Keterkaitan Antara Jenis Masalah Pendidikan Dengan Kebijakan Pendidikan

 

 

RINGKASAN MATERI PENGANTAR ILMU PENDIDIKAN PERMASALAHAN PERMASALAH AN PENDIDIKAN Dosen Pengampu : Dr.K. Nurhalim, M.Pd Disusun Oleh : 1.  A’yunatul Muaffifah(4201411040) Muaffifah (4201411040) 2.  3.  4. 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SEMARANG 2011

 

BAB VII PERMASALAHAN PENDIDIKAN A.  Keterkait Keterkaitan an antara Jenis Masalah Pendidikan dengan Kebijakan Pendidikan a.  Permasalahn dan Kebijakan Pendidikan

Pada Awal Repelita I keadaan pendidikan di Indonesia menunjukkan beberapa ketidakseimbangan antara lain sebagai berikut : 1.  Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk yang bersekolah dengan fasilitas yang dapat disediakan. 2.  Ketidakseimbangan pendidikan secara horisontal yaitu antara jenis dan bidang  pendidikan. 3.  Ketidakseimbangan vertikal yaitu perbandingan antara SD Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah dan Perguruan Tinggi Akademik. Selain bebrapa bebrapa ketidakseimbangan tersebut, masih terdapat beberapa maslah lain di bidang pendidikan, misalnya masih banyak buta aksara dan angka,  Drop Out  SD dan perguran Tinggi, rendahnya kualitas hasil pendidikan, serta masih

kurangnya tenaga pengajar yang berwenang . Dalam Repelita I pemerintah membuat kebijaksanaan dan langkah-langkah sebgai berikut : 1.  Program Pendidikan secara horizontal diarahkan pada kebutuhan-kebutuhan  pendidikan dan latihan untuk sektor-sektor. sektor-sektor. 2.  Secara

vertikal

program

keseimbangan, dengan

pendidikan

diarahkan

kepada

perbaikan

menitik beratkan kepada tingkat pendidikan

menengah. Dalam Repelita II terdapat masalah-masalah pendidikan yang lebih khusus dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1.  Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengembangan sistem pendidikan 2.  Dalam

Trilogi

Pembangunan

pada

masa

Repelita

II

Kebijaksanaan

diprioritaskan pada upaya pemerataan. Dalam Repelita III lebih menitikeratkan pada pelaksanaan pembangunan  bidang pendidikan adalah penyediaan fasilitas belajar pada pendidikan dasar bagi

 

anak 7-12 tahun dan penampungan lulusan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan Repelita

IV memprogamkan memprogamkan tiga kebijaksanaan umum dalam

 pembangunan bidang pendidikan nasional yaitu : (1)  Pendidikan seumur hidup, (2) pendidikan semesta menyeluruh dan terpadu. (3) kebijaksanaan untuk membina kemajuan adat, budaya, dan persatuan. Dalam Repelita V arah kebijaksanaan pendidikan diprioritaskan pada  perbaikan sistem sis tem dan multi mult i pendidikan dalam keseluruhan unsur, jenis, jalur, dan  jenjangnya. Kebijaksanaan yang dimaksud meliputi : peningkatan mutu kurikulum, silabi, silabi, tenaga pengajar, pelatih serta metodik dan sarana  pengajaran yang memungkinkan memungkinkan peningkatan kualitas dan hasil pendidikan. b.  Kebijaksanaan

Pendidikan

dan

Keterkaitannya

dengan

Masalah

Ketenagakerjaan

Jumlah sekolah, murid, dan lulusannya telah meningkat secara drastis, baik  mulai dari SD, SLTP, dan juga SLTA. Dalam periode PJPT 1 (1969 sampai sekarang) kebijaksanaan umum bidang bidang ketenaga kerjaan kerjaan selalu dituangkan dalam kebijaksanaan

dan

program

kerja

pada

setiap

pelita,

yang

semuanya

memprioritaskan upaya perluasan kesempatan kerja. Selama periode 1971 sampai dengan 1990 menunjukkan adanya peningkatan angkatan kerja baru yang memperoleh pekerjaan. Selama Repelita Pemerintah telah berhasil menciptakan lapangan kerja baru. Peningkatan mutu angkatan kerja dilandasi dengan  bertambahnya kemampuan dala mengahsilkan produksi barang dan jasa bagi  pemenuhan masyarakat Indonesia, yang berarti meningkatkan produktivitas tenaga kerja.Beberapa permasalahan ketenaga kerjaan yaitu : 1)  Masalah kesempatan kerja berkaitan dengan jumlah pencari kerja 2)  Masalah angkatan kerja yang lebih cepat dengan pertumbuhan ekonomi. 3)  Belum mertanya tenaga kerja yang di Jawa dan di luar Jawa. J awa. 4)  Tingginya pengangguran di Pedesaan dan di Perkotaan. 5)  Banyaknya lulusan pendidikan tinggi yang tidak terserap di lapangan kerja. Untuk memperbaiki kemampuan dan mutu tenaga kerja yang produktif antara lain dapat ditempuh dengan melalui pendidikan pendidikan dan latihan serta peningkatan ketrampilan, yang pelaksnaannya ditangani Departemen Tenaga Kerja lewat  balai Latihan Kerja yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia. Indonesia.

 

  B.  Kebijakan Penddikan Progam Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004

Saat ini pendidikan nasional juga masih dihadapkan pada beberapa  permasalahan yang menonjol yatiu : (1) rendahnya pemerataan pendidikan (2) rendahnya kualitas pendidikan (3) lemahnya manajemen pendidikan. Berbagai masalah tersebut akan diatasi melalui pelaksanaan berbagai program  pembangunan ang mengacu pada arah kebijakan pendidikanseperti yang diamanatkan oleh GBHN 1999-2004 antara lain sebagai berikut : (1)  Mengupayakan

perluasan

dan

pemerataan

kesempatan

memperoleh

 pendidikan yang bermutu bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indo Indonesia nesia (2)  Meningkatkan kemampuan akademik dan profesonal serta meningkatkan  jaminan kesejahteraan tenaga pendidikan sehingga sehingga tenaga pendidik  mampu berfungsi secara optimal (3)  Melakukan pembaharuan pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum  berupa deversifikasi peserta didik. (4)  Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nila, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan  partisipasi keluarga dan masyarakat (5)  Melakukan

pembaruan

dan

pemantapan

sistem

pendidikan

nasional

 berdasarkan prinsip disentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen. manajemen. (6)  Menungkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan aik oleh masyarakat maupun pemerintah. (7)  Mengembangkan sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh oleh seluruh komponen bangsa. (8)  Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan  pengetahuan dan teknologi teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha.

ilmu