KONSTITUSI DASAR KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Nama 1. Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITS yang selanjutnya disebut KM FTSP ITS adalah sistem yang menaungi aktivitas kemahasiswaan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) ITS. 2. KM FTSP ITS adalah bagian dari Keluarga Mahasiswa ITS. Pasal 2 Waktu KM FTSP ITS didirikan di Surabaya pada hari Sabtu, 16 Juni 2012
Pasal 3 Tempat KM FTSP ITS bertempat di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Pasal 4 Asas KM FTSP ITS berasaskan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pasal 5 Bentuk KM FTSP ITS berbentuk sistem kemahasiswaan yang terdiri dari Eksekutif Mahasiswa FTSP ITS dan Legislatif Mahasiswa FTSP ITS. Pasal 6 Sifat KM FTSP ITS bersifat mandiri yang berdasarkan prinsip dari,
oleh, dan untuk mahasiswa FTSP ITS. Pasal 7 Tujuan KM FTSP ITS bertujuan : 1. Membina keharmonisan dan sinergisitas di lingkungan FTSP ITS. 2. Mengakomodasi aktivitas kemahasiswaan FTSP ITS. 3. Mengembangkan sumber daya mahasiswa FTSP ITS dari segi intelektualitas dan moralitas yang berbasis disiplin ilmu teknologi perencanaan. 4. Mengembangkan implementasi ilmu teknologi perencanaan di masyarakat.
BAB II LAMBANG DAN ATRIBUT Pasal 8 Lambang dan Atribut Lambang dan atribut KM FTSP ITS diatur dalam Undang-Undang KM FTSP ITS.
BAB III KEANGGOTAAN Pasal 9 Keanggotaan Keanggotaan KM FTSP ITS terdiri dari Eksekutif Mahasiswa FTSP ITS dan Legislatif Mahasiswa FTSP ITS. Pasal 10 Hubungan Keanggotaan Hubungan keanggotaan KM FTSP ITS diselenggarakan berdasarkan Konstitusi Dasar KM ITS dan Haluan Dasar Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa ITS dengan menjunjung tinggi Konstitusi Dasar KM FTSP ITS.
BAB IV EKSEKUTIF MAHASISWA FTSP ITS Pasal 11 Penjelasan Umum 1. Eksekutif Mahasiswa FTSP ITS terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa FTSP ITS dan Himpunan
Mahasiswa Jurusan di lingkup FTSP ITS. 2. Eksekutif Mahasiswa FTSP ITS wajib menjunjung tinggi Konstitusi Dasar KM FTSP, Haluan Dasar Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa ITS dan Konstitusi Dasar KM ITS. Pasal 12 Badan Eksekutif Mahasiswa FTSP ITS 1. Badan Eksekutif Mahasiswa FTSP ITS yang selanjutnya disebut BEM FTSP ITS adalah lembaga eksekutif tertinggi di KM FTSP ITS. 2. BEM FTSP ITS terdiri dari ketua sebagai pimpinan eksekutif dan perangkat kelengkapan lain yang dianggap perlu. Pasal 13 Tugas dan Wewenang BEM FTSP ITS 1. Mengkoordinasikan aktivitas kemahasiswaan di lingkup KM FTSP ITS. 2. Melaksanakan Garis Besar Haluan Kerja yang
3.
4.
5. 6. 7.
ditetapkan di Kongres FTSP ITS. Melakukan koordinasi dan instruksi terhadap HMJ di tingkat FTSP ITS sesuai ketetapan Konstitusi Dasar KM FTSP ITS. Menjalankan aktivitas kemahasiswaan dalam bidang sosial masyarakat. Melaksanakan instruksi dari BEM ITS. Melakukan penguatan daya dukung terhadap BEM ITS. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada KM FTSP ITS melalui Kongres KM FTSP ITS.
