Kerangka Kerja - Komite Etik

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Rumah sakit merupakan mata rantai di dalam Sistem Kesehatan Nasional di dalam memberikan pelayanan di dalam bidang

promatif, preventif, kuratif, kuratif dan

rehabilitatif. Kemajuan dibidang teknologi modern, alam bidang kesehatan akan mempengaruhi perilaku rumah sakit di dalam memberikan pelayananannya. Lain daripada itu jenis dan bentuk sifat rumah sakit sangat homogen sesuai dengan sejarah dan perkembangan rumah sakit di Indonesia. Sedangkan petugas yang memberikan pelayanan di rumah sakit juga sangat heterogen, baik kualitas maupun jenis ragam untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal diperlukan adanya rasa kebersamaan dari seluruh petugas di rumah sakit maupun antara rumah sakit itu sendiri. Seiring dengan kemajuan zaman, serta kemudahan dalam akses informasi, era globalisasi atau kemajuan membuat akses informasi tanpa batas, serta peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat masyarakat semakin kritis. Disisi lain menyebabkan timbulnya berbagai masalah etik. Selain itu perubahan gaya hidup, budaya dan tata nilai masyarakat, membuat masyarakat semakin peka menyikapi berbagai persoalan, termasuk memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan oleh medis, paramedis, dan non medis. Perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan masyarakat yang optimal, membuat perkembangan ini juga diikuti oleh ilmu hukum di bidang kesehatan, sehingga secara bersamaan petugas kesehatan menghadapi masalah hukum terkait dengan aktifitas, perilaku, sikap dan kemampuannya dalam menjalankan profesi kesehatan. Ketika masyarakat merasa ketidakpuasan terhadap pelayanan atau apabila medis atau paramedic merugikan pasien tidak menutup kemungkinan dimeja hijaukan bahkan didukung semakin tinggi peran medis baik media masa maupun elektronik dalam menyerap berbagai masalah yang timbul. Dalam

pelayanan,

perlu didukung

pemahaman mengenai etik profesi dan hukum kesehatan, dasar kewenangan dan aspek legal dalam pelayanan kesehatan. Untuk itu dibutuhkan suatu pedoman yang komprehensif dan integratif untuk mendukung sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh medis, paramedis, dan non medis di Rumah Sakit Pertamina Jaya. 1

B. TUJUAN a. Tujuan Umum Tujuan penyusunan kerangka kerja, pengolahan etika rumah sakit ini agar terciptanya rumah sakit memiliki tanggung jawab etik dan hukum terhadap pasien dan masyarakat serta pimpinan rumah sakit memahami tanggung jawab dalam melaksanakan dan melakukan bisnis dan asuhan klinis di rumah sakit. b. Tujuan Khusus 1. Tercapainya perilaku yang terpuji didalam memberikan pelayanan kepada

pasien

atau

keluarganya

dengan

tingkat

atau

mutu

profesionalisme yang tinggi 2. Tercapainya peningkatan tanggung jawab professional pada dasarnya mengandung 2 unsur pengertian yang saling berkaitan, yaitu tanggung jawab dalam unsur etika dan tanggung jawab dalam unsur kemampuan profesi 3. Terlaksananya prosedur penanganan penyelesaian konfrontasi etik dalam pelayanan medis dan non medis di Rumah Sakit Pertamina Jaya 4. Terlaksananya tanggung jawab etik dan hukum terhadap pasien dan masyarakat 5. Terlaksananya

pembinaan

dan

pengendalian

penanganan

penyelesaian konfrontasi etik dalam pelayanan medis dan non medis di Rumah Sakit Pertamina Jaya. 6. Terwujudnya koordinasi penanganan penyelesaian konfrontasi etik dalam pelayanan medis dan non medis di Rumah Sakit Pertamina Jaya.

C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup dari kerangka kerja ini mencakup pelaksanaan Etik Rumah Sakit mencakup : 1. 2. 3. 4. 5.

Penanganan masalah etika rumah sakit Penanganan pelanggaran etika profesi medis Penanganan pelanggaran etika profesi keperawatan Penanganan pelanggaran etika profesi kesehatan lain Etika promosi rumah sakit 2

6. Etika dan tata laku bisnis D. DASAR HUKUM Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan kerangka kerja pegelolaan etika Rumah Sakit di RSPJ adalah sebagai berikut. 1. Undang-undang RI Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-undang RI Nomor: 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; 3. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 4. 5. 6. 7.

Informasi Publik; Undang-undang RI Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang RI Nomor: 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Peraturan Pemerintah RI Nomor: 10 Tahun 1996 tentang Wajib Simpan

Rahasia Kedokteran; 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1333/MENKES/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit 10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis 11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran 13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1787/MENKES/PER/XII/2010 tentang Iklan dan Publikasi Layanan Kesehatan 14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1691/MENKES/PER/VIII/2001 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit 15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 2166/MENKES/PER/X/2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementrian Kesehatan 16. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia RI No: 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi 17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1333/MENKES/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit 18. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medis Departemen Kesehatan RI No: YM.02.04.3.5.2504 tanggal 10 Juni 1997 tentang Pedoman dan Kewajiban Pasien Dokter dan Rumah Sakit 19. Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI) Tahun 2000 20. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2002 21. Kode Kedokteran gigi Indonesia Tahun 2008 22. Kode Etik Keperawatan Indonesia Tahun 2008 23. Kode Etik Farmasi Indonesia Tahun 2009 3

24. Kode Etik Kebidanan Indonesia Tahun 2010 25. Kode Etik Laboratorium Kesehatan Indonesia Tahun 2011

BAB II KETENTUAN UMUM A. PENGERTIAN Di dalam kerangka kerja pengelolaan etika rumah sakit, yang dimaksud dengan : 1. Etika adalah adat, kebiasaan dan perilaku seseorang 2. Etika rumah sakit adalah etika umum yang diterapkan pada (pengorganisasian) rumah sakit 3. Rumah Sakit Pertamina Jaya yaitu salah satu rumah sakit milik PT. PERTAMEDIKA yang memberikan layanan kesehatan semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar sampai dengan sub spesialistik

4

BAB III KERANGKA KERJA PENGELOLAAN ETIK RUMAH SAKIT

Kelalaian dalam bidang perumahsakitan bisa menyangkut rumah sakitnya sebagai suatu organisasi (yang diwakili oleh direktur) jika menyangkut bidang-bidang yang berkaitan dengan policy dan manajemen. Di dalam lingkup tanggung jawab rumah sakit termasuk juga tindakan dari para karyawan (dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi) bias sampai bias menimbulkan kerugian kepada pasien. Rumah sakit sebagai institusi juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap pemberian pelayanan yang baik kepada para pasiennya. A. PENANGANAN MASALAH ETIK RUMAH SAKIT 1. Informasi keluhan, pengaduan atau complain dapat diterima oleh direksi, humas, dan komite etik dari : - Media massa - Kotak saran - Keluhan pasien - Laporan staf - Telepon pengaduan - Somasi pasien/ kuasa hukum - Tokoh masyarakat - LSM 2. Satuan kerja yang menerima keluhan atau complain melakukan hal-hal : - Mencacat dan mengkaji informasi : a. Identitas b. Kondisi pasien c. Peristiwa atau kejadian d. Tuntutan pasien 5

