Kebebasan Pers dan Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media Massa dalam Masyarakat Demokratis di Indonesia.docx

Kebebasan Pers dan Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media Massa dalam Masyarakat Demokratis di Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang e!arah mun"ulnya pers dalam Masyarakat Demokratis Indonesia

Demokrasi sebagai dasar hidup berbangsa pada umumnya memberikan pengertian bahwa adanya adanya kesemp kesempata atan n bagi bagi rakyat rakyat untuk untuk ikut ikut member memberika ikan n ketent ketentuan uan dalam dalam masala masalah-m h-masa asalah lah  pokokyang mengenai kehidupann ya, termasuk dalam menilai kebijakan pemerintah, oleh karena kebijakan kebijakan tersebut tersebut menentukan kehidupannya. kehidupannya. Dengan kata lain dalam suatu negara demokrasi demokrasi terdapat terdapat kebebasan-kebe kebebasan-kebebasan basan masyarakat masyarakat untuk berpartisi berpartisipasiy pasiyang ang diatur diatur dalam peraturan peraturan  perundang-undangan. Agar masyarakat dapat berperan serta dalam mempengaruhi proses  pembuatan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka perlu adanya sarana atau media yang yang akan akan diguna digunakan kan dalam dalam partis partisipas ipasii terseb tersebut. ut. Salah Salah satu satu sarana sarana yang yang dapat dapat diguna digunakan kan masyarakat dalam partisipasi politik adalah pers. Dalam proses demokratisasi faktor komunikasi dan media massa mempunyai fungsi  penyebaran informasi dan kontrol sosial. Pers merupakan media komunikasi antar pelaku  pembangunan demokrasi d emokrasi dan sarana penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat maupun maupun dari dari masyar masyarakat akat kepada kepada pemeri pemerinta ntah h secara secara dua arah. arah. Komuni Komunikas kasii ini dihara diharapkan pkan menimbulkan pengetahuan, pengertian, persamaan persepsi dan partisipasi masyarakat sehingga demokrasi dapat terlaksana. Sebagai lembaga sosial pers pers adalah sebuah wadah bagi proses input dalam sistem politik. Diantara tugasnya pers berkewajiban membentuk kesamaan kepentingan antara masyarakat dan negara sehingga wajar sekali apabila pers berfungsi sebagai jembatan yang yang mengh menghub ubung ungka kan n kepen kepenti ting ngan an pemer pemerin inta tah h dan dan masy masyara araka kat. t. ntu ntuk k itu itu dibu dibutu tuhk hkan an keterbukaan pers untuk secara baik dan benar dalam mengajukan kritik terhadap sasaran yang manapun sejauh hal itu benar-benar berkaitan dengan proses input. !ahirnya !ahirnya  "o. #$ %ahun %ahun &''' tentang tentang Pers menggantikan menggantikan ndang undang "o. (& tahun &')( merupakan karya monumental yang memberikan jaminan kebebasan bagi pers. !ahirnya undang-undang pers "omor #$*&''' menjadi payung hukum bagi praktik pers bebas

yang lahir sejak runtuhnya re+im Soeharto. Sejak saat itu pers ndonesia menemukan kemerdekaannya, pers berani menampilkan pola pemberitaan yang tidak kita temukan sebelumnya. BAB II PEMBAHAAN

Kebebasan Pers dan Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media Massa dalam Masyarakat Demokratis di Indonesia

A. Kebebasan Pers Indonesia

Kebebasan pers adalah kebebasan mengemukakan pendapat,baik secara tulisan maupun lisan melalui media pers seperti harian,majalah dan bulletin. Kebebasan pers dituntut tanggung  jawabnya untuk menegakkan keadilan,ketertiban dan keamanan dalam masyarakat bukan untuk  merusaknya. Selanjutnya komisi kemerdekaan pers menggariskan lima hal yang menjadi tuntutan masyarakat modern terhadap pers yang merupakan ukuran pelaksanaan kegiatan pers yaitu  &.

Pers dituntut untuk menyajikan laporan tentang kejadian sehari-hari secara jujur,mendalam dan cerdas.

(.

Pers dituntut untuk menjadi sebuah forum pertukaran komentar dan kritik,yang berarti pers diminta untuk menjadi wadah dikalangan masyarakat.

.

Pers hendaknya menonjolkan sebuah gambaran yang representati/e dari kelompok-kelompok  dalam masyarakat.

#. Pers hendaknya bertanggung jawab dalam penyajian dan penguraian tujuan dan nilai-nilai dalam masyarakat. 0.

Pers hendaknya menyajikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh berita seharihari,ini berkaitan dengan kebebasan informasi yang diminta masyarakat.

Adapun landasan hukum kebebasan pers di ndonesia termaksud dalam  •

ndang-undang "o. ' %ahun &'') tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum.

•

ndang-undang "o. #$ %ahun &'') tentang pers.

•

ndang-undang "o. ( tahun ($$( tentang penyiaran.

