Kesiapan Perawat Menyongsong MEA 2015 (PERSI)-Edit2

Kesiapan Tenaga Keperawatan dalam Memasuki Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

Yuti Suhartati, S.Kp., M.Kes Direktur Bina Pelayanan Keperawatan dan KM

Disampaikan pada : Seminar Perumahsakitan PERSI Daerah Sumatera Utara Medan, 25 Februari 2015

Kebijakan Pelayanan Keperawatan

Kementerian Kesehatan RI 2

Arah Kebijakan Dit. Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik

Peningkatan kemampuan dan peran SDM

Peningkatan mutu pelayanan Peningkatan jejaring, kemitraan LP/LS

Upaya Binyanwat KM

Peningkatan advokasi, kordinasi, Binwas

Penguatan regulasi 3

SKEMA SISTEM PELAYANAN KEPERAWATAN

KUALIFIKASI KEBUTUHAN SDM SESUAI KEBUTUHAN TINGKAT PELAYANAN KESEHATAN STRATA KETIGA (TERTIER) YANKEP TERTIER

STRATA KEDUA (SEKUNDER) YANKEP SEKUNDER

STRATA PERTAMA (PRIMER) YANKEP PRIMER

 SUB SPESIALIS /KONSULTAN  Profesi + SERTIFIKASI  VOKASIONAL + SERTIFIKASI

 SPESIALIS  Profesi + SERTIFIKASI  VOKASIONAL + SERTIFIKASI

Ners, tenaga Vokasi 5

SISTEM PENDIDIKAN TINGGI KEPERAWATAN

Spesialis Keperawatan

D III Keperawatan

S1 Keperawatan + Ners

S2 Keperawatan

Sp. Maternitas Sp. Anak Sp. Medikal Bedah Sp. Jiwa Sp. Komunitas Sp. Kardiovaskuler Sp. Onkologi

S3 Keperawatan

UUUU NO NO: 382014 TENTANG NOUU 38 TAHUN TENTANG KEPERAWATAN KEPERAWATAN : 38 TENTANG N BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX BAB X BAB XI BAB XII BAB XIII

: KETENTUAN UMUM : JENIS PERAWAT : PENDIDIKAN TINGGI KEPERAWATAN : REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN REGISTRASI ULANG : PRAKTIK KEPERAWATAN : HAK DAN KEWAJIBAN : ORGANISASI PROFESI PERAWAT : KOLEGIUM KEPERAWATAN : KONSIL KEPERAWATAN : PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN : SANKSI ADMINISTRATIF : KETENTUAN PERALIHAN : KETENTUAN PENUTUP

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

DESEMBER 2015 FEBRUARI 2015

• Waktu yang ada untuk mempersiapkan MEA, kurang dari satu tahun. • Kendati tak terlalu panjang, masih cukup untuk bersiap. • Bersiap-siap agar tidak gagap sewaktu pertandingan

PASAR ATRAKTIF Kombinasi Populasi penduduk di ASEAN menjadikan kawasan ini sebagai pasar potensial bagi dunia

608.4 Juta

Jepang 127.5 juta

AS 313.9 juta

UE 507.8 juta

India 1.2 M

China 1.3

DATA PERSIAPAN IMPLEMENTASI MEA (Kemenko Perekonomian, 2013) 76.9 %

77.2 %

79.2 % 81,1 %

80,1 %

81,3 %

78.4 %

77 %

80 %

79,3 %

StrukturNegosiasi Jasa Kesehatan di ASEAN

Presiden

Menteri Perekonomian

Menteri Perdagangan

Menteri Perdagangan

Kepala BKPM Eselon 1

CCCA (Perdagangan Barang)

Business Services SWG

CCS

CCI (Investasi)

Eselon 2 / Eselon 3 Kementerian Perdagangan

Healthcare Services Sectoral Working Group (HSSWG)

Logistics and Transport Services SWG

Kementerian Kesehatan

AJCCM

AJCCD

AJCCN

MRA On Nursing Services Cebu, Desember 2006

MRA GOALS 2015 • facilitate mobility nursing professionals within ASEAN; 1.

(informasi 10 negara ASEAN terkait nursing services dapat dilihat di website ASEAN Secretariat)

2.

• Exchange information and expertise on standards and qualifications

3.

• Promote adoption of best practices on professional nursing services ;and

4.

• Provide opportunities for capacity building and training nurses.

Movement of Natural Person (MNP)

TUJUAN MNP

Menciptakan dasar hukum pemberlakuan MNP dlm rangka memfasilitasi perpindahan orang yg melakukan perdagangan barang, perdagangan jasa & investasi antara negara Anggota;

1

2

Menetapkan prosedur yg mudah & transparan dalam menerapkan ketentuan imigrasi untuk masuk atau tinggal sementara di negara yang melaksanakan Persetujuan

Melindungi keutuhan batas negara Anggota serta melindungi angkatan kerja dlm negeri & tenaga kerja tetap di wilayah Negara Anggota.

