Klasifikasi Penerimaan Dan Pengeluaran Pembiayaan

KLASIFIKASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN Klasifikasi merupakan pengelompokan. Ada dua kelompok besar pembiayaan, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan menyebabkan penambahan kas pada kas umum daerah. Ada unsur dari penerimaan pembiayaan tersebut yang harus dibayar kembali di masa depan dan ada ada unsur yang merupakan pembayaran kembali dari pihak lain. Pengeluaran pembiayaan menyebabkan pengeluaran kas dari kas umum daerah. Ada unsur dari pengeluaran pembiayaan tersebut yang menyebabkan penerimaan kembali kas di masa depan dan ada juga unsur yang merupakan pengembalian kas kepada pihak lain. Klasifikasi Penerimaan Pembiayaan Pada Tabel Peraga di bawah ini disajikan penerimaan pembiayaan. Klasifikasi Penerimaan Pembiayaan Penggunaan SILPA 71101 Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan 71201 Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 71301 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri 71401 Pinjaman Dalam Negeri dari Bank 71402 Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 71403 Penerimaan hasil Penerbitan Obligasi Daerah 71404 Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat 71405 Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya 71406 Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota Penerimaan Kembali Piutang 71501 Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara 71502 Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah 71503 Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat 71504 Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah yang Lainnya 71505 Penerimaan Piutang Lainnya Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya 71601 Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan

71602 Penarikan Dana Bergulir 71603 Pencairan Deposito Jangka Panjang

71604 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya Pinjaman Luar Negeri 71701 Penerimaan Luar Negeri Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya 71801 Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya

Pada perga di atas , penerimaan pembiayaan dimungkinkan berasal dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Penggunaan SILPA tahun sebelumnya Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Pinjaman dalam negeri Penerimaan kembali piutang Penerimaa kembali investasi non permanen lainnya Pinjaman luar negeri Penerimaan utang jangka panjang lainnya

Alternatif pertama sumber pembiyaan adalah penggunaan SILPA (selisih lebih pembiayaan anggaran) tahun sebelumnya. SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaraan selama satu periode pelaporan. Penggunaan SILPA tahun sebelumnya sebagai sumber pembiayaan dibuktikan dengan adanya surat perintah pemindahbukuan dan disertai dengan nota kredit dari bank. Tidak ada penjurnalan yang dilakukan untuk penggunaan SILPA tahun sebelumnya. Penjuranalan dilakukan apabila kas yang sudah dipindahbukukantersebut digunakan untuk pelaksanaan anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan disimpan pada rekening tersendiri di bank. Pencairan dana cadangan merupakan sumber pembiayaan bagi Pemerintah Daerah. Surat perintah pemindahbukuan dan nota kredit dari bank merupakan bukti yang mendukung pencairan dana cadangan. Hasil kekayaan dari yang dipisahkan merupakan hasil dari kekayaan daerah yang dikelola oleh manajemen tersendiri di luar pemerintahan. Penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan sumber pembiayaan bagi Pemerintah Daerah. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dapat meliputi: 1. Penjualan kekayaan daerah pada BUMN 2. Penjualan kekayaan daerah pada BUMD 3. Penjualan kekayaan daerah pada perusahaan milik swasta Pijaman pemerintah meliputi pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Kas yang doperoleh dari pinjaman dalam negeri dan luar negeri merupakan penerimaan pembiayaan bagi Pemerintah Daerah. Kas yang diperoleh dari pinjaman bank dan emisi obligasi, baik dalam negeri maupun luar negeri, merupakan contoh penerimaan pinjaman pemerintah. Pada saat pemerintah memberikan pinjaman kepada pihak lain, maka hal ini merupakan pengeluaran pembiyaan. Pada saat pinjaman tersebut diterima pengembaliannya, maka kas yang diterima tersebut merupakan penerimaan pembiayaan. Demikian juga pemerintah melakukan pengeluaran pembiayaan pada saat dilakukan investasi jangka panjang. Pada saat investasi jangka panjang diterima kembali, maka penerimaan kembali tersebut merupakan penerimaan pembiayaan.