Setelah re+im 1rde 2aru &'') jatuh, kehidupan pers di ndonesia memasuki era kebebasan yang nyaris tanpa restriksi 3pembatasan4. 2ila di era 1rba terjadi banyak restriksi, di era reformasi ini pers menjadi bebas tanpa lagi ada batasan-batasan dari kebijakan pemerintah. Konstelasi tersebut, tentu sangat dibutuhkan pers dan dalam upaya perwujudan masyarakat demokratis serta perlindungan 5A6. 2ukankah kebebasan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi 3inti dari kebebasan pers4 diakui dalam konstitusi kita 3pasal () yunto pasal ()7 D #0 amandemen keempat4 serta pasal &' Deklarasi ni/ersal 5A68 Karena itu, pers yang bebas sangat penting dan fundamental bagi kehidupan demokratis. Sekalipun bisa diakui, bahwa pers yang bebas bisa baik dan buruk. %api, tanpa kebebasan pers, sebagaimana yang dikatakan no/elis Prancis, Albert 9amus, yang ada hanya celaka. Kemudian, dimanakah keburukan pers bebas8 Pers bebas menjadi buruk. 6enurut :acob 1etama, bila kebebasan pers yang dimiliki pengelola pers itu tidak disertai peningkatan kemampuan profesional, termasuk di dalamnya professional ethics 3:acob 1etama, ($$&4. Apakah kemampuan profesional pengelola pers sekarang sudah meningkat8 Persoalan tersebut mungkin bisa diperdebatkan. "amun, apakah etika profesional pengelola pers tersebut sudah meningkat8 ;asanya, pertanyaan itu mudah dijawab, yakni secara umum malah merosot. Kalangan tokoh pers sendiri mengakui hal tersebut. !ukas !uwarso, mantan Direktur Pasal Pornografi Dalam Pers?4. @una memaksa, cara kedua ini mungkin lemah dan kekuatannya hanya merupakan moral prefosi. Sejarah membuktikan, mengharapkan Dewan Pers berdaya menegakkan etika profesi wartawan adalah sesuatu yang otopis. Sedangkan cara pertama, penegakkan hukum di pengadilan itu lebih efektif karena bersifat memaksa dan ada institusi negara untuk memaksakannya. Dalam konteks tersebut, tindakan polisi sebagai ujung tombak sistem peradilan pidana menjadi tumpuan. Kalau polisi pasif saja dan menunggu laporan, apalagi kalau malah ikut menikmati, tentu pers porno akan kondusif berkembang. Selama penegak hukum kita gampang >dikompromi,? maka tidak terlalu salah pendapat yang mengatakan, polisi kita sudah tak berdaya alias loyo didalam memberantas pornografi.&B

B. Pers# Masyarakat dan Pemerintah

5al terpenting yang harus diperhatikan berkaitan antara pers,masyarakat dan pemerintah adalah sebagai berikut  &. nteraksi harus dikembangkan sekreatif mungkin untuk tercapainya tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan manusia dan masyarakat ndonesia seutuhnya. (. "egara-negara demokrasi liberal barat mendasarkan kehidupan dan dinamikanya pada indi/idu dan kompetisi secara antagonis,sedangkan "egara-negara komunis berdasarkan  pada pertentangan kelas yang bersifat dialektis materiil.Adapun "egara ndonesia yang  berdasarkan pancasila berpaham pada keseluruhan dan keseimbangan baik antara indi/idu dan masyarakat maupun antara berbagai kelompok sosialnya. . Antara pemerintah,pers dan masyarakat harus dikembangkan hubungan fungsional sedemikian rupa,sehingga semakin menunjang tujuan bersama yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dalam "egara kesatuan ;epublik  ndonesia. #. 5ubungan antara masyarakat pers dan masyarakat sesungguhnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai pancasila,sehingga mampu membangkitkan semangat patriotisme

 pengorbanan tanpa pamrih dan dedikasi total terhadap kepentingan rakyat banyak. 2aik  untuk menjamin tercapainya sasaran maupun karena sesuai dengan asas demokrasi  pancasila maka dalam hubungan fungsional antara pemerintah,pers dan masyarakat perlu dikembangkan kultur politik dan mekanisme yang memungkinkan berfungsinya system kontrol sosial dan kritik secara efektif dan terbuka. Pembangunan masyarakat bisa  berlangsung dalam pola e/olusi,reformasi dan

re/olusi.:ika kita menempatkan

 pembangunan nasional ndonesia kedalam salah satu dari ketiga kategori itu,maka yang  paling tepat ialah pola reformasi. Seluruh bidang kehidupan masyarakat yang hendaknya dibangun,tetapi pelaksanaanya bertahap dan selektif. 0. Adanya kekurangan merupakan gejala umum yang harus kita terima bersama,agar dalam melakukan koreksi kita tidak menimbulkan apatisme dan antipati melainkan justru menggairahkan usaha-usaha perbaikan dan pembangunan itu sendiri.