-

Menanggapi keluhan : a. Mengucapkan terima kasih dan laporan b. Membuat penjelasan sementara c. Menjamin keluhan akan ditindaklanjuti d. Menenangkan pelapor e. Member tanda terima kasih laporan - Melaporkan kepada direksi adanya keluhan atau complain - Mengisi formulir sesuai keluhan : a. Member pertimbangan b. Meminta pengarahan tindak lanjut dari direksi c. Menindaklanjuti instruksi dari direksi 3. Investigasi kasus - Membahas kebeneran informasi tentang : a. Identitas pasien b. Peristiwa c. Rekam medis - Penataan dokumen a. Dokumen informasi b. Berkas Rekam Medis c. Dokumen persetujuan tindakan medis d. Second opinion e. Resume medis f. Pendapat organisasi profesi g. Juklak, Juknisdan SOP pelayanan - Rapat dengan satuan kerja terkait 4. Analis kasus - Hasil rapat koordinasi menentukan atau memilih kategori kasus : 1) Kasus etika  ditangani oleh KE 2) Kasus administrasi  ditangani bagian SDM 3) Kasus hukum  ditangani oleh KE 4) Kasus gabungan  ditanganin KE - Telaah kasus : a. Kebenaran identitas pasien b. Kebenaran peristiwa c. Barang bukti d. Pertimbangan prosedur tindak lanjut - Penyimpulan kasus posisi ditinjau dari : a. Kewenangan dan kompetensi b. Indikasi dan Kontrak indikasi c. Persetujuan tindakan medis d. Kesesuaian dengan tindakan SOP e. Kerugian/ cidera dan sebab akibatnya f. Hukum dan perundang-undangan - Putusan direksi tentang pilihan penyelesaian kasus litigasi atau non litigasi - Dokumen kasus : a. Seluruh dokumen yang terkait dengan kasus pelayanan medis ditata dan diberikan pengkodean khusus b. Dokumen disimpan oleh Wakil Direktur Pelayanan sampai kasus dianggap selesai 6

c. Bila kasus telah selesai dokumen dikembalikan kepada Bagian Rekam Medis. B. PENANGANAN PELANGGARAN ETIKA PROFESI MEDIS Masalah etika profesi medis dapat berasal dari : 1. Dalam rumah sakit, dimana komite medik menerima permintaan peninjauan penanganan masalah etika profesi medis dari direktur atau dari ketua SMF 2. Luar rumah sakit dimana masalah disampaikan langsung dari pasien atau masyarakat berusaha surat complain, dll kepada direktur, kemudian direktur akan meminta komite medik untuk menangani masalah tersebut. 3. Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi melakukan investigasi terhadap laporan pelanggaran etika profesi medik, bila perlu dengan komite medik 4. Rekomendasi dari komite medik disampaikan ke Direktur dan tembusannya disampaikan ke Komite Medik. 5. Bilamana berkaitan dengan aspek medikolegal, maka komite medik berkoordinasi dengan rumah sakit dan komite etik RS. C. PENANGANAN PELANGGARAN ETIK PROFESI KEPERAWATAN 1. Setiap pelanggaran etika profesi keperawatan yang dilakukan oleh staf keperawatan kepada pasien, keluarga atau rekan kerja segera dilaporkan melalui coordinator ruangan/ Ka. Unit/ Supervisor. 2. Dalam waktu 24 jam kronologis kejadian harus disampaikan kepada coordinator ruangan/ Ka. Unit/ Supervisor dan segera mengumpulkan data untuk kelengkapan laporan. 3. Melakukan koordinasi dengan Komite Keperawatan untuk menelaahan terhadap pelanggaran etika profesi keperawatan 4. Penyelesaian masalah pelanggaran etika berdasarkan buku Pedoman Etika Profesi Keperawatan 5. Pembinaan atau bimbingan oleh coordinator ruangan/ Ka. Unit/ Supervisor sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan yaitu pelanggaran ringan, pelaggaran sedang, dan pelanggaran berat 6. Pelaksanaan evaluasi selama 3 bulan D. PENANGANAN PELANGGARAN ETIKA PROFESI KESEHATAN LAIN 1. Pelanggaran etika profesi bisa dilaporkan oleh pasien atau keluarga pasien atau rekan se profesi atau profesi lain, dapat disampaikan melalui complain kepada humas atau langsung disampaikan kepada penanggungjawab etika profesi 2. Penanggung jawab etika profesi membuat laporan dan disampaikan kepada komite etik RS untuk dilakukan penelaahan atau investigasi 7

