komite audit menurut peraturan Bapepam dan BI

MAKALAH TATA KELOLA PERUSAHAAN Komite Audit dan Komite Lainnya : Peran, Tanggung Jawab, Komposisi, Keefektifan

Kelompok 7:

Dhestha Sufian Mardiana - 1306484274 Ivan Julio - 1306484633 Maria Virginia Melati - 1306484785 Sintia Resmi Januarini - 1306485352

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Depok 2014

Daftar Isi

Daftar Isi ............................................. ................................................................... ............................................ ............................................. .......................................... ...................2 Statement of Authorship ......................................... ............................................................... ............................................. .......................................... ................... 3 Bab 1. Pendahuluan ............ ................................... ............................................. ............................................ ............................................. .................................. ........... 4 Bab 2. Pembahasan Pembahasan .................................................. ......................................................................... ............................................. ......................................... ................... 5 Bab 3. Daftar pustaka........................................... ................................................................. ............................................ ........................................... ..................... 28

2

STATEMENT OF AUTHORSHIP

Saya/kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas

“

terlampir adalah murni hasil pekerjaan saya/kami sendiri. Tidak ada pekerjaan orang lain  yang saya/kami gunakan tanpa menyebutkan sumbernya.  Materi

ini

tidak/belum

pernah

disajikan/digunakan

sebagai

bahan

untuk

makalah/tugas pada mata ajaran lain kecuali saya/kami menyatakan dengan jelas bahwa  saya/kami menyatakan dengan jelas menggunakannya. Saya/kami memahami bahwa tugas yang saya/kami kumpulkan ini dapat diperbanyak dan atau dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.”

Mata ajaran

: Tata Kelola Perusahaan

Judul tugas

: Komite Audit dan Komite Lainnya : Peran, Tanggung Jawab, Komposisi, Keefektifan

Tanggal

: 15 Oktober 2014

Dosen

: Desi Adhariani S.E., Ak., M.Si

 Nama

NPM

Dhestha Sufian Mardiana

1306484274

Ivan Julio

1306484633

Maria Virginia Melati

1306484785

Sintia Resmi Januarini

1306485352

TTD

3

BAB 1 PENDAHULUAN

Di Indonesia saat ini telah diterapkan peraturan OECD CG dalam membentuk komite audit melalui peraturan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Komite Lainnya selain komite audit di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Selain itu dalam makalah ini juga akan dibahas tentang Audit Committee Effectiveness yang dikeluarkan oleh PwC, Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank Umum, dan Pembahasan Kasus Telkomsel yang terkait dengan Komite Audit dan peraturan yang mengaturnya.

4

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1

Kajian Mengenai OECD CG Principle 6 Mengenai Komite Audit dan

Komite Lainnya

Sub prinsip a dari prinsip OECD CG keenam menerangkan bahwa anggota dewan harus bertindak berdasarkan informasi yang jelas, dengan itikad yang baik,  berdasarkan due diligence dan kehati-hatian, serta demi kepentingan perusahaan dan  pemegang saham. Sedangkan sub prinsip d bagian 1 menerangkan tentang menelaah dan mengarahkan strategi perusahaan, rencana utama, kebijakan mengenai resiko, anggaran tahunan, dan rencana usaha; menetapkan sasaran kinerja, memonitor  penerapan dan kinerja perusahaan serta memantau belanja modal yang besar, akuisisi dan divestasi. Pencerminan kedua prinsip ini terdapat dalam ketentuan mengenai kewajiban  pembentukan komite audit bagi emiten dan perusahaan publik yang bertugas membantu dewan komisaris untuk mengakses informasi dalam melakukan fungsi  pengawasan (Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5). PERATURAN NOMOR IX.I.5 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE AUDIT 1. Ketentuan Umum a. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1)

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan

Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan

fungsi Dewan Komisaris. 2)

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c.

 b. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit. c. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

5

d. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. e. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki piagam Komite Audit (audit committee charter). f. Piagam Komite Audit (audit committee charter) paling kurang memuat: 1)

tugas dan tanggung jawab serta wewenang;

2)

komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan;

3)

tata cara dan prosedur kerja;

4)

kebijakan penyelenggaraan rapat;

5)

sistem pelaporan kegiatan;

6)

ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan

7)

sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan; dan

8)

masa tugas Komite Audit.

g. Piagam Komite Audit (audit committee charter) sebagaimana dimaksud dalam huruf f wajib dimuat dalam laman (website) Emiten atau Perusahaan Publik. 2. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit a. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.  b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. c. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1)  bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir; 2)

tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;

3)

tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan

4)

tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

6

3. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan  baik;  b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik,  proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya; c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik; d.  bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan; e. wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan; f.  bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam)  bulan terakhir; g.  bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen; h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik; i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu  paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.  j. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan

7

k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang  berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. 4.Masa Tugas Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. 5. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;  b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik; c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee; e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris; g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

8

6. Wewenang Komite Audit a. mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;  b.  berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit; c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. 7. Rapat Komite Audit a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.  b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. c. Keputusan

rapat

Komite

Audit

diambil

berdasarkan

musyawarah

untukmufakat. d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. 8. Pelaporan a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap  penugasan yang diberikan.  b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. c. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau  pemberhentian.

9

d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/atau laman (website) Emiten atau Perusahaan Publik. 9. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan  peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Sub prinsip D bagian 4 menerangkan tentang kewajiban dewan komisaris untuk menyelaraskan remunerasi manajemen dan dewan komisaris dengan kepentingan  jangka panjang dari perusahaan dan pemegang saham. Di Indonesia belum terdapat ketentuan dalam peraturan perundangan di pasar modal yang mewajibkan emiten dan  perusahaan publik serta perusahaan efek memiliki komite remunerasi agar dewan komisaris dapat melaksanakan tanggung jawab ini. Dalam ketentuan Peraturan Bapepam No.III.A.3 tentang Komisaris dan Direktur Bursa hanya dinyatakan bahwa direksi Bursa Efek dalam menjalankantugasnya dapat membentuk komite remunerasi. Sub prinsip D bagian 5 yang menerangkan tentang kewajiban dewan komisaris untuk memastikan proses nominasi dan pemilihan dewan secara transparan dan formal. UUPT mewajibkan perusahaan untuk memuat susunan, tata cara pemilihan,  pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris dalam anggaran dasarnya. Namun demikian, dalam peraturan pelaksananya belum ada ketentuan yang mewajibkan perusahaan memiliki suatu komite nominasi yang akan memastikan terlaksananya fungsi dewan ini dengan baik. Khusus mengenai nominasi dan pemilihan direksi dan komisaris Bursa Efek, telah diatur prosedur yang memastikan proses nominasi direksi dan komisaris bursa efek berjalan formal dan transparan (Peraturan Bapepam No.III.A.3). Komite audit menurut Pedoman Good Corporate Governance antara lain bertugas untuk: a.

Mendorong terbentuknya struktur pengawasan internal yang memadai;

 b.

Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan;

c. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan external audit, ketepatan biaya external audit serta kemandirian dan obyektivitas external auditor; d. Mempersiapkan surat (yang ditandatangani oleh ketua Komite Audit) yang menguraikan tugas dan tanggung jawab Komite Audit selama tahun buku yang sedang diperiksa oleh external auditor, surat tersebut harus disertakan dalam laporan tahunan yang disampingkan kepada pemegang saham.

10

2.2

Komite Lainnya Menurut KNKG 

Komite Nominasi dan Remunerasi

a. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta sistem remunerasinya;  b. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mempersiapkan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan mengusulkan  besaran remunerasinya:. Dewan Komisaris dapat mengajukan calon tersebut dan remunerasinya untuk memperoleh keputusan RUPS dengan cara sesuai ketentuan Anggaran Dasar;. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan; d. Keberadaan Komite Nominasi dan Remunerasi serta tata kerjanya dilaporkan dalam RUPS. 

Komite Kebijakan Risiko

a. Komite Kebijakan Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan;  b. Anggota Komite Kebijakan Risiko terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun  bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan. 

Komite Kebijakan Corporate Governance

a. Komite Kebijakan Corporate Governance bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility);

11

 b. Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar  perusahaan; c. Bila dipandang perlu, Komite Kebijakan Corporate Governance dapat digabung dengan Komite Nominasi dan Remunerasi]

2.3

Struktur dan Keanggotaan Komite Audit Menurut Peraturan BI

1. Anggota Komite Audit minimal terdiri dari: a. seorang Komisaris Independen;  b. seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi; dan c. seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau  perbankan. 2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. 3. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit. 4. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit minimal 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit. 5. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Resiko

1. Anggota Komite Pemantau Risiko minimal terdiri dari: a. seorang Komisaris Independen;  b. seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan c. seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. 2. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. 3. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.

12

4. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko minimal 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko. 5. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

Struktur dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi minimal terdiri dari: a. seorang Komisaris Independen;  b. seorang Komisaris; dan c. seorang Pejabat Eksekutif. 2. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen. 3. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. 4. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen minimal berjumlah 2 (dua) orang.

Jabatan Rangkap Ketua Komite

Ketua komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak  pada 1 (satu) komite lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

1. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan  pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. 2. Dalam rangka melaksanakan tugas Komite Audit paling kurang melakukan  pemantauan dan evaluasi terhadap: a. pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;  b. kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku; c. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; d. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris. 13

3. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Resiko

a. evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan  pelaksanaan kebijakan tersebut;  b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

a. terkait dengan kebijakan remunerasi: 1. melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi ; dan 2. memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris mengenai: a. kebijakan remunerasi bagi dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;  b. kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;  b. terkait dengan kebijakan nominasi: 1. menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur  pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 2. memberikan rekomendasi mengenai calon anggota dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 3. memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada dewan Komisaris.

Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi  paling kurang sesuai dengan: a. kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan  perundang-undangan yang berlaku;  b. prestasi kerja individual; 14

c. kewajaran dengan peer group; dan d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

Rapat Komite

1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank. 2. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen. 3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif. a. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.  b. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan  berdasarkan suara terbanyak. c. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. d. Perbedaan pendapat (dissenting opinions ) yang terjadi dalam rapat komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Soal Kasus :

Mengapa komite audit harus diketuai oleh komisaris independen? Karena komite audit berfungsi membantu komisaris dalam bidang pengawasan dan  pengendalian agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, serta membantu meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, transparasi dan obyektifitas dalam pengelolaan perusahaan oleh Karen itu komite audit harus bekerja secara independen dan bertanggung jawab kepada komisaris.

2.3

Analisis faktor-faktor yang berkontribusi dalam membentuk komite

audit yang efektif.

1. Tujuan dan Manfaat dibentuknya Komite Audit 1.1 Tujuan dibentuknya Komite Audit adalah: a.  Pelaporan Keuangan

15

 Meksipun Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab terutama atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggungjawab hanya atas laporan keuangan audit ekstern, Komite Audit melaksanakan  pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern. b.  Manajemen risiko dan kontrol  Meksipun Direksi dan Dewan Komisaris terutama bertanggungjawab atas manajemen risiko dan kontrol, Komite Audit memberikan  pengawasan independen atas proses risiko dan kontrol. c. Corporate Governance  Meksipun Direksi dan Dewan Komisaris terutama bertanggungjawab atas pelaksanaan Corporate Governance, komite audit melaksanakan  pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan. 1.2 Komite Audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektifitas, tanggungjawab, keterbukaan dan objektifitas Dewan Komisaris dan memiliki fungsi untuk: a. memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama Dewan Komisaris, b. menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan, c. memungkinkan anggota yang non-eksekutif menyumbangkan suatu  penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif, d.  Membantu