3

MODE UNTUK JASA KESEHATAN

Mode 1: Cross border supply

Mode 2: Consumption abroad

Tele-medicine

Mode 4 : Presence of Natural persons NAKES WNA

Pasien berobat ke RS di LN

Mode 3: Commercial presence PMA : RS/Klinik

Kerangka Kerjasama Jasa Kesehatan dlm AFAS AKSES PASAR

MODE

PERLAKUAN NASIONAL

Mode 1

Tidak ada

Tidak ada

Mode 2

Tidak ada

Tidak ada

Mode 3

Di wilayah Indonesia Timur (Kecuali Makasar & Manado) usaha patungan dgn penyertaan modal asing sampai dengan 70%. Di Medan & Surabaya sampai dengan 51%. Jasa-jasa keperawatan : a. Wajib disediakan oleh pihakpihak dgn ijin keperawata yg dikeluarkan Kemenkes & OP. b. Harus menjadi bagian / subordinat jasa rumah sakit c. Untuk melanjutkan perawatan di rumah setelah perawatan RS d. telah menerapkan audit mutu dari Kemenkes e. Perawat harus mempunyai rekomendasi sebagai pelatih dari Kemenkes & memiliki sertifikasi dari OP & Kemenkes

Sebagaimana disebut dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum Profesional kesehatan wajib merupakan warga negara Indonesia

Mode 4

Profesional Perawat Asing: a. diizinkan hanya sebagai pelatih/ konsultan dan tidak dapat memberikan jasa-jasa keperawatan secara langsung kepada pasien. b. harus memilik izin keperawatan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Kemenkes dan OP c. diwajibkan untuk melakukan alih teknologi, ilmu keperawatan dan kemampuan profesional kepada perawat Indonesia d. wajib memiliki pendampingan sekurang-kurangnya 2 perawat WNI selama masa tugasnya. e. diizinkan hanya untuk bekerja selama 2 tahun dan dpt diperpanjang. f. lancar berbahasa Indonesia baik lisan dan tertulis dalam pekerjaannya.

CPC UNTUK NURSING 1. Pelayanan Keperawatan Spesialis

2. Keperawatan Kesehatan di Rumah

3. Pelayanan Ambulatory (challenge)

ASEAN Joint Coordinating Committee on Nursing (AJCCN) CCS-80, KAMBOJA 2015

1.

2.

3.

• Revisi MRA on Nursing Services

• Penyusunan proposal project untuk meningkatkan nursing di negara kurang mampu (Kamboja, Laos, Myanmar & Vietnam) • Penyusunan Research Paper untuk mendapat data dan informasi implementasi MRA

ASEAN NURSING CORE COMPETENCIES DOMAIN

1. Ethics and Legal Practice 2. Professional Nursing Practice 3. Leadership and Management

4. Education and Research 5. Professional, Personal and Quality Development

Menghadapi MEA:

KESIAPAN INDONESIA

UPAYA-UPAYA MENGHADAPI MEA

Peningkatan mutu SDM perawat

Peningkatan mutu Pelayanan keperawatan profesional

1. Penguatan domestik regulasi : a. b.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

UU No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan Permenkes 67 thn 2013 ttg Pendayagunaan TK-WNA

Penetapan Standar Pelayanan Keperawatan dan Bentuk bentuk praktik Harmonisasi kompetensi perawat dan sistem pelayanan Penataan sistem registrasi, sertifikasi dan lisensi Kesepakatan KKNI Penataan sistem CPD perawat Melakukan kajian pasar jasa kesehatan/ keperawatan Sebagai tim perundingan Jasa dan MNP

UU Keperawatan Perawat WNA masuk ke Indonesia Persyaratan teknis:

Permintaan PENGGUNA Perawat WNA: •RS kls A & B terakreditasi •Fasyankes yg ditetapkan Menteri (PMK. 67/2013)

a. Sertifikat Kompetensi (setelah lulus evaluasi kompetensi [administrasi & kemampuan praktik]) b. STR Sementara (berlaku 1 thn, diperpanjang 1 thn); dan c. SIP Perawat

Permenkes Nomor 67 Thn 2013 Ttg PENDAYAGUNAAN TK-WNA Jenis TK-WNA a. Tenaga medis, minimal dokter spesialis atau dokter gigi spesialis; b. Tenaga kesehatan lain, minimal S1 atau yang setara.

Kegiatan Pendayagunaan TKWNA a. b. c. d.

Pelayanan kesehatan Diklat kesehatan Baksos kesehatan Penelitian

Kualifikasi & Persyaratan TK-WNA berbeda utk masing-masing kegiatan

Framework of Nursing Core Competency

Practice Environment Nursing Practice

Menghadapi MEA:

YANG HARUS DISIAPKAN INDONESIA

PENGUATAN PERAN: Pemerintah • Kementerian Kesehatan : MTKI (sebelum Konsil terbentuk) dlm registrasi perawat • Kementerian Ristek&Dikti : penyelenggaraan uji kompetensi & penerbitan sertifikat profesi & kompetensi

Fasyankes (RS, Puskesmas) • CPD bagi perawat • Kredensialing perawat

Organisasi Profesi • Penguatan perawat dalam hal peningkatan kapasitas perawat • Penyusunan Standar Kompetensi Kerja bekerja sama dengan Konsil Keperawatan • Penyelenggaraan uji kompetensi berkerjasama dengan PT dan lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Konsil Keperawatan • Harus terbentuk dalam 2 tahun setelah UU Keperawatan lahir • Penguatan sistem registrasi , pembinaan TK-WNA bersama dgn Pemerintah.

