplin Profesi

PENGERTIAN Organisasi / kelompok kerja dibawah komite medis terdiri atas ketua wakil ketua dan anggota, ang dipilih dari anggota kelompok sta! medis "erperan melakukan pembinaan terhadap para pro!essional medis dalam hal etika pro!esi dan disiplin  pro!esi #$NG%I #ungsi & 'elaksanakan kebijakan komite medis dibidang etika dan disiplin pro!esi medis T$GA% "ersama ketua komite medis menusun garis besar kebijakan bidang etika (bioetika) dan disiplin  pro!esi 'embuat dan melaksanakan ren*ana kerja+ 'enusun sistim tatalaksana dan panduan pemantauan dan penanganan masalah etika dan disiplin pro!esi+ 'elakukan sosialisasi ang terkait dengan etika pro!esi dan disiplin pro!esi+ 'elakukan koordinasi dengan komite etik rumah sa kit 'elakukan pen*atatan dan pelaporan se*ara berkala EENANG 'elakukan pemantauan dan penanganan masalah etika pro!esi kedokteran dan disiplin pro!esi dengan melibatkan lintas sektor dan lintas !ungsi sesuai kebutuhan+ TANGG$NG -AA" "ertanggung jawab kepada .omite 'edis+

Etik Dan Disiplin Tenaga Tenaga Kesehatan Dalam Menjalankan Profesi Profesi Kesehatan Di Rumah Sakit Suryono, drg, SH,Ph.D

Etika pro!esi dan disiplin kedokteran sering dipandang sebagai hal ang ang sama, padahal keduana mengatur ranah ang berbeda dalam menjalankan pro!esi kedokteran atau kesehatan+ Etika pro!esi merupa merupakan kan pandua panduan n bagi bagi tenaga tenaga keseha kesehatan tan untuk untuk bertin bertindak dak atau berper berperila ilaku, ku, sedang sedang disipl disiplin in kedokt kedoktera eran n atau atau kesehat kesehatan an merup merupaka akan n penera penerapan pan keilmu keilmuan an kedokt kedoktera eran n atau atau keseha kesehatan tan dalam dalam memberikan pelaanan pada pasien+ -angkauan etika pro!esi dibatasi dalam wadah ikatan pro!esi, sedang disiplin kedokteran lebih luas karena melibatkan pasien, sebagai bagian dari penerapanna+ Pemahaman etik dan disiplin dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan merupakan dasar  untuk untuk bertind bertindak ak se*ara se*ara benar benar,, bermut bermutu u dan pro!es pro!essio sional nal dalam dalam menja menjalan lankan kan prakti praktik k pelaa pelaanan nan terhadap pasien+ %etiap tenaga kesehatan mempunai kompetensi sesuai dengan bidang pendidikan ang ang diteku ditekunin nina+ a+ Ijaah Ijaah,, serti! serti!ika ikatt kompete kompetensi nsi merupa merupakan kan bukti bukti !ormal !ormal pengak pengakuan uan seseor seseorang ang terhad terhadap ap kompet kompetens ensin ina, a, namun namun demikia demikian n dengan dengan ijaah ijaah dan serti! serti!ikat ikat kompete kompetensi nsi belum belum bisa bisa dinatakan mempunai kewenangan sebelum ang bersangkutan mempunai surat penugasan atau surat iin praktik sebagai tenaga kesehatan+ Rumah sakit dalam menjalankan menjalankan !ungsina !ungsina untuk memberikan memberikan pelaanan ang bermutu bermutu dan  berkualitas harus mendasarkan pada  Hospital Bylaws (HBL). HBL merupakan HBL merupakan konstitusi bagi rumah sakit, sakit, oleh oleh karena karena itu harus harus dia*u dia*u oleh oleh direkt direktur ur rumah rumah sakit sakit dalam dalam membua membuatt kebij kebijaka akan n teknis teknis operasiona operasional, l, termasuk termasuk dalam hal pengaturan pengaturan kewenangan, kewenangan, tanggungjaw tanggungjawab ab dan job diskripsi diskripsi dari tenaga kesehatan+ Pemahaman etik dan disiplin ang tinggi oleh tenaga kesehatan ang didukung oleh aturan dan kebijakan teknis operasional rumah sakit ang jelas, akan menghindarkan terjadina pelanggaran kewenangan dan bisa memberikan pelaanan ang bermutu+

1

Etika Kedokteran !ndonesia dan Penanganan Pelanggaran Etika di !ndonesia "udi Sampurna