5ubungan antara pemerintah,pers dan masyarakat merupakan hubungan kekerabatan dean fungsional yang harus terus menerus dikembangkan dalam mekanisme dialog.Dalam konteks ini  perlu dikembangkan adanya mekanisme efektif oleh masyarakat pers itu sendiri untuk mengatur   perilaku kehidupannya. :adi bila dibahas lebih spesifik lagi pers memang >lahir? ditengah-tengah masyarakat sehingga pers dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.Pers >lahir? untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh informasi yang aktual dengan terus menerus mengenai peristiwa-peristiwa besar maupun kecil. 6enurut Cilbur Schramn pers bagi masyarakat adalah Catcher 7orum And %eacher  3 pengamat,forum dan guru 4.6aksudnya adalah setiap hari pers memberi laporan dan ulasan mengenai berbagai macam kejadian dalam dan luar negeri secara tertulis dan nilai-nilai kemasyarakatan dari generasi ke generasi. Kajatisu @ 6arbun S5 mengatakan, dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dan  pembangunan, harapan masyarakat dengan pemerintah harus sejalan. Dalam kaitan hubungan  pemerintah dengan masyarakat itu pula, peranan pers sangat penting sebab pers adalah sarana komunikasi pemerintah dan sebaliknya pers sarana masyarakat. %idak mungkin pemerintah bisa

 berhasil tanpa peran pers. 1leh karenanya pers adalah partner pemerintah, misalnya Kejaksaan dalam menjalankan tugas pemerintahan bidang penegakan hokum.

$. Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media

6edia massa dalam penyampaian beritanya untuk kehidupan masyarakat memiliki manfaat yang cukup besar. 6ereka menggunakan alat atau media seperti Koran,radio,tele/isi,seni  pertunjukan dan lain sebagainya.peralatan tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan  pesan,namun jika fungsi penyampaian informasi*berita disalahgunakan hal ini dapat berdampak  sebagai berikut antara lain  7ungsi media massa sebagai alat pendidikan masyarakat tidak lagi menjadi cara yang kuat,penayangan adegan yang tidak layak dimedia-media elektronik begitulah wajah kebebasan pers ndonesia saat ini.Disatu sisi menanamkan tanggung jawab sosial,namun disisi lain keberadaanya dikhawatirkan menghancurkan moral bangsa ini.nilah efeknya pers yang dihasilkan wajah pers ndonesia dengan karakter yang beragam seperti sekarang.

Kehadiran media masa senantiasa menghadirkan kontrakdiksi. Di satu sisi menyediakan hal-hal positif seperti hiburan , informasi,pengetahuan dan iptek untuk memperluas wawasan .dengan kata lain media masa baik elektronik dan non elektronik bisa memberikan informasi yang sehat dan mencerdaskan khalayak serta melakukan kontrol kritik yang konsturuktif . Adanya sifat kontradiksi dari media masa misalnya pada suatu sisi brita - brita yang di tulis merupakan informasi yang aktual dan sangat di perlukan biasanya di baca berulang - ulang dan di jadikan sunber tulisan ."amun pada sisi lain pemberitaannya sering menimbulkan keresahan dan berbau propokasi .  Dampak penyalahgunaan kebebasan media masa sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, karena media masa cetak maupun elektronik senantiasa hadir di hadapan kita, dan senantisa di nantikan kehadirannya oleh pembaca dan pemirsa. banyak prilaku yang ditampilkan kepada kita cenderung merupakan hasil peniruan dari media masa baik prilaku positif maupun negatif.(B BAB III PENU%UP lan

Kebebasan pers adalah kebebasan mengemukakan pendapat,baik secara tulisan maupun lisan melalui media pers seperti harian,majalah dan bulletin. Adapun landasan hukum kebebasan  pers di ndonesia termaksud dalam  •

ndang-undang "o. ' %ahun &'') tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum.

•

ndang-undang "o. #$ %ahun &'') tentang pers.

•

ndang-undang "o. ( tahun ($$( tentang penyiaran Kehadiran pers sangat mendukung untuk menjalin hubungan antara pemerintah, dan

masyarakat yang merupakan hubungan kekerabatan dean fungsional yang harus terus menerus dikembangkan dalam mekanisme dialog.Dalam konteks ini perlu dikembangkan adanya mekanisme efektif oleh masyarakat pers itu sendiri untuk mengatur perilaku kehidupannya. Dampak penyalahgunaan kebebasan media masa sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, karena media masa cetak maupun elektronik senantiasa hadir di hadapan kita, dan senantisa di nantikan kehadirannya oleh pembaca dan pemirsa. banyak prilaku yang ditampilkan kepada kita cenderung merupakan hasil peniruan dari media masa baik prilaku positif maupun negatif. Kami 6enyadari bahwa 6akalah ini masih jauh dari kesempurnaan yang semua itu hanyalah keterbatasan ilmu pengetahuan yang kami miliki, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik*saran dari bu*bapak guru dan teman-teman yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata kami ucapkan, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi  penulis khususnya dan pembaca umumnya. DA&%A' PU%AKA

http**suara-santri.tripod.com*files*nasional*nasional0.htm http**rimahayani.blogspot.com*($$'*$*dampak-penyalahgunaan-kebebasan-media.html