Direktur

Keuangan,

dengan

memberikan

suatu

kesempatan di mana pokok-pokok persoalan yang penting yang  sulit dilaksanakan dapat dikemukakan, e.  Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu  saluran

komunikasi

terhadap

pokok-pokok

persoalan

yang

memprihatinkan dengan efektif,  f.  Memperkuat

posisi

auditor

internal

dengan

memperkuat

independensinya dari manajemen,  g.  Meningkatkan kepercayaan

publik

terhadap kelayakan dan

objektifitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang lebih baik.

16

2.  Peranan dan Tanggung Jawab Komite Audit  Peranan dan tanggungjawab Komite Audit harus dengan jelas tercantum dalam

ketentuan-ketentuan

Audit

Committee

Charter.

Peran

dan

tanggungjawab Komite Audit akan berlainan tergantung kondisi suatu  perusahaan tertentu, namun, pada dasarnya akan mengarah pada pemberian bantuan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang kontrol intern dan pelaporan keuangan dan manajemen.  Dalam peran dan tanggunjawab komite audit harus termasuk: a.  Pelaporan keuangan  Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggungjawab Komite Audit adalah: 1.  Pengawasan atas proses pelaporan keuangan dengan menekankan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, 2.  Memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan  standar dan kebijksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota Komite Audit, dan 3.  Mengawasi audit laporan keuangan eksternal dan menilai mutu  pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal. b.  Manajemen Risiko dan Kontrol  Dalam hal manajemen risiko dan kontrol, peran dan tanggung jawab  Komite Audit adalah: 1.  Mengawasi proses manajemen risiko dan kontrol, termasuk identifikasi risiko dan evaluasi kontrol untuk mengecilkan risiko tersebut, 2.  Mengawasi laporan auditor internal dan auditor eksternal untuk memastikan bahwa semua bidang kunci risiko dan kontrol diperhatikan, 3.  Menjamin

bahwa

pihak

manajemen

melaksanakan

semua

rekomendasi yang terkait dengan risiko dan kontrol, yang dibuat oleh auditor internal dan auditor eksternal.

c. Corporate Governance

17

Tanggungjawab Komite Audit di bidang Corporate Governance adalah memberikan

kepastian,

bahwa

perusahaan

tunduk

melaksanakan

urusannya dengan pantas dan mempertahankan kontrol yang efektif terhadap benturan kepentingan dan manipulasi terhadap pegawainya.  Dalam hal Corporate Governance peran dan tanggungjawab Komite  Audit harus termasuk juga: 1.  Mengawasi proses Corporate Governance, 2.  Memastikan bahwa manajemen senior membudayakan Corporate Governance, 3.  Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada Code of Conduct, 4.  Mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja finansial atau non-finansial perusahaan, 5.  Memonitor bahwa perusahaan tunduk pada tiap undang-undang dan  peraturan yang berlaku, 6.  Mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil  pemeriksaan Corporate Governance dan temuan lainnya.

3.  Hubungan kerja  Hubungan kerja Komite Audit termasuk antara lain dengan: a.  Auditor eksternal  Auditor

eksternal

bertanggungjawab

biasanya akan melapor kepada direktur atas

aktivitas

keuangan

perusahaan.

yang

Namun

 sehubungan dengan perannya untuk mengadakan pengawasan eksternal audit, maka Komite Audit harus: 1.  Memberikan

rekomendasi

tentang

pengangkatan

dan/atau

 penggantian auditor eksternal, 2.  Meninjau surat pengangkatan auditor eksternal, 3.  Meninjau biaya untuk eksternal audit, 4.  Meninjau lingkup dan perencanaan audit eksternal, 5.  Meninjau laporan audit eksternal, 6.  Meninjau management letters audit eksternal, 7.  Memonitor kinerja auditor eksternal,