Pasal 14 Ketua BEM FTSP ITS 1. Ketua BEM FTSP ITS dipilih secara langsung oleh anggota KM FTSP ITS dengan masa jabatan satu periode kepengurusan dan tidak dapat dipilih kembali. 2. Ketua BEM FTSP ITS bertanggung jawab kepada mahasiswa FTSP ITS melalui Kongres KM FTSP ITS. 3. Jika ketua BEM FTSP ITS tidak dapat melakukan
tugasnya maka diadakan Kongres Luar Biasa KM FTSP ITS untuk menunjuk pejabat sementara sehingga pelaksana tugas hingga akhir kepengurusan. 4. Mekanisme pemilihan Ketua BEM FTSP ITS diatur dalam Kongres KM FTSP ITS. Pasal 15 Himpunan Mahasiswa Jurusan 1. Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ adalah lembaga yang menaungi aktivitas kemahasiwaan di tingkat jurusan dalam lingkup FTSP ITS dalam bidang keprofesian. 2. Pimpinan HMJ bertanggung jawab langsung kepada anggotanya melalui mekanisme internal HMJ.
Pasal 16 Tugas HMJ 1. Wajib melaksanakan instruksi dari BEM FTSP ITS dan / atau BEM ITS.
2. Memberikan daya dukung kepada BEM FTSP ITS dan BEM ITS. 3. Melakukan penguatan hubungan kelembagaan dengan HMJ di lingkup FTSP ITS. Pasal 17 Hak dan Wewenang HMJ 1. Mengatur rumah tangga organisasinya sendiri. 2. Mengadakan aktivitas di luar bidang keprofesian dalam lingkup jurusan. 3. Mengadakan aktivitas di luar bidang keprofesian di luar lingkup jurusan melalui koordinasi dengan elemen KM ITS yang terkait.
Pasal 18 Presidium Eksekutif Mahasiswa FTSP ITS 1. Presidium Eksekutif Mahasiswa FTSP ITS adalah forum koordinasi Ketua BEM FTSP ITS dengan pimpinan HMJ di lingkup FTSP ITS. 2. Presidium Eksekutif Mahasiswa FTSP ITS dapat
3.
4.
5.
6.
7.
mengadakan forum Presidium Eksekutif Mahasiswa FTSP ITS sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Anggota Presidium Eksekutif Mahasiswa FTSP ITS terikat kepada keputusan atau ketetapan yang dihasilkan Presidium Eksekutif Mahasiswa FTSP ITS . Presidium Eksekutif Mahasiswa FTSP ITS dapat menghasilkan kebijakan yang akan dijalankan oleh BEM FTSP ITS dan HMJ di lingkup FTSP ITS. Pelanggaran terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh Presidium Eksekutif Mahasiswa FTSP ITS akan dikenakan sanksi. Kebijakan Presidium Eksekutif Mahasiswa FTSP ITS dan sanksi atas pelanggaran atas kebijakan Presidium Eksekutif Mahasiswa FTSP ITS ditetapkan dalam keputusan Ketua BEM FTSP ITS. Presidium Eksekutif Mahasiswa FTSP ITS dapat mengundang pihak-pihak
lain yang terkait dengan kebutuhan.
sesuai
BAB V LEGISLATIF MAHASISWA FTSP ITS Pasal 19 Penjelasan Umum 1. Legislatif Mahasiswa KM FTSP ITS terdiri dari Dewan Perwakilan Mahasiswa FTSP ITS dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Jurusan 2. Legislatif Mahasiswa KM FTSP ITS wajib menjunjung tinggi Konstitusi Dasar KM FTSP, Konstitusi Dasar KM ITS, dan Haluan Dasar Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa ITS. Pasal 20 Dewan Perwakilan Mahasiswa FTSP ITS 1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan yang selanjutnya disebut DPM FTSP ITS merupakan lembaga legislatif di tingkat FTSP ITS yang bersifat representatif terhadap
mahasiswa jurusan di FTSP ITS 2. DPM FTSP ITS merupakan perwakilan mahasiswa yang didelegasikan oleh HMJ dan dikoordinasikan sebelumnya dengan mahasiswa jurusan terkait. 3. Mekanisme pemilihan anggota DPM FTSP ITS diatur dalam Kongres KM FTSP ITS. 4. DPM FTSP ITS bertanggung jawab kepada mahasiswa jurusan melalui forum yang difasilitasi oleh HMJ yang bersangkutan dan melalui pengawalan DPM FTSP ITS. Pasal 21 Struktur DPM FTSP ITS DPM FTSP ITS terdiri dari ketua yang berfungsi sebagai koordinator dan anggotaanggota. Pasal 22 Tugas DPM FTSP ITS 1. Melakukan kontrol tehadap kinerja BEM FTSP ITS. 2. Melakukan penjaringan aspirasi mahasiswa FTSP ITS.
3. Menyelenggarakan Kongres KM FTSP ITS. 4. Memberikan laporan keaktifan dan hasil kinerja masing-masing anggotanya secara periodik kepada HMJ sebagai wujud pertanggungjawaban kepada mahasiswa FTSP ITS. 5. Membentuk kelengkapan pemilihan umum KM FTSP ITS
Pasal 23 Hak dan wewenang DPM FTSP ITS 1. Memberikan usulan-usulan kepada BEM FTSP ITS dengan memperhatikan aspirasi mahasiswa FTSP ITS untuk memperlancar pelaksanaan GBHK bagi BEM FTSP ITS. 2. Meminta penjelasan kepada Ketua BEM FTSP ITS atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BEM FTSP ITS. 3. Menyelenggarakan Kongres Luar Biasa KM FTSP ITS Pasal 24
Keanggotaan dan Masa Jabatan DPM FTSP ITS 1. Anggota DPM FTSP ITS tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga yang lain di KM ITS. 2. DPM FTSP ITS memegang jabatannya dalam satu periode kepengurusan. 3. Anggota DPM FTSP ITS mengalami gugur status keanggotaannya apabila: a. Mengundurkan diri. b. Periode jabatannya berakhir. c. Berhalangan tetap. d. Mengalami pergantian anggota atas rekomendasi HMJ BAB VI KONGRES KM FTSP ITS Pasal 25 Kongres KM FTSP ITS Kongres KM FTSP ITS diselenggarakan oleh DPM FTSP ITS sekurang-kurangnya satu kali
dalam satu kepengurusan.
periode
Pasal 26 Tugas dan Wewenang Kongres KM FTSP ITS 1. Memutuskan Tata Tertib Kongres KM FTSP ITS. 2. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Kerja yang selanjutnya disebut GBHK bagi BEM FTSP ITS. 3. Mengukuhkan Ketua BEM FTSP ITS. 4. Kongres KM FTSP ITS berfungsi sebagai forum pertanggungjawaban BEM FTSP ITS. 5. Menetapkan aturan tentang pemilihan Ketua BEM FTSP ITS dan DPM FTSP ITS. 6. Menetapkan amandemen Konstitusi Dasar KM FTSP ITS. 7. Menetapkan kebijakankebijakan yang dianggap perlu di tingkat FTSP ITS
Pasal 27 Kepesertaan Kongres KM FTSP ITS
1. Peserta Kongres Fakultas terdiri dari peserta penuh, peserta peninjau, dan peserta undangan. 2. Peserta penuh terdiri dari seluruh anggota DPM FTSP ITS dan pimpinan HMJ. 3. Peserta peninjau dan peserta undangan ditetapkan oleh DPM FTSP ITS dengan memperhatikan kondisi FTSP ITS serta mempertimbangkan rekomendasi Eksekutif Mahasiswa KM FTSP ITS. Pasal 28 Kongres Luar Biasa KM FTSP ITS 1. Kongres Luar Biasa KM FTSP ITS yang selanjutnya disebut KLB KM FTSP ITS dapat diselenggarakan apabila Ketua BEM FTSP ITS tidak mampu melaksanakan tugasnya. 2. KLB KM FTSP ITS dapat membubarkan KM FTSP ITS 3. KLB KM FTSP ITS diselenggarakan oleh DPM FTSP ITS. 4. Syarat-syarat pelaksanaan KLB FTSP ITS ditentukan dalam aturan selanjutnya
oleh DPM FTSP ITS yang ditetapkan dalam Kongres KM FTSP ITS. BAB VII TATA URUTAN PERUNDANGUNDANGAN Pasal 29 Tata Urutan PerundangUndangan KM FTSP ITS Tata Urutan PerundangUndangan yang berlaku di KM FTSP ITS adalah : 1. Ketetapan MUBES ITS. 2. Ketetapan MTT ITS. 3. Ketetapan Kongres ITS. 4. Undang-Undang KM ITS. 5. Keputusan Presiden BEM ITS. 6. Ketetapan Kongres KM FTSP ITS. 7. Undang-Undang KM FTSP ITS. 8. Keputusan Ketua BEM FTSP ITS. Pasal 30 Ketentuan Peraturan Lain Peraturan lain di KM FTSP ITS tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan tata
urutan perundang-undangan KM FTSP ITS.
dilakukan melalui Kongres KM FTSP ITS.
BAB VIII KEUANGAN
Pasal 33 Syarat Amandemen Konstitusi Dasar KM FTSP ITS Amandemen KD KM FTSP ITS dilakukan berdasarkan kebutuhan KM FTSP ITS
Pasal 31 Keuangan KM FTSP ITS 1. Keuangan KM FTSP ITS dapat diperoleh dari usahausaha yang dianggap sah dan tidak mengikat. 2. Keuangan KM FTSP ITS diselenggarakan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan kebermanfaatan.
BAB IX AMANDEMEN KONSTITUSI DASAR KM FTSP ITS Pasal 32 Ketentuan Umum Amandemen Konstitusi Dasar KM FTSP ITS hanya dapat
BAB X PEMBUBARAN KM FTSP ITS Pasal 34 Pembubaran KM FTSP ITS 1. Hal mengenai pembubaran KM FTSP ITS hanya dapat ditetapkan melalui KLB KM FTSP ITS setelah melalui referendum yang diselenggarakan oleh DPM FTSP ITS 2. Pengusulan referendum terkait pembubaran KM FTSP ITS ditetapkan dalam Kongres KM FTSP ITS. 3. Hasil referendum pembubaran KM FTSP ITS dapat dianggap sah apabila sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota KM
FTSP ITS menggunakan hak suaranya dan 2/3 dari jumlah tersebut menyatakan setuju terhadap pembubaran KM FTSP ITS.
BAB XI ATURAN TAMBAHAN Pasal 35 Aturan Eksternal 1. Aturan Eksternal KM FTSP ITS mengatur hubungan KM FTSP ITS dengan elemen lain dalam lingkup institusi FTSP ITS, institusi ITS, dan elemen lain di luar institusi ITS. 2. Aturan Eksternal KM FTSP ITS diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian dan kebermanfaatan terhadap KM FTSP ITS. 3. Aturan Eksternal KM FTSP ITS diselenggarakan dengan menjunjung tinggi Konstitusi Dasar KM ITS
dan Haluan Dasar Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa ITS 4. Aturan eksternal KM FTSP ITS diatur dalam UndangUndang KM FTSP ITS. 5. Segala bentuk Organisasi Ekstra Kampus dan/atau Partai Politik maupun organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dilarang berkegiatan di lingkup FTSP ITS. Pasal 36 Pengembangan Nilai FTSP ITS Pengembangan Nilai FTSP ITS dalam lingkup KM FTSP ITS dapat diaplikasikan dalam kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya dan olahraga, serta sosial masyarakat. Pasal 37 Penerapan Nilai Haluan Dasar Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa ITS Pengembangan sumber daya mahasiswa dalam lingkup KM FTSP ITS diselenggarakan dengan menjunjung tinggi Haluan Dasar Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa ITS.
BAB XII ATURAN PERALIHAN Pasal 38 Aturan Peralihan Seluruh organisasi mahasiswa dan peraturan-peraturan yang ada di lingkup KM FTSP ITS berlaku hingga diadakan sistem baru menurut hasil Konstitusi Dasar KM FTSP ITS BAB XIII MASA PERALIHAN Pasal 39 Masa Peralihan Dalam waktu selambatlambatnya satu tahun sesudah Konstitusi Dasar KM FTSP ITS disahkan, organisasi mahasiswa dalam lingkup KM FTSP ITS kepengurusan periode 2011/2012 bersama dengan kepengurusan periode 2012/2013 menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Konstitusi Dasar KM FTSP ITS. BAB XIV ATURAN PENUTUP
Pasal 40 Aturan Penutup Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Konstitusi Dasar KM FTSP ITS ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan KM FTSP ITS.
Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website.