PERAWAT MENUJU PASAR BEBAS JASA (MEA) 1. Professional

2. Critical Thinkers

4. Nasionality Tinggi

3. Daya Kompetitif tinggi

5. Penguasaan Bahasa Tinggi

Mulai dari masa pendidikan sampai masa kerja

Komponen-komponen yang perlu untuk Kompetensi Profesional Kompetensi Metodik Kemampuan Untuk : - Mengumpulkan dan menganalisa informasi - Mengevaluasi informasi - Orientasi tujuan kerja - Bekerja secara sistematis

Kompetensi Spesialis Kemampuan untuk : -Keterampilan dan pengetahuan -Menggunakan alat dengan sempurna -Mengorganisasikan -dan menangani masalah

Kompetensi Profesional

Kompetensi Individu Kemampuan untuk : -Inisiatif -Dipercaya -Motivasi -Kreatif

Kualifikasi Kunci

Kompetensi Sosial Kemampuan untuk : -Berkomunikasi -Kerja Kelompok - Kerjasama

STRATEGI MENJADI PERAWAT PROFESIONAL • • • • • • • • • • • • •

Bekerja dengan ilmu, teknologi, dan metodologi Kembangkan keahlian (Expert) Mahir membangun hubungan (Relationship) Hasilkan yang terbaik (Excellent) Bekerja dengan Disiplin mentaati rambu-rambu dan tuntutan pekerjaan Bekerja dengan Target yang Jelas Bekerja dengan Teliti dan melakukan pencatatan Perencanaan yang jelas Melakukan pekerjaan pada waktu yang seharusnya (tidak menundanunda) Selalu berpikir untuk bisa mengembangkan pekerjaan Berpenampilan menarik (Good Looking Kehidupan yang seimbang (Balance of life) Memiliki nilai moral yang tinggi (Strong Value)

Sosialisasi Professional terlaksana, dipertahankan dan dikembangkan

1. Peran Institusi Pendidikan 2. Peran Fasyankes 3. Peran Organisasi Profesi : PPNI

UPAYA RS/ FASYANKES

1. Budaya kerja 5. Pengakuan Akreditasi

4. Evidence-Based Practice (EBP)

2. Berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien

3. Interprofesional tim

Rumah Sakit menyelenggarakan Komite Keperawatan (Permenkes 49/2013)

33

Fungsi utama Meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit, dengan cara: 1. melakukan Kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan (perawat dan bidan) 2. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan 3. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan

TUJUAN PENYELENGGARAAN KOMWAT • Meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan • Mengatur tata kelola klinis yang baik Mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan yang berorientasi pada keselamatan pasien Pasien lebih terjamin dan terlindungi

FUNGSI KREDENSIAL Mempersiapkan Kewenangan Klinis mencakup kompetensi sesuai area praktik yang ditetapkan oleh RS Menyusun Kewenangan Klinis dengan kriteria sesuai dengan persyaratan Kredensial.

Merekomendasikan tahapan proses Kredensial

Melakukan assesmen kewenangan klinik dengan berbagai metode yang disepakati Memberikan laporan hasil Kredensial sebagai bahan rekomendasi memperoleh penugasan klinik dari Direktur/ Kepala RS.

36

FUNGSI MUTU PROFESI

Menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktiknya berdasarkan jenjang karir. Merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan. Melakukan audit asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan.

Memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan

37

FUNGSI ETIK DAN DISIPLIN

Melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan;

Melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan;

Melakukan penegakan disiplin profesi keperawatan & kebidanan; Merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi & asuhan keperawatan & asuhan kebidanan Merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis dan/atau clinical appointment (surat Penugasan Klinis). Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan & asuhan kebidanan

38

PENUTUP 1. 2.

3. 4.

5.

MEA merupakan peluang bagi perdagangan jasa termasuk jasa bidang keperawatan Indonesia Keperawatan Indonesia sudah siap untuk menghadapi MEA terutama dari kesiapan kebijakan (peraturan domestik/dalam negeri) dalam mengatur pendayagunaan perawat asing ke Indonesia Telah disepakatinya ASEAN Nursing Core Competencies Domain sebagai dasar untuk implementasi best practice ASEAN. Pentingnya penguatan peran dari Pemerintah, OP dan fasyankes dalam adoption best practice nursing se-ASEAN K/L dan berbagai pihak terkait sektor keperawatan harus proaktif dalam memperoleh informasi serta memanfaatkan peluang MEA

Terima Kasih