Kelompok 2 RITJ
September 1, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
Short Description
Download Kelompok 2 RITJ...
Description
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun Tahun 2018
RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI Tahun 2018-2029 PL4101 Teori Perencanaan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Sekolah Aristektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan 2020
an gg ot a
kelompok
15416025 Martha Jesica S Mendrofa
15416037 Chika R Ramdhani amdhani Nurindah Sari
15416045 Muhammad Muhammad Nom Nomidhia idhia Ikhsanul
15416029 15416 029 Rifq Rifqii M Syahrial Syahrial A
15416039 Mochamad Primasakti Satyagraha
15416047 Gabriel Bagas Hertanto Hertanto Merung
15416033 Azka Gunawan Hanifa
15416041 Fajar F S Kartasasmita
15416051 Gabriella Mayang Larasati
15416035 Devi M Martina artina Azizah
15416043 15416 043 Syah Syahida ida Asma Ama Amanina nina
Outline Pembahasan
01
Apa Ap a itu i tu RIT Jabod Jab od etab ek?
02
Public Goods
03
Kegagalan Pasar
04
Pendekatan Perencanaan
05
Epistemolog i Perencanaa Perencanaan n
06
Kelemahan Proses Perencanaan
07
Peran Perencana
Apa itu RIT Jabodetabek? n e d i s e r P
i r t e n e M
Perpres RI no. 103 tahun 2015
BPTJ
RITJ tahun 20182019
Permen Menhub PM no. 66 tahun 2016
Permen Menhub PM no.
Delegasi wewenang Menhub ke BPTJ
Tata organis asi dan Tata tata kerja BPTJ
PENYUSUNAN Dalam menyusun dokumen RIT Jabodetabek, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melibatkan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan serta unit kerja terkait di lingkungan Kementrian Perhubungan
Pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan, serta pengawasan dan evaluasi transportasi di wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, dan Bekasi
Perpres RI no. 55 tahun 20158
110 tahun 2018
MUATAN a. Indikator Indikator Kinerj Kinerja a Utama Utama b. Siste Sistem m Jarin Jaringan gan Prasarana c. Kebi Kebijakan jakan d. Pembi Pembiayaan ayaan
Permen Menhub PM no. 66 tahun 2016
Pencabutan Permen Menhub PM no. 66 tahun 2016
EVALUASI Evaluasi (berupa rekomendasi perubahaan) dilakukan sekali dalam 5 tahun oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi dan hasil rekomendasi dilaporkan kepada Presiden
Teori Singkat Public Singkat Public Goods Definisi Barang publik (public goods) adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapa mendapatkannya tkannya. Public Goods ada untuk masyarakat secara umum (keseluruhan) sehingga dari semua kalangan dapat menikmatinya
Karakteristik Public Goods • Non-Rivalry • Non-excludability
Public Goods dalam RIT Jabodetabek Di dalam RIT Jabodetabek public goods yang diatur didalamnya memenuhi transportasi perkotaan yang dirumuskan dalam 5 dari 9 pilar kebijakan pengembangan transportasi, yaitu:
Pengembangan jaringan prasarana transportasi perkotaan
Transportasi Transportasi Perkotaan yang diatur: BRT api dan sistem perkeretaapian perkeretaapian ➢ Kereta api penyebrangan ➢ Jalan, trot oar, jembatan penyebrangan dan simp ul transpo rtasi udara ➢ Sistem dan ➢ Sistem dan simpul transportasi perairan perairan ➢
Pengembangan sistem Pengembangan transportasi perkotaan berbasis rel
Pengembangan sistem Pengembangan transportasi perkotaan berbasis jalan
Pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan
Pengembangan transportasi perkotaan terintegrasi
Kegagalan Pasar WEBER 1843
CARNOY 1984
CAPORASO 1996
MARSHALL 1890
Negara memiliki kema memiliki kemampuan mpuan un tuk m ene enentukan ntukan dan merumuskan agenda yang agenda yang tidak ditentukan oleh kepentingan individu dan privat, kemampuan itu disebut otonomi disebut otonomi negara. negara. Otonomi yang dilakukan aparatur negara, dan fungsi yang dijalankan negara harus dapat digunakan memulihkan n ketida ketidaksempurna ksempurnaan an ata atau u inefisie inefisiensi nsi pasa pasar r . Termas untuk memulihka ermasuk uk mengh menghadapi adapi masa masalah lah kelangkakaan penyediaan barang untuk publik.
Ketidaksempurnaan pasar tampak dari kesenjangan sosial, redistribusi sumber daya, kesehatan, pendidikan pendi dikan,, dan juga transportasi. transportasi . Dim Dimana ana cam campur pur tan tangan gan pem pemeri erinta ntah h mel melalu aluii kep keputu utusan san ata atau u kebijakan politik adalah untuk memperbaiki pasar yang telah menjalankan fungsinya tidak sempurna. Pasar sebagai tempat terjadinya konsep supply supply--demand demand,, termasuk dalam hukum pasar dimana terjadi interaksi antara faktor mekanisme pasar (sebagai komponen ekonomi) dan faktor kebijakan pemerintah (komponen politik) dan perubahan sosial (komponen sosial)
pemerintah (komponen politik) dan perubahan sosial (komponen sosial)
Kegagalan Pasar Dari teori yang disebutkan sebelu seb elumny mnya, a, sa salah lah sat satu u con contoh toh terjadinya kegagalan pasar adalah dis isa aat ada ad any nya a kesenjangan keterse ket ersedia diaan an tra transporta nsportasi si ba bagi gi masyarakat. Dan Dan peme pe meri rint ntah ah b er ta tan g g u n g j aw aw ab ab un t u k men menga gatur tur se hal ha lrhan terseb ter sebut. Seperti cont co ntoh oh sede derh anan anya yaut. de deng ngan an mela me laku kuka kan n peme pe mera rata taan an akse ak ses s tran tr ansp spor orta tasi si bagi ba gi masy ma syar arak akat at,, sehingga supply akan akan se seta tara ra dengan demand dengan demand dari dari masyarakat.
Dala Da lam m
seja se jara rah h
pemb pe mban angu guna nan n
tran tr ansp spor orta tasi si,,
Sala Sa lah h
satu be ben t uk uk
k on on t ro ro l
d ar ar i
negara nega ra me membu mbua at re regul gula asi unt untuk uk me mela laya yani ni kebutuhan kebutuha n warga nega negaranya ranya.. Reg Regula ulasi si ya yang ng dibuat dib uat ole oleh h pe pemer merint intah ah da dalam lam pem pemban bangun gunan an transp tra nspor ortas tasii ma massa ssall ad adala alah h pen pengat gatur uran an ya yang ng bersifat bers ifat tekn teknis is sep seperti erti peng pengatur aturan an peng pengguna gunaan an jalan, pembatas pembatasan an pengguna penggunaan an kendaraan bermotor berm otor,, fasi fasilita litas s par park k and ride ride,, dll. Pene Penetapa tapan n tsb dil dilaku akukan kan un untuk tuk men mencip ciptak takan an ko kondi ndisi si lal lalu u lintas yang nyaman, aman dan tertib. Selain itu ruang jalan juga dianggap sebagai ruang publik muncul sebagai bagian dari civil society, sebagai ranah rana h tempa tempatt terj terjadin adinya ya pert pertuka ukaran ran komo komodita ditas s dan kerja sosial yang diatur oleh kaidah-kaidah
pemerint peme rintah ah ini de denga ngan n me mene nerbit rbitka kan n Peraturan Pe raturan Pre Presiden siden Re Republik publik Indone Indonesia sia Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transporta ransportasi si (R (RIT IT)) Jabode Jabodetabe tabek. k. Dari bunyi visi RIT yang berbunyi “mewujudkan pembangunan, peng pe ngem emba bang ngan an,, dan da n peng pe ngop oper eras asia ian n transpo tran sportas rtasii Jabo Jabodeta detabek bek dala dalam m rang rangka ka integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar lan car,, efe efekti ktif, f, efi efisie sien, n, ama aman, n, se selam lamat, at, nyaman, dan terjangkau oleh masyara masyarakat kat tanpa tanp a diba dibatasi tasi oleh wila wilayah yah admi administ nistrati ratif f ”, ”, mencerminkan usaha Pemerintah untuk
tersendiri. tersendi ri. Diman Dimana a kont kontrol rol dari ruang publ publik ik ini didominasi oleh negara.
