KepMen ESDM Tahun 2000 No 1451 - Lampiran 07, Prosedur Pemberian Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah

 

Lampiran VII Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000

LAMPIR LAM PIRAN AN VII KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  N O M O R : 14 1451 51 K/ K/1 10/ME 0/MEM M/200 /2000 0 TANGGAL : 3 N No ovember 20 2000 PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH . I

PENDAHULUAN

5 .

Sertifikat adalah Sertifikat sesuai dengan

6 .

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000. Akreditasi adalah Akreditasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000.

 A. Latar Belakang Sumberdaya air bawah tanah telah memberikan peran penting dalam menunjang pembangunan di Indonesia, yakni dalam pemasokan kebutuhan akan air, terutama untuk keperluan air minum, pertanian, dan industri. Sumberdaya air bawah tanah di satu pihak mempunyai peran cukup penting dalam menunjang pembangunan, pembangunan, namun dipihak lain, karena peningkatan yang terus menerus pemakaian sumberdaya itu, telah menimbulkan dampak negatif terhadap sumberdaya air itu sendiri di beberapa daerah yakni berupa penurunan muka air bawah tanah, penurunan mutu air, penyusupan air laut di daerah pantai, dan amblesan tanah. Mengingat pengambilan air bawah tanah pada umumnya diakibatkan oleh budidaya manusia melalui cara pengeboran, maka secara langsung atau tidak langsung pelaksana pengeboran air bawah tanah memegang peran dalam upaya mengurangi kerusakan lingkungan air bawah tanah.

B. Maks Maksud ud d dan an T Tuj ujua uan n Prosedur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka pemberian Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT). Tujuannya adalah untuk menyeragamkan kesatuan tindak cara pemrosesan permohonan SIPPAT dan kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh perusahaan pengeboran pemegang SIPPAT dalam menjalankan kegiatannya.

III. KETE KE TENT NTUA UAN N 1 .

Bentuk Bentuk usaha p penge engeboran air b bawah awah tanah termasuk salah satu sub bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi

2 .

Bentuk usaha dapat berupa orang perseorangan, bidang usaha nasional baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan badan usaha asing serta harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi yang dinyatakan dengan sertifikat dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang telah mendapat akreditasi dari LPJK.

3 .

SIPPAT diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tempat domisili.

4 .

Perusaha Perusahaan/p an/peror eroranga angan n bukan pemegan pemegang g SIPPAT yang melakukan pengeboran, dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilakukan penyitaan instalasi bor.

5 .

Pengebo Pengeboran un untuk tuk keperluan ru rumah mah tangga dengan pengambilan debit maksimal 100 m3/ bulan dapat dilakukan pada perorangan tanpa SIPPAT.

6 .

SIPPAT dengan klasifikasi dan kualifikasi golongan I, II, III dan IV berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

IV. PROSES AD ADMINISTR MINISTRASI ASI SIPPA SIPPAT T  A. SIPPAT Baru 1 .

II.

PENGERTIAN 1 .

Lemb Lembaga aga Pengem Pengembang bangan an Jasa Jasa Konstruks Konstruksi i (LPJK) adalah Lembaga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000.

2 .

Asosiasi adalah asosiasi juru bor air bawah tanah yang telah mendapat akreditasi dari LPJK.

3 .

Klasifikasi adalah Klasifikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000.

4 .

Kualifikasi adalah Kualifikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000.

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

UM UM 

Persyaratan, meliputi : a . Surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermeterai; b . Foto instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar; c . Data teknis instalasi bor (Daftar Isian terlampir); d . Salinan sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi si badan usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi dan telah diregistrasi di LPJK.

418

 

Lampiran VII Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000

e . Persyaratan lain yang ditentukan oleh Bupati/Walikota. 2 .

Jika persyaratan permohonan lengkap, Bupati/Walikota menerbitkan SIPPAT atau menolak permohonan SIPPAT disertai dengan alasan penolakannya;

3 .

Bupati/ Bupati/Wali Walikot kota a dap dapat at men menolak olak permohonan izin perusahaan pengeboran air bawah tanah disertai dengan alasan penolakannya;

4 .

Di dalam SIPPAT dicantumkan ketentuanketentuan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh pemegang SIPPAT, yaitu : a . setiap perubahan instalasi bor harus mendapatkan STIB berikut Plat Nomor Instalasi Bor yang baru dari Asosiasi yang telah diakreditasi oleh LPJK; b . setiap instalasi bor harus dijalankan oleh seorang Juru Bor yang mempunyai Surat Ijin Juru Bor (SIJB);

B. Perp Perpanj anjan angan gan SIP SIPPA PAT T 1 .

SIP SIPPAT PAT dapat dapat d dipe iperpa rpanja njang ng d deng engan an mengajukan permohonan kepada Bupati/ Walikota.

2 .

Persyaratan perpanjangan SIPPAT dengan melampirkan : a. Sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang telah mendapat penilaian ulang dari Asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK; b . Persyaratan lain yang ditentukan oleh Bupati/Walikota.

 Me  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  

ttd 

Purnomo Yusgiantoro

c . pelaksanaan pengeboran wajib diawasi oleh tenaga ahli/asisten ahli dalam bidang geologi atau di bidang hidrogeologi. d . pemegang SIPPAT wajib melaporkan hasil kegiatan usahanya secara tertulis dan mengirimkan laporan teknik hasil pengeboran kepada Bupati/Walikota e . menyampaikan menyampaikan laporan hasil pengeboran sesuai standar yang telah ditentukan oleh Bupati/Walikota. . f tindakan perusahaan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dibidang air bawah tanah dapat mengakibatkan dicabutnya SIPPAT serta dikenakan sanksi-sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. g . pemilik/pengurus pemilik/pengurus perusahaan pemegang SIPPAT yang terbukti telah melakukan pelanggaran melakukan pengeboran tanpa izin lebih dari 2 (dua) kali tidak diizinkan bergerak dibidang pengeboran air bawah tanah. h . perusahaan perusahaan pem pemegan egang g SIPPAT yang terbukti melakukan pengeboran tanpa izin dikenakan sanksi hukum dan penyegelan instalasi bor. . i memperpanjang SIPPAT sebelum habis masa berlakunya. . j ketentuan lain yang ditentukan oleh Bupati/Walikota.

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

419