Kasus Pembajakan Software Di Indonesia

April 11, 2019 | Author: Youdi Utomo | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download Kasus Pembajakan Software Di Indonesia...

Description

kasus pembajakan software di indonesia ? kasus pembajakan software di indonesia terus ter us meningkat seiring dengan meningkat SDM  para pengguna softwarenya. dalam hal ini SDM pengguna software memang meningkat, tapi  bukan berati kesadaran untuk menghargai hak cipta kekayaan intelektual juga meningkat, SDM yang meningkat adalah SDM yang digunakan untuk bajak membajak, SDM untuk  melakukan crack pada software-software yang dibuat oleh penciptanya. terkadang Seorang lulusan sarjana komputer atau informatika pun juga hoby bajak membajak.

MEDAN — Berdasarkan laporan Business Software Alliance (BSA) dan International Data Corporation(IDC) dalam Annual Global Software Piracy Study 2007, Indonesia adalah negara terbesar ke-12 di dunia dengan tingkat pembajakan software. “Persentasenya cukup mengkhawatirkan yakni mencapai 84 persen. Misalnya dari 100 komputer yang diteliti, sebanyak 84 buah diantaranya menggunakan softwer ilegal.  Fenomena ini sangat menyedihkan karena pembajakan ini mematikan kreasi dan industri  software itu sendiri,” kata Perwakilan BSA Indonesia, Donny A Sheyoputra, di Medan, Selasa.  Ia mengatakan, dewasa ini Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 300 perusahaan yang  bergerak di sektor Teknologi Informasi (TI).  Dari jumlah itu, hanya 10 perusahaan lokal yang bergerak di industri software, sisanya lebih banyak berkecimpung diluar software, misalnya perusahaan sistem integrasi dan  service dan perusahaan distributor produk hardware. Menurut dia, minimnya jumlah industri software di tanah air dikarenakan seluruh  pengembang software lokal sangat dirugikan oleh pembajakan. “Software mereka di bajak dan dijual dengan harga sekitar 4-5 dolar dipasaran, bahkan  perangkat lunak yang sudah dijual dengan harga 5 dolar pun masih dibajak dan dijual  dengan harga dua 2 dolar saja. Banyaknya pembajakan ini juga telah menghapus kesempatan untuk meningkatkan pendapatan industri lokal senilai 1,8 miliar dolar,” katanya.  Direktur Bamboomedia Cipta Persada, sebuah produser softwer lokal, Putu Sidarta, mengatakan, maraknya pembajakan software telah menyebabkan rendahnya kreativitas di industri bidang software ini. “Berdasarkan laporan para distributor kami diseluruh Indonesia, software Bamboomedia telah banyak dibajak. Jika produk asli dijual dengan harga Rp45.000, maka produk  bajakannya hanya dijual dipasaran Rp2.500,”katanya. – ant/ahi, dikutp dari http://republika.co.id/berita/36399/Indonesia_Peringkat_12_Pembajakan_Software dengan membaca kutipan di atas kita tau bahwa pembajakan telah merugikan banyak pihak,  para developer software pun juga jadi males bikin software.

semoga salah satu usaha (yang saya kutipkan di bawah ini bisa menekan pembajakan software di indonesia)

 AKARTA, KAMIS — Dalam rangka menekan angka pembajakan di Indonesia, Tim Nasional   Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Timnas PPHKI) akan membuat   program pendidikan dasar hak cipta. “Program ini dilakukan sebagai langkah preventif dengan cara membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta,” ujar Andi N Sommeng, Sekretaris Timnas PPHKI   pada acara peluncuran kampanye nasional HKI antipenggunaan software ilegal di The  Darmawangsa Hotel, Jakarta, Kamis (12/02).  Ia menjelaskan bahwa nantinya PPHKI akan menerapkan pendidikan dasar hak cipta ini ke dalam dua jalur, yaitu degree dan non-degree. Untuk jalur degree, menurutnya, nanti  PPHKI akan mengusulkan kepada Diknas agar pendidikan dasar hak cipta ini diselipkan dalam kurikulum pendidikan.  Dalam waktu dekat PPHKI akan bekerja sama dengan perguruan tinggi mengenai program ini. Sementara itu, untuk program pendidikan hak cipta non-degree, rencananya akan dibuat   semacam pelatihan yang nantinya akan menelurkan praktisi-praktisi atau konsultan hak  cipta.  Ia berharap dengan langkah preventif seperti ini akan lebih efektif untuk menekan angka  pembajakan http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/02/12/22515142/tekanpembajakanpendidikandas arhakciptadiusulkan saran saya bagi kamu yang masih hoby menggunakan software bajakan coba deh bayangkan,  jika kamu sebagai pembuatan software, dengan susah payah, perlu waktu yang lama, dan yang harusnya software buatanmu tadi memiliki nilai jual yang tinggi, eh malah disebar  luaskan tanpa memberikan imbalan sepeser pun kepadamu.. bagaimana perasaanmu…?  jika kamu merasa seorang muslim sejati, gunakanlah barang yang halal, dan coba baca juga kutipan di bawah ini