3. Dalam penyelesaian dugaan pelanggaran etika profesi bila perlu meminta pendapat profesi tersebut atau perkumpulan atau ikatan profesi terkait. 4. Rekomendasi yang dibuat disampaikan ke direktur oleh komite etik E. ETIKA PEMASARAN/ PROMOSI RUMAH SAKIT 1. Pengiklanan Menyadari cermat baiknya media cetak dan elektronik sebagai sarana untuk pendidikan masyarakat, dan sebagai peranan untuk pemberian informasi kepada masyarakat secara bertanggungjawab, tetapi harus dihargai bahwa rumah sakit mempunyai tanggung jawab yang besar kepada pasien dan terhadap golongan professional yang terwakili dalam rumah sakit dan mempunyai etika professional perlu dihormati. Informasi yang berhubungan dengan pasien kecuali yang disahkan oleh perundang-undangan dilarang diberikan kepada pihak ketiga tanpa izin dan persetujuan dari pasien/ keluarganya dari dokter yang merawatnya. Informasi untuk penelitian dan proyek ilmiah dilarang diumumkan kepada masyarakat tanpa persetujuan dari pasien yang bersangkutan dan dilarang diumumkan dengan cara yang bertentangan dengan etika dari golongan yang bersangkutan. Informasi yang berhubungan dengan kegiatan rumah sakit dilarang ditunjukkan untuk menunjukkan keunggulan komparatif terhadap rumah sakit lain atau keunggulan dan murni tanpa melebih-lebihkan dan membesar-besarkan kenyataan tanpa pernyataan yang kurang lengkap, menyesatkan atau salah. 2. Promosi pemasaran Rumah sakit dalam promosi pemasaran harus bersifat informatif, tidak komparatif, berpijak pada dasar yang nyata, tidak berlebihan dan berdasarkan kode etik rumah sakit Indonesia. Dalam pelayanan kesehatan konsep “pemasaran” (marketing) nampaknya lebih berkonotasi negative daripada positif karena membangkitkan ke arah promosi periklanan dan penjualan (sales) padahal inti pemasaran adalah komunikasi. Dengan demikian, promosi sebagai alat pemasaran rumah sakit secara umum harus bersifat formatif, edukatif, preskriptif, dan preparative bagi khalayak ramai umumnya dan pasien khususnya. Informatif

: Memberikan pengetahuan mengenai hal ihwal yang ada relevansinya dengan berbagai pelayanan dan program rumah

Edukatif

sakit yang efektif bagi pasien atau konsumen. : Memperluas cakrawal khalayak ramai tentang berbagai fungsi dan program rumah sakit, penyelenggaraan kepada

8

upaya kesehatan mengikuti perbekalan kesehatan di rumah Preskriptif

sakit yang bersangkutan : Pemberian petunjuk petunjuk kepada khalayak ramai umumnya dan pasien khususnya tentang peran pencari

Preparatif

pelayanan kesehatan dalam proses diagnosis dan terapi : Membantu pasien/keluarga pasien dalam proses pengambilan keputusan

Dalam tantangan strategis munculnya era globalisasi yang ditandi oleh persaingan bebas, perkembangan teknologi, tranportasi dan telekomunikasi informasi yang mengarah kepada terbentuknya dunia tanpa batas.

