Kelompok i Pkn Kelas Siang

SOAL DAN JAWABAN BESERTA RANGKUMAH BAB I DALAM BUKU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI

Diajukan sebagai Salah Satu Tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Disusun Oleh : Kelompok 1

Diana Dwi Lestari

162170003

Lathifa Nursyifa Hayati

162170052

Raden Winda Noviyanti

162170088

Sandi Sopian

162170107

Vinki Ari Lesmana

162170062

Yurika

162170032

JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA 2017

BAB I : BAGAIMANA HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA ATAU PROFESIONAL?

1. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan  peraturan perundang-undangan. Lalu siapakah yang termasuk warga Negara Indonesia itu? Telusuri kembali dari berbagai sumber, siapa saja yangtermasuk warga negara Indonesia itu. Hasilnya dipresentasikan secara kelompok. Jawab : Menurut Pasal 2 Undang - Undang No 12 Tahun 2006

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Bab II WARGA NEGARA INDONESIA Pasal 4

Warga Negara Indonesia adalah : a. Setiap

orang

yang

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan

dan/atau

 berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;  b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga  Negara Indonesia; c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut; f.

Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia; 2

g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia; h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan  pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; i.

Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

 j.

Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya; l.

Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang  bersangkutan;

m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

2. Telusuri lagi istilah pendidikan dari berbagai sumber. Apakah bedanya dengan pengertian di atas? Selanjutnya, lihat pula istilah “kewarganegaraan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa arti dari istilah tersebut? Adakah sumber lain yang mengemukakan istilah kewarganegaraan? Telusurilah sumber tersebut. Jawab : Pengertian pendidikan menurut para ahli : a. Prof. Herman H. Horn

3

 pendidikan adalah proses abadi dari penyesuaian lebih tinggi bagi makhluk yang telah  berkembang secara fisk dan mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan seperti termanifestasikan dalam alam sekitar, intelektual, emosional dan kemauan dari manu sia. Pengertian pendidikan menurut M.J. Langeveld  pendidikan adalah setiap pergaulan yang terjadi adalah setiap pergaulan yang terjadi antara orang dewasa dengan anak-anak merupakan lapangan atau suatu keadaan dimana  pekerjaan mendidik itu berlangsung. b. Prof. Dr. John Dewey

 pendidikan adalah suatu proses pengalaman. Karena kehidupan adalah pertumbuhan,  pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh usia. Proses  pertumbuhan ialah proses menyesuaikan pada tiap-tiap fase serta menambahkan kecakapan di dalam perkembangan seseorang. c. Prof. H. Mahmud Yunus

 pendidikan adalah usaha-usaha yang sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak dengan tujuan peningkatan keilmuan, jasmani dan akhlak sehingga secara bertahap dapat mengantarkan si anak kepada tujuannya yang paling tinggi. Agar si anak hidup  bahagia, serta seluruh apa yang dilakukanya menjadi bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. d. Wikipedia

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan  proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991) Pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai  pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek-obyek tertentu dan spesifik. Pengetahuan tersebut diperoleh secara formal yang berakibat individu mempunyai pola pikir dan perilaku sesuai dengan pendidikan yang telah diperolehnya.

Menurut KBBI kewarganegaraan/ke·war·ga·ne·ga·ra·an/ n hal yang berhubungan dengan warga negara; keanggotaan sebagai warga negara 4

Pengertian Kewarganegaraan Menurut Para Ahli 1. Daryono

Kewarganegaraan ialah isi pokok yang mencakup hak serta kewajiban warga  Negara.Kewarganegaraan adalah keanggotaan seseorang didalam satuan politik tertentu (secara khusus ialah Negara ) yang dengannya akan membawa hak untuk dapat  berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian ialah disebut dengan warga Negara. 2. Wolhoff

Kewarganegaraan adalah keanggotaan suatu bangsa tertentu yakni ialah sejumlah manusia yang terikat dengan yang lainnya dikarenakan kesatuan bahasa kehidupan social-budaya serta kesadaran nasionalnya. Kewarganegaraan pun memiliki kemiripan dengan kebangsaan yang membedakana ialah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. 3. Ko Swaw Sik ( 1957 )

Kewarganegaraan ialah ikatan hukum antara Negara serta seseorang. Ikatan itu menjadi suatu “kontrak politis” antara Negara yang mendapat status sebagai Negara yang  berdaulat serta diakui karena memiliki tata Negara.Kewarganegaraan ialah bagian dari konsep kewargaan . 4. R. Daman

Kewarganegaraan ialah istilah hal-hal yang berhubungan dengan penduduk dalam suatu  bangsa.

