Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri

KEMENTERIAN PERINDUSTRI Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta 12950 Telepon: 021-525 6548

DAFTAR ISI 1 PENDAHULUAN

3

2 KINERJA SEKTOR INDUSTRI

7

3 PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

13

KEBUTUHAN LAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN 4 INDUSTRI

33

2

I . PENDAHULUAN

3

PETA PERKEMBANGAN INDUSTRI ( KBI – KTI) KAWASAN BARAT INDONESIA LUAS : 32,48 %  PENDUDUK : 81,32 %  INDUSTRI : 95,56 %

PULAU JAWA LUAS  PENDUDUK  INDUSTRI

: : :

7,0 % 60 % 90 %

KAWASAN TIMUR INDONESIA LUAS : 67,52 %  PENDUDUK : 18,68 %  INDUSTRI : 4,44 %

REGIONAL INEQUALITY (Ketidakseimbangan pembangunan daerah)

4

SASARAN PEMERATAAN DAN PENYEBARAN INDUSTRI

Penyebaran Industri 2035

Penyebaran Industri 2013

Luar Jawa 28%

Jawa 72%

Luar Jawa 45%

Jawa 55%

5

II. KINERJA SEKTOR INDUSTRI

6

PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI S.D. TAHUN 2013 (%)

* Sumber: BPS diolah Kemenperin

7

KONTRIBUSI INDUSTRI PENGOLAHAN NON-MIGAS TERHADAP PDB NASIONAL TAHUN 2013

* Sumber: BPS diolah Kemenperin

8

REALISASI INVESTASI TAHUN 2013 MENURUT WILAYAH

NO. I II III IV V VI VII

WILAYAH SUMATERA JAWA BALI & NUSA TENGGARA KALIMANTAN SULAWESI MALUKU PAPUA JUMLAH

Nilai Investasi (Rp Miliar) PMDN PMA Total 22.913,8 66.495,7 4.400,2 28.713,6 3.624,2 1.114,9 888,2 128.150,6

32.086,0 163.734,3 8.399,8 26.208,7 14.157,6 3.035,6 22.813,8 270.435,8

54.999,8 230.229,9 12.800,1 54.922,3 17.781,8 4.150,6 23.702,0 398.586,4

Sumber : BKPM, 2013 (Diolah DJ PPI)

Total investasi tahun 2013, lebih banyak didominasi oleh PMA yang mencapai 67,84 persen dari total Rp 398,6 triliun ……….

9

SEBARAN INVESTASI TAHUN 2013 MENURUT WILAYAH (PERSEN) 4.46 1.04 13.78

5.95

13.80

Sumatera Jawa

Bali Nusa Tenggara

3.21

Kalimantan Sulawesi

57.76

Maluku Papua

Sumber : BKPM, 2013 (Diolah DJ PPI)

Pada tahun 2013, Pulau Jawa masih menjadi wilayah yang terbesar dalam menyerap investasi, disusul oleh Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi …………… 10

REALISASI INVESTASI SEKTOR INDUSTRITAHUN 2013 MENURUT WILAYAH

NO.

I II III IV V VI VII

WILAYAH

SUMATERA JAWA BALI & NUSA TENGGARA KALIMANTAN SULAWESI MALUKU PAPUA JUMLAH

Nilai Investasi (Rp Miliar) PMDN PMA Total 9.149,57 26.552,02 1.757,04 11.465,47 1.447,15 445,19 354,67 51.171,10

16.428,60 74.233,83 2.994,20 12.056,52 7.514,27 1.638,70 11.905,22 126.771,35

25.578,17 100.785,85 4.751,24 23.522,00 8.961,42 2.083,89 12.259,89 177.942,45

Sumber : BKPM, 2013 (Diolah DJ PPI)

Investasi sektor industri tahun 2013, lebih banyak didominasi oleh PMA yang mencapai 71,24 persen dari total Rp 177,9 triliun ……….

11

SEBARAN INVESTASI SEKTOR INDUSTRI TAHUN 2013 MENURUT WILAYAH (PERSEN) 5.04 1.17

6.89

14.37

13.22

Sumatera Jawa

Bali Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi

2.67 56.64

Maluku Papua

Sumber : BKPM, 2013 (Diolah DJ PPI)

Pada tahun 2013, Pulau Jawa masih menjadi wilayah yang terbesar dalam menyerap investasi sektor industri, disusul oleh Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi …………… 12

III. PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

13

TUJUAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI a. Mengendalikan pemanfaatan ruang; b. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan; c. Mempercepat pertumbuhan industri di daerah; d. Meningkatkan daya saing industri;

e. Meningkatkan daya saing investasi; dan f. Memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, yang terkoordinasi antar sektor terkait.

14

Daya Saing Kawasan Industri Kawasan Industri (KI) di Indonesia relatif kurang memiliki daya saing dibandingkan dengan KI di negara-negara pesaing ditinjau dari harga lahan KI dan biaya logistik.

15

Upaya Peningkatan Daya Saing Kawasan Industri 1. Meningkatkan peran pemerintah/BUMN pengembangan kawasan industri.

dalam

2. Membangun kawasan industri yang terintegrasi dengan sektor lain seperti perhubungan, pekerjaan umum, perumahan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan keamanan. 3. Membangun kawasan industri yang fokus pada komoditi atau klaster industri tertentu. 4. Membangun Pusat Inovasi di setiap KI sebagai sarana untuk R&D dan peningkatan kompetensi SDM

16

PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN KI (UU NO 3/2014) Pengaturan: (Pasal 62-Pasal 63) 1. Menteri Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastruktur Industri. 2. Infrastruktur Industri paling sedikit meliputi: a. lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri; b. fasilitas jaringan energi dan kelistrikan; c. fasilitas jaringan telekomunikasi; d. fasilitas jaringan sumber daya air; e. fasilitas sanitasi; dan f. fasilitas jaringan transportasi. 3. Penyediaan infrastruktur Industri dilakukan melalui: a. pengadaan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. pola kerja sama antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan swasta, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta; atau c. pengadaan yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta. 4. Untuk mendukung kegiatan Industri yang efisien dan efektif di wilayah pusat pertumbuhan Industri dibangun Kawasan Industri sebagai infrastruktur Industri yang harus berada pada kawasan peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 5. Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau koperasi. 6. Dalam hal tertentu, Pemerintah memprakarsai pembangunan Kawasan Industri. 17

PENJELASAN (PASAL 63 AYAT 4)

1. Hal tertentu : kondisi pada saat pihak swasta tidak berminat atau belum mampu membangun kawasan industri, sementara Pemerintah perlu mempercepat industrialisasi di wilayah pusat pertumbuhan industri dengan mempertimbangkan geoekonomi, geopolitik dan geostrategis 2. Memprakarsai : melakukan investasi langsung untuk membangun kawasan industri

18

APA YANG HARUS DILAKUKAN ? 1. Peran Pemerintah Indonesia dalam menyediakan lahan kawasan industri akan ditingkatkan kembali. 2. Pemerintah terus mendorong pengembangan kawasan-kawasan industri yang baru. 3. Pemerintah harus melakukan intervensi dengan cara menambah pasokan lahan kawasan industri melalui program fasilitasi pembangunan kawasan industri. 4. Bentuk intervensi pemerintah pembangunan kawasan industri.

dengan

cara

melakukan

5. Pemerintah berperan aktif dalam pengembangan kawasan industri melalui mekanisme hibah dan pinjaman luar negeri. Beberapa bentuk hibah yang diperlukan antara lain: hibah bantuan teknik; hibah bantuan proyek; kerjasama teknik; dan kerjasama keuangan. 19

Apa yang harus dilakukan Pemerintah?  Mendorong pengembangan industri yang baru.

kawasan-kawasan

 Melakukan intervensi agar terjadi penambahan pasokan lahan kawasan industri melalui program revitalisasi dan perluasan kawasan industri yang ada.  Meningkatkan investasi Pemerintah/BUMN dalam usaha kawasan industri.

20

SPESIFIKASI DAN FASILITASI KAWASAN INDUSTRI a. Luas lahan kawasan industri paling rendah 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan; b. Luas lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil, dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan; c. Perusahaan di dalam kawasan Industri dapat diberikan fasilitas kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; d. Fasilitas perpajakan terhadap kawasan industri dan perusahaan industri di dalam kawasan industri diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. 21

Peran Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Kawasan Industri di Beberapa Negara Asia Negara Malaysia, 285 KI Jepang Korea Selatan, 300 KI Taiwan Singapura Thailand, 27 KI

Pemerintah 78 % (Pusat dan Lokal) 85 % 70 % (Pusat dan Lokal) 90 % 85 % 48 %

Swasta 22 % 15 % 30 % 10 % 15 % 52 % (kerjasama Pemerintah dan Swasta)

Pilipina, 20 KI Indonesia

30 % (Pusat dan Lokal) 6%

70 % 94 %

Sumber : ULI (1975) dan Dirdjojuwono (2004) Catatan : Persentase menyatakan kontribusi dalam bentuk penanaman modal

22

Tantangan Kawasan Industri Tantangan di Pulau Jawa

Keterbatasan lahan untuk pembangunan dan pengembanganan

Tantangan di Luar Pulau Jawa Infrastruktur pendukung seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan dan sebagainya kurang memadai Kompetensi tenaga kerja dan SDM industrial yang terlatih di daerah kurang memadai

Daya dukung yang terbatas (sumber daya air)

Masalah Lingkungan dan Sosial

Belum semua Kabupaten/Kota telah menetapkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khususnya kawasan peruntukan industri

Minat swasta nasional untuk melakukan usaha kawasan industri masih rendah

23

Arah Pengembangan Kawasan Industri Kawasan Industri di Pulau Jawa  Pengembangan kawasan-kawasan industri yang sudah ada, dan mendorong pembangunan kawasan industri yang baru diarahkan pada industri-industri berbasis teknologi tinggi  Kawasan industri yang saat ini menampung perusahaan yang beraneka ragam diarahkan untuk fokus pada pengembangan jenis industri tertentu.  Kawasan industri di Jawa Barat: fokus pada industri permesinan dan teknologi tinggi.  Kawasan industri di Banten: fokus pada industri kimia dan besi baja  Kawasan industri di Jawa timur: fokus pada pengembangan industri petrokimia dan industri penunjang migas.  Kawasan industri di Jawa Tengah: fokus pada pengembangan industri padat karya seperti tekstil dan sepatu. 24

Arah Pengembangan Kawasan Industri Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa  Pengembangan kawasan-kawasan industri baru yang diarahkan pada industri-industri berbasis sumberdaya alam dan pengolahan mineral serta memanfaatkan lokasi geografi yang strategis  Mensinergikan pengembangan kawasan industri dengan program MP3EI untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru

25

Ciri - Ciri Kawasan Industri Generasi Ketiga 1. Mengarah pada pengembangan kota baru 2. Infrastruktur sudah terintegrasi dengan sistem logistik 3. Berorientasi pada pelayanan jasa 4. Memiliki fasilitas pendidikan industrial 5. Memiliki fasilitas R & D 6. Memperhatikan lingkungan, dan 7. Memiliki sistem manajemen pengelolaan yang efisien dan efektif 26

Karakter Kawasan Industri Modern Generasi III

27

FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI PULAU JAWA

Semarang : Industri Tekstil

Gresik: Industri Petrokimia

Lamongan: Industri Perkapalan

Jabodetabek (termasuk Subang, Karawang, Purwakarta): Industri Permesinan dan Alat Transportasi

Majalengka: Industri Tekstil

Bandung: Industri Telematika

Kulon Progo: Industri Besi Baja

Boyolali: Industri Tekstil

28

FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI PULAU SUMATERA

Kuala Tanjung: Industri Alumina Dumai: Industri Turunan CPO

Sei Mangkei : Industri Turunan CPO

Bangka: Industri Timah

Muara Enim: Gasifikasi Batu Bara

Cilegon: Industri Besi Baja Bojonegara: Industri Kimia

Tanggamus: Industri Maritim

29

FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI PULAU KALIMANTAN

Landak: Industri Berbasis Agro Mempawah dan Tayan : Industri Smelter/ Chemical Grade Alumina

Puruk Cahu: Industri Berbasis Batubara Maloy: Industri Turunan CPO

Kariangau: Industri Turunan CPO Ketapang: Industri Berbasis Agro

Batu Licin: Industri Besi Baja

30

FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI PULAU SULAWESI

Bitung : Logistik Palu: Agroindustri Bantaeng : Ferronikel Morowali: Industri Ferronikel Soroako: Industri Ferronikel

Gowa: Agroindustri Takalar: Industri Minyak dan Gas

31

FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI PULAU MALUKU DAN PAPUA

Halmahera Timur (Buli) : Industri Ferronikel Halmahera Tengah (Wade Bay) : Industri Ferronikel

Sorong : Industri Petrokimia

Bintuni: Industri Petrokimia dan Pupuk

32

IV. KEBUTUHAN LAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

33

Kebutuhan LahanKAWASAN Pengembangan Industri PENGEMBANGAN INDUSTRIKawasan (KEK) TAHUN 2011 No

Kawasan Industri

Wilayah I Sumatra 1 Sei Mangkei 2 Kuala Tanjung 3 Sei Bamban 4 Tanjung Buton 5 Tanjung Api-Api 6 Belitung 7 Tanjung Ular 8 Semende 9 Tanggamus Kalimantan 10 Batu Licin 11 Landak 12 Tayan 13 Kariangau

Klaster Industri

Kebutuhan Lahan (Ha)

Penetapan RTRW

Kelapa Sawit Aluminium Agro (Sawit dan Karet)

2.002,00 Kab. Simalungun 2.000,00 Kab. Batubara 112,50 Kab. Serdang Bedagai

Aneka Industri dan penunjang industri migas Sawit,Karet dan Petrokimia

5.000,00

Pengolahan Timah dan Industri Agro Timah Agro (Padi, Kopi, dan buah) Maritim Besi Baja Agro (Karet) Sawit Minyak dan Gas Luas Total

-

4.044,00 Kab. Banyuasin 229.369,00

-

Perda No

10 TAHUN 2012 10 TAHUN 2013 12 TAHUN 2013 28 TAHUN 2012 -

765,40 Kab. Bangka Barat 150,80 Kab. Muara Enim 3.500,00 Kab. Tanggamus

1 TAHUN 2014 13 TAHUN 2012 16 TAHUN 2010

530,00 306,00 103,56 2.198,00

4 TAHUN 2012

Kota Balikpapan 250.081,26

34

Kebutuhan LahanKAWASAN Pengembangan Industri PENGEMBANGAN INDUSTRIKawasan (KEK) TAHUN 2011 No

Kawasan Industri

Wilayah II Jawa Barat 1 Majalengka Cilamaya, Karawang 2 3 Subang Jawa Tengah 4 Bawen 5 6 7

Pringapus Tenggaran Boyolali

8 Demak 9 KEK Kendal DI. Yogyakarta 10 Kulonprogo 11 Tangguh Sentolo 12 Jawa Timur 13 Jombang 14 Salt Lake Gresik Sidayu Gresik 15 16 Tuban Gresik 17 Lamongan

Klaster Industri

Tekstil

Kebutuhan Lahan Penetapan RTRW (Ha)

342,02 3.100,00

Otomotif, Permesinan, dan Elektronika

888,11

Kab. Karawang Kab. Subang

Tekstil, Perakitan, dan Pengolahan Kayu Tekstil, Pengolahan, Telematika, Agro, dan Alat Angkut Tekstil, Perakitan, dan Pengolahan Kayu Tekstil Tekstil, Produk Tekstil, dan Logistik Pergudangan Tekstil

182,5

Kab. Semarang

257,00 119,7 280,48

Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Boyolali

300,00 812,36

Kab. Demak Kab. Kendal

Otomotif

Besi Baja Minyak dan Gas Dry Port dan Landing Port Destination Logistic Center

2.646,00 2.152,00 951,4

Manufaktur Manufaktur Industri dengan bahan baku Dolomit, Krisalin, dan Sentra Industri Agro Industri Berat, Kimia, Mesin dan Logam

818,2 285,00

Manufaktur dan Maritim (Perkapalan) Luas Total

3820,06 227,53 950,00

Perda No

2 TAHUN 2013 11 TAHUN 2011 6 TAHUN 2011 6 TAHUN 2011 6 TAHUN 2011 20 TAHUN 2011 6 TAHUN 2011 20 TAHUN 2011

Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo

1 TAHUN 2012 1 TAHUN 2012

Kab. Jombang Kab. Gresik Kab. Gresik

21 TAHUN 2009 8 TAHUN 2011

Kab. Tuban

9 TAHUN 2012 15 TAHUN 2011

Kab. Lamongan 16437,32

1 TAHUN 2012

8 TAHUN 2011

35

Kebutuhan LahanKAWASAN Pengembangan Industri PENGEMBANGAN INDUSTRIKawasan (KEK) TAHUN 2011 No

Kawasan Industri

Wilayah III Sulawesi 1 Bitung 2 Morowali 3 Palu 4 Kendari 5 Bantaeng 6 Gowa 7 Takalar Maluku 8 Halmahera Timur

pusat logistik Nikel Rotan Mebel Rotan Nikel Mamintem Nikel

9 Seram Bagian Barat Papua 10 Bintuni 11 Sorong Nusa Tenggara 12 Kupang

Klaster Industri

Kebutuhan Lahan (Ha)

Penetapan RTRW

534,00 Kota Bitung 1.200,00 Kab. Morowali 1.500,00 Kota Palu 200,00 Kota Kendari 2.000,00 Kab. Bantaeng 600,00 Kab. Gowa 2.139,00 Kab. Takalar

Perda No

40 TAHUN 2011 2 TAHUN 2012 16 TAHUN 2011 1 TAHUN 2012 2 TAHUN 2012 25 TAHUN 2012 6 TAHUN 2012

Feronikel

393,31 Kab. Halmahera Timur 11 TAHUN 2012

Ikan hasil laut)

200,00 Kab. Seram Bagian Barat

3 TAHUN 2014

Petrokimia

2.339,73 Kab. Teluk Bintuni

4 TAHUN 2012

kayu dan ikan laut

4.125,00

Garam Luas Total

-

5.072,26 Kota Kupang 20.303,30

11 TAHUN 2011

36

KAWASAN INDUSTRI BERBASIS HASIL TAMBANG

 Di samping memanfaatkan potensi sumber daya alam yang terbarukan dan posisi lokasi geografis yang strategis, juga dalam rangka mempersiapkan diberlakukannya larangan ekspor bahan-bahan tambang mentah pada tahun 2014 mendatang.  Melalui pengembangan kawasan industri berbasis hasil tambang, diharapkan kebijakan Kementerian Perindustrian dalam rangka hilirisasi hasil tambang dapat berjalan sesuai dengan UU No.4/2009 tentang Mineral dan Batubara.  Untuk itu, dibutuhkan dukungan dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten serta kalangan dunia usaha dalam mendorong pembangunan kawasan industri berbasis hasil tambang. 37

TERIMA KASIH Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri http://www.kemenperin.go.id