 Fatwa MUI tentang software bajakan  KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA  Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang   PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22  Jumadil Akhir 1426H. / 26-29 Juli 2005M., setelah MENIMBANG :  Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai  pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama

 pemegang hak, negara dan masyarakat;  Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;  Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum  Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat islam dan pihak-pihak yang  memerlukannya. MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanoa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain : “Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang  batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.  Dan janglah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang  kepadamu” (QS. Al-Nisa’ [4]:29). “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”(QS. al Syu`ra[26]:183). “..kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. al-Baqarah[2]:279) 2. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain: “Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku” (H.R. Bukhari). “Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)…”(H.R. alTirmizi). “Rasulullah saw. Menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: `Ketahuilah: tidak halal  bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya…`” (H.R. Ahmad). 3. Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim, antara lain : “Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan diantaramu; maka, janganlah kamu saling  menzalimi…”(H.R Muslim). “Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya..”(H.R. Bukhari) 4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya : “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (kerugikan) orang lain.” 5. Qawa’id fiqh : “Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.” “Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.” “Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.” “Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa  seizinnya.” MEMPERHATIKAN : 1. Keputusan Majma` al-Fiqih al-Islami nomor 43 (5/5) Mu`tamar V tahun 1409 H/1988 M  tentang al-Huquq al-Ma`nawiyyah:  Pertama : Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh

karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.  Kedua : Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak  cipta mempunyai kewenangan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak   yang bersifat material.  Ketiga : Hak cipta, karang-mengarang dari hak cipta lainnya dilindungi ole syara`.  Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar. 2. Pendapat Ulama tentang HKI, antara lain : “Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi`I dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara` (hukum Islam)” (Dr. Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, [Bairut: Mu`assasah al-Risalah, 1984], h. 20).  Berkenaan dengan hak kepengarangan (haqq al-ta`lif), salah satu hak cipta, Wahbah al Zuhaili menegaskan : “Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara` [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa seizing yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak   pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara` dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya” (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al_Islami wa  Adilllatuhu, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu`ashir, 1998]juz 4, hl 2862).  Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi : “Tirkah (harta  peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak.” (al_Sayyid al-Bakri, I`anah al-Thalibin,  j. II, h. 233). 3. Penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat   Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005. 4. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta  seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk  namun tidak terbatas pada : 1. Undang-undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; 2. Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 3. Undang-undang nomor 31 tehun 2000 tentang Desain Industri; 4. Undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 5. Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten; 6. Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; dan 7. Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. 5. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.  Dengan bertawakkal kepada Allah SWT  MEMUTUSKAN  MENETAPKAN : FATWA TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)  Pertama : Ketentuan Umum  Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul  dari hasil olah piker otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk  manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundanga-undangan yang 

berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak   Eksklusif kepada pendaftarannya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan  pengakuan hak ini oleh Negara adalah setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitaskreavitasnya guna kepentingan masyarakat secara lauas. ([1] Buku Panduan Hak Kekayaan  Intelektual Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, halaman3 dan [2] Ahmad Fauzan, S.H., LL.M., Perlindungan  Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, CV Yrama Widya, 2004, Halaman 5).  HKI meliputi :  Hak perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang di berikan Negara kepada  pemulia dan / atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan  sendiri Varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (UU No. 29 tahun 2000 tentang   Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 angka 2); . Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak di ketahui oleh umum di bidang  teknologi dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang  berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan / atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat  komersial. (UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 angka 1,2 dan Pasal  4);  Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang di berikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuaannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);  Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik   Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan  sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak  tersebut. (UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);  Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Repulik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);  Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada  pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri untuk Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain  yang menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3); dan  Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi  pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).  KETENTUAN HUKUM 

 Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan)  yang mendapat perlindungan hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan).  HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut  adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.  HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma’qud’alaih), baik akad mu’awadhah (pertukaran, komersial),maupun akad tabarru’at (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu,membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.  Ditetapkan di : Jakarta  Pada Tanggal : 22 Jumadil Akhir 1426 H. 29 Juli 2005 M. MUSYAWARAH NASIOANAL VII  MAJELIS ULAMA INDONESIA,  Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa  Ketua, Sekretaris,  K. H. MA’RUF AMIN HASANUDIN  dikutp dari http://www.awali.org/articles.php?article_id=139  jika kamu belum mampu membeli software yang asli, janganlah menggunakan software bajakan, saat ini sudah cukup banyak yang menyediakan software open source, atau  software software gratis. gunakanlah yang gratis, dari pada menggunakan barang bajakan.

http://vickyridwana.com/kasus-pembajakan-software-di-indonesia/

sekarang saya sudah menggunakan software open source

sekitar satu bulan yang lalu saya sudah tidak lagi menggunakan sistem operasi Windows, dengan alasan bahwa saya tidak memiliki windows yang asli, jadi sejak dulu saya hanya memakai windows bajakan… :hiks: , dan baru kemaren saya ingat atau sadar bahwa menggunakan software bajakan adalah tindakan melanggar hukum dan termasuk perbuatan dosa, kalau yang melanggar hukum saya sih tidak begitu peduli, yang membuat saya risau adalah yang termasuk kategori dosa itu. bayangkan saja bila komputer yang kita gunakan untuk bekerja adalah software bajakan, berarti sama dengan jika kita bekerja ngojek dengan menggunakan motor yang roda nya adalah hasil curian. apa jadinya jika kita bekerja dengan menggunakan barang curian, tentunya nanti tidak akan mendapat barokah. saya sendiri hampir setiap hari bekerja menggunakan komputer, jadi mau tidak mau harus beralih ke open source, soalnya belum mampu untuk membeli windows yang asli :hiks: , akhirnya saya beralih menggunakan sistem operasi yang open source. yaitu linux ubuntu, saya memilih ubuntu karena selain untuk mendapatkannya gratis, ubuntu saat ini juga merupakan linux yang paling populer dan paling mudah penggunaannya, dan jika mengalami kesulitan, di internet sudah banyak yang menyediakan informasi. sebenarnya bukan hanya software bajakan yang saya tinggalkan, saya juga meninggalkan mp3 bajakan, tidak lagi menggunakan mp3 bajakan, sebagai gantinya saya mendengarkan Radio Streaming di sini http://www.jogjastreamers.com/index.php?play=7 , hehehe nah bagi kamu yang masih bekerja dengan menggunakan windows bajakan, bertaubatlah… gunakan saja software yang asli, atau kalau belum mampu gunakan saja sistem operasi yang gratis seperti saya.