5. Graham Murdock ( 1994 )

Kewarganegaraan adalah hak untuk dapat berpartisipasi secara utuh dalam berbagai pola struktur social , politik serta kehidupan kultural serta untuk dapat membantu menciptakan  bentuk-bentuk yang selanjutnya dengan begitu maka memperbesar ide-ide. 6. R. Parman

Kewarganegaraan adalah suatu hal-hal yang saling berhubungan dengan penduduk dalam suatu bangsa.

5

7. Soemantri

Kewarganegaraan adalah sesuatu yang saling berhubungan dengan manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam suatu hubungan dengan  Negara. 8. Mr. Wiyanto Dwijo Hardjono, S.Pd.

Kewarganegaraan adalah keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus ialah Negara) yang dengannya membawa hak untuk dapat berprestasi dalam kegiatan-kegiatan politik. 9. Stanley E. Ptnord dan Etner F.Peliger

Kewarganegaraan adalah studi yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan serta hak-kewajiban warga Negara.

3. Tentu masih banyak definisi pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli. Anda dianjurkan untuk menelusuri definisi PKn menurut para ahli lainnya. Cobalah Anda telusuri melalui sumber pustaka atau melalui internet. Buatlah perbandingan pengertian PKn menurut tokoh, lalu analisis dan buat simpulan. Jawab : Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut para ahli 1. Menurut Soedijarto

Soedijarto berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan ialah pendidikan politik yang bertujuan demi membantu peserta didik agar menjadi seorang warga negara yang memiliki pengetahuan politik secara dewasa serta mampu beradaptasi dalam membangun sistem politik yang demokratis. 2. Menurut Merphin Panjaitan

Pendidikan Kewarganegaraan ialah sebuah pendidikan demokrasi, yang memiliki sebuah tujuan dalam mendidik generasi penerus supaya jadi warga negara yang memiliki jiwa yang demokratis serta partispatif melalui pendidikan yang berbasis dialogial. 3. Menurut Henry Rendall Waite

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Henry Rendall Waite merupakan sebuah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan manusia di dalam berbagai

6

 perkumpulan yang terorganisasi baik dalam organisai sosial, ekonomi, politik serta hubungan negara dengan warga negara. 4. Menurut Azymardi Azra

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Azymardi Azra ialah mempelajari dan juga mengkaji serta membahas segala sesuatu mengenai pemerintahan, lemabga-lembaga demokrasi, konstitusi, rule of law, hak dan kewajiban warga negara serta demokrasi. Secara subtansif, pendidikan kewargaengaraan memiliki tujuan guna membangun karakter bangsa dalam perkembangan di era globalisasi. 5. Menurut Kerr

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki sebuah definisi yang luas dalam perumusannya, melingkupi tahapan penyiapan generasipenerus bangsa yang memiliki peran serta tanggung jawab sebagai seorang warga negara. Dalam arti khusus, pendidikan kewarganegaraan merupakan segala materi yang ada dalam persekolahan, pengajaran dan  belajar, sebagai bagian dari proses mempersiapkan warga negara. 6. Menurut Aziz Wahab dan Cholishin

Pendidikan kewarganegaraan menurut Aziz Wahab ialah sebuah sarana untuk mengIndonesiakan para warga negara khususnya melalui siswa disekolah dengan sadar, cerdas, serta

penuh

tanggungjawab.

Dan

Chiolisin

berpendapat

bahwa

pendidikan

kewarganegaraan merupakan sebuah program yang berisi beberapa konsep secara umum mengenai ketatanegaraan, politik serta hukum negara, maupun teori umum lainnya  berkenaan dengan kewarganegaraan. 7. Menurut Permendikbud

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 Tahun 2006 pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang berfokus untuk membentuk warga negara supaya lebih memahami serta dapat melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Demi menjadi seorang warga negara yang berkarakter, memiliki kecerdasan, keterampilan, sebagaimana berdasar pada kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan  pandangan hidup bangsa. 8. Menurut Samsuri

Samsuri berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebuah cara untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa demi menjadi seorang warga negara yang 7

memiliki kecakapan, dan pengetahuan serta nilai-nilai yang guna berpartisipasi aktif di dalam masyarakat. 9. Menurut Zamroni

Zamroni menyatakan Pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. 10. Menurut Soemantri

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Soemantri ialah sebuah usaha yang dilakukan guna memberikan siswa sebuah pengetahuan serta kemampuan dasar mengenai hubungan mendasar antara warga negara dengan negara dan juga pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bentuk-bentuk usaha pembelaan negara sebagaimana diamanatkan di dalam UUD 1945 dan juga Pancasila. Kesimpulan:

Pendidikan Kewarganegaraan adalah guna menciptakan generasi yang mampu membela negara, berfikir kritis, bertindak demokratis, berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan menjaga pertahanan negara dengan cara memahami arti Kewarganegaraan.