Di dalam praktek kedokteran terdapat aspek etik dan aspek hukum yang sangat luas, yang sering tumpang-tindih pada suatu issue tertentu, seperti pada informed consent, wajib simpan rahasia kedokteran, profesionalisme, dll. Bahkan di dalam praktek kedokteran, aspek etik seringkali tidak dapat dipisahkan dari aspek hukumnya, oleh karena banyaknya norma etik yang telah diangkat menjadi norma hukum, atau sebaliknya norma hukum yang mengandung nilai-nilai etika. Aspek etik kedokteran yang mencantumkan juga kewajiban memenuhi standar profesi mengakibatkan penilaian perilaku etik seseorang dokter yang diadukan tidak dapat dipisahkan dengan penilaian perilaku profesinya. Etik yang memiliki sanksi moral dipaksa berbaur dengan keprofesian yang memiliki sanksi disiplin profesi yang bersifat administratif. eadaan menjadi semakin sulit sejak para ahli hukum menganggap bahwa standar prosedur dan standar pelayanan medis dianggap sebagai domain hukum, padahal selama ini profesi menganggap bahwa memenuhi standar profesi adalah bagian dari sikap etis dan sikap profesional. Dengan demikian pelanggaran standar profesi dapat dinilai sebagai pelanggaran etik dan juga sekaligus pelanggaran hukum. .emungkinan terjadina peningkatan ketidakpuasan pasien terhadap laanan dokter atau rumah sakit atau tenaga kesehatan lainna dapat terjadi sebagai akibat dari (a) semakin tinggi  pendidikan rata0rata masarakat sehingga membuat mereka lebih tahu tentang hakna dan lebih aserti!, (b) semakin tinggina harapan masarakat kepada laanan kedokteran sebagai hasil dari luasna arus in!ormasi, (*) komersialisasi dan tinggina biaa laanan kedokteran dan kesehatan sehingga masarakat semakin tidak toleran terhadap laanan ang tidak sempurna, dan (d) pro1okasi oleh ahli hukum dan oleh tenaga kesehatan sendiri+ Etik Profesi Kedokteran

Etik pro!esi kedokteran mulai dikenal sejak 2344 tahun sebelum 'asehi dalam bentuk Code of Hammurabi dan Code of Hittites, ang penegakanna dilaksanakan oleh penguasa pada waktu itu+ %elanjutna etik kedokteran mun*ul dalam bentuk lain, aitu dalam bentuk sumpah dokter ang  bunina berma*am0ma*am, tetapi ang paling banak dikenal adalah sumpah 5ippo*rates ang hidup sekitar 6740894 tahun %'+ %umpah tersebut berisikan kewajiban0kewajiban dokter dalam  berperilaku dan bersikap, atau sema*am code of conduct  bagi dokter+ orld 'edi*al Asso*iation dalam :eklarasi Gene1a pada tahun 2;73 menelorkan sumpah dokter (dunia) dan .ode Etik .edokteran Internasional+ .ode Etik .edokteran Internasional berisikan tentang kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap sesama dan kewajiban terhadap diri sendiri+ %elanjutna, .ode Etik .edokteran Indonesia dibuat dengan menga*u kepada .ode Etik .edokteran Internasional+disiplin pro!esi?, aitu permasalahan ang timbul sebagai akibat dari pelanggaran seorang pro!esional atas peraturan internal pro!esina, ang menimpangi apa ang diharapkan akan dilakukan oleh orang (pro!esional) dengan pengetahuan dan

"

ketrampilan ang rata0rata+ :alam hal '.:.I dalam sidangna menemukan adana pelanggaran etika, maka '.:.I akan meneruskan kasus tersebut kepada '.E.+ Proses persidangan etik dan disiplin pro!esi dilakukan terpisah dari proses persidangan gugatan perdata atau tuntutan pidana oleh karena domain dan jurisdiksina berbeda+ Persidangan etik  dan disiplin pro!esi dilakukan oleh '.E. I:I, sedangkan gugatan perdata dan tuntutan pidana dilaksanakan di lembaga pengadilan di lingkungan peradilan umum+ :okter tersangka pelaku  pelanggaran standar pro!esi (kasus kelalaian medik) dapat diperiksa oleh '.E., dapat pula diperiksa di pengadilan  tanpa adana keharusan saling berhubungan di antara keduana+ %eseorang ang telah diputus melanggar etik oleh '.E. belum tentu dinatakan bersalah oleh pengadilan, demikian pula sebalikna+ Persidangan '.E. bersi!at inkuisitorial khas pro!esi, aitu 'ajelis (ketua dan anggota)  bersikap akti! melakukan pemeriksaan, tanpa adana badan atau perorangan sebagai penuntut+ Persidangan '.E. se*ara !ormiel tidak menggunakan sistem pembuktian sebagaimana laimna di dalam hukum a*ara pidana ataupun perdata, namun demikian tetap berupaa melakukan pembuktian mendekati ketentuan0ketentuan pembuktian ang laim+ :alam melakukan pemeriksaanna, 'ajelis berwenang memperoleh & 2+

.eterangan, baik lisan maupun tertulis (a!!ida1it), langsung dari pihak0pihak terkait (pengadu, teradu, pihak lain ang terkait) dan peer0group / para ahli di bidangna ang dibutuhkan

@+

:okumen ang terkait, seperti bukti kompetensi dalam bentuk berbagai ijasah/ bre1et dan  pengalaman, bukti keanggotaan pro!esi, bukti kewenangan berupa %urat Ijin Praktek Tenaga 'edis, Perijinan rumah sakit tempat kejadian, bukti hubungan dokter dengan rumah sakit, hospital bylaws, %OP dan %P' setempat, rekam medis, dan surat0surat lain ang berkaitan dengan kasusna+

'ajelis etik ataupun disiplin umumna tidak memiliki sarat0sarat bukti seketat pada hukum  pidana ataupun perdata+  Bar’s Disciplinary ribunal !e"ulation, misalna, membolehkan adana  bukti ang bersi!at hearsay dan bukti tentang perilaku teradu di masa lampau+ Bara pemberian keterangan juga ada ang mengharuskan didahului dengan pengangkatan sumpah, tetapi ada pula ang tidak mengharuskanna+ :i Australia, saksi tidak perlu disumpah pada informal hearin" , tetapi harus disumpah pada formal hearin"  (jenis persidangan ang lebih tinggi daripada ang in!ormal)+