KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI BIDANG TRANSPORTASI UDARA Ayak Sawiji Program Studi Teknik Elektronika, Departemen Teknik Elektro Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Jl. Raya ITS Politeknik Elektronika, Kampus ITS Sukolilo, Keputih, Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60111
[email protected] Abstrak
Keselamatan dan keamanan menjadi persyaratan utama dalam industri transportasi udara yang harus ditaati dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh setiap maskapai. Namun, persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan dalam sebuah maskapai juga berkaitan sangat erat dengan sistim keselamatan dan keamanan di pihak otorita penerbangan sipil, bandar udara, pengatur lalu-lintas udara, ground handling, bengkel perawatan pesawat, badan meteorologi, dan menyangkut pemahaman masyarakat yang dalam hal ini diwakili para pengguna jasa transportasi udara. Sehingga sistim keselamatan dan keamanan industri penerbangan menjadi sangat unik, karena sangat tergantung dengan budaya keselamatan dan keamanan sebuah bangsa secara keseluruhan. Sistim keselamatan dan keamanan penerbangan telah disusun secara rinci dan sedemikian menyeluruh. Ketaatan dalam melaksanakan sistim keselamatan dan keamanan penerbangan secara sungguh-sungguh, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau operator penerbangan semata, namun menuntut tanggung jawab bersama seluruh unsur terkait, termasuk pengguna jasa penerbangan itu sendiri. K ata ata kunci :keselamatan dan keamanan, peraturan penerbangan
BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Keamanan dan keselamatan dalam sebuah penerbangan sipil sangatlah tergantung pula pada keamanan dari bandar udara yang memberangkatkan pesawat tersebut. Mengingat banyaknya banyaknya ancaman dari tindakan gangguan melawan hukum baik saat pesa wat di darat maupun di udara. Juga instalasi instalasi pendukung lainnya di sebuah bandar udara. udara. Di negara kita sendiri mengacu terhadap aturan aturan tersebut yang di atur di berbagai Undang Undang mulai dari UU No2 thn 1976,UU No 1 thn 2009 yg merupakan revisi dari UU No.15 thn 1992 yang mengatur tentang Penerbangan.Yang di dalamnya mengatur tentang penerbangan sipil di dalam negeri, mulai dari standar keamanan dan keselamatan sebuah pesawat terbang,standar keamanan dan keselamatan sebuah bandar udara sipil, serta tentang tata cara pemeriksaan keamanan di dalam sebuah bandar bandar udara sipil. Penerapan Undang Undang tersebut di perjelas pula dengan berbagai aturan aturan lain seperti Peraturan Presiden ( PP No.3 thn 2001 2001 ), Keputusan Menteri Perhubungan Udara ( K M .09 thn thn 2010 2010 ), juga dengan beberapa Surat Keputusan Dirjen HubUd. Sangatlah penting pula dari kesadaran masyarakat itu sendiri untuk turut mendukung dan mematuhi aturanaturan tersebut. Sehingga sebuah penerbangan dan bandar udara dapat beroperasi dengan dengan aman, nyaman, efisien yang dapat menunjang pula pertumbuhan ekonomi dari berbagai daerah. Serta sebuah penerbangan dapat memberikan rasa aman dan nyaman setiap masyarakat yang menggunakannya.
1.2. Tujuan dan Manfaat Makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, makalah ini dalam rangka pengembangan K3 di transportasi udara. Sedangkan secara praktis makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak pihak yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan udara. Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk : a. Menjelaskan bagaimana sistem keselamatan dan keamanan yang baik di pesawat terbang. b. Mengetahui peraturan atau undang undang terkait keselamatan dan keamanan di pesawat terbang.
1.3. Batasan Masalah Pada makalah ini hanya menjelaskan berkaitan tentang regulasi keselamtan dan keamanan atau kesehatan di bidang penerbangan pesawat terbang.