melaya mela yani ni ke kebut butuha uhan n wa warga rganya nya da dan n mence me ncega gah h ad ada anya ke kega gaga gala lan n pa pasa sar r dalam konteks transportasi. transportasi .
Kegagalan Pasar 1. Pengembangan Rute Transjabo detabek Ekspr Ekspr es dan Reguler
Berdasarkan RIT Jabodetabek 2019-2029, dilakukan pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis jalan. Salah satunya adalah pengembangan rute transjabodetabek ekspres dan reguler. Terdapat 37 penambahan rute baru baik untuk transjabodetabek ekspres dan regula regular r dalam keinginan peme pemerintah rintah untuk dalam sepuluh tahun kedepan. Pengembangan rute tersebut menunjukkan adanya keinginan memberikan layanan bagi seluruh masyarakat yang tidak masuk dalam cakupan rute transj abodetabek sebelumnya sebelumnya .
2. Pemberian Subsi Subsi di dan Publi c Servic Servic e Obligatio n (PSO) (PSO) Angku tan Umum Massal Massal pada angkutan umu m massal Berdasarkan RIT Jabodetabek 2019-2029, akan dilakukan pemberian subs idi dan penerapan PSO pada yaitu Transjakarta, MRT dan LRT. Tarif sebenarnya tanpa subsidi sebesar Rp 13.522 untuk Transjakarta, Rp 31.659 untuk MRT Jakarta dari Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI), dan Rp 41.655 untuk LRT Jakarta. Namun, dengan adanya subsidi, tarif yang dibebankan kepada penumpang, yakni Rp 3.500 untuk transjakarta, Rp 14.000 untuk MRT Jakarta dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI, dan Rp 5.000 untuk LRT Jakarta.
Hal tersebut sesuai dengan konsep yang sebelumnya dijelaskan, dimana pemerintah sebagai birokrat bertanggung jawab untuk memberikan kemudahan pada seluruh kalangan masyarakat. Apabila tidak diberlakukan subsidi, tarif dari angkutan umum massal tersebut terse but sudah dipastikan dipastikan tida tidak k dapa dapatt dija dijangka ngkau u oleh selu seluruh ruh kalan kalangan gan masy masyaraka arakat, t, sehi sehingga ngga masy masyaraka arakatt tida tidak k mam mampu pu mem memenuh enuhii kebutuhannya untuk berpindah tempat. Namun, dengan adanya penerapan kebijakan subsidi, pemerintah telah mengurangi kemungkinan
adanya kegagalan pasar atas transportasi.
Kegagalan Pasar 3. Pe Pemba mbanguna ngunan n da dan/ n/at ata au pe peningk ningkat ata an ak akse ses s pe peja jala lan n ka kaki ki da dari/ ri/ke ke an angkut gkutan an umum penyeberangan orang, terowongan penyeberangan dan penerangan jalan umum)
(trotoa (t rotoar, r, je jemba mbata tan n
pengemba mbanga ngan n ka kapa pasita sitas s da dan n kua kualita litas s ja jala lan n yang Berda Be rdasar sarkan kan RIT Jab Jabod odeta etabe bek k 201 2019-2 9-2029 029,, aka akan n dil dilaku akukan kan penge mempertimb mempert imbangk angkan an akse aksesibil sibilitas itas masy masyaraka arakatt terha terhadap dap tran transport sportasi asi publi publik, k, deng dengan an salah satu prog programn ramnya ya beru berupa pa pem pembang bangunan unan dan/atau peningkatan akses pejalan kaki dari/ke angkutan umum (trotoar, jembatan penyeberangan penyeberangan orang, terowongan penyeberangan penyeberangan dan penerangan jalan umum).