Dalam melakukan promosi pemasaran rumah sakit diperlukan strategi promosi layanan kesehatan agar pelaksanaannya tidak keluar dari tata cara berkompetisi yang sehat sehingga menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat khususnya bagi pengguna layanan kesehatan, maka perlu memperhatikan beberapa aspek berikut : a. Promosi yang dilakukan harus tetap memiliki tanggung jawab social - Layanan yang ditawarkan harus professional dan bermutu. Setiap institusi atau pelayanan kesehatan harus selalu mengacu pada etika profesi dan etika rumah sakit, serta harus bekerja sesuai dengan pedoman dan standar -

pelayanan yang ada. Tarif layanan yang ditawarkan harus terjangkau oleh masyarakat termasuk

-

oleh anggota masyarakat berpenghasilan rendah/miskin. Layanan yang ditawarkan harus merata dan ditunjukkan kepada seluruh

-

anggota masyarakat. Layanan yang ditawarkan harus mampu merata memberikan rasa aman dan

nyaman bagi pengguna pelayanan b. Proses pelayanan kesehatan adalah fundamental, yang mengacu kepada : - Falsafah promosi. Setiap institusi atau selaku pelayanan kesehatan harus -

berada pada koridor kompetisi yang sama Misi promosi. Tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pengguna jasa (yang sekaligus akan meningkatkan pendapatan), akan tetapi juga harus sejalan dengan manfaat sosialnya.

9

-

Sistem promosi. bukan hanya menjual, tetapi sekaligus akan meningkatkan pengetahuan anggota masyarakat untuk memilih bentuk layanan kesehatan

yang paling teapat bagi dirinya. c. Asas-asas umum dalam promosi pelayanan Rumah Sakit: - Promosi/iklan harus jujur, bertanggung jawab dan tidak bertentengan dengan -

hukum yang berlaku. promosi/iklan tidak boleh menyinggung perasaan dan merendahkan martabat

-

Negara, agama susila, adat, budaya, suku dan golongan. promosi/iklan harus dijiwai oleh asas persaingan yang sehat.

1) INISIATIF RUMAH SAKIT a) Promosi dilakukan di dalam Rumah Sakit Untuk masyarakat pengunjung Rumah Sakit:  Brosur/leaflet  Buku saku  CCTV  CD  Seminar untuk awam  Poster  Majalah Rumah Sakit  Pameran  Gathering pasien  TV Home Video  Majalah dinding  Radio local Rumah Skit  Lab pemeriksaan gratis (tertentu)  Umbul-umbul  Ceramah/pertemuan  Audio visual  Kemasan produk b) Promosi dilakukan di luar Rumah Sakit:  Media cetak, terbatas pada surat kabar/tabloid majalah, jurnal kesehatan  Radio/TV o Pengumuman tentang seminar o Talkshow  Dokter hanya menyampaikan masalah teknis medis  Fasilitas adan saran Rumah Sakit disampaikan oleh Humas Rumah Sakit petugas yang ditunjuk 10

   

    

 Tidak boleh didampingi oleh perusahaan obat Kegiatan Sosial Telemarketing Website Pameran perdagangan o Audio visual o Leafet o Brosur o Lab gratis o Ceramah o Poster o Spanduk o Tidak melakukan transaksi Press release  peliputan event, press conference Advertorial tanpa menulis nama dokter dan jadwal dokter serta pengalaman Billboard  hanya berupa petunjuk arah Telepon, SMS, Email, Direct Mail hanya relasi pasien dan mantan pasien Lain-lain o Program khusus potong harga, namun tidak dari rumah sakit, misalnya dengan menggunakan credit card bank tertentu biaya lebih o

murah 5% Rumah sakit dapat menjadi sponsor kegiatan jalan sehat dll.

2) PETUNJUK MATERI PROMOSI RUMAH SAKIT a) Yang boleh dilakukan  Bila diminta wawancara untuk coverstory oleh media cetak dapat diberikan

penjelasan

bersifat

informasi

dan

edukasi

tentang

permasalahan pelayanan yang diberikan, sejarah rumah sakit, fasilitas, lokasi dan cara menghubungi rumah sakit tersebut (Alamat, nomer telefon, fax, email, website, dll) dapat disertai foto, foto ruangan, foto   



direktur, foto tampak depan rumah sakit. Khusus leaflet dan brosur penjelasan tentang biaya harus dijelas dan harus disebutkan biaya tersebut mencakup biaya apa saja. Bila kita lebih murah dapat ditulis harga khusus. Dapat menyampaikan kualitas mutu pelayanan yang dicapai, seperti: o Telah mengikuti dan lulus akreditasi o Telah mendapat sertifikat ISO, dll o telah mendapat award dalam pelayanan Khususnya untuk leaflet dan brosur dapat menyebutkan nama dan keahlian dokter serta jam praktek