18

8.  Memastikan, bahwa auditor eksternal bekerja sesuai dengan  standar

profesional

yang

bersangkutan,

khususnya

dalam

hubungan dengan independensi.

b.  Auditor internal  Institute Internal Auditors (IIA) menganggap bahwa Komite Audit dan auditor internal mempunyai tujuan yang sama. Suatu hubungan kerja  yang baik dengan auditor internal dapat membantu Komite Audit dalam  pelaksanaan

tanggungjawabnya

kepada

Dewan

Komisaris,

para

 pemegang saham dan pihak luar lainnya. 1. Walau Kepala Auditor internal adalah bagian dari manajemen dan harus melapor kepada Direktur Utama, namun Kepala Auditor internal harus juga dapat melapor (“garis putus - putus”) kepada  Komite Audit. 2. Oleh karena itu, sehubungan dengan perannya untuk mengawasi  fungsi auditor internal, Komite Audit dapat:  I.

 Memberikan

rekomndasi

terhadap

pengangkatan

dan/atau penggantian kepala auditor internal yang ditunjuk oleh Direktur Utama;  II.

 Meninjau internal audit charter;

 III.

 Meninjau struktur fungsi audit internal,

 IV.

 Meninjau rencana tahunan audit intern,

V.

 Memastikan bahwa fungsi audit intern mempunyai metodologi, alat dan sumber yang memadai untuk memenuhi charter audit internal audit charter dan mengerjakan rencana tahunan audit intern,

VI.

 Meninjau semua laporan audit internal,

VII.

 Memonitor kinerja fungsi audit internal, dan

VIII.  Memastikan bahwa fungsi audit internal memenuhi  standar profesional yang bersangkutan. c.  Manajemen.  Disamping bidang khusus keuangan, risiko dan kontrol, dan Corporate Governance, Komite Audit dapat mempertimbangkan suatu rangkaian

19

 pokok persoalan yang lebih luas, dan ini dapat diserahkan secara khusus oleh Dewan Komisaris, yaitu : 1.  Manajemen harus mempergunakan Komite Audit untuk membantu mereka

dalam

pelaksanaan

peran

dan

tanggungjawab

 sebagaimana ketentuan yang berlaku. 2.  Karenanya, sehubungan dengan perannya untuk mengawasi Corporate  pertemuan

Governance, dengan

Komite

Audit

manajemen

harus

secara

mengadakan

berkala

untuk

membicarakan „secara terbuka‟ semua pokok -pokok persoalan,  yang dapat mempengaruhi kinerja finansial atau non-finansial organisasi. a.

2.5 Analisa Kasus PT Telkomsel

2.5.1

Latar Belakang Perusahaan PT.

Telekomunikasi

Seluler

adalah

sebuah

perusahaan

operator

telekomunikasi seluler nasional terbesar di Indonesia dengan 51,3 juta pelanggan dan market share  sebesar 51% pada tahun 2008. Dengan menyediakan beragam layanan

dengan berbasis teknologi jaringan GSM Dual Band (900 & 1800), GPRS, WiFi, EDGE, 3G, HSDPA dan HSPA di seluruh Indonesia. Layanan paskabayarnya yang diluncurkan pada tahun 1995 merupakan part subsidiary dari PT Telkom Indonesia. Pada saat itu kepemilikan saham Telkomsel adalah PT Telkom (51%) dan PT Indosat (49%). Kemudian pada 1997 Telkomsel menjadi operator seluler pertama di Asia yang menawarkan layanan prabayar GSM. Saat ini saham Telkomsel dimiliki oleh PT Telkom (65%) dan perusahaan telekomunikasi Singapura SingTel (35%). PT Telkom merupakan BUMN Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedang SingTel merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Singapura. Di pasar internasional,  jaringan Telkomsel telah mencakup untuk jaringan internasional, Telkomsel telah  berkolaborasi dengan 362 roaming partners di 196 negara. Perusahaan berdiri dengan visi dan misi berikut : Visi : Menjadi penyedia layanan dan solusi mobile digital lifestyle  kelas dunia yang terpercaya. 20

Misi : Memberikan layanan dan solusi mobile digital   yang melebihi ekspektasi pelanggan, memberikan nilai tambah kepada para  stakeholders, dan mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa.

Board of Commissioners

Komisaris Utama

:

Arief Yahya

Komisaris

:

Rizkan Chandra

Komisaris

:

Priyantono Rudito

Komisaris

:

Muchlis Moechtar

Komisaris

:

Paul O' Sullivan

Komisaris

:

Yuen Kuan Moon

Board of Directors

Direktur Utama

:

Alex J Sinaga

Direktur Sales

:

Masud Khamid

Direktur Finance

:

Heri Supriadi

Direktur Human Capital Management

:

Herdy Harman

Direktur Network

:

Abdus Somad Arief

Direktur Marketing

:

Alistair Johnston

Direktur Information Technology

:

Ng Soo Kee

Direktur Planning & Transformation

:

Edward Ying

Sebagai pemilik saham terbesar PT Telkom memiliki Dewan Komisaris dan Komite Audit. Berikut adalah Susunan komposisi Dewan Komisaris per tanggal 19 April 2013, terdiri dari: 1. Jusman Syafii Djamal, Komisaris Utama. 2. Hadiyanto, Komisaris. 3. Parikesit Suprapto, Komisaris. 4. Johnny Swandi Sjam, Komisaris Independen. 5. Virano Gazi Nasution, Komisaris Independen. 6. Gatot Trihargo, Komisaris

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2013 dan sampai saat ini terdiri dari: 21

Ketua

: Johny Swandi Sjam (Komisaris Independen)

Sekertaris

: Agus Yulianto (Independen)

Anggota

:-

2.5.2

Virano Gazi Nasution (Komisaris Independen)

-

Parkesit Suprapto (Komisaris)

-

Sehat Pardede (Independen)

Kasus Whistle blower Kasus dugaan korupsi terkait pengadaan perangkat telekomunikasi berawal

dari surat terbuka atas nama HM Sukarni, GM Special Audit PT Telkomsel ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam surat tersebut menyebutkan alasan menyurati Presiden, karena Komite Audit tidak menindaklanjuti permintaan dari "whistle blower", agar dilakukan evaluasi terhadap sejumlah kasus yang terjadi di Telkom dan Telkomsel. Ada tiga indikasi korupsi yang terjadi di Telkom dan Telkomsel, yakni proyek renovasi gedung senilai Rp35 miliar, proyek swap BTS Telkomsel, serta pengadaan SIM Card RF untuk Telkomsel Cash (T-Cash). Proyek renovasi gedung tersebut dimenangi salah satu perusahaan dimiliki oleh "Mr R", yang disebut-sebut penyokong dana agar direksi Telkom dan Telkomsel tetap bisa mempertahankan jabatannya. Pada proyek itu diduga terjadi penyelewengan uang negara hingga sebesar Rp10 miliar. Selain itu, dugaan korupsi terjadi pada  proyek penggantian jaringan perangkat BTS Telkomsel. Proyek pergantian perangkat BTS Telkomsel, dimana BTS berkualitas tinggi diganti menjadi produk berkualitas rendah yang diotaki oleh dua direksi di perusahaan itu. Hasil penyelewengan dana itu digunakan untuk upeti kepada pejabat di Kementerian Negara BUMN dan Direksi Telkom. Kecurangan juga terjadi pada pengadaan SIM Card RF untuk layanan mobile wallet Telkomsel Cash (T-Cash). Biaya produksi 1 unit SIM card seharusnya kurang dari US$1, namun harganya ditetapkan sampai US$ 12 per unit. Kasus tersebut dikabarkan nomor-nomor yang sudah diinjeksi tidak bisa digunakan karena platform untuk uang digital berbasis RFID itu belum ada. Akhirnya, kartu yang sudah dibeli nomor-nomornya terpaksa di-recycle. Seluruh kasus ini disebut-sebut melibatkan direksi Telkom-Telkomsel dan mantan Komisaris Utama Telkom yang juga seorang mantan Menteri BUMN.

22

Menurut Ketua Tim Audit PT Telkom Rudiantara, pada saat itu informasi yang disampaikan melalui whistle blower tersebut belum diterima oleh Komite Audit PT Telkom. Namun, Komite Audit Telkom telah mendalami dan menindaklanjutinya kasus tersebut. Salah satunya dengan melakukan `check and re-check` untuk memastikan benar tidaknya informasi yang beredar bahwa terjadi pengambilan keputusan di Telkom dan Telkomsel. Komite audit Telkom juga telah melakukan audit investigasi dan audit forensic pada setiap laporan dari Whistle blower   tersebut untuk memastikan benar tidaknya informasi tersebut bahwa terjadi pengambilan keputusan di PT Telkom dan PT Telkomsel yang merugikan Negara. Berdasarkan hasil penyelidikan oleh Komite Audit diperoleh beberapa keterangan : 1.

Vice President Public and Marketing Communications PT Telkom Eddy Kurnia menyatakan, kasus itu tidak benar. Menurutnya, Telkom tidak pernah menulis surat tersebut. Dia menuding ada penyalahgunaan kop surat yang mengatasnamakan Telkom oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, demi mencoreng citra perusahaan dan kepentingan kelompok semata. Sementara itu, Direktur Utama Telkomsel, Sarwoto Atmosutarno juga membantah telah terjadi korupsi di Telkomsel. Ia menyatakan, semua proses pengadaan telah dilakukan audit secara transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, karena Telkomsel merupakan BUMN yang terbuka untuk publik.

2.

Komite sudah memanggil langsung HM Sukarni, untuk meminta klarifikasi. Surkarni dimintai keterangan, dan mengatakan bahwa dirinya bukan orang yang membuat surat tersebut.

3.

Komite Audit tidak bisa melakukan penyelidikan untuk surat kaleng yang dikirimakan karena link menuju ke surat itu sudah diblokir oleh pengelola forum. Komite

Audit

PT

Telekomunikasi

Indonesia

Tbk

(Telkom)

akan

mengklarifikasi isu kasus korupsi yang terjadi di anak usahanya, Telkomsel, untuk menghindari fitnah yang merugikan perseroan secara grup. Komite Audit tidak hanya akan terpaku pada asli atau tidaknya surat terbuka yang dibuat oleh whistle blower . Namun, pada substansi masalah yang diinformasikan. Diketahui terjadinya

isu terkait dugaan korupsi tersebut disebabkan oleh benturan kepentingan menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membahas tentang penambahan anggota Dewan Direksi. 23

2.5.3

Analisa Kasus Perusahaan Komite Audit PT Telkom menjalankan tugas berdasarkan mandat Audit

Committee Charter yang ditetapkan dengan Keputusan dewan Komisaris. Audit Committee Charter dievaluasi secara berkala dan apabila diperlukan dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan BapepamLK dan SEC serta peraturan terkait lainnya. Berikut ini adalah penerapan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit terkait kasus pada PT Telkom dan Telkomsel: •

Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; Komite Audit PT Telkom perlu mengawasi pelaporan keuangan untuk proyek renovasi gedung, proyek swap BTS Telkomsel, serta  pengadaan SIM Card RF untuk Telkomsel Cash (T-Cash) agar jelas asal usul dana dan pemakaiannya.



Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Karyawan Telkom Group ataupun pihak ketiga dapat menyampaikan  pengaduan secara tertulis mengenai permasalahan akuntansi dan auditing, pelanggaran peraturan, dugaan kecurangan dan/atau dugaan korupsi dan pelanggaran kode etik langsung kepada Komisaris Utama atau kepada Ketua Komite Audit PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. melalui e-mail, fax atau surat. Informasi yang dilaporkan harus didukung dengan

bukti-bukti

yang

cukup

memadai

dan dapat

diandalkan sebagai data awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi, menginvestigasi, dan menindaklanjuti pengaduan dari karyawan Telkom Group dan dari  pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan pelapor.