Kualitas fasilitas pejalan kaki dari atau menuju transportasi umum pada beberapa lokasi dinilai belum optimal dalam mendorong peralihan penggunaan ke moda transportasi umum. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas pejalan kaki dan JPO akan dilakukan di ruasruas jalan yang terhubung dengan transportasi umum massal seperti Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), Halte Transjakarta, dan Kereta Commuter yang bertujuan untuk mewujudkan mobilitas kawasan yang terintegrasi, mendorong peralihan ke moda transportasi transportasi umum dan meni meningka ngkatkan tkan keny kenyama aman n peja pejalan lan kaki. Deng Dengan an adan adanya ya pene penerapa rapan n kebij kebijakan akan pemb pembangu angunan nan dan peningkatan akses pejalan kaki dari/ke angkutan umum pemerintah telah memperluas cakupan pelayanan dan memastikan seluruh masyarakat mendapat kemudahan dalam mengakses transpor tasi umum.
Kegagalan Pasar 4. Pembangunan Pembangunan Jalur Ganda (Double Track) Berdasar Berd asarkan kan RIT Jabod Jabodetab etabek ek 2019 2019-202 -2029, 9, akan dila dilakukan kukan pem pembang bangunan unan dan peng pengemba embangan ngan siste sistem m angku angkutan tan umu umum m mass massal al perkotaan berbasis rel yang menghubungkan wilayah Jabodetabek, dengan salah satu programnya berupa pembangunan jalur ganda (double ganda (double track). Berdasarkan data PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) jumlah penumpang KRL sepanjang 2017 mencapai 315,8 juta penumpang, naik 12,55 12,55 persen dari tahun sebelumnya . Dengan demikian rata-rata ada sekitar 868 ribu penumpang penumpang/hari. /hari. Dapat dibayangkan kekacauan yang timbul jika terjadi persoalan kapasitas penumpang terhadap moda transportasi umum tersebut bila hanya terdapat satu rel yang dapat dilalui. Oleh karena itu, diberlakukan strategi kebijakan untuk meningkatkan kapasitas KRL Commuter Line salah satunya dengan pembangunan jalur ganda.
Pendekatan Perencanaan Comprehensive rationality
Ad vo cac y Pl ann in g
- Dilandasi keinginan untuk mencapai tujuan yang utuh, lengkap , menyeluruh, dan terpadu - Peramalan yang tepat serta di ditunjang tunjang oleh sistem sistem informasi y yang ang lengkap, handal dan rinci, serta pada tujuan jangka panjang
Decentralized - Merupakan strategi dari model model p perencanaan erencanaan Decentralized Rationality - Peran perencana perencana ia ialah lah memfasilitasi pengambilan keputusan yang didasari pada kepentingan rakyat
Communicative Action
Incrementalism - Rencana terpil terpilah ah tidak ditunjang oleh pene penelaahan laahan serta evaluasi alternatif rencana secara m enyeluruh - Hanya memperti mempertimbangkan mbangkan bagian umum y yang ang berkaitan langsung saja dengan unsur yang diprioritaskan - Kurang komprehensif dan dianggap sebagai penyelesaian jangka pendek
Mixed Scanning
Perencanaan dipandang sebagai kegiatan yang bersifat interpretasi, komunikasi, dan menggambarkan para perencana ditanam dalam jalinan komunitas, politik, dan pembuatan keputusan publik.
