Kerangka Acuan Kespro Puskes MTP II

KERANGKA ACUAN KESEHATAN REPRODUKSI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS MARTAPURA 2

A. Pendahuluan Kesehatan

reproduksi

mendapat

perhatian

khusus

secara

global

sejak

dikemukakannya isu tersebut dalam Konferensi Internasional tentang kependudukan dan pembangunan Internasional Conference On Population and Development ( ICPD ) di Cairo, Mesir pada tahun 1994. Hal penting dalam konferensi tersebut adalah disepakatinya perubahan paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan , yaitu dari pendekatan pengendalian populasi dan penurunan fertilitas atau keluarga berencana menjadi pendekatan yang terfokus pada kesehatan reproduksi. Dengan perubahan paradigma tersebut, pengendalian kependudukan menjadi bergeser ke arah yang lebih luas, yang meliputi pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi bagi laki-laki dan perempuan sepanjang siklus hidup, termasuk hak reproduksi , kesetaraan gender , martabat dan pemberdayaan perempuan. ICPD Cairo menekankan bahwa setiap Negara harus berusaha untuk membuat pelayanan kesehatan reproduksi dapat terjangkau oleh semua orang pada umur yang sesuai, melalui system pelayanan kesehatan dasar dalam waktu yang sesingkat – singkatnya sebelum tahun 2015 ( Akses Universal Kesehatan Reproduksi 2015 ). B. Latar Belakang Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani kesepakatan ICPD, menindak lanjuti pertemuan tersebut dengan mengadakan Lokal karya Nasional Kesehatan Reproduksi tahun 1996 dan 2003 di Jakarta. Kesepakatan yang dihasilkan antaranya adalah: untuk dapat memenuhi hak-hak reproduksi setiap individu, maka pelayanan kesehatan reproduksi harus dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh, yaitu dengan mengintregasikan setiap komponen program terkait kesehatan reproduksi dengan menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan gender serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Keterpaduan dalam pelayanan kesehatan reproduksi, merupakan upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi kepada setiap individu pada siklus hidupnya. Menjadi lebih penting lagi karena keterpaduan dalam pelayanan keehatan reproduksi ini akan menghilangkan missoportunity sekaligus lebih menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan. Kesehatan reproduksi telah tercantum di dalam Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 , yaitu pasal 71, yang menyebutkan bahwa kesehatan reproduksi sebagai suatu keadaan sehat secara fisik, mental dan social secara utuh, tidak semata-

semata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan system , fungsi , dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Dengan pengertian tersebut, maka kesehatan reproduksi mempunyai ruang lingkup yang sangat luas yang mencakup keseluruhan siklus hidup manusia mulai sejak lahir sampai lanjut usia.Selanjutnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan berkualitas ditetapkan peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan setiap orang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman , dan dapat di pertanggung jawabkan serta menjamin kesehatan itu dalam usia reproduksi agar mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, serta mengurangi angka kematian ibu. Setelah hampir 20 tahun sejak rekomendasi ICPD yang menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak reproduksi disepakati, namun belum semua individu mendapatkan Akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. Hal ini dapat dilihat dengan masih tingginya angka kematian ibu ( AKI ), tingginya kehamilan usia remaja, rendahnya pemakaian kontrasepsi dan lain sebagainya. Melihat kenyataan tersebut, kunci rekomendasi agenda pasca tahun 2014, bahwa setiap Negara harus melakukan intensifikasi kebijakan politik yang mendorong kesehatan reproduksi dapat diakses semua individu dengan fokus pada agenda ICPD Cairo yang tertunda: 1. Menghargai , melindungi, memenuhi hak seksual dan reproduksi setiap individu melalui pendidikan masyarakat serta penyesuaian kebijakan dan peraturan 2. Pencapaian akses universal terkait dengan pelayanan kesehatan reproduksi, pendidikan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang berkualitas, komprehensif dan terintregasi. 3. Menjamin akses universal dalam pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif bagi kaum muda 4. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menjamin akses universal pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan bagi semua penyintas kekerasan berbasis gender Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang terintregasi kepada setiap individu sesuai usia, sejak tahun 2002 Kementerian Kesehatan telah mengembangkan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu( PKRT ) di pelayanan kesehatan dasar. Sampai tahun 2014 berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi , telah ada sebanyak 2.133 puskesmas PKRT dengan cakupan kabupaten/kota yang memiliki minimal 4 puskesmas PKRT sebesar 237 kabupaten/kota ( 45% ) di seluruh Indonesia ( Data rutin.2013 ) C. Tujuan 1. Tujuan Umum Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan reproduksi terpadu dalam rangka pencapaian nakses universal kesehatan reproduksi. 2. TujuanKhusus

