Kasus Tiga Pilar Sejahtera

 

Kasus Tiga Pilar Sejahtera 1. Jelaskan Jelaskan kronolog kronologis is kasus Tiga Tiga Pilar Sejahtera Sejahtera yang yang terkait dengan: dengan: a. Transak Transaksi si dengan pi piha hak k be bere rela lasi si,, b. peny penyaj ajia ian n kemb kembal alii lapo lapora ran n keua keuang ngan an au audi dita tan n ta tahu hun n 20 2017 17,, c. penyelenggaraan RUPS tahun 2018 yang berakhir dengan perganan anggota Direksi Tiga Pilar. 2. Berdasark Berdasarkan an kronologis kronologis di bur satu, satu, sampaikan sampaikan kajian kajian atas atas a. prinsip dan sub-prins sub-prinsip ip tata kelola menurut G20/OECD yang dilanggar pimpinan Tiga Pilar Sejahtera (Dewan Komisaris dan Direksi), b. prinsip dan sub-prinsip tata kelola menurut G20/OECD yang te tela lah h di dila laks ksan anak akan an di pimp pimpin inan an Tiga Tiga Pi Pila lar. r. Menu Menuru rutt kelo kelomp mpok ok an anda da,, ap apa a akar akar permasalahan yang menyebabkan kinerja Tiga Pilar memburuk pada tahun 2017? 3. Berda Berdasar sarka kan n tugas tugas da dan n tangg tanggung ungjaw jawab ab Dir Direks eksii menuru menurutt UU Perser Perseroan oan Terbata Terbatass da dan n aturan OJK, sampaikan evaluasi pelaksanaan tugas Direksi TIga Pilar Sejahtera. 4. Berda Berdasar sarka kan n tugas tugas Dewan Dewan Komi Komisar saris is menur menurut ut aturan aturan OJK da dan n prins prinsip ip 6 G20/OE G20/OECD CD Corporate Governance, sampaikan evaluasi pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Tiga Pilar Sejahtera.

Berdasarkan pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyebutkan bahwa pengertian dewan komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas  pengawasan ini dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan manajemen melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku, sehingga nantinya investor tetap memiliki kepercayaan untuk menanamkan investasinya investasinya pada perusahaan. Pasal 28 Ayat (1) menyatakan bahwa dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan  bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris kurang maksimal da dala lam m mela melaku kuka kan n pe peng ngon ontr trol olan an/p /pen enga gawa wasa san. n. Ad Adan anya ya ke kese semp mpat atan an da dan n kura kurang ng maks maksim imal alny nyaa  pengontrolan/pengawasan menjadi salah satu pemicu di  pengontrolan/pengawasan dilakukannya lakukannya tindakan p penggelembungan enggelembungan dana pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup AISA,serta aliran dana sebesar Rp 1,78 triliun melalu mel aluii berbag berbagai ai skema skema (penca (pencaira iran n pimjam pimjaman an Grup Grup AISA AISA dari dari bebera beberapa pa bank, bank, pencai pencairan ran depos deposito ito  berjangka, transfer dana di rekening bank) dari Grup AISA kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama. Hingga akhir tahun 2017, PT Tiga Pilar Sejahtera membukukan penurunan penjualan bersih sebesar Rp1.625 miliar sehingga mengalami rugi usaha sebesar Rp548 miliar dan rugi bersih sebesar  Rp846 miliar. Dalam menghadapi kondisi tersebut, perusahaan telah menyusun kebijakan dan inisiatif  stra strate tegi giss agar agar pe peru rusa saha haan an te teta tap p mamp mampu u memp memper erta taha hank nkan an ke kela lang ngsu sung ngan an us usah aha. a. Meng Mengac acu u pa pada da Subprinsip 6.D. point 1 fungsi dari dewan adalah mengkaji dan memandu strategi perusahaan, rencana aksi utama, kebijakan dan prosedur manajemen risiko, anggaran tahunan dan rencana bisnis. Dalam hal ini ini dew dewan an ko komis misari ariss sud sudah ah melaku melakukan kan tugasn tugasnya, ya, seluru seluruh h kebija kebijakan kan dan inisi inisiati atiff str strate ategis gis yang yang