11

o

Bila ada penjelasan yang lebih mendetail dapat ditulis: untuk keterangan lebih lanjut, anda dapat menghubungi dalam kurung

petugas rumah sakit b) Yang tidak boleh dilakukan:  Membandingkan dengan instruksi lain  Mengatakan kita hanya satu-satunya, yang pertama, terbaik dan ter… 

dan ter… lainnya Membujuk, misalnya: o Diskon o Voucher o 5x berobat gratis 1x

3) PELANGGARAN Dalam pelanggaran pada pelaku usaha/Rumah Sakit yang tercantum pada bab IV pasal 8 pada umumnya telah tercakup pada keputusan KEPKES dan Dir.Jen.Yanmed. dengan berlaku nya undang-undang 8 tahun 1999 tentang perlindungann konsumen, maka pelaksanna ketentuan ini lebih diperkuat, sehingga terasa positif di lapangan. Dalam masalahnya promosi rumah sakit atau dokter, selalu akan terkait dengan etika rumah sakit maupun etika kedokteran. Dilain pihak konsumen atau penderita memang sangat memerlukan informasi yang benar tentang produk jasa layanan kesehatan dilain pihak konsumen atau penderita memang sangat memerlukan informasi yang benar tentang produk layanan kesehatan dan akan dibutuhkan oleh konsumen/ penderita. PERSI sebagai institusi yang menghasilkan produk jasa layanan kesehatan dan akan dibutuhkan oleh konsumen atau penderita, pada dasarnya kegiatan promosi dapat dilaksanakan. sehingga mengacu pada etika yang ada, kebutuhan konsumen dan keterbatasan biaya yang di miliki oleh rumah sakit, kegiatan promosi, iklan dan lain-lain harus memperhatikan:  Promosi/iklan harus murni bersifat informative  promosi/iklan tidak bersifat komparatif artinya membadingkan dengan institusi rumah sakit/ dikter lain dan mengisyaratkan bahwa dirinya lah yang terbaik dan  

yang lain jelek Promosi/iklan harus berpijak pada dasar kebenaran promosi/ iklan tidak berlebihan

Dengan memperhatikan hal tersebut maka kegiatan promosi, iklan dan kegiatan lain dalam rangka memperkenalkan produk rumah sakit/dokter tidak dianggap melanggar etik.

12

Pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku tentang promosi/iklan rumah sakit akan diberikan sanksi etik berupa: 1. Teguran lisan maupun tertulis 2. Informasi kepada masyarakat melewati media massa F. ETIKA DAN TATA LAKU BISNIS Rumah Sakit Pertamina Jaya sebagai sarana pelayanan kesehatan adalah merupakan “unit sosio-ekonomi” dan berkomitmen menjalankan dengan penuh kejujuran dan integritas serta patuh terhadap semua peraturan yang berlaku. 1. Komitemen pada perilaku beretika Perilaku beretika adalah tanggung jhawab setiap orang. Perilaku beretika diharapkan dari semua direktur, karyawan, dan lainnya. - Tanggung jawab manajemen dalam hal etika Semua kepala, kordinator dan pws bertanggung jawab atas tindakan karyawan bawahanya dan bertanggung jawab untuk memastikan dipatuhi nya aturan dan kebijakan rumah sakit lainnya serta hukum yang berlaku, yaitu: a. Memberitahukan karyawan mengenai kebijakan perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan perilaku legal dan etis; b. Memastikan pelaksanaan pelatihan karyawan yang berkesinambungan dan bahwa pelanggaran terhadap aturan-aturan mendapatkan tindakan disipliner yang sesuai; c. Tidak merekrut karyawan dengan kecendrungan melanggar hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku; d. Menyelenggarakan lingkungan kerja dimana diskusi membangun jujur, dan terbuka 2. Melaporkan adanya kecurigaan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran - Pelaporan terhadap pelanggran yaitu sebagai berikut: a. Laporan karyawan  setiap karyawan yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap aturan rumah sakit harus segera melaporkannya b. Kerahasiaan  para penyidik tidak akan mengungkap identitas orang yang melaporkan pelanggaran yang mencurigakan atau identitas mereka yang terlibat yang terlibat dalam penyelidikan tersebut c. Perlindungan terhadap ancama terlapor  dilarang melakukan ancaman dalam bentuk apapun kepada orang yang telah melaporkan pelanggran terhadap aturan-aturan rumah sakit, walaupun ternyata laporan tersebut salah. Setiap karyawan dapat melaporkan pelanggaran tanpa harus takut akan ancaman oleh rekan kerja, penyelia atau pihak lain yang terlibat d. tindakan disipliner terhadap pelanggaran  setiap pelanggaran terhadap aturan-aturan rumah sakit akan dikenakan tindakan disipliner yaitu 13