4. Cobalah Anda diskusikan dalam kelompok apa sajakah kriteria good citizen itu? Tulislah hasil diskusi Anda pada tabel atau kolom. Kemudian, presentasikan hasil diskusi kelompok ini pada diskusi kelas. Jawab : Kriteria –  kriteria good citizen yang telah kami buat dan kami lampirkan: 1. Active, untuk menjalankan suatu pemerintahan yang baik, tentunya dibutuhkan suatu masyarakan yang aktif,tidak pasif. Aktif itu contohnya seperti mengikuti  pemilu, tidak golput ( golongan putih), mengikuti kegiatan –   kegiatan komunitas dan menyampaikan opini kepada pemerintahan untuk membangun pemerintahan yang lebih baik lagi. 2. Be Cooperative, masyarakat juga harus mendukung program  –   program  pemerintah dalam menciptakan negara yang baik. Seperti, melaporkan jika ada kasus kejahatan, mentaati peraturan program pemerintah. Pada contoh, jika  pemerintah menetapkan bahwa pada hari senin rabu jumat hanya boleh kendaraan 8

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

yang bernomor plat ganjil yang boleh beredar dijalanan,maka kita harus melaksanakannya dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan kota tanpa kemacetan. Self Control, untuk menjadi masyarakat yang baik tentunya kita harus dapat mengendalikan diri sendiri. Masyarakat yang baik adalah apabila masyarakat itu tahu apa posisinya dan melakukan hal  –   hal yang seharusnya ( norma hak dan kewajiban). Obey the Laws, patuhi peraturan  –   peraturan yang telah ditetapkan oleh  pemerintah. Karena jika kita berada disuatu wilayah , tentunya kita harus mengikuti dan menjalani peraturan  –   peraturan yang ada di wilayah tersebut. Karena kita hidup harus mematuhi format  –   format yang ada dan kenali otoritas anda. Namun, jika ada yang kalian anggap itu merugikan kalian, kalian sebagai masyarakat dapat menyampaikan opini  –   opini kalian untuk membangun  pemerintahan yang lebih baik(aktif). Love Country, mencintai negeri atau nasionalisme. Kita harus memupuk rasa nasionalisme kita terhadap negara. Tentunya banyak alasan untuk memupuk rasa ini. Rasa nasionalisme dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari –   hari kita. Seperti, memakai produk –   produk dalam negri, melestarikan kebudayaan bangsa sendiri. Karena , hal ini pun juga akan menguntungkan pemerintah dengan mendatangkan devisa, dan peningkatan keuntungan. Unite, atau persatuan. Kita sebagai satu bangsa, satu negri dan satu tanah air merupakan satu keluarga yang besar. Kita seharusnya selalu membangun rasa  persatuan dan kesatuan. Untuk melindungi negara jika ada datangnya ancaman dari luar. Dengan memupuknya rasa persatuan dan kesatuan, juga akan menghindari adanya gerakan separatisme di dalam negeri kita. Truthful and Trustworthy, jujur dan dapat dipercaya. Kepercayaan adalah hal yang sulit didapat. Maka dari itu, diperlukanlah tindakan –  tindakan yang jujur dan tidak menipu sehingga kita dapat saling percaya dengan orang –  orang sekeliling kita. Express Opinion, kita harus dapat mengekspresikan dan menyalurkan pendapat kita. Baik itu terhadap sesama masyarakat maupun terhadap pemerintah. Karena kita memerlukan masukkan atau pendapat dari orang lain juga untuk lebih  berkembang dan menjadi lebih maju dari sebelumnya. Love Others, mengasihi sesama. Jika kita saling mengasihi satu sama lain, maka  perdamaian, keamanan dan kesejahteraan pun dapat dicapai bersama –   sama. Meskipun hal ini tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Namun, jika kita melakukan hal –  hal berdasarkan kasih, maka hal itu pun akan berbuah baik juga.

