Karakteristik Akuntansi Sektor Publik (ASP)

 

Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

A.  Pengertian Akuntansi Sektor Publik Sektor publik (Mahsun dkk, 2015) adalah sebagai segala sesuatu yang  berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan transportasi adalah contoh sektor publik. Oleh karena area sektor publik sangat luas, maka dalam penyelenggaraannya sering diserahkan ke pasar, namun  pemerintah tetap mengawasinya dengan sejumlah regulasi.bahkan beberapa  bidang sektor publik dikelola dengan menggunakan sumber pendanaan dari sumbangan atau dana amal (charities).

Akuntansi sektor publik (Bastian, 2006) adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya,  pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Akuntansi sektor publik (Mardiasmo, 2009) adalah alat informasi baik  bagi pemerinah sebagai manajemen sebagai alat informasi bagi publik.

B.  Tujuan Akuntansi Sektor Publik Menurut Mardiasmo (2009), tujuan akuntansi sektor publik yaitu : 1.  Memberikan informasi yang digunakan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi 2.  Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan dan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif C.  Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sektor Publik Pemerintah memiliki peran dalam mengelola sektor publik (Mahsun dkk, 2015) antara lain : 1.   Regulatory role  role  : peran utama pemerintah dalam menetapkan peraturan terhadap pengelolaan sektor publik sehingga tidak merugikan masyarakat. Regulasi-regulasi sangat dibutuhkan masyarakat agar secara bersama-sama dapat mengkonsumsi dan menggunakan public menggunakan public goods. goods. 2.   Enabling role  role  : peran utama pemerintah dalam menjalankan pengelolaan sektor publik sehingga memungkinkan dinikmati oleh kepentingan

masyarakat luas dengan mudah. Tujuan akhir dari sebagian besar regulasi

 

adalah memungkinkannya segala aktivitas masyarakat berjalan secara aman, tertib dan lancar. 3.   Direct profession of goods and services  services   : peran utama pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik secara mudah bagi masyarakat meskipun pengelolaannya diserahkan ke pihak swasta. D.  Tipe-Tipe Organisasi

E.  Organisasi Publik Organisasi publik (Mahsun dkk, 2015) menyediakan barang atau jasa dengan maksud untuk melayani kepentingan public dana tau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. F.  Karakteristik Karakteristik Organisasi Sektor Publik 1.  Tujuan organisasi adalah untuk motif non-profit. 2.  Sumber pendanaan berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba

BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dsb. 3.  Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/DPRD). 4.  Struktur organisasi birokratis, kaku, dan hierarkis. 5.  Karakteristik anggaran yang terbuka untuk publik. 6.  Sistem akuntansi dengan akuntansi berbasis kas (cash-based (cash-based accounting ), ), namun sejak tahun 2015 telah beralih menggunakan akuntansi akrual (accrual-based accounting ). ). 7.  Kriteria keberhasilan diukur dari sisi ekonomi, efisiensi dan efektivitas. 8.  Kecendurungan sifat organisasi politis. 9.  Dasar operasionalnya di luar mekanisme pasar. G.  Tipe Barang atau Pelayanan

 

Menurut Mahsun, dkk (2015) terdapat empat tipe barang atau pelayanan dari organisasi publik, yaitu : 1.   Pure public goods : goods : barang atau jasa yang manfaatnya bisa dinikmati secara  bersama-sama oleh masyarakat dan apabila dikonsumsi, tidak akan mengurangi konsumsi oleh orang lain. 2.  Quasi public goods  goods  : barang atau jasa yang manfaatnya bisa dinikmati secara bersama-sama oleh masyarakat namun untuk mendapatkannya memerlukan daya saing, namun tidak ada batasan bagi orang lain untuk mengkonsumsi. 3.  Quasi private goods  goods  : barang atau jasa yang manfaatnya hanya bisa dinikmati secara individual dan membutuhkan pengorbanan untuk memperolehnya, meskipun semua orang bisa menikmati. 4.   Pure private goods  goods  : barang atau jasa yang manfaatnya dinikmati oleh individu yang membelinya.