BAB 2. PEMBAHASAN 2.1. Keselamatan dan Keamanan Penerbangan Keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Pada penerbangan baik militer maupun sipil, sipil, keselamatan penerbangan diselenggarakan oleh pemerintah. Industri penerbangan adalah industri global. Penyelenggaraan transportasi udara tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi masyarakat
pengguna jasa transportasi udara yang dilayani dan juga kecenderungan perkembangan ekonomi global. Sebagai regulator, Pemerintah hanya bertugas menerbitkan berbagai aturan, melaksanakan sertifikasi dan pengawasan guna menjamin terselenggaranya transportasi udara yang memenuhi standar keselamatan penerbangan. Pemerintah telah mempunyai Program Nasional Keamanan Penerbangan Sipil (National Civil Aviation Security Programme) yang bertujuan untuk keamanan dan keselamatan penerbangan, keteraturan dan keberlanjutan penerbangan sipil di Indonesia dengan memberikan perlindungan terhadap penumpang, awak pesawat udara, pesawat udara, para petugas di darat dan masyarakat, dan instalasi di kawasan bandar udara dari tindakan melawan hukum. Pemerintah memandang perlunya paradigma baru bahwa keselamatan penerbangan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Perusahaan Penerbangan dan Masyarakat pengguna jasa. Pemerintah telah memberlakukan Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System/ SMS) di bidang penerbangan. Sistem Manajemen Keselamatan (SMS) adalah suatu sistem monitoring yang berupa tim atau organisasi di dalam suatu perusahaan penerbangan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang memonitor kinerja keselamatan dari perawatan dan pengoperasian serta memprediksi suatu bahaya, menganalisa resiko dan melakukan tindakan pengurangan resiko tersebut dengan membahas perihal keselamatan secara berkala yang dipimpin oleh Presiden Direktur Perusahaan Penerbangan sebagai pemegang komitmen safety. Sistem mengidentifikasi bahaya, menganalisa resiko dan tindaklanjut mengurangi resiko, kewajiban melakukan evaluasi keselamatan secara berkala, indikator keselamatan, internal evaluasi, emergency response plan yang dituangkan dalam safety manual airline. Perusahaan penerbangan menyiapkan safety manual sesuai dengan persyaratan CASR dan dilaksanakan secara konsisten serta menentukan komitmen keselamatan (safety) kepada Pemerintah dengan menetapkan safety target yang dapat diterima (acceptable safety).
Prosedur Pemeriksaan Keamanan Di Bandara :
2.2. Prosedur Keamanan Penerbangan Sipil Aturan - aturan pengamanan penerbangan sipil ICAO Annex 17 The Safeguarding of Civil Aviation Againts Acts of Unlawful Interference. ICAO Document 8973 tentang Instruction Manual of The Safeguarding of Civil Aviation Againts Acts of Unlawful Interference. ICAO Annex 18 The Safe Transport of Dangerous Goods by Air. ICAO Document 9284 tentang Technical Instruction of The Safe Transport of Dangerous Goods by Air.
Undang - Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2001 T entang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan. Keputusan Menteri Perhubungan No. 14 Tahun 1989 Tentang Penertiban penumpang, barang dan kargo yang diangkut pesawat udara sipil. Keputusan Menteri Perhubungan No. 73 Tahun 1996 Tentang Pengamanan Penerbangan Sipil. Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara No. SKEP/40/II/1995 Tentang Petunjuk Pelaksanaan KM No. 14 Tahun 1989. Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara No. SKEP/12/I/1995 Tentang Surat Tanda Kecakapan Operator Peralatan Sekuriti dan Petugas Pemeriksa Penumpang dan Barang. Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara No. SKEP/275/XII/1998 Tentang Pengangkutan bahan dan / atau barang berbahaya dengan pesawat udara. Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara No. SKEP/293/XI/ Tentang Sertifikat Kecakapan Petugas Penanganan pengangkutan bahan dan / atau barang berbahaya dengan pesawat udara. Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara No. SKEP/100/VII/2003 Tentang Petunjuk teknis penanganan penumpang pesawat udara sipil yang membawa sensata api beserta peluru dan tata cara pengamanan pengawalan tahanan dalam penerbangan sipil. Keputusan Menteri Perhubungan No. 54 Tahun 2004 Tentang Program Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil. Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara No. SKEP/252/XII/2005 Tentang Program Nasional Pendidikan dan Pelatihan Pengamanan Penerbangan Sipil. Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara No. SKEP/253/XII/2005 Tentang Evaluasi Efektifitas Program Nasional Pengamanan Penerbangan Sipil (Quality Control).
