KL4110-Tugas 01

Undang – undang no. 17 tahun 2008 Nomor Bab I II III

IV V VI

VII VIII IX X XI XII XIII

XIV XV XVI XVII

XVIII XIX XX XXI XXII

Mengenai Ketentuan Umum Asas dan Tujuan Ruang lingkup Berlakunya Undang Undang Pembinaan Angkutan di Perairan Hipotek dan Piutang – pelayaran yang Didahulukan Kepelabuhan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Kelaiklautan Kapal Kenavigasian Syahbandar Perlindungan Lingkungan Maritim Kecelakaan Kapal serta Pencarian dan Pertolongan Sumber Daya Manusia Sistem informasi Pelayaran Peran Serta Masyarakat Penjagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard) Penyidikan Ketentuan Pidana Ketentuan Lain-lain Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup

Mulai Pasal 1 2 4

Mulai Halaman 2 9 10

5 6 60

11 12 33

67 116

36 55

124 172 207 226

58 74 85 93

244

98

261

103

269

106

274

108

276

110

282 284 337 341 347

112 114 127 128 130

Mulai Pasal 1 3

Mulai Halaman 1 6

Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 2009 Nomor Bab I II

Mengenai Ketentuan Umum Tatanan Kepelabuhan Nasional

III

IV

V

VI

VII VIII

IX X XI XII

Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja, dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri Penarifan Pelabuhan dan Terminal Khusus yang Terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri Sistem Informasi Pelabuhan Ketentuan Lain-lain Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup

20

13

37

23

79

39

110

52

145 149

65 66

154

68

162 165 166

70 71 71

2. a. Pelabuhan Tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. Sumber : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Bab I Pasal 1 ayat (16) b. Peran Pelabuhan di Indonesia  Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;

    

Pintu gerbang kegiatan perekonomian; Tempat kegiatan alih moda transportasi; Penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan; Tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan Mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

Sumber : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Bab VII Paragraf 2 Pasal 68 c. Fungsi Pelabuhan di Indonesia Sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan pengusahaan. Sumber : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Bab VII Paragraf 2 Pasal 69 d. Jenis Pelabuhan di Indonesia  Pelabuhan laut;  Pelabuhan sungai dan danau. Sumber : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Bab VII Paragraf 2 Pasal 70 ayat (1). e. Hirarki Pelabuhan Laut di Indonesia  Pelabuhan utama;  Pelabuhan pengumpul; dan  Pelabuhan pengumpan. Sumber : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Bab VII Paragraf 2 Pasal 70 ayat (2). f. Pelabuhan Utama Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi Sumber : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Bab I Pasal 1 ayat (17) g. Pelabuhan Pengumpul Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Sumber : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Bab I Pasal 1 ayat (18) h. Pelabuhan Pengumpan Adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. Sumber : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Bab I Pasal 1 ayat (19). i. Angkutan Laut j. Angkutan Penyeberangan Merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Sumber : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Bab V Pasal 22 ayat (1). k. Fasilitas Pokok Pelabuhan Laut l. Fasilitas Penunjang Pelabuhan Laut m. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan Adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Sumber : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Bab I Pasal 1 ayat (23) n. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. Sumber : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Bab I Pasal 1 ayat (24) o. Rencana Induk Pelabuhan Adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Sumber : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Bab I Pasal 1 ayat (25)

p. Terminal Adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang. Sumber : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Bab I Pasal 1 ayat (20) q. Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Sumber : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Bab I Pasal 1 ayat (22) r. Terminal Khusus Adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Sumber : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Bab I Pasal 1 ayat (21) s. Macam Terminal sesuai jenis muatan / komoditas / kemasan t. Penyelenggara Pelabuhan u. Otoritas Pelabuhan Adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. Sumber : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Bab I Pasal 1 ayat (26) v. Unit Penyelenggara Pelabuhan Adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Sumber : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Bab I Pasal 1 ayat (27)

w. Syahbandar Adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Sumber : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Bab I Pasal 1 ayat (56) x. Badan Usaha Pelabuhan Adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. Sumber : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Bab I Pasal 1 ayat (28) y. Konsesi dalam kontek Kepelabuhanan z. Bermacam perizinan dalam konteks Kepelabuhanan  Izin usaha, terdiri atas :  Izin usaha angkutan laut  Izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat  Izin usaha angkutan sungai dan danau  Izin usaha angkutan penyeberangan  

Izin trayek untuk angkutan sungai dan danau Persetujuan pengoperasian kapal untuk angkutan penyeberangan

Sumber : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Bab V Bagian Keenam Pasal 28 aa. Alur informasi Pelabuhan di Indonesia bb. Daftar butir informasi yang harus dilaporkan oleh Badan Usaha Pelabuhan cc. Daftar butir informasi yang harus dilaporkan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan dd. Jumlah semua pelabuhan di Indonesia pada tahun 2013 ee. Jumlah Pelabuhan Utama di Indonesia pada tahun 2013 ff. Jumlah Pelabuhan Pengumpul di Indonesia pada tahun 2013

gg. Jumlah Pelabuhan Pengumpan di Indonesia pada tahun 2013

3. Subyek yang diubah oleh PP 64-2015 dari PP 61-2009 adalah mengenai mekanisme pemberian konsensi kepada Badan Usaha Pelabuhan melalui pelelangan yang diatur dalam Pasal 74 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan.