Kebijakan Second Opinion

HAK PASIEN (SECOND OPINION)

KEBIJAKAN HAK PASIEN UNTUK MENDAPATKAN SECOND OPINION (MEMINTA PENDAPAT DOKTER LAIN) 1. Latar belakang masalah Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan yang bersifat paripurna yang pada hakikinya mempunyai tujuan untuk keselamatan dan kesembuhan pasien secara utuh dan holistik. Oleh sebab itu setiap langkah kebijakan yang dilaksanakan dalam sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit harus berorientasi pada nilai nilai hak azasi manusia yang terintegral dan berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan yang mempertinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Pelaksanaan second opinion merupakan hak pasien yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit dengan memberlakukan standar operasional prosedur sebagai kebijakan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan second opinion, sehingga setiap permasalahan yang berkaitan dengan second opinion harus mengacu pada peraturan dan perundang undangan yang berlaku serta peraturan teknis yang yang telah ditetapkan oleh RSU Permata Madina Panyabungan. Kebijakan second opinion berlaku dalam ruang lingkup RSU Permata Madina Panyabungan. yang harus terintegral dalam sistem pelayanan kesehatan RSU Permata Madina Panyabungan secara menyeluruh. Dan bagian yang tidak terpisahkan dengan hak hak pasien yang tercantum dalam Undang undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009. A. Landasan Hukum Second Opinion Pasien 1. UUD 45 Hasil amandemen dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28H ayat (1) “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memproleh pelayanan kesehatan. 2. Undang Undang Praktik Kedokteran 29 tahun 2004

Hak Dan Kewajiban Pasien Pasal (52), pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai hak : 1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (3) 2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain 3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis 4. Menolak tindanakan medis dan 5. Mendapatkan isi rekam medis 3. Undang Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Perlindungan Pasien Pasal 56 a.

Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan

yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. b. Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada : a. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular kepada masyarakat yang lebih luas. b. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri atau c. Gangguan mental berat c. Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan prundang –undangan. Pasal 57. (Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan). 4. Undang Undang Rumah Sakit nomor 44 tahun 2009 Pasal 32 poin (g) ,” Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit; Poin (h) meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit; B. Kebijakan dan Tata Cara Mengajukan Second Opinion

1. Second Opinion merupakan hak dasar pasien yang diatur dalam peraturan dan perundang undangan yang berlaku. 2. Rumah sakit wajib memberi peluang dan memfasilitasi baik secara administrasi maupun kelengkapan dokumen yang dibutuhkan pasien dalam mendapatkan hak second opinion 3. Rumah Sakit menyediakan kelengkapan administrasi untuk keperluan permintaan second opinion dari pasien atau keluarga yang sah menurut hukum. 4. Dokter yang merawat atau dokter mewakili rumah sakit membuat rekomendasi tertulis yang menyetujui pasien atau keluarga yang mewakili untuk mendapatkan hak second opinion. 5. Dokter yang ditunjuk oleh pasien atau rumah sakit membuat surat persetujuan untuk menjawab hak pasien untuk mendapatkan tugas profesional sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku. 6. Hasil second opinion dibuatkan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan dalam bentuk lisan dan tertulis pada pasien atau keluarga yang sah menurut hukum. Keputusan tindak lanjut merupakan hak dari pasien atau keluarga yang menurut hukum untuk mengambil suatu keputusan.