 

  H.  Bentuk Organisasi Sektor Publik

1.  Instansi pemerintah, yang selanjutnya dibagi menjadi : a.  Pemerintah pusat  b.  Pemerintah daerah 2.  Organisasi nirlaba milik pemerintah 3.  Organisasi nirlaba milik swasta I.  Identifikasi Organisasi Sektor Publik 1.  Perbedaan organisasi sektor publik dan organisasi sektor swasta  

No

Uraian

Sektor Publik

Sektor Swasta

1

Tujuan

Tidak

mencari Mencari keuntungan

2

Sumber Pembiayaan

keuntungan Retribusi, Pajak, Utang, Obligasi Pemerintah, Laba BUMN/BUMD, Penjualan Aset  Negara,dsb; Sumbangan, Hibah

Pembiayaan internal : Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan Eksternal : Utang bank, obligasi,  penerbitan saham.

3

Pertanggung  jawaban

Kepada masyrakat dan  parlemen (DPR/DPRD)

Kepada pemegang saham dan kreditur

 

4

Struktur Organisasi

Birokratis, dan kaku

hierarkis Fleksibel : fungsional,  piramid dan datar

5

Karakteristik

Terbuka untuk publik

Tertutup untuk publik

Basis akrual (accural (accural basis)) basis

Anggaran 6

Sistem Akuntansi

Basis kas menuju akrual (cash (cash toward accrual ), ), pada tahun 2015 seluruhnya menggunakan basis akrual (accrual basis)

7

Laporan Keuangan

 Neraca, Aliran Kas,  Neraca, Aliran Kas dan Laporan Realisasi Laporan Rugi Laba dan Laporan Perubahan Anggaran, Catatan Modal atas Laporan

8

Standar Akuntansi

Keuangan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah

9

Auditor

Auditor Sektor Publik

Kantor Akuntan Publik

10

Standar Audit

Standar Pemeriksaan Akuntan Sektor Publik

Standar Pemeriksaan Akuntan Publik

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

2.  Persamaan sektor publik dan organisasi sektor swasta   a.  Merupakan bagian integral dari sistem ekonomi suatu negara.  b.  Mempunyai masalah kelangkaan sumber daya. c.  Membutuhkan informasi yang relevan dan andal untuk u ntuk melaksanakan fungsi manajemen. d.  Menghasilkan produk yang sama (informasi keuangan). e.  Terkait dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang disyaratkan (standar akuntansi dan standar audit). J.  Faktor-Fa Faktor-Faktor ktor yang Mempengaruhi Organisasi Sektor Publik

Akuntansi merupakan sutau aktivitas yang memilki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam  beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena

 

adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi: 1.  Faktor ekonomi meliputi antara lain : a.  Pertumbuhan ekonomi  b.  Tingkat inflasi c.  Tenaga kerja d.   Nilai tukar mata uang e.  Infrastruktur f.  Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP) 2.  Faktor politik meliputi antara lain : a.  Hubungan negara dan masyarakat

 

 b. Legitimasi pemerintah c.  Tipe rezim yang berkuasa d.  Ideologi negara e.  Elit politik dan massa f.  Jaringan Internasional g.  Kelembagaan 3.  Faktor kultural meliputi antara lain : a.  Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya  b.  Sistem nilai di masyarakat c.  Historis d.  Sosiologi masyarakat e.  Karakteristik masyarakat f.  Tingkat pendidikan 4.  Faktor demografi meliputi antara lain : a.  Pertumbuhan penduduk  b.  Struktur usia penduduk c.  Migrasi