Mixed Scanning
RITJ menggunakan Mixed Scanning
- penyederhanaan Merupakan kombinasi da ri komprehensif dengan incremental yaitu menekankan padadalam tujuandari yang menyeluruhrasionalistik dengan caradengan disjointed sekilas disjointed dan memperdalam subsistem yang strategis kedudukan system yang menyeluruh - Perencanaan mengacu pada kebijakan umum yang ditetapkan pada tingkat yang lebih tinggi/luas
- Dapat ditangani secara terpusat dan desentralisasi desentralisasi tergantung kebijaksanaan yang dibuat
Pendekatan Perencanaan Sentralisasi
Tidak sepenuhnya Ap sepenuhnya Ap pl ied Sci enc ence e
RITJ ditangani secara sentralisasi karena disusun oleh Tim Penyusunan RITJ dan dikelola oleh Badan Pengelola Transportasi Jabod etabek (BPTJ) (BPTJ) yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat yaitu Kementerian Perhubungan.
Mengacu pada kebijakan ya yang ng lebih umum RITJ mengacu pada kebijakan umum yang ditetapkan pada tingkat yang lebih tinggi/luas UU Penataan Ruan g, dan UU yaitu UUD 45, UU sektoral terkait transportasi
RITJ tidak sepenuhnya berbasis applied science, karena terdapat uji publik pada proses penyusunannya dan adanya masukan dari berbagai organisasi (kementerian/lembaga) yang menjadikan RITJ terpengaruh oleh politik.
Bukti Mixed Scannin Scannin g pada RITJ
Melewati proses politis RITJ merupakan sebuah rencana yang sudah menjadi kebijakan sehingga dapat dikatakan sudah melewati proses politis, karena jika suatu rencana murni applied science maka rencana tersebut hanya akan menjadi rancangan teknokratis
Mempertimbangkan hal umum dan fokus pada salah satu unsur yang strategis dalam kedudukan sistem RITJ mempertimbangkan pembangunan dan pengembangan kawasan Jabodetabek dalam mendukung pembangunan nasional secara umum, kemudian fokus terhadap transportasi transportasi yang yang dikaji secara komprehensif
Epistemologi Perencanaan EPISTEMOLOGY PLANNING epistēmē KNOWLEDGE
The STUDY of KNOWLEDGE What is knowledge?
logia STUDY
The MEANS of production of KNOWLEDGE
Make Choices
The MEANS of production of PLAN
Process Decision Making
Formulating Arguments
RATIONALITY
How KNOWLEDGE is produced? How do we know w hat we know?
INSTRUMENTAL INSTRUMENT AL COMMUNICA COMMUNICATIVE TIVE Orientation
Pro Produc ductt Orient Oriented ed
Produc Productio tion n Orient Oriented ed
Substance
Technocratic
Democra crati tic c
What does it mean to say that we know something? et cetera
Implementation
Means-End Relationship
Fairness Oriented
Epistemologi Perencanaan Pem b ah as an i s a t n e i r O
Penyusunannya didasarkan pada pertimbangan yang berbasis pasar , yakni berupa adanya nilai startegis dari sistem transportasi jabodetabek
i s n a t s b u S
Sasaran telah ditetapkan secara baku berdasarkan pertim bangan yang yang ideal sehingga eksekutor menerima sasaran tersebut sebagai suatu yang given
i s t a n e m e l p m I
Co n t o h
alat untuk Strategi, dan kegiatan sebagai mewujudprogram, kan sasaran telah dimuat . Namun demikian, belum terdapat rincian cara dan proporsi beban bagi eksekutor untuk melaksanakan strategi/program/kegiatan strategi/progr am/kegiatan tersebut
Epistemologi perencanaan yang dominan pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek adalah
ented d, Hal ini terlihat dari penyusunannya yang product ori ente susbtansi yang technocratic , dan implementa implementasinya sinya yang
Instrumental Rationality
lebih berfokus pada means end end relationsh ip
Kelemahan Proses Perencanan Dalam proses perencanaan selalu terdapat kelebihan dan kekuran kekurangan gan yang dimiliki dari bentuk proses yang dipilih. Proses penyusunan RITJ menggunakan Mixed Scanning. Pendekatan ini berusah Pendekatan berusahan an menyempurnakan menyempurnakan kekurang kekurangan an dari teori inkremental yang diarahkan diarahk an pada teori rasional komprehensif. Meskipun begitu, teori yang digagas Amitai Etzioni ini masih memiliki beberapa kelemahan di dalamnya.