Setiap orang, barang, kendaraan yang memasuki sisi udara, wajib melalui pemeriksan keamanan (PP 3/2001 Ps.52) Personil pesawat udara, penumpang, bagasi, kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara wajib melalui pemeriksaan keamanan (PP 3/2001 Ps 53 ayat 1) Pemeriksaan keamanan dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu (PP 3/2001 Ps 53 ayat 2) Terhadap bagasi dari penumpang yang batal berangkat dan/ atau bagasi yang tidak bersama pemiliknya, wajib dilakukan pemeriksaan keamanan ulang untuk dapat diangkut dengan pesawat udara (PP 3/2001 Ps. 55) Kargo dan pos yang belum dapat diangkut oleh pesawat udara disimpan di tempat khusus yang
disediakan di bandar udara (PP 3/2001 Ps. 56 ayat 1) Tempat penyimpanan kargo dan pos harus aman dari gangguan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan (PP 3/2001 Ps. 56 ayat 2) Kantong diplomatik yang bersegel diplomatik, tidak boleh dibuka (PP 3/2001 Ps. 57 ayat 1) Pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP 3/2001 Ps.57 ayat 3) Dalam hal terdapat dugaan yang kuat kantong diplomatik dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan, perusahaan angkutan udara dapat menolak untuk mengangkut kantong diplomatik (PP 3/2001 Ps. 57 ayat 2) Bahan dan/atau barang berbahaya yang akan diangkut dengan pesawat udara wajib memenuhi ketentuan pengangkutan bahan dan/ atau barang berbahaya (PP 3/2001 Ps.58 ayat 1) Perusahaan angkutan udara wajib memberitahukan kepada Kapten Penerbang bilamana terdapat bahan dan/ atau barang berbahaya yang diangkut dengan pesawat udara (PP 3/2001 Ps. 58 ayat 2) Bahan dan/ atau barang berbahaya yang belum dapat diangkut, disimpan pada tempat penyimpanan yang disediakan khusus untuk penyimpanan barang berbahaya (PP 3/2001 Ps. 58 ayat 3) Apabila pada waktu penempatan di pesawat udara terjadi kerusakan pada kemasan, label atau marka, maka bahan dan/ atau barang berbahaya dimaksud harus diturunkan dari pesawat udara (PP 3/2001 Ps. 58 ayat 4) Agen pengangkut yang menangani bahan dan/ atau barang berbahaya yang akan diangkut dengan pesawat udara harus mendapatkan pengesahan dari perusahaan angkutan udara (PP 3/ 2001 Ps. 59 ayat 1) Agen pengangkut, harus melakukan pemeriksaan, pengemasan, pelabelan dan penyimpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PP 30/2001 Ps. 59 ayat 3) Penumpang pesawat udara yang membawa senjata wajib melaporkan dan menyerahkannya kepada perusahaan angkutan udara (PP 3/2001 Ps.60 ayat 1) Senjata yang diterima oleh perusahaan angkutan udara untuk diangkut, disimpan pada tempat tertentu di pesawat udara yang tidak dapat dijangkau oleh penumpang pesawat udara (PP 3/2001 Ps.60 ayat 2) Pemilik senjata diberi tanda terima sebagai tanda bukti penerimaan senjata oleh perusahaan angkutan udara (PP 3/2001 Ps.60 ayat 3) Perusahaan angkutan udara bertanggung jawab atas keamanan senjata yang diterima sampai dengan diserahkan kembali kepada pemiliknya di bandar udara tujuan (PP 3/2001 Ps.60 ayat 3)
Penyelenggara bandar udara atau perusahaan angkutan udara wajib melaporkan kepada Kepolisian dalam hal mengetahui adanya barang tidak dikenal yang patut diduga dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan (PP 3/2001 Ps.61 ayat 1)
2.3. Aspek-Aspek yang Mempengaruhi dalam Keselamatan Transportasi Udara 1. Pengawasan Pemerintah Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai regulator yakni pihak yang mengeluarkan regulasi penting khususnya mengenai transportasi udara. Dalam hal pengoperasian pesawat terbang komersial, setiap maskapai penerbangan harus terlebih dahulu memiliki AOC ( Aircraft Operating Certificate atau Sertifikasi Pengoperasian Pesawat) dan setiap organisasi perawatan pesawat terbang (lazim disebut juga Maintenance, Repair and Overhaul Station/MRO) wajib memiliki sertifikat AMO ( Approved Maintenance Organization) yang diterbitkan oleh Ditjen Hubud. Kewajiban Ditjen Hubud terhadap para pemegang AOC dan AMO adalah membina, mengawasi, menyupervisi, dan mengendalikan para operator/airlines dan MRO. Ditjen Hubud juga bertanggung jawab dalam penerbitan licence bagi para personel seperti pilot dan mekanik, juga penerbitan otorisasi bagi dispatcher (mekanik atau pilot yang berhak mengizinkan pesawat untuk terbang) dan penerbitan Certificate of Airworthiness (CoA, sertifikat kelaikan terbang) bagi pesawat terbang yang akan beroperasi. Semua pesawat terbang yang masuk dan dioperasikan oleh maskapai penerbangan Indonesia harus melalui izin dan verifikasi Ditjen Hubud untuk memperoleh CoA, tidak terkecuali bila pesawat tersebut bukan pesawat baru. 2. Memperketat Keselamatan Departemen Perhubungan akan membatasi usia pesawat udara jet yang boleh dioperasionalkan pertama kali oleh maskapai penerbangan nasional yakni maksimal 10 tahun dan 70.000 pendaratan. Untuk menghindari adanya bias tanggung jawab apabila terjadi sesuatu, seyogianya, maskapai penerbangan tidak melakukan perawatan pesawat sendiri kecuali daily maintenance. sebaiknya menggunakan jasa MRO seperti Garuda Maintenance Facility (GMF), Merpati Maintenance Facility (MMF), dan fasilitas serupa lainnya.
Perawatan pesawat yang tepat untuk menjaga keselamatan penerbangan memang mungkin berharga mahal, tetapi akan lebih mahal lagi apabila terjadi kecelakaan. Dengan adanya korban jiwa, aset pesawat yang hilang, santunan yang harus dibayar, kemungkinan dituntut di pengadilan, reputasi perusahaan yang rusak, bahkan kredibilitas pemerintah pun mungkin akan turun.
3. Peremajaan Pesawat Untuk kebanyakan maskapai penerbangan, jawaban dari pertanyaan kapan pesawat terbang sudah dianggap tua adalah cukup sederhana, bila umur (useful life) keekonomian pesawat tersebut sudah berakhir. Namun, sebuah pesawat terbang yang sudah dianggap tua oleh suatu negara, misalnya, mungkin masih dianggap cukup muda oleh negara lain. Umur pesawat terbang tidak hanya ditentukan dari berapa tahun sejak awal terbang, tetapi juga berapa banyak flight cycle (take off/landing atau lepas landas dan mendarat) yang pernah dilakukannya. 4. Penentuan Batas Tarif Pesawat Pemerintah berupaya membalikkan keadaan dengan menaikkan tarif referensi. Tarif referensi merupakan alat agar maskapai penerbangan tidak melanggar komponen keamanan terbang. Faktor-faktor penghitung yang masuk dalam tarif referensi itu antara lain mencakup asuransi, biaya perawatan pesawat, manajemen, tingkat keterisian penumpang 75 %, asumsi harga avtur Rp 4.600 dan pajak pertambahan nilai (PPN).
Penentuan tarif angkutan udara telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 tahun 2002 tentang mekanisme penetapan dan formulasi perhitungan tarif penumpang angkutan udara niaga . Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per penumpang kilometer;. Tarif jarak adalah besaran tarif per rute penerbangan per satu kalo penerbangan, untuk setiap penumpangyang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak serta dengan memperhatikan faktor daya beli. Tarif normal (normal fee) adalah tarif jarak tertinggu yang diijinkan diberlakukan oleh perusahaan angkutan udara dan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Tarif batas adalah tarif jarak tertinggi/ maksimum yang diijinkan diberlakukan oleh perusahaan angkutan udara dan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Besaran tarif dasar dan tarif jarak diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri untuk ditetapkan setelah dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan: Asosiasi perusahaan angkutan udara; Perusahaan angkutan udara Pengguna jasa angkutan udara Besaran tarif dasar dan tarif jarak disampaikan oleh Direktur Jenderal sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan: Perhitungan biaya operasi pesawat udara Justifikasi penyesuaian tarif dasar dan atau tarif jarak Hasil bahasan dengan masyarakat transportasi udara Menteri menetapkan besaran tarif dasar dan atau tarif jarak sebagaimana diusulkan Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial dan politik. Tarif dasar di peroleh dari hasil perhitungan biaya pokok rata-rata ditambah
keuntungan. Biaya pokok dimaksud terdiri dari komponen biaya, yaitu: Biaya langsung, terdiri dari biaya tetap dan biaya variable; Biaya tidak langsung terdiri dari biaya organisasi dan biaya pemasaran.
5.
Sanksi Hukum Yang Tegas Kepada Maskapai Yang Tidak Menerapkan Keselamatan Layak Maskapai yang mengabaikan keselamatan perlu mendapat sanksi yang tegas dengan landasan hukum yang kuat. Seringkali pelanggaran yang terjadi kurang diperhatikan. Pemerintah bertindak setelah terjadi kecelakaan. Sanksi yang dapat diberikan sangat bervariasi tergantung tingkat kesalahannya. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, penundaan izin, atau bahkan mencabut izin usaha maskapai penerbangan. Diharapkan dengan adanya sanksi tegas tersebut dapat menimbulkan efek jera kepada maskapai penerbangan sehingga lebih memperhatikan semua aspek yang harus dipenuhi khususnya keamanan dan keselamatan.
2.4. Alat dan Prosedur yang Digunakan untuk Menjaga Keselamatan pada Saat Penerbangan 1. Sabuk Pengaman atau Safety Belt Di sini para penumpang diharapkan dapat mengenakan, mengunci, dan membuka sabuk pengaman dengan baik dan benar. Terdapat dua macam sabuk pengaman, satu untuk orang tua dan anak-anak, dan untuk bayi. Demi keselamatan, diharapkan untuk selalu mengenakan sabuk pengaman sewaktu duduk dan sewaktu lampu tanda kenakan sabuk pengaman dinyalakan. 2. Masker Oksigen atau Oxygen Mask Disini akan diinformasikan jika tekanan di dalam kabin atau cabin altitude lebih dari batasan yang telah ditentukan maka masker oksigen akan keluar secara otomatis dari atas tempat duduk anda. Apa yang perlu anda segera lakukan adalah menarik masker oksigen tersebut secepatnya dan langsung memakainya terlebih dahulu sebelum memakaikannya kepada orang lain (bisa bayi, teman, keluarga, dan lainnya). Setelah memasang masker oksigen, langkah selanjutnya pastikan sabuk pengaman anda telah terpasang dengan baik, langkah terakhir adalah bernafas seperti biasa. Tambahan: masker oksigen juga akan keluar secara otomatis jika terjadi dekompresi atau decompression yaitu kehilangan tekanan udara secara tiba-tiba. 3. Baju Pelampung atau Life Vest Di sini akan diinformasikan di mana lokasi baju pelampung anda, biasanya terletak di bawah tempat duduk anda dan mudah diambil, bagaimana cara menggunakan dan mengikatnya, dan bagaimana cara mengembungkannya
Baju pelampung pada bayi mungkin akan sedikit berbeda cara penggunaannya dikarenakan ukuran bayi juga, tetapi fitur yang ada akan tetap sama dengan baju pelampung pada orang dewasa. Kartu Keselamatan atau Safety Information Card or Safety Leaflet Kartu keselamatan terletak di kantung kursi di hadapan anda dan dapat membantu dalam pemahaman bilamana memerlukan tambahan informasi atau ada yang terlewatkan pada saat demo sedang berlangsung. Kartu ini juga bisa membuat anda ingat dengan demo yang sudah diberikan sebelumnya.
Personel Bandar Udara, yaitu personel yang terkait dengan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas Bandar Udara. Ketiga personel tersebut harus memiliki lisensi yang sah dan sertifikasi yang masih berlaku.
4.
5. Jalur Pintu Evakuasi, dan Rakit Keselamatan Di sini akan diinformasikan bagaimana cara keluar dari pesawat, pintu mana saja yang dapat digunakan, lokasi rakit keselamatan, dan juga bagaimana jika terdapat asap di dalam kabin, yaitu dengan membungkuk dan mengikuti lampu yang ada di lantai yang mengarah keluar dari pesawat. 6.
Tempat meletakkan barang bawaann Meletakkan barang bawaan di ruang penyimpanan di atas atau di bawah tempat duduk di hadapan anda, jika sewaktu-waktu terjadi evakuasi maka barang bawaan anda tidak akan menghalangi jalur evakuasi. Menegakkan sandaran kursi saat lepas landas dan sesaat sebelum mendarat. Mengapa? Tindakan ini dapat dilihat dari beberapa fase. Pada saat lepas landas dan akan mendarat, jika posisi kursi telalu miring maka kemungkinan kita akan terlepas dari kursi kita sendiri bukanlah tidak mungkin. Pada saat terjadinya evakuasi, maka kursi yang miring dapat memperlambat dalam proses. Melipat meja yang terbuka pada saat lepas landas, mendarat, dan jika tidak digunakan pada saat penerbangan. Menurunkan sandaran tangan. Mengapa? Sandaran tangan sangat membantu pada saat terjadi goncangan yang secara tiba-tiba dan bersifat keras. Seperti turbulensi atau Membuka penutup jendela pada saat lepas landas dan mendarat. Menon-aktifkan alat-alat elektronik seperti MP3, laptop, CD, handphone,dan lain-lainnya dikarenakan akan memancarkan sinyal yang dapat mengganggu alat-alat navigasi di dalam kokpit.
2.5. Titik – Titik Rawan Dari Pengoperasian
Penerbangan 1. Air crew Semua crew yang bekerja di dalam suatu penerbangan harus mempunyai surat ijin atau lisensi keahlian, tujuannya agar dia mengetahui barang atau hal apa saja yang harus di lakukan agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan. 2. Gate check Tidak semua orang dapat masuk ke dalam bandara atau terminal, karena Setiap orang yang masuk harus ada boarding pass 3. Catering Didalam pengiriman catering ke dalam pesawat juga merupakan cela dimana terdapat terjadinya kriminal, bisa saja catering yang di berikan kepada penumpang di beri obat yang membuat penumpang sakit bahkan meningal. 4. Cargo and mail Kiriman yang akan di muat kedalam cargo bisa saja berisi bahan berbahaya yang menyebabkan ledakan yang cukup besar. 5. Refueling Merupakan titik rawan yang dapat terjadi kri minal, karena di dalam pengisian fuel bisa saja ada celah atau orang yang tidak bertanggung jawab memasukan berupa zat atau cairan yang dapat meledakan pesawat. 6. Checked baggage Bagasi yang disimpan di dalam kargo, bisa saja berisi bahan-bahan berbahaya. Yang dapat menyebabkan kerusakan kepada cargo lainnya. 7. Ground staff Ground staff yang bekerja di lapangan, antara lain cargo, teknik baik penumpang maupun staff harus juga di waspadai atau dicegah dengan suatu alat ex-ray, WTMD( walk through metal detector ), dan HHMD ( hand held metal detector ) 8. Passenger and carry on baggage Penumpang, awak pesawat udara dan bagasi harus diperiksa sebelum memasuki daerah steril dan sisi udara Penumpang harus melapor pada Perusahaan angkutan udara Nama dalam tiket harus sama dengan identitas penumpang Penumpang transit dan transfer dilakukan pemeriksaan Kabandara atau Adbandara dapat melakukan pemeriksaan di dalam pesawat udara Batas waktu check-in 30 menit sebelum jadwal keberangkatan Daerah check-in merupakan daerah terbatas yang harus dijaga petugas
7.
Personel Penerbangan yang terkait dengan keselamatan : Personel Pesawat Udara, yaitu personel yang terkait dengan pengoperasian pesawat udara. Personel Navigasi Penerbangan, yaitu personel yang terkait dengan pelaksanaan pengoperasian ndan pemeliharaan fasilitas Navigasi Penerbangan.
Jalur yang menghubungkan daerah chek-in dengan sisi udara harus dilengkapi pintundan dikunci saat tidak dipergunakan : Pintu lalu lintas petugas harus dijaga petugas sekuriti dan dikunci apabila tidak dipergunakan Petugas lain turut mengawasi dibawah koordinasi petugas sekuriti bandara Perusahaan angkutan udara dapat menolak mengangkut penumpang yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan harus diperiksa sebelum Bagasi diserahkan di tempat check-in (KM 14/1989 Ps. 3) Bagasi harus dilengkapi identitas pemilik(KM14/1989 Ps.4) Bagasi yang ditolak dengan alasan keamanan penerbangan tidak dibenarkan untuk diangkut(KM 14/1989 Ps.5) Senjata api, senjata tajam serta b enda lain yang dapat dipakai sebagai alat untuk mengancam atau memaksakan kehendak dilarang dimasukkan atau ditempatkan di dalam kabin pesawat udara (KM14 Ps. 6) Kargo dan kiriman pos harus diperiksa sebelum dimasukkan ke gudang atau pesawat udara (KM 14/1989 Ps.7) Pemeriksaan pos perlu memperhatikan kelancaran pengirimannya (KM 14/1989 Ps. 7 ayat 2 Pemeriksaan pengangkutan barang barang berbahaya harus memperhatikan ketentuan yang berlaku (KM 14/1989 Ps.8) 9. Airport service personels
Contohnya petugas cleaning service yang berada di airport dapat di curigakan, dan harus dilakukan pemeriksaan kepada semua airport service personels mengantisipasi ada yang teroris yang menyamar menjadi cleaning service yang dapat menyebabkan keadaan sekitar berbahaya. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Udara Nomor : SKEP / 100 / XI / 1985 tentang Peraturan Tata Tertib Bandar Udara, siapapun dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan keselamatan penerbangan di Bandar Udara, yang berupa:
Permainan layang – layang. Perjudian dalam bentuk apapun. Perbuatan tidak susila. Mabuk atau pemakaian bahan narkotika. Gangguan dalam bentuk apapun termasuk jual beli tiket secara tidak sah / liar ( calo ). Penggembalaan ternak. Berjalan atau melintasi Bandar Udara selain dijalan, jalur atau bagian jalur lalu lintas yang telah ditentukan.
BAB 3. PENUTUP 3.1. Kesimpulan
Keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Sangatlah penting kesadaran masyarakat untuk turut mendukung dan mematuhi aturan-aturan yang dibuat pemerintah tentang kebijakan keselamatan dan keamanan di transportasi udara. 3.2. Saran
Keselamatan dan keamanan penerbangan (di Indonesia) merupakan tanggung jawab semua unsur, baik regulator, opertaor, pabrikan, pengguna dan kegiatan lain yang berkaitan dengan transportasi penerbangan tersebut. Namun demikian keberadaan tanggung jawab yang sifatnya konseptual tersebut perlu diwujudkan, salah satu caranya adalah dengan adanya kebijakan-kebijakan dalam bentuk peraturan peraturan oleh pemerintah dan instansi-instansinya di bidang transportasi, khususnya transportasi udara atau penerbangan. DAFTAR PUSTAKA
Djarab, Hendarmin. dkk. 1998. Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI . Bandung : Angkasa Konvensi Chicago 1944 (Convention on International Civil Aviation) Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R Agoes.2003. Pengantar Hukum Internsional. Bandung : Alumni Martono, K. 2009. Hukum Penerbangan Berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009 Bandung : Mandar Maju Martono, K. dan Usman Melayu. 1996. Perjanjian Angkutan Udara di Indonesia. Bandung : Mandar Maju Budi Setiawan, Edi, 2007, Mencermati Kelaikan Terbang Pesawat Tua www.pikiranrakyat.co.id, diakses 1 Maret 2007. Angkasa,2004. Penerbangan Nasional:Perketat Keselamatan, Jadikan Kompetitif. Gramedia.Jakarta Tamin, Ofyar, 2000, Perencanaan dan Pemodelan Transportasi, Penerbit ITB, Bandung. www.sinarharapan.co.id, Menyelamatkan Tranportasi Udara, diakses 1 Maret 2007.