 

d.  Tingkat kesehatan K.  Implementasi V alue of M one oney  y  

Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value of money dalam menjalankan aktivitasnya, dimana value of money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan  pada 5 elemen utama (Mardiasmo, 2009), yaitu : 1.  Ekonomi (economy (economy): ): pemerolehan input dengan kualitas tertentu pada harga yang terendah. 2.  Efisiensi (efficiency (efficiency): ): pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. 3.  Efektivitas (effectivity (effectivity): ): tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan ouput. 4.  Keadilan (equity (equity)) mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayan publik yang berkualitas dan kesejahteraan kesej ahteraan ekonomi. 5.  Pemerataan (equality (equality)) penggunaan uang publik tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu melainkan secara merata. L.  Manfaat Implementasi V alue of M one oney  y   Menurut Mardiasmo (2009) terdapat beberapa manfaat dari  pengimplementasian konsep value for money  money  pada organisasi sektor publik, yaitu : 1.  Meningkatkan pelayanan publik. 2.  Meningkatkan efektifitas pelayan publik, pelayan tepat sasaran. 3.  Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan  penghematan dalam penggunaan input. input. 4.  Alokasi belanja yang berorientasi pada kepentingan publik 5.  Meningkatkan kesadaran akan uang public sebagai pelaksa.naan akuntabilitas publik. M.  Keunikan Akuntansi Sektor Publik Menurut Mahsun, dkk (2015) keunikan akuntansi sektor publik dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1.  Akuntansi yang diterapkan kurang seragam 2.  Perumusan standar akuntansi mengadaptasi regulasi yang ada 3.  Akuntansi berbasis kas (cash-based ( cash-based accounting ) 4.  Laporan keuangan dihasilkan sebagai media akuntabilitas publik

 

N.  Perubahan Lingkungan Organisasi Sektor Publik Menurut Mahsun, dkk (2015) keunikan akuntansi sektor publik dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 1.  Struktur terlalu birokratis dan bertingkat mengalami pemangkasan

 

2. Sistem sentralisasi mulai diubah menjadi desentralisasi 3.  Melakukan perbaikan kinerja berbasis informasi pengukuran kinerja dan  pemicu (driver  (driver ) terjadinya tingkat kinerja tertentu 4.  Pengambilan keputusan dilakukan secara cepat sehingga didesain sistem informasi manajemen yang handal 5.  Adanya pemberdayaan sistematis terhadap individu organisasi 6.  Munculnya kesadaran tinggi atas pentingnya ukuran kinerja non-finansial O.  Pentingnya Organisasi Sektor Publik Menurut Mahsun, dkk (2015) organisasi sektor publik berkaitan dengan hal-hal berikut : 1.  Menjamin pelayanan publik sehingga dapat disediakan untuk masyarakat secara adil dan merata tanpa memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayarnya 2.  Memastikan layanan publik ditempatkan sesuai kebutuhan masyarakat 3.  Menjamin Menjamin public  public goods dan goods dan services  services disediakan  disediakan dengan harga relatif murah dibandingkan membeli dari perusahaan swasta 4.  Menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa 5.  Melindungi hak dan kemerdekaan masyarakat dengan menetapkan  peraturan perundangan yang kuat dan jelas P.  Alasan Pengendalian Sektor Publik oleh Pemerintah Menurut Mahsun, dkk (2015) terdapat alasan mengapa sektor publik dikendalikan oleh pemerintah, yaitu : 1.  Output sektor publik berkaitan dengan barang/jasa kebutuhan masyarakat

umum 2.  Barang dan jasa kebutuhan publik tidak dapat dibagi secara individu 3.  Tidak memungkinkannya menjatah penggunaan barang/jasa untuk setiap orang 4.  Alokasi barang/jasa kebutuhan publik menghadapi pasar persaingan tidak sempurna 5.  Mengurangi beban masyarakat atas penggunaan barang/jasa publik dengan  pemberian subsidi atau perangsang kepada pihak swasta untuk  penyediaannya (quasi private organizations) organizations)

 

Q. Badan dan Standar yang Mengatur Akuntansi Sektor Publik