 

dicanangk dicana ngkan an terseb tersebut ut merup merupaka akan n hasil hasil pertim pertimban bangan gan matang matang yan yang g did diduku ukung ng ole oleh h nasiha nasihatt dan rekomendasi Dewan Komisaris. Subprinsi Subpr insip p 6.D. point point 6 fungsi fungsi dari dewan adalah adalah memantau memantau dan menge mengelola lola potensi potensi benturan benturan kepent kep enting ingan an manaje manajemen men,, ang anggot gotaa dewan dewan dan pemega pemegang ng sah saham, am, termas termasuk uk pen penyal yalahg ahguna unaan an aset aset  perusahaan dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak terkait dan Subprinsip 6.D. poin pointt 8 fungsi dari dewan adalah Mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi.  Berdasarkan hasil Audit EY ditemukan adanya ada nya hubung hubungan an serta serta tra transa nsaks ksii de denga ngan n pihak pihak ter terafi afilia liasi si yang yang tidak tidak menggu menggunak nakan an mekani mekanisme sme  pengungkapan (disclosure) (disclosure) yang memadai kepada stakeholders secara relevan. Mengacu pada sub prinsip 6 G20/OECD dewan komisaris PT Tiga Pilar Sejahtera tidak melakukan pengungkapan yang memadai terkait tarnsaksi afiliasi kepada stakeholder. Hal ini juga berpotensi melanggar peraturan (Bapepam-LK)  No.KEP-412/BL/2009  No.KEP-412/BL/20 09 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang menyatakan menya takan perusahaan perusahaan wajib wajib mengumumk mengumumkan an keterbukaa keterbukaan n informasi informasi atas setiap setiap Transaksi Transaksi Afiliasi Afiliasi kepada kep ada masyar masyaraka akatt dan menyam menyampai paikan kan bukti bukti pengu pengumum muman an dan dokume dokumen n pen penduk dukung ungnya nya kepada kepada Bapepam dan LK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi, salah satunya  pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi yang menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan. Pasal 28 Ayat (5) dan (6) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung  jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya serta wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung  jawabnya setiap akhir tahun buku. Dalam rangka melakukan pengawasan dan pemberian saran secara aktif kepada Direksi, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang meliputi Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 27 Juli 2018 investor dan  pemegang saham menolak laporan keuangan untuk tahun buku 2017 karena diduga terdapat  penyelewangan dana. Hingga pada 22 Oktober 2018 komisaris mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Sah am Luar Luar Biasa Biasa (RU (RUPSL PSLB) B) dengan dengan agenda agenda pengga pengganti ntian an direks direksii baru baru dan pada pada rapat rapat yang yang sam samaa  pemegang saham mengajukan investigasi pada laporan keuangan tahun 2017 yang diduga terdapat  penyelewangan dana (Pasal 28 Ayat (2) dan Subprinsip 6.D. Poin 4 & 5). Salah satu hasil dari rapat tersebut mengamanatkan kepada manajemen baru untuk menunjuk kantor akuntan public (KAP) guna melakukan audit investigasi atas laporan keuangan 2017. Setelah itu, manajemen baru menunjuk firma audit Indonesia yang berpusat di Inggris, Ernest & Young sebagai penginvestigasi laporan keuangan PT TPS Food tahun 2017. Berdasarkan pembahasan kasus PT TIga Pilar Sejahtera dan bagaimana implementasi dari corporate governance dari OECD Principles serta peraturan perundangan yang berlaku dapat disimpulkan sebagai  berikut 1. Awal Awal permas permasala alahan han kisruh kisruh di tubuh tubuh manajeme manajemen n Tiga Tiga Pilar Pilar (melalui (melalui peru perusah sahaan aan Indo Bera Berass Unggul yang merupakan anak usaha) melakukan kecurangan dengan mengepul beras petani yang menikmati subsidi pemerintah diproses dan dikemas ulang menjadi beras premium, sejak itu  bisnis beras yang sebelumnya menyumbang 50% pendapatan TPS Food tidak lagi beroperasi sehingga perseroan kehilangan potensi pendapatan Rp 2 triliun per tahun. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 27 Juli 2018 investor dan pemegang saham menolak laporan keuangan untuk tahun buku 2017 karena diduga terdapat penyelewangan dana.

