Kasus Perdata Internasional Sengketa Merek Antara Gianni Versace S

Kasus Perdata Internasional Sengketa merek antara Gianni Versace S,p.A melawan Sutardjo Jono Kelompok :

Fernando yongky 010001800193 Fikri ramdani 010001800197 Made Belisky Mahardika 010001800278 Faritza ardeanny 010001800311

Contoh kasus Hukum Perdata Internasional. Kasus Gianni Versace S,p.A melawan Sutardjo Jono. 1. Para Pihak Para pilhak yang bersengketa dalam kasus ini adalah Gianni Versace S.p.A, sclaku penggugat yang merupakan badan hukum yang did inikan menurut UndangUndang Italia dan berkedudukan di Italia. Perusahaan Gianni Versace S.p.A didirikan pada tahun 1978 oleh seorang desainer terkemuka bernama Gianni Versace. Gianni Versace S.p.A adalah salah satu perusahaan fesyen ternama di dunia. Perusahaan ini mend esain, memp roduksi dan mendistribusikan produknya yang berupa busana, perhiasan, kosmetik, parfum dan produk fesyen sejenis. Pada bulan September 2000, Gianni Versace S.p.A bekerjasama dengan Sunland Group Ltd, sebuah perusahaan ter kemuka Au stralia membuka "Pall azo Versace", yaitu sebuah hotel berbintang enam yang ter letak di Gold Coast Australia. Saat ini kepemilikan Versace Group dipegang oleh keluarga Versace yang terdiri dari Allegra Beck Versace yang memiliki saham 50%, Donatella Versace yang memil iki sahamm 20% dan Santo Versace yang memiliki saham sebanyak 30%. Saat ini Santo Versace menjabat sebagai Presiden perusahaan dan Donatella Versace merangkap sebgaai Wakil presiden dan direksi Kreasi, Giannni Versace S.p.A selaku penggugat ini menjual produksinya ke Indonesia dan merek yang melekat pada produk-produk milik penggugat telah dilindungi oleh hukum Indonesia. Kemudian, pihak tergugat adalah Sutardjo Jono, seorang Warga Negara Indonesia yang berkedudukan di Medan 2. Kasus Posisi Uraian posisi kasus Gianni Versace S.p. A melawan Sutardjo Jono adal ah sebagai berikut: a) Penggugat adalah pemilik yang berhak atas Merck 'VERSUS", "VERSACE", "VERSACE CLASSIS V?" dan "VERSUS VERSACE', yang mana Merek-Merek tersebut telah dipakai, dipromosikan serta terdaftar di negara asalnya Italia sejak tahun 1989 dan terdaftar pula di 30 negara lebih, sehingga Merek penggugat berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Butir b Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dikualifikasikan sebagai Merek Terkenal, di mana Merek yang disengketakan adalah Merek penggugat yang telah terdaftar pada kelas 9,18 dan 25. b) Tergugat tanpa seizin penggugat telah mendaftar Merek "'V2 VERS! VERSUS" yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek-merek penggugat dan Merek milik tergugat tersebut terdaftar dalam kelas yang sama dengan Merek-Merek milik penggugat,

c) Bahwa tindakan tergugat tersebut merupakan itikad buruk yang hendak membonceng keterkenalan Merek-Merek mulik penggugat sehingga tergugat dapat menikmati keunt ungan ekonomi dengan mudah atas penjualan produksinya yang membonceng Merek milik penggugat, atas hal ini seharusnya permohonan pendaftaran Merek milik tergugat ditolak berdasarkan atas hal ini seharusnya permohonan penda ftaran Merek milik tergugat ditolak berdasar kan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No, 15 Tahun 200 1 tentang Merek. Uraian posisi kasus di atas menunjukkan bahwa kasus ini menu pak an pemboncengan atas Merek Terkenal yang dilakuk an oleh warga ne gara nasional. 3.Putusan Majelis Hakim Pengadil an Niaga pada kasus Gianni Versace S.p.A melawan Sutardjo Jono mengambil penafsiran persaingan curang berdasar kan ketentuan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merck tanpa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.426 pk/pdv/1 994. Pernyat aan Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengenai persaingan curang adalah :"Menimbang bahwa dari Penjelasan Pasal 4 tersebut berdasarkan penafsiran a contario , terdapat 2 elemen penting untuk menentukan adanya itikad baik yaitu : Adanya niat untuk menguntungkan usaha pendaftar sekaligus merugikan pihak lain; Melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang, atau menj iplak atau menumpang ketenaran merek orang lain "Selain pernyataan mengenai permasa lahan persaingan curang, lebih jauhnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai tindakan penyesatan konsumen sebagai berikut: a) Penyesatan tentang asal-usul suatu produk. Hal ini dapat terjadi karena Merek dari suatu produk menggunaka Merek luar negeri atau ciri khas suatu daerah yang sebenarnya Merek tersebut bukan berasal dari daerah Iuar negeri atau dari suatu daerah yang mempunyai ciri khusus tersebut; b) Penyesatan karena produsen. Penyesatan dalam ben tuk ini dapat terjadi karena masyarakat konsumen yang telah mengetahui dengan baik mutu suatu produk, kemudian di pasaran ditemukan suatu prod uk dengan Merek yang mirip atau menyerupai yang ia sudah kenal sebelumnya; c) Penyesatan melalui pengl ihatan. Penyesatan ini dapat terjadi karena kesamaan atau kemiripan dari Merek yang bersangkutan. d) Penyesatan melalui pendengaran. Hal ini sering terjadi bagi konsumen yang hanya mendengar atau mengetahui suatu produk dari pemberitahuan orang lain" Pertimbangan mengenai tindakan penyesatan yang cukup rinci tersebut memang tidak terdapat dalam Undang- Undang No, 15 tah un 200 1 tentang Merek maupun dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.426/PK/PDT/1 994. Interpretasi mengenai tindakan penyesatan ini merupakan interpretasi ekstensif dari istilah menyesatkan konsumen yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 4 Undang- Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Interpretasi terhadap

berjalan. istilah dalam undang-undang ini bukanlah menjadi tugas Hakim semata, para ilmuwan sarjana hukum pun dapat mel akukan interpretasi, terutama bagi para pengacara yang mewakili kepentingan para pihak di pengadilan. Boleh dikatakan bahwa setiap undang-undang perlu dijelaskan atau ditafsirk an terle bih dahulu sebelum dapat diterapkan pada peristiwanya. 4.Analisis singkat Putusan Berdasarkan kompetensi para pihak yang bersengketa di pengadilan, hal-hal yang dapat dianalisis antara lain : a) Pihak penggugat yang berkewarganegaraan Italia merupakan un sur asing dalam sengketa ini, dengan adan ya unsur asing inilah permasa lahan Hukum Perdata Intemasional timbul. Titik pertalian primernya adalah kewarganeg araan, yang mana kewarg anegaraan penggugat dan tergugat berbeda. Selanjutnya, titik taut sekundernya adalah lex loci, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia sesuai dengan tempat di mana kegiatan dagang atau industri tersebut b) Penggugat yang merupakan warga negara dari negara lain peserta Konvensi Paris tentunya harus mendapat perlakuan yang sama seperti warga negara nasional terh adap perlindungan atas persaingan curang, hal ini sesuai dengan klausul timbal balik. c) Penggugat yang merupakan badan hukum berkewarganegaraan Italia ini dapat menuntuthalnya di depan pengadilan, Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai kasus ini, anda dapat menghubungi LBH Masyarakat.