KLINIK UTAMA

PENGEMBANGAN AKREDIT AKREDITASI ASI KLINIK UTAMA

Subdit Mutu - Akreditasi Pelayanan Pelayanan Kesehatan Lainnya

DASAR PENENTUAN RUANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 47 TAHUN 2016 tentang FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

DASAR RUANG LINGKUP TANGGUNG JAWAB

Pasal 3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa: a. pe pela lay yan ana an kes eseh ehat atan an perseorangan; dan/atau b. pe pela laya yana nan n ke kese seha hata tan n ma masy syar arak akat at.. Pasal 4 (1)) Je (1 Jeni nis s Fasi Fasili lita tas s Pela Pelaya yana nan n Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. te temp mpat at pr prak akti tik k ma mandi ndiri ri Ten enag aga a Kesehatan; b. pu pusa satt kes keseh ehat atan an ma masy syar arak akat at;; c. klinik; d. rumah sakit; e. apotek; f. unit transfu fus si darah; g. la labo bora rato tori rium um ke kese seha hata tan; n; h. optikal; i. fasi fa sili lita tas s pe pela laya yana nan n ke kedo dokt kter eran an untuk kepentingan hukum; dan  j. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional.

SUBDIT MUTU DAN AKREDITASI YANKES PRIMER Puskesmas Praktik Mandiri dr/drg Klinik pratama) • • •

SUBDIT MUTU DAN AKREDITASI AKREDITASI YANKES RUJUKAN Rumah Sakit

•

SUBDIT MUTU DAN AKREDITASI YANKES LAINNYA Laboratorium kesehatan klinik utama (termasuk klinik CTKI) kesehatan tradisional Unit Transfusi darah Praktik mandiri perawat/bidan/fisioterapi • •

• • •

Balai BBLK/BLK/BPFK/BTKL •

• • •

Apotek Optikal Fasyankes untuk kepentingan hukum

DASAR HUKUM PMK NO 9 TAHUN 2014 TENTANG KLINIK

Klinik: fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik.

JENIS KLINIK: a. Klinik pratama b. Klinik Utama

Klinik pratama pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus Klinik Utama: menyelenggarakan pelayanan medik

spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.

Bangunan Klinik terdiri atas:  ruang pendaftaran/ruang tunggu;  ruang konsultasi;  ruang administrasi;  ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan farmasi;  ruang tindakan;  ruang/pojok ASI;  kamar mandi/wc; dan  ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan

Klinik rawat inap Harus memiliki:  ruang farmasi;  ruang laboratorium; dan  ruang dapur;

Jumlah tempat tidur pasien pada Klinik rawat inap paling sedikit 5(lima) buah dan paling banyak 10 (sepuluh) buah.

Ketenagaan Penanggung jawab teknis Klinik harus seorang tenaga medis. harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di Klinik tersebut

Tenaga Medis hanya dapat menjadi penanggung  jawab teknis pada 1 (satu) Klinik. 

Ketenagaan Klinik rawat jalan terdiri: 

tenaga medis,



tenaga keperawatan,



Tenaga Kesehatan lain,



tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan.



Ketenagaan Klinik rawat inap terdiri: 

tenaga medis,



tenaga kefarmasian,



 tenaga keperawatan,



 tenaga gizi,



tenaga analis kesehatan



Tenaga Kesehatan lain dan



tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan .

Tenaga medis: 1 (satu) orang dokter spesialis dan 1 (satu) orang dokter sebagai pemberi pelayanan.

Klinik rawat inap wajib menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan laboratorium klinik 

Klinik utama dapat menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik umum pratama atau laboratorium klinik umum madya



Perizinan terintegrasi dengan perizinan Klinik.

Dalam hal Klinik menyelenggarakan laboratorium klinik yang memiliki sarana, prasarana, ketenagaan dan kemampuan pelayanan melebihi kriteria dan persyaratan Klinik maka laboratorium klinik tersebut harus memiliki izin tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik Bekerja sesuai: 

 standar profesi,



 standar prosedur operasional,



 standar pelayanan,



 etika profesi,



 menghormati hak pasien, serta



mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien

PERIJINAN Penyelenggaraan Klinik wajib memiliki izin:  Izin mendirikan diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.  Izin operasional diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.  Izin operasional diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

PENYELENGGARAAN

Klinik menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, dilaksanakan dalam bentuk:  rawat jalan,  pelayanan satu hari (one day care)  rawat inap,  home care:

UPAYA PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KLINIK AKREDITASI

 AUDIT MEDIS

Upaya peningkatan mutu pelayanan Klinik:



Penyelenggaraan Klinik harus dilakukan audit medis.



 Akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.





 Akreditasi dilakukan oleh lembaga independen pelaksana akreditasi yang membidangi fasilitas pelayanan kesehatan.

 Audit medis internal dilakukan oleh Klinik paling sedikit satu kali dalam setahun.



 Audit medis eksternal dapat dilakukan oleh organisasi profesi.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Menteri, gubernur, kepala dinas kesehatan provinsi, bupati/walikota, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Klinik.

PENYELENGGARAAN pelayanan satu hari (one day care):

perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam)  jam sampai dengan 24 (dua puluh empat)  jam.

Klinik rawat inap 

hanya dapat memberikan pelayanan rawat inap paling lama 5 (lima) hari.  Apabila memerlukan rawat inap lebih dari 5 (lima) hari, maka pasien harus secara terencana dirujuk e rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

home care 



pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka  Tujuan: meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan dampak penyakit.

ROADMAP

KLINIK

UTAMA

ROADMAP AKREDITASI KLINIK UTAMA  TAHUN 2016 -2020 1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9/2014 tentang klinik 2. Hasil pemetaan pelayanan kesehatan di fasyankes lain termasuk klinik utama:  Tuntutan untuk akreditasi  Ada lembaga akreditasi swasta

2020

•

67 Klinik Utama terakreditasi

•

2019

2018

2015 2017

•

2016

•

•

Jml klinik Utama: 67 (tahun 2014)

50 klinik utama terakreditasi

1. Penyusunan Juknis Akreditasi Klinik Utama 2. Uji coba implementasi akreditasi 3. Terbentuknya Tim pendamping dan Tim surveior

Penyusunan pedoman akreditasi klinik utama Penyusunan Instrumen akreditasi klinik utama

Melengkapi mapping pelayanan kesehatan di klinik utama 12

PENYIAPAN AKREDITASI UTAMA

TAHUN 2017- 2018 : 

Penyusunan Peraturan Pendukung Klinik Utama



Penyusunan NSPK terkait Mutu dan Akreditasi 

Penyusunan Pedoman Akreditasi Klinik Utama

TAHUN 2019 Proses AKREDITASI

:



Klinik Herbal



Klinik kecantikan?

Klinik Herbal •

Dasar Hukum: PP no 103 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional

PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL INTEGRASI

suatu bentuk pelayanan kesehatan dengan mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, yang bersifat sebagai pelengkap

Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional (PP no.103 th 2014)

3.

1.

Yankestrad Empiris: Penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.

2.

Yankestad Komplementer: penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.

Yankestrad Integrasi

suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti. 18

AKUPRESUR AKUPUNKTUR MEDIK

HERBAL MEDIK

OBAT TRADISIONAL

Aman, bermanfaat, memenuhi standar mutu dan memiliki izin edar dari Badan POM. Memanfaatkan Formularium Obat Herbal Asli Indonesia dan/atau daftar yang ditetapkan oleh Menteri Disediakan dalam pelayanan kefarmasian

Klinik kecantikan: 

dr spesialis

ijin klinik utama

KLINIK CALON TENAGA KERJA INDONESIA(CTKI)

DASAR HUKUM PMK NO 29 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN CTKI

PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Kesehatan CTKI, meliputi: Pemeriksaan Fisik oleh dokter spesialis atau dokter umum dg pelatihan pemeriksaan jiwa Jiwa Penunjang: Laoratorium dan Radiologi •

•

•

Persyaratan Teknis



Sarana Pasarana   Peralatan   SDM



HARUS Melaksanakan Pemantapan Mutu Laboratorium, Radiologi dan Upaya keselamatan dan Keseatan Kerja Penetapan: oleh Menteri yang didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 

SERTIFIKAT DAN BUKU KESEHATAN •

Calon TKI laik kerja (fit to work)>>> sertifikat Kesehatan/ Buku Kesehatan yang ditandatangani oleh dr Spesialis penyakit dalam dan pimpinan sarana Kesehatan

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN •

Pemerintah

•

Pemerintah daerah

Tugas: 

Menjaga dan meningkatkan kualitas pemeriksaan kesehatan CTKI



Menjaga Keabsahan sertifikat Kesehatan

PERMASALAHAN •

Dinyatakan fit tetapi dinyatakan unfit oleh negara penerima CTKI