Membangun anak cerdas HaKI sejak usia dini Oleh Suwantin Oemar  Bisnis Indonesia JAKARTA: Suasana Sekolah Dasar Standar Nasional Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Senin lalu terasa beda. Biasanya, setiap pagi, murid di sekolah itu menerima mata pelajaran dari guru dalam kelas. Khusus, pada hari itu sekitar 250 murid kelas 2 sampai 6 sekolah tersebut dikumpulkan di satu aula, layaknya kuliah umum di kampus. Mereka dibekali pengetahuan tentang hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Tenaga pengajarnya pun bukan berasal dari guru lingkungan sekolah mereka, tapi adalah dari instansi Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, bahkan Dirjen HaKI, Ahmad Ramli turut hadir membuka acara tersebut. “Ini adalah program HaKI masuk sekolah yang diselenggarakan oleh Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Kali ini untuk anak sekolah dasar. SD di Lebak Bulus ini mendapat prioritas karena berstandar nasional,”kata Ramli. Program serupa juga pernah dilakukan di sekolah tingkat menengah pertama (SMP) dan SMA. “Program HaKI masuk sekolah tidak saja untuk Jakarta, tapi juga diadakan di kotakota besar lain. Ke depan, kita akan sampai ke pelosok negeri,”ujarnya. Pertanyaannya adalah seberapa penting anak sekolah dasar dibekali pengetahuan tentang HaKI? HaKI dibagi dalam dua kelompok. Pertama, hak industri mencakup paten, merek, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang. Kedua, hak cipta. Menurut Ramli, program HaKI masuk sekolah sebenarnya juga mencontoh apa yang sudah dilakukan di negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat. Ramli memiliki pengalaman sendiri dengan anaknya yang sekolah di tingkat sekolah dasar  sewaktu tinggal di Amerika Serikat. “Anak sekolah dasar di sana [AS] didorong untuk  kreatif,”katanya kepada Bisnis seusai Sosialisasi HaKI di Sekolah Dasar Standar Nasional Lebak Bulus 02. Dia memberi contoh ketika anaknya disuruh oleh guru membuat tugas sekolah. Karena masih  baru dan belum terbiasa, sang anak dibantu untuk mengerjakan tugas itu, akan tetapi nilai yang diperoleh tidak bagus karena menurut guru bahasa yang digunakan si anak terlalu tinggi, belum sebanding dengan usianya. Kemudian tugas tersebut dikerjakan sendiri oleh sang anak dengan bahasanya sendiri, ternyata nilainya excelence. “Di sini yang dihargai adalah kreatifivitas si anak. Buat apa  bagus, kalau hasilnya nyontek atau bukan karya sendiri,”katanya. Ramli menginginkan anak-anak Indonesia cerdas HaKI sejak usia dini seperti apa yang dilakukan di Jepang dan AS. Mereka inilah setelah dewasa nanti yang akan berperan dalam  pembangunan ekonomi. Pembekalan HaKI kepada anak-anak sekolah dasar, menurut dia, penting untuk   perkembangan bangsa ke depan. “Biasanya pengalaman di masa-anak sangat berkesan bagi mereka pada saat mereka dewasa nanti,”tambahnya. Dengan adanya pembekalan tentang HaKI, katanya, anak-anak sejak dini didorong untuk  senantiasa kreatif dan menghargai karya orang lain. Anak-anak sekolah dasar diberi pemahaman bahwa kreativitas bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tidak saja bagi diri sendiri, tapi juga bagi pembangunan ekonomi bangsa. “Kita berpikir 10-20 tahun ke depan. Mereka akan tumbuh nanti menjadi anak-anak yang kreatif, inovatif dan tidak menjiplak atau membajak karya orang lain. Hal-hal seperti itu ditanamkan sejak usia dini,”tambahnya. HaKI memang memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa. Lihat saja,

Jepang, Korea Selatan, AS dan Jerman berkembangan pesat karena mereka kuat di bidang HaKI. Semua produk industri yang menjadi penggerak ekonomi mereka adalah berbasis HaKI. Industri otomotif Jepang maju dan bersaing di pasar internasional karena mereka selalu melakukan inovasi dan kreatif untuk unggul bersaing di pasar. Sekedar contoh, produk otomotif sarat dengan HaKI. Di situ ada paten, desain industri, merek, tata letak sirkuit terpadu. Semuanya menyatu menjadi satu kekuatan produk di pasar  ekspor. Bisa dibayangkan bila sebuah produk otomotif memiliki teknologi (paten) canggih, tapi desainnya tidak menarik atau sebaliknya, desain kendaraan menarik, tapi teknologinya tidak  inovatif, maka produk itu akan kalah bersaing di pasar. Hampir semua produk unggulan negara tersebut semuanya mengandung HaKI. China, yang dahulunya terkenal sebagai salah satu negara pembajak HaKI, kini secara  perlahan lahan mulai meninggalkan citra tersebut dan berlalih menjadi bangsa inovatif dan kreatif. Beberapa produk China, yang mengandalkan teknologi secara perlahan-lahan mulai dikenal di pasar dunia seperti merek Hua Wei. Bagaimana dengan Indonesia? Menurut hasil penelitian dan laporan United States Trade Representative (USTR), tingkat pembajakan karya cipta seperti software atau karya cipta musik di Indonesia masih tinggi. Tingginya angka pembajakan itu mengindikasikan masyarakat Indonesia kurang krea tif, lebih suka membeli produk bajakan dengan harga murah. “Kita jangan bangga dengan menjadi  pembajak karena pada suatu titik tertentu nanti akan berbahaya,”kata Ramli. Program HaKI masuk sekolah yang digagas oleh Ditjen Hak Kekayaan Intelektual diharapkan bisa menjadi bekal bagi anak-anak sekolah dasar kelak setelah dewasa, sehingga akan muncul sumber daya manusia yang kreatif, inovatif untuk pembangunan bangsa. Yang  penting lagi mereka menghargai hasil karya orang lain. ([email protected]) http://www.patenindonesia.com/?p=227

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF