Kode Etik Puskesmas
March 27, 2018 | Author: Ryan Borneowanto | Category: N/A
Short Description
sk kode etik...
Description
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SUNGAI MELAYU Alamat : Jln. Pelang – Tumbang Tit KM. 66 Kode Pos : 78874 Kec.Sei.Melayu Rayak
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUNGAI MELAYU NOMOR : 445 / / TU – A / 2012 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PUSKESMAS SUNGAI MELAYU
KEPALA PUSKESMAS SUNGAI MELAYU : MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Puskesmas diperlukan pegawai yang berintegritas dan menjunjung tnggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat; b. bahwa perlu penjabaran dan sinergitas dari semua pegawai Puskesmas karena terdiri dari beragam status kepegawaian dan profesi dengan kode etk masing - masing; c. bahwa berdasarkan pertmbangan sebagaaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Kode Etk Pegawai Puskesmas Sungai Melayu dengan Keputusan Kepala Puskesmas Sungai Melayu. MENGINGAT
: 1. 2. 3. 4. 5.
MENETAPKAN : PERTAMA :
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etk Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Kesehatan Repulik Indonesia Nomor 008 Tahun 2012 Tentang Kode Etk Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Kementerian Kesehatan; Peraturan Bupat Ketapang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang MEMUTUSKAN Pegawai Puskesmas Sungai Melayu Kecamatan Sungai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan Repulik Indonesia, Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Pada Dinas Kesehatan yang terdiri dari Pegawai Revitalisasi dan Honorer serta Tenaga Magang wajib mentaat Kode Etk Pegawai Puskesmas Sungai Melayu sebagai mana pada Lampiran 1;
KEDUA
:
KETIGA
:
Bagi Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil wajib menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Kesehatan Repulik Indonesia Nomor 008 Tahun 2012 Tentang Kode Etk Pegawai Negeri Dilingkungan Kementerian Kesehatan sebagai acuan utama; demikian juga dengan masing masing profesi kesehatan yang ada agar memperhatkan dan melaksanakan kode etk profesi masing-masing sebagai acuan utama sebagaimana pada Lampiran 2 dan seterusnya; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestnya. DITETAPKAN DI : SUNGAI MELAYU PADA TANGGAL : MARET 2012 KEPALA PUSKESMAS SUNGAI MELAYU KEC.SUNGAI MELAYU RAYAK KABUPATEN KETAPANG FRANSISKUS SUGIYO P,A.Md.Kep NIP.19751119 199503 1 001
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etka dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil. Etka bernegara meliput: 1. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 2. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara; 3. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Menaat semua peraturan perundang-undang yang berlaku dalam melaksanakan tugas; 5. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; 6. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setap kebijakan program pemerintah; 7. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektf; 8. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tdak benar. Etka dalam berorganisasi adalah : 1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Menjaga informasi yang bersifat rahasia; 3. Melaksanakan setap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; Membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi; 4. Menjalin kerjasama secara kooperatf dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan; 5. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas; 6. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja; 7. Mengembangkan pemikiran secara kreatf dan inovatf dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; 8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Etka dalam bermasyarakat meliput : 1. Mewujudkan pola hidup sederhana; 2. Memberikan pelayanan dengan empat, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan; 3. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tdak diskriminatf; 4. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; 5. Berorientasi kepada peningkatan kesejahtera masyarakat dalam melaksanakan tugas. Etka terhadap diri sendiri meliput: 1. Jujur dan terbuka serta tdak memberikan informasiyang tdak benar; 2. Bertndak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; 3. Menghindari konflik kepentngan pribadi, kelompok, maupun golongan;
4. Berinisiatf untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap; 5. Memiliki daya juang yang tnggi; 6. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani; 7. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; 8. Berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan. Etka terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil : 1. Saling menghormat sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan; 2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil; 3. Saling menghormat antara teman sejawat baik secara vertkal maupun horisontal dalam Suatu unit kerja, instansi, maupun di luar instansi; 4. Menghargai perbedaan pendapat; 5. Menjunjung tnggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil; 6. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatf sesama Pegawai Negeri Sipil; 7. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya. Penegakan Kode Etk Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etk Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi moral. Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan secara tertutup atau secara terbuka oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Pernyataan secara tertutup disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup. Pengertan dalam ruang tertutup yaitu bahwa penyampaian pernyataan tersebut hanya diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan. Dalam penyampaian pernyataan secara tertutup dapat dihadiri oleh pejabat lain yang terkait, dengan catatan bahwa pejabat yang terkait tersebut tdak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Pernyataan sanksi pelanggaran kode etk disampaikan secara terbuka melalui forumforum pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipl, upacara bendera, media masa, dan forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu. Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Kode Etk Pegawai Negeri Sipil selain dikenakan sanksi moral dapat dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil atau tndakan administratf lainnya berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etk. Penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil hams berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Majelis Kode Etk Untuk memperoleh obyektvitas dalam menentukan seorang Pegawai Negeri Sipil melanggar kode etk, maka pada setap instansi dibentuk Majelis Kode Etk. Majelis Kode Etk dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Majelis Kode Etk bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etk. Dalam hal instansi Pemerintah mempunyai instansi vertkal di daerah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di daerah untuk menetapkan pembentukan Majelis Kode Etk.
View more...
Comments