teguran sampai dengan PHK dan dapat diajukan tuntutan perdata atau pidana. 3. Menjaga dan menghargai hubungan dengan pelanggan Tujuan dalam mencapai layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik, dan hal ini dilakukan dengan cara menghasilkan hubungan kerja sama dan kepercayaan yang langgeng. Memperlakukan pelanggan dengan adil yang jujur dan dengan cara yang memenuhi semua hukum yang berlaku dan sesuai dengan praktek bisnis yang baik. tidak memberi pernyataan yang salah atau menyesatkan mengenai rumah sakit atau karyawan atau pelayannya. dalam menjalankan bisnis rumah sakit dengan menghormati keselamatan mereka yang menggunakan pelayanan dan layanan dirumah sakit. 4. Mematuhi hukum kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan Berkomitmen untuk melindungi lingkungan serta keselamatan karyawan, komunitas, serta masyarakat umum dengan sepenuhnya mematuhi semua hukum yang berlaku dan ters memperbaiki kinerjan dalam hal lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. Rumah sakit bertanggung jawab untuk melindungi dan kesejahteraan serta keselamatan karyawan, masyarakat umum. Kinerja kesehatan, keselamatan, kemanan dan lindungan adalah nilai-nilai inti dari rumah sakit dan akan di kelolah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari bisnis rumah sakit untuk memberikan manfaat kepada karyawan dan pelanggaran. Semua karyawan rumah sakit bertanggung jawab untuk dapat mewujudkan perbaikan yang berkelanjutan dan terukur. - Menjalankan bisnis rumah sakit dengan cara yang melindungi kesehatan umum -

dan di tempat kerja, keselamatan lingkungan dan karyawan Semaksimal mungkin menghilangkan semua kecelakaan dan insiden lingkungan Mematuhi semua hukum dan peraturan lingkungan, kesehatan dan keselamatan. Mengurangi emisi dan limbah serta menggunakan energy dan sumber daya alam secara efisien dan cermat

14

BAB IV PENUTUP Kerangka kerja pengelolaan rumah sakit ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Komite Etika RSPJ dalam menjalankan peran dan fungsinya. Pedoman ini memberikan panduan bagi semua pihak yang berkepentingan pengelolaan etika di RSPJ yang selanjutnya perlu dijabarkan dalam bentuk standar prosedur operational guna kelancaran pelaksaannya. Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada kerangka kerja pengelolaan etika di RSPJ ini maka akan dilakukan penyempurnaan pada penyusunan petunjuk teknis selanjutnya. Kerangka kerja ini digunakan sebagai acuan Komite Etika.

15

RUMAH SAKIT PERTAMINA JAYA Direktur

dr. Duta Liana, MARS

16