Pengaruh Politis Pendekatan ini berupaya untuk menggabungkan analisis yang dilakukan secara komprehensif kompreh ensif dengan masukkan dari berbaga berbagaii pihak yang berkepentingan. Pada pelaksanaannya hal ini dapat menyebabkan bias terhadap hasil analisis yang yan g tela telah h dibu dibuat at seh sehing ingga ga renc rencana ana yan yang g akh akhirny irnya a ters tersusu usun n belum tentu merupak mer upakan an alt altern ernati atiff ter terbaik baik. Me Mesk skip ipun un RI RITJ TJ in inii me menc ncak akup up wi wila laya yah h Jabodetabek, rencana yang disusun lebih menititkberatkan pada wilayah DKI Jakarta. Jakarta.
Kemampuan Perencana Pendekatan ini memperhitungkan tingkat kemampuan para pembuat keputusan diperlukan n kem kemampu ampuan an yang ya ng ber berbed bedaa-bed beda. a. Pad Pada a pe pelak laksa sanaa naann nnya ya diperluka perencana perenca na yang sangat baik untuk baik untuk melakukan penyusunan dari pendekatan inkremental inkreme ntal dan rasional komprehensif komprehensif sesuai dengan porsi dari rencana yang hilang fokus dalam diperlukan. diperlu kan. Hal ini men menjadi jadi penting agar tida tidak k terj terjadi adi hilang penyusunan rencana.
Kelemahan Proses Perencanan Dalam proses perencanaan selalu terdapat kelebihan dan kekuran kekurangan gan yang dimiliki dari bentuk proses yang dipilih. Proses penyusunan RITJ menggunakan Mixed Scanning. Pendekatan ini berusah Pendekatan berusahan an menyempurnakan menyempurnakan kekurang kekurangan an dari teori inkremental yang diarahkan diarahk an pada teori rasional komprehensif. Meskipun begitu, teori yang digagas Amitai Etzioni ini masih memiliki beberapa kelemahan di dalamnya.
Waktu Pelaksanaan Pend Pendeka ekata tan n ini dapat dapat dik dikat ataka akan n sebag sebagai ai “middle-ground” dari dari kedu kedua a pe pend ndek ekata atan n yang yang te telah lah diseb disebutk utkan. an. Hal ini berim berimpl plika ikasi si pada pada pr prose oses s ebi h l ama ama di ba bandi ndi n ngka gkan n pende pendeka katt an an pe peny nyus usuna unan n renca rencana na yang yang l ebi inkremental namun memiliki hasil yang tidak selengkap pendekatan rasional komprehensif .
Penilaian Keluaran Penilaian keluaran dari pendekatan ini akan lebih sulit untuk dilakukan . Hal ini disebabkan perlu pemahaman dan penelusuran yang lebih kompleks untuk memaha mem ahami mi kek kekuran urangan gan yang diha dihasilk silkan an renc rencana ana bera berasal sal dari pen pendeka dekatan tan rasional komprehensif atau pendekatan inkremental.