5. Tugas Anda adalah membandingkan dua dokumen kurikulum 2006 dan 2013 dengan mengidentifikasi dan mengungkapkan apakah persamaan dan perbedaan yang ada dalam dua dokumen kurikulum tersebut. Susunlah terlebih dahulu topik-topik atau unsur-unsur 9

yang sama dan berbeda dalam dua dokumen kurikulum 2006 dan 2013 kemudian masukkan ke dalam tabel. Jawab :

Persamaan

Perbedaan

Kurikulum 2006 (KTSP) dan kurikulum Kurikulum 2013

sama

sama

menampilkan

2006

(KTSP)

digunakan

teks Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

sebagai butir-butir KD atau Kompetensi  berbasis mata pelajaran masing-masing Dasar.

disiplin ilmu dibahas atau dikelompokkan dalam satu mata pelajaran sedangkan di kurikulum 2013 digunakan kompetensi inti  berbasis

tematik

sehingga

dalam

 pembelajaran yang digunakan adalah tematema yang menjadi acuan atau bahan ajar. Sama-sama dirancang oleh pemerintah Silabus yang digunakan adalah silabus yang tepatnya oleh Depdiknas.

dibuat

oleh

 pendidikan nasional

masing-masing

yang

atau

berdasarkan

pusat

sehingga

satuan silabus seluruh

Indonesia menggunakan silabus yang sama. Beberapa mata pelajaran massih ada yang Mata pelajran Pancasila dalam kurikulum sama.

2006 ditiadakan dan diganti dengan mata  pelajaran

Pendidikan

Kewarganegaraan.

Sedangkan dalam kurikulum 2013 mata  pelajaran

Pendidikan

menjadi

Pendidikan

Kewargganegaraan. Terdapat

kesamaan

esensi

kurikulum

misalnya pada pendekatan ilmiah yang  pada hakikatnya berpusat pada siswa. Dimana

siswa

 pengetahuan

yang bukan

harus

mencari menerima 10

Kewarganegaraan Pancasila

dan

 pengetahuan.

6. Guna membentuk warga negara yang baik, pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat (AS) membelajarkan warga mudanya tentang sistem presidensiil, mekanisme check and balances, prinsip federalisme, dan nilai-nilai individual. Bentuklah kelompok kecil untuk mendiskusikan, apakah PKn di Indonesia juga perlu membelajarkan hal tersebut kepada warganya? Kemukakan alasanmu. Presentasikan hasil diskusi kelompok. Jawab : Menurut pendapat kita bahwa penerapan pendidikan PKn seperti di Amerika Serikat (AS) yang mempelajari warga mudanya tentang sistem presidensil, mekanisme check andbalance, prinsif federalism, dan nilai-nilai individual. Adapun arti dari system-sistem tersebut adalah yaitu sebagai berikut: 1.

System Presidensial

Sistem presidensial   (presidensiil), atau disebut juga dengan sistem kongresional ,

merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki tiga unsur yaitu: -

Presiden yang dipilih rakyat

-

Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.

-

Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi,  pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa

11

dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya. 2.

System Check and Balance

Secara tersirat dapat ditangkap bahwa esensi pokok dari prinsip checks and balances ini adalah menjamin adanya kebebasan dari masing-masing cabang kekuasaan negara sekaligus menghindari terjadinya interaksi atau campur tangan dari kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan lainnya. Dengan kata lain, inti gagasan demokrasi konstitusional adalah menciptakan keseimbangan dalam interaksi sosial politik. Namun, upaya menciptakan keseimbangan tersebut tidak dilakukan dengan melemahkan fungsi, mengurangi independensi, atau atau mengkooptasi kewenangan lembaga lain yang justru akan mengganggu kinerja lembaga yang bersangkutan. Dengan demikian, checks and  balances sesungguhnya bukanlah tujuan dari penyelenggaraan entitas politik bernama negara (nation-state). Konsep ini lebih merupakan elemen pemerintahan demokratis untuk mewujudkan cita-cita besar membangun sosok pemerintahan yang demokratis ( democratic and egalitarian), bersih dan kuat (good and strong ), serta mendorong  perwujudan good society , melalui penyempurnaan tata hubungan kerja yang sejajar dan harmonis diantara pilar-pilar kekuasaan dalam negara. 3.

System Federalisme

Federalisme  adalah sebuah konsep politik di mana sekelompok anggota terikat bersama-

sama melalui perjanjian (Latin:  foedus, perjanjian) dengan kepala perwakilan  pemerintahan. Istilah "federalisme" juga digunakan untuk menggambarkan suatu sistem  pemerintahan di mana kedaulatan secara konstitusional dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintahan unit politik konstituen (seperti negara bagian atau  provinsi). Federalisme adalah sistem berdasarkan aturan demokratis dan lembaga-lembaga di mana kekuasaan untuk memerintah dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah  provinsi/negara bagian, menciptakan apa yang sering disebut federasi. Amerika Serikat   adalah sebuah republik konstitusional federal,  di mana Presiden

(kepala negara dan kepala pemerintahan), Kongres,  dan lembaga peradilan  berbagi

12

kekuasaan yang melekat pada pemerintah nasional, dan  pemerintah federal  berbagi kedaulatan dengan pemerintah-pemerintah negara bagian. Cabang eksekutif dikepalai oleh Presiden dan tidak memiliki kebergantungan terhadap cabang legislatif. Kekuasaan legislatif berada pada dua kamar Kongres, Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Cabang yudikatif (atau peradilan), terdiri atas Mahkamah Agung dan  pengadilan-pengadilan federal yang lebih rendah kedudukannya, menjalankan kekuasaan yudikatif (atau peradilan). Fungsi peradilan adalah untuk menafsirkan konstitusi dan hukum-hukum federal dan peraturan-peraturan yang berlaku di Amerika Serikat. Hal ini termasuk menyelesaikan sengketa antara cabang-cabang eksekutif dan legislatif. Susunan dan kedudukan pemerintah federal dijelaskan di dalam konstitusi. Dua  partai politik, Partai Demokrat dan Partai Republik,  mendominasi politik di Amerika sejak  perang saudara, meskipun partai-partai lain juga ada. 4.

Nilai-nilai Individu

Rokeach Value Survey

Milton Rokeach menciptakan  Rokeach Value Survey (RVS).

RVS terdiri atas dua

kumpulan nilai, dengan setiap kumpulan memuat 18 pokok nilai individual. Satu kumpulan, yang disebut nilai terminal,  merujuk pada keadaan-keadaan akhir yang diinginkan. Ini adalah tujuan yang ingin dicapai seseorang selama hidupnya. Kumpulan lainnya, disebut dengan nilai instrumental, merujuk pada  perilaku atau cara-cara yang lebih disukai untk mencapai nilai terminal. Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa "cara pelaksanaan atau keadaan

akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen  pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, atau diinginkan. Dari semua system-sistem yang di kemukakan semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam hal ini perlu adanya pemahaman, pembelajaran dan kajian lebih lanjut apakah Negara Indonesia juga perlu pembelajaran tentang systemsistem tersebut baik di golongan pemerintahan maupun warga Negara Indonesia sendiri 13

serta dampak yang terjadi. Oleh karena itu sangat baik pula menerapkan salahsatu system tersebut atau mengkombinasikan system-sitem tersebut dengan catatan bias mengatasi kekurangan dalam system tersebut dan mencari solusinya, sehingga tidak ada yang dirugikan dan mengurangi dampak akibatnya. Dan Negara Indonesia menganut system  presidensial sebagai sisitem pemerintahn sekarang, dimana sudah dijelaskan bahwa sisitem presdensial adalah merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Adapun ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu : -

Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.

-

Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.

-

Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

yang

memimpin

departemen dan

non-

departemen. -

Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).

-

Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

-

Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Kelebihan dan kelemahan sistem presidensial

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial: -

Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada  parlemen.

-

Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.

-

Masa pemilihan umum lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. 14

-

Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa  jabatannya.

-

Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen send iri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial: -

Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

-

Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.

-

Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas.

-

Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.

7. Untuk melaksanakan tugas, Anda dapat bekerja dalam kelompok diskusi. Susunlah hasil diskusi dengan mengelompokkan peristiwa/kasus hukum dan politik dalam bentuk tabel. Kemudian presentasikan hasil kerja kelompok tersebut untuk mendapat tanggapan atau komentar dari teman mahasiswa lain. Jawab : Kasus Hukum

Pidana  Narkoba

Kasus Politik

Perdata Hukum perdata

Pelanggaran korupsi politik

warisan Perampokan

Hukum

perdata Kasus suap para petinggi negara

 perceraian Pembunuhan

Hukum

perdata Kejahatan politik ekonomi

 pencemaran

nama

 baik Penganiayaan

Sengketa lahan

Kasus pelanggaran hak politik

Pencurian

Perebutan hak asuh Pelanggaran keadilan dalam bidag politik anak

15

Pemerkosaan

Hak milik/hak paten

Korupsi

Hutang piutang

8. Untuk membuat laporan tugas di atas, Anda dapat mendiskusikannya dalam kelompok. Kemudian susunlah kondisi bangsa Indonesia pada 10 tahun, 30 tahun, dan 100 tahun yang lalu dalam tabel dan selanjutnya presentasikan. Jawab : Kondisi Bangsa Indonesia

Kondisi Bangsa Indonesia

Kondisi Bangsa Indonesia

10 Tahun yang lalu

30 Tahun yang lalu

100 Tahun yang lalu

Indonesia

sudah

menunjukkan dengan

jati

tidak

mulai Indonesia

sudah

dirinya menyusun/merancang

menganut  bentuk

 pengaruh-pengaruh

mulai Indonesia

masih

dalam

masa kerajaan dan masih

Ketahanan dalam keadaan labil.

dari  Negaranya.

 Negara asing. Hukum di Indonesia sudah Hukum di Indonesia sudah Hukum di Indonesia belum mulai

stabil

walaupun mulai terbentuk dan mutlak  berbentuk hukum mutlak

 pelanggar-pelangar

hukum namun

masih

banyak karena

masih

dalam

mulai dan makin bertambah  penyimpangan hukum yang  pengaruh penjajahan. dari tahun ke tahun.

dilakukan

oleh

para

 petinggi besar Negara. Perekonomian

Indonesia Perekonomian

Indonesia Perekonomian

Indonesia

sudah mulai stabil. Lahan- masih dalam keadaan labil  berada dalam keadaan yang lahan pertanian asing dan karena pengaruh penjajah tidak lahan

pertanian

pribadi masih

meninggalkan  pengaruh

sudah mulai disuratkan atau  pengaruh-pengaruh hak mutlak.

stabil penjajah

karena yang

dan menjajah lahan pertanian

masih banyaknya sengketa serta lahan pribadi dan asing.

memaksa

bangsa

Indonesia tercekik dalam keadaan krisis keuangan.

Pendidikan Indonesia

bangsa Pendidikan sudah

mulai Indonesia

16

bangsa Pendidikan masih

rendah Indonesia

bangsa masih

sangat

mengalami  buktinya

kemajuan karena adanya

program masih

bangsa belum

untuk meningkatkan mutu akan

Indonesia rendah karena yang dapat menyadari mengenyam

pendidikan

pentingnya hanyalah anak bangsawan

 pendidikan dan dibuktikan  pendidikan. Namun, sudah saja. sudah banyaknya tercetak mulai

banyak

program

sarjana-sarjana di berbagai  pemerintah

untuk

daerah.

mutu

meningkatkan  pendidikan Indonesia

 Nilai mata uang Indonesia  Nilai mata uang Indonesia  Nilai mata uang Indonesia masih belum stabil karena sudah

mulai

terus melemah di mata uang kestabilan asing

karena

enggan impor.

menanamkan modalnya di karena

masih

 banyaknya gejolak politik dan yang

hukum masih

di

karena

sudah uang yang digunakan masih

penanam adanya kegiatan ekspor dan menganut mata uang asing.

modal/saham

Indonesia

mengalami sangat lemah karena mata

Indonesia

belum

jelas

kepastiannya.

17

Rangkuman Bab 1 : Hakikat dan Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan.

a. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata “pendidikan” dan kata “kewarganegaraan”. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan  potensi  b. dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. c. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. d. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang  berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya:  pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu 24 diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis,  bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 e.  Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap/nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas (smart and good citizen) untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. f.

Secara historis, PKn di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKn Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para  pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKn Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan Pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya.

g. Pendidikan Kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. h. PKn Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa.

18

Sumber :

https://id.wikipedia.org/wiki/Federalisme https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Amerika_Serikat http://www.academia.edu/9639370/Prinsip_Cheks_and_Balaces_pada_Lembaga_Negara_at_B ULLET_Esensi_Checks_and_Balances https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial https://id.wikipedia.org/wiki/Nilai https://lenteratv.wordpress.com/2012/02/29/home-pengetahuan-pengertian-pendidikan-definisi pendidikan-dari-berbagai-sumber-pengertian-pendidikan-definisi-pendidikan-dari-berbagai sumber/ http://kbbi.web.id http://www.gurupendidikan.com/10-pengertian-kewarganegaraan-menurut-para-ahli/ www.ilmuhukum.net imemsyahrial.blogspot.com