24

•

Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; Telkom juga telah membangun suatu mekanisme kerja antara Komite Audit dengan Internal Audit dan Komite Investigasi termasuk  protokol dengan Telkomsel untuk menindaklanjuti pengaduan yang diterima. Penerapan program whistleblower   yang dikelola oleh Komite Audit ditetapkan dengan Keputusan dewan Komisaris dan diratifikasi dengan Keputusan direksi.



Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Setiap ada laporan akan dimasukkan ke sistem audit. Komite audit menerima informasi mengenai kasus tersebut dan telah mendalami kasus tersebut dengan melakukan `check and re-check` untuk memastikan benar tidaknya informasi yang beredar bahwa terjadi  pengambilan keputusan di Telkom dan Telkomsel yang merugikan negara dan menindaklanjutinya dengan melakukan audit investigasi dan audit forensik atas setiap laporan dari whistle blower .



Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit; Komite sudah memanggil langsung HM Sukarni, untuk meminta klarifikasi dan keterangan terkait kasus tersebut.



Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Keputusan Komite Audit PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) yang akan mengklarifikasi isu kasus korupsi yang terjadi di anak usahanya telah berdasarkan kesepakatan dan musyawarah yang dilakukan dengan dewan direksi dan komisaris.



Komite Audit sedikitnya terdiri dari tiga orang anggota, satu diantaranya adalah Komisaris Independen yang bertindak sebagai ketua, sementara dua

25

anggota lainnya harus merupakan pihak yang independen dan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; Untuk masa tugas saat ini PT Telekomunikasi Indonesia memiliki Komite Audit yang terdiri dari lima anggota: dua Komisaris Independen, satu Komisaris, dan dua anggota eksternal independen yang tidak terafiliasi dengan Telkom. Berikut ini adalah kepatuhan Telkomsel terhadap OECD: Peraturan terkait  penerapan Good Corporate Governance  juga menyarankan pembentukan Komite Audit oleh Dewan komisaris. PT Telkom telah membentuk Komite Audit yang merupakan salah satu komite penunjang Dewan komisaris yang dibentuk untuk membantu proses pengawasan terutama terkait dengan pengendalian internal, manajemen risiko, pelaporan keuangan, dan aktivitas audit. Menurut Peraturan OECD CG dari kajian BAPEPAM belum ada peraturan yang mengikat tentang whistle blower di Indonesia. Tetapi Telkom dan Telkomsel telah menerapkan ketentuan syarat seseorang jika ingin melakukan whistle blower dan tata cara penanganan whistle blower  tersebut. Sedangkan menurut Audit Committee PwC menyebutkan tentang Complience and Ethics Program, pada poin satu tentang Codes of Conduct seharusnya komite audit telah secara efektif mengkomunikasikan kode etik perusahaan dan mampu melatih sehingga mereka memiliki sertifikasi mengenai kode etik tersebut. PT Telkomsel harus lebih dalam mengkomunikasikan tentang peraturan tersebut sehingga dapat menghindari pelanggaran etik. Terkait whistle blower , komite audit dapat menyimpan informasi sebagai data perilaku karyawannya.

26

BAB 3 DAFTAR PUSTAKA

http://www.telkomsel.com http://www.telkom.co.id/en/komite-audit.html http://www.antaranews.com/berita/257082/kementerian-bumn-dukung-komite-audittelkom-usut-korupsi http://www.kabarbisnis.com/read/2820077 http://irvansaragih.blogspot.com/2008/06/pertarungan-auditor-firm-dalam-kasus.html http://doniismanto.wordpress.com/2011/05/04/040511-komite-audit-telkom-dalamiisu-korupsi-di-telkomsel/ What World Best Audit Committee PwC PERATURAN BAPEPAM NOMOR IX.I.5 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE AUDIT Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006

27

28