Peran Perencana sebagai Teknokrat aktor : akademisi, akademisi, pengamat tranpsort asi, operator operator tr ansport asi
1 Mengumpulkan data melalui survei primer, survei sekunder
perencana sebagai teknokrat mengambil posisi sebagai advisor bagi para pengambil kebijakan dengan berporos kepada rasionalitas dan pertimbangan ilmiah. Informasi dimanfaatkan dimanfaatka n sebagai sebuah landasan dalam membangun kekuasaan dan kepentingan
FUNGSI : ● Memposisikan rasionalitas yang hendak dibuat sebagai pemenuhan kepentingan publik ● Mengartikulasi Mengartikulasikan kan kepentingan masyarakat umum kepada sebuah rasionalitas yang acceptable ● Mengkomunikasikan rasionalitas dan kepentingan yang dibuat kepada aktor lain
2 Menganalisis Me nganalisis Data Data analisis data spasial, analisis tata ruang, analisis tra transportasi, nsportasi, ana analisis lisis pembiayaan, analisis kelembagaan
3 Menyusun Naskah Akademik untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan
Ad d v o k at Peran Perencana sebagai A aktor : akade akademisi, misi, p engamat tranpsor tasi, Pemerintah Pemerintah Da Daerah erah
1 Konsultasi Publik FUNGSI ● Mengajukan rasionalitas sebagai argumen dalam memobilisasi dan Peran ini menjembatani masyarakat terhadap hal-hal yang bersifat teknis dari sebuah produk rencana. Selain itu terdapat peran dalam melakukan mobilisasi kekuatan dan potensi masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap dominasi Pemerintah. Informasi dan proses komunikasi diperlakukan sebagai usaha membangun pemahaman masyarakat dan counter-opinion terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat. Kekuasaan didapatkan melalui mobilisasi kekuatan massa atau klaim dukungan masyarakat.
● ●
●
●
menarik keberpihakan masyarakat Menjembatani pemahaman rasionalitas masyarakat Menggunakan infrastru infrastruktur ktur kelembagaan yang ada sebagai media dalam melakukan advokasi Menggunakan tindakan-ti tindakan-tindakan ndakan politik sebagai upaya memberi tekanan publik dan menarik dukungan dari kelompokdengan lain Melakukan komunikasi pihak lain
Sebagai fasilitator dalam kegiatankegiatan konsultasi publik rencana induk dengan berbagai stakeholder
2 Survei Data Primer Mengetahui kebutuhan, persepsi, dan preferensi masyarakat terkait perencanaan transportasi di Jabodetabek
3 Anali An ali sa Kond Ko nd is i Saat in i Menganalisa hasil data yang didapatkan perihal kebutuhan, persepsi, dan preferensi
masyarakat
Peran Perencana sebagai Birokrat aktor : p emerintah pus at atau atau pemerintah d ae aerah rah
1
Mendukung proses kemudahan perizinan, sesuai dengan kententuan peraturan perundangundangan
Perencana sebagai seorang birokrat memiliki peran dalam menjaga dalam menjaga stabilisasi organisasi dan jalannya roda pemerintahan. Informasi dimanfaatkan sebagai sebuah alat dalam menjaga kepentingan dan keberlangsungan organisasi. Peran ini biasanya disertai oleh kekuasaan yang datang secara formal dan legal kepada perencana.
2
FUNGSI ● Menggunakan rasionalitas sebagai landasan dalam membuat kebijakan ● Memperlakukan masyarakat sebagai konstituen dan pihak yang terkena kebijakan ● Mengartikulasikan kepentingan publik dalam kebijakan yang ●
●
dibuat Memberi informasi kepada masyarakat tentang kebijakan yang akan dibuat Melakukan komunikasi dengan legislatif
Menjamin ruang partisipasi terbangun secara wajar dan sehat, sehingga masyarakat warga semakin berperan optimal dalam mengeskpresikan kemampuannya menjadi warga (civic competence)
3 menampilkan kekuatan civil society dalam mengaktualisasikan posisi tawar terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan urusan publik
DAFTAR PUSTAKA • Aminah, S. (2016). Penataan (2016). Penataan transportasi publik-privat dan pengembangan aksesibilitas masyarakat masyarakat.. Pusat
Penerbitan dan Percetakan Unair, Airlangga University Press. • Kompas.com - "Pemangkasan Subsidi dan Jaminan Tak Tak Berubahnya Tarif Tarif Transjakarta, MRT, LRT“ • Tirto.id - " Kenapa Warga Jabodetabek Sulit Beralih ke Transportasi Umum?” • Beritaga Beritagar.id r.id - "Jalur dua rel ganda Manggarai-Cikarang selesai 2020”
View more...
Comments