 

Sehingga dilakukan penginvestigasi laporan keuangan PT TPS Food tahun 2017. Dalam laporan hasil has il invest investiga igasi si berbas berbasis is fakta fakta PT Ern Ernst st & Young Young Ind Indone onesia sia (EY) (EY) men menemu emukan kan dug dugaan aan  penggelembungan dana senilai senilai 4 T terjadi pada pos piutang usaha, persediaan dan aset tetap Grup AISA AISA,, du duga gaan an tr tran ansa saks ksii de deng ngan an pi piha hak k te tera rafi fili lias asii ya yang ng ti tida dak k meng menggu guna naka kan n me meka kani nism smee  pengungkapan (disclosure) yang memadai kepada stakeholders Saha ham m AISA AISA  stakeholders.. Akibatnya  Sa disuspensi pada level harga Rp168 per saham oleh BEI sejak 5 Juli 2018. 2. Prinsip Prinsip OECD yang yang keenam keenam Tanggung Tanggung Jawab Dewan Dewan menegask menegaskan an bahwa bahwa Kerangka Kerangka Corpora Corporate te Governance harus dapat meyakini pedoman strategis perusahaan, monitoring manajemen yang efektif dari dewan dan akuntabilitas dewan kepada perusahaan dan pemegang saham. Dalam menjalan menja lan kegiatan kegiatan usahanya, usahanya, PT Tiga Pilar Sejahtera Sejahtera telah melanggar melanggar beberapa Sub-prin Sub-prinsip sip OECD yang keenam. Adupun sub-prinsip yang telah dilaksanakannya yaitu terkait Dewan harus dapat melakukan penilaian independen yang objektif tentang urusan perusahaan, yang meliputi  point 1 dan 2 mengenai Dewan harus mempertimbangkan mempertimbangkan untuk menugaskan anggota dewan noneksekutif dalam jumlah yang memadai yang mampu melakukan penilaian independen dan Dewan harus mempertimbangka mempertimbangkan n untuk untuk membentuk membentuk komite komite khusus khusus untuk untuk mendu mendukung kung dewan penuh penuh dalam menjalankan fungsinya. 3. Mogo Mogogi gint ntaa sela selaku ku di direk reksi si TPS TPS ti tida dak k tr tran ansp spar aran an da dan n meng mengun ungk gkap apka kan n ke kepe pemi mili lika kann nnya ya di  perusahaan terafiliasi dengan TPS yaitu PT JOM Prawarsa kepada pemegang saham yang melanggar ketentuan dari UU PT (Pasal 101). Kemudian direksi TPS juga melakukan pencairan fasilitas pinjaman ke pihak yang terafiliasi dimana ini melanggar UU PT pasal 99 dan 102 dengan tidak memperoleh persetujuan dari pemegang saham (RUPS) dan pengalihan kekayaan perseroan ataupun ataup un menjadika menjadikan n kekayaan kekayaan perseroan perseroan sebagai jaminan hutang. hutang. Sehin Sehingga gga Direksi Direksi juga telah melanggar POJK No 33 tahun 2014 pasal 12 dan 13 yang mengharuskan direksi untuk bertugas menjalank menja lankan an dan bertanggu bertanggung ng jawab atas pengurusan pengurusan Emiten atau Perus Perusahaan ahaan Publik untuk  untuk  kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai maksud dan tujuan Emiten yang ditetapkan dalam anggaran dasar. 4. Dewan komisar komisaris is mempunyai mempunyai tugas tugas dan tanggung tanggung jawab jawab yang yang sangat pentin penting g demi menunjan menunjang g  pengembangan perusahaan diantaranya melakukan pengawasan serta peninjauan atas berjalannya  pengurusan perusahaan oleh Direksi serta memberikan kontribusi persetujuan dan pengesahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan, mengadakan rapat atau pertemuan secara rutin untuk membahas pengelolaan operasional perusahaan, mengawasi pengelolaan perusahaan atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direksi dan memberikan masukan jika diperlukan, menominasikan dan menunjuk calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk diajukan dan disetujui dalam RUPST, menentukan jumlah remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Dire Direks ksi, i, be berl rlan anda dask skan an pa pada da wewe wewena nang ng ya yang ng dibe diberi rika kan n da dala lam m RUPS RUPST, T, menu menunj njuk uk se sert rtaa menetapkan tim Komite Audit. Dewan Komisaris PT Tiga Pilar Sejahtera telah melakukan tugas dan tanggu tanggung ng jawab jawab sesuai sesuai POJ POJK K dan prinsi prinsip p keenam keenam G20/OE G20/OECD, CD, namun namun tugas tugas dalam dalam  pengawasan serta peninjauan terhadap jalannya perusahaan belum dilakukan secara maksimal sehingga terdapat pelanggaran yang terjadi.