Kelompok 3 Kasus Bab 8

KELOMPOK 3 Andika Restu Adhitya 1401103010129 Julian Maulidan 1401103010098 M. Firrizqi Furqan 1401103010140 M. Ridwan 1401103010073 M. Zahrul Fuadi 1401103010121 T. Indra Chalid 1401103010141

Studi Kasus BAB 8 : Audit Utang mesti Menyeluruh

1. Kenapa BPK dan KPK yang mengaudit utang luar negeri Indonesia dan bukan BPKP? Dan  jelaskan! Jawaban: BPK dan KPK ditunjuk sebagai yang mengaudit utang luar negeri Indonesia karena BPKP merasa sungkan untuk mengaudit proyek –  proyek  proyek yang didanai pinjaman luar negeri, alasannya kerena mereka sama  –   sama berada di instansi pemerintah. Sehingga BPKP dianggap tidak komprehensif dalam menangani kasus tersebut sehingga digantikan oleh BPK. KPK itu sendiri ditunjuk untuk ikut serta dalam mengaudit utang luar negeri karena diduga terdapat penyelewengan yang dilakukan oleh sebagian pejabat pemerintah pada utang luar negeri Indonesia. Sehingga KPK diharapkan dapat menyelesaikan dugaan  penyelewengan tersebut. 2. Apa alasan yang mendasari audit yang dilakukan BPKP tidak komprehensif? Jawaban: Berdasarkan data badan perencanaan dan pembangunan nasional yang diterima BPKP terungkap bahwa hingga desember 2007 komitmen utang luar negeri pemerintah pusat mencapai 16,67 miliar dollar AS, yaitu terdiri dari 149 proyek dan 11 program. Dari jumlah tersebut yang terserap hanya setengahnya saja atau sekitar 8.34 miliar dollar AS. BPKP hanya diminta untuk mengaudit 46 program/proyek dari total keseluruhan program/proyek dengan nominal 3,84 miliar dollar AS. Dari hasil audit terhadap 46 program/proyek tersebut ditemukan penyimpangan dana sebesar 438,15 miliar rupiah. Itulah yang menyebabkan audit

yang dilakukan oleh BPKP tidak komprehensif, terlebih lagi tugas dari BPKP tersebut adalah melakuan pengawasan bukan pemeriksaan. 3. Apa sebenarnya yang harus dilakukan BPK, KPK, dan BPKP dalam menyelesaikan kasus di atas? Jawaban: Seharusnya BPK, KPK, dan BPKP bekerja sama dalam menyelesaikan kasus tersebut, dalam kejadian ini pembagian fungsi tugas antara KPK, BPK, dan BPKP tidak efektif. Seharusnya proyek yang didanai pinjaman luar negeri diaudit oleh BPK dan apabila sudah ada indikasi kerugian Negara maka KPK harus ikut berkontribusi dalam menyelesaikan kasus tersebut. Tetapi dalam pengaplikasiannya BPK dan BPKP tidak mengetahui fungsi tugasnya

masing-masing

dan

mengakibatkan

kerancuan

bagi

pemerintah

untuk

menghentikan kasus tersebut. Seharusnya msalah ini tidak cukup hanya dengan audit BPKP. BPK dan KPK harus ikut masuk dalam menyelesaikan kasus ini. Walaupun wajar saja jika BPKP tidak melakukan audit yang komprehensif karena pada dasarnya BPKP melakukan tugas pengawasan bukan pemeriksaan.