Kegagalan Pasar Dan Campur Tangan Pemerintah

3. Kegagalan Pasar Dan Campur Tangan Pemerintah dalam Alokasi Sumberdaya

3.1. Masalah Kegagalan Pasar (1) Dalam

dunia nyata, pasar tidak selalu memenuhi asumsi-asumsi dasar PPS, contohnya kasus Pasar Monopoli. Dalam kondisi seperti ini, maka perekonomian tidak dapat mencapai kondisi „Pareto Efficiency‟

3.1. Masalah Kegagalan Pasar (2) Selain

itu, dalam dunia nyata,bukan hanya efisiensi alokasi sumberdaya  yang menjadi perhatian/kebutuhan masyarakat. Masyarakat menuntut hal lain, seperti pemerataan pendapatan,kualitas lingkungan yang baik, pemberantasan pengangguran dan kemiskinan

3.1. Masalah Kegagalan Pasar (3) Hal-hal

ini tidak dapat dipenuhi melalui mekanisme pasar. Mekanisme pasar hanya konsen mengenai efisiensi.

3.1. Masalah Kegagalan Pasar (4) Bila

pasar gagal mencapai “pareto efficiency” dan gagal memenuhi kebutuhan lain dari masyarakat (kegagalan pasar), maka pemerintah harus turun tangan untuk memperbaiki keadaan

3.1. Masalah Kegagalan Pasar (5)   Kegagalan

pasar inilah alasan untuk pemerintah melakukan campur tangan dalam perekonomian dan berbagai aspek lainnya dari kehidupan masyarakat  Campur tangan pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  Jadi, campur tangan pemerintah adalah dalam rangka melayani kepentingan masyarakat (serving public interest)

3.2 Sumber-Sumber Kegagalan Pasar  Barang

publik  Eksternalitas  Monopoli alamiah  Informasi tidak sempurna  „Merit goods‟   (Re)distribusi pendapatan  Pengangguran  Inflasi

3.3. Barang Publik (Public Goods) (1)  Tiga

karakter pokok: Non-rivalry Non-excludable Non-congest

3.3. Barang Publik (Public Goods) (2) Ada

tiga macam barang publik:

Excludable,

non-rival public good tidak murni barang publik Non-excludable, rival public goods tidak murni barang publik  Non-excludable, non-rival public good  murni barang publik

3.3. Excludable, Non-rival public Goods (1) Contohnya:

Jalan Tol Dapat di pasarkan, sehingga produksi dan pengelolaannya dapat dilakukan oleh swasta, bukan pemerintah Tetapi, produksi tidak akan optimal. Sebab, setelah diproduksi MC = 0. Sehingga, tidak dapat diberlakukan MC=P

3.3. Excludable, Non-rival public Goods (2)  Mekanisme

pasar untuk menetapkan harga tidak dapat diberlakukan  Harga harus ditentukan dengan cara lain, seperti keputusan pemerintah.  Akibatnya, bisa terjadi „over priced‟ atau „under price‟  produksi tidak optimal  Tidak mencapai „Pareto Efficiency‟, tetapi lebih baik dari pada tidak ada jalan TOL  „social improvement‟

3.4. Non-Excludable, Rival public Goods (1) Common

property resource Contoh: „fishing ground‟ di laut Bila „mekanisme pasar, maka akan terjadi „over fishing‟ Tragedy of the Common Individual rationality leads to collective disaster

3.4. Non-Excludable, Rival Public Goods (2) Masalah

„resource depletion‟ and penghamburan „economic rent‟ Tidak mencapai „pareto efficiency‟  Perlu campur tangan pemerintah untuk memperbaiki keadaan

3.5.Non-Excludable, Non-Rival Public Goods (1)  Contohnya:

Mercu Suar  Perlu aksi kolektif antara pengguna untuk membangunnya.  Tantangannya: masalah „free rider‟ Kalau masalah „free rider‟ tidak dapat dikendalikan secara efektif, maka mercu suar tidak akan dibangun. Sehingga, pemerintah perlu turun membangunnya

3.5.Non-Excludable, Non-Rival Public Goods (2)  Kasus:

Keberadaan „privilege group‟  Bila ini terjadi, maka mercu suar akan dibangun oleh „privilege group‟, meskipun yang lainnya tetap „free riders‟  „private provision of public goods‟  Masalahnya akan terjadi „under supply of public goods (dalam hal ini mercu suar) tidak „pareto efficiency‟  Pemerintah harus turun tangan dalam pembangunannya

3.6. Externalitas (1)  Externalitas

berdasarkan sifat:

Negatif  e.g.

polusi oleh pabrik semen Positif  e.g. kebun raya bogor  Externalitas

berdasarkan sumber:

Konsumsi  kurva

permintaan Produksi kurva penawaran  Jadi,

ada 4 macam eksternalitas

3.6. Externalitas (2) Bila

terjadi eksternalitas, baik karena kegiatan produksi maupun konsumsi, maka: perlu

campur tangan pemerintah untuk tidak memenuhi kondisi „pareto efficiency‟ mengendalikan eksternalitas

3.7. Monopoli Alamiah (1)   Apa

yang dimaksud dengan monopoli alamiah?

  suatu

kondisi di mana kegiatan produksi menghasilkan biaya terendah pada skala produksi  yang sangat besar  economies of scale  Faktor penyebabnya  large total fixed cost  Terjadi

dalam kegiatan produksi seperti:

 Listrik

penyediaan landasan untuk „landing and take off‟ pesawat terbang

 Jasa

3.7. Monopoli Alamiah (2) Karena adanya „large economies of scale‟



 sebaiknya,

produksi oleh satu perusahaan dengan skala besar

 Apa

akibatnya bila hak monopoli diberikan pada perusahaan swasta  Belum

tentu dia akan mau beroperasi pada tingkat produksi di mana biaya produksi terendah

3.7. Monopoli Alamiah (3) Agar

menghasilkan keuntungan maksimum, maka dia akan beroperasi sebagai perusahaan monopolis dengan berpedoman bukan pada P = MC=MR (dalam PPS), tetapi pada MR=MC < P  Hal ini akan menghasilkan „social loss‟ tidak „pareto efficiency‟  Perlu campur tangan pemerintah



3.7. Monopoli Alamiah (4) Dalam upaya menghindari „social loss‟, maka pemerintah menyerahkan kegiatan produksi ini kepada perusahaan publik, seperti PLN untuk listrik, dan PT Angkasa Pura untuk mengelola Bandara  Tetapi, dalam kenyataannya perusahaan publik sering tidak menghasilkan apa yang harapan masyarakat pemborosan  Kenapa itu terjadi? dilema campur tangan pemerintah 

3.8.Informasi Tidak Sempurna (1)  Fakta

mengenai informasi

Informasi

tidak sempurna  Informasi mahal (waktu dan biaya untuk mendapatkan informasi) Informasi

asimetris?

Perbedaan

kuantitas & kualitas informasi antara dua pihak yang bertransaksi Contoh: penjual vs pembeli suatu barang

3.8.Informasi Tidak Sempurna (2)  Dalam

transaksi ekonomi, asimetrik information membuka peluang untuk terjadinya:  Moral

hazard problem  Adverse selection problem 

Missing markets : Tidak

ada „crop insurance‟ di Indonesia  Kasus „market for lemon‟  Perlu

campur tangan pemerintah

3.9.Sumber-Sumber Kegagalan Pasar Lainnya  Sumber-sumber

lainnya:

Masalah

Merit goods Masalah Distribusi Pendapatan Masalah Pengangguran  Masalah Inflasi  Pasar

tidak konsen mengenai hal-hal ini  Pemerintah perlu campur tangan

3.9. Kegagalan Pemerintah Campur

tangan pemerintah tidak selalu berhasil membawa perbaikan kesejahteraan masyarakat, contohnya kasus penyediaan listrik oleh PLN  Mengapa terjadi kegagalan pemerintah? Masalah

„conflict of interest‟ Pemerintah tidak hanya sekedar pelayan kepentingan publik  punya motif politik Masalah „rent seeking‟

3.10. Daftar Bacaan  Stiglitz,

Joseph E. 2000. “Economics of the Public Sector”. New York: W.W. Norton and Company. Bab 4 dan 5   Weimer, David L. and Vining, Aidan R. 1992. “Policy Analysis: Concepts and Practice”. New Jersey: Prentice Hall. Bab 3,4 dan 5.