-

Menyediakan acuan pelayanan kesehatan reproduksi terpadu di pelayanan

-

kesehatan dasar dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender Meningkatnya penyelenggaraan kesehatan reproduksi terpadu di tingkat

-

pelayanan kesehatan dasar Meningkatnya capaian indicator pelayanan program dalam lingkup kesehatan

reproduksi D. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan Di Dalam Gedung Pasien yang datang berobat ke Puskesmas Martapura 2 usia 10-19 tahun yang memerlukan konseling mengenai kesehatan reproduksi akan diberikan konseling KRR di poli remaja Di Luar Gedung 1. Penyuluhan KRR 2. Skrening 3. Jejaring remaja Cara Melaksanakan Kegiatan KRR di Dalam Gedung Pasien yang berobat atau yang datang ke Puskesmas Martapura 2 dalam wilayah kerja Puskesmas Martapura 2 diberikan pelayanan kesehatan reproduksi bagi yang membutuhakan. Cara Melaksanakan Kegiatan KRR di Luar Gedung 1. Membentuk TIM Pelaksana Kegiatan. 2. Komunikasi dan koordinasi dengan Linsek maupun Linpro atau pelaksana kegiatan yang meliputi : a. Pembuatan Jadwal kegiatan. b. Sasaran Kegiatan. c. Tempat pelaksanaan kegiatan. 3. Melaksanaan kegiatan berdasarkan TATA NILAI (Kerja keras,kerja cerdas,kerja ikhlas,kerja tuntas,taat azas. E. Sasaran Usia 10-19 tahun baik yang masih sekolah maupun yang tidak sekolah F. Jadwal Kegiatan 1. Kegiatan dalam gedung Melaksanakan pelayanan di Poli Reproduksi setiap hari 2. Kegiatan luar gedung N o 1.

Kegiatan Penyuluhan KRR di SMP/MTS dan

2.

SMA/MA Skrening

Ja

Fe

Ma

Ap

Me

Ju

Ju

Ag

Sep

Ok

No

n

b

r

r

i

n

l

t

t

t

v

Des

3.

Jejaring remaja

G. EVALUASI 1. Setiap pelaksanaan kegiatan dilakukan pencatatan dan pelaporan yang meliputi : a. Lokasi tempat pelaksanan kegiatan. b. Jumlah sasaran yang mengikuti kegiatan. c. Temuan – temuan dari hasil pemeriksaan. d. Rujukan terhadap temuan. Semua kegiatan tersebut terdokumentasikan. 2. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadwal yang direncanakan. 3. Dilakukan evaluasi kegiatan tiap bulan. I. PENCATATAN , PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN 1. Pelaporan dilaksanakan setiap awal bulan berikutnya kepada kepala UPT Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. 2. Evaluasi pelaksanaan program dilakukan tiap semester dan selama setahun.

Dibuat di

: Martapura

Pada tangggal

: 18 Januari 2017

Kepala UPT Puskesmas, Martapura 2

Penaggung Jawab Program

Marzuki, SKM NIP. 197611031996031002

Hj. Tutik Hartini, SST NIP.197712102007012008